Lintasmedianews.com Dharmasraya

 Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto menghadiri acara pisah sambut Kajari lama Dharmasraya, Dodik Hermawan dengan Kajari baru, Ariana Juliastuty. Dodik menjabat sebagai Kajari Dharmasraya selama 1 tahun 3 bulan, dan mendapatkan promosi jabatan pindah ke Kajari Probolinggo Tipe A. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, Kamis, (06/06/24).

Acara ini dihadiri oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta istri. Kapolres Dharmasraya, Dandim 0310 SSD, Ketua Pengadilan Agama, Sekda, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, dan undangan lainnya.

Pariyanto saat ditanya tentang kegiatan pisah sambut Kajari ini mengatakan bahwa ia memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kajari Lama, Dodi Hermawan yang telah mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

“Banyak hal positif serta kesan yang begitu mendalam yang telah diberikan selama menjalankan tugas dalam membantu jalannya roda pemerintahan,” kata Pariyanto.

Katanya lagi, walaupun dalam waktu yang terbilang singkat bertugas di Kabupaten Dharmasraya, namun banyak kenangan dan pelajaran berharga yang beliau tinggalkan kepada kami. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami pernah bekerjasama dengan bapak dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, serta pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Selamat bertugas di tempat yang baru di Kabupaten Probolinggo.

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Semoga lebih sukses di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, kejaksaan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksaan pembangunan, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksana.

“Saya berharap antara pemerintah daerah dengan seluruh instansi baik itu forkopimda maupun instansi vertikal akan selalu bersinergi dalam membangun dan memajukan Kabupaten Dharmasraya. Serta menciptakan suasana yang nyaman di tengah-tengah masyarakat,” harap Pariyanto.

Boy Purbadi S.H.

Sawahlunto, Lintasmedianews.com

Perseteruan antara kepengurusan KONI Sawahlunto periode 2024-2028 dengan 33 Cabang Olahraga pengusung Musorkotlub terus berlanjut, kali ini memasuki babak baru yang melebar kearah proses hukum dengan adanya pengaduan terhadap penggunaan Anggaran KONI Sawahlunto selama ini yang diterima oleh salah satu Cabang Olahraga. 

Permasalahan ini berawal jauh hari sebelumnya, tepatnya Sabtu 23 Desember 2023 ketika Musorkot KONI Sawahlunto dilaksanakan karena telah berakhirnya masa kepengurusan KONI periode 2019-2023 benih perseteruan tersebut sudah muncul kepermukaan. 

Dimana dalam Musorkot yang digelar digedung  rakyat DPRD Sawahlunto tersebut justru berlangsung panas dengan tereliminasinya salah satu calon Ketua Umum yang diusung oleh Cabang Olahraga pendukung. Mereka menganggap persyaratan yang dibuat panitia dalam hal ini Steering Committee dengan merujuk Surat Keputusan No: 6 Tahun 2023 yang dikeluarkan Ketua KONI Sawahlunto dengan memaksakan salah satu klausul dalam persyaratan untuk menjadi ketua telah bertentangan dengan pasal 27 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KONI tentang persyaratan calon Ketua Umum. 

Dan lebih buruk lagi persyaratan tersebut mereka anggap telah melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh negara serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk menghindari suasana gaduh yang semakin tidak terkendali saat Musorkot berlangsung pada waktu itu. Mereka dengan legowo dan penuh sportif Cabor pendukung yang menolak diberlakukannya persyaratan calon ketua yang melanggar AD/ART tersebut walk out dari ruangan rapat dan memperjuangkan haknya melalui cara yang lebih beradab dengan mengajukan Mosi Tidak Percaya terhadap hasil Musorkot tersebut yang menetapkan ketua terpilih secara aklamasi dan  hanya dihadiri 12 Cabor pendukung, jauh dari 2/3 persyaratan untuk mengambil keputusan dalam rapat yang diatur AD/ART KONI.

Selang dua bulan setelah Musorkot, tepatnya bulan Februari 2024 setelah melalui proses yang alot dari keduabelah pihak yang berseteru akhirnya KONI Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No: 55 Tahun 2024 Mensahkan kepengurusan KONI Sawahlunto periode 2024-2028. Menyikapi hal tersebut merasa aspirasi dan keinginan yang telah disalurkan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas dan benar tidak digubris oleh KONI Provinsi. 

Maka Cabor penolak SK tersebut melakukan konsolidasi dalam sebuah Forum Penyelamatan Olahraga Sawahlunto dan disepakati 33 Cabang Olahraga mengambil langkah untuk mengajukan Musorkotlub terhadap kepengurusan yang baru dilantik, dengan alasan SK kepengurusan tersebut keluar dari rangkaian proses dan mekanisme yang cacat hukum sejak Musorkot digelar. Hal ini merujuk pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar KONI. 

Merasa benar dan memiliki legalitas secara aturan melalui SK Kepengurusan yang telah diterbitkan KONI Provinsi Sumbar membuat pengurus KONI Sawahlunto yang memiliki SK tersebut meradang dan memberikan perlawanan serta penolakan terhadap pengusulan Musorkotlub tersebut. 

Karena tidak adanya kesepakatan dari keduabelah pihak untuk menyelesaikannya secara aturan walaupun KONI Provinsi Sumbar sudah mencoba melaksanakan mediasi dan dihadiri Ketua Umum, dalam mediasi dinyatakan persyaratan pengajuan Musorkotlub telah terpenuhi berdasarkan AD/ART KONI. 

Dan berdasarkan pasal 30 ayat (5) Anggaran Dasar  dapat dilaksanakan, namun KONI Provinsi tidak mengambil sikap tegas dan terkesan sengaja untuk mengulur konflik ini dengan meminta kepada KONI Pusat untuk memutus perseteruan tersebut yang sampai hari ini belum ada keputusan. 

Kami meyakini akibat perseteruan yang tidak berkesudahan ini dan telah melumpuhkan pembinaan Olah Raga di Sawahlunto dalam enam bulan terakhir, merupakan pemicu semakin meruncingnya permasalahan dimaksud dan berdasarkan informasi yang kami terima dari sumber cukup terpercaya, ada laporan terhadap salah satu Cabang Olahraga pengusung calon Ketua Umum yang tereliminasi kepada Aparat Penegak Hukum terhadap adanya dugaan penggunaan Anggaran KONI yang tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukannya.

Pada prinsipnya kita sepakat dan mendukung apapun bentuk penyelewengan atas keuangan negara harus diselesaikan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Namun dari rangkaian kronologis yang disampaikan diatas tidak bisa dipungkiri laporan tersebut jelas memilki tendensius dengan target tertentu untuk membidik orang tertentu dengan dalih upaya untuk penyelamatan keuangan negara dalam hal ini dana hibah yang diberikan kepada KONI Sawahlunto.

Sejatinya, sebuah proses penegakan hukum yang baik dan benar harus berjalan diluar kepentingan, baik kepentingan pribadi, jabatan maupun politik. Kalau boleh jujur laporan ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh anggaran KONI Sawahlunto dalam periode kepengurusan tahun 2019-2023 sehingga tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum dengan konsekwensi siapa yang berbuat maka harus dapat mempertanggung jawabkannya. 

Karena dugaan tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan melainkan delik biasa dan dapat diproses oleh aparat penegak hukum sekalipun tanpa adanya laporan dari masyarakat.

Sudah kewajiban kita bersama untuk mengawal jalannya proses hukum yang tengah berlangsung agar berjalan sesuai aturan dan koridornya.

Namun jika prosesnya hanya terhenti pada satu titik dan satu tujuan seperti yang kami sebutkan diatas jelas sangat diragukan kredibilitas dan kejujurannya apalagi ditahun politik sekarang ini justru akan membuat gaduh dan menimbulkan persepsi macam-macam ditengah masyarakat Sawahlunto. 

*) Penulis adalah Advokat dan Praktisi Hukum Sekaligus Ketua Percasi Sawahlunto.

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri acara pisah sambut Kajari lama Dharmasraya, Dodik Hermawan dengan Kajari baru, Ariana Juliastuty. Dodik menjabat sebagai Kajari Dharmasraya selama 1 tahun 3 bulan, dan mendapatkan promosi jabatan pindah ke Kajari Probolinggo Tipe A. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, Kamis, (06/06/24).

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto beserta istri. Kapolres Dharmasraya, Dandim 0310 SSD, Ketua Pengadilan Agama, Sekda, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, dan undangan lainnya.

Bupati memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kajari Lama, Dodi Hermawan yang telah mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Banyak hal positif serta kesan yang begitu mendalam yang telah diberikan selama menjalankan tugas dalam membantu jalannya roda pemerintahan.

“Walaupun dalam waktu yang terbilang singkat bertugas di Kabupaten Dharmasraya, namun banyak kenangan dan pelajaran berharga yang beliau tinggalkan kepada kami. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami pernah bekerjasama dengan bapak dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, serta pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Selamat bertugas di tempat yang baru di Kabupaten Probolinggo,” kata Bupati.

Sedangkan kepada Kajari baru, Bupati mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Semoga lebih sukses di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, kejaksaan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksaan pembangunan, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksana.

“Kami berharap antara pemerintah daerah dengan seluruh instansi baik itu forkopimda maupun instansi vertikal akan selalu bersinergi dalam membangun dan memajukan Kabupaten Dharmasraya. Serta menciptakan suasana yang nyaman di tengah-tengah masyarakat,” harap Bupati lagi.

Bupati Dharmasraya yang juga menjabat sebagai Ketua Apkasi berharap kepada Kajari yang baru, dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Dharmasraya bisa bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

“Keberadaan kejaksaan negeri merupakan lembaga representasi pemerintah. Memberikan pertimbangan hukum, dan penegakan hukum yang berkeadlinan, melakukan integrasi dengan komponen forum koordinasi pimpinan daerah, pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Bupati.

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri acara Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 yang ditaja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti di Jalan Merdeka Selatpanjang, Rabu malam (5/6/2024). 

Mengapresiasi peluncuran maskot dan jingle itu, Plt Bupati Asmar berharap masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti semakin antusias menyambut Pilkada 2024. 

"Mengingat Pilkada adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin masa depan, saya harap Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan damai dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi," harapnya.       

Lebih lanjut, Asmar menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, Polri, TNI, partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers serta seluruh masyarakat atas kerjasama dalam menciptakan Pilkada yang damai dan sejuk di Kabupaten Kepulauan Meranti nantinya. 

Sementara itu Ketua KPU Kepulauan Meranti Katmuji, membeberkan pihaknya menetapkan target partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 Kepulauan Meranti di angka 75%. Katmuji turut meminta dukungan masyarakat dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"Kami mohon partisipasi dari seluruh masyarakat untuk melayani dengan baik, bahwa mulai tanggal 24 Juni hingga 24 Juli nanti akan ada petugas datang kerumah untuk melakukan coklit data pemilih," ungkapnya. 

Adapun maskot Pilkada 2024 yang diluncurkan KPU Kepulauan Meranti adalah perwujudan ikan Tembakul bernama Putra dan Putri. 

Konsep Tembakul merupakan singkatan dari Tentukan Mana Bakal Calon Unggulan Meranti. Sementara Putra dan Putri merupakan gambaran Demokrasi, Pilkada, dan Suara Hati Rakyat Meranti. 

Hadir dalam Acara ini, Ketua KPU Provinsi Riau Rusidi Rusdan, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setiawan, Kepala Kejari Selatpanjang Febriyan, Wakil Ketua DPRD Meranti Khalid Ali, Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten Inf Tarman Sugianto, Ketua KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Ketua LAMR Asnan Mahadar, Jajaran Bawaslu, Anggota DPRD, Kepala OPD, Ketua Ormas/OKP, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Padang, Lintasmedianews.com

Camat Lubuk Begalung, Kota Padang Nofiandi Amir, SH MH mengatakan, kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting Melalui Pendataan, Penimbangan, Pengukuran dan  Edukasi, dan  Bagi Ibu Hamil, Balita, dan Calon Pengantin Secara Berkelanjutan di Posyandu  Flamboyan VI Kelurahan Kampung Baru Nam XX, Rabu (5/6/2024).

Kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu  Flamboyan VI Kelurahan Kampung Baru Nam XX tersebut dihadiri  Tim Dinas Kesehatan Kota Padang, Kepala Puskesmas Lubuk Begalung, Lurah Kampung Baru , Ketua TP PKK Kelurahan, Kader Posyandu  dan Kader TPK, ucap Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir.

"Kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi stunting, tentang masalah gizi kronis yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak. Maka melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi serta menurunkan angka stunting  di Kecamatan Lubuk Begalung," sebutnya.

Menurut Kepala Puskesmas Lubuk Begalung, dr. Sari Ramadhani  pada intervensi serentak ini dilakukan berbagai kegiatan seperti pendataan ibu hamil dan balita, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta edukasi kepada para peserta tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Dan diberikan intervensi berupa suplemen gizi kepada ibu hamil dan balita yang teridentifikasi memerlukan bantuan.

Dalam kesempatan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting dr. Sari Ramadhani menyampaikan, bahwa penanganan stunting memerlukan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak.Dengan demikian  berharap bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan masa depan anak-anak di Kecamatan Lubuk Begalung.

Apalagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Lubuk Begalung berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada ibu hamil dan balita supaya penyakit stunting terantisipasi program  dengan baik,ucapnya. 

TPPS Kecamatan Lubuk Begalung bertekad untuk terus berupaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan,sebut Sari Ramadhani(Irwan Rais)

Dharmasraya.lintasmedianews.com

Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto memimpin Rapat Paripurna atas jawaban Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan atas pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, (05/06/24) di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto. Rapat ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Kata Bupati, berdasarkan rapat paripurna dewan pada hari Selasa lalu telah disampaikan pandangan umum anggota dewan atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Baik dalam bentuk pendapat, saran, maupun pertanyaan.

Melalui tujuh orang juru bicara dari masing-masing fraksi, yakni Fraksi Gotong Royong disampaikan oleh Ari Prabowo. Dari Fraksi Golongan Berkarya disampaikan oleh Purwanto, dari Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Haryanto. Dari Fraksi Gerindra yakni Rosandi Sanjaya Putra, Fraksi Nasdem, Cecep Nurzaman. Fraksi Nurani Demokrat yakni Mawarman dan Fraksi Bangsa Sejahtera, Irmon.

“Semoga pelaksanaan ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya, dan Dharmasraya dapat menjadi lebih baik lagi,” pungkas Pariyanto.

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus menjawab atas pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, (05/06/24) di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto. Rapat ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan undangan lainnya. 

Kata Bupati, berdasarkan rapat paripurna dewan pada hari Selasa lalu telah disampaikan pandangan umum anggota dewan atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Baik dalam bentuk pendapat, saran, maupun pertanyaan. 

Melalui tujuh orang juru bicara dari masing-masing fraksi, yakni Fraksi Gotong Royong disampaikan oleh Ari Prabowo. Dari Fraksi Golongan Berkarya disampaikan oleh Purwanto, dari Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Haryanto. Dari Fraksi Gerindra yakni Rosandi Sanjaya Putra, Fraksi Nasdem, Cecep Nurzaman. Fraksi Nurani Demokrat yakni Mawarman dan Fraksi Bangsa Sejahtera, Irmon. 

Beberapa saran anggota dewan yakni agar mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bupati langsung mendangapi, bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan lokal. Dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki sumber daya secara efiusien dan strategis, untuk memaksimalkan dampak pembangunan infrastruktur.

“Langkah ini diharapkan akan membuka peluang bagi investasi, menciptkan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di nagari maupun tingkat kabupaten,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati menjawab tentang harapan anggota dewan dalam pelaksanaan dan penggunaan keuangan daerah seyogyanya berpihak pada kepentingan skala prioritas. Karena pembangunan tidak hanya tertumpu pada infrastrutur yang madani, namun sumber daya manusianya juga harus mumpuni. 

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pemkab Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN, dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit 0,16 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD. 

“Secara fungsional menangani pengembangan SDM yaitu BKPSDM. Dana yang dialokasikan tersebut telah dimanfaatkan untuk pengembangan SDM aparatur. Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik structural maupun teknis. Serta penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu semua dilaksanakan dengan harapan agar SDM Kabupaten Dharmasraya memiliki kompetensi yang mumpuni,” bebernya lagi.

Sementara itu, harapan anggota dewan terhadap asset agar dapat dipertahankan dikelola serta dimanfaatkan sedmikian rupa untuk menambah passive income daerah, masuk ke kas daerah dan menambah pendapatan daerah. 

“Pemkab membuka peluang kepada masyarakat ataupun Badan Usaha yang akan memanfaatkan asset pemerintah daerah seperti tanah, peralatan mesin dan lainnya. Melalui sewa ataupun bentuknya kerjasama lainnya. Sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya lagi.

Bukan hanya itu saja, Bupati menanggapi terkait Pemkab diminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan daerah yang belum mendapatkan fasilitas internet di Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan.

“Upaya pemenuhan jaringan komunikasi dan fasilitasi internet, pemerintah daerah melalui OPD terkait berusaha untuk berkomunikasi dengan para penyedia menara telekomunikasi (provider). Dan melakukan pengiriman proposal ke badan Aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti), pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Untuk mengatasi daerah yang mengalami susah sinyal (blank spot),” jelas Bupati lagi.

Selain itu, terkait beberapa kasus dan permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan selalu jadi atensi dan dijadikan pembelajaran. Agar tidak terjadi lagi kedepannya. Seperti musibah kebakaran di rumah dinas di Koto salak akibat konsleting listrik beberapa waktu lalu. Diminta kedepannya setiap sekolah telah diantisipasi dan wajib tersedianya APAR (alat Pemadam Api Ringan) di sekolah.

Dan musibah hanyutnya anak-anak di Asam Jujuhan, untuk itu diminta kepada Dinas Pendidikan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap siswa, serta meningkatkan koordinasi agar estafet pengawasan pasca jam sekolah bersama orang tua dapat berjalan dengan baik.

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman terkait perpanjangan masa jabatan 56 wali nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Penyerahan SK tersebut dilakukan di Hall IKK Kawasan Paritmalintang pada Senin, (03/06), serta turut disaksikan oleh segenap unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, BAMUS, dan LPM se-Kabupaten Padang Pariaman.

Diketahui, dari 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, periodesasi masa jabatan terbagi 2 (dua) jenis, yakni sebanyak 74 wali nagari periode 2018-2024 dan 29 Wali nagari dengan periodesasi masa jabatan 2021-2027 (masa jabatan 6 tahun).

Dari 74 wali nagari periode 2018-2024, 56 wali nagari yang diperpanjang masa jabatannya hari ini merupakan yang telah habis masa jabatannya. Sementara 18 wali nagari lainnya sudah berhenti dengan berbagai sebab dan alasan sehingga digantikan oleh Plt. yang ditunjuk oleh Bupati Suhatri Bur.

Usai menyerahkan SK Perpanjangan masa jabatan, Sekda Rudy R. Rilis mengungkapkan, dengan adanya perpanjangan masa jabatan Wali Nagari maka diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan menuntaskan janji-janji atau visi-misi pada waktu pemilihan Wali Nagari.

“Marilah kita bekerja sungguh-sungguh, ikhlas dan mengabdikan diri demi kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nagari serta mendukung Bupati Padang Pariaman dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya yaitu “Padang Pariaman CERMAT,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hendri Satria dalam laporannya menyampaikan, penyerahan SK perpanjangan Jabatan Wali Nagari ini sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan pimpinan pemerintahan nagari setelah berakhirnya periodesasi jabatan wali nagari tahun 2018-2024, menjadi 2018-2026. Artinya diperpanjang 2 (dua) tahun,” sautnya. (*/len)

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com 

 Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 tingkat Kota Solok, di Halaman Balaikota Solok, Sabtu (01/06/24).

Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Sekda Kota Solok, Ketua TP PKK Kota Solok, Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, Kepala OPD lingkup Pemko Solok.

Wako dalam amanantnya membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengatakan Salam Pancasila! Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air.

Pada hari ini, Tanggal 1 Juni 2024, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Hari ketika Bung Karno, sebagai Proklamator Kemerdekaan, Bapak Pendiri Bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.

Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional "Bhinneka Tunggal Ika".

Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa di mana pun berada untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan sebagai leitstar dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini.

Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia.

Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa.

Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.

Kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa, dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Kita harus bersyukur dan berbangga telah melewati Pemilihan Umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengakhiri pidato ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Selamat Hari Lahir Pancasila! Terima kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Pancasila!

Usai upacara, juga dilakukan penyerahan Piagam penghargaan pembayaran PBB kepada Solok Primer Hotel Pembayar Pajak PBJT Jasa Perhotelan Tepat Waktu, Roti O Pembayar Pajak PBJT makan dan minuman terbesar dan tepat waktu serta H.Rusli Khatib Sulaiman Teladan Pembayar PBB P2.(T/K)

Solok Kota. Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar memberikan apresiasi kepada Maulia Permata Putri, Siswi SMA Negeri 1 Solok yang akan mewakili Sumatera Barat dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk bertugas pada 17 Agustus 2024 nanti.

Maulia akan mengikuti Training Center (TC) di Kota Padang Tanggal 1 sampai 5 Juni dan berangkat ke Jakarta Tanggal 9 Juni 2024. Wako dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan sebuah prestasi, karena putri asal Kota Solok dapat mewakili Sumatera Barat untuk seleksi Paskibraka di Jakarta.

" Semoga nanti dapat terpilih dan menjadi Paskibraka Nasional. Apapun hasil seleksinya nanti kami Pemerintah Kota Solok sudah bangga dengan prestasi Maulia," ujar wako.

Kepada Maulia agar selalu semangat, jaga kesehatan, jaga ibadah semoga seleksi ini nanti akan mendapatkan hasil terbaik. Kakan Kesbangpol Kota Solok, Eni Suryani, didampingi Kasi Kesatuan Bangsa, Ganda dan Kasi Politik, Ismanita.(T/K)

Padang Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menjadi narasumber kegiatan Kampus Merdeka Fair Padang 2024, Di Universitas PGRI Sumatera Barat Convention Center (UPCC), Kota Padang, Kamis (30/05/24). Kegiatan Kampus Merdeka Fair (KM Fair) 2024 tersebut digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebagai tindak lanjut pencapaian strategis peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kegiatan ini menjadi titik temu pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, hingga masyarakat umum untuk dapat meningkatkan antusiasme keterlibatan multipihak dalam mewujudkan suatu ekosistem pembelajaran yang dinamis yang memberikan wawasan menyeluruh.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang telah melaksanakan kegiatan ini KM Fair 2024 sangat berharga dan bermanfaat sekali dalam rangka menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

" Karena kita memang berharap mahasiswa kita tidak cukup belajar hanya di kampus, mereka perlu pengalaman di luar kampus. Masyarakat sedang menunggu mereka. Kehadiran mereka sangat ditunggu untuk memberikan motivasi serta percepatan pembangunan," ujar wako.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Solok sangat berharap dengan MBKM ini akan cepat dapat terlaksana dan kami tunggu kehadirannya di Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah.

" Dan ini tentu perlu disiapkan secara terencana, baik dan bisa saling berkolaborasi disamping membantu pemerintah daerah juga sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa kita, sehingga mereka bisa betul-betul terjun ke masyarakat memberikan yang terbaik untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan Indonesia," tutup Zul Elfian Umar.(T/K)