Padang, Lintasmedianews.com

Camat Lubuk Begalung, Kota Padang Nofiandi Amir, SH MH mengatakan, kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting Melalui Pendataan, Penimbangan, Pengukuran dan  Edukasi, dan  Bagi Ibu Hamil, Balita, dan Calon Pengantin Secara Berkelanjutan di Posyandu  Flamboyan VI Kelurahan Kampung Baru Nam XX, Rabu (5/6/2024).

Kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu  Flamboyan VI Kelurahan Kampung Baru Nam XX tersebut dihadiri  Tim Dinas Kesehatan Kota Padang, Kepala Puskesmas Lubuk Begalung, Lurah Kampung Baru , Ketua TP PKK Kelurahan, Kader Posyandu  dan Kader TPK, ucap Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir.

"Kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi stunting, tentang masalah gizi kronis yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak. Maka melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi serta menurunkan angka stunting  di Kecamatan Lubuk Begalung," sebutnya.

Menurut Kepala Puskesmas Lubuk Begalung, dr. Sari Ramadhani  pada intervensi serentak ini dilakukan berbagai kegiatan seperti pendataan ibu hamil dan balita, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta edukasi kepada para peserta tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Dan diberikan intervensi berupa suplemen gizi kepada ibu hamil dan balita yang teridentifikasi memerlukan bantuan.

Dalam kesempatan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting dr. Sari Ramadhani menyampaikan, bahwa penanganan stunting memerlukan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak.Dengan demikian  berharap bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan masa depan anak-anak di Kecamatan Lubuk Begalung.

Apalagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Lubuk Begalung berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada ibu hamil dan balita supaya penyakit stunting terantisipasi program  dengan baik,ucapnya. 

TPPS Kecamatan Lubuk Begalung bertekad untuk terus berupaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan,sebut Sari Ramadhani(Irwan Rais)

Dharmasraya.lintasmedianews.com

Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto memimpin Rapat Paripurna atas jawaban Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan atas pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, (05/06/24) di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto. Rapat ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Kata Bupati, berdasarkan rapat paripurna dewan pada hari Selasa lalu telah disampaikan pandangan umum anggota dewan atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Baik dalam bentuk pendapat, saran, maupun pertanyaan.

Melalui tujuh orang juru bicara dari masing-masing fraksi, yakni Fraksi Gotong Royong disampaikan oleh Ari Prabowo. Dari Fraksi Golongan Berkarya disampaikan oleh Purwanto, dari Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Haryanto. Dari Fraksi Gerindra yakni Rosandi Sanjaya Putra, Fraksi Nasdem, Cecep Nurzaman. Fraksi Nurani Demokrat yakni Mawarman dan Fraksi Bangsa Sejahtera, Irmon.

“Semoga pelaksanaan ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya, dan Dharmasraya dapat menjadi lebih baik lagi,” pungkas Pariyanto.

Lintasmedianews.com,Dharmasraya

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus menjawab atas pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, (05/06/24) di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto. Rapat ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan undangan lainnya. 

Kata Bupati, berdasarkan rapat paripurna dewan pada hari Selasa lalu telah disampaikan pandangan umum anggota dewan atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Baik dalam bentuk pendapat, saran, maupun pertanyaan. 

Melalui tujuh orang juru bicara dari masing-masing fraksi, yakni Fraksi Gotong Royong disampaikan oleh Ari Prabowo. Dari Fraksi Golongan Berkarya disampaikan oleh Purwanto, dari Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Haryanto. Dari Fraksi Gerindra yakni Rosandi Sanjaya Putra, Fraksi Nasdem, Cecep Nurzaman. Fraksi Nurani Demokrat yakni Mawarman dan Fraksi Bangsa Sejahtera, Irmon. 

Beberapa saran anggota dewan yakni agar mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bupati langsung mendangapi, bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan lokal. Dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki sumber daya secara efiusien dan strategis, untuk memaksimalkan dampak pembangunan infrastruktur.

“Langkah ini diharapkan akan membuka peluang bagi investasi, menciptkan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di nagari maupun tingkat kabupaten,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati menjawab tentang harapan anggota dewan dalam pelaksanaan dan penggunaan keuangan daerah seyogyanya berpihak pada kepentingan skala prioritas. Karena pembangunan tidak hanya tertumpu pada infrastrutur yang madani, namun sumber daya manusianya juga harus mumpuni. 

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pemkab Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN, dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit 0,16 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD. 

“Secara fungsional menangani pengembangan SDM yaitu BKPSDM. Dana yang dialokasikan tersebut telah dimanfaatkan untuk pengembangan SDM aparatur. Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik structural maupun teknis. Serta penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu semua dilaksanakan dengan harapan agar SDM Kabupaten Dharmasraya memiliki kompetensi yang mumpuni,” bebernya lagi.

Sementara itu, harapan anggota dewan terhadap asset agar dapat dipertahankan dikelola serta dimanfaatkan sedmikian rupa untuk menambah passive income daerah, masuk ke kas daerah dan menambah pendapatan daerah. 

“Pemkab membuka peluang kepada masyarakat ataupun Badan Usaha yang akan memanfaatkan asset pemerintah daerah seperti tanah, peralatan mesin dan lainnya. Melalui sewa ataupun bentuknya kerjasama lainnya. Sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya lagi.

Bukan hanya itu saja, Bupati menanggapi terkait Pemkab diminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan daerah yang belum mendapatkan fasilitas internet di Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan.

“Upaya pemenuhan jaringan komunikasi dan fasilitasi internet, pemerintah daerah melalui OPD terkait berusaha untuk berkomunikasi dengan para penyedia menara telekomunikasi (provider). Dan melakukan pengiriman proposal ke badan Aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti), pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Untuk mengatasi daerah yang mengalami susah sinyal (blank spot),” jelas Bupati lagi.

Selain itu, terkait beberapa kasus dan permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan selalu jadi atensi dan dijadikan pembelajaran. Agar tidak terjadi lagi kedepannya. Seperti musibah kebakaran di rumah dinas di Koto salak akibat konsleting listrik beberapa waktu lalu. Diminta kedepannya setiap sekolah telah diantisipasi dan wajib tersedianya APAR (alat Pemadam Api Ringan) di sekolah.

Dan musibah hanyutnya anak-anak di Asam Jujuhan, untuk itu diminta kepada Dinas Pendidikan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap siswa, serta meningkatkan koordinasi agar estafet pengawasan pasca jam sekolah bersama orang tua dapat berjalan dengan baik.

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman terkait perpanjangan masa jabatan 56 wali nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Penyerahan SK tersebut dilakukan di Hall IKK Kawasan Paritmalintang pada Senin, (03/06), serta turut disaksikan oleh segenap unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, BAMUS, dan LPM se-Kabupaten Padang Pariaman.

Diketahui, dari 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, periodesasi masa jabatan terbagi 2 (dua) jenis, yakni sebanyak 74 wali nagari periode 2018-2024 dan 29 Wali nagari dengan periodesasi masa jabatan 2021-2027 (masa jabatan 6 tahun).

Dari 74 wali nagari periode 2018-2024, 56 wali nagari yang diperpanjang masa jabatannya hari ini merupakan yang telah habis masa jabatannya. Sementara 18 wali nagari lainnya sudah berhenti dengan berbagai sebab dan alasan sehingga digantikan oleh Plt. yang ditunjuk oleh Bupati Suhatri Bur.

Usai menyerahkan SK Perpanjangan masa jabatan, Sekda Rudy R. Rilis mengungkapkan, dengan adanya perpanjangan masa jabatan Wali Nagari maka diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan menuntaskan janji-janji atau visi-misi pada waktu pemilihan Wali Nagari.

“Marilah kita bekerja sungguh-sungguh, ikhlas dan mengabdikan diri demi kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nagari serta mendukung Bupati Padang Pariaman dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya yaitu “Padang Pariaman CERMAT,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hendri Satria dalam laporannya menyampaikan, penyerahan SK perpanjangan Jabatan Wali Nagari ini sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan pimpinan pemerintahan nagari setelah berakhirnya periodesasi jabatan wali nagari tahun 2018-2024, menjadi 2018-2026. Artinya diperpanjang 2 (dua) tahun,” sautnya. (*/len)

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com 

 Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 tingkat Kota Solok, di Halaman Balaikota Solok, Sabtu (01/06/24).

Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Sekda Kota Solok, Ketua TP PKK Kota Solok, Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, Kepala OPD lingkup Pemko Solok.

Wako dalam amanantnya membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengatakan Salam Pancasila! Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air.

Pada hari ini, Tanggal 1 Juni 2024, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Hari ketika Bung Karno, sebagai Proklamator Kemerdekaan, Bapak Pendiri Bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.

Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional "Bhinneka Tunggal Ika".

Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa di mana pun berada untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan sebagai leitstar dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini.

Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia.

Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa.

Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.

Kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa, dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Kita harus bersyukur dan berbangga telah melewati Pemilihan Umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengakhiri pidato ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Selamat Hari Lahir Pancasila! Terima kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Pancasila!

Usai upacara, juga dilakukan penyerahan Piagam penghargaan pembayaran PBB kepada Solok Primer Hotel Pembayar Pajak PBJT Jasa Perhotelan Tepat Waktu, Roti O Pembayar Pajak PBJT makan dan minuman terbesar dan tepat waktu serta H.Rusli Khatib Sulaiman Teladan Pembayar PBB P2.(T/K)

Solok Kota. Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar memberikan apresiasi kepada Maulia Permata Putri, Siswi SMA Negeri 1 Solok yang akan mewakili Sumatera Barat dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk bertugas pada 17 Agustus 2024 nanti.

Maulia akan mengikuti Training Center (TC) di Kota Padang Tanggal 1 sampai 5 Juni dan berangkat ke Jakarta Tanggal 9 Juni 2024. Wako dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan sebuah prestasi, karena putri asal Kota Solok dapat mewakili Sumatera Barat untuk seleksi Paskibraka di Jakarta.

" Semoga nanti dapat terpilih dan menjadi Paskibraka Nasional. Apapun hasil seleksinya nanti kami Pemerintah Kota Solok sudah bangga dengan prestasi Maulia," ujar wako.

Kepada Maulia agar selalu semangat, jaga kesehatan, jaga ibadah semoga seleksi ini nanti akan mendapatkan hasil terbaik. Kakan Kesbangpol Kota Solok, Eni Suryani, didampingi Kasi Kesatuan Bangsa, Ganda dan Kasi Politik, Ismanita.(T/K)

Padang Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menjadi narasumber kegiatan Kampus Merdeka Fair Padang 2024, Di Universitas PGRI Sumatera Barat Convention Center (UPCC), Kota Padang, Kamis (30/05/24). Kegiatan Kampus Merdeka Fair (KM Fair) 2024 tersebut digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebagai tindak lanjut pencapaian strategis peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kegiatan ini menjadi titik temu pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, hingga masyarakat umum untuk dapat meningkatkan antusiasme keterlibatan multipihak dalam mewujudkan suatu ekosistem pembelajaran yang dinamis yang memberikan wawasan menyeluruh.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang telah melaksanakan kegiatan ini KM Fair 2024 sangat berharga dan bermanfaat sekali dalam rangka menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

" Karena kita memang berharap mahasiswa kita tidak cukup belajar hanya di kampus, mereka perlu pengalaman di luar kampus. Masyarakat sedang menunggu mereka. Kehadiran mereka sangat ditunggu untuk memberikan motivasi serta percepatan pembangunan," ujar wako.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Solok sangat berharap dengan MBKM ini akan cepat dapat terlaksana dan kami tunggu kehadirannya di Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah.

" Dan ini tentu perlu disiapkan secara terencana, baik dan bisa saling berkolaborasi disamping membantu pemerintah daerah juga sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa kita, sehingga mereka bisa betul-betul terjun ke masyarakat memberikan yang terbaik untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan Indonesia," tutup Zul Elfian Umar.(T/K)

Solok Lintasmedianews.com

 Menjadi satu-satunya perwakilan Sumatera Barat dalam Expo Pengawasan Intern 2024 Kabupaten Solok Masuk 10 Besar Nasional Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Expo Pengawasan Intern 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jl TMII Pintu 1 Jakarta Timur, Selasa (28/05/2024). bertemakan “Independensi Pengawasan Untuk Akselerasi Pembangunan” BPKP membangun keselarasan atas independensi pengawasan dan semangat pengawalan pembangunan dan diikuti oleh 99 Peserta dari Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta BUMN.

Kegiatan expo pengawasan intern ini berperan sebagai media bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) untuk menampilkan berbagai hasil kontribusi pembangunan dan menunjukan peran serta APIP dalam mengawal pembangunan tersebut. Pameran ini sekaligus menunjukkan bahwa peran KLPBU dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan APIP dalam pengawalan program pemerintah semakin vital dan strategis. 

Pada pelaksanaan Tahun 2024 ini, Kabupaten Solok menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh BPKP mewakili  Sumatera Barat pada ajang tersebut.

Dikomandoi oleh Inspektur Daerah Dery Akmal, ST, Kabupaten Solok berhasil masuk 10 Besar peserta hasil pilihan juri dari 99 Peserta se-Indonesia. Pada kegiatan tersebut Inspektur Daerah yang didampingi Inspektur Pembantu V Hafizol Gafur, SE, Kabid Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Fathnaini Aisyah, SPt, Kabid Pengelolaan Pendapatan BKD Rince Kusmala Dewi, SE.MM serta Staf Muhammad Azis Cupak, SSTP dan Devin Rahmat, SPt, Kabupaten Solok menampilkan dan mempresentasikan program-program unggulan Kabupaten Solok, serta capaian yang telah diraih selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar.

Salah satu yang menjadi ketertarikan Juri adalah melalui program unggulan 1 Kecamatan 1 Excavator, dimana melalui program ini terjadi penghematan/efesiensi anggaran sebesar Rp 65 Milyar dan ini diapresiasi oleh salah seorang Juri saat melakukan sesi tanyajawab.

Inspektur Daerah berharap tahun depan bisa kembali mewakili Sumatera Barat dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik hingga dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025.(Karta)

Padang Lintasmedianews.com

Bupati Solok, Epyardi Asda, diundang sebagai motivator oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari se-Kecamatan V Koto Timur. Dalam kegiatan itu ia membagikan pengalamannya sebagai pemimpin daerah, dan hubungan kepala daerah dengan perangkat nagari sebagai ujung tombak pembangunan.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, mengatakan bahwa Bupati Solok Epyardi merupakan gurunya dalam memimpin pemerintahan dan dalam politik. Selain itu juga merupakan gurunya dalam menjemput anggaran di pemerintah pusat. 

"Awal jadi bupati, saya hanya kenal dengan lima atau enam menteri. Sekarang sudah kenal semuanya karena Bang Epyardi membuka pintu bagi saya untuk kenal dengan semua menteri. Karena itu, sebelum Bang Epyardi menjadi bupati, Padang Pariaman paling banyak mendapat anggaran dari pemerintah pusat di Sumbar. Setelah Bang Epyardi menjadi bupati, Kabupaten Solok menjadi daerah yang dapat anggaran paling banyak di Sumbar karena beliau punya banyak teman di Jakarta," ujarnya di Hotel Rocky, Padang, Sabtu (1/6/2024).

Oleh karena itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur meminta Bupati Epyardi untuk memberikan motivasi sebagai orang yang berpengalaman menjadi pemimpin masyarakat.

Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari itu penting diadakan agar perangkat nagari memiliki pengetahuan tentang pembangunan dan penggunaan anggaran.

Selain itu, kegiatan seperti itu penting diselenggarakan untuk memperbaiki perilaku perangkat nagari dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Bupati Epyardi mengatakan bahwa maju atau mundurnya sebuah daerah bergantung kepada kepala daerahnya. Karena itu, masyarakat berharap kepada kepala daerah. Karena itu pula, kepala daerah memikul tanggung jawab yang besar. 

Adapun pada pemerintahan terendah, wali nagari merupakan ujung tombak daerah. Jika nagari-nagarinya bagus, daerah itu akan maju. 

"Saya akrab dengan semua wali nagari di Kabupaten Solok. Dari mereka saya tahu kebutuhan masyarakat di nagari itu. Dengan demikian, saya menggunakan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Mengenai kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, Bupati Epyardi mendukung kegiatan tersebut agar perangkat nagari tidak terjerat hukum dalam menggunakan anggaran nagari. 

"Banyak kepala daerah dan perangkat daerah yang terkena jeratan hukum karena ketidakhati-hatian dalam menggunakan anggaran, padahal niatnya tidak begitu. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari ini penting dilakukan karena berisi informasi apa yang boleh dan tak boleh dilakukan," ujarnya.

Bupati Epyardi menceritakan kepada para perangkat nagari tersebut bahwa ia menjadi kepala daerah bukan untuk mencari kekayaan dan jabatan, tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, ia meminta perangkat daerah untuk menjadikan jabatan sebagai ladang amal untuk bekal akhirat. 

"Lakukan sesuatu untuk daerah. Jadilah pemimpin yang adil untuk masyarakat," ucapnya. 

Kegiatan itu dihadiri oleh lebih dari seratus orang perangkat nagari dari enam nagari di Kecamatan V Koto Timur, yang terdiri atas wali nagari, bamus, dan unsur lembaga nagari. Kegiatan itu diadakan sejak 31 Mei hingga 2 Juni 2024.(Karta)

OKI, Lintasmedianews.com

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melangsungkan Rapat Paripurna Xl, XII, XIII, yang dipimpin langsung Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri, SH., MH., dan dihadiri Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya, M.Si beserta para anggota DPRD OKI dan unsur Forkopimda OKI, Jum‘at (17/5/24). 

Rapat paripurna membahas tentang penetapan Raperda inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2024, mengusulkan Raperda atas pandangan umum fraksi, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2024, serta penjelasan pelaksanaan reses Ill anggota DPRD OKI. 

Dalam rapat paripurna itu, masing-masing fraksi memberikan pandangan terkait raperda masa sidang yang diwakili juru bicara (jubir) fraksi. Selanjutnya DPRD OKI menyerahkan raperda kepada Pj Bupati OKI meliputi perubahan atas peraturan daerah tentang hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten OKI. 

Pelaksanaan keputusan DPRD Kabupaten OKI mengenai Propemperda tahun 2024 juga dibahas, sesuai dengan ketentuan UndangUndang (UU) tentang pemerintah daerah. 

Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang didasari skala prioritas. Penetapan propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. 

“Kami sangat bersyukur penetapan keputusan DPRD tentang propemperda tahun 2024 dan pengambilan keputusan terhadap satu raperda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD,” terang Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri di ruang rapat paripurna DPRD OKI. 

Dia mengatakan, proses penetapan raperda menjadi peraturan daerah (Perda) akan dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya. Selanjurnya Abdiyanto membahas persiapan reses Ill DPRD OKI yang dijadwalkan mulai 26 Mei hingga 31 Mei 2024 mendatang. “Sesuai pedoman penyusunan tata tertib DPRD, hasil pelaksanaan reses wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD,’" urainya. 

Abdi berharap, agar semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat Kabupaten OKI. 

“Profesionalisme, harmonisasi, dan keselarasan diharapkan menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan, sehingga rekomendasi dan hasil rapat dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menguraikan kebijakan dan program kerja ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya. (Yuni Mariana)

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersama organisasi Masyarakat Bahtera Alam menggelar Penguatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum adat dan Sosialisasi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan yang digelar Selasa (4/6/2024) di Aula Kantor Bupati itu, dibuka oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kepulauan Meranti, Drs. M. Mahdi.  

"Terima kasih kami ucapkan kepada Masyarakat Bahtera Alam karena telah bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini," kata Mahdi. 

Dia mengajak untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai kesempatan bagi masyarakat, terutama para perangkat desa untuk memahami dan mendalami pengetahuan terkait hukum adat. Menurutnya, hal itu dapat menjadi ujung tombak persaudaraan antara suku dan budaya yang ada.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, Meranti ini terdiri dari berbagai suku dan hal itu juga telah tercantum dalam Perda kita. Jadikan kegiatan ini untuk mengidentifikasi hukum dan adat di masing-masing desa di Meranti," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti Asrorudin. Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan dari organisasi non pemerintah tersebut.  

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah informasi kompleks bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan berbudaya, khususnya di Kabupaten Meranti," harapnya. (Nina/rls).