Komitmen kuat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, 24 Januari 2025. Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. “Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick Thohir.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

Berkesempatan melihat langsung fasilitas produksi bata interlock presisi dan unit contoh rumah MBR di Indarung, Padang, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan. Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Ia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif. 

“Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi kita supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah. Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

Tentang SIG

SIG atau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, adalah perusahaan BUMN klaster infrastruktur yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia, dengan 51% saham dimiliki Pemerintah Indonesia. Bertransformasi sejak tahun 2013, kini SIG telah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional, menjangkau pasar Asia, Australia dan Oceania.

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun, SIG sebagai holding BUMN semen menyatukan enam anak usaha produsen semen yaitu, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk dan Thang Long Cement Company, Vietnam. Di bawah SIG, perusahaan semen nasional tersebut berkomitmen menyediakan solusi bahan bangunan dengan prinsip berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Solok.Lintasmedianews.com.

Sekretaris Daerah Medison menyerahkan  surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) kepada pejabat yang akan mengisi struktur kelembagaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Editiawarman, Kepala BKPSDM Afriandi, serta para pejabat penerima tugas, Rabu (22/01/2025).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Medison menyampaikan bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Bapenda menjadi harapan baru bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi,” ujar Medison.  

Ia menambahkan berdasarkan evaluasi dan kajian, pengelolaan pendapatan daerah sebelumnya yang hanya ditangani oleh satu hingga dua bidang dinilai kurang optimal. Oleh karena itu, dibentuklah Bapenda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Keberadaan Bapenda ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata yang kian meningkat.  

Sekda Medison juga menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan yang matang untuk menunjang kelancaran tugas di Bapenda. “Tugas utama Plt. Pejabat ini, selain menjalankan tugas pokok pada jabatan definitifnya,  juga adalah mempersiapkan kelembagaan (P3D) dengan baik, agar pejabat definitif nantinya dapat langsung bekerja secara optimal,” ungkapnya.  

Adapun Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas adalah Indra Gusnadi sebagai Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hendrianto sebagai Plt. Sekretaris, Rince Kusmala Dewi, sebagai Plt. Kepala Bidang Non PBB-P2 dan BPHTB, Femil Yanto, sebagai Plt. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan Darmawan, sebagai Plt. Kepala Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian Pelaporan PAD.  “Selamat menerima amanah ini, semoga dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Solok, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah,” pungkas Medison.  

Dengan pembentukan Bapenda ini, diharapkan Kabupaten Solok dapat lebih mandiri secara finansial dan mampu mendukung pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.(Karta)

Solok.Lintasmedianews.com.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok menggelar acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H/2025 M di Islamic Centre Koto Baru, acara ini dihadiri Plh. Sekda Kabupaten Solok Editiawarman, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solok  Zulkifli, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, ASN, dan THL di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Peringatan Isra Mi’raj ini diisi dengan tabligh akbar dengan menghadirkan penceramah Asyam Hafidzh dari Kota Bukittinggi. Acara ini selain bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiah, juga untuk meningkatkan keimanan, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Jum’at (24/01/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Kemenag Kabupaten Solok Zulkifli, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi acara peringatan Isra’ Mi’raj. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiah. Selain itu, Ia mengingatkan bahwa bulan Ramadhan yang akan datang, perlu disambut dengan persiapan batin dan fisik yang matang. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenag Kabupaten Solok telah menyiapkan program ASN Mengaji, yaitu kewajiban bagi seluruh ASN untuk membaca Al-Qur’an sebelum memulai pekerjaan setiap hari. Selain itu, program Gerakan Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin juga akan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Plh Sekda Kabupaten Solok, Editiawarman mengajak ASN untuk menjadikan momentum peringatan Isra’ Mi’raj ini sebagai ajang instrospeksi diri dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, terutama menjelang bulan Ramadhan. “Semoga dengan adanya program-program keagamaan, mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi,” ujar Editiawarman.

Sementara itu dalam tausiah singkatnya Ust. Asyam Hafidzh menjelaskan makna mendalam dari peristiwa Isra’ Mi'raj. Disampaikannya peristiwa tersebut merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT. “Isra’ Mi’raj mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kualitas ibadah, dan memperkuat ketakwaan,” ujarnya. Ia juga mengajak jamaah untuk merenungkan makna dari peristiwa tersebut dan berusaha memperbaiki diri dalam setiap aspek kehidupan.

Acara peringatan Isra’ Mi’raj ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat, khususnya ASN di Kabupaten Solok, untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama. Semoga dengan peringatan ini, kita semua dapat meraih keberkahan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadhan yang akan datang.(Karta)

Solok.Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti launching hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 secara daring pada, Rabu (22/01/25) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah. Hadir pada acara ini Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Editiawarman, Inspektur Daerah diwakili Inspektur Pembantu V Urusan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Hafizol Gafur beserta jajaran Inspektorat, Kepala OPD, serta perwakilan OPD terkait lainnya.

Survey Penilaian Integritas ini merupakan upaya KPK dalam pencegahan korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil SPI tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Solok memperoleh skor 75,76 dengan kategori waspada, sebuah pencapaian yang cukup baik namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan.  Nilai SPI tahun 2024 ini sudah mengalami peningkatan, setelah sebelumnya pada tahun 2023, memperoleh skor 67,63. Meskipun berada dalam kategori waspada, yang mengindikasikan adanya potensi risiko dalam tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Solok melihat hal ini sebagai peluang untuk terus memperbaiki integritas dan kualitas pelayanan publik.

Plh. Sekretaris Daerah, Editiawarman, dalam keterangannya menyampaikan, meskipun Kabupaten Solok tidak berada dalam kategori terbaik, hasil survei ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan. “Kami menyadari bahwa meskipun angka yang diraih cukup positif, namun masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Hasil survei ini menjadi dasar bagi kita bersama untuk terus berinovasi dalam memperbaiki integritas dan mencegah serta mengurangi potensi korupsi,” ujar Editiawarman.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pemerintahan. Melalui berbagai inisiatif, termasuk pemantapan sistem pelaporan, penguatan kapasitas aparatur, serta penerapan teknologi dalam pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat meningkatkan integritas dan mencapai kategori yang lebih tinggi pada survei mendatang.

“Ke depan, kami bertekad untuk memperbaiki seluruh aspek yang masih menjadi kendala dan memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Solok memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, serta bebas dari praktek korupsi,” tambah Editiawarman.

Ia menambahkan dengan hasil survei ini, seluruh jajaran pemerintahan dapat terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Harapan besar pun diarahkan agar Kabupaten Solok semakin mendekati target bebas dari korupsi dan memiliki pemerintahan yang lebih baik lagi.(Karta)

Padang .Lintasmedianews.com. 

Sebagai upaya untuk terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Solok terus berbenah. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Medison ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Selasa (21/01/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pjs Kepala  Perwakilan Ombudsman RI Meilisa Fitri Harahap, dan Kepala Keasistenan Pencegahan Yunesa Rahman beserta jajaran. Tampak hadir bersama Sekda, Asisten Administrasi Editiawarman, Kepala Disdukcapil Ricky Carnova beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial Muliyadi Marcos beserta jajaran, Kepala DPMPTSP-Naker Aliber Mulyadi beserta jajaran, Kepala Bagian Organisasi Setda Rezka Azmi Putri,beserta jajaran, dan juga dari Puskesmas Muara Panas, Puskesmas Kayu Jao, Puskesmas Sungai Lasi, dan Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV.

Kedatangan Sekretaris Daerah Medison beserta rombongan guna persiapan penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus pembahasan hasil penilaian tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut  Pjs Kepala Ombudsman Meilisa menjelaskan untuk penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. “Untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 ini memang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ini penilaiannya lebih kompleks lagi karena menggunakan opini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan masukan perbaikan penilaian tahun 2024 untuk Kabupaten Solok. “Untuk penilaian tahun 2024 ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan pengaduan, hendaknya diadakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan pengaduan minimal 2 kali setahun selain pembinaan dari atasan,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok meraih peringkat I di Sumatera Barat dalam Penganugerahan Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan skor 97,73 zona hijau atau A kualitas tertinggi. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan kepatuhan dan dedikasi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.(Karta)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi awal ke Direktur Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri guna menyakinkan tata tertib kegiatan Dewan ini dapat sesuai dengan arahan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini disampaikan pimpinan rombongan Pansus Tatib DPRD Sumbar Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, disela-sela kegiatannya kunjungan konsultasi awal ke kemendagri, Jakarta, Kamis (23 Januari 2025). 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengungkapkan ada 9 poin yang menjadi bagian penting dalam perubahan Tatib DPRD Sumbar tahun 2025 yang menjadi bahan dialog konsultasi. 

"2 poin diantaranya, fasilitasi suport staf administrasi kegiatan masing masing anggota dewan dan fasilitasi pakaian daerah dalam kegiatan rapat paripurna istimewa hari Jadi Daerah yang berhubungan langsung dengan dengan fasilitasi keuangan daerah. Tentu ini menjadi catatan tim Pansus untuk menindaklanutinya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya," ujar Evi Yandri. 

Evi Yandri menambahkan, kita melakukan pansus pembahasan Tatib DPRD Sumbar ini sebagai upaya mengikuti dinamika yang aktifitas berkembang dalam kegiatan kedewanan dan menyakinkan kembali hal-hal yang diatur sesuai undang-undang dan peraturan lainnya. 

"Apakah peraturan tatib ini diganti baru atau revisi perubahan dari kondisi tatib saat ini kita serahkan kepada mekanisme aturan yang berlaku. Tatib pada dasarnya adalah untuk pedoman dan aturan Tata Tertib kerja anggota dewan, sehingga menjadi referensi pelaksanaan aktifitas kedewanan di DPRD Provinsi Sumbar", katanya. 

Kasubdit Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahli Mud Perundangan Yuniar,SP. MAP dalam kesempatan tersebut menyampaikan setiap perubahan, pergantian dan revisi Tata tertib DPRD wajib difasilitasi kemendagri, sebelum ditetapkan DPRD dalam rapat paripurna. 

"Tatib DPRD merupakan aturan daerah yang mengacu pada aturan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota", kata Yuniar. 

Yuniar juga tambahkan Peraturan Tatib DPRD ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apakah Tatib DPRD ini istilah diganti, direvisi tentu dilihat dari presentase penambahan, perubahan penyusunannya, jika hanya dibawah 50 persen cukup direvisi saja, namun jika melewati 50 persen  barulah dicabut dan diganti, " ujarnya. 

Yuniar juga menyampaikan, dalam penyusunan kegiatan jangan terlalu rinci pengaturannya, takutnya nanti akan mengikat sehingga keluwesan aktifitas kedewanan tidak berjalan sebagaimana baiknya. 

"Kemendagri akan melakukan koreksi terhadap pengaturan tatib yang tidak sesuai dengan undang-undangan terutama pp 12 tahun 2018 pada saat diajukan fasilitasi. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi keuangan DPRD, sebaiknya tim pansus berkonsultasi juga dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri karena ada hal prinsip dalam pengaturannya." Sarannya. 

Hadir juga dalam kegiatan kunjungan tersebut konsultasi Tim Pansu Tatib DPRD Sumbar, Wakil Ketua Muhammad Iqra Chisa, Nanda Satria, Wakil Ketua Tim Pansus Ronny Mulyadi, Dt Bungsu, Anggota Pansus M. Yasin, Lazuadi Erman, Muclis Yusuf Abit, Andarmy, Yodi Pratama, Indra Dt RajoLelo, Jefri Masrul, Selamat Simamora, Sri Kumala Dewi, Kabag Persidangan Zardi Syahrir,SH.MM. 

Humas DPRD Sumbar

Padang, Lintasmedianews.com 

sambo adalah olahraga keras. Namun dalam penyelesaian masalah diharapkan para insan Sambo menyelesaikannya dengan kekeluargaan.

"In Syaa Allah tak ada yang tak terselesaikan. Saya yakin, insan Sambo mampu untuk melaksanakan itu," ujar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah usai pelantikan pengurus Persambi (Persatuan Sambo Indonesia) Sumbar Sabtu siang (25/1) di Auditorium Gubernuran Padang.

Di bagian lain Mahyeldi menyebut tuntutan fisik yang kuat sangat dibutuhkan para atlet Sambo. Karena itu ia mengharapkan agar para atlet dapat bersungguh-sungguh berlatih guna mendapatkan prestasi yang diharapkan.

"Untuk pengurus yang sekarang dilantik, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan pembinaan. Bila di PON lalu, kita dapat dua perak, In Shaa Allah di PON mendatang bisa mendapatkan medali emas," ujar Mahyeldi.

Ketua Umum PP Persambi Krisna Bayu dalam arahannya usai pelantikan menyebut sudah saatnya Sumbar berpikir untuk merajai Sambo minimal di Sumatera. Untuk itu, hadangan terbesar terletak pada Sumut yang di PON kemaren mendapat lima emas. Nah, bila Sumut saja tidak bisa terlewati bagaimana Sumbar akan merajai Sambo di Sumatera.

"Untuk itu sudah saatnya Sambo Sumbar berpikir lebih terbuka terhadap olahraga ini. Bahwa masa depan Sambo tidak hanya terletak di tangan Bapak-bapak yang sekarang jadi pengurus. Tapi mari kita kembangkan Sambo menjadi lebih besar dan lebih baik lagi," ujar Krisna Bayu.

Krisna juga meminta agar dari sekarang bisa dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Apalagi kalau akan diadakan POR-Prov atau bahkan Kejurnas. Misalnya soal wasit dan pembinaan tersentralisasi terhadap Sambo.

"Saya yakin dengan Ketua yang sekarang Sambo Sumbar akan jauh lebih maju dan berkembang," tambah Krisna.

Ketua Persambi Sumbar Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM, Apt dalam kesempatan terpisah menyebut akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ia pun yakin Sambo Sumbar akan lebih baik lagi di PON NTT-NTB nanti.

"Semoga saja kita dapat mencapai apa yang diharapkan Pak Ketum. In Syaa Allah," ujarnya.

Acara pelantikan Sambo Sumbar itu juga dihadiri Ketua Umum KONI Sumbar Ronny "Ompa" Pahlawan. Selain itu juga dihadiri utusan Pengda-Pengda cabor anggota KONI Sumbar.

Padang, Lintasmedianews.com

Sebagai Ketua DPRD Kota  Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., melepas jenazah almarhumah Yurnalis, yang meninggal dunia pada Sabtu, 25 Januari 2024, pukul 04.19 WIB di RSUD Rasidin.

Kedatangan Ustad Muharlion ke rumah duka yang terletak di Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat disambut langsung oleh putra almarhumah Suyudi Adri Pratama⁩, yang merupakan wartawan Padang Ekspress dan anggota Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang.

Pada kesempatan, Ustad Muharlion melepas langsung jenazah Yurnalis ke peristirahatan terakhir yang telah disiapkan oleh pihak keluarga.

"Innalilahi wa innailaihi rojiun. Kami mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya ibunda kita, Yurnalis. Semoga almarhumah husnul khotimah, mengalami akhir yang baik dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT," ungkapnya.

Dikatakannya, kematian merupakan ketetapan Allah yang pasti akan dilewati oleh setiap yang bernyawa. 

Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Alquran, "Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian".

Untuk itu, ia mengajak semua pelayat mendoakan kebaikan bagi almarhumah, terutama ahlulbait yang ditinggalkan, agar bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah SWT.

"Disamping mendoakan kebaikan, maka kewajiban kita adalah memaafkan segala kesalahan almarhumah, baik yang disengaja maupun tidak. Soal utang piutang, jika ada bukti autentik, silahkan penyelesaiannya kepada ahlulbait," ungkapnya.

Disamping Ustad H. Muharlion, S. Pd., pengurus FWP DPRD Kota Padang juga datang melayat yang dipimpin langsung oleh Ketua FWP DPRD Kota Padang Al Imran.

Ucapan turut berbelasungkawa juga disampaikan jajaran pengurus FWP DPRD Kota Padang, termasuk penasehat FWP Syamsurizal. (*)