Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok





Bukittinggi,Lintas Media News
Event lari (runner) yang telah menjadi pergelaran tetap di Sumatra Barat (Sumbar), yaitu Minang Geopark Run (MGR) segera hadir.

MGR 2025 merupakan ajang perpaduan sport, geografis dan budaya asli ranang minang.

Dan hebatnya, MGR 2025 akan menjadi event lari  dengan skala yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih berdaya guna bagi masyarakat. Ayooo buruan ikutt dan daftar...

Founders MGR sekaligus inisiator lari berkelas dunia Yv Tri Saputra memastikan event geopark run digelar pada 30 November 2025.

"Ini event yang ke enam kali, dan sudah tercatat di agenda runners nasional bahkan dunia. MGR ini tidak sekadar perlombaan lari, melainkan sebuah pergerakan kolaboratif yang menggabungkan sport tourism, pelestarian lingkungan, promosi budaya, serta pemberdayaan ekonomi lokal,"ujar Yv Tri Saptra, Sabtu 6/9-2025 di Jakarta.

MGR 2025 telah membuka pendaftaran, dari data pendafatran online telah 2200 pelari nasional maupun internasional yang siap berpartisipasi di event MGR 2025, posisi hari ini kata Yv Tri Saputra hanya  tersisa 300 slot.

"Respon pelari untuk mencoba track run ranah minang sangat luar biasa,"ujar Yv Tri Saputra biasa di sapa Uda Yv itu.

MGR tak sekedar lari, MGR memiliki sensasi tersendiri bagi peserta nya karena merasakan langsung geopark yang membelah langsung bumi Sumbar.

"Event MGR 2025 sangat disupport oleh pemerintah daerah di Sumbar dan kementerian serta lembaga dan perusahaan BUMN maupun swasta nasional, Insya Allah peserta MGR 2025, total kita targetkan 2500 runners,"ujar Yv Tri Saputra. (rls)


Sawahlunto,Lintas Media News
Dukungan terhadap pasangan Hamdanus dan Anandya Dipo Pratama sebagai calon Ketua dan Sekretaris KONI Sumatera Barat terus meluas. Kali ini, Bupati Tanah Datar Eka Putra Wirman menyatakan dukungan dalam sebuah silaturahmi yang digelar saat pertemuan kepala daerah di Sawahlunto, Sabtu (6/9/2025).

Pertemuan berlangsung hangat dengan penuh semangat kolaborasi. Eka Putra menegaskan pentingnya sinergi antara KONI Sumbar dengan KONI kabupaten/kota untuk melahirkan prestasi olahraga di daerah.

“Melalui komunikasi yang baik, kita perkuat sinergi untuk kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Tanah Datar. Semoga kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam melahirkan prestasi dan membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing,” ujar Eka Putra.

Ia menilai Hamdanus dan Dipo sebagai sosok kharismatik, percaya diri, serta memahami dunia olahraga di Sumbar. Dukungan dari KONI Kabupaten Tanah Datar semakin menambah kekuatan pasangan tersebut, yang sebelumnya juga telah mengantongi dukungan dari sejumlah pengurus cabang olahraga di Sumbar. (*)

 


Padang, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Jupri, S.AP, politisi dari Fraksi PAN yang akrab disapa Mak Dang, melakukan kunjungan dan peninjauan pembangunan Mushalla di SMP Negeri 17 Padang.

Pembangunan Mushalla tersebut bersumber dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2025 yang dialokasikan oleh Bapak Jupri sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan sarana keagamaan dan fasilitas penunjang pendidikan di sekolah.

Kunjungan Wakil Ketua DPRD ini disambut langsung oleh Kepala Sekolah Dra. Doris Yelniwetis, Ketua Komite Bapak Yohanis, S.Sos., M.Pd, serta Sekretaris Lurah Banuaran Ibu Eliaroza, S.Sos.

Dalam kesempatan itu, Bapak Jupri menyampaikan bahwa pembangunan Mushalla di SMPN 17 Padang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi siswa, guru, dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat pembinaan karakter religius di lingkungan sekolah.

 

PEKANBARU, LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menggelar pertemuan dengan Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (2/9/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Kehadiran Bupati Asmar diterima langsung Ketua Panitia Selter, Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd M.Pd., beserta jajaran anggota yang terdiri dari Prof. Dr. Fahmi, SH., MH., Zulkifli, S.Ag., MA., M.Si., Sigit Juli Hendriawan, SE.Ak., MM., CA., CRMP., QGIA, dan Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menyampaikan harapannya agar proses seleksi berjalan objektif, terbuka dan kompetitif. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan seleksi jabatan ini adalah mendapatkan individu yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan oleh instansi, serta mampu menginspirasi, mengarahkan dan mengelola tim untuk mencapai tujuan organisasi.

"Saya berharap melalui seleksi ini terpilih pejabat terbaik yang mempunyai kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi," ungkap Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Selter, Prof. Adolf Bastian, menyampaikan kepada Bupati Asmar, bahwa pihaknya memastikan proses seleksi berjalan secara objektif dan transparan untuk menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dan berintegritas tinggi guna mengisi jabatan yang dibutuhkan.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk memenuhi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), dan tiga jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. Adapun ketiga jabatan itu adalah jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan ini, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Drs. Bakharuddin beserta Sekretaris BKPSDM, Siti Rodhiyah.(Nina).

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menggelar silaturahmi sekaligus evaluasi bersama orang tua dan 25 mahasiswa Politeknik Negeri Padang (PNP) penerima Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) Gelombang I Tahun Ajaran 2024/2025 di Gedung Diklat PT Semen Padang, Rabu (3/9).

Acara tersebut dihadiri Kepala Unit CSR PT Semen Padang Idris, Wakil Direktur PNP Bidang Kerja Sama Ihsan Lumasa Rimra, perwakilan KAN Lubuk Kilangan Jaswir Manti dan Syamsur Malin, Staf TJSL Nurwan, serta Staf Diklat & KM Zamris.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino menegaskan, sebagai bagian dari SIG, Program BANGSA PT Semen Padang merupakan bentuk dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan untuk melahirkan generasi unggul dari Sumbar.

“Investasi terbaik adalah pada pendidikan generasi muda. Program ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya poin ke-4 tentang pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Harapannya, penerima beasiswa kelak menjadi pemimpin, inovator, dan agen perubahan bagi nagari, daerah, bahkan bangsa,” ujarnya.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Idris menambahkan, kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara perusahaan, mahasiswa, orang tua, dan ninik mamak, sekaligus mengevaluasi perkembangan akademik maupun kedisiplinan mahasiswa.

“Evaluasi mencakup kehadiran kuliah, kepatuhan terhadap aturan, hingga capaian indeks prestasi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berharap para penerima beasiswa bersungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini,” tegasnya.

Apresiasi juga datang dari perwakilan KAN Lubuk Kilangan, Jaswir Manti. Ia menyebut Program BANGSA sebagai bentuk nyata komitmen PT Semen Padang dalam mendukung pendidikan anak nagari.

“Banyak anak yang sebelumnya terkendala biaya kini bisa melanjutkan kuliah. Kami berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar keberhasilan mereka juga mengangkat nama baik nagari,” katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur PNP Bidang Kerja Sama Ihsan Lumasa Rimra menilai, sinergi kampus dan industri sangat strategis dalam mencetak lulusan berkualitas.

“Program ini tidak hanya berupa beasiswa, tapi juga pembinaan, mentoring, hingga magang industri. Kami berkomitmen menjaga kualitas pendidikan mahasiswa penerima beasiswa, karena mereka adalah aset berharga bagi daerah dan bangsa,” jelas Ihsan.

Salah satu penerima beasiswa, Najmi Zahrabiyyah Edfa, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh. Mahasiswi yang meraih IP 3,73 di semester pertama dan 3,45 di semester kedua itu berjanji untuk terus meningkatkan prestasi.

“Tanpa beasiswa ini, mungkin saya kesulitan melanjutkan kuliah. Saya akan lebih disiplin dan giat belajar agar bisa menjadi kebanggaan keluarga dan daerah,” ungkapnya.

Farida, orang tua Najmi, juga menyampaikan rasa terima kasih. “Beasiswa ini sangat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi anak untuk terus berjuang. Kami akan mendukung penuh agar kesempatan berharga ini tidak disia-siakan,” ujarnya. (*)

 

Tanah Datar –Lintasmedianews.com

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Penandatanganan Nota pesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBN (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama DPRD setempat. Kamis (14/8/25) 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahri dan Kamrita, dan 27 anggota DPRD dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Pada kesempatan iru, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, ketua fraksi, dan pihak terkait lainnya sehingga KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 disepakati dan ditandatangani bersama. 

"Terima kasih kepada kita semua yang terlibat dalam KUA PPAS Perubahan ini. Sungguh menjadi kebanggaan, bahwa proses penyusunan dan pembahasan dilakukan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen tersebut," ujarnya. 

Dikatakan Bupati, selanjutnya dapat segera diaplikasikan sebagai pedoman bagi

Pemkab Tanah Datar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. 

Pelaksanaan perubahan KUA PPAS dipengaruhi beberapa faktor sehingga terpenuhi persyaratan untuk melakukan perubahan dimana hal ini merupakan tahapan dalam mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan yang disebabkan beberapa kondisi, sehingga apa yang menjadi target awal dalam APBD dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan itu, sampainya. 

Diungkapkan lebih lanjut, Eka Putra menyampaikan perubahan KUA PPAS sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dimana dinyatakan Perubahan APBD dapat dilakukan antara lain disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. 

"Beberapa asumsi yang mendasari Perubahan KUA PPAS ini di Tanah Datar adalah, Perubahan asumsi indikator makro ekonomi, penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pemanfaatan anggaran lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 (DAK), pemanfaatan Silpa Tahun 2024 dan mengakomodir program, visi dan misi Kepala Daerah serta Asta Cita Naional," terangnya. 

Bupati di kesempatan itu juga berharap kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar proaktif dan responsif dalam mengikuti semua tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahunb Anggaran 2025.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Datar hakikatnya merupakan perwujudan sinergi kita semua yang diukur dari penilaian berbagai indikator pada visi dan misi Kabupaten Tanah Datar dan direfleksikan ke dalam target pada RKPD. Dan disadari juga bahwa keberhasilan program tergantung peran serta dan dukungan setiap stakeholder yang terlibat didalamnya, tukasnya.   (  ERM )

 

Kepulauan Mentawai, Lintasmedianews.com

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa (03/09) pukul 14.15 WIB.

Ketua DPC AWI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Faisal Ryanggie Fermana, didampingi Sekretaris Anjar Suryono serta Bendahara Ilsadul Ilbat, secara resmi melaporkan keberadaan serta struktur kepengurusan AWI di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rombongan AWI diterima langsung oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rikson, di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Ketua AWI, Faisal Ryanggie Fermana, menyampaikan bahwa kehadiran AWI di Mentawai diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pers daerah, serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

“Kami berharap keberadaan AWI bisa menjadi wadah profesionalisme wartawan di Mentawai, serta mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang objektif dan berkualitas,” ungkap Faisal.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol, Rikson, menyambut baik laporan keberadaan AWI. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung keberadaan organisasi wartawan selama tetap berlandaskan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Dengan resmi dilaporkannya keberadaan AWI ke Kesbangpol, diharapkan organisasi ini dapat segera aktif menjalankan program kerja serta memperkuat peran pers di Kabupaten Kepulauan Mentawai(Fais)

 

Tanah Datar - Lintasmedianews.com

DPRD Bersama Pemkab Tanah Datar tandatangani Nota kesepakatan tentang KUA dan PAS ABPD tahun 2026 waktu rapat Paripurna diruang sidang Utama DPRD Pagaruyung Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, penandatanganan itu dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE. Selasa (02/9/25) 

Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra didampingi Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Fadly mengucapkan rasa terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD yang telah membahas KUA dan PPAS APBD tahun 2026 hingga ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut.

"Dengan telah dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD mempunyai tanggung jawab melalui fungsi serta

kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunan daerah," ujanya.

Bupati Eka Putra menambahkan, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 disusun dalam rangka mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan kondisi sosial masyarakat.

"KUA dan PPAS APBD tahun 2026 yang telah disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2026. Dan, kepada seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasilnya dengan menyusun RKA Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dialokasikan pada perangkat daerah masing-masing dengan mempedomani perundang-undangan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Anton Yondra didampinggi Ketua DPRD Anton Yondra, Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita beserta Sekretaris Dewan DPRD Yuhardi, mengatakan sebelum dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang KUA dan PPAS APBD tahun 2026 telah terlaksana beberapa rangkaian kegiatan.

"Sebelum ini telah terlaksana kegiatan pembahasan dan perumusan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemda, Penandatangganan berita acara pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tanah Datar serta Rapat Paripurna Internal DPRD penetapan keputusan DPRD tentang Kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tanah Datar tahun 2026," ujarnya.   (  ERM  )


PADANG,Lintas Media News
Ratusan buruh pelabuhan atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang bernaung di Koperasi Jasa Maritim Jasa Maritim (Kopermar) Teluk Bayur, Padang Sumatera Barat terancam kehilangan pekerjaannya menyusul diberhentikannya aktivitas Kopermar dalam menangani kegiatan bongkar muat pelabuhan Teluk Bayur mulai 2 September 2025.

Imbasnya, sekitar 1.000-an orang yang merupakan keluarga TKBM juga akan terkena dampaknya jika ratusan TKBM di Teluk Bayur anggota Kopermar itu tidak bekerja lagi.

Sebelumnya, di Pelabuhan Teluk Bayur terdapat dua Pengelola TKBM yakni Koperbam dan Kopermar.

Kondisi inilah yang memicu aksi demontrasi TKBM Kopermar Teluk Bayur di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur pada Selasa (2/9/2025).

Pemberhentian aktivitas Kopermar Teluk Bayur itu berdasarkan Putusan Incracht Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang No:21/PEM/G/TF/2024/PTUN.PDG tanggal 4 Agustus 2025, Surat Pencabutan Rekomendasi Pertimbangan dalam Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur yang telah ditandatangani Tergugat 1 (KSOP Teluk Bayur), Tergugat 2 (Dinas Koperasi, UKM Kota Padang).

Kemudian, Tergugat 3 (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kota Padang), Tergugat 4 (Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Sumatera Barat) dan Tergugat 5 (Dinas Koperasi, UKM Sumatera Barat) pada Jumat 29 2025, dan Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha (SPKU) kepada Koperasi TKBM Koperbam No:PMKU.IDTBR .0825.000020 tanggal 29 Agustus 2025.

Berdasarkan pertimbangan itu, pada tanggal 29 Agustus 2025, Kepala KSOP Teluk Bayur Chaerul Awaluddin melalui Suratnya menyatakan bahwa Koperbam Teluk Bayur dapat menyelenggarakan kegiatanya di pelabuhan Teluk Bayur seperti biasa, sedangkan Kopermar Teluk Bayur dapat menyelesaikan aktivitas kegiatannya di pelabuhan Teluk Bayur selambat-lambatnya pada Selasa 2 September 2025 dan atau wajib menyelesaikan bongkar muat sampai selesai pada kapal yang ada.

Surat KSOP Teluk Bayur No:UM.002/4/18/KSOP.TBS.2025 pada 29 Agustus 2025 Prihal Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Pasca Dicabutnya Rekomendasi di Pelabuhan Teluk Bayur tersebut, ditujukan kepada General Manager Pelindo Regional 2 Teluk Bayur, Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok cabang Teluk Bayur, Manajer Area Terminal Petikemas Teluk Bayur, Manajer Cabang PT Adhi Guna Putera dan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, ditembuskan kepada Wali Kota Padang, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Sesditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Dirlala Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ketua Koperasi TKBM Kopermabam, dan Ketua Koperasi TKBM Kopermar.

Koperasi TKBM

Tokoh Maritim dan Kepelabunan di Teluk Bayur, Padang-Sumatera Barat, HM Tauhid mengatakan, idealnya di pelabuhan Taluk Bayur terdapat lebih dari satu manajer/koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) agar kinerja perusahaan bongkar muat (PBM) sebagai pengguna jasa TKBM bisa lebih kompetitif dan produktif.

“Kondisi pelabuhan harusnya kondusif, aman dan damai sehingga tidak ada kemelut buruh di pelabuhan. Dengan begitu kecepatan dan keselamatan bongkar muat bisa tetap terjamin,” ujar Tauhid.

Sementara itu Ketua Kopermar Teluk Bayur, Paiman berharap ada solusi dari kemelut TKBM di Teluk Bayur yang memicu aksi demo anggota TKBM Kopermar hari ini dengan salah satu tuntutannya agar Kopermar masih dapat diberikan untuk bekerja di Pelabuhan Teluk Bayur.

“Kalau aksi hari ini tak ada solusi, kami akan melakukan aksi serupa sampai tanggal 4 September sesuai dengan ijin pemberitahuan ke pihak kepolisian,” ucap Paiman.

Menurut Paiman, kalau anggotanya yang berjumlah 330 TKBM tak diperbolehkan lagi bekerja, bagaimana nasib sekitar 1000 orang yang menggantungkan nasibnya ke pelabuhan Teluk Bayur ini.

"Kalau 330 TKBM per keluarga punya anak satu, dikalikan 3 orang per keluarga, udah berapa ratus ribu orang. Apakah pemerintah tak ada toleransi terhadap nasib orang kecil ini," ungkapnya.

Pasalnya, kata Paiman, selama ini Kopermar juga bekerja di pelabuhan Teluk Bayur berdasarkan Rekomendasi bersama 5 Dinas (Diskop Provinsi & Kota, Disnaker Provinsi & Kota, serta KSOP Teluk Bayur).

“Semestinya dasar hukum yang berlaku untuk pengelolaan TKBM di Pelabuhan itu seharusnya Permenkop 6/2023 yang secara tegas tidak menetapkan satu pelabuhan hanya satu koperasi TKBM, bukan dengan SKB 2 Deputi Dirjen 1,” ucap Paiman(***)


Padang,Lintas Media News
Peta politik olahraga Sumatera Barat jelang Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI 2025 semakin jelas. Nama Hamdanus, S.Fil.I, M.Si kian menguat sebagai kandidat terkuat Ketua KONI Sumbar periode 2025–2029. Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Sumatera Barat (UNISBAR) itu bukanlah figur baru. Ia sudah lama berkiprah di dunia olahraga, politik, dan akademisi.

*Jejak Panjang di Olahraga dan Politik*

Hamdanus dikenal publik saat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Plt Ketua KONI Sumbar (2021–2022). Ia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Kontingen Sumbar di PON Papua 2021, serta aktif hingga kini sebagai Waketum PASI Sumbar. Sebelumnya, ia menjadi Anggota Badan Audit Internal KONI Sumbar (2016–2020).

Di luar arena olahraga, Hamdanus memiliki rekam jejak di legislatif dan pemerintahan. Ia pernah menjadi Anggota DPRD Sumbar Komisi V (bidang olahraga) 2019–2024, serta bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Sumbar Madani (TGUPSM) 2021–2022. Dengan latar pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia dan kini menempuh S3 di UIN Imam Bonjol, Hamdanus dianggap sebagai figur yang memadukan pengalaman praktis dengan basis akademis yang kuat.

*Sosok yang “Bukan Orang Biasa”*

Dukungan terhadap Hamdanus mengalir dari berbagai kalangan. Seorang sahabat dekat menyebutnya sebagai figur istimewa.
“Hamdanus bukan orang biasa. Ia lahir dari proses panjang, terbiasa menghadapi dinamika politik dan organisasi. Itu yang membuatnya matang,” ujarnya.

Pernyataan lain datang dari tokoh olahraga yang menyoroti kedekatan Hamdanus dengan pusat kekuasaan daerah.
“Hamdanus orang lingkaran Buya, dekat dengan penguasa daerah dan anggaran. KONI ke depan jangan sampai bermasalah lagi, terutama pencairan anggaran. Sejak awal maju, ia menghadapi kontroversi. Tapi lawan satu per satu tumbang, hilang, dan mundur. Kini, Hamdanus berdiri sebagai calon terkuat Ketua KONI Sumbar,” ungkapnya.

*Kontroversi dan Jalan Menuju Musprov*

Sejak wacana pencalonannya muncul, Hamdanus memang tidak lepas dari kontroversi. Namun setiap serangan politik dan dinamika internal justru mempertegas posisinya. Lawan-lawan politik yang semula ingin menantang, satu per satu mulai meredup.

Momentum semakin berpihak padanya setelah KONI Pusat mengeluarkan SK Caretaker untuk mengambil alih tugas pengurus sebelumnya. Caretaker ini diisi oleh sejumlah tokoh yang dinilai dekat dengan Hamdanus. Langkah ini mempercepat jalannya Musprov dan mempersempit ruang manuver bagi calon lain.

*Prediksi Menang Aklamasi*

Founder SPORTY Indonesia, Pax Alle, menilai peluang Hamdanus untuk menjadi Ketua KONI Sumbar hampir tidak terbendung.
“Hamdanus berpeluang besar menang aklamasi pimpin KONI Sumbar. Ia punya jaringan luas, pengalaman, serta dukungan mayoritas cabang olahraga. Sangat sulit ada lawan sepadan yang mampu menyaingi,” tegas Pax Alle kepada media, Rabu (3/9/2025).

Dengan dukungan yang semakin solid, manuver politik yang matang, dan rekam jejak panjang di olahraga, Hamdanus kini dipandang sebagai figur yang siap membawa KONI Sumbar ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berprestasi. Musprov KONI Sumbar 2025 tampaknya hanya akan menjadi ajang formalitas untuk mengukuhkan dominasi Hamdanus di pucuk kepemimpinan olahraga Ranah Minang.(*)

 

Tanah Datar, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Tanah Datar  setujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  ( RPJMD ) Tanaj Datar Tahun 2025 - 2029. Dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama DPR. Rabu ( 30/ 07 ) 2025.

Kegiatan Rapat Sidang Paripurna  di pimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar  Anton Yondra . Didampingi Wakil Ketua Nur Hamdi Zahari  Dt Bapayuang Ameh dan Kamrita. Serta 24 Anggota DPRD Tanah Datar. Yang hadir . Disamping  itu dihadiri  Bupati Tanah Datar  Eka Putra , Wakil Bupati Tanah Datar Ahmaf Fadly.. Forkopinda , Pimpinan OPD , Direktur PDAM. Tirta Alami  Nazwira Hidayat , Camat , Wali Nagari  se Kabupaten Tanah Datar. Serta  para Awak Media. 

Sebelum pengambilan keputusan terlebih dahulu di bacakan Keputusan Pembahasan Akhir  DPRD Terhadap Dokumen RPJMD  oleh Anggota DPRD Nursal. 

Nursal mengatakan "  pembahasan RPJMD telah melalui tahapan - tahapan  yang sesuai dengan peraturan  per Undang - Undangan , serta melibatkan pendapat  Fraksi  dan Komisi  yang berada di DPRD Tanah Datar. "

" Secara  UmumDPRD menilai Fokumen tersebut telah memenuhi prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, komprehensif,  dan selarasdengan kepentingan Masyarakat  serta arah kebijakan  Nasional dan Propinsi " katanya.

Anton Yondra  Ketua DPRD Selaku Pimpinan sidang sebelum menandatangani  persetejuan dan sebelum nya meminta persetujuan Anggota. Dan semuanya menyatakan  Setuju. 

Karena Persetujuan DPRD menjadi dasar bagi Kita untuk menetapkan  rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah ( Perda ). Kita brrharap dengan telah ditetapkan nya Rancangan Peraturan Faerah ini akan menjadi payung Hukum bsgi semua pihak. Terutama bahi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintah serta melaksanakan  tugas dan kewajiban . Sehingga memberikan manfaat yang dirasakan oleh Semua pihak. Khusus nya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar. 

Ketua DPRD Tanah Datar berharap " agar seluruh Perangkat Daerah benar - benar menjadikan  RPJMD ini sebagai pedoman kerja, tidak sekedar menjadi Dokumen formalitas semata. Ia menekankan. Penting nya komitmen bersama untuk menjabarkan program - program yang telsh di susun  ke dalam pelaksanaan yang nyata dan menyentuh kebutuhan Masyarakat fi lapangan.  Ia juga mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan menjaga  integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pembangunan. "katanya 

Anton menambahkan " drngan disetujui  RPJMD  ini  DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan demi terwujudnya Pembangunan Daerah berkelanjutan , merata dan berpihak pada kepentingan. " tambah nya. 

Eka Putra Bupati Tanah Datar  menyampaikan "  Apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan dukungan dalam proses penyusunan dam pembahasan Dokumen RPJMD tersebit. " 

" RPJMD  Tahun 2025 - 2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lain nya. Baik Nasional , Propinsi maupun Kabupaten / Kota. Yang berbatasan Dokumen ini di susun dengan memedomani RPJPD fan RPJMN serta  memperhatikan RPJMD  Kabupaten lain di sekitar dan RTRW  Kabupaten Tanaj Datar. " ujar Eka Putra.

Eka Putra menambahkan " RPJMD ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan  ( Renstra ) Perangkat Daerah fan akan di jabarkan setiap  Tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Diharapkan nantinya  tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum yg sesuai Prosedural "

" Alhamdulilah  DPRD Tanah Datar telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Faerah tentang RPJMD Tahun 2025 - 2029 untuk di lanjutkan menjadi Peraturan Daerah  ( Perda ) " tambah nya    ( ERM  )



Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman menyalurkan bantuan komputer sebanyak 13 unit dari pokok- pokok pikiran di SMA 2 Padang, Kamis, 4 September 2025.

Evi Yandri mengatakan, pihaknya sengaja menyalurkan pokok- pokok pikiran kepada sekolah yang melakukan permohonan, agar sarana dan prasarana di sekolah dapat terpenuhi.

"Kita telah menghimpun aspirasi masyarakat saat reses beberapa waktu yang lalu, kemudian aspirasi kita tindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan masyarakat dan sekolah," ujar Evi Yandri

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Gerindra Sumbar tersebut juga sekaligus memantau Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut yang telah berlangsung dua bulan dan banyak aspirasi didapatkan dari pelajar soal MBG.

"Kita sangat mendukung program makan bergizi gratis sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Evi Yandri

Lanjut Evi Yandri, dengan asupan makanan lengkap dan seimbang adalah kunci tumbuh kembang pelajar yang sehat.

"Kita dengarkan langsung aspirasi dari pelajar, sangat berterima kasih kepada presiden Prabowo Subianto dan semoga terpilih dua periode," ujar Evi Yandri mengakhiri sembari tersenyum.(*/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.