PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang memulai pembahasan intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota. Langkah legislatif ini diambil sebagai upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD untuk menyelesaikan konflik aturan yang telah berlangsung lama dan mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah.

Pembahasan Ranperda Pencabutan Perda ini digelar dalam rapat Pansus I, dipimpin Ketua Pansus Faisal Nasir serta sejumlah anggota dan pihak eksekutif, termasuk Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang, Corry Saidan. 

"Pertemuan ini menjadi fokus untuk menyamakan persepsi dan memastikan landasan hukum yang kuat bagi kedudukan keuangan pimpinan daerah di Kota Padang," kata Faisal Nasir.

Inti dari masalah yang ingin diatasi adalah Perda Nomor 5 Tahun 2003 dinilai bertentangan atau tumpang tindih dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih tinggi, yaitu PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan turunan seperti Perda secara hukum tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Faisal Nasir menjelaskan bahwa Perda tersebut harus dicabut karena hak keuangan kepala daerah telah diakomodir secara eksklusif dalam PP. 

"Pencabutan ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi persoalan hukum dan tumpang tindih pemeriksaan antara Perda dengan PP," tegasnya.

Asisten III Setdako Padang, Corry Saidan, mengonfirmasi bahwa pertimbangan utama pengajuan konsep pencabutan tersebut adalah adanya tumpang tindih dengan PP 109 Tahun 2000, yang menyebabkan inkonsistensi dan rancu dalam implementasi aturan di lapangan. Usulan pencabutan ini adalah solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian aturan yang ada.

Pansus I juga telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan menemukan fakta bahwa hak keuangan kepala daerah di seluruh daerah hanya mengacu kepada PP, dan tidak ada satu pun yang mengacu kepada Perda. Ini memperkuat argumen bahwa hak keuangan tersebut murni diatur oleh PP 109 Tahun 2000.

Pemerintah Kota Padang sendiri, melalui Kabag Hukum dan Asisten III, mengajukan permohonan kepada DPRD untuk mencabut Perda tersebut sebagai upaya proaktif. Pembahasan Ranperda ini mendapat dukungan penuh dari Pansus I, dan direncanakan akan selesai dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Sebagai langkah finalisasi, Pansus I akan mengundang instansi terkait, seperti Kanwil Hukum, Biro Hukum Provinsi, dan pakar hukum, untuk memastikan pemahaman yang seragam. Dengan pencabutan Perda No. 5 Tahun 2003, pelaksanaan kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota Padang akan murni mengacu pada PP 109 Tahun 2000, sehingga menjamin kepastian dan konsistensi hukum. (105)

Ketua Pansus I Faisal Nasir saat memimpin pembahasan Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota. (Bambang)

Padang, Lintasmedianews.com

Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait masa tanggap darurat bencana. 

"Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 ke 15 Desember 2025. Kita ingin lihat apa yang dilakukan? Sehingga jelas, kongkrit dan terukur di masa perpanjangan ini," tukuk Muharlion kepada awak media, Selasa, 9 Desember 2025.

Dikatakannya, persoalan mendasar mesti diselesaikan, seperti rumah yang terkena lumpur, jalan hunian sementara. 

"Itu semua seperti apa? Baru nanti kedepannya seperti apa? Seperti air bersih menjadi persoalan kita hari ini, menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan clear. Termasuk persolan ekonomi mereka, seperti apa? Hunian permanen mereka seperti apa?" ujarnya.

Sehingga semua itu, cakap Muharlion, kuncinya adalah data. 

"Data rumah, data keluarga, data itu harus clear. Jadi ketika orang datang mengasih bantuan, termasuk dari propinsi, kita sudah punya data untuk itu," katanya. 

Soal bangunan, kata Muharlion, tidak bisa cepat, yang bisa dilakukan sekarang hunian sementara. Apatah lagi, bangunan itu melalui proses yang panjang.

"Yang jelas, kalau rumah mereka kena lumpur, saya bantu mereka. Yang jelas kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko mebersihkan rumah mereka," tegasnya. (BY)

Padang, Lintasmedianews.com

Kapolda Sumatera Barat wujudkan kepedulian melalui bantuan sembako untuk para jurnalis yang terdampak banjir setelah musibah melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Bantuan dari Kapolda tersebut secara resmi dilepas oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya S S M Tr A P didampingi Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol H M Reza Chairul Akbar Sidiq S H S I K M H yang mewakili Kapolda dalam prosesi pelepasan di lokasi tersebut,Selasa(9/12).

Pelepasan bantuan berlangsung dalam suasana sederhana tetapi sarat makna, menjadi simbol perhatian pimpinan Polda Sumbar kepada insan pers yang selama ini berada di garis depan peliputan bencana, namun pada saat yang sama juga ikut merasakan langsung dampak musibah banjir.

Kabid Humas dan Dirlantas hadir sebagai perwakilan resmi Kapolda Sumbar dalam prosesi pelepasan tersebut, menegaskan bahwa seluruh bantuan sembako yang disalurkan merupakan titipan langsung Kapolda untuk para jurnalis terdampak banjir di berbagai wilayah di Kota Padang.

Dalam keterangannya mewakili Kapolda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya menekankan bahwa jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga arus informasi yang menenangkan masyarakat di tengah situasi darurat kebencanaan.

“Bapak Kapolda menitipkan bantuan ini untuk rekan rekan jurnalis yang terdampak banjir. Ini adalah bentuk empati dan perhatian beliau kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra penting Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya saat pelepasan bantuan.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol H M Reza Chairul Akbar Sidiq menambahkan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pelepasan dan pengaturan awal distribusi berjalan dengan tertib dan aman, sehingga tim pengantar bantuan dapat bergerak dengan lancar di lapangan.

Usai dilepas di SPBP Alai, tim pengantar bantuan sembako bergerak menuju berbagai titik di Kota Padang dan sekitarnya untuk mengantarkan langsung bantuan ke rumah para jurnalis terdampak banjir dengan pola door to door.

Sebanyak 52 jurnalis dari berbagai media tercatat sebagai penerima bantuan sembako dari Kapolda Sumbar. Sebagian di antaranya saat ini harus tinggal sementara di rumah orang tua ataupun kerabat karena rumah mereka mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.

Kabid Humas Polda Sumbar menyampaikan bahwa Kapolda berharap bantuan sembako ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi para jurnalis dan keluarga mereka, sekaligus menjadi penguat moral di tengah situasi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih.

Perhatian Kapolda Sumbar terhadap jurnalis terdampak banjir ini menjadi cerminan bahwa di balik tugas besar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga hadir dengan wajah kemanusiaan yang nyata dan menyentuh, mempererat ikatan emosional antara Polri dan insan pers di Sumatera Barat.

Pasbar, Lintasmedianews.com

Jalan Paraman Ampalu Menuju Seberang Batang Kenaikan lumpuh total akibat kiriman banjir dari hulu Batang kenaikan, sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat ,baik melalui jalan kaki atau pun kendaraan roda dua ,demikian informasi yang dihimpun media ini, Selasa Sore (9/12) jam 4.30

Saat dikonfirmasi Muhammad Zunni Wali Nagari Rabi Jonggor yang didampingi Zulkani mengatakan terkait kejadian ini datang secara tiba-tiba ,mendadak muncul ,tidak pernah diprediksi akan ada banjir seperti ini ungkapnya.

Terkait dengan adanya musibah banjir masyarakat petani jelas terdampak akibatnya puluhan hektar Sawah mulai dari hulu sampai ke hilir tidak bisa lagi diharapkan baik ,begitu juga dengan tanggul Irigasi serta 2 cafe yakni :Cafe B/3 dan Cafe Amna tergenang akibat luapan air.

Begitu juga terkait dengan kerugian mencapai ratusan juta,  untung akibat kiriman banjir ini tidak ada korban manusia ,namun yang jelas harapan Wali Nagari pihak terkait segera dapat meninjau akibat adanya banjir yang muncul secara tiba-tiba .

Ia nenghimbau kepada warga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan waspada akibat banjir ini,cepat air surut ,sehingga bisa dilewati masyarakat lagi pungkasnya.

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, SH, menerima kunjungan dan koordinasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Solok, Medie, SH, MH, beserta rombongan, dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Solok, Selasa (09/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Kota Solok, Medie, SH, MH, menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Solok melaksanakan serangkaian kegiatan edukatif untuk memperingati HAKORDIA 2025. Salah satunya adalah Lomba Pidato Kampanye Anti Korupsi tingkat SMA/SMK se-Kota dan Kabupaten Solok, yang bertujuan menanamkan nilai integritas sejak dini dan membangun generasi muda yang berani menolak segala bentuk praktik korupsi.

Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, menyambut baik koordinasi tersebut dan menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Solok dalam mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi.

“Pemerintah Kota Solok selalu berupaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Edukasi kepada generasi muda seperti yang dilakukan Kejaksaan sangat penting agar budaya anti korupsi tumbuh sejak bangku sekolah,” ujar Suryadi.

Kunjungan diakhiri dengan diskusi ringan serta penyerahan cendera mata dari Kejaksanaan Negeri Kota Solok kepada Pemerintah Kota Solok. (T/K)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Kepedulian terhadap korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Pauh, Kota Padang, terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satu bantuan datang dari mantan Direktur Utama PT Semen Padang, Dwi Soetjipto, yang menyalurkan donasi sebesar Rp50 juta untuk mendukung warga yang kehilangan tempat tinggal dan masih bertahan di pengungsian. 

Bantuan tersebut diserahkan pada Minggu (7/12/2025) di Posko Pengungsian SDN 02 Cupak Tangah, lokasi utama yang menampung ratusan warga terdampak. Karena kondisi kesehatan, Dwi Soetjipto tidak dapat hadir secara langsung. Ia menugaskan putra sulungnya, Aditya Wicaksono, untuk mewakili sekaligus menyampaikan pesan empatinya kepada masyarakat Pauh. 

Didampingi mantan Direktur Utama PT Semen Padang lainnya, Benny Wendry, bantuan dari Dwi diserahkan Aditya kepada Camat Pauh, Titin Masfetrin. Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan sejumlah staf Kecamatan Pauh, serta para korban bencana banjir bandang yang tinggal di posko pengungsian.

Aditya menyampaikan bahwa bantuan tersebut berangkat dari kepedulian mendalam Dwi Soetjipto terhadap masyarakat Pauh, terutama karena hubungan historis dan emosionalnya dengan Pauh, yang merupakan kawasan sekitar Universitas Andalas (Unand). Selain pernah menempuh pendidikan di Unand, Dwi saat ini aktif sebagai dosen praktisi.

“Beliau sangat peduli dan terus mengikuti perkembangan situasi di Pauh sejak banjir bandang terjadi. Niatnya sebenarnya ingin hadir langsung menyapa warga, tetapi kondisi kesehatan belum memungkinkan. Karena itu, saya hadir untuk menyampaikan salam hangat dan doa beliau untuk warga yang sedang berjuang memulihkan kehidupan,” kata Aditya.

Ia menambahkan, penyaluran dana bantuan sepenuhnya dipercayakan kepada pihak kecamatan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan paling mendesak di lapangan. Menurutnya, pemerintah kecamatan memahami situasi pengungsi secara lebih menyeluruh sehingga dapat menentukan alokasi yang tepat dan bermanfaat.

“Kami berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban warga Pauh yang terdampak bencana, dan bisa menjadi motivasi untuk bangkit setelah kehilangan banyak hal akibat bencana. Semoga proses pemulihan berjalan lancar dan warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Apresiasi dari Pemerintah Kecamatan Pauh

Camat Pauh, Titin Masfetrin, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Dwi Soetjipto beserta keluarga atas perhatian yang diberikan kepada warga. Menurutnya, bantuan materi dan moral sangat dibutuhkan, terutama di tengah proses pemulihan yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.

“Bantuan ini sangat berarti sekali bagi kami. Terima kasih kepada Pak Dwi Soetjipto dan keluarga yang tetap peduli pada masyarakat Pauh. Dukungan seperti ini sangat membantu sekali dalam memulihkan kondisi warga kami yang terdampak bencana banjir bandang,” ujar Titin.

Ia melanjutkan, banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu sangat memukul kehidupan warga Pauh, tapi juga menyebabkan kerusakan parah pada rumah penduduk, fasilitas umum, lahan pertanian, serta memutus akses jalan di sejumlah titik. 

Ia pun juga menjelaskan perkembangan terbaru kondisi para korban di tempat pengungsian. Jumlah pengungsi sempat mencapai sekitar 400 jiwa setelah banjir bandang menerjang. Meski sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan ke rumah kerabatnya, namun hingga kini masih terdapat 47 kepala keluarga yang berada di posko pengungsian. 

"Warga yang saat ini masih di pengungsian juga sedang bersiap untuk pindah tempat hunian khusus di Padang Sarai, Lubuk Buaya, yang disediakan pemerintah daerah bagi korban terdampak. Bencana ini juga menyebabkan dua orang meninggal dunia di wilayah Pauh,” pungkas Titin.(*)

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok DR. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM memimpin apel sekaligus goro bersama dalam rangka membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir di kawasan Gawan, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Jum’at (6/12/2025). 

Kegiatan ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, OPD terkait, relawan, serta masyarakat setempat.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa kerja bersama merupakan langkah cepat untuk memulihkan lingkungan dan memastikan aktivitas masyarakat kembali normal. Ia juga mengapresiasi kepedulian seluruh pihak yang turun langsung membantu sejak awal terjadinya bencana.

Usai apel, Wali Kota bersama peserta goro bergotong royong membersihkan tumpukan lumpur, sampah, serta mengangkat material yang menghambat akses jalan dan drainase. Pemerintah Kota Solok berkomitmen terus memberikan dukungan maksimal dalam percepatan pemulihan pascabanjir.(T/K)