Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang,Lintas Media News
Audiensi dengan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang berkomitmen untuk mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Kota Padang.

Sekretaris PJKIP Kota Padang Arif Budiman Effendi selaku pimpinan rombongan menyampaikan,PJKIP Kota Padang hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Kota Padang. 

Menurut Arif,transparansi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

“Kami mengajak anggota DPRD, khususnya dari daerah pemilihan Kota Padang, untuk lebih aktif menyampaikan program dan capaian kerja kepada masyarakat. Salah satu langkah yang kami tawarkan adalah melalui podcast PJKIP sebagai media komunikasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses,” ujarnya.

Selain mendorong publikasi kinerja legislatif, PJKIP juga mengangkat isu strategis terkait kebutuhan pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang. Arif menjelaskan, keberadaan KI di tingkat kota dinilai penting untuk menangani sengketa informasi secara lebih cepat dan spesifik.Tambah Arif.
Ia mencontohkan keberhasilan Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki Komisi Informasi tingkat kota. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi rujukan bagi Padang dalam memperkuat tata kelola informasi publik.

“Kami berharap Kota Padang dapat mengikuti langkah tersebut, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang lebih efektif di tingkat lokal,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu,Arif juga menyampaikan sejumlah program yang telah disepakati dalam musyawarah pengurus untuk tahun 2026.Program tersebut antara lain rencana pelaksanaan podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, S. IP".

Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri Rajo Budiman yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif PJKIP. Ia menilai kolaborasi antara jurnalis, masyarakat sipil, dan legislatif merupakan kunci dalam memperkuat transparansi pemerintahan.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Kami di DPRD tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang menjadi hak publik dapat tersampaikan secara baik, akurat, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga membuka peluang untuk menindaklanjuti wacana pembentukan Komisi Informasi Kota Padang melalui pembahasan bersama lintas pihak, termasuk pemerintah daerah.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara PJKIP dan DPRD Sumbar, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kota Padang.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD Sumbar tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan akses informasi publik, sekaligus mendorong pembentukan Komisi Informasi (KI) di tingkat Kota Padang.

Hadir sejumlah pengurus PJKIP kota Padang di antaranya Ayu, Nurfandri, Silvi, serta Insan Kamil Dakoga. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Evi Yandri dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif.(*)



Padang,Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyerahkan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam penanganan bencana serta pengabdian kepada masyarakat Sumbar.

Penyerahan penghargaan tersebut dirangkai dengan pelantikan Pengurus Jaringan Pemred Sumbar (JPS) periode 2025–2028 di Padang, Kamis (2/4/2026). Dalam kesempatan itu, Vasko menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana hingga kini masih menjadi pekerjaan berat yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

Menurutnya, fase awal hingga tahap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak merupakan bagian yang paling menantang.

“Yang paling berat saat ini adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa kembali hidup layak, tenang, dan memiliki penghasilan seperti sedia kala,” ujar Vasko saat menghadiri pelantikan dan penyerahan penghargaan tersebut. 

Penghargaan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” diberikan kepada tokoh dan lembaga yang dinilai konsisten menunjukkan kepedulian sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan.

Untuk kategori tokoh, penghargaan diberikan kepada:

• Dony Oskaria
• Andre Rosiade
• Zigo Rolanda
• Sonny Affandi
• Ummi Harneli
• Rahmat Saleh

Sementara untuk kategori lembaga, penghargaan diberikan kepada:

• Hutama Karya
• Nindya Karya
• Bank Nagari
• Polda Sumbar
• Kodam I/Bukit Barisan
• Semen Padang

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, menyebut penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran nyata para tokoh dan institusi yang telah membantu masyarakat, terutama saat Sumbar menghadapi masa-masa sulit akibat bencana.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas aksi nyata dan kepedulian yang telah dirasakan langsung masyarakat.

Pelantikan pengurus baru JPS periode 2025–2028 juga diharapkan memperkuat sinergi media dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pemulihan Sumbar. (***)




PADANG,Lintas Media News
Jaringan Pemred Sumbar (JPS) resmi melantik susunan pengurus baru untuk masa bakti 2025-2028 dalam sebuah acara yang digelar di Suasso Restorant di Kawasan Gor H. Agus Salim Padang, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Medal of Honor bertajuk Bakti untuk Negeri. 

Dalam pelantikan tersebut, Adrian Tuswandi kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Umum JPS. Terpilihnya Adrian menandai kelanjutan kepemimpinannya setelah sebelumnya menjabat pada periode 2023–2025.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Dewan Pembina JPS, H. Leonardy Harmainy. Dalam kesempatan itu, Leonardy menegaskan pentingnya peran strategis para pemimpin redaksi dalam menjaga kualitas informasi dan kontribusi media terhadap pembangunan daerah.

“JPS diharapkan terus menjadi wadah profesional yang mampu memperkuat peran media dalam pembangunan serta menjaga independensi dan integritas jurnalistik,” ujarnya.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pembina JPS, susunan pengurus periode 2025–2028 terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat, serta Dewan Pengurus dan sejumlah bidang strategis.

Di jajaran Dewan Pengurus, selain Adrian Tuswandi sebagai Ketua Umum, terdapat Ikhwan sebagai Ketua Harian, Almudazir sebagai Wakil Ketua I, Zondra Volta sebagai Wakil Ketua II, serta Gilang Guardiola Gusvero sebagai Sekretaris,Wakil Sekretaris diisi Fardianto dan Bendahara dijabat Mona Sisca.

Sementara itu, sejumlah bidang juga dibentuk untuk memperkuat program kerja organisasi, di antaranya Bidang Advokasi dan Kode Etik Wartawan, Bidang Peningkatan Kapasitas Anggota, Bidang Sosial Masyarakat, serta Bidang Kemitraan dan Usaha.

Selain pelantikan, acara juga diisi dengan penyerahan Medal of Honor kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kepengurusan baru ini, JPS diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi yang menaungi para pemimpin redaksi di Sumbar, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah. (*)

 


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-116. Kegiatan ini merupakan donor darah pertama pada 2026 yang digelar secara rutin setiap dua bulan.

Kegiatan yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang, Rabu (1/4/2026), dari pagi hingga sore, berhasil mengumpulkan 369 kantong darah. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata PT Semen Padang dalam mendukung aksi kemanusiaan dan menjaga ketersediaan stok darah di Kota Padang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang, Iskandar S. Taqwa; Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif; serta Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang.

Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, yang membuka kegiatan donor darah, menekankan bahwa setetes darah yang didonorkan memiliki nilai yang sangat besar bagi keselamatan jiwa manusia.

Ia menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

“Kegiatan donor darah ini menjadi refleksi nilai-nilai perusahaan dalam membangun kepedulian sosial. Kami berharap semangat berbagi ini terus tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, mengapresiasi konsistensi PT Semen Padang dalam mendukung kegiatan kemanusiaan, khususnya donor darah. Ia menyebutkan bahwa kontribusi perusahaan sangat membantu dalam menjaga ketersediaan darah di rumah sakit.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Semen Padang yang secara rutin melaksanakan kegiatan donor darah. Saat ini, kebutuhan darah di Kota Padang mencapai sekitar 6.000 kantong per bulan atau 200 kantong setiap hari. Kegiatan seperti ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan darah yang masih kurang,” ungkapnya.

Zulhardi Z. Latif juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-116 kepada PT Semen Padang. “Kami berharap di usia 116 tahun ini PT Semen Padang terus bertumbuh dan maju. Jarang sekali perusahaan yang bisa bertahan hingga usia ini,” katanya.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang yang juga Ketua Panitia Donor Darah, Idris, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten setiap dua bulan atau enam kali dalam setahun, bekerja sama dengan PMI Kota Padang.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kontribusi PT Semen Padang tidak hanya terfokus pada sektor industri, tetapi juga pada pembangunan nilai kemanusiaan. Alhamdulillah, hari ini kami berhasil mengumpulkan sebanyak 369 kantong darah yang berasal dari karyawan, mitra kerja, serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pelaksanaan donor darah kali ini juga mempertimbangkan tingginya kebutuhan stok darah di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, guna meningkatkan partisipasi, panitia turut menyediakan berbagai doorprize menarik bagi para pendonor.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi karyawan dan masyarakat. Salah seorang pendonor, Fadli Fani dari Unit Pemeliharaan Mesin II PT Semen Padang, mengaku telah 38 kali mendonorkan darahnya.

“Ini bagian dari rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Selain itu, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan,” tuturnya.

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh pendonor lainnya, Suherdian Septa Sarianja, yang untuk pertama kalinya mengikuti donor darah di lingkungan PT Semen Padang.

“Saya menyadari bahwa langkah kecil ini bisa memberikan harapan besar bagi orang lain. Ini bukan sekadar rutinitas, tetapi keputusan yang lahir dari kesadaran untuk peduli,” ungkapnya.


Melalui kegiatan ini, PT Semen Padang tidak hanya memperingati perjalanan panjang perusahaan selama lebih dari satu abad, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai-nilai kemanusiaan. (*)


Padang,Lintas Media News
Halaman Mapolda Sumatera Barat menjadi saksi bisu sebuah torehan sejarah baru dalam struktur kepegawaian Polri di ranah Minang. Untuk pertama kalinya, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumbar resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda, atau setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).

Momen bersejarah ini terjadi dalam upacara laporan Kenaikan Pangkat yang digelar pada Rabu (1/4/2026) pagi. Adalah Rusnali, yang sebelumnya menjabat sebagai Pembina Tk. I, kini resmi naik setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2026.

Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan depan Mapolda Sumbar tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin serta Pejabat Utama (PJU) dan seluruh personel Polda Sumbar.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bukti nyata dari dedikasi dan profesionalisme tanpa batas.

"Hari ini kita mencatatkan sejarah baru di Polda Sumbar. Kenaikan pangkat Saudara Rusnali menjadi Pembina Utama Muda atau setara Kombes Pol adalah yang pertama kalinya terjadi bagi PNS di lingkungan kita. Ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari organisasi atas loyalitas, integritas, dan pengabdian panjang yang telah diberikan," ujar Irjen Pol Gatot.
 
Senada dengan itu, Kabiro SDM Polda Sumbar, Kombes Pol Anissullah M Ridha, menjelaskan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa skema pengembangan karier di institusi Polri berlaku adil bagi seluruh personel, termasuk unsur ASN.

"Ini adalah momentum besar bagi pembinaan SDM kita. Kenaikan pangkat ini membuktikan bahwa jalur karier bagi PNS di kepolisian sangat terbuka luas hingga ke tingkat eselon atas. Kami berharap keberhasilan Pembina Utama Muda Rusnali ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan PNS lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi," kata Kombes Pol Anissullah.
 
Melengkapi momentum bersejarah tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan pesan positif kepada masyarakat mengenai profesionalisme di tubuh Polri.

"Kenaikan pangkat ini adalah pesan bahwa di Polda Sumbar, prestasi adalah panglima. Bapak Rusnali telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, seorang PNS Polri bisa mencapai posisi strategis yang setara dengan perwira menengah senior. Ini merupakan kebanggaan kolektif bagi keluarga besar Polda Sumbar dan diharapkan dapat meningkatkan citra positif serta kinerja pelayanan kita kepada masyarakat," tutur Kombes Pol Susmelawati.

Kenaikan pangkat ini diharapkan memperkuat sinergi antara personel Polri dan PNS dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat, sekaligus mempertegas posisi PNS Polri sebagai pilar penting dalam struktur organisasi Polri yang modern dan kompetitif.
(*)

Solok Selatan, Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) sosialisasikan Pajak Air Permukaan (PAP) di Solok Selatan, Rabu (1/4/2026). 

Dalam sambutannya Evi Yandri mengatakan.Pajak air permukaan (PAP) merupakan amanah undang-undang yang menjadi  tanggung jawab bersama agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal. Apalagi PAP bukanlah objek pajak baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2022 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dikarenakan merupakan amanat undang-undang maka semua unsur memiliki kewajiban dan tanggung jawab menaatinya. Terutama bagi wajib pajak PAP, yakni perusahaan -perusahaan yang memanfaatkan air permukaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kebutuhan komirsil. 
Pemerintah pun, lanjut Evi, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan agar PAP bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai regulasi yang ada. Untuk itulah DPRD bersama pemprov aktif melaksanakan sosialisasi PAP ke kabupaten/kota. 

"Solok Selatan menjadi daerah terakhir dalam destinasi sosialisasi perda yang telah DPRD bersama pemprov agendakan. Sebelumnya di enam kabupaten/kota lainnya telah kami laksanakan pula," katanya. 

Sosialisasi akan dilanjutkan DPRD bersama pemprov ke direksi perusahaan yang ada di berbagai daerah. 

Evi menambahkan, di Sumbar pemungutan PAP telah dilaksanakan sejak 2023. Peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernurnya sudah ada semenjak itu. Namun belum optimal sesuai amanat undang-undang. 

"Setelah kami di DPRD kaji bersama tim ahli dan Pemprov Sumbar ternyata ada item yang luput. Untuk itulah sekarang kita sempurnakan dan optimalkan," katanya. 

Evi menjelaskan selama ini pemungutan PAP dilakukan pada PDAM atau PLTA. Namun setelah kita cermati bukan hanya PDAM dan PLTA. 

Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022  pajak air permukaan dipungut untuk semua air permukaan yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk usaha komersil dan industri. 

"Jadi wajib pajaknya bukan hanya PDAM, PLT, perusahaan sawit saja. Namun juga wisata air, industri perikanan, industri pertanian, industri perkebunan dan sejenisnya yang memanfaatkan air permukaan untuk komersil. Ini berdasarkan UU tersebut," papar Evi. 

Perusahaan yang memanfaatkan air Alisan sungai, aliran air hujan, air danau dan sejenisnya juga menjadi wajib pajak PAP. 

Evi mengatakan pengoptimalan pemungutan pajak, bukan hanya PAP perlu dilakukan. Tujuannya agar fiskal daerah tetap bisa menutupi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi mengingat pemerintah pusat telah menerapkan efesiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya jumlah dana transfer ke daerah. 

"Jadi pada sosialisasi ini kami berharap manfaatkanlah untuk memahami PAP. Sangat dibolehkan bertanya dan berdiskusi. Kami juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota termasuk Solok Selatan yang telah mendukung," paparnya. 

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi yang mewakili gubernur saat kegiatan tersebut mengatakan PAP penting karena bukan menyangkut hal teknis saja. Tapi sangat strategis menyangkut kemandirian fiskal, keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

"PAP ini induk dasarnya adalah undang-undang dasar pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini melandasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, memastikan negara mengatur pemanfaatan air dan tanah agar adil serta berkelanjutan, tegasnya. 

Ia mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait air permukaan, sementara air tanah merupakan kewenangan kabupaten/kota. 

Air permukaan bukanlah milik perorangan atau kelompok. Melainkan milik bersama yang pemanfaatnya perlu mengikuti regulasi pemerintah. 

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi saat sosialisasi tersebut asar pembangunan di provinsi dan kabupaten kota bisa dilaksanakan dengan optimal maka perlu dukungan berbagai pihak. 

"Semua unsur kami minta ikut bersama-sama mendukung pembangunan bersama pemerintah. Dengan begitu pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat," kata Yulian. 

Hadir dalam sosialisasi tersebut Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sekdakab Solok Selatan, Forkopimda Solok Selatan, Kepala BPKD Solok Selatan, industri dan perusahaan selingkungan Solok Selatan. 

Turut hadir pula Tim Ahli DPRD Sumbar, M. Nurnas dan Raflis. (*/st)

 


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Komitmen PT Semen Padang dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu menerima piagam penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai mitra BUMN dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan predikat bronze.

Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, pada 10 Desember 2025 tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, dan diterima Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang, Nurwan. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (31/3/2026).

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Ia menegaskan bahwa pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha.

“Pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama, termasuk perusahaan seperti PT Semen Padang. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujarnya.

Win menegaskan perusahaan berkomitmen menjalankan program secara berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial semata. Menurutnya, peran keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah stunting sejak dini.

“Komitmen kami adalah memastikan upaya pencegahan stunting dilakukan secara berkelanjutan. Peran keluarga sangat penting, mulai dari menjaga asupan gizi, kesehatan lingkungan, hingga memastikan anak rutin ke posyandu,” tambahnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga sinergi berbagai pihak, mulai dari puskesmas di masing-masing kecamatan, Semen Padang Hospital (SPH), kader kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat penerima manfaat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Sepanjang 2025, PT Semen Padang bersama Pemerintah Kota Padang dan Semen Padang Hospital memfokuskan pelaksanaan Program GENTING di tiga kecamatan, yakni Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung. Program tersebut menyasar sembilan penerima manfaat, khususnya ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).

Melalui intervensi yang dilakukan, para penerima manfaat mendapatkan dukungan nutrisi secara berkelanjutan hingga masa persalinan. Selain itu, dua di antaranya juga memperoleh bantuan pembangunan fasilitas jamban sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan yang menjadi salah satu penyebab utama stunting.

Sebelumnya, kontribusi PT Semen Padang dalam program serupa juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Solok atas peran perusahaan sebagai Orang Tua Asuh (OTA) dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Penghargaan itu diserahkan di Aula Islamic Center, Koto Baru, Solok, Selasa (5/8/2025).

Menurut Win, dukungan perusahaan terhadap Program GENTING sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pembangunan dari tingkat keluarga. Menurutnya, investasi pada generasi sejak dini merupakan langkah strategis untuk menciptakan bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra, termasuk PT Semen Padang, yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Selamat kepada para penerima penghargaan. Terima kasih atas dukungan nyata yang telah diberikan. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan generasi masa depan Sumatera Barat tumbuh sehat dan berkualitas,” ujar Mahyeldi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, turut menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Padang atas konsistensinya mendukung program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Ia menilai keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program, khususnya percepatan penurunan stunting di daerah.

“Selamat dan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mendukung penuh program-program BKKBN selama ini. Dukungan dunia usaha sangat berarti dalam upaya membangun keluarga berkualitas. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam Rakorda Bangga Kencana, ia memaparkan capaian 2025 sekaligus merumuskan langkah ke depan di Sumatera Barat, dengan sejumlah indikator menunjukkan hasil yang menggembirakan. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras 361 penyuluh KB dan lebih dari 10 ribu Tim Pendamping Keluarga yang aktif di lapangan. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk mitra dunia usaha, optimisme untuk mencapai target yang lebih baik pada 2026 semakin menguat.

Mardalena menyebutkan bahwa ke depan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN akan terus mendorong implementasi lima program prioritas, yakni GENTING, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya), serta layanan konsultasi keluarga berbasis kecerdasan buatan.

Ia berharap, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, berbagai program tersebut dapat mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. (*)

 

PADANG PARIAMAN - Lintas Media News, com

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari/desa melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Pernyataan tersebut disampaikan usai peresmian 1.265 Posbankum di Padang pada Senin (30/3), yang dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah dinas Bupati Padang Pariaman di Kota Pariaman, Selasa (31/3). Dalam kunjungan itu, Supratman didampingi Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, dan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, beserta jajaran OPD.

Supratman menekankan bahwa kehadiran Posbankum merupakan langkah strategis untuk mengatasi kendala akses keadilan, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah.

Selama ini akses keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan. Dengan Posbankum, masyarakat bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum, mediasi, hingga rujukan bantuan hukum secara gratis,” ujar Supratman.

Ia mengungkapkan, capaian pembentukan Posbankum di Sumatera Barat telah mencapai 100 persen di seluruh nagari, desa dan kelurahan, termasuk di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah.

“Tanpa dukungan Pak Bupati, tidak mungkin Posbankum bisa terbentuk secara menyeluruh di Padang Pariaman,” tambahnya.

Mediasi dan Restorative Justice Jadi Fokus

Dalam implementasinya, Posbankum akan menangani berbagai persoalan hukum masyarakat. Untuk perkara pidana ringan, pendekatan restorative justice akan diutamakan dengan melibatkan aparat desa seperti Babinkamtibmas dan Babinsa.

Sementara untuk perkara perdata, Posbankum akan memfasilitasi mediasi sengketa, mulai dari konflik batas lahan, perselisihan antarwarga, hingga sengketa warisan.

Kita ingin Posbankum menjadi solusi efektif agar persoalan hukum bisa diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat,” jelas Supratman.

Peran Kepala Desa dan Wali Nagari Diperkuat

Supratman juga menyoroti pentingnya peran kepala desa atau wali nagari sebagai ujung tombak penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal. Menurutnya, selama ini peran tersebut sudah berjalan, namun belum terlembagakan dengan baik.

“Sekarang kita angkat, kita lembagakan, dan kita dokumentasikan. Ke depan, semua proses penyelesaian kasus akan tercatat secara sistematis,” katanya.

Kementerian Hukum, lanjutnya, tengah menyiapkan sistem super apps untuk memantau kinerja Posbankum, termasuk jumlah kasus yang ditangani, proses mediasi, hingga hasil penyelesaian.

Bantuan Hukum Gratis Disiapkan

Jika mediasi tidak berhasil, masyarakat tetap dapat memperoleh bantuan hukum gratis melalui 16 organisasi bantuan hukum yang didanai APBN di wilayah Sumatera Barat.

“Negara hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya,” tegas Supratman.

Ia optimistis implementasi Posbankum di Padang Pariaman akan berjalan efektif, mengingat latar belakang hukum yang dimiliki Bupati John Kenedy Azis.

“Beliau Sarjana Hukum dan pernah menjadi praktisi. Ini tentu menjadi kekuatan besar dalam mendorong optimalisasi Posbankum,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap literasi hukum masyarakat meningkat dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai, cepat, dan berkeadilan hingga ke tingkat desa.(Kmfo/len)



P A R I W A R A
Padang
Selama dua hari (30 – 31 Maret 2026), DPRD Kota Padang gerak cepat melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV, kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.

Pembahasan lintas pansus ini menitikberatkan pada kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, serta dampak program terhadap masyarakat. Sejumlah catatan penting pun mengemuka, mulai dari capaian yang patut diapresiasi hingga kekurangan yang perlu dibenahi.

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa pihaknya menilai LKPJ tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kami melihat LKPJ 2025 dari pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan manfaat yang dihasilkan. Umumnya tidak ada yang sempurna, maka kami akan memberikan rekomendasi agar segala kekurangan dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, dari hasil pertemuan dengan sejumlah mitra seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, masih ditemukan capaian yang belum optimal.
“Pada umumnya kegiatan belum mencapai 100 persen, termasuk penyerapan anggaran yang belum sesuai. Oleh karena itu, kita berharap ada perbaikan di masa mendatang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, mengapresiasi capaian Perumda Air Minum Kota Padang yang hampir menyentuh target maksimal. Namun, ia tetap mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.

“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang hampir 100 persen. Ke depan, kami meminta penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi biaya agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Kami juga meminta agar biaya langsung bisa ditekan sehingga memungkinkan adanya subsidi silang kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) turut mendapat apresiasi karena mulai memberikan kontribusi pendapatan.

“PSM kinerjanya juga bagus karena sudah menghasilkan. Namun pelayanan harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan memperbanyak halte Trans Padang,” ujarnya.

Sementara,Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyebutkan bahwa kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen.
“Serapan keuangan memang belum mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisik sudah maksimal. Rekomendasi akan kami sampaikan dalam rapat paripurna kepada wali kota,” paparnya.

Meski demikian, ia mencatat adanya kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan, terutama saat terjadi bencana.

“Kami menemukan keterlambatan akibat sulitnya transportasi saat bencana. Ke depan, hal ini harus segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kinerja,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD rampung.

“Hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus, namun ada beberapa capaian yang belum terpenuhi dan perlu didukung data yang lebih akurat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi difokuskan pada dampak nyata program terhadap masyarakat.
“Kami memastikan apakah rencana anggaran benar-benar terealisasi dengan baik dan apakah layanan kepada masyarakat sudah optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi dasar peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terutama dalam merealisasikan program unggulan.

“Program unggulan yang belum tercapai pada 2025 harus bisa diwujudkan pada 2026. OPD dituntut lebih kreatif dan maksimal meskipun dalam keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang ditemukan di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga kendala distribusi akibat bencana.
“Kita menemukan ada pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu hingga dikenakan denda. Ini harus menjadi evaluasi agar ke depan lebih baik,” ujarnya.

Melalui pembahasan ini, DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan formal, tetapi benar-benar menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang pada tahun 2026 mendatang.

Pariwara


Pasbar Lintas Media News Com.
Drs.Marwazi.B,M.M dan Netra Ekawati,ST,M.Si anggota DPRD Pasbar dari Dapil III ,hadiri acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Persatuan Guru Cabang dan Ranting Gunung Tuleh ,demikian pantauan Wartawan Media ini,Selasa tgl 31/3.2026 tepatnya di Cafe B2 Batang Kenaikan Paraman Ampalu.

Kegiatan cukup meriah ini  diiringi dengan Musik ,lantunan lagu-lagu daerah Mandeling dan Minang dari para Biduan serta pembukaan acara ,pembacaan ayat suci Al-quran ,kata sambutan serta Doa ,bahkan siraman rohani dari Ustad DR.Muhammad Fauzan SH.i,M.Pd,yang didampingi Riswandi,S.Pd i,M.Pd.

Pada kegiatan ini tampak hadiri: Imter Fedri,S.Pd,M.Si Kadis Pendidikan bersama Sofyan,S.Pd selaku Sekretaris,Maulana Lubis,S.Pd,M.Pd Ketua PGRI Pasbar dan para pengurus,Hermanto,S.P Sekcam,Adam,S.Pd Korwilcam,Iptu Salfizar Nasution Wakapolsek, Erianto ,S.Ag KUA,Kepsek SMP/SD Se- kecamatan Gunung Tuleh, para Guru dan Tenaga Kependidikan.

Marwazi, anggota DPRD sekaligus Pembina PGRI Kabupaten Pasaman Barat mengatakan dengan ucapan puji syukur ,bisa berkumpul dalam suasana penuh makna dan  kebersamaan ,tidak hanya sebagai tradisi ,tapi momen berharga ini bisa kembali membangun tali silaturrahmi ,membangun persatuan dan kesatuan ,saling maaf -memaafkan usai Bulan suci Ramadhan  ungkap Politisi partai Gerindra ini.

Tidak hanya itu ,namun yang tak kalah pentingnya sebagai anggota DPRD mereka patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota PGRI khususnya Gunung Tuleh ,atas pengabdiannya terbaiknya selama ini dalam rangka mencerdaskan anak bangsa tegasnya. 

Peran para guru itu sangat strategis maju mundurnya ada ditangan guru,untuk menyadari hal itu anggota dewan akan terus mendorong akan kesehahteraannya,baik guru PPPK mau pun guru paruh waktu,agar bisa berkeadilan, dalam hal ini DPRD dan Pemda,akan terus melakukan kordinasi dan rapat ,agar nantinya bisa dituntaskan dengan baik.

Pada itempat yang sama Riswan S.Pd Ketua Cabang dan Mulyadi,S.Pd Ketua  Pelaksana menambahkan dengan ucapan terima kasih atas kedatangan para undangan ,PGRI Cabang Guntul  sengaja mengangkat Tema "Melalui Halal Bi Halal kita tingkatkan kebersamaan  Guru yang Profesional" ,serta melaksanakan salah satu program kerja dibidang keagamaan Bina Mental dan Spritual,menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi para guru ke depan ,untuk itu sangat berharap kepada seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi para guru,agar nantinya para generasi Muda dapat Sukses menggapai Cita-citanya ,dengang dihadirig 427 guru dan tendik yang ada di Kecamatan Gunung Tuleh ini pungkasnya.(*)




Roma,Lintas Media News
Produk kopi asal Indonesia kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional. Koperasi ALKO melalui brand Alko Sumatra Coffee sukses memperluas pasar ekspor ke Italia lewat kerja sama dengan BEST COFFEE SRL, perusahaan importir kopi yang berbasis di Italia.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam perdagangan kopi Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Italia memberikan penghargaan kepada BEST COFFEE SRL pada 22 Maret 2026 di Roma.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Duta Besar RI untuk Italia, Prof. Dr. Junimart Girsang.

Penghargaan ini menjadi simbol dukungan negara terhadap perdagangan internasional, khususnya komoditas kopi yang melibatkan pelaku usaha dari Indonesia dan Italia.

BEST COFFEE SRL tercatat secara konsisten membeli kopi dari Koperasi ALKO dengan volume rata-rata 6 hingga 10 kontainer per bulan.

Adapun kopi yang dipasok meliputi berbagai daerah unggulan di Indonesia, seperti kopi Flores, Sumatra Lampung, Kopi Minang, kopi Kerinci, hingga kopi Jawa Timur Dampit.

CEO BEST COFFEE SRL, Emilio, bersama CEO Koperasi ALKO, Suryono, turut hadir dalam momen penyerahan penghargaan tersebut.

Keberhasilan ekspor ini mempertegas posisi kopi Indonesia sebagai salah satu produk unggulan yang diminati pasar global.

“From the living highlands of Sumatra, each bean carries cultural memory, careful hands, and future responsibility,” menjadi pesan yang merepresentasikan nilai budaya dan tanggung jawab yang dibawa setiap biji kopi Alko Sumatra Coffee.

Dengan semangat Crafted from Highland Wisdom, Alko Sumatra Coffee terus membawa cita rasa khas dataran tinggi Sumatra ke pasar dunia. (***)




Padang,Lintas Media News
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Dahrul Idris menggelar rapat perdana bersama Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2026, Selasa (31/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas serta seluruh Tim Ahli lain.

Menurut Sekwan Maifrizon, rapat ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Tim Ahli guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat secara optimal.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal strategis terkait peran dan kontribusi Tim Ahli dalam memberikan kajian, masukan, serta dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas kedewanan.
"Rapat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat kedepan," harap Maifrizon.

Senada, Ketua Tim Ahli HM Nurnas berharap, melalui rapat perdana ini terjalin kolaborasi yang solid antara Sekretariat DPRD dan Tim Ahli dalam mewujudkan kinerja yang profesional, efektif, dan akuntabel.(**/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.