Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi,menyambut baik dimulainya proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2025-2028. 

Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang terbuka, profesional, dan melahirkan komisioner yang kredibel serta mampu menjawab tantangan penyiaran modern.

Muhidi menegaskan Panitia Seleksi (Pansel) harus bekerja secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam menilai kompetensi para calon.

Ia berharap proses seleksi bisa menghasilkan figur-figur yang tidak hanya paham regulasi penyiaran, tapi juga memiliki kepekaan sosial terhadap dinamika lokal dan tantangan digitalisasi media.

“Kami mengapresiasi dibukanya tahapan seleksi KPID Sumatera Barat. Proses ini harus transparan dan akuntabel agar melahirkan komisioner yang benar-benar berintegritas, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Minggu (29/6).

Menurutnya Muhidi yang juga politisi PKS ini, KPID Sumbar tidak hanya berfungsi sebagai pengawas siaran, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah, termasuk dalam mendorong promosi budaya lokal dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“KPID ke depan harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain menjaga kualitas dan etika penyiaran, lembaga ini juga harus mampu menggerakkan literasi media, mendukung pelestarian budaya Minangkabau, serta menunjang UMKM agar lebih dikenal melalui media penyiaran,” kata Muhidi.

Ia menambahkan, media lokal dan lembaga penyiaran harus menjadi sarana promosi bagi produk-produk unggulan Sumbar seperti kuliner, kerajinan, dan pariwisata. Karena itu, peran KPID harus mampu mendorong sinergi yang produktif antara pelaku UMKM dan lembaga penyiaran.

“Kita ingin penyiaran bukan hanya tempat hiburan, tapi juga sarana edukasi, promosi UMKM, dan penggerak ekonomi lokal,” pungkasnya.

Muhidi menyebut tantangan dunia penyiaran saat ini semakin kompleks, tidak hanya dalam hal konten dan etika siaran, tetapi juga dalam membangun literasi digital masyarakat, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta menyaring pengaruh negatif dari media luar.(***)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menggelar sosialisasi Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) untuk memperkuat sinergi dan penyelarasan visi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan dari tiga kecamatan di Kota Padang, yakni Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Pauh.

Digelar di Club House Lapangan Golf PT Semen Padang pada Kamis (26/6/2025), acara ini dihadiri berbagai elemen strategis, mulai dari camat dan lurah, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum Nagari, Local Community Organizer (LCO), hingga tokoh masyarakat yang selama ini menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis, menyampaikan bahwa Forum Nagari memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Forum ini pertama kali dideklarasikan pada 2015 di Bukittinggi dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

“Sebagai bagian dari SIG, PT Semen Padang yang membentuk Forum Nagari mendorong masyarakat menjadi produktif, mandiri, dan berdaya saing, berlandaskan nilai lokal Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Meski telah berjalan satu dekade, masih ada ruang pembenahan dalam pengelolaan dan pelaksanaannya,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi lintas stakeholder dan membangkitkan kembali semangat kolektif dalam menjalankan Program BMN agar lebih berdampak nyata di tengah masyarakat. “Kami ingin membuka ruang diskusi, memperkuat kolaborasi, dan merancang langkah-langkah konkret yang lebih relevan ke depan,” ucapnya.

Iskandar juga menekankan bahwa Program BMN sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi lokal. Ia pun mengajak camat, lurah, dan LPM di tiga kecamatan tersebut untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan pengurus Forum Nagari.

“Koordinasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan program, baik dalam jangka pendek 100 hari, satu tahun, hingga lima tahun ke depan. Kami butuh dukungan penuh dari semua pihak agar manfaat program ini dapat dirasakan luas oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Iskandar mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. “Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi dan publikasi juga penting, agar masyarakat mengetahui dan turut mengawasi proses pelaksanaan setiap program,” katanya.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Ilham Akbar, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat (RKPM) BMN 2025 pada 10 Juni lalu. Dalam peluncuran tersebut, perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp2,29 miliar untuk membiayai 98 program yang ditargetkan menjangkau lebih dari 4.400 penerima manfaat.

“Stakeholder yang hadir hari ini sangat berperan dalam seluruh tahapan program—mulai dari perencanaan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pengawasan. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama agar pelaksanaan RKPM berjalan sesuai harapan,” kata Ilham.

Ia juga menerangkan bahwa peserta sosialisasi diperkenalkan dengan pendekatan Stakeholders Engagement sebagai strategi membangun hubungan harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, peserta juga dikenalkan lebih lanjut terhadap produk-produk Semen Padang sebagai bentuk penguatan kepercayaan publik.

Camat Lubuk Kilangan, Afriadi Masbiran, memberikan apresiasi atas inisiatif PT Semen Padang yang dinilainya mampu memperkuat sinergi dan menjadi ruang refleksi bersama dalam memperbaiki pelaksanaan program berbasis masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan membangun masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan warga adalah kunci. Karena itu, kami siap bersinergi demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

 

Padang  Lintas Media News com 

Momentum membanggakan kembali hadir bagi masyarakat Piaman. Salah satu putra terbaiknya, Prof. Dr. Ir. H. Is Prima Nanda, MT., IPU., ASEAN.Eng, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Andalas (Unand) dalam sebuah acara khidmat yang digelar di Convention Hall Unand, Kamis (26/6).

Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dan Walikota Pariaman Yota Balad, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap capaian akademik gemilang yang diraih tokoh asal Piaman tersebut.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Is Prima Nanda mengangkat tema "Transformasi Teknologi Pengecoran Logam untuk Daya Saing Global", yang menegaskan pentingnya inovasi di bidang teknik manufaktur untuk mendorong industri nasional agar mampu bersaing di kancah internasional.

Selain Prof. Is Prima Nanda, turut dikukuhkan pula empat Guru Besar lainnya, yakni:

Prof. Dr. Eng. Ir. Jon Alfi, ST., MT.

Prof. Dr. Dedison Gasni, ST., MT., Ph.D.

Prof. Henmaidi, ST., M.Eng.Sc., Ph.D.

Prof. Ir. Taufika Ophiyandi, ST., M.Sc., Ph.D.

Rektor Universitas Andalas, Dr. Efiyonedi, SE., MPPM., Akt., CA., CRGP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat enam Program Studi di Unand yang telah terakreditasi internasional, sebagai bukti peningkatan kualitas dan daya saing institusi. Ia juga menegaskan bahwa, “Pengukuhan Guru Besar merupakan simbol kematangan akademik pada seorang profesor. Ke depan, Unand akan terus menambah jumlah Guru Besar setiap tahunnya.”

Rektor juga menekankan pentingnya kehadiran perguruan tinggi di tengah masyarakat dan pemerintah daerah, bukan hanya sebagai pencetak sarjana, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, Ketua Dewan Profesor Unand, Apt. Marlina, MS., Ph.D, menyampaikan bahwa saat ini Universitas Andalas memiliki 210 orang Profesor dan 32 orang Guru Besar aktif, sebuah capaian yang mencerminkan kekuatan akademik Unand dalam mendukung kemajuan bangsa.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA) menyampaikan apresiasi mendalam atas pengukuhan Prof. Is Prima Nanda. Ia menilai pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Padang Pariaman dan Pariaman secara umum.

"Kami sangat berharap Prof. Is Prima Nanda dapat mengimplementasikan ilmunya untuk mendukung pembangunan Padang Pariaman. Selain itu, beliau juga bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi muda Piaman agar terus menuntut ilmu dan mengejar pendidikan hingga ke jenjang tertinggi," ungkap JKA.

Pengukuhan ini tidak hanya mencerminkan prestasi akademik, namun juga simbol kontribusi nyata dari anak negeri untuk membangun daerah dan bangsa melalui jalur keilmuan dan teknologi. (Komnfo/Len)




Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Muhammad Iqra Chissa Putra, membuka secara resmi kegiatan Kewirausahaan Expo Student Entrepreneurship Collaboration and Innovation, di Universitas Ekasakti (Unes) Padang, Sabtu, (28/6/2025).

“Kegiatan ini merupakan ruang aktualisasi ide-ide kreatif dan inovatif dari generasi muda,” kata Iqra,dalam sambutannya.

Ia menyampaikan, mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan, sebagai pelaku usaha masa depan.

“Jadi, kegiatan ini bukan sekadar pameran, tetapi wadah untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Salut untuk semangat muda yang terus berkobar,” tuturnya.

Ia menyampaikan, kegiatan itu menjadi momentum kolaborasi antar mahasiswa, dan pelaku UMKM.

“Momentum dalam membangun ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan kreativitas,” tutupnya.(*/St)




Bukittinggi,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi
mengatakan.Istana Bung Hatta tidak hanya sebagai objek peningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga sebagai daya tarik utama pariwisata yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Untuk itu,Istana Bung Hatta perlu dikembangkan.Kata Muhidi saat melakukan kunjungan kerja ke  Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi, Sabtu (28/6/2025). 

“Istana Bung Hatta jangan hanya difokuskan sebagai sumber PAD, tetapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang kuat",tambah Muhidi.

Dengan begitu, keberadaannya bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitarnya,” ujar Muhidi.

Muhidi menambahkan, sebagai bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi, Istana Bung Hatta harus dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peta jalan pengembangan yang jelas agar fungsi, daya tarik, dan kontribusinya terhadap PAD serta ekonomi masyarakat dapat dimaksimalkan.

“Harus ada peta pengembangan ke depan agar pengelolaan Istana Bung Hatta lebih optimal. Jika ada kebutuhan untuk pengembangan, silakan ajukan. Kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.

Menurut Muhidi, DPRD Sumbar siap mendukung langkah-langkah penguatan fungsi Istana Bung Hatta, termasuk dalam aspek promosi wisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutup Muhidi.

Kunjungan Ketua DPRD Sumbar dan rombongan ke Istana Bung Hatta disambut langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain. 

Pada kesempatan itu,Zulkarnain mengungkapkan bahwa, saat ini pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan program kegiatan.

“Istana Bung Hatta memang cukup sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar sejarah. Namun sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.

Zulkarnain menyampaikan, bahwa mayoritas penggunaan fasilitas Istana Bung Hatta saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk rapat-rapat dinas instansi pemerintah daerah. Sementara, pemanfaatan oleh masyarakat umum, termasuk untuk kegiatan seperti pesta pernikahan, masih sangat minim.

“Dari target omzet yang ditetapkan, baru sekitar enam persen yang tercapai. Tahun lalu target retribusi sebesar Rp500 juta, namun realisasi hanya Rp300 juta. Efisiensi anggaran yang diberlakukan saat ini juga cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan beberapa yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari pelaksanaan,” papar Zulkarnain.

Ia berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah provinsi dan DPRD untuk mendorong pemanfaatan dan promosi Istana Bung Hatta secara lebih luas, baik sebagai objek wisata sejarah maupun tempat kegiatan produktif masyarakat.(*/st)

 

SICINCIN, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menggandeng Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)  12 nagari di tiga kecamatan  di Kabupaten Padang Pariaman untuk bersinergi dalam pembangunan infrastruktur nagari. 

Hal itu terungkap dalam acara silaturrahmi PT Semen Padang bersama tiga camat,  wali nagari, dan perangkat nagari di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, dan Kecamatan Enam Lingkung, di Aula Kantor Camat 2 X 11 Enam Lingkung, Rabu (25/6/2025). 

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Senior Sales Manager SIG wilayah Sumbar-Riau, Nanda Kurniawan, Manager Sales Sumbar, Nino Perdana, Camat 2 X 11 Kayu Tanam, Junaidi Syah, Camat 2 X 11 Enam Lingkung, Ardinal, Camat 6 Lingkung Jhony Firman, Tokoh masyarakat Kab. Padang Pariaman, Martias Mahyudin, tokoh masyarakat Padang Pariaman, Martias Mahyuddin, para wali nagari, BUMNAG, pendamping desa serta tokoh bersama lainnya.

"Kami hadir untuk menjalin silaturrahmi dan membina hubungan baik jangka panjang antara PT Semen Padang dengan para stakeholders di tiga kecamatan Padang Pariaman. Silaturrahmi ini adalah awal dari sinergi yang kami harapkan terus tumbuh dan berkembang, demi kemajuan nagari-nagari yang kita cintai bersama," ujar Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati.

Dia mengatakan, sebagai anak usaha dari BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang menjalankan peran strategis tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari BUMN yang mengemban amanah tanggung jawab sosial dan turut menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di wilayah Sumatera Barat.

"Kami sangat memahami pentingnya pembangunan infrastruktur nagari yang berkelanjutan dan inklusif. Karena itu, kami ingin menyatakan komitmen PT Semen Padang untuk terlibat aktif dan konstruktif dalam pembangunan nagari, melalui kerjasama yang sinergis dengan nagari-nagari di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung,  Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, dan Kecamatan Enam Lingkung," kata Anita.  

Ia menjelaskan, PT Semen Padang memahami peran strategis yang diemban dalam menopang stabilitas ekonomi nasional, termasuk mendukung pembangunan berbasis potensi lokal seperti yang tertuang dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2025. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa di tahun 2025 harus diarahkan untuk memaksimalkan potensi lokal, dengan tujuan utama meningkatkan ekonomi nagari, membangun infrastruktur berbasis bahan baku lokal, serta memperkuat ketahanan desa. 

Untuk itu, katanya, PT Semen Padang membuka ruang kerjasama yang saling menguntungkan dengan nagari. Salah satunya melalui kemitraan dengan BUMNAG, agar menjadi bagian dari rantai pasok PT Semen Padang. Kami percaya, dengan membina BUMNAG sebagai mitra yang kuat, kita dapat menciptakan nilai ekonomi lokal yang berkelanjutan.

PT Semen Padang, kata Anita, selain menawarkan kerjasama dalam bentuk perdagangan semen juga menawarkan produk Semen Padang Bata Intelock Brick (SEPABLOCK).

Dia berharap kerja sama ini dapat tersebar di seluruh daerah, dan mampu menggerakkan ekonomi nagari di Sumatera Barat.

Tokoh masyarakat Padang Pariaman Martias Mahyuddin mengapresiasi PT Semen Padang yang mau memberdayakan BUMNAG dalam bentuk kerja sama melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. 

"Kami sangat bangga dan apresiasi pada PT Semenn Padang mau memberdayakan BUMNAG dengan kerjasama kemitraan. Pola kemitraan sinergisitas saling menguntugkan. PT Semen Padang tampil dalam unit-unit nagari membuka pintu untuk BUMNAG sebagai jaringan distribusi semen," ujarn Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2000–2005. 

Camat 2 X 11 Enam Lingkung Ardinal menyatakan terimakasih kepada PT Semen Padang yang hadir untuk menjalin silaturrahmi dengan BUMNAG-BUMNAG yang ada di tiga kecamatan di daerah itu.

"Terimakasih atas kehadiran PT Semen Padang untuk menjalin kerja sama dalam pendistribusian semen," ujarnya seraya berharap kerjasama itu bisa diwujudkan.

Fuad, Direktur BUMNAG Nagari Kapalo HiLalang menyampaikan apresiasi pertemuan ini dan diharapkan  bisa menjadi gerbang utama perputaran ekonomi  di nagari. "Ada peluang besar dalam kolaborasi ini. Apalagi saat ini banyak proyek jembatan, jalan, dan irigasi di tiga kecamatan ini," ujarnya.

Direktur BUMNAG Bersama Harau Saiyo Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota Witrawati yang juga hadir pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan PT Semen Padang sejak April 2025. Melalui kerjasama ini BUMNAG Bersama Harau Saiyo dijadikan sebagai mitra usaha PT Semen Padang memasok kebutuhan semen untuk pembangunan infrastrutur di 11 nagari di Harau.

"Kami telah bermitra dengan PT Semen Padang dan kami merasakan sinergi yang sangat positif termasuk 11 nigari. Dengan kemitraan seperti ini, BUMNAG Bersama Harau memiliki usaha baru di bidang penjualan semen," kata Witrawati.

Mengambil pengalaman di Harau, Witrawati mengajak BUMNAG-BUMNAG bersama di Kabupaten Padang Pariaman untuk menangkap peluang usaha yang diberikan PT Semen Padang."Ini peluang usaha yang menguntungkan dan tidak ada ruginya. Tangkap peluang ini,  tentunya dengan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan para wali nagari," ajaknya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi oleh Senior Manager Sales SIG Nanda Kurniawan, dan Sales Manager Sumbar, Nino Perdana. Acara silaturrahmi itu berlangsung dalam suasana keakraban dan penuh kekeluargaan. (*)

 

Parit Malintang,  Lintas Media News.com

Sebanyak 434 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk bertugas di berbagai instansi dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Prosesi penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bertempat di Hall IKK Parit Malintang, Kamis (26/6).

Mengawali arahannya, Bupati JKA menyebutkan bahwa hari ini merupakan momentum penting dan bersejarah untuk memulai langkah awal menjadi bagian dari Pemerintah Daerah. 

Ia menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh PPPK yang telah melalui proses seleksi panjang dan kompetitif.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari sekalian. Ini adalah buah dari ketekunan, perjuangan, dan proses panjang yang dilalui dengan penuh dedikasi. Namun perlu saya tegaskan, dengan diterimanya SK ini, maka melekat pula tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa PPPK bukan sekadar pegawai, melainkan agen perubahan yang berada di garis depan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan tepat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan sejumlah pesan penting, antara lain, Jaga integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas, Tunjukkan etos kerja tinggi, disiplin, dan semangat inovasi, Adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta Bangun kolaborasi dengan sesama ASN, pimpinan, dan masyarakat demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Bupati JKA menegaskan bahwa Pemkab Padang Pariaman terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran para PPPK diyakini akan memperkuat kualitas pelayanan birokrasi di berbagai lini.

“Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas dan dedikasi terbaik. Jadilah bagian dari solusi, bukan beban birokrasi,” tegasnya

Menutup arahannya, Bupati juga mengingatkan para ASN yang baru dilantik untuk turut serta menjaga lingkungan sosial, terutama keluarga dan generasi muda dari pengaruh negatif. 

Ia mengajak untuk memperbanyak kegiatan keagamaan seperti wirid dan majelis taklim, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan keluarga guna menghindari penyakit masyarakat.

Adapun rincian formasi PPPK yang menerima SK hari ini meliputi: Tenaga Teknis: 247 orang, Tenaga Guru: 175 orang, Tenaga Kesehatan: 12 orang. 

Seluruh PPPK tersebut akan ditempatkan di 53 unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman, termasuk perangkat daerah, kecamatan, dan UPTD teknis (Kominfo/ Len)




Padang,Lintas Media News
Beraudiensi dengan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang,Walikota Padang,Walikota Padang Fadly Amran didampingi  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boby Firman, Kepala Bagian Prokompin Tommy TRD dan jajarannya,memastikan.Setiap pembangunan di Kota Padang terbuka terhadap informasi publik.

"Namun demikian, tentu ada pengecualian terhadap informasi tertentu",tambah Fadly di rumah dinasnya. Kamis (26/6/2025).

Pada kesempatan itu, Wako Fadly Amran juga mengajak pengurus dan anggota PJKIP Kota Padang untuk menyukseskan pembangunan demi kejayaan dan kesejahteraan warga kota. 

“Kami mohon dukungan agar Kota Padang benar-benar terbuka informasinya dari pucuk hingga ke akar. Kami ingin informasi itu sampai ke pintu rumah masyarakat, sehingga kejayaan Kota Padang bisa kita wujudkan bersama,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, Fadly juga mengajak PJKIP untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi besar Kota Padang, menuju predikat Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat pada strata tertinggi.

“Selama ini predikat Kota Pintar dan Kota Sehat untuk level tertinggi belum pernah diraih oleh Kota Padang. Kami ingin mewujudkan itu. Untuk itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran, tidak hanya untuk hasil akhirnya, tapi juga terhadap prosesnya sejak awal. Karena kami menekankan keterbukaan informasi bagian terbesar dalam pencapaian ini,” ungkapnya.

Rombongan PJKIP Kota Padang dipimpin langsung oleh Yuliadi Candra selaku Ketua didampingi Sekretaris Arif Budiman Effendi dan jajaran pengurus lainnya.

Ikut juga dalam audiensi tersebut penasehat PJKIP Kota Padang Saribulih dan Zamri Yahya,
Ketua PJKIP Sumbar Almudasir didampingi tokoh keterbukaan informasi publik yang juga Dewan Pengawas LKBN Antara Adrian Tuswandi.

Ketua PJKIP Sumbar Almudasir memastikan pihaknya mendukung Program Unggulan (Progul) Wako-Wawako Padang dengan menyebarluaskan informasi kepada publik Kota Padang.

Sementara itu, penasehat PJKIP Kota Padang Zamri Yahya menekankan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pembangunan. 

Ia mengusulkan, Kepala OPD yang ogah dengan keterbukaan informasi publik, sebaiknya dievaluasi.

"Kita semua tahu pesan Rasulullah saw yang acap dibaca ustad di atas mimbar, "Serahkan lah segala sesuatu itu kepada ahlinya. Sebab, jika tidak, maka akan timbul kehancuran"," katanya mengutip hadis itu dari Sekretaris PJKIP Sumbar Zondra Volta alias Pajok.

Apalagi, jelas dia, anggaran infratruktur yang diusulkan Pemko ke DPRD Kota Padang sangat besar.

"Kemaren saya ketemu dengan salah seorang pimpinan DPRD Kota Padang. Kata dia, dana untuk infrastruktur yang diusulkan Pemko sangat besar. Saya berharap, dana infratruktur yang besar itu digunakan sebaik-baiknya dengan tetap terbuka dengan informasi publik. Jangan ada pula Kepala OPD yang dikonformasi awak media tak menjawab," tegasnya.

Menurut BY, panggilan akrab Zamri Yahya, dana infrastruktur yang besar itu dapat digunakan untuk memperbaiki jalan berlobang di Kota Padang, mengatasi banjir dan menata taman kota, sehingga Kota Padang menjadi kota yang nyaman dan asri.(*)




Padang,Lintas Media News 
Panitia khusus (pansus) pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025-2029 kembali melaksanakan rapat kerja lanjutan, Kamis (26/6/2025) di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Rapat yang dihadiri berbagai mitra kerja, diantaranya lintas organisasi perangkat daerah (OPD)  di lingkungan pemerintah Provinsi Sumbar, dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembahasan.

Ketua pembahasan pansus RPJMD, Indra Catri mengatakan rapat tersebut diantaranya bertujuan untuk menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan demi Sumbar yang maju dan berkelanjutan.

“RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Jadi harus benar-benar pastikan dokumen ini menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis dalam pendanaan, dan mampu membawa Sumbar lebih mandiri secara ekonomi,” tegas Indra Catri.


Pansus terus melaksanakan pembahasan strategis untuk menyusun RPJMD yang mampu menjawab tantangan daerah dan merespons dinamika kebijakan nasional, khususnya terkait kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.

“Kami ingin memastikan RPJMD Tahun 2025–2029 yang sedang disusun benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumbar,” paparnya.

Indra mengatakan, baru-baru ini pansus juga melakukan studi banding ke provinsi lain dalam rangka penyempurnaan RPJMD.

Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan tersebut meliputi arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, program-program prioritas, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pusat seperti opsen pajak dan pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota.

Selain itu, Pansus mendalami strategi penyusunan perencanaan alternatif jika terjadi tekanan fiskal, serta bagaimana menjaga konsistensi antara perencanaan program, anggaran, dan implementasi di lapangan.

Pansus juga mempelajari penyelarasan antara RPJMD provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota agar kebijakan daerah bisa saling menopang dan terstruktur. Termasuk perencanaan di sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.(*/st)

 


Padang, Lintasmedianews.com

 Dalam rangka menyambut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang menggelar Gerakan Nasional Aksi Sosial Pemasyarakatan melalui Klien Balai Pemasyarakatan Peduli. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah persiapan konkret dalam mengedukasi masyarakat dan menguji praktik Pidana Kerja Sosial sebagai bentuk pidana alternatif yang lebih humanis dan restoratif.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (26/6/2025

) ini dipusatkan di Masjid Al-Hakim dan kawasan Pantai Padang, dengan melibatkan 40 klien pemasyarakatan sebagai pelaksana kerja sosial. Mereka melakukan aksi bersih-bersih masjid dan lingkungan sekitarnya dari sampah plastik maupun sampah organik. Simulasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran sosial, mengedukasi masyarakat tentang semangat keadilan restoratif, serta memberi pengalaman positif bagi klien pemasyarakatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, A.Md.IP., S.H., M.AP, dan turut dihadiri oleh Wali Kota Padang H. Fadly Amran, B.B.A, Plh. Sekda Kota Padang Corry Saidan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan, Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra, Pimpinan Bank BRI Cabang Padang, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Padang Raya.

Dalam sambutannya, Kunrat Kasmiri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk simulasi nasional untuk menyiapkan infrastruktur sosial, aparat penegak hukum, serta pemahaman publik terhadap pidana baru seperti kerja sosial dan pengawasan. “Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya menghukum, tapi juga memulihkan. Inilah semangat keadilan restoratif memberi harapan baru bagi pelanggar hukum untuk menebus kesalahan secara konstruktif dan berguna bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. “Kota Padang membuka ruang sebesar-besarnya untuk kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan,” ujarnya.

Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, menyebut kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung implementasi KUHP yang baru. “Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman positif bagi klien dalam bentuk kerja sosial yang membangun kesadaran, tanggung jawab, serta edukasi masyarakat tentang nilai-nilai pemulihan dalam sistem peradilan pidana,” terang Enjat.

Kegiatan ini diawali dengan pemberian alat kebersihan serta Pembagian Paket Sembako secara simbolis kepada para klien oleh para pejabat, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di sekitar Masjid Al-Hakim dan kawasan Pantai Padang. Kegiatan ini juga menggambarkan kesiapan klien untuk menjalani bentuk pidana alternatif yang lebih konstruktif dan edukatif.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan pertemuan virtual melalui Zoom Meeting bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto, yang diikuti secara serentak oleh 94 Balai Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia. Kegiatan daring ini menegaskan bahwa aksi sosial ini merupakan gerakan nasional yang terintegrasi.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang melalui kegiatan ini berharap dapat terus menjadi pelopor dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang adaptif, inklusif, dan sesuai semangat pemulihan yang diusung KUHP baru. (Ade)

Padang,Lintas Media News
Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra, mengatakan, pemerintah kota harus memasifkan KIP untuk mewujudkan program unggulan (Progul) wali kota. 

"PJKIP Kota Padang mendorong terwujudnya "Padang Informatif" serta terbentuknya Komisi
Informasi (KI) Kota Padang," kata Chandra, saat audiensi dengan 
Wali Kota Padang Fadly Amran, di rumah dinas wali kota, Kamis, (26/6/2025) sore.

Ia menyampaikan, KIP adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mesti memasifkannya, dengan cara transparansi akuntabel. 

"Kami berharap semua informasi pembangunan Pemko Padang di bawah komando Pak Wako Fadly Amran, bisa tersiarkan kepada semua masyarakat di kota ini secara terbuka," ucap Chandra.

Sementara itu, Fadly Amran, mengatakan, peran media sebagai mitra kritis dalam mengawal visi besar Kota Padang. 

"Transparansi tidak boleh setengah-setengah, kalau benar-benar ingin membangun Padang, buka semua prosesnya," ungkap Fadly.

Fadly Amran pun  berkomitmen menjaga transparansi demi terwujudnya Progul Kota Padang. 

"Biar semua masyarakat bisa ikut mengawal. Jangan sampai pemerintah jalan sendiri," tambah Fadly Amran.  (*)

 

Tanah Datar . Lintasmedia news.Com

Ranperda pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) 2024, disetujui 8 Fraksi diparipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), yang digelar diruang sidang utama kantor Dewan setempat, Selasa(24/6/2025). 

Dengan telah melakukan beberapa kali Paripurna dan dibahan dalam badan anggaran, maka dalam sidang paripurna pengambilan keputusan tersebut, 8 Fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar, menyetujui, bahwa Ranperda tahun 2024, menjadi APBD dan ditetapkan menjadi peraturan Daera(Perda).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi dan Kamrita diikuti oleh 27 anggota DPRD tersebut juga dihadiri langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Forkopimda, Pj.Sekda Elizar, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, pimpinan perguruan tinggi dan undangan lainnya..

Nurhamdi Zahari saat membacakan pendapat akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengatakan sebanyak 8 Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda. 

“Setelah dibahas sesuai tata tertib DPRD, dilanjutkan dengan rapat antara Banggar dan TAPD serta kepala Perangkat Daerah dengan agenda penyampaian pendapat akhir, semua Fraksi dapat menerima,” sampainya.

Dikatakannya lagi, dalam pendapat akhir Fraksi juga terdapat catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar menyelesaikan masalah terkait dengan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi sesuai SDM secara profesional agar realisasi PAD sesuai target.

Selepas itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD melalui Jubirnya Kamrita juga menyampaikan rekomendasi DPRD terkait hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2024

Sementara itu, Bupati Eka Putra dalam sambutannya menyampaikan, setelah disetujui Perda  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 menjadi dasar penyusunan KU PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kami mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat agar tetap komit dan bertekad untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD yang sudah 14 kali diterima dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang,” sampainya.

Dalam rangka mempertahankan prestasi yang diperoleh atas pengolahan keuangan daerah, Bupati Eka Putra juga kepada seluruh ASN, Wali Nagari beserta perangkat dalam melaksanakan pembangunan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Saya tidak ingin ada salah satu ASN maupun Wali Nagari terjerat permasalahan hukum yang dapat merugikan negara daerah maupun pribadi. Untuk itu, jadikan saran dan rekomendasi dari BPK dan aparatur pengawas lainnya sebagai pedoman untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan jangan sampai terulang kesalahan yang sama," pesannya.

Terakhir Bupati Eka Putra juga mengatakan, Ranperda yang telah disepakati bersama menjadi Perda akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar Luhak Nan Tuo lebih baik dan makmur pada masa yang akan datang. "Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini akan diridhai oleh Allah," tutupnya. ( ERM ).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.