Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Solok. Lintasmedianews.com

Kabupaten Solok kembali menorehkan prestasinya dalam bidang pelayanan publik. Lembaga Negara Ombudsman RI menetapkan kabupaten penghasil beras ini menjadi kabupaten peringkat 1 di pulau sumatera, dan berada pada posisi 21 di Indonesia dalam memperoleh predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dengan skor 97,73 zona hijau atau (A) kualitas tertinggi. 

Sebelumnya, pada 2023 kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Epyardi Asda dan pada saat ini dijabat oleh Pjs Akbar Ali ini mendapat skor 95,08 dengan peningkatan yang cukup signifikan dimana tahun sebelumnya (2022) memperoleh nilai 88,73.

Ini membuktikan kerja Pemerintah Kabupaten Solok dalam pelayanan publik diakui secara nasional.

Terus meningkatnya angka skor pelayanan ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah Kabupaten Solok bersama semua pihak menjalin kerja sama, dan juga menerima saran dan kritikan untuk melayani masyarakat.

“Capaian ini merupakan buah kerja keras dan wujud dari visi menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Bahwa Penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, Kabupaten Solok meraih ranking 21 tingkat nasional, dan terbaik di Sumatera atau untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa dengan capaian nilai 97.73, naik dari 95,07 tahun 2023, ”ujar Sekda Kabupaten Solok Medison pada Kamis (14/11/2024).

Diungkapkannya, hasil penilaian Ombudsman ini bukan sekedar mengejar prestasi administrasi, tetapi juga yang tidak kalah penting pelayanan Pemerintah Kabupaten Solok  kepada masyarakat harus dirasakan lebih mudah, cepat, transparan, ramah,  akuntabel dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Pelayanan tersebut telah diupayakan melalui penilaian tahun 2024 pada beberapa SKPD, diantaranya Catatan Sipil, Pelayanan terpadu (melalui Mall Pelayanan Publik), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Layanan Puskesmas Tanjung Bingkung, dan Puskesmas Singkarak.

Prestasi ini dapat diraih tentu berkat kerja keras, kesungguhan, disiplin dan komitmen yg kuat oleh SKPD terkait.

“Komitmen kita, ini akan terus kita tingkatkan pada pelayanan tahun 2025 di kantor camat dan kantor wali nagari,”ucapnya.

Perlu diketahui, tujuan umum dari penilaian ini adalah perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Metodologi yang dilakukan Ombudsman RI adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir dari masing-masing penyelenggara pelayanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk kategorisasi penilaian adalah :

88.00 – 100 A Kualitas Tertinggi Hijau, 78.00 – 87.99 B Kualitas Tinggi Hijau, 54.00 – 77.99 C Kualitas Sedang Kuning, 32.00 – 53.99 D Kualitas Rendah Merah, dan 0 – 31.99 E Kualitas Terendah Merah.(Karta)

 

Lampung, Lintasmedianews.com

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) , Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullah RS mengatakan Wartawan wajib mendapatkan perlindungan dan keamanan  dari Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). 

"Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 8 Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999,  memberikan perlindungan yang mendasar, menyeluruh dan profesional terhadap profesi wartawan,"Tegas Ketum PWDPI, disela-sela acara pelantikan pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung, di Grand Mercure Hotel, Pada Kamis  (14/11/2024).

Dia juga menjelaskan sepanjang wartawan menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan turunan, seperti Peraturan Dewan Pers, terhadap wartawan tidak dapat dikenakan pidana. 

"Pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan imun terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana,"tegasnya.

Menurut Ketum PWDPI, Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan. 

"Namun perlu ditegaskan, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak memenui syarat-syarat sebagai wartawan dan berada di luar wilayah pers, maka itu bukanlah tindakan jurnalistik dan karena itu tidak dilindungi oleh UU Pers,"ujarnya 

Nurullah juga mengatakan, jika tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan atau berada di luar ranah pers, tergolong tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai pidana murni dan karena dapat dikenakan pasal-pasal dalam hukum pidana.

"Contohnya jika ada wartawan, baik wartawan yang sesungguhnya atau wartawan gadungan, melakukan pemerasan atau penipuan, dapat langsung dengan tuduhan-tuduhan pidana dan karena itu juga dapat langsung diproses sesuai dengan hukum pidana,"ungkapnya.

Atas dasar itu, Ketum PWDPI juga menambahkan, sengaja organisasi Pers yang ia pimpin  membentuk Bidang Satuan Tugas Bela Wartawan atau disebut Satbel Pers. 

"Bidang Satbel Pers ini selain untuk membela wartawan juga punnya tanggungjawab ikut serta bela Negara Kesatuan Republik Indonesia,"jelasnya 

"Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Setiap warga negara berhak dan wajib membela  NKRI,"tegasnya.

Ketum PWDPI mennyatakan diera  kemerdekaan Pers kita wajib melakukan bela negara sesuai profesi kita masing-masing, setia kepada Pancasila, UUD1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI  serta harus Cinnta Tanah Air Kita,"imbuhnya.

Selain itu, Ketum PWDPI juga menjelaskan Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan Negara Menjamin Keamanan Rakyat.

"Inilah dasar utama kita mendirikan  bidang Satuan Tugas Bela Wartawan (Satbel Pers) Selain Ikut serta Bela Negara insan pers juga wajib mendapat perlindungan dari negara. Sejatinya wartawan juga bagian dari rakyat Indonesia,"pungkasnya. (Tim).

 




Pasbar,Lintasmedianews.com
Pemerintah Nagari Seberang Kenaikan ,Kecamatan Gunung Tuleh melalui Sekretaris Nagari M.Ikhsan buka secara resmi Sekolah Lapangan Pertanian dengan mendatangkan para peserta seperti: Masyarakat Tani,Hafni Pendamping Nagari , Riswan, Ketua BAMUS serta para Jorong dalam rangka urung rembuk antara kelompok ,demi peningkatan ketahanan Pangan ke depannya,khususnya di Nagari tersebut.

Ikhsan  mewakili Walinagari mengatakan Kegiatan seperti ini memang sudah diawali sebelumnya tepatnya di ke Jorongan kampung Guo ,namun kegiatan kali ini merupakan pertama kali kita lakukan di kejorongan Baruh Gunung Sungai Aur ,apalagi masih ada ke jorongan yang belum pernah mengikuti yang seperti ini untuk itu kita tambah lagi tutur Ikhsan ,Kamis tgl 14 /11 kepada Media ini.Ia pun sudah melakukan perencanaan untuk beberapa kali pertemuan dengan mendatangkan Nara Sumber dari penyuluh Pertanian yang ada diwilayah ini.

Ia lebih jauh mengatakan untuk biaya kegiatan sudah dialokasikan  sejumlah 20 persen dari Anggaran Dana Desanya yang  diperuntukkan untuk Ketahanan Pangan termasuk Budidaya Tanaman Padi (irigasi) atau Tanaman Pekarangan masyarakat ,apalagi ini merupakan program Presiden RI Prabowo - Gibran untuk 100 hari ke depan terangnya.

Akmil dan Andreas (Nara Sumber) juga langsung memandu acara Sekolah Lapangan Pertanian ,sebelumnya juga minta maaf atas keterlambatan mereka dan bersifat pengganti ,namun tetap bersemangat  datang ,walau pun ada hujan turun tetap memberikan materi bagaimana pemilihan Benih yang baik,Persemaian,Cara Tanam ,menghasilkan atau produksi serta memandu pembentukan Ketua Kelompok Tani secara umum yang  akhirnya dipercayakan  kepada Riswan untuk mengemban amanah ini ,semoga Sukses dan berhasil. (parsela)

 

PADANG, LINTASMEEIANEWS.COM

Sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, PT Semen Padang sebagai bagian dari SIG, mengirimkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan bantuan logistik ke lokasi bencana.

Bantuan logistik yang dikirim oleh perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu antaralain berupa 30 karung beras (masing-masing 10 kg), 30 dus mie instan, 300 kaleng sarden, 30 papan telur, 20 dus air mineral, serta 5 pack pampers.

"Relawan dan bantuan logistik dikirim ke lokasi bencana adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap saudara-saudara kita yang tengah dirundung duka," kata Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati di Padang, Kamis (14/11/2024).

Anita juga berharap bantuan relawan dan logistik itu dapat membantu meringankan beban korban terdampak bencana. "Semoga bencana banjir bandang ini segera berlalu dan masyarakat kuat dalam menghadapi cobaan ini," ujarnya.

Seperti diketahui bahwa Rabu (13/11/2024), PT Semen Padang mengirim relawan TRC dan bantuan logistik ke lokasi bencana banjir bandang pada Rabu (13/11/2024). Setiba di lokasi, relawan pun kemudian langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sijunjung. 

Berdasarkan laporan yang diterima PT Semen Padang dari relawan di lokasi bencana, ada beberapa nagari yang terdampak akibat bencana banjir yang terjadi pada Senin (11/11/2024) malam tersebut. Di antaranya, Nagari Unggan, Silantai, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Manganti, dan Sisawah.(*)


Padang,Lintas Media News
 Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar Syukuran dalam rangka Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri Ke- 79 dengan tema “Brimob Presisi menuju Indonesia maju”.

Acara syukuran tersebut dihadiri  oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen. Pol. Gupuh Setiyono S.Ik, M.H., yang dilaksanakan di Ruang Jenderal Hoegeng Lantai 4 Mapolda Sumbar, Kamis (14/11/2024)

Dalam Amanat Kapolda Sumbar yang dibacakan oleh Wakapolda Sumbar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel jajaran Satuan Brimob Polda Sumbar atas kerja keras, dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama ini, terutama keberhasilan kita dalam pengamanan pelaksanaan pemilu legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan ulang calon anggota DPD RI.
“Kemarin tanggal 13 november 2024 satgas operasi amole Satuan Brimob Polda Sumbar telah kembali dari penugasan selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan diwilayah hukum Polda Papua dengan memperoleh penilaian terbaik, baik itu penilaian dari Mabes Polri maupun dari Korps Brimob Polri selama sepanjang penugasan Operasi Amole yang dilaksanakan oleh Mabes Polri,” ujar Wakapolda.

Dengan kepulangan Satgas Amole ini kita akan menambah kekuatan dalam menghadapi situasi kontijensi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 yang saat ini sudah dalam tahapan kampanye menjelang pemungutan suara serentak. 

“Keberhasilan saudara - saudara ini tidak lepas dari upaya kesiapan saudara – saudara baik secara peralatan dan kemampuan personel serta mental untuk sepenuhnya menghadapi tahapan kegiatan pengamanan agar dapat berjalan dengan aman, sukses dan lancer,” ulasnya.

Lebih Lanjut Wakapolda Mengatakan pada peringatan HUT ke–79 Korps Brimob Polri ini dengan mengambil tema “Brimob Presisi menuju Indonesia maju”.

“Tema ini adalah perwujudan dari semangat korps brimob polri dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan, dimana profesionalisme menjadi kunci keberhasilan kita dalam mewujudkan situasi yang kondusif diseluruh wilayah indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Sumbar,” Sambungya

Korps Brimob Polri menyadari bahwa rasa aman merupakan investasi penting dalam sebuah pembangunan, dimana aman memiliki arti yang luas yang meliputi seluruh aspek asta gatra dalam pembangunan nasional dan menjamin keberlanjutan pembangunan guna terwujudnya cita-cita indonesia maju.

Sebagai bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Korps Brimob Polri berkomitmen menjaga soliditas dengan unsur-unsur Kepolisian lainnya, serta membangun sinergitas bersama dengan TNI dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika. 

Selain itu juga diperlukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainya dalam rangka menciptakan serta mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

Wakapolda Sumbar menambahkan Menghadapi pesta demokrasi saat ini, yaitu pilkada serentak 2024 peran brimob tidak kalah penting dalam memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan aman, damai dan sejuk,  mulai dari pelaksanaan masa pendaftaran, deklarasi, kampanye, pengawalan logistik, pencoblosan, rekapitulasi dan pelantikan kepala daerah dimana akan terdapat potensi kerawanan sehingga mempengaruhi kondusifitas keamanan di wilayah Sumatera barat. 

“Menyikapi hal tersebut, saya mengajak seluruh personel brimob dan fungsi-fungsi lainya untuk lebih proaktif dalam setiap upaya dalam rangka memelihara situasi kamtibmas guna terselenggaranya pilkada dengan aman dan lancar,” lanjutnya.
Dalam acara ini ada pemberian hibah lahan dari beberapa pihak untuk Polda Sumbar Cq. Satbrimob Polda sumbar,  Kapolda mengucapkan terima kasih atas perhatian terhadap kontribusinya guna memaksimalkan pelayanan masyarakat khususnya dilingkungan Korps Brimob Polri.

“saya juga mengucapkan selamat atas diberikanya tanda kehormatan warga Korps Brimob Polri oleh komandan Korps Brimob Polri bagi pihak-pihak yang berjasa dalam pengembangan tugas-tugas pokok Brimob,” Sebut Wakapolda.

Sebelum mengakhiri sambutan, Wakapolda Sumbar menyampaikan ucapan selamat, Hari Ulang tahun Korps Brimob Polri ke-79 tahun 2024 dari Kapolda Sumbar.

“Semoga kedepan Korps Brimob Polri semakin profesional dan responsif serta penuh rasa 8 kebanggaan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat sumbar,“
sekali melangkah pantang menyerah sekali tampil harus berhasil,” pungkasnya.

Acara Syukuran ini di hadiri oleh Irwasda Polda Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kapolres/ta jajaran Polda Sumbar, Forkopimda  Sumbar, serta tamu undangan lainnya.(*)






PADANG,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) M. Iqra Chissa Putra didampingi Ketua Komisi III, Indra Datuak Rajo Lelo, Sekretaris Komisi III, Nofrizon dan Muchlis Yusuf Abit menerima pengaduan puluhan eks anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Pelabuhan Teluk Bayur terkait uang pensiun tak kunjung dibayarkan. Selasa (12/11/224) di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Salah seorang dari anggota Koperbam Suharizal mengatakan, mereka yang datang ke DPRD hari ini adalah buruh bongkar muat yang sudah setahun lebih mengundurkan diri sebagai anggota Koperbam.

Sesuai aturan dan kesepakatan di Koperbam, anggota yang  mengundurkan diri atau meninggal dunia akan menerima uang pensiun  sebesar Rp25 juta, dimana uang pensiun itu dinamai uang tali asih, uang tali asih tersebut bersumber dari upah pekerja yang dipotong sebesar 2,5 persen setiap kali mereka melakukan bongkar muat.Jelas Suharizal

Lebih jauh Suharizal menjelaskan.U
ntuk 84 orang yang mengadukan nasib ke DPRD hari ini, mereka adalah anggota koperasi yang sekitar setahun lalu sudah mengundurkan diri sebagai anggota. Namun meski sudah mengundurkan diri, dan sekarang sudah mau memasuki dua tahun tidak tergabung di Koperbam hak mereka yang sebesar Rp25 juta masih tak kunjung dibayarkan. 

"Hari ini kami datang ke DPRD untuk menyampaikan keluh kesah yang dirasakan buruh pelabuhan ini. Kami berharap DPRD bisa mengetuk hati pengurus Koperbam saat ini membayarkan hak mereka yang sudah lama teraniaya menunggu uang Rp25 juta tersebut, dimana uang itu juga berasal dari keringat mereka selama bekerja bertahun-tahun," ucap Suharizal.

Dikatakan Suharizal, persoalan ini juga  sudah dilaporkan ke Polda Sumbar pada setahun lalu. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan kasus dalam bentuk penetapan tersangka. 
Pihaknya juga berharap DPRD bisa mendesak Polda Sumbar menuntaskan perkara ini.

Menurut Suharizal, uang pensiun Rp25 juta untuk mereka yang mengundurkan diri ini sebahagian  ada yang menerima. Hal ini karena yang bersangkutan diduga punya kedekatan dengan pengurusn, sementara  untuk yang 84 orang tadi, karena tak ada kedekatan secara emosional hak mereka tak kunjung ditunaikan hingga sekarang.

Menurut Suharizal,Karena terus didesak, pengurus Koperbam saat ini sempat menyatakan kesediaan memberikan uang pensiun tersebut, namun jumlahnya hanya Rp4 juta, tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang berada diangka Rp25 juta.

"Karena tidak sesuai kesepakatan, tentu mereka tidak mau menerima uang empat juta tersebut. Semestinya pengurus tidak punya alasan untuk tidak memberikan uang pensiun ini, karena uangnya ada tersedia di koperasi, jangan karena pengurus tidak sejalan dengan mereka yang pensiun teman-teman ini ditahan," tambahnya.

Senada dengan Suharizal,anggota Koperbam yang lainnya Irwan menambahkan. Dirinya dan rekan-rekan yang hari ini datang ke DPRD Sumbar sudah 14 bulan mengundurkan diri dari Koperbam. Namun selama itu pula belum menerima uang tali asih yang menjadi haknya. 

Dia mengatakan, alasan pengurus tak memberikan apa yang jadi hak mereka karena pengunduran diri dilakukan secara massal. 

Menurutnya, ini sama sekali tak sesuai dengan kesepakatan diawal dengan Koperbam, dalam kesepakatan saat mereka jadi anggota sama sekali tidak disebutkan atas karena mengundurkan diri secara bersama  hak tidak bisa dikeluarkan.

"Yang ada dalam kesepakatan itu adalah, setiap yang mengundurkan diri atau meninggal dunia berhak mendapatkan uang pensiun Rp25 juta perorang. Kami mohon ini bisa ditindaklanjuti melalui dinas terkait pak, begitupun perkara yang ada di Polda mohon didorong agar bisa dituntaskan Pak," katanya.

Menanggapi apa yang disampaikan  eks anggota Koperbam Teluk Bayur, Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra mengatakan. DPRD dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

"Kami dari lembaga DPRD akan memanggil pihak-pihak bersangkutan, dari aspirasi yang disampaikan, kami akan mempertanyakan persoalan dan bagaimana untuk solusinya. Beberapa pihak yang akan kami panggil adalah Dinas Koperasi, dan juga dari Koperbam sendiri," ucap Iqra. (st)





PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mendukung penuh program-program yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar
termasuk rencana menjadi tuan rumah peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-92 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI yang disampaikan ke DPRD.Hal tersebut disampaikan Muhidi saat pertemuan dengan KPID Sumbar, Rabu (13/11/2024) di ruagan rapat pimpinan DPRD Sumbar.

Muhidi menegaskan,KPID sebagai lembaga pengawas penyiaran, harus memiliki komitmen untuk memastikan tayangan yang disiarkan mengandung nilai-nilai edukatif dan mencerdaskan. Hal ini penting agar penyiaran berdampak positif pada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis.

 “Tantangan ke depan tidak mudah. Persoalan sosial, seperti peredaran narkoba dan tawuran, masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak,” ujarnya.

Disamping itu, Muhidi berharap,KPID dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah di bidang penyiaran. Kontribusi ini diharapkan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan UMKM.

Dan adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan KPID Sumbar, tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga dalam pembahasan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi muda.Menurutnya, salah satu prioritas DPRD adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.Tambah Muhidi.

Menurut Muhidi,dalam jangka pendek dan panjang, program peningkatan keterampilan SDM pelaku UMKM sangat diperlukan, dan kolaborasi dengan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi menjadi penting untuk mempromosikan produk-produk lokal. “Hal ini sebaiknya dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas oleh KPID Sumbar dan Komisi I, yaitu Ranperda Penyiaran,” tambah Muhidi.

Muhidi menegaskan, akan mendukung program-program KPID Sumbar untuk optimalisasi pembangunan daerah. Anggaran untuk agenda berskala nasional ini akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menyatakan kesiapan Sumbar untuk menjadi tuan rumah Hari Penyiaran Nasional ke-92 dan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2025. Namun, saat ini kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar masih belum terpenuhi untuk menyukseskan acara berskala nasional tersebut. “Kami berharap bisa menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, karena acara ini berpotensi membawa perputaran uang yang signifikan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Robert juga menambahkan bahwa KPID siap berkolaborasi dengan DPRD Sumbar untuk memajukan UMKM. Konten-konten promosi produk masyarakat akan ditampilkan melalui lembaga penyiaran agar mampu mendongkrak penjualan dan bersaing di pasaran.(*/st).



 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Guna percepatan pembangunan perumahan dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas hunian yang nyaman, berkualitas dan terjangkau, PT Semen Padang melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Barat pada Selasa (12/11/2024) di Wisma Indarung PT Semen Padang.

"Kami sangat antusias untuk memulai kerja sama yang strategis antara PT Semen Padang dan REI dalam melaksanakan pembangunan perumahan di wilayah kerja REI Sumbar. Kerjasama ini merupakan langkah nyata dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah RI," kata Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra.

Penandatanganan PKS dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan Ketua DPD REI Sumbar, Satria Eka Putra. Acara ini, juga dihadiri oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, dan sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang. Di antaranya, Kepala Departemen Bisnis Inkubasi Non Semen, Win Bernadino, GM of Retail Sales Regional I, Inpres Rakhmad Hidayat, Senior Sales Manager SIG Wilayah Central Sumatera Nanda Kurniawan dan Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup fasilitas dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan perumahan oleh DPD REI Sumbar, serta pemanfaatan produk-produk PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG untuk percepatan pembangunan perumahan di Sumbar.

Indrieffouny berharap melalui kerja sama ini, PT Semen Padang bersama dengan DPD REI Sumbar, dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik menuju masa depan yang lebih sejahtera," katanya.

"Kami siap mendukung REI Sumbar dalam menyukseskan pembangunan 3 juta rumah. Karena, sebagai perusahaan semen yang telah berusia lebih dari satu abad berperan dalam pembangunan Indonesia, PT Semen Padang, terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung penuh proyek-proyek pembangunan perumahan," tambahnya. 

Selain semen, lanjutnya, produk unggulan lainnya yang ditawarkan adalah Sepablock atau Semen Padang Interlock yang merupakan produk sejenis bata seperti lego sehingga dalam proses pembangunannya yang mudah dan cepat sehingga merupakan solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan biaya yang lebih terjangkau. Bahkan, membangun rumah dengan menggunakan Sepablock juga lebih hemat 10 persen dibandingkan material lain.

Penghematan tersebut, kata Indrieffouny, karena kolom dan balok dinding Sepablock dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci. Lama pengerjaannya juga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan material lain. "Di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan rumah dengan menggunakan Sepablock bisa selesai dalam 15 hari," bebernya.

Selain mudah dan cepat, produk Sepablok juga ramah terhadap gempa dan lingkungan. Hal itu, telah dibuktikan melalui uji Siklik Modular 2D dari PUSKIM PUPR. Kemudian, Sepablock juga memiliki keunggulan dalam sirkulasi udara berkat rongga yang terdapat pada setiap bloknya, sehingga membuat rumah relatif lebih sejuk.

Dia pun meyakini bahwa produk Sepablock ini akan dapat mengubah wajah perumahan subsidi di Indonesia. Untuk itu, dia berharap melalui kerja sama ini, PT Semen Padang bersama DPD REI Sumbar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik menuju masa depan yang lebih sejahtera," katanya.

Ketua DPD REI Sumbar, Satria Eka Putra, mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memberikan kesempatan untuk REI Sumbar untuk bekerjasama dengan PT Semen Padang dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang nyaman, berkualitas dan terjangkau. Menurutnya, kerja sama dengan PT Semen Padang ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi yang terjangkau bagi masyarakat. 

"Kami menyambut baik kerja sama ini. Karena, kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan langkah strategis. Ibarat pepatah Minang, 'indak cukuik jo tapak tangan, jo nyiru kito tampuang'. Karena, PT Semen Padang adalah produsen semen terkemuka yang memiliki reputasi sangat baik dalam menyediakan produk-produk berkualitas. Kami yakin dengan dukungan PT Semen Padang, proyek perumahan di Sumbar akan berjalan lancar dan efisien," kata Satria.

Terkait dengan produk Sepablock dan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, Satria pun mengakui bahwa ke depan akan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk terbaru tersebut, dan diharapkan seluruh developer rumah subsidi di Sumbar dapat memanfaatkan produk ini. "Kami menyambut baik produk Sepablock ini. Mudah-mudahan, seluruh developer rumah subsidi di Sumbar bisa manfaatkan produk ini, sehingga pembangunan rumah di daerah ini menjadi lebih cepat, efisien, dan aman," ujarnya.(*)


Dumai, Lintasmedianews.com

PT Semen Padang kembali memperlihatkan komitmennya dalam memajukan pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai wujud kepedulian terhadap kelangsung pendidikan generasi muda, perusahaan ini menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi pelajar di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Program ini menyasar 60 pelajar berprestasi dan kurang mampu, dengan penyaluran beasiswa sebagai bentuk dukungan atas potensi akademik mereka. Selain itu, PT Semen Padang juga menyerahkan 100 pasang meja dan kursi untuk memperbaiki fasilitas belajar di SDN 004 Bangsal Aceh. 

Acara simbolis penyerahan bantuan ini dilangsungkan di aula SDN 004 Bangsal Aceh pada Rabu (6/11/2024) dan dihadiri oleh Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis, Senior Manager of Retail Sales untuk wilayah Sumatera Barat dan Riau Nanda Kurniawan, serta Senior Manager Unit Pabrik Dumai Teguh Sovianto.

Juga hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Yusmanidar, Lurah Bangsal Aceh Indra Jaya, sejumlah kepala sekolah dan guru di Sungai Sembilan, serta para pelajar dan orang tua yang antusias menyambut kehadiran bantuan dari perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini. 

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program TJSL perusahaan yang secara konsisten mendukung pendidikan di wilayah operasional. Beasiswa, kata beliau, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus meningkatkan prestasi akademis mereka.

“Program beasiswa ini kami selenggarakan setiap semester, dengan tujuan biaya pendidikan dan dukungan langsung kepada pelajar kurang mampu di Kelurahan Bangsal Aceh ini. Kami berharap beasiswa ini bisa mendorong adik-adik pelajar untuk terus berprestasi,” ujar Indrieffouny.

Indrieffouny juga menegaskan bahwa Kelurahan Bangsal Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari PT Semen Padang, mengingat perusahaan semen yang merupakan bagian dari SIG ini telah beroperasi di kawasan ini sejak tahun 2010. Menurutnya, keberadaan perusahaan di Dumai bukan hanya berperan dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“PT Semen Padang telah hadir di Kota Dumai sejak tahun 2010 dan berupaya memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Kami mengharapkan dukungan masyarakat Dumai agar perusahaan terus berkembang dan semakin banyak berkontribusi untuk kemajuan kota ini,” imbuhnya.

Beasiswa yang diberikan kali ini meliputi bantuan untuk 30 pelajar SD sebesar Rp400 ribu per siswa, 15 pelajar SMP sebesar Rp500 ribu, dan 15 pelajar SMA dengan bantuan Rp750 ribu.

“Pada 23 Oktober lalu, kami juga menyalurkan beasiswa untuk ribuan pelajar di Kota Padang dengan total nilai lebih dari Rp2,5 miliar. Ini adalah upaya berkelanjutan PT Semen Padang untuk mendukung pendidikan,” tutup Indrieffouny.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, Yusmanidar, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT Semen Padang atas bantuan yang sangat bermanfaat ini. Menurutnya, beasiswa ini sangat membantu para pelajar yang memiliki semangat belajar tinggi namun terkendala faktor ekonomi, dan program ini sangat sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan angka putus sekolah.

“Kami berterima kasih kepada PT Semen Padang atas dukungannya. Semoga program-program seperti ini terus berlanjut, sehingga semakin banyak pelajar yang dapat merasakan manfaatnya,” kata Yusmanidar.

Dukungan dari PT Semen Padang juga dirasakan langsung oleh para pelajar penerima beasiswa. Uswatuk Wusqa, seorang siswa SMA Negeri 4 Kota Dumai, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima.

“Alhamdulillah, ini sangat bermanfaat bagi saya. Beasiswa ini akan saya tabung untuk persiapan kuliah. Terima kasih PT Semen Padang,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kesya Amelia, pelajar SMK Negeri 1 Kota Dumai. Kata dia, beasiswa ini tentunya dapat membuat dirinya semakin termotivasi untuk belajar, agar di tahun besok bisa kembali mendapatkan beasiswa dari PT Semen Padang. "Kami bangga menjadi bagian dari masyarakat lingkungan perusahaan PT Semen Padang di Bangsal Aceh. Insya Allah, beasiswa ini semakin membuat saya termotivasi untuk terus berprestasi," katanya.(*)

 

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara resmi membuka pelatihan keterampilan pengolahan makanan (DAK Non Fisik PK2UMK Kementerian Koperasi) Di Solok Primer Hotel Syariah, Kota Solok, Selasa (12/11/24).

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengatakan, sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami terus berkomitmen untuk menciptakan berbagai program yang dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi dan keterampilan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pengolahan makanan. 

Pelatihan ini adalah langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya dalam menciptakan peluang usaha berbasis olahan makanan yang berkualitas.

Di zaman yang serba modern ini, kreativitas dalam bidang kuliner memiliki peluang yang sangat besar. Makanan bukan hanya sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. 

Banyak contoh di sekitar kita, dari usaha rumahan hingga bisnis kuliner yang sukses, yang diawali dari keterampilan dan kreativitas dalam mengolah bahan makanan.

Oleh karena itu, kami berharap pelatihan ini dapat memberikan keterampilan baru dan inovasi dalam mengolah bahan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan bernilai jual tinggi.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya akan mendapatkan ilmu tentang teknik pengolahan makanan, tetapi juga akan belajar tentang pentingnya kebersihan, manajemen usaha, serta strategi pemasaran yang efektif. Semua itu penting agar produk olahan makanan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan berpotensi menjadi usaha yang berkembang.

Saya juga ingin mengingatkan bahwa selain keterampilan teknis, kesadaran akan keberagaman kuliner lokal dan penggunaan bahan-bahan baku yang sehat dan ramah lingkungan sangat penting untuk kita terapkan.

Dengan mengolah makanan lokal yang khas, kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga turut serta dalam memajukan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, saya berharap semua peserta pelatihan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah kita tercinta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Industri dan dan UMKM Kota Solok diwakili Kabid Koperasi IKM, Dody Amril melaporkan, tujuan pelatihan ini untuk menumbuhkan wirausaha baru dan menciptakan lapangan kerja, serta dapat memotivasi ibu-ibu menghasilkan karya yang bila ditekuni akan menambah penghasilan keluarga.

Pelatihan dilakukan selama 3 (tiga) hari mulai 12 sampai 14 November 2024. Adapun peserta merupakan pelaku UMKM Kota Solok sebanyak 25 Orang yang datanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Solok.( T/K)

 

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara langsung menyerahkan Piala Juara 1 Turnamen Sepakbola Walikota Antar SMP Se-Kota Solok Tahun 2024 Kepada SMPN 2 Kota Solok, Di Stadion Marah Adin Kota Solok, Senin (11/11/24).

Pada partai Final, SMPN 2 Kota Solok berhasil mengalahkan SMPN 4 Kota Solok dengan skor telak 4-1. Pertandingan final yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar berjalan seru dan dalam tempo tinggi. 

Adapun daftar pemenang yakni Juara 1 SMPN 2 Kota Solok, Juara 2 SMPN 4 Kota Solok, Juara 3, SMPN 3 Kota Solok, Juara 4 SMPN 1 Kota Solok. Top Skorer dengan 5 Gol, Abi Gibran dari SMPN 2 Kota Solok serta Pemain Terbaik, Rolan Afiko dari SMPN 2 Kota Solok.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut,  Ketua Askot PSSI Kota Solok, Riano Oskar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim, Lurah Laing, perwakilan KONI Kota Solok serta Kepala OPD terkait lingkup Pemko Solok.(T/K)





Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, MM., menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumbar, Selasa, (12/11/ 2024) di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Rombongan PWI Sumbar dipimpin oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navies, didampingi Sekretaris PWI Firdaus Abie, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Effendi dan Sekretaris Emil Mahmud.

Pada kesempatan itu, Widya Navies mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi kepada Ketua DPRD Sumbar dan menjelaskan kedudukan hukum kepengurusan PWI Sumbar.

"Kami adalah pengurus hasil KLB, dan mengantongi 2 SK, dari Hendri C Bangun dan Ketua PWI Pusat hasil KLB, Zulkifkimansyah Sakedang," katanya.

Menyinggung dana hibah dari Pemprov Sumbar ke PWI Sumbar,Widya Navies menyampaikan,pihaknya sangat  berharap, dana hibah yang ajukan ke pemprov disetujui.

Menguatkan apa yang telah disampaikan Widya Navies,
Ketua DKP PWI Sumbar Zul Efendi  mengatakan.Agar roda organisasi PWI dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,apa yang telah di sampaikan saudara Widya Navies tentang dana hiba ini diharapkan dapat jadi perhatian DPRD terutama dari bapak ketua.

"Kami tentu berharap, apa yang kami sampaikan kepada bapak Ketua DPRD Sumbar menjadi perhatian, sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan," ujar Pemimpin Redaksi Harian Haluan ini.

Menanggapi hal tersebut,Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, silaturahmi perlu diperbanyak karena mengundang berkah, bertambah umur dan bertambah rezeki.

Soal dana hibah Pemprov, Muhidi mengatakan, dirinya akan bertemu terlebih dahulu dengan TAPD, tapi sudah ada pembahasan dengan Diskominfo Sumbar.

"Yang jelas sudah ada, namun berapa angkanya, saya belum tahu persis, nanti saya tanyakan dulu ke TAPD. Insya Allah nanti kita kawal sesuai kewenangan kami," jelas Muhidi.

Pada kesempatan itu Muhidi juga menjelaskan tupoksi DPRD, yaitu legislasi, budgeting atau penganggaran dan pengawasan. Semua tupoksi kedewanan tersebut membutuhkan pers dalam mempublikasikannya.

"Kalau tidak ada publikasi dari rekan-rekan pers, maka nanti masyarakat menganggap kami tidak bekerja. Khsus anggaran di DPRD untuk media, saya sudah sampaikan ke Humas, jangan sampai dikurangi. Namun kami juga siap menerima kritikan, tentunya kritik yang disertai solusinya, yaitu kritik yang membangun," tutupnya. (st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.