Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

 Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengukuhkan penyesuaian masa jabatan 52 walinagari se Kabupaten Dharmasraya, di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (02/07/2024).

Pengukuhan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam satu pasal menetapkan bahwa masa jabatan walinagari (kepala desa) menjadi 8 tahun, dari yang sebelumnya 6 tahun.

Dalam kesempatan itu Sutan Riska menyampaikan latar belakang pemerintah dilaksanakan perpanjangan masa jabatan antara lain untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyakat guna pengembangan potensi masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik. 

“Perpanjangan masa jabatan walinagari secara substansi tidak hanya untuk memperkuat walinagari, akan tetapi sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari sesuai potensi yang dimiliki oleh nagari,” ungkap Sutan Riska.

Dirinya berharap, para walinagari dapat mengembangkan potensi maupun sumberdaya nagari untuk memajukan perekonomian masyarakat nagari sebagai bentuk subjek pembangunan.

Dilanjutkan, perpanjangan masa jabatan walinagari merupakan amanah besar dari negara, oleh karena itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mendorong walinagari agar melakukan inovasi-inovasi dalam menjalanjakan roda pemerintahan, pemberdayaan masyarakat bahkan dikonkritkan dengan mengajak masyarakat untuk melakukan investasi di nagarinya.

Di lain hal, Sutan Riska juga mengingatkan agar walinagari untuk taat pada aturan penggunaan dana desa serta norma aturan lain selaku pimpinan masyarakat. Dirinya menegaskan tidak ingin melihat walinagari berurusan hukum karena dana desa maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan regulasi maupun kode etik seorang walinagari.

“Selain itu walinagari harus rajin melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk memastikan pelayanan, program dan kegiatan tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam pada itu Sutan Riska juga berpesan agar walinagari menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak dalam menjalankan kegiatan. Pasalnya pembangunan di wilayah nagari sangat tergantung partisipasi publik yang akan dapat diperoleh jika stakeholder mempunyai hubungan baik.

Sementara kepada Ibu-Ibu Ketua PKK Nagari yang pada saat yang bersamaan juga dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya oleh Ketua TP PKK Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska, berpesan agar selalu mendapingi suaminya yang notabene walinagari dengan baik, agar semangat dan emosinya terjaga.

Katanya, Ketua TP PKK Nagari dapat mengimplementasikan 10 program pokok PKK, dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, dan turut menciptakan suasana kondusif di nagari masing-masing.

“Mari tingkatkan dedikasi dan loyalitas dalam pengabdian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Layani masyarakat dengan setulus hati,” tukasnya.

Adapun yang dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya pada hari ini oleh Sutan Riska terdapat tiga walinagari yang seharusnya berakhir pada Desember yang akan datang, diperpanjang sampai 2026, yakni walinagari Sipangkur, Walinagari Kurnia Koto Salak dan Walinagari Koto Besar.

Selanjutnya enam walinagari yang semula masa jabatannya periode 2021-2027 menjadi periode 2021-2029. Terakhir, 43 walinagari hasil pemilihan serentak tahun 2022 yang semula perode 2022-2028 menjadi periode 2022-2030.

Pengukuhan perpanjang masa jabatan walinagari juga turut disaksikan Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto, Kajari Dharmasraya Ariana Juliastuty, Ketua MUI H. Aminullah Salam, Ketua Baznas, Z Lubis, Danyon C Satbrimob Dharmasraya, Kompol Encep Hendri dan Kalapas Dharmasraya, Budi Setyo Prabowo.

Dari unsur Pemerintah Daerah hadir Sekretaris Daerah, Adlisman beserta staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, kepala bagian, camat dan kepala Puskesmas. Sedangkan dari Organiasi Wanita tampak Ketua Dharmawanita Persatuan, Ny. Syafni Adlisman , Pengurus TP-PKK Kabupaten Dharmasraya beserta seluruh Ketua TP PKK Kecamatan.(elda)

 

Lintasmedianews.com, Dharmasraya-

DPRD Dharmasraya rangka memperingati Hari Bayangkara Ke-78 tahun, Polres Dharmasraya gelar upacara bendera di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya serta dilanjutkan dengan syukuran bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Auditorium Kantor Bupati. Senin, (01/06/2024).

HUT Bayangkara tahun 2024 mengusung tema “ Menuju Indonesia Emas Transformasi Ekonomi yang Ingklusif dan Berkelanjutan”

Dibawah naungan Polres Dharmasraya, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H bersama Wakil Ketua DPRD Ir. H. Adi Gunawan,M.M hadiri acara peringatan HUT bayangkara serta berikan apresiasi atas kerja keras dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H berharap semoga di HUT Bayangkara ke-78 ini Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadi institusi yang selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat dibawah naungan hukum Polri.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Ir.H.Adi Gunawan,M.M turut memberikan suport atas kinerja Polri yang selalu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berharap agar kedepannya Polres Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus bekerjasama dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.(elda)

 

Agam.Lintasmedianews.com

 Sebagai bentuk Sinergitas yg baik antara TNI dan Polri dalam menjaga Kambitmas di tengah tengah masyarakat luas.sekaligus menjaga Silahturahmi tetap terjalin dengan  baik.Kodim 0304 Agam memberikan Surprise dengan memberikan Kue Ulang Tahun di acara syukuran  HUT Bhayangkara ke 78 yg di gelar di Aula Wibisono Mako Polres Agam.Senin.1 July 2024.

Kado spesial ini di serahkan oleh jajaran Koramil 03 Lubuk Basung di bawah Komando Danramil 03 Lubuk Basung.Letkol Arh.(har).Zulakmar kepada Kapolres Agam di saat acara sedang berlansung .

Letkol Arh (har) .Zulakmar menyampaikan ucapan selamat Hut Bhayangkara ke 78 . kepada Polres Agam .supaya kedepan nya Polri srmakin jaya dan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara.

"Kue Ultah yg di berikan  adalah sebagai bentuk rasa pengantar antara TNI dan POLRI tetap berdampingan dalam menjaga Kambtibmas di tengah tengah masyarakat tetap terjamin.sebagai Aparat Penegak hukum dan pelindung masyarakat .sinergitas akan selalu di jaga supaya keamanan dan ketentraman masyarakat luas bisa terwujud dengan adanya kekompak kan dan saling menjaga satu dengan lain nya." tutup nya.

(Lely)


PADANG PARIAMAN,Lintas Media News
Bakal calon Gubernur Sumatra Barat, Epyardi Asda, membakar semangat kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Padang Pariaman untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati Solok itu pun mengajak mereka berjihad untuk perubahan dan perbaikan nasib masyarakat Sumbar.

"Kita harus sadar, daerah kita ini sudah jauh tertinggal dibanding daerah tetangga, seperti Riau dan Jambi. Bahkan sebentar lagi Bengkulu akan lebih maju, jika kita tak juga berbenah," kata Epyardi, Selasa (2/7/2024).

Hal tersebut diungkapkannya di hadapan 400-an kader PAN, tokoh masyarakat, ulama, ninik mamak, dan anggota organisasi kemasyarakatan seperti Persatuan Olahraga Buru Babi (Porbi) di Sikabu, Padang Pariaman.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, calon Anggota DPD RI, Yuri Hadiah, Ketua DPD PAN Padang Pariaman, Suhatri Bur, mantan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, dan pengurus Partai Gerindra Sumbar, Sam Salam.

Epyardi mengatakan, infrastruktur Sumbar saat ini sangat amburadul. Sementara pemerintah daerah terkesan berpangku tangan karena tidak melakukan aksi nyata untuk perbaikan.

"Kini dari Solok ke Padang saja memakan waktu lebih dari tujuh jam. Begitu pula dengan akses jalan dari Padang ke Bukittinggi dan sebaliknya. Memang ini terjadi akibat bencana, tapi upaya nyata dari gubernur untuk mengatasinya juga tidak ada," paparnya.

Menurut Epyardi, tersendatnya akses jalan tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya ialah berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan lokal dan internasional ke Sumbar.

"Wisatawan dari Malaysia yang biasanya berkunjung ke Bukittinggi, kini nyaris tidak ada lagi. Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat kita," sebutnya.

Karena itulah, Epyardi meminta para kadernya untuk bersama-sama memenangkan pilkada, agar perubahan Sumbar bisa tercipta. Terlebih, di Padang Pariaman, PAN merupakan partai politik pemenang pemilihan legislatif 2024.

"Demi Allah saya akan hibahkan diri untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita berjihad untuk membangkitkan marwah, harkat dan martabat Sumbar ini," pungkasnya.

Harapan Epyardi tersebut diamini oleh seluruh kader dan tokoh masyarakat. Mereka berjanji akan mengampanyekan balon gubernur dari PAN itu kepada masyarakat mereka masing-masing.

"Satu hal yang kami minta, jika nanti Pak Epy terpilih menjadi gubernur, tolong jangan bohongi kami. Kami sudah kenyang Pak dibohongi oleh gubernur," kata salah seorang ulama, Kambardi Tk Sidi.

Kambardi mengaku dulu gubernur pernah berjanji kepada para ulama untuk membantu pondok pesantren di Sumbar. Nyatanya, hingga kini tidak ada satu pun janji itu yang terealisasi.(*)


Kenali,Lintas Media News
Ratusan Masyarakat Kinali, Pasaman Barat menggelar aksi unjuk rasa ke PT. Laras Internusa (PT LIN) di Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (02/07/2024).

Aksi yang dipimpin oleh ketua koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali Ali Bakri beserta ratusan masyarakat menuntut hak lahan perkebunan sawit berupa plasma mereka atas perusahaan PT. LIN sebesar 20 persen yang hingga saat ini belum diterima oleh masyarakat adat Kinali.

Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit ini ada sekitar 7 ribu hektar, sehingga masyarakat dan cucu kemenakan seharusnya menerima plasma sekitar 1400 hektar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi ini diawali dengan orasi yang dilakukan oleh masyarakat guna menuntut haknya yang tidak diberikan oleh PT. LIN, dilanjutkan mediasi yang diwakili oleh Ketua Koperasi Ali Bakri berserta perangkatnya dan diterima oleh manager PT LIN Yudi Rusdianto.
 
Dalam mediasi tersebut Ketua Koperasi Ali Bakri menyampaikan beberapa tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh PT LIN, namun manager PT LIN Yudi Rusdianto tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut sehingga terjadi perdebatan.
Ali Bakri mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak perusahaan selama ini telah mengelabui masyarakat dan tidak menaati aturan yang berlaku.

“Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014, dimana perusahaan wajib memberikan 20 persen dari total lahan yang dikelola,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bupati Pasaman Barat pun sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.3/457/BUP-PASBAR 2024 pada 16 Mei lalu yang subtansinya meminta kepada PT LIN dapat merealisasikan tuntutan masyarakat bahwa perusahaan wajib menyerahkan lahan yang telah dibangun seluas 20 persen.

“Namun mirisnya pihak perusahaan hingga kini tidak memiliki itikat baik untuk memberikan hak masyarakat tersebut. Artinya, perusahaan telah mengelabui kita selama ini,” tegasnya.

Lebih jauh Ali menambahkan, saat ini masyarakat yang sudah terdaftar di koperasi tersebut sebanyak 7 ribu kepala keluarga. Dan jika PT LIN bisa merealisakan 20 persen tersebut maka diprediksi masyarakat bisa menerima Rp.1.200.000 setiap bulan.

“Tentu nantinya bisa membantu masyarakat, dimana mereka termasuk dari keluarga kurang mampu,” imbuhnya.
Selain Niniak mamak aksi ini juga dihadiri Kapolres Pasaman  AKBP Yudho Huntoro SIK MIK, Kabag Hukum Pasaman Barat serta seluruh warga Kinali.
Untuk kelancaran ujuk rasa koordinator aksi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk tidak melakukan aksi anarkis.

Dalam aksi demonstrasi ini terlihat dikawal ketat dari pihak Polri/TNI dan unsur Muspika setempat. Hingga berita ini diturunkan aksi massa masih berlangsung dan pihak perusahaan belum tampak hadir. 
Sementara itu Manager Corporate Developman Yudi Rusdianto menyatakan saat ini pihak perusahaan tengah mempelajari SK Bupati Pasaman Barat tersebut. 

“Kami sedang melakukan konfirmasi dan minta petunjuk,mohon arahan dari pemerintah (daerah),” katanya.
Ketika ditanya apakah akan melakukan tinjauan hokum terkait SK Bupati tersebut, Yudi menegaskan akan dikoordinasikan dengan pimpinan perusahaan dan penasehat hukum. "Akan dikoordinasikan lebih lanjut," jelasnya.(*)





Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) menggelar rapat kerja dalam rangka penyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda), Selasa (2/7/2024) di ruangan rapat DPRD Sumbar.

Adapun kedua ranperda tersebut yakni ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan museum serta ranperda tentang perubahan ketiga perda nomor 8 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat tersebut mengatakan, penyampaian pandangan akhir fraksi tentang ranperda yang sedang dibahas merupakan salah satu tahapan sebelum pengesahannya menjadi peraturan daerah (perda).

Menurut Irsyad Safar,kedua ranperda tersebut akan segera dijadwalkan pengesahannya menjadi perda dalam rapat paripurna oleh badan musyawarah DPRD.

Sementara,Ranperda tentang perubahan ketiga perda nomor 8 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah mengatur tentang perubahan struktur OPD di lingkup pemerintahan provinsi.Jelas Irsyad.

Perubahan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan untuk menciptakan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.Tambahnya.

Menurut Irsyad,hal ini sesuai pula dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Hal yang dipertimbangkan yakni beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.Tukuknya.

Sementara itu, untuk ranperda pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan museum menurut Irsyad juga sudah akan disahkan.

“Sebelumnya memang ada kita menerima permintaan untuk menunda pengesahan perda ini. Namun kita telah melakukan pertemuan beberapa kali dan sudah mengakomodir masukan dan saran yang di harapkan stakeholder untuk ditindaklanjuti,” ujar Irsyad.

Ia mengatakan, ranperda pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan museum merupakan ranperda usul prakarsa DPRD yang diajukan Komisi V.

Ketua pembahasan ranperda tersebut, Hidayat mengatakan Ranperda ini juga diharapkan dapat merawat nilai-nilai adat budaya agar tidak tergerus dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama generasi muda.

“Saat ini kita lihat banyak nilai-nilai adat budaya ini sudah tergerus. Contohnya saja dalam sikap dan norma keseharian masyarakat,” ujarnya.(St)








 


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Komisi I DPRD Kota Padang dengan sigap menyikapi laporan netralitas ASN Pemko Padang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Rabu, 27 November 2024.

Untuk itu, Komisi I DPRD Kota Padang melakukan pemanggilan terhadap Camat dan Lurah se Kota Padang, Senin, 1 Juli 2024.

Pertemuan Komisi I dengan camat dan lurah tersebut digelar di ruang sidang utama gedung baru DPRD Kota Padang, jalan Bypass Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Pertemuan itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial yang dihadiri anggota Komisi I Muzni Zen, Miswar Jambak, Salisma, dan Dasman.

Pada pertemuan itu, para camat diminta untuk menyatakan sikap untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan mereka.

Menurut Budi Syahrial, pemanggilan itu dilakukan dalam rangka menyikapi laporan terkait netralitas ASN Pemko Padang menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.

"Beberapa laporan masuk ke kami terkait dengan netralitas ASN Pemko Padang jelang Pilkada," ujar Budi ketika ditemui usai pertemuan dengan camat dan lurah.

Meski demikian, Budi Syahrial enggan menyebutkan laporan tersebut terkait keberpihakan ASN Pemko Padang ke bakal calon yang mana.

"Gak usah sebut nama lah ya. Tapi laporan itu menyebutkan hampir ke setiap bakal calon. Jadi saya gak usah sebut nama tertentu," ungkapnya.

Dikatakan Budi Syahrial, walau belum ada penetapan calon oleh KPU Kota Padang, namun ketidaknetralan ASN tetap bisa dipidana.

"Sanksinya pidana bagi ASN yang jelas-jelas tidak netral meski belum ada penetapan calon oleh KPU Kota Padang," pungkasnya. (BY)




Padang,Lintas Media News
Guna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD)Kabupaten Agam Tahun 2025-2045,Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Agam Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar.Selasa (2/7/2024).

Kunker pansus II DPRD Agam tersebut diterima oleh Ketua Pansus RPJPD DPRD Sumbar HM Nurnas didampingi Kabag Persidangan dan Perundangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir, Kasubag Humas dan Protokol Dahrul Idris dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu,HM Nurnas  mengatakan, pusat memiliki ketentuan imperatif dari 45 indikator berpusat ke pusat, sisanya ada kearifan lokal. RJPD Provinsi Sumbar telah ada kesepakatan dengan Kabupaten dan Kota dan berdasarkan surat edaran gubernur Sumbar yang memgacu RPJMN.

“Dari mulai persiapan RPJMD pertama sampai ke empat itu sudah disusun, tinggal mampu tidak kawan- kawan mengawal dan menyelaraskan RPJPD itu, karena dikejar itu adalah arah kebijakan,” ujar HM Nurnas

Menurut HM Nurnas, pihaknya mengingatkan BAB III itu adalah permasalahan dan issu, harus berkaitan erat dengan arah kebijakan dan sasaran pokok.

“Kalau alfa disitu, gagalah dalam menjadikan Agam yang baik, maju dan berkelanjutan kedepan,” ujar HM Nurnas
Lanjut HM Nurnas politisi yang Vokal ini, Kabupaten Agam memiliki daerah luas, memiliki potensi cukup unik, terutama soal lingkungan.

“Gunung Singgalang, Tanjung Raya banyak hal- hal lain itu adalah rawan- rawan bencana, nah kuncinya di RPJPD,” ujar HM Nurnas

Untuk diketahui, Arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025- 2045 dengan visi Sumatera Barat Madani, Maju dan berkelanjutan berlandaskan agama dan budaya dan misi mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan I salah satunya pemenuhan pelayanan dasar, pendidikan dan perlindungan sosial, arah kebijakan II salah satunya percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inkulusif, arah kebijakan III salah satunya penguatan daya saing SDM dan kerbelanjutqj kesejahteraan dan arah kebijakan IV salahsatunya perwujudab masyarakat Sumbar yang unggul. Arah kebijakan selama 20 tahun akan datang menjadi kunci untuk menyelesaikan sasaran pokoknya.(St)




BUKITTINGGI, Lintas Media News 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar), Supardi mengaku, prihatin dengan persoalan judi online yang semakin merebak. Parahnya kecanduan judi online ini tidak hanya dialami oleh anak muda, tetapi juga memapar orang tua.

Persoalan judi dari dulu adalah penyakit masyarakat yang sangat susah dihilangkan. Namun sekarang, dengan gadget lebih mudah mengakses judi tersebut. Supardi menyebut jika hanya mengandalkan pemerintah, maka mustahil bisa memberantas persoalan sosial ini.

“Banyak kasus dilingkungan kita, ayah dan anak, bahkan ibu ikut ikutan judi online melalui gadget masing masing. Jika ini sudah terjadi bagaimana cara orang tua melarang agar anaknya tidak terlibat judi. Yakinlah, judi ini adalah pintu gerbang untuk tindakan kriminalitas lain,” kata Supardi.

Supardi dihadapan peserta Pertemuan Pilar Pilar Sosial se Kota Payakumbuh, mengimbau peran aktif seluruh masyarakat untuk menghentikan judi online ini.

“Jangan sampai “tungkek mambaok rabah”, jangan sampai peserta pertemuan pilar sosial ini ikut pula main judi online, padahal seharusnya bapak dan ibu peserta adalah garda terdepan pemberantasan judi online ini,” tegas Supardi dihadapan 80 peserta Pertemuan Pilar Pilar Sosial angkatan IV di Bukittinggi pada 28/6/2024.

Judi, kata Supardi, hanya salah satu persoalan sosial yang menjadi ancaman masyarakat. Banyak persoalan lain seperti Narkoba, LGBT, Stunting, Kemiskinan dan beragam permasalahan lain.

“Mengatasi persoalan ini harus dilakukan secara bersama, jangan hanya mengandalkan Dinas Sosial saja atau pemerintah saja, tetapi semuanya harus terlibat aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi di lingkungan masing-masing,” harap Supardi.

Pertemuan Pilar Sosial yang digelar oleh Dinas Sosial Provinsi ini berasal dari dana pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi, SH. Rencananya akan digelar sebanyak 19 angkatan, khusus bagi masyarakat Kota Payakumbuh.

Peserta pilar sosial ini berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Karang Taruna, organisasi sosial, organisasi perempuan, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kota Payakumbuh.

Dalam pertemuan itu, peserta diberikan materi tentang berbagai hal, tetapi yang menjadi fokus adalah mendeteksi persoalan sosial dan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi di lingkungan masing – masing.

“Kepada para peserta kami berharap memberi manfaat, sehingga ilmu yang didapatkan bisa ditularkan ke masyarakat di lingkungan masing masing. Kegiatan Pilar Sosial ini hanya dilaksanakan di 4 daerah, tetapi masyarakat yang paling banyak terlibat adalah di Kota Payakumbuh, ini tidak lepas dari perhatian Pak Supardi terhadap Kota Payakumbuh,” tutup Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinsos Sumbar, Rumainur. (*)

 

Agam- Lintasmedianews.com

Polres Agam laksanakan Upacara Hari Bhayangkara ke- 78 dihalaman depan Kantor Bupati Agam. Jalan Padang Lubuk Basung No. 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam Sumatera Barat.  (1/7/2024).

Upacara hari Bhayangkara Ke - 78 yang dilaksanakan Polres Agam dengan tema" Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" ini dilaksanakan dengan sederhana namun hikmat. 

Dalam Upacara tersebut, Kapolres Agam dihadirkan sebagai Pejabat Inspektur Upacara, dan menghadirkan  AKP muswar Hamidi SH.MH sebagai pejabat komandan upacara.

Polres Agam juga menampilkan personil TNI 0304 Agam, satpol PP ,Damkar, Dinas Perhubungan, Senkom dan Pelajar sebagai peserta Upacara.

Upacara tersebut juga turut dihadiri oleh Forkopimda Kab. Agam, Kepala OPD Kab.Agam, Para PJU Polres Agam, Perwira TNI O304 Agam, Purnawirawan Polri, Pengurus Bhayangkari Cab. Agam, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Agam.

Upacara hari Bhayangkara ke- 78 yang dilaksanakan Polres Agam tersebut, juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh satuan kerja kepolisian se-indonesia.

Selepas kegiatan Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat, S.H., S.I.K menyampaikan " Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh forkopimda, TNI 0304 Agam, OPD terkait, dan Purnawirawan Polri yang telah membantu Polres Agam untuk mensukseskan kegiatan ini. 

"Saya atas nama Polres Agam mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam bertugas selama ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun kami akan terus berbenah dan melakukan perbaikan".

Agar Polres Agam dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sebagai mana harapan masyarakat ini "kami juga mohon doa dan dukungan dari semua pihak". 

Untuk menambah semaraknya kegiatan, Polres Agam juga menampilkan parade kesenian budaya minangkabau tambua tansa. Untuk menghibur masyarakat selepas upacara hari Bhayangkara. (Lely).

 

Lintasmrdianews.com, 

Dharmasraya-Resort (Polres) Dharmasraya menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 78, di halaman kantor bupati setempat, Pulau Punjung, Senin (01/07/2024)

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama Sekretaris Daerah, H. Adlisman dan jajaran Pemkab Dharmasraya. 

Dari Forkopimda tampak Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Ariana Juliastuty, dan Dandim 0310/ SSD yang diwakili Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto.

Di dalam tenda kehormatan nampak Wakapolres Kompol Adri Nugroho beserta seluruh Kabag, Kasat dan Kapolsek sejajaran.

Sementara Ketua Cabang Bhayangkari Kabupaten Dharmasraya, Ny. Riyana Bagus duduk bersama pimpinan Persatuan Istri Tentara (Persit) dan Ketua Dharmawanita Persatuan Dharmasraya, Ny. Adlisman. 

Bertindak selaku inspektur upacara, Kapolres Dharmasraya, AKPB Bagus Ikhwan. Sedangkan Iptu M. Isa,  KBO Satlantas Polres Dharmasraya didaulat menjadi komandan upacara. 

Di dalam barisan nampak satu pleton TNI AD, satu pleton Korp Brimob, tiga pleton personil Polres, satu pleton Satpol PP dan satu pleton Dinas Perhubungan.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama Forkompinda turut menyerahkan piagam dan penghargaan kepada Satuan dan Polsek yang telah ikut andil dalam memeriahkan HUT Bhayangkara ke 78.

Selanjutnya di Auditorium Dharmasraya dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai syukuran atas perjalanan Polri dalam melayani bangsa selama 78 tahun.

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mendapatkan kehormatan untuk menerima potongan tumpeng pertama dari Kapolres AKBP Bagus Ikhwan sebagai tanda mitra Polisi dalam melayani masyarakat, khususnya di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam kesempatan itu, Bupati yang didaulat memberi kesan dan pesan menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke 78 kepada seluruh anggota Polri di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, mengungkapkan harapan semoga Polri semakin jaya di masa yang akan datang.

Dirinya menerangkan, Polri merupakan mitra strategis dalam melayani masyarakat. Hal tersebut beliau alami selama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

"Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Polri dalam pembangunan Dharmasraya. Apa yang kita capai hari ini di Kabupaten Dharmasraya tentunya tidak terlepas dari peran serta Polri membersamai Pemkab dan seluruh masyarakat Dharmasraya," tukasnya.

Selain menggelar upacara, sebelumnya dilaksanakan sejumlah kegiatan dalam memeriahkan hari Bhayangkara ke 78, diantaranya bhakti sosial dan pertandingan olahraga antar Polsek dan Satuan se jajaran Polres Dharmasraya.(elda)

 

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com.

Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri kegiatan sunatan masal yang diselenggarakan oleh GOW kota solok dalam rangkaian kegiatan HUT GOW Kota Solok Ke-XI, bertempat di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Sabtu(29/06/2024).

Hadir pada kesempatan ini Ketua GOW, Ny.Dona Ramadhani Kirana, Kadis P3A,Delfianto Serta Para Ketua Berbagai organisasi wanita yang tergabung dalam GOW Kota Solok.

Mengawali sambutannya,Wawako sampaikan terima kasih serta apresiasi dari pemerintah kota kepada GOW yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini yang mana bertepatan dengan masa libur semester anak-anak sekolah. 

"Terima Kasih kepada GOW yang memprogramkan sunatan masal, karena GOW juga salah satu adalah mitra pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya pada bidang kesehatan dengan terlaksananya kegiatan sunat masal untuk anak-anak di kota solok" ucap Wawako.

Sebelumnya Ketua GOW,Dona Ramadhani menyampaikan bahwa paket yang dilaksanakan hari ini berjumlah untuk 150 orang anak dikota solok. 

Ketua GOW juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah dalam hal ini juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin GOW Kota Solok dalam bidang kesehatan dan juga menjadi tanggung jawab GOW untuk menjamin anak-anak kota solok yang sehat.(T/K)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.