Padang,Lintas Media News. Generasi Millenial saat ini merupakan pemimpin harapan masa depan bangsa. Oleh sebab itu generasi millenial mesti terhindar dari bahaya narkoba karena narkoba jelas merusak pikiran, mental dan prilaku seseorang yang mengkonsumsinya.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat Deklarasi Anti Narkoba Generasi  Millenial di Danau Cimpago Purus Kota Padang, Minggu (3/3/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi dan menyambut baik gerakan anti narkoba generasi millenial di Sumatera Barat. Karena dampak dan bahaya narkoba dapat merusak masa depan generasi millenial dan Sumatera Barat juga merupakan darurat Narkoba.

Di Sumatera Barat ada banyak pintu narkoba lewat darat masuk daerah ini, dari Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara dan dari laut lepas Samudra Hindia. Para orang tua,  ninik mamak, bundo kanduang, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan diharapkan agar selalu memberikan pendidikan karakter agar generasi millenial Sumatera Barat tidak mengkonsumsi narkoba.

Deklarasi gerakan anti narkoba ini hendaknya juga dilakukan di 19 kabupaten /kota di Sumatera Barat, himbaunya.

Wagub juga menyampaikan, Sumatera Barat dengan karater budaya filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) jelas amat menolak bahaya dan dampak Narkotika. Maka keberadaan narkoba mesti kita brantas sampai ke akar-akarnya di Sumbar.

Dalam RPJM Nasional Indonesia telah merancang Indonesia Hebat pada tahun 2045, dimana Indonesia pada masa itu merupakan negara maju nomor lima dunia. Agar semua itu Dapat terwujud generasi millenial Indonesia mesti jauh dari narkoba.

Anak-anakku mari hidup sehat dan bermartabat tanpa narkoba. Jauhi narkoba untuk masa depan mu dan untuk kejayaan Indonesia dimasa men datang,  seru Nasrul Abit.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT) H.KRH. Henry Yosodiningrat, SH. MH. mengatakan, saat ini ada setiap hari 50 orang anak bangsa meninggal karena narkoba. Ada 5 juta jiwa anak bangsa jadi pecandu dan ketergantungan terhadap narkoba.

Apakah ini akan kita biarkan ??!, tentunya tidak. Kita mesti siap generasi millenial yang sehat, berkualitas, cerdas dan bermartabat tanpa narkoba. Pemerintah telah membangunan banyak infrastruktur jalan dan lain-lain untuk mempersiapkan Indonesia hebat.
Namun jika generasinya sudah rusak karena narkoba, siapa lagi yang akan melanjutkannya ?!. Oleh karena itu deklarasi hari ini adalah untuk membangun komitmen generasi millenial untuk berani tolak narkoba, siap jadi generasi sehat berkualitas dan bermartabat, ujarnya.

Henry Yosodiningrat juga mengatakan, pihaknya dalam hal ini Organisasi Masyarakat GRANAT telah menjalin kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengajak kaum milenial di sejumlah daerah di Indonesia untuk bersama memerangi kejahatan Narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama DPP GRANAT mengajak kelompok milenial untuk bersama-sama memerangi peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu mengingat banyak kaum muda yang terjebak dari barang haram tersebut.

Untuk mewujudkan milenial anti-narkoba dan menyadarkan betapa kejahatan narkoba dominan menyasar kalangan milenial, Bareskrim Polri dan Granat akan menggelar deklarasi anti-narkoba.

"Kami harap motor organisasi ini bisa bergerak dan menekan angka pemakaian narkoba di kaum milenial," tutur Henry.

Diketahui, kegiatan ini akan diisi dengan jalan santai, pengucapan deklarasi atau komitmen untuk melawan narkoba. Tujuannya agar kaum milenial sebagai penerus bangsa, memiliki wawasan dan tahan godaan dari ancaman bahaya narkoba serta memilih hidup sehat tanpa narkoba.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Gerakan Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat, Forkopimda, Wakil Kapolda Sumbar, Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP), Kemenag Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan ribuan generasi millenial siswa SMP dan SLTA, Mahasiswa di Padang. (rel)

Padang,Lintas Media News.
Liga Dangdut (LIDA) kembali hadir di kota Padang.Dila DA, Arif LIDA dan Jamila BP hadir meramaikan LIDA yang dilaksanakan di Ramayana Plaza Andalas Padang,Minggu (3/3).

Vernon Nitiprodjo selaku Head of Program Communicator Indosiar mengatakan.Sejak ditayangkannya LIDA 2019 pada Januari lalu,kompetisi dangdut terbesar ini telah memperkenalkan 80 peserta yang mewakili 34 Provinsi di Indonesia.

Menurut Verno,animo masyarakat untuk menonton Lida yang ditayangkan secara LIVE di stasiun televisi Indosiar pada pukul 19.00 WIB setiap harinya semakin seru,bahkan melebihi dari tahun lalu.Demam LIDA 2019 ini pun dipersembahkan atas permintaan masyarakat yang masuk ke Indosiar.

"karena gegap gempitanya event road show yang sama di tahun 2018,tahun ini akan lebih luar biasa karena para alumni D'Academy dan bintang Pantura dan bintang LIDA ternama serta Duta Provinsi LIDA 2019 tampil di panggung yang sama",jelas Verno.

Demam LIDA yang dilaksanakan di Ramayana Plaza kota Padang ini diwarnai dengan aksi Dila dari ajang pencarian bakat D'Academy dan Arif yang merupakan jebolan LIDA yang tahun lalu mewakili
Provinsi Sumatera Barat,serta Jamila dari bintang Pantura.Kata Verno.

Setelah Garut,Lampung,Cirebon,Cibitung dan Padang,demam LIDA 2019 akan berlanjut ke kota Sidoarjo pada 10 Maret ini.Gresik dan Makasar pada 31 Maret,serta Salatiga dan Bekasi pada 7 April mendatang,tambah Verno.(St)

Padang,Lintas Media News.
Al-quran sebagai pedoman bagi umat Islam yang menuntun kita selama berada didunia dan tentunya juga sebagai penunjuk jalan agar selamat diakhirat nanti, untuk itu kita jangan sampai berhenti mendidik anak-anak kita untuk belajar membaca dan menghafal Al-quran.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat mengkhatamkan 254 siswa kelas XII SMA Negeri 15 Padang ke-8 tahun ajaran 2018-2019 di Musholla Muallimin, Sabtu (2/3).

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, bahwa Kitab suci Al-quran tidak hanya berisi prinsip keimanan bagi umat muslim, yang juga banyak memiliki sumber pengetahuan dalam kehidupan, melalui yang dikemas dengan bahasa yang indah, dan memberikan pesan moral yang luhur dan agung sebagai penuntun bagi umat.

"Dengan memaknai Al-quran itu berarti bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan cara membaca, memahami, amalkan dan menyabarkan maknanya," kata Nasrul Abit.

“Saya dan semua kita yang hadir disini pasti yakin, bahwa Al-quran merupakan pilihan terbaik bagi semua umat manusia jika mereka memaknai,” ucapnya.

"Saya sangat bangga kepada sekolah ini, sebanyak 254 murid kelas XII sudah bisa menamatkan Al-quran. Saya yakin tantangan bagi kita semua, seharusnya kita bangga karena teman dan anak-anak kita sudah menamatkan Al-quran," tambahnya.

Kemudian Nasrul Abit mengingatkan, anak-anak dalam pendidikan SMA ini masih dalam pembentukan karakter atau mencari jati diri, untuk itu jangan kita sampai terpengaruh dalam arena LGBT dan Narkoba, ini akan merusak moral dan prilaku.

Sebelumnya Kepala Sekolah SMAN 15 Padang Yul Ardi, S.Pd, MM, mengatakan, bahwa khatam Al-quran yang berhasil dilakukan oleh siswa ini merupakan salah satu visi dan misi sekolah kami dalam menciptakan generasi yang memiliki pondasi kuat soal agama.

"Kami berharap dalam masa pendidikan ini dapat menghasilkan generasi muda  yang beragama dan berprestasi serta membuat para orang tua, masyarakat menjadi bangga," ujar Yul Ardi.

“Setelah khatam Al-quran harus terus mambaca Al-Qur’an di rumah jangan sampai terhenti begitu saja, dan jangan jadikan Al-quran sebagai penghias dalam lamari saja,” katanya.

Lanjut ia mengatakan, jadilah generasi penerus yang mencintai dan memahami Al-quran, karena orang yang memahami Al-quran, akan ditinggikan derajatnya.

Ia juga menambahkan, bagi siswa kelas XII yang hapal dua juz, akan terima di jurusan favorit di universitas di Kota Padang. Misalnya, Unand telah menetapkan sistem seperti itu, namun kalau bisa hafal 10 juz akan dibebaskan biaya kuliah selama satu tahun, tapi bagi yang hafal 30 juz, dibebaskan biaya kuliah sampai tamat.(rel)

Mentawai,lintas Media News.
Dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, satuan tugas (satgas) TMMD ke 104 juga berkesempatan membangun sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di salah satu masjid yang ada di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Salah satu masjid yang beruntung tersebut adalah Masjid Jabal Nur yang berada di jalan raya Tua Pejat, kilometer 4, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) TMMD ke 104 Komando Distrik Militer (Kodim) 0319/Mentawai Lettu Czi Masril menyampaikan, pembangunan sarana wudhu di Masjid Jabal Nur dikarenakan kurangnya fasilitas di rumah ibadah bagi umat islam tersebut.

"Jadi kami bangun agar ruangan wudhu bisa dibagi dua, selama ini memang dibagi dua, namun hanya pada satu ruangan," terang Masril di lokasi pengerjaan pembuatan sarana wudhu tersebut, Sabtu, 2 Maret 2019.

Untuk mengerjakan sarana ibadah tersebut, Masril mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 10 personel.

"Ini merupakan bagian dari sasaran fisik tambahan pada TMMD edisi ke 104 ini, pengerjaan dipimpin oleh Serda Efendi dari Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 2 Padang Mengatas, Kabupaten Limapuluh Kota," papar Masril.

Sementara itu salah seorang jamaah setempat, Beni mengatakan bahwa dengan dibangunnya sarana wudhu tambahan akan membuat jamaah lebih gampang lagi dan tidak antri terlalu lama.

"Selama ini kita susah dan antri lama, terutama jika salat Jumat, dengan dibangunnya sarana tempat Wudhu dan MCK tentu akan lebih memudahkan kami, untuk menunaikan ibadah " katanya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Polda Sumbar bekerjasama dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) salahsatu Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba di Indonesia, akan menggelar Deklarasi Anti Narkoba, di kawasan Danau Cimpago, Purus, Padang.Minggu (3/3) besok.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Syamsi didampingi Wakil Kepala Departemen Kerjasama Antar Lembaga perwakilan Granat, Zulasman Abubakar dan Wadir Narkoba, AKBP Rudy Yoelianto pada wartawan Jumat (1/3) mengatakan. Darurat narkoba menjadi permasalahan yang harus diselesaikan semua pihak, termasuk orangtua.

Jumlah korban narkoba dari setiap waktu bertambah, termasuk di Sumatera Barat. Tidak ada jalan lain, harus ada tindakan nyata untuk menyelamatkan generasi milenial. Jika tidak masa depan Indonesia akan terancam.Jelas Syamsi.

Sementara,Zulasman menjelaskan.Deklarasi milenial anti narkoba ini diadakan di empat kota, yakni Padang, Pekanbaru, Aceh dan Medan. Keempat kota provinsi itu perlu mendapatkan perhatian, karena perkembangan narkoba di empat kota tersebut sudah sangat mengkawatirkan.

"Kami  berharap semua elemen masyarakat ikut serta menyelamatkan generasi milenial dari kehancuran akibat narkoba,diharapkan deklarasi ini didukung oleh semua pengiat anti narkoba serta LSM lainnya",ujar Zulasman.

Dikatakan Zulasman,dalam deklarasi anti narkoba itu nantinya, panitia juga mengelar jalan santai  dilanjutkan dengan doorprize dengan hadiah yang cukup hebat, yakni hadiah utama umrah ke Tanah Suci Mekah, sepeda motor dan hadiah menarik lainnya.

Pihaknya mengapresiasi seluruh instansi pemerintah yang telah terlibat dalam pemberantasan narkoba di Sumbar. Polda bersama pihak lainnhya berkomitmen mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. "Kita mendukung penuh upaya pemerintah mengkampanyekan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas media,"kata Zulasman.(ST)

Mentawai,Lintas Media News.
Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104 di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memfokuskan pada pembukaan jalan ternyata juga membawa berkah bagi masyarakat.

Salah seorang yang mendapatkan 'durian runtuh' dari program tersebut adalah Anggianto (42).

Warga Desa Goisonan tersebut menerima hibah pembuatan toilet dan saluran pembuangan air dari pemerintah melalui TNI dalam rangkaian kegiatan bakti TMMD ke 104 di wilayah Kodim 0319/Mentawai.

"Pembuatan toilet ini diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu dan sudah masuk dalam pemetaan pengerjaan di TMMD kali ini," kata Pasiter Kodim 0319/Mentawai, Kapten Inf Syahrial, Jumat, 1 Maret 2019.

Adapun sasaran yang sudah disiapkan, papar Syahrial berupa pemasangan kloset dan saluran pembuangan (septic tank, red).

"Pekerjaan tersebut dilaksanakan personel TMMD sejumlah 13 orang dengan dibantu masyarakat setempat," imbuhnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wbowo, S.I.P langsung memerintahkan Komandan Kodim 0309/Solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi dibantu Satuan Yonif 131/Wbr yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) guna membantu proses evakuasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak bencana. 

“ Danrem 032/Wbr langsung memerintahkan Satuan-satuan yang terdekat dari lokasi bencana untuk secepatnya untuk turun ketitik bencana dan membantu proses evakuasi di daerah Solok Selatan yang terkena bencana” kata Kepala Penerangan Korem 032/Wbr Mayor Inf Hasanuddin Daulay.

Letkol Arh Priyo Iswahyudi mengatakan, “ kami sudah menerjunkan 30 personil Yonif 131/Brs dan ditambah Prajurit Kodim ke lokasi bencana untuk membantu masyarakat, membersihkan puing-puing bekas bencana, mendirikan tenda-tenda pengunsian serta mengamankan harta benda masyarakat di lokasi bencana”

Dampak dari gempa bumi ini menyebabkan beberapa rumah rusak di tiga kecamatan. Kecamatan Sangir Batanghari, 8 rumah rusak ringan dengan korban luka ringan 2 orang, dan kini sudah dirawat di Puskesmas Abai. Kecamatan Sangir Jujuan, 2 unit rumah rusak, Kecamatan Sangir Balaijanggo, yakni di Nagari Sungai Kunyit Jr.koto, ada sembilan unit rumah rusak berat, dan 19 unit rusak ringan, serta di Nagari Talunan Maju, sebanyak 30 unit rumah rusak ringan.

Korban yang mengalami luka ringan, sebanyak 22 orang dirawat di Puskesmas Mercu, dan 23 orang dirawat di Puskesmas Talunan.

Kodim 0309/Solok bersama dengan Satgas PRCPB Yonif 131/Brs, Koramil 12/Sangir, bersama Pemda dan BPBD telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya mengevakuasi korban baik ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan,  mendirikan tenda darurat, endirikan posko kesehatan dan dapur umum. Dan masyarakat yang terkenal dampak bencana telah ditempatkan di tenda tenda  pengungsian.

Sampai dengan hari ini Jum'at (1/3) hari kedua pasca gempa prajurit TNI Polri BPBD dan semua unsur terkait  masih melanjutkan berbagai kegiatan dalam membantu masyarakat setempat. (rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Penyakit kurang darah atau yang disebut juga dengan anemia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena menyangkut stamina seseorang dan penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat.

Untuk mencegah hal itu , sejumlah peserta didik dari SMA Setia SP 2 Kecamatan Sipora Utara dibekali tentang penyuluhan dan bahaya penyakit kurang darah tersebut.

"Kami bekerjasama dengan Kodim 0319/Mentawai dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104 untuk memberikan penyuluhan tersebut. Ini penting untuk dilakukan mengingat lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia terkena anemia. Artinya, satu dari lima orang beresiko terkena penyakit tersebut," kata penyuluh dari Puskesmas Mapadegat dr Manimbang Halomoan, Rabu, 27 Februari 2019.

Sambung Manimbang, umumnya penyakit anemia menyerang kaum perempuan yang sudah dewasa. Pasalnya, wanita akan terus mengalami menstruasi dimana cukup banyak darah yang keluar tergantung hormon dari seseorang tersebut.

"Mereka harus bisa mengatur pola makan dengan baik dan rutin berolahraga agar tetap fit meskipun sedang mengalami menstruasi atau pendarah habis melahirkan," imbuhnya.

Selain memberikan penyuluhan, sejumlah pelajar di sekolah tersebut juga diberikan obat-obatan berupa tablet zat besi untuk mereka konsumsi sebagai suplemen penambah darah.(rel)

Painan,Lintas Media News.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, dari hasil pemeriksaan petugas Kapal Pengawasan Dinas Perikanan dan kelautan (DKP) Sumbar, masih banyak nelayan Sumbar yang belum mendaftarkan kapalnya pada DKP Sumbar. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur  Sumatera Barat  Nasrul Abit disela-sela kunjungan kerja mengamati potensi dan pengawasan laut di Perairan Pulau Katang-Katang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (27/2/2019)

Pengawasan kawasan laut diperairan Sumatera Barat terus dilakukan pengawasannya di lapangan oleh DKP,hal ini untuk mengawasi kapal alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat merusak biota  dan kelestarian laut.Kata Wagub.

"Kita berharap para nelayan sebaiknya mengurus segala surat menyurat usaha bidang perikanan, sehingga dapat berusaha lebih nyaman sesuai aturan yang berlaku. DKP selama ini telah selalu menyosialisasikan soal aturan ini, agar nelayan kita terjaga akses usahanya dengan baik", ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menghimbau agar para nelayan ke laut menjauhkan diri dari prilaku yang merusak lingkungan dan biota lain dengan mengunaan bom, racun atau jaring yang begitu kecil.

Mari kita jaga laut untuk kelestarian dan kelangsungan hidup biota laut. Laut yang dengan lingkungan sehat dan baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Semoga dengan pengelolaan laut dan penataan usaha perikanan yang baik,  laut kita lestari rakyatpun sejahtera,  harap Nasrul Abit,

Penyidik Perikanan Yuniwel Hendri, S.Pi. mengatakan, kegiatan operasi tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ayat (1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketiga surat kapal tersebut ditangkap atau ditahan dengan alasan yang sama yaitu suratnya sudah tidak berlaku lagi.

"Kami tangkap karena masa aktifnya sudah mati. Untuk itu surat tersebut di proses di DKP provinsi," ujar Hendri.

Dijelaskannya, ditambah delapan orang kru serta dua personil Angkatan Laut (AL) dari Satrol Lantamal II padang, ia berhasil menangkap. Diantaranya, kapal Tri Jaya yang dimiliki oleh Naik, kapal YBS 01 yang dimiliki oleh Ano Candra, dan Kapal KM. Putri Tari yang dimiliki oleh Narno. Ketiga Kapal tersebut kepunyaan warga Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, Kapten KP. Tenggiri Juli Edison menjelaskan, bahwa semua kapal wajib mempunyai surat-surat yang lengkap. Bahkan dikatakanya, selama surat tersebut belum lengkap tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan.

Dikatakanya, surat yang harus dimiliki setiap kapal diantaranya, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO, Pas tahunan Kapal Penangkapan Ikan, Serifikat Kalaikan Kapal Ikan, (SKKck), SKK Mesin.(rel/st)

Padang,Lintas Media.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  Muzli M Nur yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman dan Pasaman Barat meminta, unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah, banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial.

Hal itu disampaikan Musli pada wartawan di ruangannya sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar terkait dengan sengketa tanah,baik sesama masyarakat (kaum),dengan  pihak ketiga (perusahaan) bahkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat tanah.

”Baru-baru ini seorang warga Pasaman Barat (Pasbar) menemui saya ke DPRD Sumbar,dia meminta persoalan tanah yang tengah dihadapinya dapat diselesaikan oleh dinas terkait terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Muzli.

Muzli mengatakan, keluhan masyarakat tentang sengketa tanah juga ditemui ketika melakukan kunjungan jemput aspirasi ke beberapa daerah di Pasbar. Hal ini butuh perhatian serius, karena beberapa tanah yang bersengketa merupakan sumber ekonomi oleh masyarakat.

”Setiap permasalahan yang mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat, pemerintah harus hadir guna memberikan rasa aman,” kata Muzli.

Dijelaskan Musli, konflik tanah di daerah penghasil sawit itu cukup kompleks. Antara lain konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Konflik batas wilayah atau ulayat, konflik lahan atas aset Pemkab. Konflik lahan masyarakat dengan kawasan hutan, konflik lahan terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), konflik lahan masyarakat dengan masyarakat dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konflik tanah tersebut terjadi biasanya karena tidak ditemukannya kesepakatan atau adanya perbedaan antara generasi seperti antara mamak dengan kemenakan. Serta adanya berbagai macam kepentingan.Jelas Muzli.

Senada dengan itu.Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, DPRD akan serius menindaklanjuti laporan masyarakat dari masyarakat. Baik itu di bidang pertanahan maupun yang lainnya. DPRD akan meminta dinas terkait memfasilitasi pembentukan tim khusus untuk menginvestigasi laporan dan keluhan masyarakat.

”Pada tim itu harus ada akademisi, ahli di masing-masing bidang sehingga nanti hasil investigasi akan benar-benar sesuai dengan kenyataan dan kajian ilmiah. Hasil kerja tim ini nanti akan ditindaklajuti,” ujar Hendra.

Hendra juga menerima keluhan masyarakat soal tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam. ”Tapal batas ini merupakan hal yang sensitif apalagi setiap daerah memiliki wilayah adat yang jelas, kami mengimbau agar pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut,” katanya.

Hendra mengatakan, perwakilan masyarakat Nagari Pandaisikek, Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanahdatar datang dan mengadukan adanya pemindahan tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam yang berlokasi di puncak Gunung Singgalang yakni Talago Dewi dan Talago Kumbang.
Dirinya akan menindaklanjuti laporan ini melalui Komisi I DPRD Sumbar bidang pemerintah dan mendorong pemerintah provinsi segera mengembalikan tapal batas sesuai dengan bukti sejarah yang ada di kawasan tersebut. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten pesisir Selatang berkunjung ke DPRD Sumbar  terkait mengoptimalisasikan tugas dan fungsi kedewanannya.

Rombongan Bamus yang diketuai o Afrizon,disambut kedatangannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan)  DPRD   Sumbar  H.Raflis,SH,MM di ruangan khusus II DPRD Sumbar Selasa (26/2).

Dalam pertemuan tersebut,Raflis menjelaskan tugas dan fungsi dari Bamus tersebut.Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peran penting, baik di DPRD Kota/Kabupaten maupun di Provinsi. Mengingat, sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh Dewan harus melalui Bamus terlebih dahulu.

 “Kedudukan Bamus sangat strategis dimanapun, karena peran Bamus ini cukup signifikan. Bamus mempunyai kewenangan untuk menugaskan kepada Alat Kelengkapan Dewan serta meminta pertanggungjawaban dari hasil penugasan yang sudah diberikan kepada AKD,” tambah Rafles .

Menurut Rafles,tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPRD Provinsi sumbar dan DPRD Kota/Kabupaten kurang lebih sama, termasuk kewenangan memperpanjang jangka waktu pembahasan rencana program kerja. Namun, terdapat perbedaan kedudukan, Bamus DPR  terdiri dari unsur pimpinan fraksi, sehingga posisi ini lebih strategis secara politis.

Terkait fungsi Bamus dalam menentukan pelaksanaan jadwal kegiatan Dewan, menurut Rafles, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien. Rapat konsultasi pengganti Bamus dapat menjadi alternatif untuk menggantikan rapat Bamus yang terkadang sulit mencapai kuorum, karena kesibukan dewan.

Sementara,Ketua Bamus DPRD Kabupatean pesisir Afrizon menilai, banyak hal yang dapat  dan dipelakari dari DPRD Sumbar  Untuk itu, segala masukan dari diskusi ini akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di DPRD. Pesisir natiknaya.

“Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus adalah hal yang baru bagi kami. Kami juga tertarik jika Bamus itu adalah perwakilan setiap fraksi, sehingga tidak semua diputuskan di Pimpinan, sedangkan Pimpinan hanya diwakilkan oleh beberapa fraksi, ini bisa meringankan tugas pimpinan,” ujarnya. (Sri)

Padang,Lintas Media.
Komisa IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kebut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Danau Maninjau sebagai upaya menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib pada wartawan usai menggelar rapat kerja dengan instansi terkait,Senin (25/2) dituangkan rapat Komisi IV DPRD Sumbar.

Suwirpen mengatakan. Pembahasan ini dikebut,agar Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau tersebut bisa terselesaikan segera.Salah satu tahapan yang dilalui adalah, melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya di Pemprov Sumbar.

Suwirpen Suib menyampaikan, tujuan dilahirkannya Perda Zonasi Danau Maninjau adalah, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut, kemudian mendorong perekonomian masyarakat lebih hidup tanpa bergantung dengan Keramba Jaring Apung (KJA) yang selama ini menjadi pemicu pencemaran air danau.

Ke depan, menurut Suwirpen akan diatur maksimal hanya 6000 KJA yang diizinkan beroperasi di danau. Sementara selama ini KJA yang terdapat di Danau Maninjau telah mencapai 21.608.

"Kita tidak mungkin menolkan KJA tersebut karena mata pencaharian masyarakat sekitaran danau juga ada yang bergantung dengan keramba, namun  ke depan akan dibatasi," sebut Suwirpen.

Suwirpen menambahkan, agar masyarakat selingkaran danau tak hanya bergantung dengan keramba, ke depan pemerintah juga akan menetapkan zona untuk pariwisata.

"Untuk kawasan wisata, dalam pengembangannya di lapangan nagari-nagari yang ada di selingkaran Danau Maninjau bisa saling berkordinasi," tutupnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Nanang mengatakan. Kerusakan yang dialami Danau Maninjau dimulai pada tahun 2011, dari hasil penelitan para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau butuh waktu hingga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota yang mati sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

"Di Indonesia sendiri Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata, karena keindahannya sudah banyak diekploitasi dan mengakibatkan danau tercemar,” ucap Nanang.

Tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur menyebut. Selain keramba, persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke Danau Maninjau  juga perlu mendapat perhatian untuk diatur.
"Kami minta pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau, sehingga kebersihan danau bisa terjaga,”katanya. (Sri)