Lintasmedianews.com, Dharmasraya

akan segera berakhirnya masa jabatan yang kedua sebagai Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, berpamitan kepada seluruh jajaran Polres Dharmasraya dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang 2025, yang digelar di Mapolres setempat, Gunung Medan, Senin (10/02/2025)

Dalam kesempatan tersebut, Sutan Riska mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sinergitas yang terjalin selama sembilan tahun masa kepemimpinannya selaku kepala pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya. 

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Dharmasraya atas kekompakan dan dukungan selama ini. Saya mengenang saat kita bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19, di mana kerja sama yang solid telah membantu masyarakat melewati masa sulit tersebut," ujar Sutan Riska.

Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Dharmasraya dan seluruh jajaran kepolisian atas kontribusi mereka dalam menyukseskan berbagai agenda daerah maupun nasional. 

Beberapa di antaranya adalah 2 kali kunjungan Presiden ke Dharmasraya, Festival Pamalayu, Hari Lanjut Usia Nasional (Halun) 2023, serta turnamen Sutan Riska Cup, dan sejumlah momen HUT Kabupaten Dharmasraya yang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Polres Dharmasraya.

Dalam momen perpisahan ini, Sutan Riska juga menyampaikan permohonan maaf jika selama menjabat terdapat kekurangan dalam hubungan kerja antara pemerintah daerah dan kepolisian.

"Saya juga ingin meminta maaf jika selama kepemimpinan saya ada hal yang kurang berkenan atau belum maksimal. Namun, saya yakin kebersamaan kita selama ini telah memberikan dampak positif bagi Dharmasraya," tambahnya.

Apel Gelar Pasukan pagi ini menjadi momen haru sekaligus penuh penghormatan bagi Bupati Sutan Riska, yang akan segera menyelesaikan masa jabatannya di periode kedua. 

Ke depan, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Polres Dharmasraya tetap terjaga demi kemajuan dan keamanan masyarakat.

Sebagai tanda persahabatan dengan Kapolres Dharmasraya, Sutan Riska menyerahkan karikatur yang bergambar dirinya bersama AKBP Bagus Ikhwan. 

Karikatur berlatar kantor bupati tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat kenangan Pemkab Dharmasraya di bawah Sutan Riska, pernah berkolaborasi dalam membangun masyarakat.(elda)

PASAMAN BARAT, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan komisi, dalam rangka pembahasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasaman Barat di ruang rapat Bamus DPRD setempat, Senin (10/2)

Rapat itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Sekda Pasaman Barat Hendra Putra dan anggota TAPD lainnya, serta para anggota Komisi-komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam rapat itu, semua realisai APBD tahun anggaran 2024 dibahas secara seksama oleh TAPD berma anggota Komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah May Boni, mewakili TAPD Pasaman Barat memaparkan bahwa, dari total Pendapatan Daerah Kaupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebanyak Rp 1.365.705.191.509,27, sudah direalisasikan sebanyak Rp 1.088.093.212 313,43.

Sementara belanja daerah dianggarkan sebanyak Rp 1.458.556.691.838,53 direalisasikan sebanyak Rp 1.166.530.471.983,49.

Sementara SPM yang tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di 21 OPD se Pasaman Barat terdapat 1.391 kegiatan dengan total anggaran tunda bayar di tahun 2024 sebanyak Rp 43,389,912,369.

Disampaikan tidak terbitnya SP2D ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akibat adanya defisit anggaran di tahun 2024.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengatakan, semua persoalan terkait realisasi APBD sudah dilakukan pembahasan bersama dalam rapat tersebut.

Selain realisasi APBD, dalam rapat itu juga dibahas aspirasi pegawai non ASN yang akan disampaikan ke pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat. Baik aspirasi Non ASN yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus namun sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, dan Non ASN yang  menginginkan menjadi P3K ataupun paruh waktu. Serta aspirasi bidan jorong, dan guru.

Lintasmedianews.com-Dharmasraya 

DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jemi Hendra, ST, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Dalam momen penting ini, ia menegaskan peran strategis insan pers sebagai mitra dalam membangun Dharmasraya yang lebih maju dan transparan.

“Selamat Hari Pers Nasional 2025! Pers adalah pilar demokrasi dan jembatan informasi bagi masyarakat. Di Dharmasraya, peran media sangat vital dalam mengawal kebijakan, menyampaikan aspirasi rakyat, serta mendukung pembangunan daerah,” ujar Jemi Hendra, Sabtu (9/2).

Sebagai Ketua DPRD, Jemi Hendra menilai pers bukan sekadar penyampai berita, tetapi juga mitra dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya pers yang profesional dan independen, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.

“Pers yang kuat akan melahirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami di DPRD Dharmasraya sangat menghargai kerja keras insan pers dalam menyajikan informasi yang mencerahkan, terutama dalam mengawal kebijakan publik,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen pers untuk terus bersinergi dalam membangun Dharmasraya. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dalam era digital yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi.

“DPRD Dharmasraya siap bekerja sama dengan media untuk menghadirkan informasi yang edukatif dan membangun. Mari bersama-sama kita wujudkan Dharmasraya yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari sebagai bentuk penghormatan kepada insan pers yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Tahun ini, peringatan HPN menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Dharmasraya, untuk semakin memperkuat kolaborasi dengan media dalam mendorong pembangunan daerah.(elda)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang Tahun 2025 yang berlangsung di Mapolres Dharmasraya, Gunung Medan, Senin (10/02/2025)

Operasi Keselamatan Singgalang Tahun 2025,  mengusung tema "Tertib Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Asta Cita Dalam Rangka Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Menjelang Idul Fitri 1446 H."

Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, bertindak sebagai pemimpin apel dan membacakan amanat Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), terutama menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H.

Operasi Keselamatan Singgalang 2025 akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 dengan beberapa target utama, di antaranya :

Deteksi dini dan penyelidikan untuk pemetaan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Kamseltibcarlantas guna meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.

Adapun penegakan hukum akan dilaksanakan terhadap kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum atau travel ilegal.

Namun demikian Kapolri menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif dan edukatif agar masyarakat lebih patuh dalam berlalu lintas.

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan pasca apel menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada Polri atas komitmennya dalam menjaga keselamatan berlalu lintas, khususnya di Dharmasraya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung operasi ini demi keselamatan bersama, terutama dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran.

Apel Gelar Pasukan ini diikuti oleh personel kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta berbagai elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lalu lintas di wilayah Dharmasraya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Forkopimda, diantaranya Ketua DRPD Dharmasraya, Jemi Hendra dan Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Pulau Punjung, Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto dan Ketua PA Dharmasraya, Iqbal Kadafi.(elda)

PEKANBARU, LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, diwakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Febriady SSi Apt, menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025, yang dihelat di Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Kota Pekanbaru, Minggu (9/2/2025).

Febriady menyebut kehadiran ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan insan pers. Baik sebagai mitra pemerintah sekaligus bagian dari masyarakat luas.

"Kami menyampaikan salam dari Pak Bupati Asmar, mewakili unsur pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan dukungan penuh atas kegiatan ini," tutur Febriady.

Ke depan, Febriady berharap melalui momentum HPN ini dengan peran yang semakin strategis, pers semakin produktif dan berintegritas dalam menghadapi tantangan zaman dan terus berkontribusi dalam membangun bangsa. Hal ini sesuai dengan tema HPN 2025 yaitu Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam acara itu menyerukan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme wartawan di Indonesia, terutama dalam menghadapi oknum-oknum yang merusak citra pers.

Seruan ini ia sampaikan di sela-sela Sarasehan Nasional Media Massa yang dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk tamu undangan HPN 2025, pengurus PWI daerah, dan forum Pemred SMSI di Pekanbaru.

“Kami sangat menyadari bahwa saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait integritas wartawan. Banyak pihak sekolah misalnya menjadi sasaran pemerasan oleh oknum wartawan yang tidak berintegritas. Ini merusak citra pers dan kepercayaan publik,” jelas Zulmansyah.

Ia berharap HPN di Pekanbaru dapat menjadi titik balik bagi dunia pers untuk kembali mematuhi kode etik jurnalistik dan perilaku profesional.

HPN 2025 di Pekanbaru diharapkan tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai momentum penting dalam memperkokoh integritas dunia pers, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan sosial di Indonesia. (Nina/rls).

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pada Jumat (7/2) meminta Gusmen, sapaan akrabnya Menteri sosial Syaifullah Yusuf, untuk menjadi narasumber peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari mendatang.  

Firdaus mengungkapkan bahwa peringatan HPN SMSI akan dipusatkan di Jurnalistik Boarding School, Kota Cilegon. Sementara itu, seluruh anggota SMSI di provinsi, kota, dan kabupaten akan mengikuti peringatan secara daring, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng secara serentak di masing-masing daerah.  

"SMSI akan menperingati HPN tahun ini secara sederhana dan  akan berlangsung secara nasional dengan simbolisasi pemotongan tumpeng, yang akan diikuti oleh provinsi, kota, dan kabupaten yang menjadi bagian dari SMSI," ujar Firdaus.   

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas undangan SMSI untuk hadir dalam peringatan HPN. Namun, karena agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, ia mendelegasikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk hadir mewakili Kemensos dalam acara tersebut.  

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.  

"Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.  

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos), Mira Riyati Kurniasih, turut menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif SMSI.  

"SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan upaya ini akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjuangan bersama," ujar Agus Jabo Priyono. ***

Lintasmedianews.com, Dharmasraya 

8 Januari 2025 – Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pengurus Kabupaten Dharmasraya sukses menggelar Lomba Paskibraka tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Dharmasraya pada Sabtu (8/1). Kegiatan ini diikuti oleh 8 SMA dan 14 SMP dari berbagai daerah di Dharmasraya, menampilkan ketangkasan dan kekompakan pasukan pengibar bendera terbaik di wilayah tersebut.

Dalam kategori SMP, SMP Negeri Unggul Dharmasraya berhasil meraih juara pertama, diikuti oleh SMP Negeri 1 Pulau Punjung di posisi kedua, dan SMP Negeri 2 Pulau Punjung di posisi ketiga. Sementara itu, di kategori SMA, SMA Negeri 1 Pulau Punjung keluar sebagai juara pertama, disusul oleh SMA Negeri 1 Sitiung di posisi kedua, dan SMA Negeri 1 Koto Baru sebagai juara ketiga.

Selain pemenang utama, beberapa kategori penghargaan khusus juga diberikan kepada peserta terbaik dalam formasi, komandan pasukan (Danpok), serta petugas pengibaran bendera. Berikut daftar lengkap pemenang kategori khusus:

Kategori SLTP : Formasi Terbaik: MTsN Dharmasraya, Danpok Terbaik: MTsN Dharmasraya, Penggerek Terbaik, M. Rafif Hidayatullah (SMPNUnggul Dharmasraya)

Pengibar Terbaik, Moh. Avtha El Fathy (SMPN Unggul Dharmasraya), 

Pembawa Baki Terbaik, Janeeta Maitsa (SMP Negeri Unggul Dharmasraya).

Kategori SLTA : formasi terbaik, SMA Negeri 1 Pulau Punjung, Danpok terbaik, SMA Negeri 1 Sitiung, Penggerek Terbaik, SMA Negeri 1 Pulau Punjung, pengibar perbaik: SMA Negeri 1 Pulau Punjung, pembawa baki terbaik

Ketua PPI Pengurus Kabupaten Dharmasraya, Amar Salahudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyemai bibit calon Paskibraka Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 serta mengevaluasi pelaksanaan Tata Upacara Militer (TUM) di masing-masing sekolah.

Amar, yang saat itu menjadi juri bersama pengurus PPI lainnya, diantaranya Ipda Ronal Ratmin, menjelaskan adanya perbedaan antara TUM dan lomba Peraturan Baris-Berbaris (PBB), dimana TUM lebih menekankan kekhidmatan, tidak diperkenankan menggunakan gerakan-gerakan improvisasi. Sedangkan pada PBB lebih menekankan kreasi gerakan. 

"Lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi adik-adik semua untuk lebih memahami dan menerapkan disiplin. Ada perbedaan mendasar antara Tata Upacara Militer dan PBB, sehingga pemahaman ini penting agar setiap peserta dapat meningkatkan kualitas upacara di sekolahnya," ujar Amar Salahudin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Bobby P Riza, menyampaikan apresiasi Pemkab kepada PPI Kabupaten Dharmasraya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dan memberikan semangat kepada peserta yang belum berhasil meraih juara.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif PPI Kabupaten Dharmasraya dalam menyelenggarakan lomba ini. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan siswa. Bagi yang telah meraih juara, selamat! Dan bagi yang belum, jangan berkecil hati. Jadikan ini sebagai pengalaman dan motivasi untuk terus berkembang," kata Bobby P Riza.

Dirinya juga mengatakan komitmen dukungan kepada PPI, untuk mempersiapkan siswa-siswi Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi anggota Paskibraka baik untuk tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Terutama untuk tingkat nasional Kabupaten Dharmasraya sudah absen mengirim utusan, di mana terakhir kalinya pada tahun 2009.

"Saya kira potensi anak-anak Dharmasraya tidak kalah dengan daerah lain. Kalau pak Bupati Sutan Riska saja bisa jadi Ketum Apkasi, ketua kelasnya para bupati, Paskibraka Dharmasraya juga pasti bisa mengirim utusan untuk menjadi Paskibraka tingkat nasional lagi," terusnya. 

Lomba Paskibraka ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat serta para peserta yang telah berlatih keras demi menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat kepaskibrakaan di Kabupaten Dharmasraya terus berkembang dan mencetak generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan serta kedisiplinan tinggi.(elda)

 Kita amat menyayangkan ada peluang kesempatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kemajuan ekonomi nagari-nagari di Sumbar. Ada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa, ada namanya Bantuan Keuangan Khusus dalam memajukan nagari-nagari terutama dalam mengerakan ekonomi nagari Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNag) 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Syawal disela-sela seusai kunjungan study banding Komisi I DPRD Sumbar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dab Kependudukan Catatan Sipil ( PMDUKCAPIL), Kamis (6 Februari 2025). 

Lebih lanjut Ketua Komisi I DPRD Sumbar katakan dengan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, perkembangan pembangunan di Desa-Desa di Provinsi Riau tumbuh pesat terutama pertumbuhan Desa Mandiri.

"Berdasarkan pemaparan Dinas PMDUKCAPIL BKK Desa dari Pemerintah Riau tahun ke 6 telah mencapai prestasi yang cukup bagus, status Desa Sangat Tertinggal terentaskan, Desa Tertinggal

telah terentaskan. Status Desa Berkembang 214 Desa, Desa Maju 524 Desa, dan Desa Mandiri 653 Desa tumbuh amat tinggi. Skor Indek Desa Membangun (IDM) 0.8103, Status IDM Maju dan peringkat 3 secara nasional," Ujar Syawal.

Syawal juga sampaikan, sebaliknya nukan itu saja yang kita lihat di Desa Bumdes mereka juga tumbuh pesat sementara BumNag kita di Sumbar masih tidak berkembang secara merata dan sebenarnya potensi BumNag Sumbar malah jauh lebih baik.

"Kita meminta dan mengingatkan pemerintah daerah Sumbar, seyogyanya pergub BKK Sumbar dapat segera dibentuk dalam memajukan pembangunan nagari terutama menunjang kemajuan ekonomi nagari lewat BumNag. Jika berlama-lama tentu kemajuan nagari sebagai pemerintahan terendah yang dekat dengan pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar tentu tidak dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan", himbaunya. 

Syawal juga ungkapkan pandangan sesuai dengan pada pasal 98 PP 43 tahun 2014 menyatakan bahwa ayat (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Pada ayat (2)  Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

"Ayat (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa/ Nagari dan pemberdayaan masyarakat," ujar Syawal. 

Syawal juga sampaikan, untuk mengatur bantuan keuangan ini, Pemerinah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai payung Hukum  dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

"Tinggal pengaplikasian bantuan keuangan secara Teknis kepada nagari dalam bentuk Peraturan Gubernur (pergub) yang belum terwujud hingga sekarang. Pada hal daerah lain sudah menggeliat lebih maju sejak UU No 6 tahun 2014 ditetapkan," keluhnya. 

Ikut hadir dalam kegiatan study Banding tersebut utusan Dinas PMD Sumbar, Plt Biro Pemerintahan dan Kesra, kabag persidangan setwan DPRD Sumbar dan Anggota Komisi I, Wakil Ketua Komisi I Abdul Rahman, Sekretaris Komisi I Bagas Nasution, Masrial,  Hj. Aida, Indra Catri, Zuldafri Darma.