Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

SELATPANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, melakukan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan terhadap 70 Kepala Desa (Kades) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Acara Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Ballroom Afifa Selatpanjang, Kamis (27/6/2024). 

Plt Bupati Asmar dalam sambutannya mengatakan, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan dinamika pada pemerintah daerah hingga pemerintahan desa. 

"Pengukuhan perpanjangan masa jabatan ini merupakan bentuk kepastian hukum yg diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kepala desa," terang H. Asmar. 

Usai pengukuhan, Plt Bupati Asmar mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa dan berharap perpanjangan masa jabatan ini akan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. 

"Tambahan 2 tahun masa jabatan diharapkan mampu memberikan dampak yg besar terhadap kemajuan desa untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah dibuat, dengan harapan pencapaian di akhir masa jabatan bisa lebih optimal," harap Plt Bupati Kepulauan Meranti. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Asroruddin, menyebut perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang semula enam tahun menjadi delapan tahun yang diatur pada Pasal 39 dan Pasal 56. 

"Dengan begitu, 70 kades di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perpanjangan masa jabatan ditambah dua tahun dari akhir masa jabatan peraturan sebelumnya," ujar Asroruddin. 

Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tentang penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan pemerintah kabupaten memfasilitasi perubahan keputusan bupati terkait masa jabatan kepala desa berdasarkan  ketentuan perundang-undangan dan berlaku. 

"Atas nama pribadi dan instansi, saya mengucapkan terimakasih kepada Plt Bupati Kepulauan Meranti, yang telah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan bagi 70 kepala desa, dan mengucapkan selamat kepada kepala desa yang dikukuhkan, semoga dengan perpanjangan masa jabatan ini, kepala desa mampu meneruskan pembangunan daerah khususnya desa dan melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal," tutup Asroruddin. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dodi Zulkarnain, Kasi Intel Kejari Kepulauan Meranti Dodiansyah Putra, Danramil Tebing Tinggi Kapten Inf Tarman Sugianto, Danpos AL Selatpanjang Kapten Laut (E) Saidul Arifin, Staf Ahli Bupati Randolph Hutauruk, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dani Suhanda SE, Pimpinan BPJS/Perbankan, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Vertikal. (Nina/rls).

 

Semarang, Lintasmedianews.com 

Setelah kemaren Bupati Solok Epyardi Asda menerima penghargaan atas prestasinya sebagai satu satunya Bupati di Indonesia yang mempunyai komitmen tinggi dalam Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Hari ini, Kamis (27/06/2024) di Hotel Tentrem Semarang , Kabupaten Solok kembali meraih sekaligus 2(dua) Penghargaan yaitu ;

1. Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi Kabupaten Solok Terbaik dalam Kolaborasi Wisata Budaya Tingkat Nasional

2. Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi Kabupaten Solok sebagai juara 3 tingkat Nasional tahun 2024 kategori Kabupaten.

Penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi-jawi Kabupaten Solok , terbaik Tingkat Nasional dalam Kolaborasi Wisata Budaya ini diterima oleh Bupati Solok, yang diwakili oleh Kepala Dinas PPKBP3A, dr. Maryeti Marwazi, MARS dari Kepala BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

Penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi Kabupaten Solok sebagai juara 3 tingkat Nasional tahun 2024 Kategori Kabupaten diterima langsung oleh Ketua Pokja  Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi : Lasperman yang didampingi Camat Gunung Talang Riswadi Bahauddin AP, S.Sos dan juga wali nagari Jawi-Jawi Kelly beminda. 

Kolaborasi Kampung Wisata Budaya ini menjadi salah satu inovasi dari Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi-Jawi dalam melestarikan budaya dan wisata keindahan alamnya. 

Nagari Jawi-Jawi telah dikembangkan menjadi Nagari Wisata sejak 2017 dan  sudah dikunjungi wisatawan yang berasal lebih dari 24 negara.


Sebagai Nagari Wisata, Nagari Jawi-Jawi mengandalkan kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata. Untuk mencapai tujuan itu, nagari tersebut melakukan pemerekan (branding) diri dengan Desa Wisata Kampung Budaya Jawi-Jawi. 

Konsep dari nagari, oleh nagari, untuk nagari adalah kunci sukses pembangunan ekonomi & masyarakat Nagari Jawi jawi dalam mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas, serta perpaduan, integrasi & kolaborasi program OPD/ Lintas Sektor membuktikan komitmen dalam menjalankan program yang diamanatkan Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. (Adv)

 

Semarang. Lintasmedianews.com.

Setelah kemaren Bupati Solok Epyardi Asda menerima penghargaan atas prestasinya sebagai satu satunya Bupati di Indonesia yang mempunyai komitmen tinggi dalam Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,

Hari ini, Kamis (27/06/2024) di Hotel Tentrem Semarang , Kabupaten Solok kembali meraih sekaligus 2(dua) Penghargaan yaitu ;

1. Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi Kabupaten Solok Terbaik dalam Kolaborasi Wisata Budaya Tingkat Nasional

2. Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi Kabupaten Solok sebagai juara 3 tingkat Nasional tahun 2024 kategori Kabupaten.

Penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi-jawi Kabupaten Solok , terbaik Tingkat Nasional dalam Kolaborasi Wisata Budaya ini diterima oleh Bupati Solok, yang diwakili oleh Kepala Dinas PPKBP3A, dr. Maryeti Marwazi, MARS dari Kepala BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

Penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi Kabupaten Solok sebagai juara 3 tingkat Nasional tahun 2024 Kategori Kabupaten diterima langsung oleh Ketua Pokja  Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi Jawi : Lasperman yang didampingi Camat Gunung Talang Riswadi Bahauddin AP, S.Sos dan juga wali nagari Jawi-Jawi Kelly beminda. 

Kolaborasi Kampung Wisata Budaya ini menjadi salah satu inovasi dari Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Jawi-Jawi dalam melestarikan budaya dan wisata keindahan alamnya. 

Nagari Jawi-Jawi telah dikembangkan menjadi Nagari Wisata sejak 2017 dan  sudah dikunjungi wisatawan yang berasal lebih dari 24 negara.

Sebagai Nagari Wisata, Nagari Jawi-Jawi mengandalkan kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata. Untuk mencapai tujuan itu, nagari tersebut melakukan pemerekan (branding) diri dengan Desa Wisata Kampung Budaya Jawi-Jawi. 

Konsep dari nagari, oleh nagari, untuk nagari adalah kunci sukses pembangunan ekonomi & masyarakat Nagari Jawi jawi dalam mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas, serta perpaduan, integrasi & kolaborasi program OPD/ Lintas Sektor membuktikan komitmen dalam menjalankan program yang diamanatkan Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.(karta)


SELATPANJANG,Lintas Media News
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, melakukan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan terhadap 70 Kepala Desa (Kades) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Acara Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Ballroom Afifa Selatpanjang, Kamis (27/6/2024). 

Plt Bupati Asmar dalam sambutannya mengatakan, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan dinamika pada pemerintah daerah hingga pemerintahan desa. 

"Pengukuhan perpanjangan masa jabatan ini merupakan bentuk kepastian hukum yg diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kepala desa," terang H. Asmar. 

Usai pengukuhan, Plt Bupati Asmar mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa dan berharap perpanjangan masa jabatan ini akan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. 

"Tambahan 2 tahun masa jabatan diharapkan mampu memberikan dampak yg besar terhadap kemajuan desa untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah dibuat, dengan harapan pencapaian di akhir masa jabatan bisa lebih optimal," harap Plt Bupati Kepulauan Meranti. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Asroruddin, menyebut perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang semula enam tahun menjadi delapan tahun yang diatur pada Pasal 39 dan Pasal 56. 

"Dengan begitu, 70 kades di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perpanjangan masa jabatan ditambah dua tahun dari akhir masa jabatan peraturan sebelumnya," ujar Asroruddin. 

Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tentang penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan pemerintah kabupaten memfasilitasi perubahan keputusan bupati terkait masa jabatan kepala desa berdasarkan  ketentuan perundang-undangan dan berlaku. 

"Atas nama pribadi dan instansi, saya mengucapkan terimakasih kepada Plt Bupati Kepulauan Meranti, yang telah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan bagi 70 kepala desa, dan mengucapkan selamat kepada kepala desa yang dikukuhkan, semoga dengan perpanjangan masa jabatan ini, kepala desa mampu meneruskan pembangunan daerah khususnya desa dan melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal," tutup Asroruddin. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dodi Zulkarnain, Kasi Intel Kejari Kepulauan Meranti Dodiansyah Putra, Danramil Tebing Tinggi Kapten Inf Tarman Sugianto, Danpos AL Selatpanjang Kapten Laut (E) Saidul Arifin, Staf Ahli Bupati Randolph Hutauruk, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dani Suhanda SE, Pimpinan BPJS/Perbankan, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Vertikal. (Nina/rls).

 

Padang, Lintasmedianews.com

Pj. Wali Kota Padang Andree Algamar berterima kasih kepada Grab Indonesia yang telah memilih Kota Padang tempat pelaksanaan program Kota Masa Depan. Pada program tersebut menggelar kegiatannya pelatihan kolaborasi akselerasi digitalisasi bagi pelaku UMKM Kota Padang, Kamis (27/6/2024).

Menurut Pj. Wali Kota Andree Algamar  program Kota Masa Depan yang digagas  Grab Indonesia sejalan dengan misi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.

"Maka berharap melalui pelatihan kolaborasi akselerasi digitalisasi bagi pelaku UMKM  bisa mendukung para pelaku UMKM Kota Padang menaikkan peringkat lebih baik lagi serta go-digital. Dan juga mendorong percepatan digitalisasi UMKM di Kota Padang,” harap Wako Andree Algamar.

Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kolaborasi Grab Indonesia Uun Ainurrofiq mengatakan, program Kota Masa Depan telah dijalankan diberbagai kota di Indonesia sejak 2021 lalu. Untuk di Sumatera, Padang kota pertama yang dipilih  Grab Indonesia dalam pelaksanaan program Kota Masa Depan ini.(Irwan Rais)

 

Padang, Lintasmedianews.com

Pj Wako Padang  Andree Algamar menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang yang  telah menggelar pelatihan desain kemasan produk bagi pelaku usaha IKM.

"Sebab disain kemasan produk  yang baik, menarik menjadi salah satu kunci sukses bagi produk IKM untuk bersaing di pasar global yang kompetitif. Karena melalui kemasan yang menarik bisa  meningkatkan daya tarik produk serta jadi magnit bagi calon pembeli. Melalui kemasan produk tersebut memberikan informasi kepada para konsumen, serta melindungi produk dari kerusakan," sebut Wako Andree Algamar, Kamis (27/6/2024)

Sekaligus kegiatan pelatihan desain kemasan produk bagi pelaku usaha IKM tersebut upaya Pemko Padang dalam mendukung kemajuan IKM di Kota Padang yang berjumlah 10 ribu lebih. 

Kepada para peserta pelatihan disain, manfaatkan kesempatan yang baik itu dengan sebaik-baiknya. Jika masih kurang mengerti tanyakan,sehingga bisa memperoleh pengetahuan  dan keterampilan  dalam menciptakan disain yang menarik.Pilih gambar yang sesuai, dan kata kata yang menyenangkan bagi publik konsumen,pesan  Pj Wako Andre Algamar.(Irwan Rais)

 

Agam.Lintasmedianews.com

 Jajaran Koramil 03 Lubuk Basung. menghadiri  undangan. serta ikut berpartisipasi bersama Polres Agam laksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka peringatan Hut Bhayangkara ke-78. di Lubuk larangan Objek Wisata Garuda Mas, Bantaran sungai Batang Kalulutan Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung. Kabupaten Agam Sumatera Barat.Kamis. (27/6/28).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Agam. Yang didampingi Kapolsek Lubuk Basung AKP Muswar Hamidi, SE, MH sebagai panitia pelaksana.

Dalam pelaksanaanya. Polres Agam menyediakan sebanyak 500 batang bibit pohon dengan jenis Mahoni, Pucuk Merah, Durian, Jeruk, Sirsak dan Nangka untuk di tanam disepanjang bantaran sungai Kalulutan.

Dalam kegiatan tersebut. Polres Agam. mengundang personil Koramil 03 Lubuk Basung. dan organisasi pemerintah daerah (OPD) Kab. Agam untuk bersinergi ,serta turut dihadiri oleh Waka Polres Agam Kompol Elvi Rinaldi, Kepala Dinas Pertanian Arif Reatu, Kadis DLH Efni Wirman, Kadis PU Oftizom, Camat Lubuk Basung Ricky eka putra, Ketua KAN Manggopoh Ridwan, Pejabat Utama Polres Agam, dan tokoh masyarakat Lubuk Basung.

Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat SH SIK, dalam sambutanya ia menyampaikan " Ucapan terima kasih kepada pemilik lokasi objek wisata Garuda Mas, OPD Kab Agam, personil Koramil 03 Lubuk Basung, pemuka masyarakat, dan niniak mamak Nagari manggopoh, yang telah ikut membantu Polres Agam untuk mensukseskan kegiatan ini.

"Dandramil 03 Lubuk Basung .Letkol arh (har).Zulakmar melalui Serma Syaiful Muklis. mengatakan.Jajaran Koramil menghadiri undangan dari Polsek Lubuk Basung terkait kegiatan penanaman pohon dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78 ini, merupakan wujud dari kepedulian Polres Agam dan TNI  terhadap lingkungan. 

"Dengan kegiatan ini, kita berusaha menanam kebaikan dan harapan baru bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan dengan udara yang bersih, asri, dan terhindar dari bencana erosi, atau tanah longsor". 

" Semoga penanaman pohon yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan semoga dengan kegiatan ini, POLRI  dan TNI bisa lebih dekat dan dicintai masyarakat" harapan nya..

(Lely).

 

Lampung Timur-Lintasedianews.com

Arip Setiawan Mantan Penyelenggara Pemilu & juga merupakan seorang Aktivis mengatakan, kabarnya KPU tidak akan memberikan data warga yang akan jadi sasaran pencocokan dan penelitian atau coklit. Risikonya, sudah Pasti Bawaslu & Jajaran Panwas Adhock dibawahnya akan sulit pastikan akurasi, validitas, dan keabsahan coklit, tegas Arip. 

Seperti kita ketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) & Jajaran Panwas Adhock saat ini tengah fokus melakukan tugas pengawasan mengenai pemutakhiran data pemilih dalam gelaran Pilkada 2024.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024. Sejak tahapan persiapan sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

"Saat ini Pengawas Pemilu baik dari Bawaslu Kabupaten, sampai tingkat Adhoc ya PKD itu, ceritanya harus fokus mengawasi Tahapan pemutakhiran data pemilih,

Tahapan tersebut, telah dimulai sejak tanggal 31 Mei 2024.

Dalam teorinya Dalam proses pengawasan Bawaslu harus memegang 2 cara, pertama pengawasan Administratif dan pengawasan langsung di lapangan serta Para Pengawasan ini, tambahnya, harus memenuhi 4 prinsip yang sesuai dengan kaidah kerjanya. Yaitu, akurat, mutakhir atau up to date, komprehensif dan transparan, tapi kalau Data Bawaslu & Jajaran Panwas Adhock ini gak ada, apa yang mau diawasi? 

Katanya data itu mesti akurat, mesti harus sesuai dengan informasi yang tertera dalam elemen data. Ya DP4 yang diberikan nanti, kemudian nanti dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan, sementara pengawas tidak memegang itu semua, " ucapnya.

Pada kesempatan ini Arip menyampaikan hasil pantauannya, banyak Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang belum bisa login di sistem coklit dan ketidaksesuaian data di beberapa kecamatan. Selain itu juga ketidaklengkapan atribut dan alat tulis kantor (ATK) yang belum diterima oleh Pantarlih, aneh juga KPU ini, anak buahnya suruh Perang tapi tidak dilengkapi Senjata & Amunisi, nah seharusnya ini bisa jadi bahan temuan Bawaslu & Jajara Adhock dibawahnya untuk membuat Rekom. (*)

 

Solok. Lintasmedianews.com

 Penyerahan penghargaan Apresiasi Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional ke 31 Tahun 2024 ( Rabu, 26 Juni 2024, PO Hotel Semarang, Jawa Tengah).

BKKBN  Pusat, memberikan apresiasi kepada 6 (enam) Pemerintah Kabupaten dan/Kota. Pemberian Apresiasi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Persentase tertinggi jumlah Kampung Keluarga Berkualitas terhadap jumlah desa/ kelurahan;

2. Persentase tertinggi jumlah Kampung Keluarga Berkualitas mandiri dan berkelanjutan terhadap jumlah desa/ kelurahan;

3. Pemerintah daerah yang memiliki regulasi terkait penyelenggaran Kampung Keluarga Berkualitas;

4. Kabupaten/ Kota yang memiliki Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;

5. Pemerintah daerah (OPD yang membidangi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana) yang memiliki anggaran penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang bersumber dari APBD murni.

Berdasarkan seleksi yang dilakukan, dari 514 kab/kota maka Kabupaten Solok ditetapkan sebagai salah satu dari 6 pemenang Apresiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota tahun 2024.

Kabupaten / kota yang ditetapkan sebagai pemenang Apresiasi Pemerintah Kabupaten dan atau Kota tahun 2024, sbb: 

1. Kota Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), 

2. Kota Madiun (Jawa Timur), 

3. Kota Banjar (Jawa Barat), 

4. Kota Mojokerto (Jawa Timur),

5. *Kabupaten Solok (Sumatera Barat)*, 

6. Kota Cimahi (Jawa Barat).

Satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang mendapat Apresiasi ini hanya *Kabupaten Solok*

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kepada Bupati Solok.

Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Solok, dr. Marwazi, MARS beserta jajaran, Camat Gunung Talang, Wali Nagari Jawi-jawi dan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Jawi-jawi.(Karta)

 

Agam, Lintasmedianews.com

 Bawaslu Kabupaten Agam launching Posko Kawal Hak Pilih di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam, Jalan Sutan Syahrir Lubuk Basung.Rabu.26 juni 2024 .

Ini merupakan rangkaian dari kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024. 

Launching posko ini sejalan dengan tahapan Pemilihan yang sedang berjalan yaitu Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih. Memasuki hari ketiga pencocokan dan penelitian (Coklit) Bawaslu Agam melakukan pemantauan terhadap proses Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Agam, Suhendra . menyampaikan bahwa kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit.

“Posko Kawal Hak Pilih telah dibuka di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam dan juga di kantor Panwas Kecamatan se-Kabupaten Agam.  Laporkan ke Bawaslu atau ke pengawas pemilihan terdekat jika terdapat ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih selama tahapan Coklit berlangsung,” jelas Suhendra.

Selain melalui pembukaan Posko Kawal Hak Pilih, Bawaslu Agam juga melakukan kunjungan ke masyarakat dan koordinasi kepada stakeholder data terhadap masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih seperti pemilih disabilitas, pemilih yang meninggal dunia atau alih status, dan pemilih yang berada di lokasi khusus.

Di kesempatan yang sama Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Agam, Yuhendra menyampaikan, “Metode pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara langsung serta melalui koordinasi stakeholder data. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pengawasan melekat kepada Pantarlih dan melalui uji petik.”

Coklit dilaksanakan dari Senin (24/6/2024) hingga Rabu (24/7/2024). Sampai hari kedua atas pelaksanaan coklt tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan inventarisir hasil pengawasan. Beberapa fokus pengawasan melekat, yaitu terhadap prosedur Coklit yang dilaksanakan Panitia Pemilih (Pantarlih).

Diantaranya potensi adanya pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung, pantarlih, melimpahkan tugasnya kepada orang lain, pantarlih yang tidak memiliki SK, pantarlih yang terbukti sebagai anggota partai politik, KK yang sudah dicoklit, tetapi tidak ditempel stiker, dan KK yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker.

“Kami juga meminta PKD untuk mencatat kejadian khusus yang ditemukan pada saat proses Coklit. Dalam rekapitulasi hasil pengawasan hingga hari kedua, tidak ditemukan permasalahan yang termasuk kedalam fokus pengawasan Bawaslu,” lanjut Yuhendra.

Namun ujarnya, berdasarkan laporan PKD Nagari Paninjauan terdapat data pemilih yang keluar di TPS lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis di nagari tersebut yang cukup rumit. Kendala tersebut telah diselesaikan oleh PPS dan Pantarlih setempat.

Bawaslu Kabupaten Agam akan terus mengawasi proses Coklit ini hingga 28 hari kedepan. Sementara itu, kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih akan terus berlangsung hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

[Lely]



Payakumbuh,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi,menyerakan bantuan benih dan pakan ikan lele kepada tiga kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di Koto Panjang, Payakumbuh Timur baru-baru ini.

Dalam sambutannya Supardi berharap bantuan benih dan ikan tersebut dapat memicu masyarakat untuk memaksimalkan produksi dan pembudidayaan ikan.

“Saya juga berharap kegiatan produksi ikan bisa menjadi salah satu ujung tombak perekonomian keluarga,” katanya.

Menurut Supardi,potensi ikan di Koto Panjang ini sangat besar. Bahkan kualitas ikannya tak kalah dari daerah yang sudah ternama sebagai sentra produksi ikan.

“Potensi ini tak boleh disia-siakan. Koto Panjang bisa saja menerima label sebagai kelurahan industri ikan,” ujar Supardi.

Bukan hanya untuk Koto Panjang, Supardi mengatakan, untuk mengoptimalkan produksi dan budidaya perikanan di Sumbar maka harus ada blueprint perencanaan dan pelaksanaannya.

“Hal ini dikarenakan produksi dan budidaya tersebut tak cukup hanya dilaksakan dalam satu periode pemerintahan,” paparnya.

Selain itu, perlu ada koordinasi antar organisasi perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengoptimalannya. Sehingga proses bisa terlaksana dari hulu ke hilir. Dengan begitu hasilnya akan maksimal.

“Penyerahan bantuan benih dan pakan ini merupakan hulunya, nah hilirnya juga harus diperhatikan pemerintah,” katanya.

Namun Supardi juga berharap Pokdakan dan masyarakat bisa lebih aktif dan mandiri dalam mengupayakan produksi dan budidaya ini dari hulu dan hilir. Jangan selalu berharap bantuan pemerintah, sehingga dengan begitu Pokdakan akan bisa maju dan berkembang.

Sementara,Sekretaris DKP Sumbar, Resi Suarti mengatakan kegiatan ini bernama pengadaan benih dan pakan ikan lele/kegiatan pengadaan ikan lele pada sentra produksi.

“Pada hari ini kami mendistribusikan bantuan benih dan pakan ikan lele berdasarkan pokir Ketua DPRD Sumbar, Pak Supardi,” ujarnya.

Ia mengatakan ada tiga Pokdakan yang menerima bantuan benih dan pakan tersebut, ketiga berada di kawasan Koto Panjang, Payakumbuh Timur, yakni Pokdakan Lubuk Basamo, Pokdakan Bakapusun Jaya dan Pokdakan Harapan sejahtera.

Total ada lebih dari 100 ribu ekor benih lele yang diserahkan. Masing-masing Pokdakan mendapatkan sekitar 33.600 ekor benih lele.

Kemudian ada diserahkan sebanyak sekitar 400 kilogram pakan benih yang diterima Pokdakan masing-masing 140 kilogram.

“Diserahkan juga sebanyak 4.546 kilogram pakan biasa. Masing-masing Pokdakan menerima berkisan 1.500 kilogram lebih,” ujarnya.

Resi Suarti mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan lele.

Agar program kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan, ia mengatakan penerima bantuan benih dan pakan lele tersebut dipastikan merupakan yang layak dibantu. Ada sejumlah persyaratan teknis yang mesti dipenuhi Pokdakan.

“Terutama pula tiga Pokdakan ini bukan merupakan Pokdakan dadakan, namun memang sudah ada dan berproduksi sejak lama,” ujarnya.

Pendistribusian bantuan benih dan pakan ikan lele itu dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar menggunakan dana pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi.(*)





Padang,Lintas Media News
Lakukan studi komparatif tentang pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat (Pasbar) kunjungi DPRD Sumatera Barat (Sumbar).Rabu (26/6/2024).

Kunjungan studi komparatif Komisi II DPRD Pasbar tersebut diterima Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris di ruangan khusus II  DPRD Sumbar.

Ketua komisi II DPRD Pasaman Barat, Erianto menyebutkan, keberadaan BUMD memberikan kontribusi positif terhadap daerah dan menumbuhkan perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Selain berkontribusi terhadap PAD, juga dapat membuka lapangan usaha.

"Kita mendorong pemerintah setempat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di daerah tersebut agar pembangunan dapat ditingkatkan," kata Erianto.
Namun demikian, lanjut Erianto, masih terdapat BUMD yang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM setempat misalnya, telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

"Untuk itu kami berkunjung ke DPRD Sumbar untuk mendapatkan pencerahan agar fungsi pengawasan terhadap BUMD dapat lebih maksimal," ujar Erianto.

Menanggapi apa yang telah disampaikan Erianto,Zardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Studi komparatif tersebut dinilai sangat penting selain mempererat silaturahim sekaligus bertukar informasi tentang pembangunan.

"Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap rombongan komisi II DPRR Pasaman Barat telah berkunjung ke DPRD Sumbar. Kita akan selalu terbuka akan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat," ujar Zardi.(St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.