Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Solsel,Lintas Media News
Komitmen Polres Solok Selatan Polda Sumatera Barat dalam mewujudkan institusi yang bersih dan berintegritas membuahkan hasil. Polres Solok Selatan resmi ditetapkan sebagai salah satu satuan kerja Polri yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Kapolri tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat WBK di Lingkungan Polri, yang diberikan kepada satuan kerja Polri yang dinilai berhasil membangun Zona Integritas secara menyeluruh.

Kapolres Solok Selatan saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan prestasi membanggakan, mengingat Polres Solok Selatan menjadi salah satu dari 55 Satuan kerja di seluruh Indonesia yang berhasil meraih predikat WBK. Selasa (30/12/2025)

“Polres Solok Selatan dinilai memenuhi seluruh indikator pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Kita patut bersyukur, pada penghujung tahun ini Polres Solok Selatan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kapolri,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, di lingkungan Polda Sumatera Barat, hanya terdapat tiga satuan kerja yang memperoleh predikat WBK, yakni Rolog Polda Sumbar, Polres Solok, dan Polres Solok Selatan.

Kapolres menegaskan, predikat WBK bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud nyata komitmen Polres Solok Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel. Capaian ini tidak lepas dari dukungan seluruh personel serta kepercayaan masyarakat terhadap Polres Solok Selatan,” jelasnya.

Capaian tersebut, lanjutnya, akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres Solok Selatan untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik.

“Kami berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBK ini sekaligus terus melakukan inovasi pelayanan, guna mendukung terwujudnya Polri Presisi yang semakin dipercaya masyarakat Kabupaten Solok Selatan,” pungkas Kapolres. (*)

 

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Nataru secara sederhana dan penuh kepedulian, mengingat Kota Padang masih berada dalam suasana duka pascabencana banjir bandang.

Mastilizal menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun ekonomi.


Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tidak perlu dilakukan secara besar-besaran, melainkan cukup dirayakan bersama keluarga inti.

“Kota Padang saat ini masih berduka. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebaiknya cukup sederhana saja bersama keluarga. Tidak perlu bepergian ke luar kota karena kondisi cuaca masih ekstrem dan berisiko,” ujar Mastilizal Aye saat diwawancarai, Rabu (24/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan adanya hiburan orgen tunggal pada malam pergantian tahun.

Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap warga yang terdampak bencana sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Untuk malam Nataru, tidak ada izin menggelar orgen tunggal. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Selain imbauan terkait perayaan Nataru, Mastilizal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum akhir tahun sebagai waktu berdoa dan berbagi empati kepada para korban banjir bandang, baik yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga.

“Mari kita sama-sama mendoakan para korban banjir bandang yang meninggal dunia, serta berdoa agar saudara-saudara kita yang terdampak diberi kekuatan dan perekonomian mereka bisa segera pulih,” ungkapnya.

Lebih jauh, Mastilizal menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pemulihan pascabencana. Ia meminta Pemerintah Kota Padang tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara, tetapi juga memikirkan pembangunan rumah permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Jangan hanya hunian sementara. Warga membutuhkan kepastian rumah permanen di lokasi yang aman. Apalagi ada rumah yang sebelumnya berada di bibir sungai, bahkan kini sudah di tengah sungai. Mereka harus direlokasi demi keselamatan,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan kanal sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa.

Selain itu, Mastilizal mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Bantuan jangan hanya menumpuk di posko. Yang paling penting adalah sampai ke warga yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memikirkan fase pascatanggap darurat, jangan sampai bantuan habis sementara masyarakat masih membutuhkan,” tegasnya.


Menutup pernyataannya, Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Padang tetap hadir di tengah masyarakat untuk mengawasi proses penanganan bencana dan pemulihan.

“Kami tidak punya kepentingan lain selain memastikan masyarakat tertangani dengan baik, mulai dari bantuan dasar, pemulihan ekonomi, hingga kepastian hunian dan relokasi yang layak,” pungkasnya. (ADV)





PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Kurangnya air bersih yang ada dibeberapa wilayah di Kota Padang pascabanjir bandang mendapat perhatian serius dari Ketua dan Komisi II DPRD Kota Padang.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat, Ketua bersama Komisi II DPRD Padang meninjau langsung Intake Perumda Air Minum (AM) Padang untuk melihat dan membahas kondisi kerusakan instalasi serta merumuskan langkah percepatan pemulihan layanan.

Sebelumnya, DPRD Padang telah memanggil pihak manajemen Perumda AM untuk menggelar rapat kerja membahas permasalahan air bersih di ruang rapat komisi II.


Dalam kunjungannya ke Intake Palukahan Perumda AM, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa gangguan pasokan air bersih harus ditangani secara cepat dan terukur, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Muharlion menjelaskan bahwa banjir besar yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan 15 instalasi intake Perumda AM terganggu, terutama di wilayah utara Kota Padang yang kini mengalami kondisi paling kritis.

“Dari tujuh intake di wilayah utara yang sebelumnya mampu memproduksi sekitar 800 liter per detik, saat ini hanya sekitar 210 liter per detik yang bisa beroperasi. Artinya, terjadi defisit hampir 600 liter per detik dan ini sudah masuk kondisi darurat bagi warga,” ujar Muharlion, Selasa (2/12/2025).


Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menyampaikan bahwa DPRD mendorong Perumda AM untuk melakukan pemulihan secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka menengah, agar dampak krisis dapat segera ditekan.

“Kami meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih memungkinkan direkayasa. Salah satunya intake Palukahan yang diharapkan bisa menambah suplai darurat sekitar 250 liter per detik. Ini sangat krusial untuk membantu masyarakat dalam waktu dekat,” jelas Rachmad.

Ia juga menyoroti kondisi intake Latung yang mengalami kerusakan cukup parah pada tiga unit pompa. Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya menjadi salah satu penopang utama suplai air untuk wilayah utara Kota Padang.

“Pompa pengganti memang sudah dipesan, tetapi estimasi waktu kedatangan dua bulan jelas terlalu lama bagi warga yang saat ini kesulitan air bersih,” katanya.


Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.

“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.

Selain upaya penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani secara optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir.



Dengan pola ini, warga diharapkan dapat menyiapkan penampungan air dan setidaknya memperoleh pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.

Di akhir pertemuan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. Selain itu, DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perkembangan perbaikan instalasi serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.

Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang.

Oleh karena itu, DPRD Padang memastikan akan terus hadir, mengawasi, dan mendorong percepatan pemulihan hingga layanan air bersih kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. (ADV)


. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.

“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.

Selain upaya penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani secara optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir.


Dengan pola ini, warga diharapkan dapat menyiapkan penampungan air dan setidaknya memperoleh pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.

Di akhir pertemuan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. Selain itu, DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perkembangan perbaikan instalasi serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.

Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang.

Oleh karena itu, DPRD Padang memastikan akan terus hadir, mengawasi, dan mendorong percepatan pemulihan hingga layanan air bersih kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. (ADV)




 Pasbar,Lintas Media News Com.
Wali Nagari Ranah Air Haji,Kecamatan Sungai Aur Drs. Ayat Rahadian buktikan komitmen ,upaya serta usaha nyata bersama para anggotanya dan pihak terkait untuk membuat gerakan menanam Cabai sebanyak 250 batang di Pekarangan atau pun berbentuk Polibag dalam rangka mengatasi Inflasi Daerah di depan Kantor mereka.

Tentunya Kepada seluruh Masyarakat yang ada di lingkungan wilayahnya ,umumnya di seluruh nagari-nagari yang ada di Pasbar ,agar dapat memberikan contoh atau Sosialisasi,seraya mengajak  seluruh masyarakat dapat melakukan penanaman Cabai di pekarangan masing-masing ,demi mengatasi  situasi dan kondisi  ekonomi keluarga yang semakin berat ungkapnya kepada Media ini di ruang kerjanya,Selasa tgl 30/12  jln Raya Simpang Empat- Ujung Gading saat di dampingi Wahyu Saputera selaku stafnya.

Harapannya ,tak hanya mereka saja yang berbuat,akan tetapi mengajak para Stokholder, baik tokoh masyarakat,Ninik Mamak ,Bundo Kandung para kader PKK khususnya di lingkungan masyarakatnya untuk dapat bergerak membuat gerakan menanam Cabai di pekarangan atau di polibag dalam rangka mengatasi inflasi ekonomi keluarga dan masyarakat ke depan pinta putera Sungai Aur ini.

Ayat lebih jauh mengatakan program ketahanan pangan yang digagas oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi ini dengan Nomor: 08/ED/GSB/2025 tgl 15 Oktober yang seterusnya ditindak lanjuti melalui Surat Edaran  Bupati Pasaman Barat Yulianto Nomor:188.45/943/Bup-Pasbar/2025 tegasnya.

Surat edaran ini berisi beberapa poin penting ,antara lain, dihimbau kepada masyarakat bisa berperan aktif ,Kepada Wali nagari dapat menganggarkar Dana  melalui kegiatan serta dapat berkelanjutan ,dan terkait dengan pendampingan dan penanganan hama penyakit dibantu oleh Balai Penyuluh Pertanian  masing-masing.(*)

Dharmasraya –Lintasmedianews.com, 
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pendidikan secara resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah dan komite sekolah melakukan pungutan wajib kepada orang tua atau wali peserta didik.

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh satuan pendidikan TK, PAUD dan PNF, SD hingga SMP se-Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3.11/3762/Disdik-2025 yang diterbitkan pada 30 Desember 2025.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa sekolah dan komite sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan, iuran, atau bentuk pembayaran lain yang bersifat wajib, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang tua peserta didik.

Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai upaya menjamin terselenggaranya pendidikan yang bersih, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat edaran tersebut juga menjelaskan bahwa sumbangan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah ketentuan, yakni bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pembayarannya, serta tidak disertai sanksi bagi orang tua atau wali peserta didik yang tidak berpartisipasi.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Wakil Bupati Leli Arni dalam melindungi hak peserta didik serta mencegah praktik-praktik yang berpotensi membebani masyarakat di lingkungan pendidikan.

Pemerintah daerah berupaya memastikan agar akses pendidikan dapat dinikmati secara adil, inklusif, dan tanpa tekanan biaya yang tidak sesuai aturan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Bobby Perdana Riza, S.STP., M.Si., mengharapkan dukungan seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan tersebut demi terciptanya tata kelola pendidikan yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan bahwa surat edaran ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan serta komite sekolah tanpa pengecualian.

"Ibu bupati berpesan kepada kami bahwa idak ada toleransi terhadap praktik pungutan wajib, iuran terselubung, maupun bentuk pembebanan lain yang memberatkan orang tua atau wali peserta didik," ungkap Bobby

Apabila setelah diberlakukannya surat edaran ini masih ditemukan pelanggaran di lapangan, pemerintah daerah akan melakukan penindakan tegas dan terukur.

Tindakan tersebut dapat berupa pembinaan khusus, pemberian sanksi administratif, hingga langkah lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan unsur pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Pemerintah daerah juga membuka ruang pengawasan bersama dengan melibatkan orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktik pungutan yang tidak sesuai aturan.(el)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang terus memperluas pasar produk turunannya dengan mengirimkan kontainer berisi Semen Padang Bata Interlock (SEPABLOCK) ke Kota Medan, Sumatera Utara. Produk turunan semen tersebut dipesan oleh PT Mulia Saktiperkasa dan dikirim melalui jalur laut via Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, menggunakan Kapal Oriental Samudra, pada Minggu (28/12/2025).

Pengiriman SEPABLOCK ini menjadi tonggak penting bagi PT Semen Padang karena merupakan pengiriman pertama ke Medan menggunakan jalur laut. Langkah ini sekaligus menandai semakin luasnya jangkauan distribusi SEPABLOCK ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan bahwa SEPABLOCK yang dikirim ke Medan akan digunakan untuk pembangunan rumah tinggal dan pagar. Pengiriman ini sekaligus menjadi langkah awal penjajakan kerja sama dengan PT Mulia Saktiperkasa untuk menghadirkan produk SEPABLOCK di pasar Kota Medan.

“Ini merupakan kontainer pertama yang kami kirim ke Medan melalui jalur laut. Ke depan, pengiriman SEPABLOCK ini berpeluang berkembang menjadi proyek pembangunan perumahan yang bisa menjadi pionir penggunaan SEPABLOCK di Medan, bahkan di Sumatera Utara pada umumnya,” kata Win.

Lebih lanjut, Win menegaskan bahwa SEPABLOCK juga sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang berkualitas serta berkelanjutan. Inovasi ini diyakini dapat mendukung percepatan penyediaan hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Produk turunan semen ini mendukung agenda pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisien. Makanya, SEPABLOCK ini adalah kontribusi nyata PT Semen Padang untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mendukung arah kebijakan nasional,” ujar Win.

Sementara itu, Kepala Unit Produksi BIP & Aplikasi PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra, menjelaskan bahwa pemasangan SEPABLOCK nantinya akan melibatkan tukang bangunan setempat. Mengingat masih terbatasnya tenaga yang berpengalaman, pihaknya akan memberikan supervisi secara daring.

“Supervisi akan dilakukan oleh tim teknikal BIP & Aplikasi PT Semen Padang yang sudah berpengalaman. Pada prinsipnya, SEPABLOCK sangat mudah dipelajari dalam aplikasinya, sehingga tukang bangunan tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa menguasainya,” jelas Yelmi.

Selain ke Kota Medan, Yelmi melanjutkan, minat terhadap produk SEPABLOCK juga datang dari sejumlah daerah lain di Sumatera. Saat ini, PT Semen Padang tengah menjajaki kerja sama dengan pengembang perumahan di Batam untuk pengiriman SEPABLOCK pada proyek rumah komersial.

“Penjajakan kerja sama juga tengah dilakukan untuk pembangunan rumah bantuan bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Karena salah satu keunggulan dari SEPABLOCK adalah efisiensi biaya, sehingga sangat cocok dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bantuan bencana,” bebernya.

SEPABLOCK, sebut Yelmi, berbeda dengan bata merah. SEPABLOCK memiliki bentuk presisi, pemasangan lebih cepat, hasil estetik, dan mampu menekan biaya pembangunan hingga 10 persen. Untuk rumah tipe 36, pembangunan bisa selesai dalam tiga minggu dengan kebutuhan sekitar 4.000 keping SEPABLOCK, 50 zak semen, dan 50 batang besi ukuran 10 mm.

“Efisiensi inilah yang membuat SEPABLOCK menjadi pilihan tepat di tengah tuntutan pembangunan yang serba cepat dan hemat biaya. Apalagi, SEPABLOCK ramah lingkungan karena diproduksi tanpa pembakaran. Bahkan, produk ini juga sudah melalui uji siklik dinding 1:2D atau lateral load test Kementerian PUPR, yang menempatkannya sebagai material ramah gempa,” ujarnya.

“Selain itu, kami juga sudah melakukan Uji Tingkat Ketahanan Api, Uji Insulasi Suara, dan Uji Termal di laboratorium Kementerian PUPR, di mana semua hasil pengujian menunjukkan dinding SEPABLOCK lebih berkualitas dibandingkan dengan dinding konvensional,” sambung Yelmi.

Sebagai bagian dari strategi pemasaran dan edukasi, Yelmi menambahkan bahwa PT Semen Padang juga aktif memperkenalkan penggunaan SEPABLOCK melalui pembangunan rumah contoh di berbagai wilayah Indonesia. Rumah contoh tersebut telah dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), DKI Jakarta, Pekanbaru, Jambi, serta di area emplasemen PT Semen Padang.

Khusus di lingkungan PT Semen Padang, kata dia, rumah contoh yang dibangun merupakan rumah tipe 36 komersial yang terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu dapur, dan satu kamar mandi. Rumah ini juga dilengkapi dengan mock-up struktur bangunan SEPABLOCK, seperti pola pemasangan SEPABLOCK, pembesian sloof-kolom vertikal dan balok horizontal, aplikasi bukaan jendela, dan utilitas.

“Rumah contoh ini kami lengkapi dengan showcase bagaimana struktur bangunan SEPABLOCK diaplikasikan agar dapat menjadi sarana edukasi yang komprehensif bagi aplikator, pengembang, stakeholder, dan masyarakat. Dengan melihat langsung, mereka bisa memahami keunggulan dan aplikasi SEPABLOCK secara lebih nyata,” pungkas Yelmi. (*)

 



 Pasbar,Lintas Media News Com.

Wali Nagari Air Haji,Kecamatan Sungai Aur Drs. Ayat Rahadian buktikan komitmen upaya serta usaha nyata bersama para anggotanya dan pihak terkait untuk membua contoh atau tgerakan tanaman Cabai sebanyak 250 batang di Pekarangan atau pun berbentuk Polibag dalam rangka mengatasi Inflasi Daerah di depan Kantor mereka.

Tentunya Kepada seluruh Masyarakat,khususnya di lingkungannya ,agar dapat memberikan contoh atau Sosialisasi,seraya mengajak masyarakat dapat menanam Cabai di pekarangan masing-masing ,demi mengatasi kondisi  ekonomi keluarga ungkapnya kepada Media ini di ruang kerjanya jln Raya Simpang Empat- Ujung Gading saat di dampingi Wahyu Putera selaku staf. 

Harapannya ,tak hanya mereka saja yang berbuat,akan tetapi mengajak para Stokholder, baik tokoh masyarakat,Ninik Mamak ,Bundo Kandung para kader PKK khususnya di lingkungan masyarakatnya untuk dapat bergerak membuat gerakan menanam Cabai di pekarangan atau di polibag dalam rangka mengatasi infelasi ekonomi keluarga dan masyarakat.

Ayat lebih jauh mengatakan program yang digagas oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi ini dengan Nomor: 08/ED/GSB/2025 tgl 15 Oktober yang seterusnya ditindak lanjuti melalui Surat Edaran  Bupati Pasaman Barat Yulianto Nomor:188.45/943/Bup-Pasbar/2025 tegasnya.

Surat edaran ini berisi beberapa poin penting ,antara lain, dihimbau kepada masyarakat bisa berperan aktif ,Kepada Wali nagari dapat menganggarkar Dana  melalui kegiatan serta  berkelanjutan ,dan terkait dengan pendampingan dan penanganan hama penyakit dibantu oleh Balai Penyuluh Pertanian  masing-masing.

 

Dharmasraya, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menghadirkan terobosan baru dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Dharmasraya ke-22.

Atas gagasan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, ucapan selamat HUT tahun ini diarahkan tidak lagi dalam bentuk karangan bunga, melainkan diganti dengan pengiriman bibit tanaman.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/969/SE/DLH-2025, tanggal 28 Desember 2025, tentang Himbauan Ucapan Selamat Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya perayaan yang lebih bermakna, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Budi Waluyo, menjelaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan arah kepemimpinan Bupati Annisa yang menekankan substansi dan dampak nyata.

“Karangan bunga biasanya hanya bertahan beberapa hari dan pada akhirnya menjadi sisa material dekoratif yang tidak lagi termanfaatkan. Bibit tanaman justru tumbuh dan memberi manfaat jangka panjang, sekaligus memperkuat gerakan penghijauan daerah,” ujar Budi Waluyo.

Dalam surat edaran tersebut, bibit tanaman yang dianjurkan meliputi bibit tanaman buah seperti durian, alpukat, mangga, kelengkeng, dan manggis; tanaman hutan seperti tabebuya, ketapang kencana, mahoni, dan sejenisnya; serta tanaman hias seperti bougenvil, palem, adenium, pucuk merah, dan anggrek.

Bibit yang diserahkan minimal memiliki tinggi satu meter dan ditempatkan dalam pot atau planter bag. Menariknya, kebijakan ini tetap menghidupkan sektor UMKM, meski dengan pendekatan yang berbeda.

Jika sebelumnya peringatan HUT identik dengan pelaku usaha karangan bunga, kini peluang ekonomi justru terbuka bagi UMKM pembibitan, nursery tanaman, petani tanaman hias, kelompok tani, hingga pelaku usaha media tanam lokal.

“Ini bukan mematikan UMKM, tetapi menggeser orientasinya ke arah ekonomi hijau. Permintaan bibit dalam jumlah besar justru menciptakan pasar baru yang lebih berkelanjutan,” jelas Budi Waluyo.

Seluruh bibit tanaman yang diterima akan dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian ditanam di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Dharmasraya, sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas lingkungan hidup dan menekan timbulan sisa material dekoratif dari kegiatan seremonial.

Melalui terobosan ini, Pemkab Dharmasraya berharap peringatan HUT daerah tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga meninggalkan warisan hijau yang berdampak ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Dharmasraya.(el)


Jakarta,Lintas Media News
Palang Merah Indonesia (PMI) terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan dampak bencana banjir dan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Saat ini, PMI memfokuskan upaya pada pembersihan sisa lumpur, kayu, dan material banjir yang masih menutup permukiman warga serta fasilitas umum.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan pembersihan sisa banjir, PMI mengirimkan bantuan peralatan pembersihan dalam jumlah besar. Bantuan tersebut meliputi 20.000 cangkul, 20.000 sekop, 20.000 cleaning kit. Selain itu PMI juga mengirimkan alat berat berupa 41 unit excavator mini dan 6 unit excavator besar.

Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan pembersihan secara mandiri.

_“Kita bersama BNPB membersihkan jalan, lumpur, dan kayu. Kita akan fokus membersihkan rumah-rumah, dengan mengirim peralatan untuk melakukan pembersihan secara mandiri yaitu 20.000 cangkul, 20.000 sekop, dan 20.000 cleaning kit. Selain itu ada juga excavator mini sebanyak 41 unit yang diharapkan mampu menjangkau areal sempit yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan biasa, serta excavator besar sebanyak 6 unit,”_ ujar Jusuf Kalla.

Menurutnya, keberadaan excavator mini menjadi sangat penting karena sifatnya yang lebih mobile dan mampu beroperasi di kawasan permukiman padat yang tertimbun lumpur pascabanjir bandang, sehingga mempercepat pembersihan rumah-rumah warga.

Seluruh bantuan peralatan dari PMI tersebut direncanakan akan diberangkatkan pada *3 Januari 2026* menggunakan *kapal Kalla Lines* melalui *Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,* menuju wilayah terdampak di Sumatera dan Aceh.

Dengan pengiriman bantuan ini, PMI berharap proses pembersihan lingkungan, rumah warga, dan fasilitas umum dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dan memasuki tahap pemulihan secara normal.(rls)






Padang, Lintas Media News
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menutup penghujung tahun 2026 dengan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja (KMP) dan garansi distribusi semen pada salah satu bank plat merah.

Penetapan ini cukup berlaku, sejak penyidik Kejari Padang meningkatka status dugaan korupsi di  KMP sejak 2024, akhirnya, Kepala Kejari (Kajari) Padang, Koswara, SH, MH mengatakan, tiga tersangka tersebut  BSN, Direktur/Komisaris PT Benal Ichsan Persada (BIP) Periode 2013-2020, saat ini Anggota DPRD Sumbar ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka Surat Keputusan (SK) Kajari Padang Nomor: TAP-03/L3.10/Fd.2/12/2025, tanggal 29 Desember 2025. 

“BSN ditetapkan sebagai tersangka mengajukan agunan fiktif,” terang Koswara didampingi Plt Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Budi Sastera dan Kasi Intel Erianto, Senin (29/12-2025) di ruang kerjanya.

Tersangka berikutnya berinisial RA, selaku Senior Relationship Manager Periode 2016-2019 salah satu bank plat merah, dengan penetapan tersangka SK Kajari Padang Nomor: TAP-04/L.3.10/Fd.2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Juga ada tersangka berinisial RF, selaku Relationship Manager Periode 2018-2020 salah satu bank plat merah, dengan penetapan tersangka SK Kajari Padang Nomor: TAP-05/L.3.10/Fd.2/12/2025, tanggal 29 Desember 2025.

Koswara menegaskan, RA dan RF ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, di mana BSN mengajukan permintaan Delivery Order (DO) semen. Untuk menerbitkan DO dengan syarat ada jaminan bank. 

“RA dan RF tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya meneliti persyaratan jaminan dalam pengajuan garansi bank. Akibatnya, berdasarkan hasil LHP BPKP menimbulkan kerugian mencapai Rp 34 miliar,” terang Koswara.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, terang Koswara, ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Senin (29/12-2025). Namun dari ketiga saksi yang dipanggil tersebut hanya RF yang datang. 

Sementara kedua saksi lainnya tidak memenuhi panggilan. Meski BSN dan RA tidak datang memenuhi panggilan penyidik, namun ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

Koswara juga mengungkapkan, BSN dan RA sudah tiga kali mangkir tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Untuk proses hukum berikutnya, penyidik Kejari Padang akan melakukan pemanggilan kembali terhadap ketiganya untuk dimintai keterangan. Namun, pemanggilan berikutnya yang dijadwalkan 5 Januari 2026, status ketiganya sebagai tersangka.

Kejari Padang juga telah melakukan penyitaan dokumen di Rumah dan Kantor BSN pada tanggal 29 Juli 2024 dan 17 November 2025. Termasuk juga dokumen di Kantor Notaris, Kantor BPN yang ada di Dumai dan Kantor Bank Plat Merah di Pekanbaru pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2024.

“Penyitaan lainnya, uang sejumlah Rp17,55 miliar. Barang, dokumen dan berkas yang diserahkan secara sukarela oleh saksi. Penyitaan untuk memperkuat penyidikan,” tegasnya. (***)






Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaikan laporan reses sekaligus penutupan masa persidangan pertama dan membuka masa persidangan kedua Tahun 2025/2026.Senin (29/12/225) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Maifrizon dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Arry Yuswandi serta sejumlah OPD dan anggota Dewan.

 Dalam sambutannya,Muhidi menyampaikan, dengan berakhir masa persidangan Pertama Tahun 2025/2026, maka pada rapat paripurna ini DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, akan menyampaikan laporan dari pelaksanaan reses  dan dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja DPRD pada masa persidangan Pertama Tahun 2025/2026.
Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing Anggota DPRD Sumbar, merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini, maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan reses pada masa persidangan Pertama Tahun 2025/2026, Sekretariat DPRD telah menghimpun aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. 

"Untuk itu, pada kesempatan ini, kami akan sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera  Barat  untuk dapat dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk itu, kami minta kepada Gubernur untuk dapat menerima hasil pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2025/2026," ujar Muhidi.

Sementara itu, Sekda Arry Yuswandi dalam sambutannya mengapresiasi laporan hasil reses yang disampaikan DPRD Sumbar. 

"Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Arry juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, serta bersinergi dengan DPRD demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(St)

 


Padang, Lintasmedianews.com

Sekitar 10 (sepuluh) orang remaja, ibu-ibu rumah tangga dan Bapak-bapak dari Hongkong datang berkunjung ke Galeri Permata Hati Sabtu (27/12). Kedatangan mereka untuk belajar ilmu membuat Deta Rancak dan Tingkuluak Kreasi serta juga belajar alat musik tradisional seperti bansi dan saluang.

Kedatangan mereka tentu saja disambut gembira Ibu Welly Nofi Sastera selaku Pimpinan dan sekaligus pemilik Galeri Permata Hati Grup. Sesuai keinginan dari orang-orang Hongkong yaitu belajar membuat deta dan tingkuluak serta belajar musik tradisional, ia pun menyediakannya.

"Alhamdulillah apa yang mereka kehendaki bisa kita sediakan. Awalnya juga ada yang ingin belajar tari tradisional Minangkabau. Namun mungkin karena waktu tak memadai sehingga mereka hanya belajar membuat Deta dan Tingkuluak serta bermain musik," ujar Ibu Welly.

Dijelaskannya, galerinya yang berasal dari Sanggar Permata Hati, pada prinsipnya siap menerima kedatangan tamu-tamu lokal maupun internasional untuk belajar. Hal itu karena sejauh ini Permata Hati memang bergerak di bidang kriya, musik, kuliner dan juga literasi.

"Makanya kita tak kesulitan menghadapi mereka. Sebab semua yang mereka butuhkan memang kita punya," ujar Ibu Welly.

Selama proses belajar hari itu, ada dua kelompok yang terbentuk. Untuk belajar Deta dan Tingkuluak, mereka diajar oleh Eni Emilia, staf Ibu Welly. Sementara untuk musik tradisional, mereka dilatih oleh Irwandi, jebolan Fakultas Sastera Universitas Andalas Padang. 

"Sulit belajar saluang. Karena memadankan saluang dengan bibir saja, sudah demikian sulitnya. Hahaha..." ujar Iven Wong yang belajar musik dan didampingi isterinya Cherry.

Koordinator tim Hongkong Tang Chang Yan yang memang sudah hampir 10 tahun tinggal di Indonesia mengaku kedatangan teman-temannya dari Hongkong memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan kedatangan ke Galeri Permata Hati Grup juga sudah direncanakan, karena mereka biasanya ke Sawahlunto dan Bukittinggi.

"Kita memang tidak mau memaksakan mereka ingin belajar apa. Tapi prinsipnya semua yang berbau kebudayaan Minangkabau mereka suka. Karena itu sesuai dengan keadaan Sumatera Barat yang saat ini berduka karena ada bencana banjir dan longsor, maka mereka hanya berkunjung ke Galeri Permata Hati dan ke Pariaman," ujar Tang Chang Yan, atau akrab dipanggil Jum, dengan bahasa Indonesia yang fasih.

Cuma karena waktu belajar yang tidak lama, akhirnya mereka hanya bisa menerima "kulit-kulit" luarnya. Akhirnya mereka memanfaatkan waktunya untuk berfoto dan membeli oleh-oleh dari Galeri Permata Hati Grup.

"Memang tidak gampang belajar budaya dan musik Minang. Tapi Alhamdulillah, mereka sudah berkunjung dan mau belajar. Lebih dari itu, mereka juga belanja oleh-oleh Minang," ujar Ibu Welly mengakhiri.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.