Bukittinggi, Lintasmeduanews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Sekda, bersama sejumlah Kepala SKPD meninjau Pasa Ateh, Senin (05/01).

Ramlan Nurmatias, menjelaskan, setelah meninjau lokasi Pasa Ateh, banyak ditemukan toko yang ditutup dan sesuai informasi, sudah lama tidak dibuka oleh pedagang yang bersangkutan. Kondisi ini harus segera dibenahi dan ditertibkan.

Disamping itu, Pemko Bukittinggi juga akan segera menertibkan pedagang kaki lima, yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan. Pedagang yang memiliki kartu kuning untuk menempati toko di gedung Pasa Ateh, namun tidak membuka toko tersebut, akan ditarik dan diserahkan ke pedagang yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota  menawarkan kepada seluruh warga yang berminat untuk menyewa space yang ada di Pasa Ateh. Beberapa titik yang kosong dengan posisi strategis, bisa dijadikan lokasi perdagangan dan disewakan untuk umum

“Kami sudah perintahkan dinas pasar, untuk toko yang tidak digunakan oleh pedagang, kita segel. Kita berikan pada yang mau menyewa. Kita tawarkan kepada yang berminat, termasuk ke pedagang kaki lima yang ada di sini, kita gratiskan sewanya empat bulan, karena kawasan pasar ini akan kita tertibkan. Ini salah satu upaya kita dalam program PKL naik kelas,” ujar Ramlan.

Ia menyebutkan, sudah ada temuan BPK tentang banyaknya toko di Pasa Ateh yang tidak difungsikan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Untuk itu Pemko akan mensosialisasikan hal tersebut kepada pedagang, untuk segera menggunakan toko mereka atau haknya dicabut dan dimanfaatkan untuk pedagang yang berminat.

“Banyak kejadian, kunci ditahan, toko tidak dibuka, sewa tidak dibayar. Ini berpotensi merugikan negara. Sebagai pemerintah, tentu tidak boleh membiarkan hal ini terjadi,” tegasnya. (Sandra)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang mengerahkan satu unit alat berat jenis ekskavator ke kawasan Gunung Nago, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, untuk membantu penanganan dampak banjir dan abrasi di aliran Sungai Batang Kuranji.

Pengerahan alat berat dilakukan menyusul tergerusnya tebing dan badan sungai akibat derasnya aliran air dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam permukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai.

Koordinator Lapangan Posko Semen Padang Peduli, Ferdy Dinardo, mengatakan pekerjaan difokuskan pada normalisasi alur sungai sekaligus penguatan tebing yang mengalami pengikisan.

“Kami menurunkan alat berat untuk mencegah pengikisan dinding sungai agar tidak memperluas kerusakan, terutama di area perumahan warga. Normalisasi ini diharapkan dapat mengembalikan alur sungai dan mengurangi risiko banjir susulan,” ujarnya.

Ferdy menjelaskan, ekskavator tersebut sebelumnya digunakan di kawasan Batu Busuak. Pada Kamis (1/1/2026) malam, alat berat digeser ke Gunung Nago, namun pekerjaan belum dapat dimulai karena debit air masih tinggi.

“Untuk sementara alat belum bisa bekerja. Kami menunggu debit air turun agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai rencana,” kata Ferdy.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan pengerahan alat berat merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Semen Padang Peduli.

“Kami berharap bantuan yang diberikan, termasuk pengerahan ekskavator ini, dapat berdampak langsung sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman,” kata Win.

Win menambahkan, PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memantau kondisi di lapangan. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana serta menekan risiko kejadian serupa ke depan.

Agam, Lintasmedianews.com

Persatuan Wredatama Republik  Indonesia (PWRI) Provinsi Sumbar menyerahkan empat koli pakaian baru, dengan berbagai ukuran, untuk warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Agam.

Penyerahan bantuan pakaian ini dilakukan langsung oleh Ketua PWRI Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah kepada Wakil Ketua PWRI Agam II M. Jalil Nurdin di Perumahan Mutiara, Lubuk Basung, Minggu (4/1/2026) pagi.

Menurut Syafrizal Ucok, pakaian baru ini berasal dari PB PWRI yang dikirimkan ke Sumbar. Diharapkan dapat didistribusikan oleh Pengurus PWRI Agam II kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.

"Jumlah bantuan ini memang tidak terlalu banyak, namun diharapkan dapat disalurkan tepat sasaran, terutama ke daerah Salareh Aia dan Maninjau. Bapak Ibu pengurus PWRI Agam II tentu lebih pas menyalurkannya," kata Syafrizal Ucok yang didampingi Humas PWRI Sumbar Zulnadi, SH.

Karena laporan PWRI Agam II bahwa warga yang terdampak banjir dan tanah longsor cukup banyak jumlahnya, maka PWRI Sumbar merencanakan akan menyalurkan bantuan pakaian baru tahap II.

Ketua PWRI Sumbar Syafrizal Ucok juga merespons aspirasi PWRI Agam II yang mengharapkan adanya bantuan pakaian seragam sekolah untuk murid-murid SD.

"Kita dari PWRI Sumbar akan usahakan membantu seragam SD. Kita minta datanya dulu dari teman-teman PWRI Agam II," kata Syafrizal Ucok, mantan Wabup Pessel periode 2005-2010 ini.

Setelah penyerahan bantuan pakaian baru ini, Ketua PWRI Sumbar Syafrizal Ucok dan rombongan bersama Pengurus PWRI Agam II meninjau daerah yang terkena bencana banjir dan tanah longsor di Maninjau. 

Pengurus PWRI Agam II tampak hadir cukup lengkap. Selain Wakil Ketua M. Jalil Nurdin, juga Sekretaris Desmaniar, Bendahara Prismayeni dan pengurus lainnya. (*)

Lintasmedianews.com — Dharmasraya

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir keberadaan tempat hiburan liar yang melanggar ketentuan perizinan dan norma sosial di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut menyusul diterbitkannya Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 300/600/Satpol PP Damkar-2025 tentang Penertiban Tempat Hiburan tertanggal 30 Desember 2025.

Annisa menyampaikan bahwa kebijakan penertiban ini diambil untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban umum, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha hiburan yang tidak tertib dan menyimpang dari ketentuan.

Masih ditemukan puluhan tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai izin, termasuk menyamarkan karaoke sebagai rumah makan, menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan usaha.

Menurut Annisa, praktik-praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius dan berlapis.

Ia menegaskan, aktivitas usaha hiburan yang melanggar ketentuan perizinan berpotensi menjadi ruang subur peredaran dan penyalahgunaan narkoba, praktik prostitusi terselubung, serta meningkatnya risiko penularan HIV dan AIDS, yang secara langsung mengancam kesehatan, keamanan, dan ketenteraman sosial masyarakat.

Melalui surat edaran tersebut, ditegaskan larangan bagi tempat hiburan untuk beroperasi melebihi jam operasional, menyediakan minuman beralkohol atau tuak tradisional, menerima atau menyediakan PSK, serta melakukan aktivitas lain yang melanggar norma kesusilaan dan adat istiadat setempat.

Annisa juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap terbuka terhadap investasi dan dunia usaha, namun seluruh kegiatan ekonomi wajib berjalan sesuai hukum, perizinan, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan kesehatan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Untuk memastikan kepatuhan, Annisa memerintahkan Satpol PP dan perangkat daerah terkait melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.

Ia turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar melalui cara yang beretika serta melaporkan aktivitas usaha hiburan yang dinilai melanggar aturan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan bahwa setelah kebijakan ini diberlakukan, tidak boleh lagi terdapat tempat hiburan yang menyimpang dari ketentuan.

Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.(el)

Lintasmedianews.com

DULU, waktu masih duduk di kelas 4 SD, aku suka baca buku silat bersambung karya Kho Ping Hoo. Salah satunya berjudul: "Pendekar Bodoh".

Sekarang saya suka sekali puisi "Tetaplah Bodoh," karya Fathul Wahid, yang dibacakan secara berantai oleh Bung Firdaus, Ketua Umum SMSI dan kawan-kawan SMSI pada acara tutup tahun yang mereka gelar pada tanggal 31 Desember 2025 lalu.

"Tetaplah Bodoh" adalah puisi kritis terbaru Prof Fathul Wahid, rektor UII, Yogyakarya. Rektor ini memang kerap menulis puisi bertema ktitik sosial. Sebelumya, dia pernah menulis puisi sejenis yang menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI. Judulnya: " Kami Malu Pak Dirman."

Dalam " Tetaplah Bodoh", Prof Fathul secara tajam menyindir  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terutama berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Sumatera.

Sepenangkapanku-- karena aku bukan pengamat puisi-- pesan utama puisi itu adalah ajakan untuk kita agar tidak tetap bodoh. Tapi bangkit dari kebodohan yang ditanamkan. Yakni, semacam pembodohan yg dilakukan oleh penguasa, melalui media --via buzzer dan influencer bayaran-- atau sistem pendidikan yg gonta-ganti terus. 

Prof Fathul dengan berani, lewat puisinya menyerukan kita untuk tetap kritis, berani bersuara, dan melawan ketidakadilan.

Puisi ini bertema kritik sosial-politik melalui sarkasme terhadap "kepintaran" palsu. Fathul Wahid menggunakan kata "bodoh" secara ironis. Bukan ajakan untuk benar-benar bodoh. Tapi sindiran bahwa "pintar" di negeri ini sering berarti setuju dengan manipulasi fakta, korupsi, dan ketidakadilan. 

Tema-tema spesifik yang disebutnya dalam "Tetaplah Bodoh", meliputi ihwal

kerusakan ingkungan dan eksploitasi alam/hutan.

Misalnya, kritik terhadap deforestasi dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Dia menyindir pernyataan Presiden Prabowo dan beberapa pejabat berkaitan dengan kayu gelondongan yang tumbang sendiri". 

"Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,

kebetulan saja sebagian diberi nomor

agar tak tersesat pulang."

He he  he ini sindiran atas penebangan ilegal yang dibuat seolah-olah alami. Dan pernyataan Prabowo yang pernah menyerukan langkah ekstensifikasi penanaman "kelapa sawit, karena sawit juga pohon yang punya daun hijau".

Prof Fathul dengan cerdas mengeritik  kebijakan alih fungsi hutan yang merusak ekosistem yang menyebabkan terjadinya banjir. Tapi realitas ini kemudian oleh pembantu presiden seperti mau ditutup-tutupi dengan kata "takdir".

Salah satu poin yg membuat puisi ini viral karena disambut dukungan para netizen adalah bait Fathul meledek kebijakan Prabowo seperti menolak bantuan asing jika menyatakan bencana banjir Sumatera sebagai "bencana nasional".

"Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing

yang tak seberapa itu berbahaya,

bisa meruntuhkan martabat bangsa..."

Baiklah, kawan-kawan terutama di SMSI: Selamat Tahun Baru 2026. 

Aku suka pada puisi pilihan Anda.

Agar kita bisa sama-sama menikmati puisi kritis Prof Fathul itu,  aku share isi lengkap puisi tersebut:

Rektor Universitas Islam Indonesia membacakan puisi ini pada Kenduri dan Doa Ibu-ibu Berisik, kemarin sore (22/11/2025) di Bundaran UGM. 

TETAPLAH BODOH 

Karya: Fathul Wahid 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,

kebetulan saja sebagian diberi nomor

agar tak tersesat pulang. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengharuskan kita sepakat

bahwa sawit juga pohon karena punya daun hijau, 

cukup untuk mengganti nama hutan,

meski akarnya tak lagi sudi menahan air. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar berarti curiga pada suara kritis,

dianggap menggiring opini,

menganggap pemerintah tidak bekerja sempurna, 

dan empati harus menunggu siaran media. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing

yang tak seberapa itu berbahaya,

bisa meruntuhkan martabat bangsa

yang konon berdiri tegak—tanpa bantuan siapa-siapa. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mensyaratkan

bantuan bencana dari diaspora

perlu dipajaki dulu,

agar duka ikut menyumbang penerimaan negara. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar berarti setuju

cukup menteri memanggul karung bantuan,

sementara empati dianggap bonus,

tak wajib, apalagi tulus. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa ribuan korban hanyalah angka,

terlalu kecil untuk disebut bencana nasional,

hanya cukup jadi catatan kaki laporan tahunan. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menganggap alih hutan ke sawit

adalah keniscayaan,

dan banjir selalu bisa kita titipkan

pada takdir—

agar tangan manusia tetap tampak tak ternoda. 

Mari, tetap bodoh, kawan.

Sebab di negeri ini,

terlalu sering, yang disebut pintar

justru adalah kelihaian

melawan akal sehat,

menyembunyikan fakta, 

dan memperdayai sesama. 

Kawan, mari, tetap bodoh. 

Sleman, 22 Desember 2025