Lintasmedianews.com, Dharmasraya

sumringah terpancar di wajah warga Nagari Siguntur, saat Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, meresmikan Jembatan Gantung Siguntur yang membentang kokoh di atas Sungai Batanghari, Senin (03/01/2025).

Didampingi Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumbar, Andi Mulya Rusli,  Sutan Riska secara simbolis memotong pita sebagai tanda dimulainya pemanfaatan jembatan, yang disambut gembira oleh tokoh masyarakat, perangkat nagari, dan ratusan warga yang turut hadir dalam kegiatan bersejarah ini. 

Hadir Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, dan anggota, Sutan Riki Alkhalik, Plt Kadis PU Andar, Camat Sitiung Zulhedri, Walinagari Siguntur Hamdan, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Jembatan senilai Rp.21,7 Miliar ini telah lama dinantikan untuk menjadi penghubung vital bagi masyarakat dari Jorong Siluak ke pusat pemerintahan Nagari Siguntur dan Kecamatan Sitiung, atau sebaliknya. 

Jembatan dengan panjang total 230 meter, yang terdiri dari pendekat 2x40 meter dan bentang utama 150 meter ini diklaim sebagai yang terpanjang di Sumatera Barat, menjadi kebahagiaan yang diberikan Sutan Riska di penghujung masa jabatannya kepada masyarakat setempat

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

"Jembatan ini bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga jembatan harapan bagi masyarakat. Kami berharap dengan adanya jembatan ini, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat semakin lancar," ujar Sutan Riska.

Sutan Riska juga berpesan agar jembatan ini dirawat dengan baik agar dapat bertahan lama. Ketua Umum Apkasi itu juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk merasa memiliki dan menjaga fasilitas ini bersama.

Sebelumnya, warga harus menggunakan perahu atau memakai pelayangan ponton untuk menyeberangi sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu. Kondisi ini menyulitkan terutama bagi pelajar yang harus pergi ke sekolah dan petani yang ingin membawa hasil panen mereka ke pasar. 

Dengan adanya jembatan gantung ini, akses menjadi lebih mudah dan aman bagi warga seberang Batanghari yang ingin berususan ke kecamatan dan kantor walinagari setempat. 

"Alhamdulillah, sudah ada jembatan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang telah berhasil membawa proyek ini ke nagari kami," ujar Sutan Hendri, seorang tokoh masyarakat setempat.

Dirinya mengatakan, sebetulnya, keinginan masyakat untuk mempunyai jembatan penghubung ini sudah lama, dan telah diusulkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Apalagi di seberang Batanghari ada sejumlah situs bersejarah yang perlu dikembangkan menjadi objek wisata. 

Pembangunan jembatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak memungkinkan proyek ini akhirnya selesai dan dapat segera dimanfaatkan.

 Dengan peresmian Jembatan Gantung Batanghari, asa baru pun muncul bagi warga Jorong Siluluak dan Nagari Siguntur. Keberadaan jembatan ini tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.(elda)

Padang, Lintasmedianews.com

Sesungguhnya Buk Welly Nofi adalah contoh yang baik untuk siapapun pelaku Ekraf di kota. Sebab semangat kegigihan dan semangat berbagi Buk Welly sungguh luar biasa. Jujur saja, Pemko Padang berterimakasih kepada Buk Welly.

Demikian sambutan Pj. Walikota Padang yang disampaikan Asisten II Drs. Didi Aryadi, M.Si pada saat launching dan diskusi buku Welfrydha (Welly Nofi Sastera) Senin siang (3/2) kemaren di Gedung Youth Center Bagindo Azizchan Padang.

Dijelaskan Didi, semangat seperti Buk Wel inilah yang pantas menjadi inspirasi bagi generasi muda kota Padang. Bahkan untuk itu Pemko Padang telah menyediakan gedung Youth Center untuk mempromosikan produk UMKM kota Padang.

"Semoga akan lahir Ibuk Welly-Ibuk Welly yang baru yang bisa menginspirasi kita semua khususnya di bidang UMKM ini," ujar Didi Aryadi.

Sastri Bakry Ketua SatuPena Sumbar menyebut Welly sebagai perempuan tangguh dan pantang menyerah. Bila gagal di satu bidang, maka dia akan mencoba bidang lain.

"Saya pikir dia memang mendapatkan pin emas dari Pemko Padang. Karena semangat berkarya dan semangat berbagi dengan masyarakat sungguh luar biasa. Ia bahkan rela untuk membagi ilmu dengan masyarakat walaupun ia tidak dibayar sekalipun," ujar Sastri yang saat itu bertindak sebagai pengupas buku Buk Welly tersebut.

Dra. Nurjani Muis, M.Pd penggiat literasi kota Padang menyebut salah satu kelebihan Buk Wel dalam setiap karyanya adalah masalah legalitas. Artinya setiap karya yang dihasilkan Buk Wel pasti memiliki legalitas yang sahih. Bahkan Deta dan Tingkuluak Buk Wel sudah punya HaKi. Begitu pula sebagai penatar, Buk Wel juga sudah punya Sertifikat BNSP.

"Nah, banyak UMKM kita kadang melupakan masalah legalitas ini. Tentunya untuk semakin berkembang, masalah legalitas tidak bisa dilupakan," ujar wanita yang lebih dikenal dengan nama Nanik Muis.

Komisaris PT. Semen Padang Khairul Jasmi secara bergurau menyebut bukan Nofrialdi Nofi Sastera yang hebat dalam masalah buku launching ini. Tapi sebaliknya Buk Wel lah yang hebat karena mau ditulis oleh suaminya.

"Tapi apa pun namanya saya salut dengan Buk Wel. Saya juga penerima pin emas di tahun sebelumnya. Tapi sampai saat ini saya tidak bisa menerbitkan buku. Karena itu selamat kepada Nofrialdi Nofi Sastera atas penerbitan buku ini," ujar Khairul Jasmi yang datang bersama isterinya.

Selain pembahas buku Sastri Bakry dan Nani Muis pada diskusi yang dikomandoi oleh Dr. Hermawan itu, banyak pembicara lain yang menyampaikan pendapat, saran dan masukan untuk buku yang akan keluar ISBN-nya itu. Sebutlah Kadispar Ekraf Yudhi Indrasyani, Kakankesbangpol Tarmizi Ismail, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, dari Dinas Perdagangan, termasuk Camat Koto Tangah, Kasi Kesos Koto Tangah, Lurah Perupuk Tabing dan Lurah Banuaran.

Dari sisi lain mantan anggota DPRD Padang Elly Thrisyanti juga menyampaikan pendapatnya. Lalu Drs. Musdek, Dosen Multimedia Rino. Dari kalangan seniman dan budayawan serta wartawan juga ada Fauzul El Nurca dan Yurnaldi Paduka Raja.

Launching buku ini menceritakan perjalanan panjang Welfrydha (Welly Nofi Sastera) mendapatkan pin emas dan penghargaan dari Pemko Padang. Sedang penulisnya adalah Nofrialdi Nofi Sastera yang juga wartawan dan seniman dan suami dari Buk Wel sendiri.

PASAMAN BARAT , LINTASMEDIANEWS.COM

Ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat mendatangi kantor DPRD setempat kamis pagi, (30/01). Kedatangan tenaga kesehatan ini untuk menyampaikan beberapa aspirasi, dan meminta DPRD supaya bisa memperjungkan nasib mereka. Karena berdasarkan surat edaran Sekda Kabupaten Pasaman Barat, bagi pegawai non ASN yang tidak terdata di database BKN terancam dinon aktifkan.

Aspirasi para tenaga kesehatan ini, terlihat disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Supriono bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Penyampaian aspirasi dari tenaga kesehatan ini berlangsung tertib, yang dilaksanakan di ruang rapat Bamus DPRD setempat.

Salah seorang tenaga kesehatan dari Puskesmas Sungai Aur Efriwaldi mengatakan, dirinya bersama 156 tenaga ketehatan lainnya tidak terdata dalam database BKN, karena sesuai SK belum mencukupi waktu dua tahun per tanggal 31 Desember 2024 kemarin. selain itu dia juga tidak bisa lagi mengikuti seleksi PPPK tahap dua yang sedang berlangsung saat ini, karena dia bersama ratusan tenaga kesehatan lainnya sudah mengikuti tes CPNS tahun 2024 namun tidak lulus//

Mereka berharap, DPRD Kabupaten

Pasaman Barat bisa menanggapi aspirasi dan memperjuangkan nasib mereka, agar mereka bisa masuk dalam database BKN sehingga bisa masuk dalam kategori pegawai PPPK paruh waktu.

Tidak berselang lama, Kamis siang kantor DPRD Pasaman Barat Kembali didatangi oleh ratusan masa dari tenaga honorer atau pegawai non ASN yang berdinsa di berbagai instansi pemerintah di Kabupaten itu.

Kedatangan tenaga honorer ini juga untuk mengadukan nasib mereka yang tidak lulus PPPK dan meminta supaya mereka yang diinfokan akan dijadikan PPPK paruh waktu, supaya diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ratusan masa tersebut terlihat disambut oleh Ketua DPRD Dirwansyah bersama Wakil dan anggota DPRD lainnya.

Ketua Aliansi R2 dan R3 Pasaman Barat Haryono mengatakan pada momen itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan. Pertama meminta dan berharap kepada DPRD Pasaman Barat supaya mereka bisa dijadikan pegawai penuh waktu.

Kedua, mereka meminta jika hanya bisa menjadi PPPK paruh waktu, namun mereka diberikan peluang supaya bisa menjadi PPPK penuh waktu nantinya.

"Terakhir, jika tetap sebagai PPPK paruh waktu, kami meminta supaya gaji mereka sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP)," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan oleh pegawai kategiri R2 dan R3 tersebut akan ditindaklanjuti. Dan akan mengawak aspirasi dari Nakes maupun tenaga honorer tersebut hingga ke pusat.

"Aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami, akan kami tindak lanjuti, aspirasi dan harapan dari para Nakes dan tenaga honorer ini akan kita kawal," kata Dirwansyah.

Usai menyampaikan aspirasi, dan mendapat tanggalan dari DPRD Pasaman Barat, masa langsung membubarkan diri dengan tettib. (**)

Solok. Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan daerah. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Setda ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin siang (03/02/2025)

Ketua Tim BPK RI, Sri Katana, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah menyambut mereka dengan baik. Sri Katana menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Solok, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. "Kami juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mengatasnamakan BPK meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan," tambahnya.

Sementara itu Sekda Medison menyampaikan komitmennya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan Tim BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga mengapresiasi kunjungan Tim BPK RI, dan berharap audit ini akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sudah mempersiapkan laporan keuangan daerah yang akan diserahkan pada akhir Maret 2025, dengan mempertimbangkan persiapan untuk bulan Ramadhan. Semoga dengan adanya pemeriksaan ini, kami dapat terus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Solok," ujar Medison.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk bekerja sama secara maksimal dengan Tim BPK RI, serta menyediakan semua informasi yang dibutuhkan selama proses audit dan pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan di masa mendatang.(Karta)

Solok. Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar apel pagi pada Senin, (03/02/25) di Lapangan Kantor Bupati Solok. Apel ini dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, serta ASN dan THL di lingkungan Pemkab Solok. Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok, Ricky Carnova, S.STP, M.Si, yang menyampaikan beberapa arahan penting terkait program kerja dan pencapaian daerah.  

Dalam arahannya, Ricky Carnova menekankan pentingnya setiap OPD segera menyusun Rencana Aksi 2025, seiring dengan telah diresmikannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan informasi terbaru serta kondisi anggaran yang tersedia agar program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.  

Pada kesempatan itu, Ricky Carnova juga mengungkapkan beberapa pencapaian membanggakan yang telah diraih oleh Disdukcapil Kabupaten Solok, yang pertama Kabupaten Solok berhasil meraih predikat terbaik di luar Pulau Jawa dalam kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dari KemenpanRB tahun 2024. Selain itu, berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Disdukcapil Kabupaten Solok mendapatkan nilai 4,55 dengan predikat Pelayanan Prima. Capaian ini menjadikan Disdukcapil Kabupaten Solok sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat dalam penilaian kinerja pelayanan kependudukan.

Ricky Carnova menyampaikan keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja keras serta dukungan seluruh jajaran ASN dan staf di Disdukcapil.  

Data terbaru dari konsolidasi bersih Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok telah mencapai 413.075 jiwa. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok mengalami kenaikan sebesar 5.360 jiwa per tahun.

Untuk meningkatkan akses pelayanan kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Solok telah membuka layanan cetak KTP hilang, rusak, dan baru di Mal Pelayanan Publik (MPP) Koto Baru, yang menjadi lokasi kedua setelah sebelumnya tersedia di Kantor Camat Lembah Gumanti.

Pada tahun 2025, direncanakan dua wilayah tambahan akan mendapatkan layanan serupa, yaitu Wilayah Utara Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih, dan sekitarnya serta Wilayah Timur Kecamatan Bukit Sundi, Lembang Jaya, dan Tigo Lurah. Ekspansi layanan ini dilakukan untuk mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat, sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi kependudukan.  

Dengan berbagai pencapaian dan inovasi yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya Disdukcapil, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ricky Carnova berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas. (Karta)

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar bersama Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli menerima Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, di Ruang Rapat Walikota Solok. Senin (03/02/2025)

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful A, Wakil Ketua DPRD Kota Solok Amrinof Dias, Dt. Ula Gadang, Asisten Sekda Kota Solok, Inspektur Kota Solok dan BKD Kota Solok serta seluruh Kepala OPD di Pemerintahan Kota Solok 

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, Tim direncanakan akan melakukan pemeriksaan selama 27 hari kedepan.

Tim audit BPK berjumlah 8 orang dengan 

Penanggung Jawab Sudarminto Eko Putra, Wakil Penanggung Jawab I, Ali Thoyibi, Wakil Penanggung Jawab II Roni Altur, Pengendali Teknis Vivi Lunedi Basyiruddin, Ketua Tim Reza Akbar Latief, Anggota Tim Mikael Wil Iskandar Siahaaan, Sofiani Yulian Sari, Febri Rahmadini.

Dalam kesempatan itu Wako mengucapkan selamat datang kepada tim Audit ke Kota Solok yang akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan (Interim) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, mudahan-mudahan Kota Solok kembali mendapatkan WTP yang ke 9 kalinya tahun 2025 ini. 

Kepada seluruh kepala OPD tolong siapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan oleh tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk proses pemeriksaan Interim laporan keuangan tahun 2024. "ucap Wako.(T/K)

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra ramah tamah dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, bertempat di Balairung 99 Rumah Dinas Wako Solok, Minggu (02/02/2025).

Turut Hadir Ketua TP-PKK Kota Solok Hj. Zulmiyetti Zul Elfian Umar, serta Kepala OPD Pemerintah Kota Solok.

Kedatangan Audy Joinaldy disambut hangat oleh Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra dan menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut.

"Semoga kedatangan Wakil Gubernur Sumbar semakin mempererat silaturahmi antar pimpinan daerah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan terimakasih kepada Wali Kota Solok beserta Ibuk dan Wakil Wali Kota Solok yang telah menyediakan waktunya untuk beramah tamah sekaligus bersilaturahmi dalam rangka ijin pamit karena telah memasuki masa purna tugas menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024.

Audy Joinaldy juga mengapresiasi Wako dan Wawako Solok serta pemerintah Kota Solok yang telah banyak membantu serta berkolaborasi selama beliau menjabat sebagai Wagub Provinsi Sumatera Barat.

Wako Solok memberikan sebuah lukisan kaligrafi untuk kenangan-kenangan kepada Wagub Sumbar dan Sebaliknya, Audy Joinaldy juga memberikan lukisan karikatur dirinya bersama Zul Elfian Umar.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan daerah.(T/K)

Solok Kota. Lintasmedianews.com.

Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Solok menerima kunjungan dari Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat (Sumbar) di aula SKB kota solok. Minggu (02/02/2024) 

Mengawali sambutannya,Ka Kwarcab Ramadhani mengucapkan Selamat Datang dikota Solok kepada Ka Kwarda Bersama Rombongan yang sehari Tadi telah Mengunjungi Beberapa Kwarcab di Beberapa daerah Di Sumatera Barat. 

Kepada kakak ketua kwarda kami laporkan Alhamdulillah semenjak tahun 2021 kita dikukuhkan sebagai pengurus Kwartir cabang gerakan Pramuka Kota Solok bersama dengan kakak-kakak yang lainnya kita punya komitmen untuk Bagaimana memastikan gerakan Pramuka ini semakin mantap menjadi kawah Candradimuka nya para generasi muda kita. 

Disamping itu,setiap tahun kita sediakan sebuah agenda besar tingkat provinsi Sumatera Barat bahkan nasional Alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin kita telah berhasil melaksanakan kegiatan Karang pamitran cabang dewasa tingkat Sumatera Barat. 

"Alhamdulillah Inilah kita Pramuka,hari Minggu pun kita tetap bisa hadir dan kita tidak pernah merasa terganggu aktivitas kita,ketika pembuka memanggil kita siap".Sebut Ka Kwarcab. 

Disisi lain Ka Kwarda, Audy Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua atas nama masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat kota Solok karena partisipasi kakak-kakak selama ini dalam membangun kota Solok khususnya Sumatera Barat umumnya. 

Kami tahu Selama perjalanan kami di pemerintahan masih banyak hal yang belum sempurna banyak kesalahan banyak salah banyak janggal, kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk hal itu semoga ke depannya pemerintahan Sumatera Barat berjalan lebih baik lagi khususnya kota Solok. 

"Kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat karena sebentar lagi kami purna tugas sebagai wakil Gubernur Sumatera Barat mendo'akan semoga Sumatera Barat Kedepannya lebih Maju Lagi dibawah kepemimpinan selanjutnya"Sebut Audy(T/K)

Solok.Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar rapat tindak lanjut peningkatan kualitas layanan RSUD Arosuka, di ruang rapat sekretariat daerah, Kamis (30/01/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda Medison ini juga merupakan tindaklanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Arosuka yang dilakukan pada 20 Januari 2025 yang lalu.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, Kepala Diskominfo Teta Midra, Kepala DKUKMPP Ahpi Gusta Tusri, Plt. Direktur RSUD Arosuka Musfir Yones Indra, perwakilan OPD terkait, jajaran RSUD Arosuka, serta Kepala PDAM dan PLN ULP Kayu Aro.

Dalam arahannya, Sekda Medison menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan di RSUD Arosuka. Ia menyampaikan bahwa hasil sidak sebelumnya mengungkap beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal keramahan layanan, disiplin petugas, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan rumah sakit.  

Selain itu, Ia juga menyoroti beberapa permasalahan teknis yang menghambat pelayanan, salah satunya adalah akses masuk ke RSUD Arosuka. "Jalur masuk rumah sakit sering terhambat akibat pembatas jalan,  parkir kendaraan di pinggir jalan, serta keberadaan tiang listrik dan lampu di median jalan. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima dan pangkalan ojek di sekitar gerbang masuk juga menjadi tantangan yang harus kita atasi tanpa merugikan masyarakat yang mencari nafkah di sana," ungkapnya.  

Sebagai langkah awal pemerintah daerah berencana menghapus median jalan, agar akses kendaraan di gerbang utama RSUD bisa langsung masuk tanpa harus berputar. Selain itu, diharapkan adanya kajian teknis oleh masing - masing OPD terkait baik itu mengenai area parkir, relokasi para pedagang kaki lima dan pangkalan ojek ke lokasi yang lebih tertata.  

Persoalan lahan parkir juga menjadi perhatian dalam rapat ini. Saat ini, banyak kendaraan parkir di badan jalan sekitar RSUD, sehingga mengganggu lalu lintas. Untuk mengatasinya, pemerintah merencanakan penyediaan lahan parkir baru di area kosong dekat rumah sakit. Dinas terkait diminta segera melakukan kajian dan peninjauan kebutuhan lahan untuk memastikan solusi yang tepat.  

Lebih jauh, Sekda Medison mengungkapkan rencana pengembangan jangka panjang RSUD Arosuka dengan menambah lahan seluas 7,5 Ha. "Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurus sertifikat tanahnya. Untuk itu, kami meminta DPRKPP untuk segera menindaklanjutinya," tambahnya.  

Sebagai langkah kongkrit, usai rapat OPD terkait melakukan tinjauan lapangan ke kawasan RSUD Arosuka guna mengkaji secara teknis berbagai rencana peningkatan layanan. Pemerintah berharap upaya ini dapat segera direalisasikan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Solok.  

Dengan berbagai langkah yang direncanakan, diharapkan RSUD Arosuka dapat memberikan layanan yang lebih optimal, nyaman, dan mudah diakses oleh masyarakat.(Karta)

Padang. Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk para aparatur pengelola SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kegiatan ini berlangsung di HW Hotel Padang (30/01/25).

Pembukaan Bimtek ini dihadiri oleh pejabat  yang berasal dari berbagai OPD diantaranya Inspektorat, Bapelitbang, Bagian Organisasi Setda, serta diikuti oleh sebanyak 46 orang kasubag perencanaan dari OPD selaku peserta.

Kepala Bagian Organisasi Rezka Azmi Putri selaku Ketua pelaksana kegiatan  menyampaikan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola SAKIP di Kabupaten Solok. Dengan adanya pelatihan ini, aparatur pemerintah diharapkan bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal akuntabilitas dan kinerja instansi.

Sementara itu Sekda  Medison, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara ini. Ia menjelaskan bahwa SAKIP memiliki tujuan besar untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih akuntabel dan meningkatkan kinerjanya. "SAKIP juga menjadi bagian dari upaya kita dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas di Kabupaten Solok," ujar Medison. 

Medison juga menegaskan pentingnya laporan kinerja tahunan bagi setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan. "Alhamdulillah, untuk tahun ini Kabupaten Solok berada di posisi ketiga dalam hasil evaluasi SAKIP tahun 2024," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Adi Anggriawan, yang hadir melalui Zoom Meeting menyampaikan bahwa, akuntabilitas kinerja adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankan.

"Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar Adi. Ia juga memberikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Solok dalam hal akuntabilitas kinerja dan mengimbau agar pemerintah daerah terus meningkatkan penerapan prinsip good governance dan memperbaiki kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Bimtek SAKIP yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Solok. Dengan pelatihan ini,  diharapkan agar pengelolaan SAKIP dapat lebih optimal, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Kegiatan Bimtek ini berlangsung dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2025, dengan berbagai materi dan sesi yang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.(Karta)

Musi Rawas, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), melakukan Penandatangan MOU antara DPRD kabupaten Musi Rawas dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Rawas Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jumat (31/01/25). 

Kegiatan ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dan dihadiri oleh Sekda Mura. 

Ketua DPRD Firdaus Cik Olah dalam sambutannya, mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya kerjasama yang terjalin antara kejaksaan dan DPRD. 

“Kami DPRD Musi Rawas sangat menyambut baik kerjasama ini. Kalau istilah kami kebanyakan kebijakan baik dari segi hukum maupun politik. Kami bisa meminta pandangan,” Kata Firdaus. 

Ditambahkan Firdaus, pernah setahun yang lalu pemerintah mengajukan wacana meminjam uang dari Bank Jabar. Dirinya dan rekan-rekan wakil rakyat lain sempat jadi galau atas wacana tersebut, oleh karenanya kedepan dengan adanya kerjasama ini. Ia dan para anggota DPRD yang ada setidaknya bisa berkoordinasi dan meminta pandangan dari segi hukum bagaimana mengenai wacana dimaksud. 

“Kerjasama ini bukan untuk melindungi anggota DPRD, kalau DPRD sudah melangkah mungkin bisa memberi pandangan secara hukum Istilahnya deteksi dini,” Ucapnya. 

Diapun memastikan bahwa sinergisitas Antara pihaknya dan kejaksaan negeri harus disuport dan berkelanjutan, agar kedepan keputusan dan hal-hal penting yang akan di ambil setidaknya dapat terlebih dahulu dianalisa agar tepat sesuai ketentuan yang ada. 

“Bisa juga kami DPRD meminta masukan apa lagi dewan merupakan bagian dari produk hukum,”Tutupnya. 

Sementara itu, Plt Kajari Musi Rawas, Abu Nawas, SH.MH mengatakan, kerjasama ini dilakukan dari sini kedepan. Kalau selama ini ada indikasi yang tidak baik kita lihat faktanya. Apakah hal yang menyalahi aturan apa lagi sengaja. 

“Dengan adanya MoU ini kedepan kami ingin membentuk kerjasama ini dengan pihak DPRD menjadi sinergi yang baik, Jangan ada indikasi tujuan tertentu untuk membuat suatu masalah,” Ungkapnya. 

Kegiatan penandatangan, MoU dilakukan Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Rawas, Abu Nawas, SH.MH dan Ketua DPRD Firdaus Cek Olah, SE serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Elbaroma. 

Penandatangan nota kesepakatan disaksikan langsung oleh, Bupati Mura Hj Ratna Machmud, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Ali Sadikin, M.Si, serta pejabat dilingkungan Kejaksaan Negeri dan puluhan Anggota DPRD serta seluruh OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.(hms.adv)