Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang, Lintasmedianews.com

Tindakan kekerasan dan keji yang menimpa empat wartawan media online saat menjalankan tugas jurnalistik di Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Kamis hingga Jumat dini hari (13–14 Maret 2025) mendapat perhatian banyak pihak. Keempat wartawan tersebut menjadi korban perampokan, penganiayaan, penyekapan dan pemerasan oleh sekelompok pelaku yang diduga kuat merupakan mafia BBM subsidi dan tambang emas ilegal. Bahkan salah satu wartawati yang disekap hampir mengalami pelecehan seksual. 

Empat wartawan tersebut yakni Suryani (wartawan Nusantararaya.com), Jenni (Siagakupas.com), Safrizal (Detakfakta.com), dan Hendra Gunawan (Mitrariau.com). Mereka diserang sekelompok orang setelah mengungkap praktik cuner yang melibatkan tangki BBM Biosolar warna merah putih bertuliskan PT. Elnusa Petrofin pada lambung tangki. Diduga biosolar tersebut akan digunakan untuk tambang emas illegal yang dikelola Wali Korong Tanjung Lolo. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, para wartawan ini mengalami serangkaian kekerasan yang tidak berperikemanusiaan. Mereka dirampok, diintimidasi dan dianiaya secara bergantian oleh sekelompok pelaku. Barang-barang berharga mereka, termasuk dua unit laptop, dua unit ponsel, pakaian, charger, racun api, dongkrak mobil, serta perlengkapan lainnya, dijarah habis-habisan.

Kekerasan semakin memburuk ketika wartawan perempuan, Jenni, nyaris menjadi korban pelecehan seksual. Ia hampir diperkosa dan dipaksa ditelanjangi oleh para pelaku.

“Kami tidak hanya dipukuli secara bergantian, tapi juga diancam akan dibakar hidup-hidup. Mereka sudah menyiapkan bensin 30 liter dan mengancam akan membuat kami seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas di lokasi tambang,” ungkap Suryani dengan mata berkaca-kaca.

Setelah mengalami penyiksaan, para wartawan disekap dan dipaksa untuk membayar uang tebusan sebesar Rp. 20 juta agar bisa dibebaskan. Ketika mereka tidak mampu memenuhi tuntutan itu, para pelaku semakin brutal.

Karena keterbatasan dana, mereka hanya bisa mengumpulkan Rp.10 juta, yang ditransfer oleh seorang rekan mereka, Aris Tambunan, melalui rekening BNI. Namun, meskipun uang telah ditransfer, penyiksaan tetap berlanjut.

Tak berhenti disitu, Suryani bahkan dipaksa pergi ke ATM BRI Unit Tanjung Gadang untuk menarik sisa uang Rp.10 juta secara bertahap sebanyak 10 kali pengambilan.

Setelah uang diserahkan, para pelaku dengan angkuh menantang para korban untuk melapor ke pihak berwenang.

“Silakan lapor ke mana pun, laporan kalian tidak akan digubris! Kalau berani viralkan kejadian ini, saya akan habisi kalian semua. KTP, kartu pers, dan wajah kalian sudah saya foto!” bentak Wali Korong Tanjung Lolo, sambil menghempaskan kayu ke meja sebagai bentuk ancaman.

Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi kebebasan pers dan keamanan jurnalis di Indonesia. Beberapa kecaman datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dilontarkan Ismail N Raja Tega, SH yang merupakan Pemimpin Redaksi Jejak Media Group dan juga seorang Advokat/pengacara.

Dia sangat mengutuk keras apa yang diduga dilakukan oknum wali korong dan orang suruhannya. Dia meminta Polda Sumbar segera ambil tindakan terhadap pelaku kekerasan pada wartawan. Apalagi adanya tantangan dari para pelaku yang mengatakan seolah-olah mereka kenal hukum. 

" Polda Sumbar diminta untuk segera tangkap pelaku kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan. Ini tidak boleh dibiarkan sebab negara kita adalah negara hukum. Masyarakat tidak dibenarkan main hakim sendiri. Kejadian ini sangat mengiris hati para jurnalis", ujarnya. 

Dia menyatakan siap untuk mendampingi para korban kalau ingin melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar. Sebab menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan dan didiamkan begitu saja. 

" Selaku advokat dan bagian dari waryawan, saya siap dan bersedia mendampingi empat wartawan korban kekerasan di Tanjung Lolo Sijunjung bila ingin melaporkan kejadian itu ke Polda Sumbar. Negara kita adalah negara hukum. Siapapun pelaku kejahatan, wajib hukumnya mendapatkan hukuman yang setimpal", tandasnya. (Rel)


Padang,Lintas Media News
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat (Sumbar) 2025-2045,fraksi-fraksi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.Senin (17/3/2025) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumbar  Muhidi didampingi wakil ketua Iqra Chissa dan Nanda Satria.

Dalam rapat tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap Ranperda RTRW, yang menjadi acuan utama dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

Dalam pandangan akhir fraksi, beberapa isu strategis menjadi sorotan, pengelolaan kawasan hutan, serta upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Selain itu, optimalisasi ruang untuk sektor industri, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan bahwa pembahasan RTRW ini merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan daerah lebih terarah dan berkelanjutan.

“Kami berharap Ranperda ini dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pemanfaatan ruang di Sumatera Barat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan ekologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Setelah mendengarkan pendapat akhir dari seluruh fraksi, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan tahap pengambilan keputusan terkait pengesahan Ranperda RTRW 2025-2045 yang akan dilaksanakan siang ini.(St)





Padang,Lintas Media News
Tukar Pengalaman Soal Tata Tertib dan Kode Etik, BK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK)  DPRD Provinsi Sumatera Utara. Senin (17/3/2025)) di Ruang Khusus 1 DPRD Sumbar.

Pertemuan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan membahas tata tertib serta kode etik anggota dewan guna meningkatkan kinerja serta profesionalisme anggota dewan di masing-masing daerah.

Ketua BK DPRD Sumbar, Bakri Bakar menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya pemahaman serta penerapan tata tertib dalam menjaga integritas lembaga legislatif.

“Melalui diskusi ini, kita dapat memperkaya wawasan dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam penegakan kode etik di DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, mengapresiasi kesempatan bertukar pikiran dengan BK DPRD Sumbar.

“Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan citra DPRD sebagai lembaga yang berintegritas dan profesional,” katanya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai aspek pengawasan terhadap anggota DPRD, mekanisme penanganan pelanggaran kode etik, serta strategi untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar legislatif guna memperkuat hubungan kerja sama antara DPRD Sumatera Barat dan Sumatera Utara.(St)


Padang Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat aripirna dalam rangka penetapan keputusan DPRDdan penandatanganan nota kesepakatan  bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW provinsi Sumbar tahun 2025-2045.Senin (173/2025) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi tiga wakilnya Evi Yandri Rajo Budiman,Muhammad Iqra Chissa dan Nanda Satria serta dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu Muhidi menyebutkan.Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, DPRD diwakili Panitia Khusus (Pansus) dan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang merupakan perubahan atau pengganti dari RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012.
Perubahan dan pembentukan RTRW Sumbar yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan untuk menyiapkan struktur dan pola ruang wilayah Sumbar untuk 20  tahun kedepan, dalam rangka mewujudkan Provinsi yang sejahtera, berkeadilan dengan mengedepankan pembangunan antar sektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan dan optimalisasi ekonomi kawasan serta memberikan kemudahan masuknya investasi ke Sumbar.Sebutnya.

Menurut Muhidi,Pembahasan Ranperda  RTRW Sumbar Tahun 2025-2045 tidaklah mudah, oleh karena perlu di selaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ada sebelumnya, yaitu RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, RIPDA, RUED, PL2B, Rencana Pengembangan Kawasan Industri serta RTRW Kabupaten dan Kota yang sebagian sudah menetapkan RTRW dan mendapatkan persetujuan substansinya sebelum RTRW Provinsi Sumatera Barat ini di tetapkan.

Disamping itu, dalam penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 perlu adanya kajian dan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan ruang dan wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta tantangan yang akan dihadapi terkait dengan permasalahan tata ruang dan wilayah ini.Jelasnya.

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan,menurut Muhidi Panitia Khusus DPRD bersama OPD terkait dilingkup Pemerintah Sumbar,telah dapat merampungkan lanjutan pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang substansi dibahas oleh Anggota DPRD Sumbar Masa JabatanTahun 2019-2024.
Untuk itu, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus yang telah menyelesaikan tugasnya dalam pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.Ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan.Sebelum hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW ini dilanjutkan,menurut Muhidi pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda RTRW tersebut.

Dalam pendapat akhir tersebut,Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pembahasannya pada tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaan RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut.Tambahnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir masa tugasnya Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, pada Rapat Paripurna ini Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda RTRW tersebut.Ujarnya.

Sementara,Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus Zulkenedy Zaid dalam laporannya menyampaikan.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. 

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal adalah dinamika pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi agar ia sesuai dengan kondisi lingkungan strategis suatu daerah dan dinamika internal yang berkembang saat ini. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Menurut Pansus, dasar hukum dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat ini adalah: 
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.(St)

Jakarta,Lintas Media News
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI dalam Keterangan tertulisnya, Sabtu lalu (16/3/2025)

Kapuspen TNI Kabidpenum Puspen (Kapuspen) TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi menegaskan bahwa, revisi UU TNI ini bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain, dan juga penyesuaian dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun nonmiliter. "Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman," ujar Kapuspen TNI.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Kapuspen TNI menegaskan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI. "Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Kapuspen TNI.

Selain aspek tugas dan peran, revisi ini juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit, mengingat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Kapuspen TNI menyatakan bahwa aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang  semakin panjang dan masih produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI, "Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI," jelas Kapuspen TNI.

Kapuspen TNI juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang sarat kebencian dan fitnah. "TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama," tegasnya.

Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa revisi UU TNI ini menjunjung tinggi supremasi sipil, pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Panglima TNI pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi 1 DPR RI (Kamis, 13/3/ 2025) yang yang  menegaskan bahwa supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, "TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," ujar Panglima TNI.

TNI berharap revisi UU ini semakin memperkuat profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, serta tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum.(*)



Jakarta.Lintas Media News
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar buka bersama TNI-Polri dan lintas kementerian/lembaga di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tema Dengan Hikmah Puasa Ramadhan 1446 Hijriah atau Tahun 2025 Kita Tingkatkan Keimanan, Ketakwaan dan Sinergitas Menuju Indonesia Emas 2045.

Buka bersama ini dihadiri Menkopolkam RI, Menko Kumham Imipas RI diwakili Sesmenko, Menko PMK, Menhan RI, Ketua KPK, Wamenpan RB, Ka BNPT, Wakil Kepala BIN, Wakil Kepala BSSN, Sestama Lemhanas, dan unsur kementerian/lembaga. Selain itu, hadir unsur dari jajaran pejabat utama (PJU) TNI mewakili Panglima.

“Kegiatan ini tentunya adalah juga tentunya meningkatkan keimanan, soliditas, dan sinergi antara kementerian maupun juga dari TNI,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (17/3/25).

Acara ini pun diisi dengan takziah. Kemudian, turut hadir sejumlah anak yatim piatu dan seluruh personel TNI-Polri.

“Sehingga diharapkan bisa mampu memberikan nilai keimanan kita bersama,” ungkapnya.

Dalam rangkaian acara ini, diketahui Kapolri memulai dengan kegiatan bagi-bagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan ini diselenggarakan bersama insan media dengan total takjil yang dibagikan sebanyak 1.000 box.

Jenderal Sigit pun membagikan ribuan takjil itu secara langsung di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, yang disambut antusias masyarakat. Turut mendampingi Kabaintelkam Polri Komjen. Pol. Syahardiantono, Kadivhumas Polri Irjen. Pol Sandi Nugroho, Karopenmas Divisihumas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Karomultimedia Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Gatot Repli Handoko.

Disampaikan Kapolri, kegiatan ini merupakan bentuk peduli Polri kepada masyarakat di tengah hangatnya suasana Ramadan. 

“Alhamdulillah, bersyukur bisa membagi takjil dengan teman-teman, khususnya untuk saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersamaan ini menjadi barokah buat semuanya,” ungkap Kapolri, Senin (17/3/25).

Salah satu pengemudi ojek daring yang menerima bingkisan pun mengucapkan rasa syukur atas pemberian tersebut. Di tengah rintik hujan, mereka diberikan bingkisan oleh Kapolri untuk berbuka puasa.

“Terima kasih pak, berkah, jazakumullah khairan katsiran,” ujar salah satu pengemudi ojek daring usai menerima bingkisan.(*)

Jakarta,Lintas Media News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau pemudik yang meninggalkan rumahnya dalam kondisi kosong melapor ke polisi. Tujuannya agar didata sebagai langkah antisipasi tindak kriminal.

"Tentunya kita sama-sama mengingatkan khususnya bagi yang akan meninggalkan rumah, jadi aman bisa menginformasikan ke kepolisian terdekat untuk sama-sama kita patroli, kita jaga," ujar Kapolri, Senin (17/3/2025).

Kapolri menegaskan komitmen Polri dan jajaran untuk menyediakan layanan yang membuat pemudik merasa aman, serta nyaman. Pemerintah, termasuk Polri, telah menyiapkan sejumlah langkah agar mudik Lebaran 2025 berjalan lancar.

"Kita mengharapkan mudik tahun ini bisa berjalan dengan aman, dengan nyaman. Pemerintah, seluruh stakeholders yang ada akan bersama-sama memberikan pelayanan terbaik untuk mudik 2025," tutur Kapolri.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengatakan pihaknya akan menerapkan contraflow dan one way saat arus mudik 2025. Rumus ini bakal diterapkan dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melintas.

Kakorlantas memprediksi puncak mudik mulai 28 Maret 2025. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas akan dilakukan bertahap dengan melihat jumlah kendaraan yang melintas di tol.

"Kalau H-3 tentunya bertahap, pertama nanti akan kami lakukan contraflow, di awal H-4 atau H-5. Sambil melihat traffic accounting atau jumlah kendaraan yang melintasi tol," ujar Kakorlantas.(*)

Jakarta,Lintas Media News
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar kegiatan bagi-bagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan ini diselenggarakan bersama insan media dengan total takjil yang dibagikan sebanyak 1.000 box.

Jenderal Sigit pun membagikan ribuan takjil itu secara langsung di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, yang disambut antusias masyarakat. Turut mendampingi, Kabaintelkam Polri Komjen. Pol. Syahardiantono, Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho, Karopenmas Divisihumas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Karomultimedia Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Gatot Repli Handoko.

Disampaikan Kapolri, kegiatan ini merupakan bentuk peduli Polri kepada masyarakat di tengah hangatnya suasana Ramadhan. 

“Alhamdulillah, bersyukur bisa membagi takjil dengan teman-teman, khususnya untuk saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersamaan ini menjadi barokah buat semuannya,” ungkap Kapolri, Senin (17/3/25).

Salah satu pengemudi ojek daring yang menerima bingkisan pun mengucapkan rasa syukur atas pemberian tersebut. Di tengah rintik hujan, mereka diberikan bingkisan oleh Kapolri untuk berbuka puasa.

“Terima kasih pak, berkah, jazakumullah khairan katsiran,” ujar salah satu pengemudi ojek daring usai menerima bingkisan.(*)

 

Lintasmedianews.com, Jakarta, 

Senin (17/03/2025) – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN di Jakarta untuk mengusulkan percepatan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Senin (17/03/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Annisa didampingi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa menyampaikan bahwa masih terdapat satu nagari di Dharmasraya yang belum tersentuh jaringan listrik, yaitu Nagari Panyubarangan, yang dihuni oleh sekitar 157 Kepala Keluarga (KK). 

“Kami berharap PLN dapat segera merealisasikan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan. Akses listrik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Annisa.

Kemudian atas fasilitasi Andre Rosiade, sekali lagi Annisa mengucapkat terima kasih atas perhatian perwakilan masyarakat Sumbar di Gedung rakyat itu. 

Dirinya berharap dengan fasilitasi yang diberikan Andre Rosiade, keinginan masyarakat Nagari Panyubarangan untuk memperoleh penerangan di malam hari dapat segera terealisasi.

“Setelah Jum’at lalu di PT. Telkomsel, hari ini Bang Andre sekali lagi menemani kami dalam rangka mengantarkan aspirasi masyarakat ke PLN Pusat,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumbar itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut. 

“Kami akan segera melakukan survei lokasi untuk menilai kebutuhan dan kelayakan infrastruktur kelistrikan di Nagari Panyubarangan. Setelah survei selesai, kami akan berupaya mempercepat pelaksanaan program Listrik Masuk Desa di wilayah tersebut,” kata Adi Priyanto.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Dharmasraya. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan adanya respons positif dari PLN, masyarakat Nagari Panyubarangan diharapkan segera mendapatkan akses listrik yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(elda)

Jakarta,Lintas Media News
 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program tersebut, Polri akan merekrut Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan keahlian di bidang gizi dan akuntansi.

Menurut Kapolri, keberadaan Bakomsus dengan keahlian di dua bidang tersebut akan membantu menyukseskan program MBG. Sebelumnya, Polri juga telah merekrut Bakomsus di bidang peternakan dan perikanan.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, Polri merekrut Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi serta akuntansi. Selain itu, kami juga telah merekrut Bakomsus di bidang peternakan dan perikanan. Harapannya, keahlian mereka dapat mendukung ekosistem program ini secara menyeluruh," ujar Kapolri di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, Polri juga membangun SPPG guna memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG. Sigit menegaskan bahwa fasilitas yang baru diresmikan di Pejaten telah memenuhi standar food security yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dari sisi standar pemenuhan makanan bergizi, SPPG telah melaporkan bahwa mereka menerapkan sistem keamanan pangan. Ini untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan," jelasnya.

Kapolri juga menekankan bahwa Polri akan terus meningkatkan kualitas layanan di SPPG agar makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar pemerintah.

"Kami akan terus melakukan perbaikan agar distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan program pemerintah," tambah Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri berharap keberadaan SPPG Polri di Pejaten dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satu upayanya adalah pengembangan kebun sayur hidroponik di area SPPG yang diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, kami berharap ekosistem ini juga dapat menghidupkan perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara lebih luas," pungkas Kapolri.(*)

Jakarta.Lintas Media News
 Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengapresiasi langkah Polri dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, fasilitas SPPG Polri, seperti yang telah dibangun di Pejaten, Jakarta Selatan, memiliki standar dan fasilitas yang sangat baik.

Dadan menyebut bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama yang ditetapkan oleh BGN, yaitu pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan pangan.

"Saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul memiliki standar tinggi dengan empat standar utama," ujar Kepala BGN di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, makanan dari SPPG Polri telah melewati proses pemeriksaan ketat oleh ahli gizi. Selain itu, peralatan distribusi yang dimiliki juga dinilai sangat baik.

"Sebelum makanan dikirim, semuanya dicek oleh para ahli. Dengan begitu, bahan baku dan hasil masaknya benar-benar memenuhi standar kesehatan," ujar Kepala BGN.

Ia juga menyatakan harapannya agar kerja sama antara Polri dan BGN dapat terus ditingkatkan. Ia bahkan berharap jumlah SPPG yang dibangun Polri bisa bertambah hingga 1.000 unit di seluruh Indonesia.

"Tadi kami mendengar bahwa Polri telah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya pun berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000," ujar Kepala BGN.

Menurut Kepala BGN, dukungan dari Polri akan mempercepat cakupan penerima manfaat MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

"Jumlah 1.000 itu baru sekitar 3 persen dari kebutuhan. Dengan langkah serius yang dilakukan oleh Polri, saya optimistis bahwa pada bulan September nanti, seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk percepatan program ini bisa tersedia. Sehingga, target Presiden agar 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani di akhir tahun semakin terlihat jelas," jelas Kepala BGN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, turut mengapresiasi peresmian SPPG Polri. Ia menyebut bahwa kementeriannya menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari program MBG.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah penerima manfaat terbesar dari program ini. Semoga program ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun generasi yang sehat dan kuat," ujar Menteri Mu'ti.

Ia juga berharap agar para siswa yang menerima manfaat dari MBG dapat lebih giat belajar dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kepada anak-anak di sekolah yang menerima Makan Bergizi Gratis, tetaplah semangat dan rajin belajar. Kalian adalah harapan Indonesia di masa depan," katanya.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meresmikan operasional SPPG Polri sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Acara ini digelar di SPPG Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan kehadiran Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri serta pejabat utama Mabes Polri.(*)

Jakarta.Lintas Media News
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo, meresmikan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jenderal Sigit menjelaskan, dari 20 SPPG yang diresmikan, empat berada di tingkat Mabes Polri dan 16 di polda prioritas. Peresmian SPPG ini merupakan realisasi atas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta cita dari Bapak Presiden. Makan Bergizi gratis. Dan Alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan,” ungkap Jenderal Sigit, Senin (17/3/25).

Menurut Jenderal Sigit, pembangunan SPPG akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Pembentukan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan Badan Gizi Nasional.

“Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Kapolri.

Dijelaskan Kapolri, ke depan juga akan ada Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program makan bergizi gratis. Seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.

Ditambahkan Kapolri, di SPPG Pejaten bahkan terdapat pengelolaan hidroponik untuk mendukung suplai kebutuhan baku makan bergizi gratis. Dengan demikian, tidak hanya pemenuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga menyentuh ekosistem perekonomian di daerah.

“Dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi,“ jelas Kapolri.

Kepala BGN pun mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolri  dan Ketua Dewan Pembina dalam hal ini Ny. Juliati Sigit Prabowo yang bergerak cepat mendukung program makan bergizi gratis. Diakuinya, Polri sangat luar biasa mengimplementasi instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Di mana tiga kunci sukses Makan Bergizi, yang pertama anggaran itu tidak perlu didiskusikan karena itu sudah disiapkan oleh Pak Presiden. 

“Tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000,” ungkap Kepala BGN.

Langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, ungkap Kepala BGN, menjadikan optimisme bahwa pada bulan September seluruh fasilitas dibutuhkan untuk melakukan percepatan MBG bisa diperoleh. Kemudian, 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun

“Jadi karena keterlibatan semua pihak, termasuk Polri yang sangat cepat, saya optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi. Dan saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar,” ujarnya.

Tidak hanya Kepala BGN, Menteri Mu’ti juga menyampaikan bahwa gerakan luar biasa Polri ini semakin mengoptimalkan pembangunan generasi sehat dan kuat lewat MBG. Tentunya, ia berharap para murid bisa semakin semangat mengemban pembelajaran di sekolah dan menjadi harapan bangsa.

“Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Mu’ti.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.