PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM
PT Semen Padang menerima dua Sertifikat Paten Sederhana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua Paten Sederhana itu masing-masing Metode Pembuatan Seal Akuator Menggunakan Limbah Ban Truk dan Sistem Ventilasi Udara Proses Pada Penggilingan Semen.
Untuk Metode Pembuatan Seal Akuator dengan inventor Sigit Ari Widodo, Fathul Mausil, Doche Delson, Sabrismen, Suruso dan Ibnu Ghufron didaftarkan pada 31 Agustus 2020 dan dikeluarkan pada 21 Mei 2024 dengan nomor Paten: IDS000008085. Kemudian, Sistem Ventilasi Udara Proses dengan Inventor Ujang Friatna, Algazali, Novan Andy Bachtiar, Maman Wahyudi, Sunoto dan Herwin yang didaftarkan pada 22 Juli 2020 dan dikeluarkan pada 17 Mei 2024 dengan nomor Paten: IDS000008032.
Dua sertifikat paten sederhana itu diserahkan Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Slamet Riyadi kepada manajemen PT Semen Padang yang diwakili Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Sumarsono di Wisma Indarung PT Semen Padang, Senin (3/6/2024).
Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengatakan, bersyukur atas keberhasilan perusahaan itu meraih sertifikat paten dari Kementerian Hukum & HAM RI. "Alhamdulillah. Ini merupakan bukti dedikasi dan inovasi berkelanjutan dari tim PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional kami. Kami percaya bahwa paten-paten ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat secara luas," kata Iskandar.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada tim inventor. "Terima kasih juga kepada seluruh tim inventor yang telah berkontribusi dalam pengembangan teknologi ini," katanya.
Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Sumarsono menambahkan, sertifikat paten sederhana yang diterima merupakan karya dari para inovator-inovator insan PT Semen Padang. Manajemen PT Semen Padang sangat mendorong kepada karyawannya untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga hasilnya dapat dipatenkan dengan mandaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual Kemenkumham.
Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya menerima tujuh permohonan Paten dari PT Semen Padang. Tujuh permohonan Paten tersebut berdasarkan Bidang Utama IPC yaitu Mechanical Engineering; Lighting; Heating; weapon; Blasting 1 permohonan, Fixed Constructions satu permohonan, Ferforming Operatins; Transporting 4 permohonan dan Human Necessities 1 permohonan.
"Paten Sederhana yang diserahkan hari ini masa perlindungannya selama 10 tahun. Kepemilikan sertifikat hak paten sangat penting melindungi produk kekayaan intelektual. Namun, di sisi lain juga harus dapat dimanfaatkan untuk keuntungan secara ekonomi. Artinya setelah ada sertifikat paten, ada tindak lanjut terkait dengan pengembangan produk tertentu untuk dipasarkan guna mendatangkan keuntungan ekonomi," kata dia.
Pada 18 Juli 2021, PT Semen Padang juga menerima dua sertifikat paten sederhana dari Kemenkumham, yaitu Wahana Pemijahan & Pembiakan Ikan Bilih dan Peningkatan Kapasitas Aliran Udara Panas ke Boiler Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Industri Semen.(*)
MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM
Guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti mulai memberlakukan pendaftaran lewat aplikasi mobile JKN.
Lewat aplikasi tersebut, masyarakat ataupun pasien tidak perlu lagi mengantri lama hanya untuk proses pendaftaran.
Plt Direktur RSUD Kepulauan Meranti Muhammad Sardi, Senin (3/6/2024) menjelaskan tata cara pendaftaran via aplikasi tersebut.
Pertama, masyarakat harus memiliki aplikasi mobile JKN di ponsel (smart phone) yang bisa diunduh lewat google play atau app store. Lalu melakukan pendaftaran dengan data sesuai kartu BPJS masing-masing.
Kedua, pilih jenis fasilitas kesehatan lalu klik faskes rujukan tingkat lanjut.
Ketiga, pilih poli tujuan, tanggal daftar serta dokter tujuan, lalu klik simpan.
Keempat, pasien akan mendapatkan nomor antrian lalu klik check in di hari pelayanan.
"Jika masyarakat atau pasien belum memahami, bisa ditanyakan langsung kepada petugas kami ya g berada di rumah sakit," kata Sardi.
Dijelaskannya lagi, lewat sistem tersebut diharapkan tidak lagi terjadi penumpukan antrian pasien yang harus menunggu lama.
"Dengan begitu tercipta efisiensi proses pelayanan pasien, terutama peserta BPJS. Selain itu, proses verifikasi pasien lebih cepat saat berobat di rumah sakit," terang Sardi.
Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat melakukan peresmian antrian online tersebut memberikan apresiasi kepada UPT RSUD Kepulauan Meranti. Hal itu menurutnya, merupakan terobosan-terobosan yang baru dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan dengan adanya antrian online via mobile JKN ini dapat mempermudah pasien BPJS dalam melakukan proses verifikasi dan registrasi," sebutnya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima jabatan Direktur RSUD Meranti dari Asrul Meldi kepada Muhammad Sardi.
"Semoga ke depan UPT RSUD Kepulauan Meranti terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan Plt Direktur mampu mengelola manajemen serta berkolaborasi dengan para medis," harap Bambang. Nina/rls).
Lintasmedianews.com , Lampung Timur
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menunjukkan prestasinya dengan Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023.
Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. di Kantor BPK setempat, Selasa, (14 Mei 2024).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat BPK, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Ahmad Basuki dan pejabat Pemkab Lampung Timur.
Kepala BPK Perwakilan Lampung, Masmudi mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah berhasil mempertahankan opini WTP selama enam kali berturut-turut.
“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Masmudi.
Bupati M Dawam Rahardjo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja sama dan dedikasi seluruh pihak dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Kami akan terus berupaya mempertahankan prestasi ini di masa mendatang,” ungkap Bupati Dawam.
Di akhir perayaannya, Bupati Dawam berharap agar seluruh aparatur pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Semoga kita semua dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik,” Harap Bupati Dawam. ( Y.a )
JENEPONTO, Lintasmedianews.com
Pimpinan Umum PT. Halilintar News.id, Supriadi Sanusi menerima kunjungan silaturahmi puluhan rekan Jurnalis dari Bantaeng yang tergabung di lembaga Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu.
Puluhan rekan HIJAB tersebut, menggelar kunjungan silaturahmi silaturahmi ke kantor Redaksi media Online/cetak Halilintar news.id tepatnya di jalan Lingkar, Kel.Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Sulsel pada Senin (3/6/2024).
Kedatangan rombongan anggota Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu yang dinahkodai Mudahri itu, di sambut baik oleh Direktur utama Media Halilintarnews.id Supriadi Sanusi.
Setibanya rombongan jurnalis dari Kabupaten Bantaeng itu, bersama dengan Awak Media Jeneopnto melakukan santap siang bersama dengan menikmati nyaman cicipan lauk pauk gantala Jarang alias daging kuda rebus dan ayam kampung bakar.
Ketua HIJAB Bersatu, Mudahri mengatakan, kedatangan kami di kantor media Halilintar news.id bertujuan menjalin Silaturahmi mempererat persaudaraan kepada jajaran Direksi media halilintarnews.id, kata Mudahri.
Selain silaturahmi, kami juga ingin menyaksikan bangunan kantor media halilintar news.id, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Jeneponto, ungkap ketua HIJAB Bersatu.
Setelah kami menyaksikan bangunan tersebut, kami merasa bangga dan bersyukur adanya salah satu Wartawan yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu mampu membangun perusahaan media dan bangunan kantor yang cukup lumayan nampak megah berlantai 3 yang posisinya jantung kota jalan Poros Jeneponto.
Sementara Direktur media Online/Cetak halilintarnews.id Supriadi sanusi dihadapan rombongan HIJAB Bersatu menyampaikan kami mewakili jajaran Direksi mengucapkan selamat datang rekan jurnalis yang tergabung di HIJAB Bersatu kedatangannya di kantor kami, hal ini yang perlu di tingkatkan jalinan silaturahmi dan mempererat persaudaraan, kata Supriadi.
"Kehadiran Himpunan Jurnalis Bantaeng Bersatu perlu dijaga sebagai wadah perkumpulan dari berbagai media Online dan Cetak di wilayah Kabupaten Bantaeng, sebab diketahui HIJAB Bantaeng Bersatu adalah Lembaga yang pertama terbangun di wilayah Kabupaten Bantaeng," tutur Supriadi yang sering di sapa Krg Awing.
"Saya berharap kepada rekan Jurnalis yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng Bersatu, bekerjalah secara profesional sesuai kode etik Jurnalis dan selalu melaksanakan silaturahmi mempererat persaudaraan agar komunikasi semakin lancar, perkuat kekompakan bila jalan yang benar satu orang rekan jurnalis di cubit semuanya merasakannya," pungkas Direktur media halilintarnews.id.
Rombongan anggota HIJAB Bersatu makan bersama di ruang kantor redaksi sambil merencanakan jadwal silaturahmi selanjutnya.
Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya. Rapat ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya, pada hari Senin, (03/06/24).
Kagiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Dalam penjelasannya Bupati mengugucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota dewan atas kesempatan yang diberikan kepadanya, untuk menyampaikan nota penjelasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
Sebagai pelaksanaan pasal 320 ayat 1 Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU Nomor 2 tahun 2023.
“Seiring dengan ranperda yang telah kami sampaikan disertakan juga laporan keuangan Pemkab Dharmasraya tahun 2023 yang telah diperiksa BPK perwakilan Sumbar. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, mlaporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan per-31 desember 2023. Laporan tersebut adalah Opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini sudah didapat yang kesembilan kalinya,” ungkap Bupati.
Dengan disampaikannya Ranperda pertanggungjawaban ini ke hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan, maka berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Dan telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 menyatakan bahwa rancangan perda tentang pertanggungjawabab pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
Serta rangkaian dari mekanisme dan tahapan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.
“Sebagaimana yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya, melalui rapat Badan Musyawarah, kiranya ranperda ini dapat dibahas guna menghasilkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.
Bupati juga menjelaskan atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya selama tahun anggaran 2023. Dijabarkan dalam struktur APBD sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan daerah, target sebesar telah direalisasikan 99,54 persen. Belanja daerah 94,83 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun anggaran 2023 terealisasi 105,23 persen. Sedangkan rincian PAD antara lain, pajak daerah dari terealalisasi sebesar 99.33 persen.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas diberikannya kesempatan pada kami untuk menyampaikan nota ini. Dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2023. Serta yang terlibat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan member manfaat bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Bupati.(elda)
Padang, lintasmedianews.com
Ir. Suharti, MA, Ph.D., Sekjend Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) meresmikan Gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (3/6/2024).
Sekjend Kemdikbud Ristek Suharti berharap gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan akan menjadi jantungnya UNP bahkan akan mampu pula menjadi tempat munculnya inovasi-inovasi baru dari mahasiswa UNP.
"Disini di gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan menjadi tempat bertemunya Sivitas Akademik UNP, disini dosen dan mahasiswa mencari ilmu dan disinilah diharapkan munculnya inovasi-inovasi. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat diskusi mahasiswa, tempat menyelesaikan tugas, dan bahas isu-isu terkini," ungkap Suharti
Sejalan dengan hal tersebut jug dilaksanakan penandatanganan Prasasti serta serah terima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Kemdikbud RI.
Sedangkan Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D mengungkapkan gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan ini memiliki luas 11.100 meter persegi itu dibagun pada tahun 2023. Gedung ini terdiri dari enam lantai, masing-masing lantai memiliki luas 1.800 meter persegi.
"Gedung ini merupakan jantungnya universitas karena disinilah berkumpul sumber belajar walaupun dalam perjalanannya gedung ini kita bangun hampir 2 tahun," terangnya.(Irwan Rais)
Padang, Lintasmedianews.com
Camat Lubuk Begalung, Kota Padang Andi Amir, SH MH memimpin Apel Gabungan ASN dan Non ASN se Kecamatan Lubuk Begalung di halaman kantor camat setempat, Senin, (3/6/2024).
Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir, SH MH pada kesempatan Apel gabungan tersebut sekaligus menutup secara resmi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan Lubuk Begalung tahun 2024.
"BBGRM merupakan implementasi terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan di lingkungan Lubuk Begalung,"ungkap Camat Nofiandi Amir.
Pada kesempatan itu juga Camat mengimbau kepada para Lurah untuk terus mengajak masyarakat agar membudayakan semangat gotong royong. Membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, serta mayarakat guna mensukseskan berbagai pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Begalung.
Kepada masyarakat diingatkan, bahwa BBGRM bukan hanya momentum untuk menggalakkan, meningkatkan serta menjaga budaya gotong royong saja, namun semangat gotong royong tersebut senantiasa bersama sama, dipelihara, ditingkatkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan kegiatan gotong royong yang baik pada setiap aktivitas dalam melakukan pembangunan untuk meraih kemajuan lingkungan, ucap Camat.(Irwan Rais)
Lintadmedianews.com,DHARMASRAYA
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya. Rapat ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya, pada hari Senin, (03/06/24).
Kagiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati mengugucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota dewan atas kesempatan yang diberikan kepadanya, untuk menyampaikan nota penjelasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
Sebagai pelaksanaan pasal 320 ayat 1 Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU Nomor 2 tahun 2023.
“Seiring dengan ranperda yang telah kami sampaikan disertakan juga laporan keuangan Pemkab Dharmasraya tahun 2023 yang telah diperiksa BPK perwakilan Sumbar. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, mlaporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan per-31 desember 2023. Laporan tersebut adalah Opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini sudah didapat yang kesembilan kalinya,” ungkap Bupati.
Dengan disampaikannya Ranperda pertanggungjawaban ini ke hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan, maka berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Dan telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 menyatakan bahwa rancangan perda tentang pertanggungjawabab pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
Serta rangkaian dari mekanisme dan tahapan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.
“Sebagaimana yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya, melalui rapat Badan Musyawarah, kiranya ranperda ini dapat dibahas guna menghasilkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.
Bupati juga menjelaskan atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya selama tahun anggaran 2023. Dijabarkan dalam struktur APBD sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan daerah, target sebesar Rp.941.855.386.005 telah direalisasikan sebesar Rp.937.513.290.365 atau 99,54 persen. Belanja daerah, dari anggaran sebesar Rp.982.267.918.085 telah terealisasi sebesar Rp.931.495.282.968 atau 94,83 persen. Pembiayaan daerah sebesar, Rp.40.412.532.080 terdiri dari penerimaan pembiayaan atas penggunaan Silpa tahun 2022 sebesar Rp.41.912.532.080, dan pengeluaran pembiayaan atas penyertaan modal atau investasi Pemkab pada Bank Nagari sebesar Rp.1,5 Milyar. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebagaimana hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp.46.430.539.477.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun anggaran 2023 terdiri atas PAD yang ditargetkan sebesar Rp.110.227.023.738 terealisasi sebesar Rp.115.996.029.005 atau 105,23 persen. Sedangkan rincian PAD antara lain, pajak daerah dari target sebesar Rp.23.850.981.411 terealalisasi sebesar Rp.23.692.000.465 atau 99.33 persen.
Retribusi daerah sebesar Rp.3.456.738.885 dengan realisasi sebesar Rp.2.449.560.848 atau 70.86 persen. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.828.428.362.269 terealisasi sebesar Rp.819.526.123.990 atau 98,93 persen. Lain lain pendapatan daerah yang sah dengan rencana penerimaan sebesar Rp.3.200.000.000 terealisasi sebesar Rp.1.991.137.370.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas diberikannya kesempatan pada kami untuk menyampaikan nota ini. Dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2023. Serta yang terlibat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan member manfaat bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Bupati.(elda)
Agam.Lintasmedianews.com
Kabupaten Agam menggelar Sidang Paripurna Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam tahun 2025-2045, Senin (3/6) di aula utama DPRD.
Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam Dr Novi Irwan,S,Pd,M.M, Turut dihadiri Bupati Agam Dr Andri Warman, Wakil Ketua DPRD, Suharman, Marga Indra Putra,S,Pd dan Irfan Amran, anggota DPRD dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam serta undangan lainnya.
Berikut masing-masing jawaban bupati atas pernyataan, tanggapan dan saran dari ke-tujuh Fraksi DPRD.
Pertama, menanggapi saran dari Fraksi Gerindra, bahwa pihaknya sependapat dalam penyusunan RPJPD harus menganut prinsip dasar pemerataan dan keadilan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ke-dua, dari Fraksi PKS, bupati juga berpendapat sama bahwa kearifan lokal akan diusulkan bersama dalam batang tubuh RPJPD, mengingat UU ini merupakan pengakuan secara konstitusional tentang kearifan lokal Ranah Minang tentang prinsip pembangunam berdasarkan falsafah ABS-SBK.
Ke-tiga, pihaknya juga sependapat dengan diusulkannya pembangunan berasaskan lingkungan dan mitigasi bencana, yang disarankan oleh Fraksi Demokrat Nasdem RPJPD.
Tanggapan senada juga disampaikan bupati atas saran dari Fraksi PAN. Bupati mendukung penuh tentang pengurangan resiko dan penanggulangan bencana, karena Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan bencana.
Menjawab tanggapan dari Fraksi Golkar yang meminta pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi, pihaknya mendukung penuh bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Agam
Terkait dengan saran Fraksi PPP. Bupati mendukung bahwa PAD harus menjadi prioritas melalui upaya mendorong iklim berinvestasi, pengelolaan pajak dan retribusi dengan baik. Hal ini guna mendorong perumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Pertanyaan dari Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya tentang formulasi apa saja yang dilakukan dalam RPJP terhadap pembentukan karakter peserta didik dan kesiapan SDM aparatur daerah. Pihaknya menjawab, bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan bagian arah kebijakan transformasi sosial dan transformasi tata kelola pemerintahan.
Agam.Lintasmedianews.com
Masih tingginya curah hujan yg melanda daerah Kabupaten Agam.menyebabkan Nagari Sianok. VI Suku.Kecamatan IV Koto .Kabuapten Agam di terjang Banjir Bandang pada hari .Senin .3 Mei 2024 sekitar jam 15.38 sore.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Agam.Ichwan Pratama Danda .STTP.mengatakan.sekurang nya 3 unit rumah dan 3 unit kedai sekaligus rumah rusak akibat di terjang Banjir Bandang tersebut.
Di jelaskan belum di pastikan berapa kerugian Materil akibat bencana ini.karna saat ini fihak BPBD Agam masih di lokasi berjaga jaga.dan melakukan pendataan
". Di himbau kepada masyarakat sekitar supaya meningkatkan ke waspadaan .karena cuaca saat ini masih turun hujan." ujar nya.