PAYAKUMBUH , LINTASMEDIANEWS.COM

Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang akan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL )di Madrasah Tarbiyah Islamiyah ( MTI ). Kotopanjang Lampasi, Kecamatan Latina, Kota Payakumbuh. Menurut DR. Aziza Meria, M.Ag., Dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol kegiatan PPL tersebut akan berlangsung selama 1 semester dari tanggal 21 Juli sampai dengan 3 Desember 2025. PPL di MTI Koto Panjang Lampasi, dan akan diikuti oleh Lima orang mahasisiwa/i terdiri dari Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tiga orang, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam satu orang dan mahasiwa Prodi Bimbingan Konsoling Pendidikan Islam satu  orang. DR. Aziza Meria, selaku pembimbing PPL Mahasiswa di MTI Kotopanjang menyatakan bahwa PPL melingkupi semua pembelajaran di sekolah yang include atau termasuk dalam kurikulum sekolah dan akan ditempatkan di Tingkat MTs/ SMP dan MA/SMA, artinya di Sekolah Tingkat Menengah.

PPL .adalah kegiatan intrakulrikuler yang diikuti oleh mahasiswa khususnya program studi pendidikan dalam rangka mengaplikasikan teori yang didapatkan dalam kuliah dalam dunia pendidikan nyata di lapangan. PPL ini akan memberikan nilai tambah yang positif bagi peserta PPL dan juga bagi sekolah tempat PPL tersebut diadakan. 

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang Lampasi, selaku tuan rumah tempat PPL dilaksanakan menyambut baik diadakannya PPL di lingkungan sekolah yang ada di bawah MTI. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah ( MTI )Siska Yandri, menyampaikan bahwa “kami di Madrasah menyambut baik kehadiran mahasiswa PPL UIN Imam Bonjol, karena mereka akan membawa semangat baru dan mentransformasi metode yang sedang berkembang dalam dunia pendidikan khususnya pada proses belajar mengajar”. Di samping itu, menurut Siska, mahasiswa peserta PPL juga mendapatkan pengalaman berharga dan dapat mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di bangku kuliah, di sekolah di ruang belajar serta di lingkungan sekitar tempat mereka menjalankan PPL. Madrasah akan memberikan kesempatan kepada guru-guru dan tenaga pendidik untuk berdiskusi dan sharing pengalaman serta bertukar pikiran dengan mahasiswa PPL dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar dan mendapatkan metodelogi kontemporer dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan berbasis agama atau pondok pesantren. 

Senada dengan itu Prof. DR. Afrizal, MA., Ketua Pengurus Yayasan Syeikh Haji Muchtar Engku Lakung yang mengelola Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kotopanjang Lampasi Payakumbuh, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada UIN Imam Bonjol Padang, yang menjadikan MTI Kotopanjang Lampasi sebagai salah satu tempat PPL bagi mahasiswa. Menurut Ketua Yayasan, ”kehadiran mahasiswa PPL itu  dapat memberikan motivasi yang sangat baik bagi siswa, karena hampir seluruh siswa MTI bercita cita untuk kuliah di Perguruan Tinggi ( PT ).Dan dengan adanya PPL para siswa sudah mulai mengenal seluk beluk dan dinamika pendidikan di PT.tersebut. Selain itu menurut Prof. DR. Afrizal, MA, mahasiwa peserta PPL di MTI Koto Panjang juga dapat membantu Madrasah dalam mengembangkan kegiatan yang bernuansa akademik, termasuk pengembangan pendidikan bahasa arab, pendidikan Al -Qur’an dan pendidikan keagamaan lainnya dengan metodelogi yang menyenangkan serta kegiatan ekstra kurikuler yang ada di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang Lampasi Payakumbuh. 

Awal tahun ajaran 2025/2026 tanggal 14 Juli yang lalu, pembukaan kegiatan belajar mengajar di MTI Kotopanjang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.Namun  Kemenag  memberikan perhatian yang besar bagi MTI sebagai sekolah yang masih mempelajar Kitab Kuning dalam proses pembelajarannya. Selain Kemenag Kota Payakumbuh, harapan yang besar muncul dari alumni dan masyarakat luas kepada MTI Kotopanjang Lampasi, untuk menghilangkan diferensiasi alam pikir yang mengakibatkan ketertinggalan MTI di era sekarang. Masyarakat berhadap agar MTI meneruskan spirit Dakwah dan Tarbiyah kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan berbasiskan Surau seperti yang telah dibangun oleh pendirinya Syeikh Haji Muchtar Engku Lakung 90 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1935. (Herym)

MERANTI, LINTASMEDIANEWS. COM

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar kembali melantik dan mengambil sumpah 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan itu berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (21/7/2025).

Adapun pejabat yang dilantik tersebut sebagai berikut:

1. Ery Suhairi, S.Sos sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;

2. Drs. Irmansyah, M.Si sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Rokhaizal, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;

4. Agusyanto, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

5. Febriyadi, S.Si, Apt sebagai Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

6. Dra. Kamisah, M.Pd.I sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;

7. Muhammad Fakhri, SKM sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;

8. Saiful Bakhri, ST sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti; 

9. M. Khardafi, SE., M.IP sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

10. Fajar Triasmoko, MT sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

11. Muhlisin, S.Kom sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Pelantikan ini diharapkan memberi suasana baru di masing-masing OPD dan melalui peralihan tugas, diharapkan para pegawai memiliki pengalaman kerja variatif yang akan menambah perbendaharaan wawasan untuk bekal ketika nantinya mendapatkan amanah yang lebih besar lagi,” kata Asmar. 

Bupati juga menegaskan, bahwa promosi dan mutasi jabatan adalah hal lumrah dalam tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier ASN. Ia juga menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar penempatan figur, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi berdasarkan evaluasi kinerja.

“Pelantikan ini bukan yang pertama dan terakhir karena masih akan dilakukan evaluasi terus-menerus. Saya minta terus bersemangat, bekerja keras, menjunjung tinggi komitmen sebagai PNS, serta meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, loyalitas, dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.(Nina)

MERANTI, Lintasmedianews.com

Memasuki hari ke empat (4) Samapta Polres Meranti dan tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta melakukan pendinginan di Wilayah Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (21/07/28).

Upaya pendinginan saat ini dilakukan oleh 75 tim gabungan dari Polres Kepulauan Meranti, TNI, MPA Desa Tanjung Peranap, dan Karyawan PT ITA, yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Kepulauan Meranti AKP Timur Brata Yuda, S.H.

Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di desa tanjung peranap berhasil dipadamkan saat ini dilakukan pendinginan oleh tim gabungan.

"Luas gambut yang terbakar lebih kurang 50 Hektar dan seluruhnya telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Namun dibeberapa titik area yang terbakar, tampak masih mengeluarkan asap. Dan hingga saat ini, TNI – Polri masih terus bersinergi dan masih berjibaku bersama tim gabungan lainnya melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi asap yang keluar dan api dianggap benar-benar sudah padam,” kata Kapolres.

Kapolres mengakui upaya pemadaman api di lahan gambut yang kering cukup membuat kewalahan. Ditambah akses jalan menuju lokasi pemadaman sangat sulit dilalui dengan berjalan kaki dan ditumbuhi semak belukar.

“TNI – Polri bersama tim gabungan telah berupaya membuat jalan perintis untuk memudahkan mobilisasi personil serta alat pemadaman, apalagi Sumber Air terbatas serta cuaca di lokasi titik api saat ini sangat panas disertai angin kencangi,” terang AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH.

Ia juga mengungkapkan Anggota TNI bersama gabungan Personil Polres Kepulauan Meranti dan personel Polsek Tebing Tinggi Barat dibantu MPA Desa Tanjung Peranap, serta masyarakat telah melakukan pemadaman manual dengan alat yang tersedia untuk mencegah meluasnya titik api. 

"Upaya pendinginan dan pemblokiran areal telah dilaksanakan untuk mengantisipasi sisa bara api yang masih menyala dengan melakukan penggalian Sumur untuk mencari sumber air." Jelasnya.**(Humas Polres Meranti).

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil membentuk 101 koperasi desa dan kelurahan ditambah 1 Koperasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

"Alhamdulillah, seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kepulauan Meranti sudah membentuk Koperasi Merah Putih," kata Asmar usai mengikuti Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025) di Aula Kantor Bupati. 

Asmar juga mengapresiasi Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas gerak cepat membantu dan mengkoordinir sehingga terbentuknya koperasi tersebut. 

"Saya mengapresiasi dinas terkait yang sudah bekerja keras, sehingga instruksi presiden tentang pembentukan koperasi merah putih ini bisa kita laksanakan dengan baik," ujarnya. 

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, melalui Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Eko Priyono, M.Si, menambahkan saat ini telah ada 102 koperasi merah putih yang sudah memiliki badan hukum. Dengan rincian, 96 desa, 5 kelurahan dan ditambah 1 lembaga Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

"Untuk koperasi KAT ini memang ada instruksi mereka dari pusat untuk ikut serta. Dan hal ini kita dukung serta kita fasilitasi sebagai bentuk penghargaan kita," sebut Eko. 

Lebih jauh ia menjelaskan, 102 koperasi merah putih yang ada di Kepulauan Meranti tersebut sudah memiliki badan hukum per tanggal 28 Juni 2025. 

"Kita dibantu oleh tiga orang notaris yang memiliki sertifikat Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK). Alhamdulillah semuanya lancar dan berjalan dengan baik," jelasnya. 

Eko juga menerangkan, sesuai semangat Inpres nomor 9 tahun 2025 itu, koperasi merah putih tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, sera pemberdayaan petani, dan nelayan.

"Kita akan terus berupaya mengawal jalannya ke depan, agar perekonomian di desa bisa dibackup oleh koperasi ini dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan dan kerakyatan," ungkap Eko. (Nina/rls).

Simpang Empat, Lintasmedianews.com

Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Yulianto, melantik 19 pejabat administrator dan 1 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasbar, Senin (21/7), di Aula Kantor Bupati.

Pelantikan turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas atau pengisian kekosongan jabatan, melainkan bagian dari upaya penguatan struktur birokrasi agar lebih dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.

“Jabatan adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan komitmen, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi. Saya berharap setiap pejabat yang dilantik mampu bekerja keras, menjadi teladan, serta berinovasi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat bekerja dengan orientasi hasil dan pelayanan publik, serta menjunjung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

“Selamat bertugas di tempat yang baru. Tunjukkan bahwa Anda layak dipercaya dengan kinerja, loyalitas, dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab,” tambahnya.

Berikut daftar pejabat yang dilantik di lingkungan Pemkab Pasbar:

1. Yuli Asra, SE, MM – Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah;

2. Dr. Getri Ardenis, S.Ag, MA – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;

3. Noperiadi, SE – Kabag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD;

4. Sudirman, SKM – Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

5. Alfa Edison, S.Sos, MM – Camat Sungai Aur;

6. Ikhsan Chairman, S.STP – Camat Lembah Melintang;

7. Dedy Iswanto, S.Psi – Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN, BKPSDM;

8. Wahyu Rai Ninggih, S.Kom – Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesbangpol;

9. Gusdiana Chandra, S.Sos, MM – Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD;

10. Ike Efrinayanti, S.KM, MM – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes;

11. Mija Darwanti, SKM, MPH – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes;

12. dr. Gina Alecia, M.Kes – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes;

13. Helti Hasanah, SE – Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Dispora;

14. Thommi Permana, S.Sos – Kepala Bidang Penataan Nagari, DPMN;

15. Taufik Imran, ST – Kepala Bidang Perumahan;

16. Dasrial, S.Sos – Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

17. Ikhsan Radika, SP – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan;

18. Torang Siahaan, S.Pt, M.Si – Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan;

19. Eva Wardi Putra, SH – Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara; 

20. Winardi Lubis, SE – Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Badan Pendapatan Daerah.

Ketua DPRD Padang, Muharlion mengungkapkan, belanja pegawai mengambil porsi hingga angka 45 persen dari total APBD Tahun 2025. 

Untuk APBD Tahun 2026, porsi belanja pegawai diprediksi akan terus bertambah, seiring pengangkatan 4.899 orang PPPK di tahun 2025 ini. 

“UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur, porsi belanja pegawai hanya 30 persen dari total APBD. Ini perintah UU yang harus ditaati mulai tahun 2027, seiring berakhirnya masa transisi selama 5 tahun yang diberikan pemerintah,” tegas Muharlion.

Hal itu disampaikan Muharlion didampingi Ketua Fraksi PKS, Rafdi didampingi Ja’far dan Gufron pada momen diskusi dengan wartawan di DPRD Padang, Senin pagi. 

Muharlion mengungkapkan, UU HKPD juga mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran (mandatory spending) sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Pilihan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan UU HKPD ini adalah menekan pengeluaran atau menggenjot PAD,” terang Muharlion. 

Pengeluaran yang punya ruang untuk bisa ditekan, terang Muharlion, salah satu yang menyedot anggaran cukup besar adalah TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai. 

“Menekan TPP ini, tentunya bukan pilihan bijak. Ini akan menimbulkan keresahan di kalangan pegawai kita sekaligus akan berdampak pada kinerja pemerintahan,” terang Muharlion.

“Jika pilihan ini tetap diambil, dihilangkan pun semua TPP seluruh pegawai, amanat UU HKPD sebesar 30 persen untuk belanja pegawai, masih tidak terpenuhi juga,” tambah Ketua PKS Padang itu.  

Artinya, urai anggota dewan peraih suara terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang itu, pilihan yang tersedia hanyalah meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Untuk tahun 2026, Wako Padang mengusulkan target PAD sebesar Rp1,05 triliun. Berdasarkan kajian Fraksi PKS DPRD Padang, potensinya bisa menembus angka Rp1,3 triliun,” ungkap Muharlion.

//Digitalisasi Pemungutan PAD//

Menurut Muharlion, proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun itu realistis untuk diwujudkan walaupun realisasi PAD tahun 2024 lalu baru mencapai angka Rp616,08 miliar atau sekitar 87,27% dari target Rp706 miliar. Sementara, realisasi PAD tahun 2023 di angka Rp658,72 miliar. 

“Sewaktu PKS mengusung Mahyeldi-Hendri Septa di Pilkada Tahun 2028 lalu, PAD ditargetkan akan mencapai Rp1 triliun. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, membuat target PAD yang telah dituangkan dalam RPJMD Padagn 2019-2024, direvisi pada angka yang lebih realistis,” ungkap dia. 

Dia memastikan, PKS memasang target PAD Rp1 triliun pada waktu itu, berdasarkan kajian yang komprehensif. 

“Waktu itu, belum ada opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur alam UU HKPD. Makanya, kita optimistis, potensi PAD Padang yang masih belum digarap wali kota beserta 15 OPD penghasil PAD secara serius, masih besar,” terang alumni UNP itu.

Muharlion mencontohkan retribusi parkir di tepi jalan yang jumlahnya disebutkan Pemko Padang mencapai angka 500 titik. 

Jika satu titik parkir berkontribusi pada PAD sebesar Rp100 ribu. Artinya, Rp50 juta disumbangkan untuk PAD per hari. Dalam satu tahun, akan memberikan kontribusi sebesar Rp18,25 miliar. Saat ini, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD baru di angka Rp7 miliar per tahun.

“Jalan yang disewakan petugas parkir kita itu, milik negara. Uangnya juga berasal dari warga. Masak, kita akan biarkan uang itu menguap tak jelas, ditengah sulitnya mencari anggaran untuk pembangunan,” tegas Muharlion. 

Peluang lainnya terdapat pada opsen kendaraan bermotor yang mekanisme pembagiannya tak lagi melalui rekening bagi hasil di pemerintahan provinsi. Porsi pembagiannya juga lebih jelas. 

Hak kabupaten/kota sebesar 66 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Sedangkan hak provinsi sebesar 34 persen. 

“Bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan menambah PAD. Dari sebelumnya Rp100 miliar per tahun, diprediksi akan jadi Rp187 miliar dengan adanya aturan opsen pajak ini,” ungkap Muharlion. 

Muharlion pun mengapresiasi rencana wali kota Padang, yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor pegawai Pemko Padang terdaftar dengan kode wilayah di ibu kota provinsi Sumbar itu. 

“Wali kota mewacanakan, pegawai yang nomor seri kendaraannya non Padang, jika tak dimutasi, maka TPP-nya tidak akan dibayarkan. Fraksi PKS mendukung gebrakan ini,” terangnya. 

“Kendaraan itu lalu lalang tiap hari jalanan kota Padang. Di waktu jam sibuk, berkontribusi membuat kemacetan. Masak, pajaknya disetor ke daerah lain. Ini tidak fair. Pegawai harus jadi contoh dan teladan dalam pembayaran pajak kendaraan ini,” tambahnya. 

Peluang lainnya yang berkontribusi signifikan pada PAD, yakni pengelolaan sampah melalui LPS (Lembaga Pengelola Sampah) yang bertugas mengelola sampah di tingkat kelurahan di Kota Padang. 

Begitu juga dengan potensi pajak hotel dan restoran sebagai penyumbang PAD yang belum digarap optimal. 

“Pajak hotel dan restoran itu, dibayarkan oleh konsumen. Jadi, tak ada hak mereka untuk tak mau menyetorkan yang telah dipungut dari pengguna jasa mereka,” tegasnya.

Agar hasilnya pemungutan pajak dan retribusi ini optimal, Muharlion menyarankan Pemko Padang,  merancang sistem digital atau non tunai, sehingga mampu mencegah kebocoran. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi menyatakan, pihaknya akan terus mendorong upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan PAD, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber pendapatan yang ada.

“Kami tentu mendukung target kenaikan PAD, selama itu realistis dan tidak mematikan potensi yang sudah ada. Mencari sumber baru memang tidak mudah karena banyak pembatasan regulasi. Namun daerah bisa lebih kreatif selama tetap mematuhi UU dan RPJMD,” jelas Rafdi.

Walaupun akan menggenjot target PAD, Rafdi yang didampingi anggota Fraksi PKS, Ja’far dan Gufron, menegaskan sikap fraksinya tidak akan menyetujui mekanisme penambahan PAD dengan cara menaikan tarif yang akhirnya akan membebani masyarakat. 

“Potensinya saja masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu hingga memberikan kontribusi positi bagi anggaran pembangunan,” tegasnya. (*)