Lintas Media

Beredar Draft Perjanjian KAN-Pemko, Ini Sikap Niniak Mamak Koto Nan Ompek!

lintasmediasatu@gmail.com January 04, 2026

PAYAKUMBUH,Lintas Media News

Sejak hari Sabtu (3/1/2026) siang di kalangan Niniak Mamak Koto Nan Ompek Payakumbuh dan awak media beredar Draft Perjanjian KAN-PEMDA (Pasar Payakumbuh) yang rencananya akan ditandatangani Niniak Mamak dan Wali Kota Payakumbuh pada Senin 5 Januari 2026.

Pemko Payakumbuh tampaknya bergerak cepat. Selain Draft Perjanjian soal tanah ulayat Pasar Payakumbuh, juga telah beredar Undangan di kantor Wali Kota Payakumbuh, yang mengundang para Ketua dan Sekretaris KAN Koto Nan Ompek serta Niniak Mamak Ka Ompek Suku dengan agenda Penandatanganan Akta Perjanjian Pasar Pusat Pertokoan Payakumbuh Blok Barat dan Blok Timur antara Pemko Payakumbuh dengan KAN dan Ka Ompek Suku Nagari Koto Nan Ompek.

Ketika awak media mengkonfirmasi hari Minggu (4/1/2026) pagi tentang beredarnya Draft Perjanjian tersebut kepada Niniak Mamak dan tokoh nasional Dr. Anton Permana, SIP.,MH Dt. Hitam melalui WA-nya, ia menjawab bahwa juga mendapat fordward Draft Perjanjian KAN dan Pemko itu.

"Setelah saya baca isi perjanjiannya, baru saya paham sekarang kenapa pihak Pemko tidak 'berani' dan tidak mau terbuka membahasnya dengan para Niniak Mamak di Nagari Koto Nan Ompek. Mereka membahasnya hanya pada orang orang dan Niniak Mamak tertentu saja," kata Anton Permana Dt. Hitam.

"Sekarang baru terbongkar bahwa isinya sangat merugikan pihak nagari sebagai pemilik sah tanah ulayat. Artinya, sama saja pihak nagari menyerahkan total pengelolaan dan kepemilikan pasar syarikat pada Pemko Payakumbuh, meski ada iming-iming kompensasi," jelas pakar geopolitik dan pertahanan yang sering tampil di acara dan TV nasional ini. Ia tidak merinci lebih jauh soal kerugian yang akan diderita nagari dari Draft Perjanjian tersebut.

“Perlu dicatat. Dalam perjanjian terdahulu saja, pihak Pemko Payakumbuh yang seharusnya membayar kompensasi setelah lunas biaya pembangunan dari kredit Bank pada tahun 1998, faktanya meskipun sudah lunas tapi Pemko ingkar dan tidak membayarkan kompensasi itu sehingga timbul gugatan dari para Niniak Mamak sehingga lahirlah Perda No. 13 tahun 2016," tambah Dr. Anton Permana Dt. Hitam.

Menurut Anton Permana Dt. Hitam, ia sudah berkomunikasi dengan salah seorang Niniak Mamak Ka Ompek Suku Pasukuan Simabua bernama Teguh Tegas Kata Dt. Rajo Mantiko Alam, juga sependapat bahwa Draft Perjanjian KAN-Pemko tersebut sangat merugikan pihak nagari. Begitu juga menurut Ir. Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang selaku Tuo Kampuang.

"Pantas mereka (pihak Pemko) seperti enggan dan tak mau duduk bersama di Balai Adat sesuai perjalanan adat. Karena kalau dibuka kepada publik maka pasti akan ditolak mentah-mentah oleh pihak Niniak Mamak," kata Anton Permana Dt. Hitam.

Dt. Simarajo Lelo selaku Sekretaris Tim Aset Nagari Koto Nan Ompek juga menyatakan, bahwa selaku nagari yang menganut paham keselarasan Bodi Chaniago, maka yang berdaulat itu adalah mufakat yang mambusek dari bumi. Niniak Mamak Ka Ompek Suku memang didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang, tapi bukan berarti nagari bisa sekehendak hati para Ka Ompek Suku.

"Semua ada tata aturannya, bajanjang naiak, batanggo turun. Karena posisi kedudukan Ka Ompek Suku di nagari adalah Pucuak Tagerai bukan Pucuak Bulek atau Pucua Tunggang," kata Datuak Simarajo Lelo.

"Keputusan tertinggi dalam adat salingka nagari Koto Nan Ompek adalah permufakatan para pemangku adat, Ka Ompek Suku, Alim Ulama Cadiak Pandai tigo tungku sajarangan, Jiniah nan Ompek, secara terbuka, transparan dan dilewakan di atas Balai Adat Nagari. Kalau tidak melalui proses ini, maka apapun keputusan yang di ambil dianggap tidak sah dan tidak boleh mengatas namakan nagari," tegas Dt. Simarajo Lelo.

Kabag Humas Pemko Payakumbuh Syafrianto yang dikonfirmasi awak media tentang beredarnya Draft Perjanjian KAN-PEMDA itu, mengaku tidak mengetahuinya. "Ndak tau wak do Da," kata Syafrianto melalui pesan WA, Sabtu (3/1/2026) petang.

Gerak cepat Pemko Payakumbuh menuntaskan Akta Perjanjian dengan KAN, bersamaan pula dengan makin dekatnya rencana Rapat Akbar Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek pada 9 Januari 2026. Rapat Akbar dan Silaturahmi Anak Nagari nanti juga berupa meminta laporan, klarifikasi, terhadap Tim Aset Nagari, Ka Ompek Suku, secara terbuka agar tidak ada fitnah, dugaan, sambil merapatkan barisan Anak Nagari Koto Nan Ompek dari segala upaya adu domba pihak luar.

"Permasalahan tanah ulayat Pasar Syarikat ini mau urusannya jadi panjang dan pendek tergantung sikap Wali Kota Zulmaeta. Mau tetap memaksakan kehendak dengan pola sekarang maka akan berhadapan dengan gugatan hukum Niniak Mamak serta sanksi moral adat dari masyarakat. Tapi kalau mau pendek bisa juga, silahkan datang ke Balai Adat Nagari Koto Nan Ompek secara terbuka, duduk bersama bermufakat dengan pemangku adat mencari solusi terbaik. Niniak Mamak sangat terbuka untuk itu karena salah satu tugas Niniak Mamak itu juga adalah kusuik nan ka manyalasaikan, kok karuah nan ka manjaniahkan. Pai tampek ba tanyo, pulang tampek ba barito," kata Dr. Anton Permana mengakhiri siaran persnya. (*)

Tak Hanya Gizi Anak, Ketua DPRD Sumbar Minta MBG SPPG SBLF Jati Perkuat Ekonomi Lokal

lintasmediasatu@gmail.com January 04, 2026

Padang,Lintas Media News

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan, pelaksanaan MBG juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus berdampak nyata bagi pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat,” ujar Muhidi saat menghadiri peresmian SPPG Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur, Minggu (4/1).

Ia menambahkan, program MBG juga menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari keterlibatan warga sekitar dalam operasional dapur MBG.

“Di SPPG Jati, sekitar 60 hingga 70 persen tenaga kerja berasal dari warga Kelurahan Jati,” ungkapnya.

Muhidi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Muslim M Yatim, yang meresmikan SPPG Jati, berharap program MBG dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Ia menilai program tersebut sejalan dengan praktik yang telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Brasil, Thailand, hingga Malaysia.

Menurutnya, melalui pelaksanaan MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

SPPG Jati dijadwalkan mulai beroperasi pada 8 Januari 2026. Pada tahap awal, layanan MBG akan menjangkau delapan sekolah dengan distribusi lebih dari 260 porsi per sekolah.

Secara keseluruhan, pada pelaksanaan perdana, SPPG Jati akan menyiapkan lebih dari 1.000 porsi makanan bergizi setiap hari, yang selanjutnya akan ditingkatkan secara bertahap seiring optimalisasi operasional dapur dan kesiapan sarana pendukung.(*/st)

Anton Permana Dt. Hitam ; Kalau Zeki Ninik Mamak Mari Bela Tanah Ulayat Nagari Koto Nan Ompek

lintasmediasatu@gmail.com January 03, 2026

Payakumbuh, Lintas Media News

Debat terbuka Zeki Oktariza Dt. Panduko Sati Marajo dengan Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek makin terang benderang di dalam media. Dua orang Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek, Dr. Anton Permana, SIP.,MH Dt. Hitam dan Ir. Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang bersuara keras dan menuding Zeki lebih terkesan jadi "juru bicara" Pemko Payakumbuh dibanding berjuang untuk kepentingan tanah ulayat nagari.

Zeki Oktariza dalam pernyataan di media online tirasonline menyesalkan Anton Permana Dt. Hitam dan Ir. Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang yang tidak hadir di KPK-RI Jakarta dalam Rapat Kordinasi Penyelesaian Konstruksi Pasar Payakumbuh tanggal 22 Desember 2025. Mestinya hadir dan menyampaikan penolakan dalam rapat tersebut.

Atas pernyataan Zeki itu, Anton Permana Dt. Hitam mengatakan, ketika terjadi kegiatan pertemuan di KPK-RI, sedunia orang tahu bahwa dirinya sedang menunaikan ibadah umroh, karena kegiatan di tanah suci itu diuploadnya di akun Instagram. Lagi pula, Niniak Mamak yang diundang terbatas dan ditentukan oleh Pemko Payakumbuh.

"Mereka yang diundang ke pertemuan KPK-RI hanya Niniak Mamak tertentu saja, dan yang berangkat pun eksklusif Pemko Payakumbuh yang tentukan. Dan lagi, urusan nagari dengan Pemko adalah terkait tanah ulayat pasar syarikat tentu tempat penyelesaiannya di Balai Adat atau BPN. Tidak ada urusan KPK dalam hal ini, kegiatan ini hanya bahagian trik Pemko untuk 'mengintimidasi' para Niniak Mamak secara halus," kata Dr. Anton Permana Dt. Hitam, Sabtu (3/1/2026) menjelaskan ketidakhadirannya dalam pertemuan di KPK-RI.

Secara pribadi Anton Permana Dt. Hitam dan Niniak Mamak yang lain tidak ada masalah pribadi dengan Zeki Oktariza Dt. Panduko Sati Marajo. Namun, karena Zeki mengeluarkan statemen yang dianggap Niniak Mamak keliru dan bisa menyesatkan opini publik, maka beramai-ramai Niniak Mamak Koto Nan Ompek dan para tokoh meluruskan kembali.

"Karena Zeki membawa-bawa nama sebagai tokoh adat Koto Nan Ompek meskipun baru dilantik. Zeki sebenarnya sudah tahu kalau saya itu lagi menunaikan umroh. Saya masih ada simpan WA-nya kok. Setahu saya Zeki ini ASN kejaksaan, kok sekarang seperti jadi juru bicara Pemko Payakumbuh. Harusnya kalau iya sebagai tokoh adat mari kita perjuangkan masalah tanah ulayat nagari ini di Balai Adat, mari kita bela Niniak Mamak memperjuangkan haknya," kata Dr. Anton Permana, SIP.,MH Dt. Hitam.

Sebagai Niniak Mamak Koto Nan Ompek, Anton Permana Dt. Hitam meminta kekompakan. Jangan hanya karena ada misi dan agenda tertentu, lalu bisa berkata sesuka hati. Ini masalah kedaulatan adat dan mempertahankan hak tanah ulayat nagari. Prinsipnya adalah "tibo di kampuang bapaga kampuang, tibo di nagari bapaga nagari, bukan justru “ngekor” kepada kepentingan pihak luar.

Tanggapan terhadap Zeki Oktariza Dt. Panduko Sati Marajo juga datang dari Niniak Mamak Koto Nan Ompek Ir. Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang yang mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk ikut menghadiri pertemuan di KPK-RI tanggal 22 Desember 2025 itu.

"Kalau pandai mambaco undangan tu untuk Ketua KAN dan hanya 4 orang. Nan urang-urangnyo alah ditentukan dari awal. Dan lagi tidak pernah ada ajakan/tawaran dari pihak Pengurus KAN lama maupun yang baru terpilih untuk kita ikut menghadiri. Jadi saya sayangkan tudingan Zeki Oktariza terhadap saya tidak hadir di KPK-RI," kata Ir. Almaysar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang, Sabtu (3/1/2026) via WA.

Niniak Mamak yang lain juga berpendapat sama. "Saya juga sangat ingin pergi ke Jakarta untuk pertemuan di KPK-RI. Tapi yang diundang hanya 4 orang, terbatas," kata Ninik Mamak yang lain Anton Raymonde Dt. Bangso Dirajo Nan Putiah.

Terkait statemen yang disampaikan di ruang publik, Anton Permana Dt. Hitam mengatakan bahwa yang namanya negara kita adalah negara demokrasi ya seperti ini, di publik kita harus bertanggung jawab menyampaikan pendapat, tidak melakukan fitnah atau pembohongan publik. (*)

𝐔𝐭𝐚𝐦𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚, 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐬𝐚 𝐓𝐚𝐤 𝐓𝐨𝐥𝐞𝐫𝐢𝐫 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐇𝐢𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐋𝐢𝐚𝐫

Muthyads January 03, 2026 Dharmasraya

Lintasmedianews.com — Dharmasraya

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir keberadaan tempat hiburan liar yang melanggar ketentuan perizinan dan norma sosial di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut menyusul diterbitkannya Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 300/600/Satpol PP Damkar-2025 tentang Penertiban Tempat Hiburan tertanggal 30 Desember 2025.

Annisa menyampaikan bahwa kebijakan penertiban ini diambil untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban umum, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha hiburan yang tidak tertib dan menyimpang dari ketentuan.

Masih ditemukan puluhan tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai izin, termasuk menyamarkan karaoke sebagai rumah makan, menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan usaha.

Menurut Annisa, praktik-praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius dan berlapis.

Ia menegaskan, aktivitas usaha hiburan yang melanggar ketentuan perizinan berpotensi menjadi ruang subur peredaran dan penyalahgunaan narkoba, praktik prostitusi terselubung, serta meningkatnya risiko penularan HIV dan AIDS, yang secara langsung mengancam kesehatan, keamanan, dan ketenteraman sosial masyarakat.

Melalui surat edaran tersebut, ditegaskan larangan bagi tempat hiburan untuk beroperasi melebihi jam operasional, menyediakan minuman beralkohol atau tuak tradisional, menerima atau menyediakan PSK, serta melakukan aktivitas lain yang melanggar norma kesusilaan dan adat istiadat setempat.

Annisa juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap terbuka terhadap investasi dan dunia usaha, namun seluruh kegiatan ekonomi wajib berjalan sesuai hukum, perizinan, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan kesehatan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Untuk memastikan kepatuhan, Annisa memerintahkan Satpol PP dan perangkat daerah terkait melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.

Ia turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar melalui cara yang beretika serta melaporkan aktivitas usaha hiburan yang dinilai melanggar aturan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan bahwa setelah kebijakan ini diberlakukan, tidak boleh lagi terdapat tempat hiburan yang menyimpang dari ketentuan.

Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.(el)

MENIKMATI PUISI KRITIS " TETAPLAH BODOH", KARYA FATHUL WAHID

Muthyads January 03, 2026 Jakarta

Lintasmedianews.com

DULU, waktu masih duduk di kelas 4 SD, aku suka baca buku silat bersambung karya Kho Ping Hoo. Salah satunya berjudul: "Pendekar Bodoh".

Sekarang saya suka sekali puisi "Tetaplah Bodoh," karya Fathul Wahid, yang dibacakan secara berantai oleh Bung Firdaus, Ketua Umum SMSI dan kawan-kawan SMSI pada acara tutup tahun yang mereka gelar pada tanggal 31 Desember 2025 lalu.

"Tetaplah Bodoh" adalah puisi kritis terbaru Prof Fathul Wahid, rektor UII, Yogyakarya. Rektor ini memang kerap menulis puisi bertema ktitik sosial. Sebelumya, dia pernah menulis puisi sejenis yang menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI. Judulnya: " Kami Malu Pak Dirman."

Dalam " Tetaplah Bodoh", Prof Fathul secara tajam menyindir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terutama berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Sumatera.

Sepenangkapanku-- karena aku bukan pengamat puisi-- pesan utama puisi itu adalah ajakan untuk kita agar tidak tetap bodoh. Tapi bangkit dari kebodohan yang ditanamkan. Yakni, semacam pembodohan yg dilakukan oleh penguasa, melalui media --via buzzer dan influencer bayaran-- atau sistem pendidikan yg gonta-ganti terus.

Prof Fathul dengan berani, lewat puisinya menyerukan kita untuk tetap kritis, berani bersuara, dan melawan ketidakadilan.

Puisi ini bertema kritik sosial-politik melalui sarkasme terhadap "kepintaran" palsu. Fathul Wahid menggunakan kata "bodoh" secara ironis. Bukan ajakan untuk benar-benar bodoh. Tapi sindiran bahwa "pintar" di negeri ini sering berarti setuju dengan manipulasi fakta, korupsi, dan ketidakadilan.

Tema-tema spesifik yang disebutnya dalam "Tetaplah Bodoh", meliputi ihwal

kerusakan ingkungan dan eksploitasi alam/hutan.

Misalnya, kritik terhadap deforestasi dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Dia menyindir pernyataan Presiden Prabowo dan beberapa pejabat berkaitan dengan kayu gelondongan yang tumbang sendiri".

"Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,

kebetulan saja sebagian diberi nomor

agar tak tersesat pulang."

He he he ini sindiran atas penebangan ilegal yang dibuat seolah-olah alami. Dan pernyataan Prabowo yang pernah menyerukan langkah ekstensifikasi penanaman "kelapa sawit, karena sawit juga pohon yang punya daun hijau".

Prof Fathul dengan cerdas mengeritik kebijakan alih fungsi hutan yang merusak ekosistem yang menyebabkan terjadinya banjir. Tapi realitas ini kemudian oleh pembantu presiden seperti mau ditutup-tutupi dengan kata "takdir".

Salah satu poin yg membuat puisi ini viral karena disambut dukungan para netizen adalah bait Fathul meledek kebijakan Prabowo seperti menolak bantuan asing jika menyatakan bencana banjir Sumatera sebagai "bencana nasional".

"Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing

yang tak seberapa itu berbahaya,

bisa meruntuhkan martabat bangsa..."

Baiklah, kawan-kawan terutama di SMSI: Selamat Tahun Baru 2026.

Aku suka pada puisi pilihan Anda.

Agar kita bisa sama-sama menikmati puisi kritis Prof Fathul itu, aku share isi lengkap puisi tersebut:

Rektor Universitas Islam Indonesia membacakan puisi ini pada Kenduri dan Doa Ibu-ibu Berisik, kemarin sore (22/11/2025) di Bundaran UGM.

TETAPLAH BODOH

Karya: Fathul Wahid

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,

kebetulan saja sebagian diberi nomor

agar tak tersesat pulang.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengharuskan kita sepakat

bahwa sawit juga pohon karena punya daun hijau,

cukup untuk mengganti nama hutan,

meski akarnya tak lagi sudi menahan air.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar berarti curiga pada suara kritis,

dianggap menggiring opini,

menganggap pemerintah tidak bekerja sempurna,

dan empati harus menunggu siaran media.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing

yang tak seberapa itu berbahaya,

bisa meruntuhkan martabat bangsa

yang konon berdiri tegak—tanpa bantuan siapa-siapa.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mensyaratkan

bantuan bencana dari diaspora

perlu dipajaki dulu,

agar duka ikut menyumbang penerimaan negara.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar berarti setuju

cukup menteri memanggul karung bantuan,

sementara empati dianggap bonus,

tak wajib, apalagi tulus.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa ribuan korban hanyalah angka,

terlalu kecil untuk disebut bencana nasional,

hanya cukup jadi catatan kaki laporan tahunan.

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menganggap alih hutan ke sawit

adalah keniscayaan,

dan banjir selalu bisa kita titipkan

pada takdir—

agar tangan manusia tetap tampak tak ternoda.

Mari, tetap bodoh, kawan.

Sebab di negeri ini,

terlalu sering, yang disebut pintar

justru adalah kelihaian

melawan akal sehat,

menyembunyikan fakta,

dan memperdayai sesama.

Kawan, mari, tetap bodoh.

Sleman, 22 Desember 2025

10 Menteri Hadir di Aceh, Bencana Sumatra Penanganannya Nasional

lintasmediasatu@gmail.com January 02, 2026

Tamiang,Lintas Media News

Presiden Prabowo di lokasi huntara, Aceh Tamiang menyebut, bantuan diaspora dimanapun harus diterima dengan senang hati. Misalnya diaspora Aceh, Sumut dan Minang.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinator penanganan bencana Sumatera di Tamiang, Aceh, Kamis 1/1-2025

Ia menyampaikan kembali soal status bencana nasional, yang menurut Presiden Prabowo, sudah dikerahkan kekuatan nasional, sebagaimana beberapa kali pernah ia sebut. Diulang pula beberapa waktu lalu oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

Tentang status bencana nasional yang diperbincangkan khalayak, menurut Presiden Prabowo, meski sedang fokus pada bencana Sumatera, nasib 280 juta rakyat Indonesia terus diurus.

“Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Bencana ini berdampak pada 3 provinsi masih ada 35 provinsi lain, kalau sementara 3 provinsi ini sebagai bangsa dan sebagai negara kita mampu menghadapi, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo

Tapi, sambungnya, “ tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini 10 menteri hadir, ada beberapa menteri lain di tempat lain. “

Presiden memberi penekanan, “ kita memandang (bencana Sumatera) sangat serius dan membantu habis-habisan. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi hal ini.”

Namun, “ kalau ada pihak yang tulus membantu masak kita menolak bantuan. Kalau ada yang mau bantu silahkan, monggo.”

Orang Minang

———————-

Pemerintah akan salurkan, umpamanya ada diapora Aceh dimana, silahkan. “Ada diaspora Minang mau bantu Ranah Minang, silahkan. Mungkin orang Minang banyak di Jakarta. Pak Dony kan juga orang Minang,” kata Prabowo sembari memandang COO Danantara Dony Oskaria yang sudah 10 hari dalam dua trip berada di Tamiang, mengawasi pembangunan huntara.

Penyebutan khusus untuk Dony Oskaria sebagai orang Minang itu, bisa jadi untuk memancing diaspora Minangkabay dimanapun berada di dunia ini.

“Mungkin juga ada komunitas dari Jawa dan luar negeri, silahkan. Nanti kita serahkan mungkin gubernur buka rekening,” katanya.

Presiden menyampaikan itu dalan rakor khusus soak penanganan musibah Sumatera di Tamiang. Hadir di sana Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (***)

Di HUT ke -22 ,Pemkab Pasbar gelar Tabliq Akbar dan Zikir bersama Masyarakat

lintasmediasatu@gmail.com January 01, 2026

Pasbar,Lintas Media News Com.

Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat ke-22 yang diperingati pada 7 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Tabligh Akbar dan zikir bersama di halaman Kantor Bupati Pasbar, Rabu (31/12) malam.

Kegiatan keagamaan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Tabligh Akbar ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, Ketua TP-PKK Pasbar Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Gusmalini M. Ihpan, Ketua DWP Erisa Doddy San Ismail, para kepala OPD, serta stakeholder terkait lainnya.

Pemerintah daerah menghadirkan penceramah Ustaz Arif Habibi Batubara dari Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Pasbar Channel agar dapat diikuti masyarakat yang tidak hadir secara langsung.

Tabligh Akbar dan zikir bersama tersebut menjadi momentum penguatan spiritual bagi masyarakat dan pemerintah daerah, terutama pascabencana banjir dan longsor yang melanda Pasbar dan saat ini telah memasuki masa pemulihan.

Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan dan Forkopimda sebelumnya juga turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kerusakan permukiman warga serta menelan korban jiwa.

Dalam sambutannya sekaligus membuka Tabligh Akbar secara resmi, Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Tabligh Akbar ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yulianto.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia Kabupaten Pasaman Barat yang ke-22. Pemerintah daerah berharap daerah yang berjuluk Bumi Mekar Tuah Basamo senantiasa dijauhkan dari bala dan bencana.

“Malam ini juga kita memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Bupati Yulianto juga menyampaikan duka mendalam atas musibah banjir dan longsor yang menimpa 11 kecamatan di Pasbar. Menurutnya, kehilangan nyawa dan harta benda yang dialami masyarakat merupakan duka bersama bagi pemerintah daerah.

“Kita bermohon kepada Allah SWT agar saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana diterima amal ibadahnya dan masyarakat yang kehilangan harta diberikan pengganti yang lebih baik,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yulianto juga menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda, tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, media massa, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Pasbar.

“Alhamdulillah, dengan kebersamaan dan doa kita semua, semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ke depan Pasbar terhindar dari bala dan bencana,” ujarnya.

Sementara itu, penceramah Ustaz Arif Habibi Batubara dalam tausiyahnya menyampaikan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, meneladani akhlak Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mikraj, serta mencontoh keteladanan Siti Khadijah sebagai istri yang salehah.

Menurutnya, musibah banjir dan longsor yang terjadi dapat menjadi ujian sekaligus pengingat bagi umat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbaiki kualitas keimanan.(*)

Hari Pertama 2026, Prabowo Kunjungi Aceh Tamiang, Sempat Cium Kepala Bocah

lintasmediasatu@gmail.com January 01, 2026

Aceh Tamiang,Lintas Media News

Presiden Prabowo Subianto di hari pertama 2026 meninjau dan menyaksikan sendiri Hunian Danantara yang dibangun dalam waktu 8 hari.

"Terima kasih Danantara, saya apresiasi kerja cepat selesaikan 600 unit rumah hunian sementara untuk korban banjir di Aceh Tamiang,"ujar Prabowo, Kamis 1/1-2026 di Aceh Tamiang.

Hunian Danantara dibangun 8 hari lalu disamping Masjid Darusallam pinggir jalan raya Aceh Tamiang-Langsa.

Hunian Danantara menurut COO Danantara Dony Oskaria dibangun kolaborasi 7 BUMN Karya, CSR Bank Himbara, PLN dan Telkomsel.

"Hunian ini harus nyaman dan memberikan rasa aman kepada para korban bencana Aceh Tamiang,"ujar Dony.

Kerja cepat Danantara diapresiasi presiden dan minta Danantara berkoordinasi juga dengan BNPB, Polri dan lembaga lain.

"Supaya tidak timpang tindih, Hunian Danantara ini sangat layak dan sangat beradab,"ujar Presiden.

Prabowo Tiba di Huntara Tamiang Aceh

Presiden Prabowo Subianto tiba di Huntara, Tamiang, Aceh bersama gubernur Muzakir Munaf, Kamis siang.

Kepala Negara disambut warga yang menyemut.

Prabowo setelah turun dari helikopter naik mobil Maung dan membuka sunroof, bersama Gubernur Muzakir Munaf. Kedua orang penting ini, melambai kepada warga.

Bahkan Prabowo sempat mencium anak kecil yang berada dalam kerumuman.

CEO Danantara Rosan Roeslani dalam rapat koordinasi dengan presiden, sejumlah menteri dan dirut-dirut BUMN karya menjelaskan, Danantara telah menyiapkan dan akan menyelesaikan pembangunan huntara di tiga provinsi. Masing-masingnya 12.500 untuk Aceh, 2000 untuk Sumut dan 500 untuk Sumbar.

Roslan bersama COO Danantara, Dony Oskaria menambahkan, sebanyak 1.626 orang bekerja menyiapkan huntara yang sudah selesai, kemarin.

Menurut Rosan, hunian yang dibangun mestilah beradab dan layak sesuai kearifan lokal Aceh.

Luas lahan yang tersedia 13 hektare untuk huntara dan hunian tetap (huntan). Dana bersumber dari CSR BUMN Rp 1 triliun.

Menurut Kepala BNPB , Suharyanto, korban bencana di Aceh yang meminta 23.432 rumah meminta huntara, dan 11 ribu lebih memilih tinggal bersama keluarga. BNPB sudah bangun 450 unit terpisah-pisah.

Arahan Presiden

Prabowo menyebut huntara yang dibuat oleh Danantara, merupakan langkah baik.

“Kita mesti berbagai titik mendapatkan masukan dan memberi solisi bagi korban banjir,” katanya.

Prabowo berbaju saku empat itu, pejabat mesti datang ke lokasi bencana, tapi bukan ikut macul, melainkan mencari masalah dan memberi solusi.

“Danantara membuktikan dalam delapan hari bisa membangun ratusan huntara,” kata Prabowo memuji.

Dalam rapat di lokasi huntara itu, Presiden minta koordinasi yang ketat, sehingga masalah korban bisa terselesaikan.

Presiden minta diperhatikan dengan baik sekolah, rumah sakit dan puskemas sehingga beroperasi normal kembali.

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan, diberikan dukungan biaya untuk korban.

Menurut Direktur Komersial Injourney Aviation Services Muchdian Muchlis pihaknya siap 100 persen untuk tugas bersihkan Puskesmas dan masjid di Aceh Tamiang.

"RSUD Tamiang sudah dikerjakan dan sudah banyak ruangan yang bersih dan Allhamdulillah sejak seminggu lalu RSUD Aceh Tamiang sudah beroperasi, meski peralatan medis terbatas,"ujar Muchdian.

Bahkan untuk Puskesmas dan masjid tim Satgas Injourney Aviation Services (IAS) siap melaksnakan.

"Pak COO Dony Oskaria perintahkan IAS bersihkan Puskesmas dan masjid di Aceh Tamiang, Insya Allah sebelum ramadan masjid di Aceh Tamiang sudah clear and clean,"ujar Muchdian.

(****)

BIM Lepas Last Flight 2025 dan Sambut First Flight 2026 dengan Nuansa Empati dan Harapan

lintasmediasatu@gmail.com January 01, 2026

Padang Pariaman,Lintas Media News

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menutup operasional penerbangan tahun 2025 dengan melaksanakan kegiatan pelepasan last flight 2025 sekaligus penyambutan first flight 2026 pada Selasa malam (31/12/2025).Kegiatan berlangsung sederhana dan penuh makna, sebagai wujud apresiasi kepada pengguna jasa serta insan penerbangan yang tetap setia melayani masyarakat hingga penghujung tahun.

Dalam momen tersebut, manajemen BIM memberikan souvenir simbolis kepada beberapa penumpang, pilot, serta awak kabin sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sepanjang tahun 2025.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau menyampaikan bahwa akhir tahun ini dirayakan dengan suasana yang lebih tenang dan penuh empati.

“Penutupan tahun 2025 kami laksanakan secara sederhana. Sumatera Barat masih berada dalam suasana duka dan kewaspadaan terhadap potensi bencana, sehingga BIM memilih mengedepankan doa, keselamatan, dan solidaritas,” ujarnya.

Ringkasan Kinerja Angkutan Udara BIM 2025

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Bandara Internasional Minangkabau melayani:

• 2,37 juta penumpang, dengan dominasi penerbangan domestik,

• 18.101 pergerakan pesawat, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya,

• 11,5 ribu ton kargo, menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan 2024.

Meski jumlah penumpang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya, kinerja kargo justru mencatat peningkatan yang mencerminkan peran strategis BIM dalam mendukung distribusi logistik dan pergerakan ekonomi daerah.

Memasuki tahun 2026, BIM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan operasional, sekaligus memperkuat peran bandara sebagai gerbang utama Sumatera Barat yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan sepenuh hati.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau, Dony Subardono, menyampaikan harapannya di awal tahun baru. “Pergantian tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen kami. Dengan mengucapkan selamat tinggal pada 2025, kami menyambut tahun baru dengan optimisme dan semangat bersama. *Selamat datang Tahun Produktif 2026* Semoga membawa keselamatan, pemulihan, dan kinerja yang semakin baik bagi pelayanan penerbangan di Sumatera Barat,” tutupnya.(rls)

Ketua DPRD Padang Muharlion Pimpin Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 sekaligus Membuka Masa Sidang II Tahun 2026

lintasmediasatu@gmail.com December 31, 2025

Pariwara DPRD Kota Padang

Padang,Lintas Media News

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, kembali menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan visioner dengan memimpin Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 sekaligus pembukaan Masa Sidang II Tahun 2026, Rabu (31/12/2025).

Agenda strategis ini menjadi penanda penting kesinambungan kerja legislatif dalam mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Padang.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan forum konstitusional untuk mengevaluasi kinerja dewan selama satu tahun terakhir.

Muharlion menegaskan bahwa setiap masa sidang harus dimaknai sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kota Padang terus diarahkan agar bekerja lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana agenda-agenda strategis yang telah dibahas benar-benar menjawab kebutuhan publik dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Muharlion dikenal sebagai pimpinan dewan yang mengedepankan musyawarah dan sinergi. Ia menilai hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pemerintahan daerah.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD mempertegas posisinya sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Memasuki Masa Sidang II Tahun 2026, Muharlion mendorong seluruh anggota DPRD untuk meningkatkan soliditas dan etos kerja.

Tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan kerja sama lintas fraksi serta komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan agar setiap kebijakan yang dihasilkan bersifat solutif dan berkelanjutan.

Selain fokus pada kinerja, Muharlion juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan integritas lembaga DPRD.

Menurutnya, setiap keputusan yang diambil dalam forum paripurna harus mencerminkan aspirasi rakyat serta menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat.

Dengan semangat baru di Masa Sidang II Tahun 2026, Muharlion optimistis DPRD Kota Padang mampu melahirkan kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kepemimpinan yang tegas namun inklusif menjadi modal utama DPRD Padang untuk terus melaju dan menjawab harapan publik.(*)

Fraksi-Fraksi DPRD Padang Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pangan

lintasmediasatu@gmail.com December 31, 2025

Pariwara DPRD Kota Padang

Padang,Lintas Media News

Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pangan pada rapat paripurna strategis menjelang akhir tahun 2025 di DPRD Kota Padang.Rabu (31/12/2025).

Ketua DPRD Padang Muharlion saat memimpin rapat menjelaskan, Rapat paripurna tersebut digelar berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang tanggal 20 Desember 2025 terkait revisi agenda kegiatan Masa Sidang I Tahun 2025 masa jabatan 2024–2029.

Agenda ini menjadi salah satu tahapan krusial sebelum Ranperda Penyelenggaraan Pangan ditetapkan menjadi peraturan daerah.Kata Muharlion.

Menurut Muharlion, penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dari proses legislasi yang demokratis,melalui forum paripurna, seluruh fraksi menyampaikan sikap politik, pandangan, serta catatan strategis terhadap substansi Ranperda yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

Ranperda Penyelenggaraan Pangan dinilai memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat Kota Padang. Oleh karena itu, DPRD memastikan pembahasannya dilakukan secara cermat dan komprehensif agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan daerah.Ujarnya.

Muharlion menyampaikan bahwa DPRD Kota Padang berkomitmen menjalankan fungsi legislasi secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.

Pendapat akhir fraksi menjadi wujud akuntabilitas politik DPRD sekaligus sarana menyelaraskan pandangan legislatif dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Selain sebagai forum pengambilan keputusan, rapat paripurna ini juga mencerminkan transparansi dan keterbukaan DPRD kepada publik.

Setiap tahapan pembentukan perda dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan yang sedang dan akan diambil oleh wakil-wakilnya di parlemen daerah.

Dengan digelarnya rapat paripurna ini, Muharlion berharap Ranperda Penyelenggaraan Pangan dapat segera disahkan menjadi perda yang kuat secara hukum dan aplikatif.

DPRD Padang optimistis regulasi tersebut akan menjadi landasan penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.(*)

Huntara Danantara di Tamiang Siap Dipakai,Kamis Ini Presiden Prabowo ke Aceh Lagi

lintasmediasatu@gmail.com December 31, 2025

Kuala Simpang,Lintas Media News

Hunian sementara (huntara) dari Danantara di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, beda dengan sebelumnya. Yang ini lebih kokoh, rapi dan rancak. Didapat pula laporan, Presiden Prabowo akan berada di tengah korban banjir Aceh, Kamis (1/1).

Huntara Danantara Dibangun dengan tiang besi dan baja ringan. Berdiri dibatas fondasi kokoh, setinggi kira-kira setengah meter. Huntara bukan “sekadar punya pintu sendiri” tapi dikabarkan dengan isi-isinya. Ada kasur, bantal, dipan, lemari. Listrik, wifi dan taman bermain anak. Air bersih dana toilet, apalagi.

Danantara meminta semua BUMN karya membangunnya.

Menurut informasi, Kamis (1/1/2026) Presiden Prabowo akan meninjau huntara tersebut. Itu sebabnya, COO Danantara Dony Oskaria memastikan ke lokasi, tidak ada halangan dalam pembangunannya. Sesuai standar dan layak huni.

Danantara Indonesia bersama BP BUMN terus mengawal pembangunannya. Dan, yang menarik lokasi huntara menjadi obyek baru cari angin warga setempat.

"Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk segera menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi para pengungsi," kata Dony Oskaria, Rabu (31/12).

Ia menjelaskan Danantara Indonesia bersama BP BUMN dan sejumlah BUMN serta Himbara terus memacu percepatan pembangunan huntara bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang.

“Kita suka, bagus, kami kira pakai kayu saja,” kata seorang warga di lokasi huntara.

Menurut kabar yang ia dapat, huntara akan dilengkapi taman bermain anak.

Seorang pekerja, Arman, menyebut, is sudah berhari-hari bekerja dan diminta untuk mematuhi standar kerja.

“Saya yang bekerja, saya tahu ini bagus,” kata dia pula.

Huntara dibuat bersusun bagus, dengan atap tungkus nasi. Dengan halaman yang memadai, terletak di tepi jalan antara Kuala Simpang dan Langsa. (***)

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Breaking News

Latest Post

Beredar Draft Perjanjian KAN-Pemko, Ini Sikap Niniak Mamak Koto Nan Ompek!

Tak Hanya Gizi Anak, Ketua DPRD Sumbar Minta MBG SPPG SBLF Jati Perkuat Ekonomi Lokal

Anton Permana Dt. Hitam ; Kalau Zeki Ninik Mamak Mari Bela Tanah Ulayat Nagari Koto Nan Ompek

𝐔𝐭𝐚𝐦𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚, 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐬𝐚 𝐓𝐚𝐤 𝐓𝐨𝐥𝐞𝐫𝐢𝐫 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐇𝐢𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐋𝐢𝐚𝐫

MENIKMATI PUISI KRITIS " TETAPLAH BODOH", KARYA FATHUL WAHID

10 Menteri Hadir di Aceh, Bencana Sumatra Penanganannya Nasional

Di HUT ke -22 ,Pemkab Pasbar gelar Tabliq Akbar dan Zikir bersama Masyarakat

Hari Pertama 2026, Prabowo Kunjungi Aceh Tamiang, Sempat Cium Kepala Bocah

BIM Lepas Last Flight 2025 dan Sambut First Flight 2026 dengan Nuansa Empati dan Harapan

Ketua DPRD Padang Muharlion Pimpin Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 sekaligus Membuka Masa Sidang II Tahun 2026

Fraksi-Fraksi DPRD Padang Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pangan

Huntara Danantara di Tamiang Siap Dipakai,Kamis Ini Presiden Prabowo ke Aceh Lagi

Author Name

Formulir Kontak