Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Pekanbaru, Lintasmedianews.com

 Kita amat menyayangkan ada peluang kesempatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kemajuan ekonomi nagari-nagari di Sumbar. Ada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa, ada namanya Bantuan Keuangan Khusus dalam memajukan nagari-nagari terutama dalam mengerakan ekonomi nagari Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNag) 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Syawal disela-sela seusai kunjungan study banding Komisi I DPRD Sumbar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dab Kependudukan Catatan Sipil ( PMDUKCAPIL), Kamis (6 Februari 2025). 

Lebih lanjut Ketua Komisi I DPRD Sumbar katakan dengan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, perkembangan pembangunan di Desa-Desa di Provinsi Riau tumbuh pesat terutama pertumbuhan Desa Mandiri.

"Berdasarkan pemaparan Dinas PMDUKCAPIL BKK Desa dari Pemerintah Riau tahun ke 6 telah mencapai prestasi yang cukup bagus, status Desa Sangat Tertinggal terentaskan, Desa Tertinggal

telah terentaskan. Status Desa Berkembang 214 Desa, Desa Maju 524 Desa, dan Desa Mandiri 653 Desa tumbuh amat tinggi. Skor Indek Desa Membangun (IDM) 0.8103, Status IDM Maju dan peringkat 3 secara nasional," Ujar Syawal.

Syawal juga sampaikan, sebaliknya nukan itu saja yang kita lihat di Desa Bumdes mereka juga tumbuh pesat sementara BumNag kita di Sumbar masih tidak berkembang secara merata dan sebenarnya potensi BumNag Sumbar malah jauh lebih baik.

"Kita meminta dan mengingatkan pemerintah daerah Sumbar, seyogyanya pergub BKK Sumbar dapat segera dibentuk dalam memajukan pembangunan nagari terutama menunjang kemajuan ekonomi nagari lewat BumNag. Jika berlama-lama tentu kemajuan nagari sebagai pemerintahan terendah yang dekat dengan pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar tentu tidak dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan", himbaunya. 


Syawal juga ungkapkan pandangan sesuai dengan pada pasal 98 PP 43 tahun 2014 menyatakan bahwa ayat (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Pada ayat (2)  Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

"Ayat (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa/ Nagari dan pemberdayaan masyarakat," ujar Syawal. 

Syawal juga sampaikan, untuk mengatur bantuan keuangan ini, Pemerinah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai payung Hukum  dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

"Tinggal pengaplikasian bantuan keuangan secara Teknis kepada nagari dalam bentuk Peraturan Gubernur (pergub) yang belum terwujud hingga sekarang. Pada hal daerah lain sudah menggeliat lebih maju sejak UU No 6 tahun 2014 ditetapkan," keluhnya. 

Ikut hadir dalam kegiatan study Banding tersebut utusan Dinas PMD Sumbar, Plt Biro Pemerintahan dan Kesra, kabag persidangan setwan DPRD Sumbar dan Anggota Komisi I, Wakil Ketua Komisi I Abdul Rahman, Sekretaris Komisi I Bagas Nasution, Masrial,  Hj. Aida, Indra Catri, Zuldafri Darma.

PADANG,Lintas Media News
Dirreskrimsus Polda Sumbar diwakili Kasubdit IV AKBP Wilian Harbensyah bersama Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama, serta ketua Hiswana Migas, melakukan sidak keberbagai pangkalan, untuk memastikan kondisi Stock dan distribusi LPG di wilayah Sumatera Barat aman dan kondusif, Selasa (4/2/2025) 

Pangkalan LPG yang dikunjungi antara lain, Puskopad di GOR H. Agus Salim dan PT. Shinta Pratama Mandiri di depan RS. Yos Sudarso kota Padang. 

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan mengunjungi pangkalan, tidak ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, bahkan dipastikan stok LPG 3 KG tidak ada kendala, khususnya dalam menghadapi Ramadhan serta Idul Fitri mendatang. 

Ketika ditanyakan maksud dan tujuan melakukan sidak, SAM Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, mengatakan, agar lebih memastikan ketersediaan serta pendistribusian tepat LPG 3 KG, untuk kepentingan masyarakat, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. 

“Kami masih melakukan sidak dan mengunjungi agen serta pangkalan, guna memastikan ketersediaan serta penyaluran tepat sasaran, sehingga instruksi Presiden dapat dilaksanakan dengan baik, untuk kepentingan masyarakat, nantinya arahan dari regulasi lainnya disampaikan segera kepada masyarakat melalui media agar tersosialisasikan dengan baik,” ujar Narotama, Sabtu (8/2/2025) 

Ditambahkan Narotama, di Sumbar, kondisi pasokan cukup terjaga. Saat ini stock sekitar 1500 MT, dan tiap 2 kali seminggu akan datang kapal yang akan menjaga level stock LPG di wilayah Sumatera Barat.

Dari sisi distribusi sumbar terdapat 5.364 pangkalan dengan kuota distribusi antara 560 hingga 2.800 tabung per bulan, tergantung pada kebutuhan LPG di setiap wilayah.

"Dengan stok yang cukup, saya menghimbau masyarakat untuk tidak panik membeli LPG 3 KG, dengan membeli dalam jumlah berlebihan, terutama menjelang bulan Ramadan, sehingga dapat merugikan masyarakat lainnya," Tambah Naro. 

Pernyataan SAM Pertamina juga didukung ketua Hiswana Migas, dimana mereka sudah diberikan berbagai masukan, sehingga bisa menjalankan sesuai aturan berlaku. 

"Kita dampingi dalam sidak, agar melihat langsung apakah ada anggota yang melanggar, dan melihat langsung ketersediaan LPG sehingga tidak membuat panik masayarakat," tutur Ridwan Honsen

Hal senada juga disampaikan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Wilian, dimana mereka mendampingi Pertamina Patra Niaga Sumbar berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi LPG tiga kilogram agar masyarakat tidak kekurangan pasokan.

“Kita mengimbau masyarakat pengguna LPG 3 KG untuk rumah tangga maupun usaha mikro tidak panik, Alhamdulillah setelah kita melakukan sidak dan peninjauan ke lapangan, melihat stok Sumbar aman tersedia,” terang Wilian.

Ditegaskannya, jika ada yang bermain dalam urusan gas 3KG,maka sesuai aturan jajaran Polda akan siap melakukan proses, sehingga masyarakat menjadi nyaman. 

'Kita akan lakukan teus pemantauan terhadap penjualan LPG 3KG ini, agar jangan ada lagi penyimpangan,dan dapat menyebabkan kelangkaan yang menyusahkan masyarakat,"pungkas Wilian.(***)



Padang,Lintas Media News
Kepala Sub-bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Yasmin, S.E., menerima kunjungan kerja  Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara, Jumat (07/2/2025) di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu, Yasmin menyampaikan, bahwa perencanaan jadwal kegiatan dewan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas kerja legislatif.

Yasmin juga menekankan, pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak agar tugas dan fungsi kedewanan dapat berjalan optimal.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan rekan-rekan dari DPRD Batu Bara sebagai ajang berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antarlembaga legislatif. Dengan penyusunan jadwal yang terstruktur, pelaksanaan tugas kedewanan dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Yasmin.
Sementara, Ketua Banmus DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan.Kedatangan DPRD Kabupaten Batu Bara ke DPRD Sumbar ini bertujuan untuk membahas penyusunan jadwal kegiatan dewan serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

"Kami apresiasi atas penerimaan yang baik serta berbagai masukan yang diberikan dalam pertemuan ini",katanya.

Mereka berharap hasil diskusi ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja legislatif di daerah mereka.

“Semoga pertemuan ini dapat menambah ilmu dan wawasan kami untuk diterapkan di Kabupaten Batu Bara,” harapnya.(*)

 

Pasbar,Lintas Media News Com.

Tiga anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Daerah Pemilihan III masing-masingnya Drs.Marwasi B,MM (Partai Gerindra),Sulaiman,S.Sos(Partai PKS),Netrawati,M.Si (Partai PKB ) hadiri acara Musrenbang Tingkat Kecamatan Gunung Tuleh ,Kamis tgl 6/2.2025.

Kegiatan ini didasari Surat Sekda Pasbar Nomor: 000.7.1.4/029 dan Bappelitbangda/PPEP/I/2025 .dengan memakan waktu setengah hari penuh  yang di dampingi Halomuan S.Sos Camat ,Aiptu Joni Indra Kapolsek ,selain itu,dihadiri Forkopimca, Sahdan Sekcam ,para Kasi, Pj.Walinagari,Ketua Bamus,Ketua Tim PKK ,LSM, Tokoh masyarakat ,PKH serta Hamdi Kadis Tarkim bersama perwakilan OPD lainnya.

Marwasi mewakili dari anggota Dewan menuturkan tentang kehadiran mereka diacara kegiatan yang penting tersebut,karena Musrenbang dapat memberikan Manfaat bagi masyarakat khususnya Gunung Tuleh,punya keinginan bersama untuk datang ,apalagi ini Amanah Undang-undang ,sumber usulan nya tentu berawal dari bawah,sampai akhirnya dibahas di tingkat Kabupaten nanti terangnya.begitu juga tujuan dari kegiatan ini ,agar dapat berkualitas dari perencanaan yang sudah ada dari berbagai sumber ,guna dirumuskan bersama,baik itu berupa Infrastruktur atau pun bidang Sosial Ekonomi Kemasyarakatan dan Budaya.

Halomuan Camat Gunung Tuleh saat dikonfirmasi sekaitan dengan berakhirnya Musrenbang mengatakan ucapan terima kasih kepada semua pihak mulai dari tingkat ke Jorongan,Nagari yang telah membahas secara bersama-sama dengan 35 usulan untuk kembali dibahas melalui kelompok dengan hasil perumusan yang akhirnya disepakati menjadi 20 skala perioritas untuk dibawa ,diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten , berharap kepada anggota Dewan dan OPD terkait dapat mendampingi ,sehingga dapat sukses lancar pungkas mantan Kabid DPMN ini (parsela)


Kab.Solok,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),  Evi Yandri Rajo Budiman melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Sumbar, Senin (3/2/2025) di Kabupaten Solok.

 Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Terutama untuk  menjemput langsung aspirasi guru dan siswa. Saat kunjungan tersebut, Evi Yandri menerima aspirasi terkait kebutuhan asrama. 

Kepala SMAN 2 Sumbar, Ratna Yulia mengatakan, di boarding school itu ada 416 siswa, yakni masing-masing empat rombongan belajar untuk kelas 10 dan 11. Sementara kelas 12 ada 5 rombongan belajar. 

"Namun, kuota asrama hanya tersedia untuk 125 siswa, sehingga siswa yang lain terpaksa melanjutkan ke sekolah reguler," ujarnya. 

Ia mengatakan, jumlah kelas tidak sebanding dengan jumlah kapasitas asrama. Saat ini bahkan terdapat tiga kelas kosong. Pihak sekolah ingin meningkatkan jumlah siswa sesuai ketersediaan kelas namun terhambat masalah kapasitas asrama. 

Selain itu, lanjut Ratna, akan ada perbedaan metode dan efektifitas belajar. Ia menilai jika siswa tinggal di asrama maka akan lebih memudahkan guru dalam upaya meningkatkan prestasi siswa.

Terkait kapasitas asrama ini,  Kepala Asrama SMAN 2 Sumbar, Geri Ramadhan mengungkapkan daya tampung asrama saat ini sudah maksimal. Idealnya, satu kamar diisi tiga siswa, namun untuk mengatasi kendala, saat ini diisi  empat siswa.

Ratna Yulia menjelaskan lebih lanjut, minat siswa untuk bersekolah di SMAN 2 ini cukup tinggi. Tahun lalu ada 498 pelamar, namun hanya 125 yang diterima. 

Ia mengatakan lahan sekolah itu luasnya 11 hektare dan masih sangat memungkinkan jika ditambah bangunan asrama baru. 

"Jika melihat tingginya minat siswa yang mendaftar tiap tahunnya, SMAN 2 Sumbar berpotensi besar untuk menjadi boarding school terbesar yang setara dengan kampus Universitas Andalas," katanya. 

Untuk penambahan fasilitas asrama, Ratna mengatakan pihak sekolah telah mengajukannya ke salah satu anggota DPRD Sumbar pada akhir Tahun 2024 lalu. 

"Kami berharap ada kesempatan untuk memperluas fungsi asrama kami, mengingat tingginya minat siswa untuk bergabung," ujarnya.

Setelah mendengar aspirasi tersebut, Evi Yandri menyampaikan, pentingnya sekolah untuk menyiapkan proposal dan dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan dana ke pemerintahan provinsi. 

"Kami akan kawal pengajuan ini, dan jika diajukan ke dinas terkait, insya Allah akan disetujui," ungkapnya. 

Evi juga menambahkan, pendidikan adalah investasi masa depan oleh karena itu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar di SMAN 2 Sumbar itu. 

Ia mengatakan, di dalam rapat Banggar DPRD nantinya ia juga  akan mendiskusikan berbagai prioritas pembangunan. DPRD akan berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana. 

"Hal ini sudah menjadi  salah satu fokus utama DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat," katanya lagi. 

Ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat membuka jalan untuk perbaikan sarana dan prasarana di SMAN 2 Sumbar demi kenyamanan dan prestasi siswa yang lebih baik di masa depan. (*/st)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Setelah penetapan Pasangan Fadly Amran dan Maigus Nasir sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2025-2030 oleh KPU Kota Padang, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, menyampaikan sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi dalam upaya membangun Kota Padang dalam lima tahun ke depan.

Muharlion menyoroti beberapa masalah utama yang membutuhkan perhatian serius, seperti persoalan banjir yang hingga kini belum tuntas. 

Selain itu, masalah pendidikan, khususnya terkait dengan kebijakan zonasi, menjadi tantangan yang tak kalah penting. 

Meskipun ada perubahan terkait domisili, persoalan zonasi diperkirakan akan tetap menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang baru.

"Masih banyak persoalan yang perlu segera dituntaskan, terutama dalam hal pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, serta transportasi yang sering kali mengalami kendala," ujar Muharlion. 

Menurutnya, persoalan transportasi yang seringkali mogok adalah salah satu isu yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota.

Muharlion juga menekankan bahwa salah satu pekerjaan rumah pertama yang harus dihadapi oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPJMD). 

Sesuai dengan peraturan yang ada, LPJMD harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

"Tentu setelah LPJMD selesai, langkah berikutnya adalah melakukan perubahan APBD, apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengurangi alokasi dana sebesar Rp51 triliun untuk seluruh daerah," tambah Muharlion. 

Ia mengingatkan bahwa efisiensi tersebut harus segera direspons agar tidak terjadi masalah dalam pembayaran anggaran di tahun 2026.

Selain itu, Muharlion menyebutkan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPBD) 2026 sudah mulai dimulai. 

Oleh karena itu, RPJMD harus segera diselesaikan sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih, agar dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Padang.

“Setelah itu, kami harap bisa bersinergi dengan DPRD untuk segera menyelesaikan APBD perubahan dan menyusul APBD 2026. Musrenbang tingkat kecamatan dan kota yang sempat tertunda juga akan dilaksanakan setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih,” tutup Muharlion.

Dengan semangat kolaboratif dan sinergisitas, Muharlion berharap Kota Padang dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan terus berkembang menjadi kota yang lebih baik di masa mendatang.

(Hanny)

 

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Solok Dr.  H. Ramadhani Kirana Putra selalu kompak hadiri safari subuh bersama kepala OPD, bertempat di Masjid Nurul Hidayah Banda Panduang, Tanah Garam Solok, Jum'at (07/02/25)

Wako dan Wawako Solok dua pemimpin yang patut dicontoh oleh generasi penerus, dipenghujung jabatan beliau berdua yang hanya menghitung hari saja masih tetap harmonis dan kompak selalu untuk melaksanakan kegiatan safari subuh tiap bulan minggu pertama.

Wako H. Zul Elfian Umar mengatakan kegiatan Safari Subuh ini adalah program Pemerintah Kota Solok yang dilaksanakan minggu pertama tiap bulan, sebelumnya sempat terhenti karena covid. kita harus selalu ramaikan masjid karena manfaatnya sangatlah banyak dan Allah akan turunkan berkah kepada Kota kita kalaulah masjid-masjid kita selalu ramai sekaligus penduduknya beriman dan bertaqwa, kita juga harus tanamkan ke anak-anak kita sejak dini.

Wako juga meminta kepada orangtua agar anak-anak magrib sudah dirumah tidak ada lagi yang berada diluar rumah, kita akan semarakan lagi magrib mengaji dan isi dengan nilai-nilai keagamaan sampai isya, kita tidak ingin mendengar Kota Solok ada anak-anak tawuran, narkoba, judi dan lain sebagainya, peran kita sebagai orangtua lah yang sangat penting karena anak lebih banyak waktunya bersama kita, anak-anak sekarang didikan tidak sama dengan anak jaman dulu, sekarang sedikit kena marah yang ada main lapor jadi kita sebagai orangtua yang harus tegas lagi dalam mendidik anak kita. "sebut Wako

"Alhamdulillah pada hari rabu kemarin (05/02) telah ditetapkan oleh KPU Dr. H. Ramadhani Kirana Putra dan H. Suryadi Nurdal sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai pengganti saya, InsyaAllah beliau adalah sosok pemimpin yang juga dekat dengan masjid, memilih seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang hatinya dekat dengan masjid maka akan banyak keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita semua.

Wako juga mengajak mari kita dukung bersama program-program Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk Kota Solok kedepannya, beliau juga berpesan untuk selalu melanjutkan kegiatan keagamaan di Kota Solok ini.

Sebelumnya Wawako juga mengatakan terimakasih kepada penggurus masjid yang telah mau menerima kami untuk acara safari subuh bersama kepala OPD, mari kita refleksikan masa kepemimpinan saya dengan bapak Zul Elfian Umar, kita telah membangun RSUD Serambi Madinah, Lapangan GOR Marah Adin, Batang Lembang dan banyak lainnya. InsyaAllah secepatnya kita akan meresmikan RSUD mudahan-mudahan kalau tidak ada kendala InsyaAllah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang akan meresmikan secara langsung, kemarin Pak Wako juga sudah berkoordinasi langsung ke Solo dengan Mantan Presiden RI Bapak Jokowi, mudah-mudahan beliau juga bisa ikut hadir dalam peresmian nantinya. "sebut Wawako.

Tausiyah subuh yang dibawakan langsung oleh Kakan Kemenag Kota Solok, H. Mustafa bertemakan "Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, merugilah orang-orang yang mengotori dirinya" (T/K)

 

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar hadiri rapat pleno penetapan calon terpilih pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Solok Primiere Hotel Syariah, Rabu Malam (05/02/2025).

Wako Solok H. Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengatakan selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan selamat kepada KPU Kota Solok yang telah sukses menjalankan tugas untuk perhelatan Demokrasi untuk Rakyat dan Masyarakat Kota Solok.

"Biduak Lalu Kiambang Batauik, setelah ditetapkan Dr. Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih mari kita bersatu kembali untuk membangun Kota Solok tercinta ini, beliau juga melihat kemarin yang beda pilihan juga hadir dalam rapat pleno hari ini, itu menandakan mereka siap menerima dan mendukung Walikota dan Wakil Walikota terpilih lima tahun kedepannya untuk membangun Kota Beras Serambi Madinah ini.

"Selamat untuk masyarakat Kota Solok telah menetapkan pilihan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih, beda pilihan itu biasa karena itulah pesta demokrasi, tetap jaga silaturahmi dan mari kita dukung bersama-bersama untuk Kota Solok kedepannya. 

InsyaAllah Walikota dan Wakil Walikota terpilih sekarang amanah dan energik, karena saya tau betul sosok Ramadhani Kirana Putra karena beliau juga wakil saya saat ini, beliau orangnya gigih untuk mencari peluang-peluang baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Nasional, kalau ada masalah bagi beliau pasti selalu ada jalan keluarnya. "ucap Wako.

InsyaAllah Wako mendapatkan kabar Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati kloter pertama  mungkin kisaran tanggal 20 Februari ini, akan dilaksanakan di Istana Presiden langsung siap itu dilanjutkan dengan pembekalan selama sepekan di Magelang. "sebut Wako.


Turut hadir, Wali Kota Solok Terpilih Dr. Ramadhani Kirana Putra, Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, Forkompinda Kota Solok, Bawaslu Kota Solok, Kepala OPD Terkait, Camat, Ketua KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Solok, Ketua Partai Politik serta PPK dan PPS Kota Solok.(T/K)

 

Solok. Lintaspmedianews.com.

Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Solok melaksanakan monitoring dan evaluasi  kegiatan peningkatan ketersedian produksi dan pasokan pendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah selatan Kabupaten Solok tepatnya di Kecamatan Lembah Gumanti dan Hiliran Gumanti, Kamis (06/02/2025).

Kunjungan lapangan yang diikuti oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Solok Yossi Agusta, Camat Lembah Gumanti Andi Sofian, dan beberapa anggota TPID Kabupaten Solok  ini dilakukan ke beberapa Kelompok Tani yang ada di Lembah Gumanti  seperti Kelompok Muaro Danau Diateh, Kelompok Tani Sumber Rezeki,  Kelompok Tani Aneka Usaha dan Kelompok Tani Tunas Jaya yang ada di Hiliran Gumanti.

Kunjungan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengatasi inflasi dan peningkatan ketersediaan, serta pasokan bahan pokok termasuk upaya pengendalian harga beberapa komoditi pangan seperti bawang merah, kentang, cabai merah dan tanaman huktikoltura lainnya.

Selama kunjungan, Tim TPID berdialog langsung dengan para Ketua kelompok tani guna mencari solusi dan cara mempertahankan harga di kalangan petani. Tak hanya itu kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya mengatasi inflasi dan menjamin ketersediaan pasokan pendukung bahan pangan sebelum memasuki bulan Suci Ramadhan tahun 2025 mendatang.

Untuk menyikapi hal tersebut, semua petani perlu mengatur jadwal tanam, agar tidak bentrok dengan panen raya di pulau jawa “Ketika bawang merah di pulau Jawa mengalami hasil melimpah, kita di Kabupaten Solok masih dalam masa tanam. Maka secara tidak langsung ketika panen raya di daerah jawa habis, bawang kita di Kabupaten Solok masuk ke dalam masa panen sehingga petani tidak rugi”, ujar Ambri Ismail Ketua Kelompok Tani Muaro Danau Diateh.

Lebih lanjut Yossi Agusta mengatakan mudah-mudahan dengan adanya kelompok tani bisa memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat selaku pembeli dan petani selaku penggerak. Salah satu komiditi pangan seperti kentang, juga memiliki peran penting dalam menunjang pangan, maka pengembangan pembibitan kentang berbasis aerophnic robotic yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sumber Rezeki saat ini merupakan terobosan dan inovasi yang sangat membantu bagi ketersediaan komoditi terutama kentang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.(Karta)




Tanah Datar,Lintas Media News
Terkait sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tanah Datar,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Batusangkar.Kamis (6/2/2025). 

Dalam kunjungan tersebut, Muhidi menyerap aspirasi dari kepala-kepala sekolah yang sebagian besar keluhan yang disampaikan berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. SMAN 3 Batusangkar Boarding School, misalnya, masih membutuhkan peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Muhidi menyatakan, akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan. “Kami akan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Pendidikan Republik Indonesia Abdul Mu’ti, yang dalam waktu dekat dijadwalkan mengunjungi Sumbar,” katanya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan sekolah membangun sinergi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. “Koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan anggota DPRD dari daerah pemilihan Tanah Datar, sehingga potensi pokok-pokok pikiran (Pokir) dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Muhidi, pendidikan menjadi sektor prioritas dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. “Tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Tanpa pendidikan yang memadai, cita-cita mereka bisa terhambat,” katanya.

*Sekolah Boarding Butuh Perhatian*

Kepala SMAN 3 Batusangkar, Sumintarto Nurwahyudi, menyebut sekolahnya merupakan satu-satunya sekolah berasrama di Tanah Datar. Saat ini, jumlah siswa mencapai 496 orang lebih, dengan sebagian besar menetap di asrama. Namun, fasilitas untuk siswa laki-laki masih belum memadai, sehingga mereka harus tinggal di ruang kelas yang difungsikan sebagai asrama sementara.

Selain itu, sekolah memiliki berbagai program unggulan, seperti pendidikan tahfiz. Setiap tahun, siswa tahfiz diwisuda dan mendapat penghargaan. Di bidang akademik dan olahraga, siswa SMAN 3 Batusangkar juga mencatatkan prestasi. “Pada 2024, salah satu siswa kami meraih medali perak di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk bidang geografi,” ujar Sumintarto.

Ia berharap kunjungan Ketua DPRD Sumbar dapat membawa dampak positif bagi sekolahnya. “Kami masih membutuhkan sarana dan prasarana, seperti asrama, laboratorium, serta aula untuk kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menampung Aspirasi sejumlah Kepala SMAN yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kepala SMAN 1 Batusangkar, Mulyono, menyampaikan bahwa sekolahnya yang merupakan salah satu tertua di Sumbar juga menghadapi persoalan infrastruktur. “Kami membutuhkan lapangan yang layak sebagai sarana penunjang kegiatan siswa,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Lintau Buo, Irda, menekankan perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program strategis. “Selain infrastruktur, kami berharap ada dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya melalui studi banding ke daerah dengan sistem pendidikan yang lebih maju,” ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemajuan pendidikan di Sumbar. “Kami berterima kasih atas masukan dari para kepala sekolah. Ini akan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan,” tuturnya.(*/st)



Padang,Lintas Media News
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi dan Penguatan Pesantren,di ruangan rapat komisi DPRD Sumbar.Selas (4/2/2025).

Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren di daerah tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, menegaskan bahwa pendidikan pesantren harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, mengingat perannya dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) religius dan berkualitas.

“Selama ini pesantren kurang mendapat perhatian, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Padahal, pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda,” kata Lazuardi. 

Menurutnya, pendidikan pesantren sejalan dengan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, perda ini nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov Sumbar untuk ikut serta dalam pengembangan pesantren.

Ranperda tersebut saat ini masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). DPRD Sumbar menargetkan pembahasannya dapat segera rampung agar bisa masuk dalam kebijakan anggaran daerah.

Alokasi Anggaran untuk Pesantren,
Lazuardi juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBD yang mencapai 20 persen. Ia berharap sebagian dari dana tersebut dapat dialokasikan untuk pesantren dalam bentuk hibah, meskipun secara kewenangan, pendidikan pesantren berada di bawah Kementerian Agama.

“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan keagamaan mendapat porsi anggaran yang layak. Saat ini, pendidikan umum lebih diutamakan, sementara pesantren sering terabaikan,” ujarnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sri Kumala Dewi, menekankan bahwa pendidikan pesantren bersifat lebih holistik, karena tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan keagamaan.

“Masalah utama pendidikan pesantren adalah dasar hukum yang belum jelas, sehingga anggaran dari APBD provinsi belum bisa masuk. Dengan adanya perda ini, diharapkan pesantren mendapatkan perhatian yang lebih konkret,” kata Sri Kumala.

DPRD Sumbar menegaskan bahwa Ranperda ini bertujuan untuk memberikan peran lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan keagamaan.

“Kami ingin pendidikan pesantren dan madrasah mendapat dukungan yang sama dengan pendidikan umum. Semoga perda ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem pendidikan berbasis keislaman di Sumbar,” tutup Lazuardi.(*/st)



Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Muhammad Iqra Chissa, S.ST, MM, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, S.Sos, MM, melakukan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Sumbar untuk membahas kerja sama terkait penggunaan BBM subsidi di Provinsi Sumatera Barat.Kamis (6/2/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri.

Pada kesempatan secara khusus didiskusikan usulan pembatasan penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan dengan nomor polisi Sumatera Barat (plat BA), dan melalui kebijakan ini kendaraan berplat nomor luar Sumbar hanya dapat membeli BBM non-subsidi di wilayah Sumatera Barat. 

“Kita menginisiasi kebijakan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga stabilitas distribusi BBM subsidi bagi masyarakat Sumatera Barat," kata Iqra.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya 48% PAD Sumbar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotot dan Biaya Balik Nama, tentu naiknya PAD ini nanti akan berdampak poitif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumbar.Jelas Iqra Chissa, membuka percakapan dengan pihak Pertamina.

Menurut Iqra, usulan ini mengacu pada kebijakan serupa yang telah diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Edaran Gubernur Nomor: 541/259/IV. Di Bangka Belitung, kendaraan yang ingin menggunakan solar subsidi harus memiliki plat nomor setempat, telah melunasi pajak, dan mendapat verifikasi dari Samsat.

Ada sekitar 15-20% pengguna BBM subsidi di Sumbar berasal dari luar daerah, termasuk kendaraan travel dan perusahaan besar. Hal ini mengurangi kuota BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Sumbar.Ungkap Iqra. 
Iqra juga menyampaikan, pertamina dapat mendukung Pemprov dalam meningkatkan PAD. “Kami berharap teman-teman Pertamina dapat membantu Sumbar dalam meningkatkan PAD, dan kami juga siap bekerja sama untuk mendukung Pertamina dalam meningkatkan keuntungannya,” uncapnya.

Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, S.Sos, menyatakan kesiapan Pemprov Sumbar untuk mendukung kebijakan ini dengan melakukan sosialisasi besar-besaran pada bulan pertama setelah regulasi ini diterbitkan.

"Selain itu, kami berupaya mengintegrasikan sistem e-Samsat dengan mekanisme pengawasan subsidi Pertamina,” tambahnya.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menjelaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan usulan ini selama Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ke-legalan hal ini dengan surat edaran Gubernur atau peraturan lainnya, dan juga dapat memastikan adanya integrasi e-samsat dengan sistem pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code milik Pertamina.


“Kami siap melaksanakan usulan ini selama ada peraturan yang melandasinya, karena operator harus tunduk dengan peraturan regulator negara,” tegasnya.

Narotama menambahkan bahwa pihaknya telah mendata pengguna BBM subsidi sejak 2022. Data tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan penyaluran Bio Solar sebesar 0,02%, sementara penyaluran Pertalite mengalami penurunan sejak diberlakukannya pembelian menggunakan QR Code.

“Jika kebijakan ini diterapkan, beberapa dampak positif yaitu peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); baik jika penggguna kendaraan berplat nomor non sumbar membalik namakan kendaraannya, ataupun kendaraan berplat nomor non sumbar tersebut hanya boleh membeli BBM Non Subsidi,” terang Narotama.

Narotama juga jelaskan ada kekhawatiran mengenai praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum pelangsir yang menjualnya ke perusahaan-perusahaan besar dengan harga lebih murah. Narotama mengusulkan agar vendor yang menagih biaya transportasi diwajibkan melampirkan nota pembelian Dexlite agar dapat diverifikasi.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan akan membahas lebih lanjut dengan pihak terkait. “Untuk saat ini, fokus utama kami adalah memastikan kebijakan pembatasan BBM subsidi ini dapat diterapkan dengan baik,” tegasnya.

Tentang Kebijakan ini, ada sedikit keraguan mengenai perluasan pembatasan diberlakukan juga untuk Bahan Bakar Pertalite, Tim Pertamina menjelaskan bahwa pada dasarnya masalahnya ada di regulasi.

"Apakah kebijakan ini hanya berlaku untuk Bio Solar atau bisa diperluas ke Pertalite, Tim Pertamina perlu mengkaji lebih lanjut oleh tim hukum. Masalahnya ada pada regulasi, tetapi pada dasarnya baik Bio Solar maupun Pertalite sama-sama memiliki unsur subsidi dari negara,” jelas Dimas, perwakilan dari Pertamina. (*/St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.