Padang Pariaman Lintasmedianews.com

Dalam suasana Ramadhan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman,berupaya memastikan takjil yang dijual kepada masyarakat aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, bersama tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi keamanan pangan di Pasar Sungai Geringging Selasa/11/3/2025

Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan pentingnya pengawasan ini demi kesehatan masyarakat, terutama di bulan Ramadan ketika konsumsi takjil meningkat signifikan.  

"Kita ingin memastikan takjil yang dijual di pasar ini aman dikonsumsi masyarakat. Pedagang harus menggunakan bahan-bahan yang sehat dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan pembeli. Jangan sampai ada penggunaan bahan berbahaya yang bisa merugikan konsumen," ujar Rahmat Hidayat saat berdialog dengan para pedagang. 

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan berbuka. Menurutnya, kesadaran konsumen dalam memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan juga sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan.  

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan makanan dan minuman yg beredar di pasar pabukoan dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat" sebut wabup. 

Dalam kunjungan tersebut, tim BPOM mengambil beberapa sampel makanan secara acak untuk diuji kandungannya. Pengujian dilakukan guna mendeteksi kemungkinan adanya zat berbahaya seperti boraks, formalin, rhodamin B, atau pemanis buatan yang melebihi ambang batas. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas makanan yang dijual memenuhi standar keamanan pangan, meskipun BPOM tetap mengingatkan pedagang agar selalu berhati-hati dalam penggunaan bahan tambahan pangan.  

Salah seorang pedagang, Ani (42), mengaku senang dengan adanya inspeksi ini. Ia mengatakan bahwa pengawasan dari pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual di pasar tradisional.  

"Kami para pedagang juga ingin memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dengan adanya pengecekan seperti ini, kami jadi lebih paham tentang bahan-bahan yang aman digunakan,"kata Ani.  

Sementara itu, Kepala BPOM yang turut hadir dalam inspeksi tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan selama Ramadan. Jika ditemukan pedagang yang masih menggunakan bahan berbahaya, maka akan diberikan teguran hingga sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Diketahui Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan pangan secara rutin, terutama selama Ramadan, guna memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pemantauan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, BPOM kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, laboratorium kesehatan daerah, Kadis Pertanian dan ketahanan pangan, dinas perdagangan serta Satpol PP Damkar Padang Pariaman, camat Sungai Geringging, musyawarah Pimpinan Kecamatan, Wali Nagari (kominfo/len)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya 

Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, melakukan peninjauan proses pembangunan jembatan darurat yang menghubungkan Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi. Jembatan ini dibangun untuk menggantikan jalan yang putus akibat kerusakan di Jalan Lintas Sumatera.

Pembangunan jembatan darurat ini dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi dengan menggunakan rangka baja bailey sepanjang 30 meter. Kapolres Dharmasraya menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Polres Muaro Bungo untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

Dengan selesainya pembangunan jembatan darurat ini, diharapkan arus lalu lintas di jalur Sumbar-Jambi dapat kembali normal, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu.(elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya 

Tim Satreskrim Polres Dharmasraya berhasil menangkap seorang pria berinisial HK (34), warga Nagari Suka Makmur, Kabupaten Bungo, yang diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar. Penangkapan dilakukan di Jalan Lintas Koto Ranah, Jorong Telaga Biru, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya, pada Kamis (7/3/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal pengangkutan BBM subsidi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim yang dipimpin Kanit Tipidter IPTU Rianra Yoseptian, S.H., segera melakukan penyelidikan di lokasi.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah mobil Mitsubishi Strada 4x4 dengan nomor polisi K-8446-GS yang telah dimodifikasi dengan dua tangki rakitan dari besi berisi bio solar. Selain kendaraan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa:

10 galon berisi sekitar 30 liter bio solar masing-masing

1 buah selang kecil sepanjang ¾ meter

1 unit ponsel OPPO A57 dengan foto barcode BBM

1 lembar STNK mobil Mitsubishi Strada 4x4

Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Evi Hendri Susanto, S.H., menyatakan bahwa pelaku diduga melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jika terbukti bersalah, HK terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas.(elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Pasca putusnya akses penghubung antara Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Pulau Punjung tiga hari lalu, Wali Nagari Tabek, Harmanto Dt Mangkuto, mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak melewati jalur Bukik Lantak. Imbauan ini disampaikan di Kantor Wali Nagari Tabek pada Selasa (11/03/25).

Dalam wawancaranya, Wali Nagari Harmanto mengungkapkan bahwa terdapat empat titik di Bukik Lantak yang berisiko mengalami longsor. Kondisi ini berpotensi menyebabkan akses transportasi kembali terputus akibat amblasnya jalan.

“Saya telah melaporkan kepada Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bahwa ada empat titik jalan yang mengalami keretakan. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu longsor dan membahayakan pengendara,” ujar Harmanto Dt Mangkuto.

Saat ini, masyarakat Kecamatan Timpeh yang hendak menuju Pulau Punjung harus melewati jalur alternatif melalui Kenagarian Pulai. Perubahan rute ini menambah jarak tempuh hingga 50 km dengan estimasi perjalanan sekitar 90 menit.

Wali Nagari Tabek menyoroti dampak dari rusaknya jalan Bukik Lantak terhadap perekonomian masyarakat Timpeh. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak.

“Saya mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif melalui Kenagarian Pulai demi keselamatan. Namun, kami juga berharap pemerintah daerah segera menangani perbaikan jalan ini, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian warga,” tutupnya.(elda)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. 

Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. 

Untuk Kota Lubuk Linggau ini sendiri yakni Pasangan H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau periode 2025-2030, yang telah sah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. 

H Rachmat Hidayat Wali Kota Lubuk Linggau bersama H Rustam Effendi dari sumber yang didapat oleh media ini pihaknya usai pelantikan tentu akan bergerak cepat melaksanakan janji-janjinya yang disampaikan selama Pilkada lalu. 

Berikut visi misi dan program yang dijanjikan oleh Wali Kota Lubuklinggau dan Wakil Walikota Lubuklinggau Bapak Yoppy Karim dan Rustam Effendi. 

Visi, Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera 

Misi : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Dalam misi pertama ini, pasangan Yoppy - Rustam menjanjikan bakal melakukan pemberian insentif bagi guru Non ASN Berprestasi dan Peningkatan TPP bagi ASN. Selain itu, pasangan ini juga bakal meningkatkan insentif RT, LPM, PKH, TKSK serta PSM dan bantuan program RT sebesar Rp. 20 juta per tahun. 

2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 

Dalam misi kedua ini, pasangan ini merencanakan akan melakukan pembangunan rumah susun layak huni bagi masyarakat, lalu pembangunan jalan, jembatan dan transportasi terintergrasi, serta pengembangan Bandara Silampari. Termasuk juga, pembangunan pusat bisnis PKL (Malioboronya Lubuk Linggau). 

3. Membangun Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 

Dalam misi ketiga ini, pasangan Yoppy Karim - Rustam Effendi bakal memfasilitasi akses perizinan dan bantuan modal bagi UMKM senilai Rp. 2 juta hingga Rp. 5 juta. Lalu, bakal merevitalisasi Pasar Inpres(Linggau Grosir Modern) dan Pembangunan Wisata Alam Terpadu (Linggau Ecopark), serta bakal melakukan pengembangan Terminal Agrobisnis di Terminal Watas. 

4. Mewujudkan SDM yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius 

Dalam misi keempat pasangan ini, Linggau Juara akan memberikan layanan Berobat Gratis untuk masyarakat miskin yang belum ditanggung BPJS dan Penyediaan Rumah Singgah di Palembang. Termasuk, biaya pendidikan dan seragam sekolah gratis, santunan amal kematian sebesar Rp. 2 juta, termasuk insentif bagi guru ngaji, pengurus masjid, pengurus jenazah dan penggali kubur. 

Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", kemudian berlanjut ke pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Adapun pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti. 

Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Ini merupakan kali pertama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilantik secara bersamaan oleh presiden sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan, karena para kepala daerah telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, kemudian turun ke rakyat, serta telah meminta kepercayaan rakyat, sehingga sudah berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. 

Maka atas nama negara dan bangsa Indonesia, dirinya meminta pengabdian penuh terhadap rakyat. 

"Karena kalian pelayan rakyat atau abdi rakyat, maka wajib membela kepentingan rakya serta harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka," tegas Prabowo. 

Acara pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden,  Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, serta menteri Kabinet Merah Putih.(Adv)

PALEMBANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Hj Risca Priba Ayu resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (TP PKK) Kota Lubuk Linggau periode 2025-2030 oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumsel,  Hj Febrita Lustia Herman Deru, di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Kamis (6/3/2025). 

Selain dilantik sebagai Ketua TP PKK, Hj Risca Priba Ayu  juga dilantik sebagai Ketua Tim  Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Lubuk Linggau periode 2025-2030. 

Dalam sambutannya,  Feby menyampaikan bahwa pelantikan Ketua TP PKK sebagai pendamping kepala daerah selayaknya dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan bupati dan wali kota, namun karena agenda kepala daerah yang telah diatur oleh pemerintah pusat, maka pelantikan dimaksud  baru bisa dilaksanakan pada hari ini. 

la juga memberikan apresiasi kepada bupati dan wali kota beserta wakil yang telah dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu. 

Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, istri Wakil Gubernur Lidyawati Cik Ujang, anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva, Forkopimda Sumsel, Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat bersama Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua DWP Kota Lubuk Linggau, Hj Henita Andriani beserta pengurus dan organisasi terkait lainnya.(hms/adv)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi topik hangat yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Isu ini mendapat perhatian luas, baik dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan di daerah.

Wakil Ketua DPRD Dharmasraya dari Fraksi Partai Golkar, Sujito, menegaskan pentingnya menjalankan rencana anggaran dengan optimal meskipun ada pengurangan pada kuantitas kegiatan. Hal ini disampaikannya dalam wawancara dengan awak media di ruang kerjanya pada Senin (10/3/24).

“Apa yang sudah direncanakan tetap harus dieksekusi dengan baik. Meskipun mungkin terjadi penurunan kuantitas kegiatan, namun kualitas kinerja dan hasil harus tetap dipertahankan,” ujar Sujito.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan ini harus tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sekali lagi, bukan berarti efisiensi anggaran menurunkan kinerja kita. Kinerja kita, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, harus tetap terjaga,” tambahnya.

Di sisi lain, Sujito turut mengapresiasi langkah Bupati Dharmasraya, Anisa Suci Rahmadhani, dalam menggalang dana dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana banjir. Menurutnya, keberhasilan Bupati Anisa dalam mendapatkan dana sebesar Rp 65 miliar menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menangani permasalahan daerah.

“Inilah kehebatan Bu Anisa. Beliau mampu menggaet dana dari pusat sebesar Rp 65 miliar untuk penanganan banjir,” ungkap Sujito.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, Sujito menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus tetap didukung demi keberlanjutan pembangunan di Dharmasraya.

“Apalagi yang perlu kita ragukan? Bu Bupati yang baru menjabat sudah bisa mendapatkan dana sebesar itu. Oleh karena itu, kita harus mendukung kebijakan efisiensi anggaran,” pungkasnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.(elda)