Padang.Lintas Media News.

Peringatan Hari Bela Negara merupakan sebuah dedikasi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang nilai-nilai sejarahnya dari Berdiri Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi bersama Presiden PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Hal itu disampaikan Legiun Veteran Kolonel Purnawirawan Amir Syarifuddin dalam rapat panitia persiapan Peringatan HBN 2019 di ruang Rapat Kantor Gubernur,kemaren.

Lebih lanjut Amir Syarifuddin mengatakan, peringatan HBN walaupun tingkat Provinsi Sumatera Barat, acara mesti melibatkan generasi muda,  pelajar dan mahasiwa. Amir Syarifuddin mempertanyakan ketidak hadiran kelompok pemuda.

"Kok dalam rapat kali ini tidak ada yang hadir dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), apakah panitia tidak mengundang atau mereka yang tidak mau hadir. Disayangkan sekali jika peringatan HBN 2019 hanya dihadiri orang-orang seperti kita-kita ini", nada suaranya khas keras dan tegas.

Ia menambahkan, HBN ini bertitik tolak dari sejarah PDRI yang ada di Sumatera Barat. Ini satu-satunya peringatan hari bersejarah yang ada diluar pulau jawa, oleh karena itu hendak peringatan HBN setiap tahunnya mesti bagus di Sumatera Barat.

"Kita berharap penyelenggaraan peringatan HBN di Sumbar, baik di kabupaten kota mestinya terlaksana dengan baik. HBN lebih dititik beratkan pada rasa nilai-nilai kebangsaan,  patriotisme, cinta tanah air yang menjadi hak dan kewajban semua orang si republik ini", ajaknya.

Kedua DHD 45 Sumbar yang diwakili Kolonel Purnawirawan Syamsu juga menyampaikan, HBN ini mesti terua di sosialisasikan dengan baik,  mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Oleh karena itu,  mesti ada kegiatan yang banyak guna mendorong generasi muda, setiap orang tahu dan paham akan pentingnya rasa bela negara dalam berbagai profesi saat. Jika dahulu berjuang mengorban harta dan jiwa,  hendaknya saat ini bela negara itu ditunjukan dalam prestasi yang membawa kebaikan nama daerah dan Indonesia dimanapun berada", harapnya.

Syamsu meminta agar sosialisasi diperbanyak dan terus menerus, sehingga rasa bela negara itu jadi kewajiban dan kebanggan anak bangsa.

Biro Umum yang diwakili Kabag Protokol Rosail menjelaskan, kami sudah mengirimkan undangan kepada KNPI, namun mungkin ada kesibukan dan kegiatan mereka belum sempat hadir saat ini.

"Mudah-mudahan dirapat-rapat berikutnya mereka semua yang terlibat dalam panitia penyelenggaraan hari bela negara tahun 2019 dapat hadir berkontribusi menyukseskan peringatan HBN 2019 tingkat Sumbar nantinya", ungkapnya.

Kabag Analisa Biro Humas, Zardi Syahrir dalam kesempatan itu juga mengungkapkan biro humas siap menyukseskan kegiatan penyelenggaraan HBN 2019 di Sumbar.

" Biro Humas telah mengagendakan kegiatan dialog interaktif dan liputan di televisi lokal, RRI Padang liputan wartawan dan pengambilan dokumentasi acara oleh birohumas. Mohon nanti kesediaan sebagai nara sumber,  dari forum bela negara,  legiun veteran dan DHD 45 diluangkan waktu ikut dalam kegiatan tersebut", ujarnya.(rel)

DHARMASRAYA.Lintas Media News.
Meminimalisir serangan hama tikus, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kecamatan Sungai Dareh Nagari Singuntur Jorong Siguntur I, di Kabupaten Dharmasraya, Rabu (4/12/2019) mengadakan gerakan pengendalian (gerdal) hama tikus di wilayah tersebut.

Walaupun diguyur hujan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Dharmasraya beserta masyarakat setempat tetap berkeinginan melakukan pembasmian hama tikus tersebut.

Kegiatan ini didukung oleh anggota kelompok-kelompok tani dan juga penyuluh pertanian serta petugas pengamat hama wilayah Kecamatan Sungai Dareh.

Sebelumnya petani mengeluhkan banyak serangan tikus dilahan garapannya yang akibatnya petani mengalami kerugian hingga 50 persen, bahkan sampai gagal panen. Selajutnya oleh petugas untuk diadakan gerakan bersama memberatas hama tikus.

Untuk mendukung kegiatan ini Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan bantuan umpan pestisida dan alat emposan untuk membasmi hama tikus yang diserahkan langsung oleh Wagub Sumbar H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai kepada kelompok tani Bina Basamo.

Wagub Nasrul Abit mengatakan kegiatan ini suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

"Walaupun saat ini hujan, ini merupakan berkah dari Allah SWT, jangan sampai terhenti kegiatan ini, saya harap para penyuluh untuk mendampingi para petani agar mengetahui secara pasti penggunaan racun tikus," kata Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga meminta agar gerakan pengendalian hama tikus ini harus secara konsisten dengan melibatkan seluruh pihak, terutama kalangan petani dan kelompok tani Sumbar termasuk di Nagari Siguntur untuk mendorong peningkatan produksi padi dan bisa meningkatkan perekonomian daerah.

"Kabupaten Dharmasraya salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di Sumbar, karena masyarakatnya sangat produktif," ungkapnya.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, Dharmasraya termasuk penghasil padi, demi mencapai produktivitas yang tinggi, penggunaan pupuk juga harus diperhatikan Selain itu, benih berkualitas serta penerapan teknologi juga menjadi pendukung produktivitas.

“Tapi pengendalian hama juga harus jadi perhatian, dan dilakukan secara bersama sama, tidak bisa hanya di lakukan beberapa pihak atau petani saja," ucapnya

Kembali ia berharap, adanya gerakan ini bisa mendorong petani lainnya, dan dilakukan di desa-desa lainnya di wilayah pertanian Sumbar, karena Sumbar adalah termasuk penghasil beras terbesar di Indonesia.

Selain itu Nasrul Abit juga meminta masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut digunakan semaksimal mungkin.

Sementara itu, kegiatan gerakan pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) tikus pada tanaman padi yang dihadiri Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah Sumbar.

"Bantuan ini sangat berarti sekali bagi petani disini, sejak lama para petani mengeluhkan persoalan hama tikus sehingga penghasilan panen padi berkurang, Alhamdulillah .. mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi warga disini," tuturnya.

Menurut Bupati Dharmasraya, untuk mengantisipasi dampak terhadap produksi pertanian masyarakat, dilaksanakan pengendalian secara bersama-sama dan terus berkelanjutan.

"Para petani harus terus gencar lakukan pemberantasan hama tikus untuk menjaga produktivitas tanaman padi pada masa tanam tahun ini," himbaunya.

Salah satu dari kelompok tani Sudirman menjelaskan, serangan tikus meningkat memasuki musim penghujan. Bahkan populasinya meningkat hingga dua kali lipat sehingga diperlukan upaya pemberantasan tikus melalui gerakan pengendalian OPT secara massal.

"Kami sangat terbantu dengan bantuan ini. Segera akan kami lakukan pemberantasan hama tikus. Karena hama tikus mudah berkembang biak di saat musim penghujan seperti ini," jelasnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum mengatakan.Perayaan ulang tahun  merupakan momen yang tepat, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama ini, sebagai bahan pembelajaran bagi penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan agar lebih baik lagi.

Fakhrizal mengatakan hal itu dalam sambutannya pada syukuran peringatan Hari ulang Tahun (HUT) Polisi Perairan dan Udara (Polairud) yang ke 69 tahun 2019, berlangsung di ballroom hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (4/12).

Pada kesempatan itu,Fakhrizal juga mengajak seluruh yang hadir untuk merenungkan serta meresapi makna yang terkandung pada setiap peringatan hari ulang tahun, yaitu dengan menyadari sepenuhnya, bahwa seluruh capaian yang telah diraih, merupakan anugerah dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus selalu kita syukuri.

Menurut Kapolda, Ditpolairud Polda Sumbar memiliki peran penting dalam pemberantasan berbagai kejahatan, seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, serta kejahatan lainnya.

Selain itu, Ditpolairud Polda
sumbar juga berperan aktif dalam bidang kemanusiaan, seperti bakti sosial dan pengobatan gratis, menyambangi para nelayan pesisir pantai, menyambangi kelompok masyarakat di pulau terpencil, melakukan Search and Rescue (SAR) dalam berbagai bencana alam dan musibah kecelakaan, telah menjadikan Polri semakin dicintai masyarakat.Jelas Kapolda.

"Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi, kepada seluruh personel Ditpolairud Polda Sumbar, atas dedikasi dan pengorbanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Wilayah Sumatera Barat," ujarnya.

Dijelaskan Fakhrizal, diketahui bersama, bahwa pada tahun 2020 akan diselenggarakan agenda nasional Pilkada serentak, saya berharap, Ditpolairud Polda Sumbar dapat berperan lebih aktif lagi dalam mendukung pengamanan agenda nasional tersebut.

Optimalkan seluruh kekuatan yang ada, guna mendukung terciptanya stabilisasi kamtibmas, sebagaimana fungsi dan peran Ditpolairud, termasuk dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional fungsi kepolisian
lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Irjen Pol Fakhrizal menilai sangatlah tepat tema yang diangkat pada peringatan hari ulang tahun Polairud tahun ini, yaitu; “SDM Unggul Dengan Almatsus Modern, Korpolairud Baharkam Polri Siap Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri”.

Diakhir sambutannya, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi, kepada seluruh stakeholder dan instansi terkait, atas dukungannya selama ini, sehingga Ditpolairud Polda Sumbar dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas- tugas di lapangan.

"Semoga Ditpolairud Polda Sumbar semakin profesional, unggul, modern, serta senantiasa menjadi kebanggaan masyarakat, bangsa, dan negara," ucap Kapolda.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum, Wakapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH. MM, Pejabat Utama Polda Sumbar, Danrem 032 / WBR (diwakili), Danlantamal II Padang (diwakili), Danlanud Sutan Sjahrir Padang (diwakili), dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar.

Selain itu, juga tampak hadir Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal beserta Pengurus Bhayangkari dan Ketua Bhayangkari Cabang se Sumbar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Kepala Imigrasi Klas I Padang, Kepala Bea Cukai Teluk Bayur, Kepala K.S.O.P. Teluk Bayur, Kepala Divisi Navigasi Teluk Bayur, GM. Pelindo II Teluk Bayur serta personel Ditpolairud Polda Sumbar.(ST)

Padang.Lintas Media News.
Saat ini kita sadar telah diserang oleh
penyakit sangat luar biasa dapat merusak generasi muda, kemajuan tehnologi dan globalisasi informasi bisa membuat penyakit itu semakin semakin berkembang.Jika kita tidak melakukan perubahaan besar maka diperkirakan 30 - 40 tahun kedepan bangsa ini tidak akan seperti ini lagi, karena generasi muda
tidak mampu menghadapi tantangan ini.

Hal ini disampaikan Ketua Kwarda Sumatera Barat H. Nasrul Abit dalam Acara Pembukaan Kegiatan Kursus Mahir
Tingkat Dasar (KMD) bagi Anggota Pramuka
Golongan Penegak dan Pandega se Sumatera Barat
Tahun 2019, di Kantor Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumbar, Selasa malam (3/12/2019).

Lebih Lanjut Nasrul Abit, mengatakan, penguat jatidiri anak bangsa, rasa imam dalam beragama dan mampu berpikiran luas dan menguasai teknologi, merupakan modal kuat generasi muda kita untuk bersaing unggul di era masa datang.

"Generasi muda kita mesti mempertahankan nilai-nilai budaya yang kita anut karena itu jatidiri kita, taat beragama dan menguasai teknologi. Jangan sampai kemajuan teknologi dan globalisasi ini terbawa arus, hendaknya generasi kita mengendalikan arus perobahan zaman itu", serunya.

Ketua Kwarda ini juga menyampaikan, menaruh harap penuh kepada
generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa, generasi calon pemimpin-pemimpin bangsa, yang merupakan tombak kemajuan suatu bangsa, karena generasi muda nanti yang meneruskan bangsa ini.

" Kita berharap kepada adik-adik Anggota
Pramuka Penegak dan Pandega Se Sumatera Barat untuk
tetap menggali pengetahuan yang mendidik karakter dan
pengetahuan umum, karena karakter generasi muda
mencerminkan karakter suatu bangsa.
Kenapa perperangan di Palestina yang paling banyak
korbannya anak muda hingga belita, itu merupakan strategi jahat untuk menghancurkan bangsa, karena generasi muda merupakan jantung dari suatu bangsa", ujarnya.

Nasrul Abit juga katakan,  begitu juga dengan NAPZA
dan obat terlarang, penyimpangan prilaku sek, sek bebas dan aborsi, terjadinya pergaulan bebas, tawuran dan kekerasan, serta kriminalitas remaja.

 " Ini semua merupakan penyakit yang menyerang generasi
muda saat ini, dan kita Anggota Pramuka harus membrantas ini
semua, tidak hanya generasi muda namun juga semua
kalangan yang di Sumatera Barat, mari kita bersama-sama untuk Mendeklarasikan Menolak Serangan Penyakit
Generasi Muda saat sekarang ini", tegasnya.

Ketua Kwarda juga sampaikan,  pendidikan kepramukaan juga mempunyai
peran penting dalam pendidikan karakter bangsa dan pendidikan nasionalisme (patriotisme), serta
menumbuhkembang jadi diri bangsa Indonesia yang
berbudaya luhur harus kita bangkitkan kembali.

"Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal
akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh
Peserta didik dalam keluarga, dan pendidikan formal di
sekolah. Hal ini mengingat pendidikan formal saja tidaklah
cukup untuk menghasilkan kaum muda yang handal dan
berkarakter, Sebagai Anggota Pramuka yang terlatih, generasi punya potensi yang besar untuk dapat mengisi
kehidupan dengan cara
berbakti kepada orangtua, guru dan rajin belajar serta beribadah dengan baik.
Bahwa dalam dada setiap anggota
Pramuka, telah terpatri dengan utuh Tri Satya dan Darma
Pramuka", ujar Nasrul Abit bersemangat.(rel)

Padang ,Lintas Media.
Konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang telah menampakan titik terangnya,setelah Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan peninjauan ke areal penambangan tersebut beberapa waktu lalu.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Erman didampingi anggota komisi IV Rico Alviano pada wartawan di ruangan rapat komisi IV kemaren,terkait informasi masyarakat tentang aktifitas penambangan batu bara CV Tahiti Coal di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Menurut Lazuardi,yang diketahui terlebidahulu adalah, luas areal yang masuk dalam Izin Usaha Penambangan (IUP) CV Tahiti Coal. Kemudian mengenai dokumen lain yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas penambangan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kepada wartawan Lazuardi menjelaskan.Untuk persoalan itu, Komisi IV telah meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti. Termasuk juga mengenai reklamasi pasca penambangan serta pengawasan aktifitas penambangan.

“Dalam menyikapi persoalan ini, kami juga baru mengetahui bahwa tenaga pengawas atau Inspektur Tambang di provinsi sangat minim. Dari keterangan dinas ESDM provinsi, hanya ada tujuh orang Inspektur Tambang,” tambah Lazuardi.

Pada kesempatannitu, anggota Komisi IV Riko Alviano menambahkan, dari hasil peninjauan, komisi IV merekomendasikan kepada instansi terkait untuk menutup empat dari enam lubang tambang. Hal itu menurut Riko karena diperkirakan, empat lubang tersebut berada di luar wilayah IUP CV Tahiti Coal.

“Kami menduga ada empat lubang penambangan aktif yang berada di luar wilayah IUP sehingga kami minta aktifitas penambangan dihentikan dan lubang ditutup,” kata Riko.

Untuk itu,selaku anggota dewan Rico Alviano meminta, Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat melakukan pengukuran ulang terhadap wilayah yang masuk ke dalam IUP. Apabila ada aktifitas penambangan di luar IUP harus dihentikan dan lubangnya direklamasi.Tutup Rico.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Jangan ada lagi yang mempertanyakan event internasional Tour de Singakarak (TdS), karena ini sudah masuk 11 tahun, dan mendapat event sebesar ini tidak mudah untuk mendapatkan dalam hal memajukan promosi wisata Sumatera Barat agar mendunia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit dalam rapat evaluasi TdS dengan berbagai stekholder, di Padang, Selasa (3/12/2019).

Wagub Sumbar lebih lanjut menyampaikan,  segala kekurangan dan kelemahan event TdS ini mari kita perbaiki bersama-sama. Apakah sosialisasi yang kurang atau pelayanan dan muatan manfaat bagi masyarakat tentu kita olah dengan berbagai inovasi yang cerdas sehingga memberikan dampak kemajuan bagi Sumbar.

" Bagi saya ini hargadiri daerah dalam menyukseskan event TdS karena telah menjadi simbol event wisata Sumbar untuk go internasional. Jika dihitung rugi labanya hitunglah berapa jual beli yang didapat masyarakat, hotel penginapan, oleh-oleh, usaha travel dan aktifitas masyarakat ikut serta menyukseskan TdS ini,  untuk mari kita kawal dengan sebaik-baiknya", harap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga meminta pemkab/ko menganggarkannya, jika perlu kita tender penyelenggaraan perkabupaten kota agar mudah mendatangkan sponsor lebih banyak, sehingga acara lebih bermutu terutama dalam sosialisasi kepada publik dan masyarakat.

"Jangan sampai ada lagi kabupaten kota di Sumbar tidak menganggarkan TdS 2020. Provinsi Jambi dan Riau siap saja menerima event ini, kan jadi tidak baik dalam upaya memajukan dunia pariwisata Sumatera Barat. Karena besar potensi besar wisata Sumbar menjadi urusan wajib walaupun dalam aturan ini masuk urusan pilihan. Daerah kita butuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah", ungkapnya.

Nasrul Abit juga mengungkapkan, dalam meningkatkan manfaat event TdS ini, perlu maksimalkan lokasi star dan finis sebagai produktifitas ekonomi UMKM, kegiatan promosi daerah untuk investasi dan lain-lain kita masing-masing daerah.

Soal dukungan suksesnya penyelenggara TdS adanya sarana perbangunan terhadap infrastruktur jalan, jembatan dan lokasi wisata perlu juga menjadi perhatian bersama,  jangan ada lagi orang yang jatuh cedera pada saat event berlangsung, ujar Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media.

Minta dukungan Dewan,puluhan masyarakat yang tergabung pada Forum masyarakat Tigo Sandiang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar,didampingi pengacara dan ninik-mamak seperti Syofyan Dt Bijo, Marzuki Onmar dan Zailis Usman.

Kedatangan masyarakat Tigo Sandiang tersebut diterima oleh
wakil Ketua DPRD Sumbar Isrsyad Syafar, Ketua Komisi 1 Syamsul Bahri, wakil ketua komisi I Eviyandri Rajo Budiman dan Sekretaris komisi I HM.Nurnas, di ruang khusus I DPRD Sumbar.Senin (2/12) .

Syofyan Dt Bijo selaku pimpinan rombongan mengatakan. Kedatangan masyarakat Tigo Sandiang ini ke DPRD Sumbar,minta kejelasan tentang kepemilikan tanah mereka yang sampai saat ini terkatung-katung dan mereka juga minta pemerintah berlaku adil dalam hal ini.

Sudah bertahun masyarakat menginginkan kepastian terhadap kepemilikan tanah yang mereka tempati, namun sampai saat ini terbentur dalam sebuah permainan Lehar cs, dengan oknum aparatur pemerintahan.Jelas Syofyan.

Menurutnya, sebuh keanehan bagi mereka karena Lehar bukan bagian dari anak nagari atau pun ninik mamak Tigo Sandiang, namun bisa memiliki lahan seluas itu, sehingga membuat masyarakat resah.

“Kami heran kenapa sampai saat ini masih saja ada oknum yang mau melindungi ketidak adilan Lehar cs, bahkan masyarakat saat ini menjadi korban dari permainan para oknum tersebut,” tegas Syofyan.

Pernyataan Syofyan dipertegas Marzuki, di mana mereka sudah melakukan berbagai pertemuan dengan berbagai instansi pengambil keputusan, namun tetap saja tidak bisa menyelesaikan permaslahan ini.

“Kami berharap dengan bantuan DPRD Sumbar bisa menjembatani masyarakat dalam memdapatkan hak mereka, karena masyarakat sudah jenuh dan menginginkan tidak ada lagi masalah dalam mengelola tanah mereka,” tambah Marzuki.

Pernyataan masyarakat yang disampaikan secara bergantian tersebut, didengar dan ditampung serius oleh pimpinan serta anggota komisi I DPRD Sumbar.

Menjawab semua aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar menegaskan.Komisi I akan  merekomendasikan ke ketua DPRD untuk membentuk pansus.

Demikian juga halnya dengan apa yang disampaikan ketua komisi 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri, mendengar keluhan masyarakat dalam menerima kepastian terhadap hak mereka, membuat rasa Dewan perlu untuk segera melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan.

‘Aspirasi yang disampaikan pada kami, akan segera kami tindak lanjuti, sehingga masyarakat tidak lagi terombang-ambing dalam mendapatkan hak atas tanah mereka,” ungkap Syamsul Bahri.

Pernyataan Syamsul Bahri dipertegas wakil ketua Eviyandri Rajo Budiman, di mana ia paham betul akan kasus yang saat ini menimpa masyarakat Tigo Sandiang dalam mendapatkan hak mereka.

Lebih tegas Eviyandri menilai, ada oknum mafia tanah bermain dalam hal ini, dengan tersetruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga membuat masyarakat semakin sulit dalam mendapatkan kepastian atas hak kepemililikan tanah mereka.

“Saya menilai, semua menjadi lebih rumit karena ada oknum mafia tanah yang bermain dalam hal ini, permainan tersebut sudah tersetruktur, sistematis dan masif sehingga sulit untuk memperbaikinya, namun itu bisa dihapuskan karena apa yang dilakukan oknum mafia tersebut sudah melanggar UUD 45 dan undang-undang lainnya,” tambah Eviyandri.

Ditambahkannya, Lehar cs bukan anak nagari Tigo Sandiang, dan bukan pula mamak kepalo waris, namun bisa menguasai tanah masyarakat yang begitu luas, sehingga membuat resah masyarakat pemilik tanah.

Dalam.pertemuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bersama untuk melanjutkan aspirasi pada pertemuan dengan stakeholder, apa bila dirasa perlu akan membawa permasalah masyarakat sampai kepada pengambil kebijakan di pemerintah pusat.(Sri)

JAKARTA.Lintas Media News.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori, Senin (2/12/2019). Dipimpin Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman,kedatangan tersebut membawa beberapa persoalan yang dihadapi kepada senator asal Sumatera Barat tersebut.

Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman menyampaikan, meskipun Solsel sudah keluar dari status daerah tertinggal namun masih memiliki banyak daerah terisolir dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

"Masyarakat kami masih banyak tinggal di rumah tidak layak huni karena tingkat kemiskinan masih tinggi serta masih banyak daerah pelosok yang terisolir atau sulit diakses," kata Abdul.

Banyaknya daerah pelosok dan terisolir tersebut juga berdampak kepada kondisi pendidikan. Abdul  Rahman menyampaikan, guru daerah terisolir kehilangan tunjangan khusus.

Dalam kesempatan itu, Abdul Rahman juga mengadukan masalah bencana banjir bandang yang melanda Solok Selatan beberapa waktu lalu. Sebanyak tiga nagari dilanda banjir bandang sehingga merusak permukiman penduduk, lahan pertanian dan sarana infrastruktur.

"Sampai kini masih ada masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian. Sementara itu, akibat kerusakan infrastruktur, masih ada lokasi yang sulit diakses," katanya.

Menerima dan menanggapi kedatangan rombongan Pemkab Solsel tersebut, Alirman Sori menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir bandang yang menimpa wilayah itu. Dia berharap penanganan darurat pascabencana dapat berjalan baik dan masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasa.

"Pertama sekali, kami menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir bandang yang menimpa masyarakat di Solok Selatan. Semoga penanganan darurat pascabencana dapat berjalan baik agar aktifitas masyarakat kembali normal," katanya.

Untuk menyikapi persoalan yang disampaikan, Alirman Sori berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Dia akan mencoba mengkoordinasikan dengan kementerian terkait agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

"Sebagai anggota perwakilan daerah, kami akan berupaya menjembatani kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. Kami juga akan mengkoordinasikannya kepada anggota DPR agar program - program pembangunan yang dibutuhkan daerah mendapat prioritas," ujarnya.

Alirman Sori menyadari, Kabupaten Solok Selatan masih membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah pusat. Sebagai anggota DPD dari Sumatera Barat, dia akan berupaya memperjuangkan Solok Selatan sebagai bagian dari daerah pemilihannya untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat.

"Solok Selatan masih menghadapi berbagai masalah yang tentunya sangat membutuhkan dukungan dan perhatian. Kita akan berupaya untuk memperjuangkan itu kepada pemerintah pusat," ulasnya.

Usai pertemuan, Alirman Sori langsung membawa rombongan Pemkab Solok Selatan menuju kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Rencananya, rombongan juga akan diajak ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). (rel)

Padang.Lintas Media

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) ditetapkan menjadi Ranperda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada rapat paripurna dewan kemaren di ruangan utama DPRD Sumbar .

DPRD mengusulkan regulasi untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Usul prakarsa perlindungan lahan pertanian tersebut berangkat dari kekhawatiran semakin berkurangnya lahan akibat alih fungsi dan faktor lainnya yang ditenggarai akan mengganggu ketahanan pangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat memimpin rapat paripurna penetapan usul prakarsa DPRD Sumbar menjadi Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) yang akan dibahas di akhir tahun 2019 ini.

Dikatakan Suwirpen.Bersamaan dengan DPRD , pemerintah provinsi juga menyampaikan nota terhadap empat Ranperda ke DPRD untuk dibahas menjelang akhir masa sidang ketiga tahun 2019 ini.

Menurut Suwirpen, munculnya ide mengusulkan pembentukan Ranperda tentang PLP2B disebabkan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Sehubungan dengan itu, DPRD melalui Komisi II menggagas regulasi untuk menekan hal itu.

“DPRD melihat alih fungsi lahan terutama lahan pertanian pangan atau sawah yang tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir,” kata Suwirpen.

Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak terhadap produksi beras dan swasembada beras yang telah dicapai selama ini. Jika tidak ada langkah konkrit untuk mengendalikannya, diprediksi beberapa tahun ke depan, Sumatera Barat tidak akan menjadi daerah surplus beras.Jelas Suwirpen.

“Bahkan Sumatera Barat terpaksa mendatangkan beras dari daerah lain untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Komisi II, Nurkhalis Datuk Bijo Dirajo menyampaikan dasar pengusulan Ranperda PLP2B untuk dijadikan Perda dalam rangka pengendalian lahan pertanian pangan. Menurutnya, pada tahun 2017, Sumatera Barat kehilangan sekitar 103 ribu hektar lahan sawah.

“Tahun 2017, Sumatera Barat telah kehilangan lahan sawah sekitar 103 ribu hektar dari semula luas lahan 230 ribu hektar menjadi hanya 127 ribu hektar,” sebutnya.

Kondisi ini harus menjadi perhatian sebab Sumatera Barat menjadi salah satu daerah lumbung beras nasional. Lebih dari itu, sekitar 50,84 persen penduduk Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian juga masih menjadi penyumbang Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) terbesar, mencapai 23,8 persen.Tegasnya.

Nurkhalis menambahkan, pada saat ini alih fungsi lahan mungkin saja belum dirasakan. Sejauh ini, Sumatera Barat masih surplus beras sekitar 210,390 ribu ton. Hal itu didasari pada tingkat produksi beras pada tahun 2018 sebesar 870,71 ribu ton sementara tingkat konsumsi masyarakat hanya 660,32 ribu ton.

“Namun kalau alih fungsi lahan ini tidak dikendalikan, sepuluh tahun ke depan bisa jadi Sumatera Barat tidak surplus bahkan bisa meniadi daerah yang terpaksa harus mendatangkan beras dari daerah lain,” tegasnya.

Usul prakarsa terhadap Ranperda PLP2B itu masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Peda) tahun 2019. Ranperda tersebut ditetapkan sebagai prakarsa melalui keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor 30/SB/2019.

Selanjutnya, DPRD melalui Komisi II sebagai pengusul akan menyusun nota penjelasan Ranperda dan naskah akademik untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna.(Sri)

PADANG.Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna dewan baru-baru ini di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .

Kedua ranperda tersebut adalah, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin jalannya rapat mengatakan.Pada masa sidang kedua, DPRD periode 2014-2019 bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 terkait Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Ranperda tentang  Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha kecil.

Secara prinsip kedua Ranperda  tadi juga sudah dirampungkan oleh komisi I dan komisi II periode sebelumnya sebagai yang melakukan pembahasan dengan OPD di pemerintah daerah. Ketika itu, hasil pembahasan juga telah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) untuk difasilitasi. Tapi berhubung hasil fasilitasi belum keluar, dan masa jabatan Anggota DPRD Tahun 2014-2019 telah berakhir, penetapan atas dua Ranperda ini sempat tertunda.

"Namun, sekarang dengan telah keluarnya hasil fasilitasi (Mendagri) terhadap  Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Ranperda tentang Pemberdayaan Perlindungan Koperasi dan Usaha kecil, keduanya telah bisa ditetapkan," ujar Irsyad.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, M Nurnas yang menyampaikan laporan panitia pembahasan terkait peraturan daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatakan, setelah disahkannya perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2016, maka peraturan gubernur yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi OPD tidak lagi tumpang tindih, disesuaikan dengan Peraturan Mendagri Nomor 106 tahun 2017, yakninya tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah.

Ia juga memaparkan, dengan ditetapkannya Perda ini, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumbar kembali berubah nama. Terkait ini, ada yang dipecah menjadi dua OPD atau dari dua OPD digabung menjadi satu.

OPD yang diubah nama ada 7, diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) diubah menjadi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diubah menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menjadi Satpol PP saja. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana.

Kemudian Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

Lebih lanjut, laporan hasil pembahasan Ranperda Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil yang disampaikan oleh juru Bicara Komisi II, Ismunandi Sofyan menyebutkan, maksud dan tujuan Ranperda ini adalah, sebagai  pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil, dengan adanya Perda ini diharapkan ekonomi kerakyatan meningkat, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

Selain dari itu, juga sebagai pedoman untuk mendorong pertumbuhan dan memasyarakatan koperasi serta usaha kecil, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi dan usaha kecil, serta mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha.(Sri)