Lurah Bungo Pasang, Koto Tangah Kota Padang, Indun Nuraini didampingi Ketua LPM Adrian hadiri kegiatan gotong royong (Goro) warga RT 02 RW 12, Minggu.(12/5 2024).

Goro tersebut pra manunggal yang akan dilaksanakan pada 19 Juni 2024 dan di fokuskan pada pembukaan jalan diujung jalan Kartika 1 RT 02, sebut Lurah Bungo Pasang Indun Nuraini.

"Terima kasih pada warga yang bersemangat melakukan Goro.Namun saya kasihan melihat warga bekerja menggunakan golok menebangi pohon yang agak besar besar itu. Saya tinggalkan dulu warga sebentar, saya berusaha mencari mesin pemotong pohon pohon dan perkayuan (chainsaw), biar tidak terlalu sulit mengerjakannya," ungkap Indun Lurah Bungo Pasang.

Dan lurah Indun memberikan Chainsaw  pada warga  untuk memotong pohon pohon yang tumbuh subur di lahan yang akan dijadikan badan jalan. Warga Goro untuk meraih kemajuan di lingkungannya. Nan setelah jalan terbuka  dan bagus maka, areal lahan tanah  disekitarnya akan lebih bernilai dari biasanya.

Kepada warga semoga harmonis dan kompak selalu untuk meraih kemajuan lingkungannya. Nanti pada kegiatan manunggal mari bersama lagi melaksanakan kegiatan Goro di lokasi yang sama. Tujuannya supaya cepat selesai pengerjaannya, ajak Bu lurah Indung Nuraini.(Irwan Rais)

 Sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana galodo dan lahar dingin yang melanda Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang terjadi pada Sabtu (11/5/2024) malam, PT Semen Padang langsung bergerak cepat dengan mengirimkan bantuan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC). 

Pengiriman relawan dan bantuan dari anak usaha SIG itu dilepas oleh Walikota Padang, Hendri Septa, bersama Staf Direksi PT Semen Padang, Amral Ahmad, Kepala Unit CSR PT Semen Padang Dedi M Shidiq di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Minggu (12/5/2024). 

Walikota Padang Hendri Septa mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mengirimkan bantuan relawan TRC Semen Padang. "Kami sangat mengapresiasi kepedulian Semen Padang.  Sebagai Walikota Padang, saya juga turut berduka atas musibah bencana yang melanda Agam dan Tanah Datar," katanya. 

Staf Direksi PT Semen Padang, Amral Ahmad, yang hadir mewakili manajemen menyampaikan bahwa bencana galodo dan lahar dingin yang melanda Agam dan Tanah Datar merupakan duka bersama yang tentunya menjadi perhatian bersama, termasuk PT Semen Padang. 

"Relawan TRC merupakan ujung tombak Semen Padang dalam memberikan bantuan penyelamatan dan pertolongan terhadap korban terdampak becana. Dan, kepada relawan TRC yang kami kirim, jadikan lah misi kemanusiaan ini sebagai tugas mulia," katanya. 

Selain itu, dia pun juga berpesan kepada para relawan TRC yang dikirim seelah sampai di lokasi bencana, segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan misi kemanusiaan di lokasi bencana. "Artinya, selamat pergi dan selamat kembali ke Semen Padang," ujarnya. 

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Dedi M Sidiq yang turut hadir pada pelepasan relawan TRC itu menambahkan bahwa relawan yang dikirim ke lokasi bencana berjumlah 9 orang. Mereka adalah  tim advance yang nantinya akan melakukan assesment terhadap bencana yang terjadi. 

"Jadi, selain dikerahkan untuk membantu pihak terkait dalam penanggulangan pasca-bencana, relawan ini nantinya juga akan menilai dan mendata apa-apa saja yang terdampak. Tujuannya, agar PT Semen Padang bisa lebih maksimal lagi untuk membantu penanggulangan bencana seperti kebutuhan sembako dan lain sebagainya," kata Dedi. 

Relawan TRC Semen Padang ini juga dibekali berbagai peralatan seperti tiga unit kendaraan double cabin, life jacket, serta gergaji mesin, genset, terpal, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan, relawan ini juga akan menyasar berbagai  titik lokasi yang terdampak bencana lahar dingin dan galodo.

"Mudah-mudahan, relawan TRC  Semen Padang yang kami kirim ini dapat membantu pihak BPBD Dan Basarnas dalam menanggulangi bencana galodo dan lahar dingin yang telah menelan 9 korban jiwa dan juga menimpa belasan desa di kaki Gunung Marapi dan Gunung Singgalang pada Sabtu malam," pungkas Dedi (*)

Indun Nuraini Lurah Bungo Pasang, Koto Tangah, kota Padang mengatakan lokasi Manunggal Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di RT 02 RW 12 .Membangun jalan tembus dari jalan Kartika I menuju jalan utama I perumahan Bungo Bumi Indah, Minggu (12/5/2024).

Lurah  Indun Nuraini langsung  menunjuk atau menetapkan Yunasra Rajo Bandaro ketua RW 12 sebagai penanggung jawab kegiatan  Manunggal BBGRM nantinya.

Yunasra Rajo Bandaro ketua RW 12 langsung pula menunjuk Ketua RT 02 Gatot, Ketua RT 01 Willi Sutan Pamenan, Dasril Ketua RT 03 sebagai anggotanya.Dan untuk penanggung jawab lapangan Darman purnawirawan TNI.

"Nanti barang barang material yang datang untuk penimbunan badan jalan sepanjang 150 meter penanggung jawabnya Darman,"ungkap Rajo Bandaro.

Selanjutnya, sebut Rajo Bandaro bekas  tunggul pohon yang telah ditebang banyak di badan jalan lokasi Manunggal. Untuk itu dimohonkan pada bu Lurah Nuraini memakai tenaga ahli menyelesaikan menggunakan chainsaw.

Soalnya, tunggul bekas pohon yang telah ditebang itu sulit untuk digorokan oleh warga. Membersihkannya harus dengan mesin pemotong memangaatkan tenaga ahli, sebut Bandaro.(Irwan Rais)

Pilihan judul:

JAKARTA,Lintas Media News

Winda Lorita, adik kandung Dony Oskaria yang merupakan pemegang saham Rans Entertainmen bareng Raffi Ahmad dipastikan maju di Pilkada Payakumbuh. Sejumlah partai besar sudah membangun komunikasi untuk mencalonkan jebolan Key Logic Institute, Amerika Serikat ini.

Sebagai perempuan intelektual Minang, Winda Lorita memegang peranan penting di sejumlah perusahaan besar. Winda adalah Ketua Harian Indo Jalito, organisasi perantau perempuan Minang di Jakarta.

Winda yang kelahiran 1976 merupakan adik Dony Oskaria, pendiri Rans Entertainment, sekaligus Direktur Utama Injourney, perusahaan BUMN yang menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata Indonesia. Dony adalah seorang profesional yang dipercaya sebagai CEO di berbagai  perusahaan CT Corp milik Chairul Tanjung. Ia juga dipercaya sebagai anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia sejak akhir 2014.

Kemudian pada Januari 2016, Presiden Jokowi memintanya menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Bersama KEIN ia bekerja sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk industri pariwisata yang bertanggung jawab mengembangkan industri pariwisata di Indonesia.

Winda lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Payakumbuh, sebelum akhirnya besar di perantauan. Ayahnya, Haji Daniel merupakan pedagang yang cukup disegani pada dekade 70-an di Pasar Payakumbuh. Winda hapal luar kepala Payakumbuh, kota yang kekal dalam ingatannya.

"Setelah berdiskusi panjang dengan sejumlah tokoh, dan menjengkal badan diri, saya akhirnya memastikan maju di Pilkada Payakumbuh. Ini hasrat untuk kemajuan kota tempat saya menghabiskan masa kecil, kota yang memberi penghidupan awal," terang Uni Winda ketika berdiskusi dengan Benni Okva, politisi Nasdem di Jakarta.

Payakumbuh menurut Winda, ialah metamorfosis. Kota kecil yang sedang merangkaki jalan perubahan. Perlahan merayap, perlahan tegak dengan busungan dada dengan segala pencapaiannya. 

"Kota ini dibangun atas dasar mimpi puluhan ribu kepala yang mencintainya. Saya sendiri memahami Payakumbuh sebagai kota yang nyala. Dalam kenyalaan itu saya mencoba memulai pengabdian terbaik, biar bermakna, biar memberi makna," tutur Winda.

Dijelaskan Winda, dirinya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah pihak. Termasuk dengan beberapa tokoh, calon walikota atau wakil walikota, hingga partai politik. Komunikasi berlangsung dengan baik. Bahkan dikabarkan, sejumlah partai sudah menyatakan kesiapan untuk mengusung Winda.

"Alhamdulillah, komunikasi berjalan lancar. Doakan saja, yang pasti sudah ada pembicaraan dengan beberapa ketum partai, dan calon lain. Saya yakin, niat baik akan menemukan jalannya," papar Winda yang menyabet gelar sarjana dari Universitas Indonesia.

Ketika ditanya, apakah maju sebagai calon walikota atau wakil, Winda belum menjawab pasti. "Nanti, kita lihat dulu pergerakan politik ke depan. Pekan depan, saya sendiri mulai bergerak bersama sejumlah tokoh yang mendambakan perubahan," ungkap Winda.

Datang dengan kecintaan penuh, Winda Lorita meninggalkan Jakarta dengan segala pencapaian yang dia rengkuh. Winda ingin membayar utang kenangan pada Payakumbuh, kota permai yang selalu ngiang di ruang pikirnya.  Uni Winda menapak jalan baru, jalan pengabdian.

Payakumbuh bagi Uni Winda ialah mercusuar hidup. Itu kenapa dia pada akhirnya memilih jalan riuh, menapak jalan politik untuk menunaikan cintanya. Kini jalan telah dirambah, dia siap menghadang segala aral. Jika wanita sudah bersikap, siapa yang berani menghalang? (*)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar minta,Gubernur Hahyeldi Ansyarullah untuk segera menetapkan status keadaan darurat bencana banjir bandang yang melanda Sumbar.

Karena, kejadian ini sudah mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, tidak hanya di daerah bencana namun juga kepada masyarakat luas lainnya karena kerusakan sarana dan prasarana umum.Tegaskan Hidayat,saat dimintai tanggapannya soal bencana dan merespon kunjungan Gubernur yang langsung meninjau lokasi bencana, Minggu, (12/5/2024).

Dampak bencana banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat pada Sabtu (11/5/2024) telah menimbulkan korban dan kerusakan. Mulai dari korban jiwa, gangguan penghidupan, kerusakan sarana dan prasarana umum, kerusakan lingkungan hingga kerugian materil yang tidak sedikit. Bencana ini bahkan meliputi lintas kabupaten dan kota. Kabupaten Agam, Kabupaten Tanahdatar dan Kota Padangpanjang.Jelas Hidayat.

Berdasarkan dampak luas dan kerugian besar yang ditimbulkan tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Gubernur yang  memiliki kewenangan mengambil kebijakan dengan menetapkan status keadaan darurat bencana setelah berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten kota yang terdampak bencana.

Hidayat menilai,kunjungan cepat Gubernur ke lokasi bencana sudah tepat dan kita ucapkan terimakasih dan apresiasi untuk Bapak Mahyeldi.

Tetapi,persoalannya bukan pada kunjungan,menurut Hidayat, apa kebijakan yang akan diambil Gubernur secara cepat dalam menghadapi dan menyikapi bencana dan dampak bencana ini. 

Menurut Hidayat yang juga anggota komisi V DPRD Sumbar ini, Bila mengacu pada UU nomor 24 tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atau Gubernur sudah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana tersebut.

Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman dan dampak bencana setelah koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait sesungguhnya bisa cepat dilakukan.Kata Hidayat.

Dengan penetapan status keadaan darurat bencana Provinsi, Gubernur bisa memobilisasi sumber daya yang digunakan dalam melakukan upaya upaya penangangan darurat bencana. Bisa mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan lintas instansi dan lembaga serta melakukan penanganan awal penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.Jelasnya.

Hidayat menanbahkan.Dengan ditetapkannya status keadaan darurat bencana tingkat Provinsi  maka anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Provinsi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kebutuhan penanganan darurat bencana.

"Saya kira, Pemrov memiliki lebih kurang Rp70 miliar anggaran BTT pada 2024 ini. Fraksi Gerindra berharap agar anggaran tersebut segera dikucurkan untuk kebutuhan penanganan darurat bencana ini, sejauh sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang undangan," pintanya.

Sebagai wakil rakyat,tentu sangat berharap, setelah Gubernur meninjau lokasi bencana kemudian seyogyanya diringi dengan kebijakan tersebut. Sebab, kekuasaan dan kebijakan itu ada di tangan Gubernur.

"Ayo Pak Gubernur segera ambil kebijakan tersebut, gunakan anggaran BTT puluhan miliar di APBD Sumbar itu untuk membantu daerah dan masyarakat yang terkena bencana banjir bandang ini," pinta Ketua Fraksi Gerindra ini berharap.(**)

 Setelah lebih kurang sebulan lamanya, pemangku kebijakan dalam perkumpulan suku Kampai/Bendang sedunia telah berembuk untuk menetapkan pemegang tongkat komando dalam  perkumpulan suku Kampai/Bendang yang ada di seluruh dunia, akhirnya tepat di hari minggu tanggal 12 Mei 2024 telah ditetapkan dan ditunjuk ketua yang akan memegang tampuk dari perkumpulan suku Kampai/Kampai Minangkabau.

Bertempat di pendopo kediaman rumah dinas Wali Kota Payakumbuh, perwakilan dari beberapa petinggi dari perkumpulan suku Kampai yang datang dari tigo luhak dan rantau di minangkabau (tanah data, agam, Limopuluah dan daerah rantau) berkumpul untuk mengukuhkan ketua perkumpulan suku Kampai/Bendang sedunia.

Atas kesepakatan bersama yang telah dirembukkan sebelumnya, tongkat komando atas perkumpulan suku Kampai/Bendang sedunia diamanahkan kepada Drs. Jasman, MM Dt. Bandaro Bendang yang  pada kesempatan itu juga turut dihadiri Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Jufrizal Datuak Bandaro Kayo dan urang tuo Kurang Aso Anam Puluah Alam Surambi Sungai Pagu Inyiak  Majolelo. 

Atas kepercayaan perwakilan suku Kampai/Bendang dari Luhak dan rantau yang mempercayakan amanah kepada dirinya, Jasman yang juga Pj Wali Kota Payakumbuh dan Sekum LKAAM Sumatera Barat ini, menuampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh angku-angku dan niniak mamak dan pemangku kebijakan di suku Kampai/Bendang yang datang dari seluruh penjuru Minangkabau. 

“Alhamdulilah, saya akan berusaha melaksanakan dengan sebaik mungkin dalam memegang amanah yang dipercayakan kepada saya ini untuk kebersatuan kita semua suku Kampai/Bendang di dunia,” ujar Jasman.

Adapun dasar dari tujuan dikukuhkannya perkumpulan suku Kampai/Bendang ini untuk mengembalikan kembali “adaik lamo pusako usang” yang telah mulai terkikis imbas dari kemajuan jaman saat ini.

“InsyaAllah nanti Saya bersama pengurus lainnya nanti akan bekerjasama dalam menjalankan organisasi, dalam kemasalahatan umat terkhusus untuk perkumpulan Suku Kampai/Bendang,” sebut Jasman.

Lebih lanjut, Jasman terdengar bercerita secara singkat sejarah dari perjalanan suku Kampai yang ada di Minangkabau hingga berkembang dan berada di seluruh dunia sampai saat ini.

“Kampai dan Bendang sebenarnya sama. Suku Kampai tinggalnya pasti di Bendang. Kampai adalah Suku dan Bendang nama kampung tempat tinggal. Makanya Kampai dan Bendang sama. Orang Kampai tinggal di kampung Bendang dan orang yang tinggal di Kampung Bendang adalah bersuku Kampai. Jadi, Kampai dan Bendang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun,” beber Jasman.

Diakhir sambutannya, Jasman berharap kedepannya dengan telah dikukuhkan perkumpulan suku Kampai/Bendang ini akan dapat menjadi jembatan penyambung silaturahim dari seluruh pasukuan yang ada di Minangkabau dan meminta waktu menyusun pengurus paling lama satu bulan. (Humas)

Para perangkat desa/nagari di Sumbar yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan Musda DPW PPDI Provinsi Sumbar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sabtu (11/5/2024).

Musda PPDI yang dibuka Kadis PMD Sumbar H. Amasrul, SH ini berlangsung sangat demokratis, dan berhasil memilih Ketua DPW PPDI Provinsi Sumbar periode 2024-2029 yaitu Nofrianto dari Kabupaten Solok Selatan.

Menurut Amasrul, tujuan pembentukan PPDI adalah agar terjalin kordinasi yang baik antara PPDI dengan desa/nagari, dengan pemerintahan daerah, termasuk dengan organisasi profesi sejenis seperti APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia).

Sebagaimana visinya, kata Amasrul, maka PPDI harus aktif menjaga, memelihara, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan yang kokoh serta kesejahteraan lahir batin dan kesetiakawanan organisasi baik di daerah maupun nasional.

"Pengurus PPDI yang baru terpilih harus mempertinggi kesadaran dan sikap Perangkat Desa serta meningkatkan mutu dan kemampuan profesi Perangkat Desa. Kemudian memelihara, menjaga, meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan anggota dan kesetiakawanan organisasi," pesan Kadis PMD Sumbar Amasrul yang didampingi Kabid Pemnag Desrianto Boy, S.Pd., M.Si.

Pengurus DPW PPDI Provinsi Sumbar periode 2024 2029 terpilih, Ketua Nofrianto (Solok Selatan), Wakil Ketua Deki Ornaldo (Kabupaten Solok), Ikhsan Rahmat Hidayat (Tanah Datar), Amril (Agam) dan Harfita Sari (Kota Pariaman). Sekretaris Desi Novalia (Kabupaten Pesisir Selatan) dan Bendahara Zermawati MZ (Kabupaten Padang Pariaman).

Menurut Ketua PPDI Sumbar Nofrianto, dirinya bersama seluruh pengurus akan berusaha mengemban amanah dari anggota PPDI sesuai dengan program kerja yang telah disepakati dalam Musda tahun 2024 ini.

Kata Nofrianto, PPDI adalah tempat berhimpunnya segenap perangkat desa merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila.

"Dalam perjuangannya secara nasional PPDI melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya seperti bentuk pengangkatan sebagai PNS seperti yang telah dilakukan pemerintah terhadap Sekretaris Desa," kata Nofrianto.

Peserta yang hadir dalam Musda DPW PPDI Sumbar ini berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Solok, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Kota Pariaman. (*)

Walikota Padang Hendri Septa Datuak Alam Batuah mengganjar dua tim kreatif Yayasan Berkah Amal Salih (yBAS) dengan penghargaan Bapak Asuh Anak Stunting.

Penghargaan yang ditandatangani Walikota Padang itu diserahkan langsung pada Pembina Yayasan Berkah Amal Salih, Saribulih dan Ketua Kelompok Pembinaan dan Pengembangan Potensi Generasi Muda (KP3GM) Yayasan Berkah Amal Salih, Aipda Dian Wihendro Ratno di Mushalla Mukhlisin Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Kamis, 9 Mei 2024.

Menariknya penyerahan penghargaan dilakukan pada rumah ibadah bersejarah di Cengkeh, Nagari Nan XX. Bahkan, prosesi juga dilakukan pada kegiatan Subuh Mubarakah. 

Ketua Mushalla Muchlisin Syamsurial mengatakan kegiatan ini merupakan sejarah besar bagi jamaah Mushalla Muchlisin. Lantaran, Walikota Padang adalah pejabat pertama hadir di mushalla ini. 

"Mushalla Muchlisin dulu bernama Surau Angku Kanduang. Merupakan surau tertua di Cengkeh. Walau tertua, Pak Hendri Septa merupakan orang pertama sebagai pejabat datang ke mushalla ini. Bahkan kami seperti bermimpi yang datang itu nomor satu pula," ujarnya.

Dijelaskan juga, sebagai surau tertua, maka sebagian besar jamaah di mushalla Mukhlisin adalah para lansia (lanjut usia). "Kegiatan subuh mubarakah Walikota Padang Bapak Hendri Septa Datuak Alam Batuah di Mushalla Mukhlisin Kelurahan Cangkeh Nan XX adalah berkah bagi kami. Semoga Pak Hendri Septa sehat selalu dan dapat melanjutkan pembangunan di Kota Padang. Sudah banyak bukti nyata yang telah beliau perbuat untuk kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Sementara, Camat Lubuk Begalung, Nofiandi Amir meminta maaf pada masyarakat Cengkeh Nan XX. Dia sampaikan, mestinya Walikota Padang akan hadir di Program Jumat Sajadah pada Jumat Subuh (3/5). 

"Walau tertunda, Alhamdulillah Pak Hendri Septa hadir Subuh ini. Beruntung kita, karena lebih 900 masjid dan mushalla yang ada di Kota Padang. Mushalla Mukhlisin mendapat kunjungan pada kali ini," ujarnya.

Nofiandi Amir yang akrab disapa Andi Amir ini meminta jamaah yang hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di Cengkeh ini. 

Selain itu, ujarnya, Pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung juga membuka ruang sebesar besarnya pada masyarakat yang ingin memberi masukan dan menyampaikan berbagai persoalan melalui Mata Pintar.

"Mata Pintar adalah Masyarakat bertanya, pemerintah menjawab. Ini merupakan inovasi pemerintah Lubuk Begalung untuk menampung berbagai persoalan yang dialami masyarakat," ujarnya.

Seperti biasa, dalam kesempatan Safari Subuh kali  ini walikota juga memberikan tausiyah. Kali ini Hendri Septa mengingatkan untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Karena, Allah tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. 

"Kita tak pernah tahu, kapan Allah SWT menjemput kita. Untuk itu, mari kita selalu mengingat mati. Dengan makin mendekatkan diri kepada-Nya," ujar Hendri Septa.

Pada kesempatan itu Walikota Padang juga menyerahkan Piagam Penghargaan untuk Saribulih dan Aipda Dian Wihendro Ratno. Atas partisipasinya dalam mendukung program ketahanan keluarga dan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Padang sebagai Bapak Asuh Anak Stunting.

Dikesempatan tersebut Walikota Padang, juga menyerahkan dana hibah bantuan rumah ibadah senilai Rp10 juta.  Dana hibah tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk mengganti kubah mushalla. (*)

Pemerintah bersama DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Recana ini telah memasuki tahap penyelesaian draf revisi UU Penyiaran. Draf revisi UU Penyiaran yang merupakan inisiasi dari DPR telah dibahas di Baleg pada 27 Maret 2024. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menaruh perhatian terhadap draf revisi UU Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun subtansi. 

"Dari proses penyusunan, IJTI menyayangkan draf revisi UU Penyiaran terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers telebih penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam darf revisi UU Penyiaran terdapat sejumlah pasal yang menjadi perhatian khusus bagi IJTI," jelas Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan yang juga dirilis dalam siaran pers IJTI Sabtu (11/5/2024).

Lebih jauh menjelaskan,  Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. IJTI memandang pasal tersebut telah menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan, pertanyaan besarnya mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalsitik investigasi?. Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigas disiarkan di televisi.

Secara subtansi pasal pelarangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi di televisi bisa diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di tanah air. Upaya ini tentu sebagai suatu ancaman serius bagi kehidupan pers yang tengah dibangun bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu, dikhawatirkan revisi RUU Penyiaran akan menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yeng menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. IJTI memandang pasal yang multi tafsir dan membingungkan berpotensi menjadi alat kekuasan untuk membungkam dan mengkriminalisasikan jurnalis/pers.

"Kita sepakat bahwa sistem tata negara menggunakan demokrasi, dan pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. Pers memiliki tanggung jawab sebagai control sosial agar proses bernegara berjalan transparan, akuntable dan sepenuhnya memenuhi hak-hak publik," Tegas Herik

Ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyeleseaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers. IJTI juga memandang bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran di KPI berpotensi mengintervensi kerja-kerja jurnalistik yang profesional, mengingat KPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui keputusan politik di DPR.

Sesuai dengan UU Pers telah jelas bahwa komunitas pers mendapat mandat untuk membuat regulasi sendiri dalam rangka mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui selft regulation. Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik penyiaran, cetak, digital (online) hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers. Langkah ini guna memastikan bahwa kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab bisa berlangsung independent serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Menyikapi hal tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.(rel)

Foto:Kehadiran Adrian Tuswandi, akrab disapa Toaik,  sesaat mengambil formulir, untuk bakal calon(Balon),Ketua DKP di Sekretariat PWI Sumbar pada Sabtu (11/5/2024) siang disambut Ketua Seksi Registrasi&Pendaftaran Balon Ketua Harian dan DKP, Eriyanto Leo serta dua anggotanya, Lailatul Aidil juga Susi Suzanna.(dok)

 Pendaftar bakal calon (Balon) Ketua PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar, hingga Sabtu 11/5-2024 menyusul pendaftar berikutnya, Adrian Tuswandi. Jurnalis yang mengawaki sejumlah portal berita, juga Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), mengambil formulir untuk Balon Ketua DKP PWI Sumbar. Juga mendaftar Calon Ketua PWI Sumbar Almudazir pemegang kartu utama dewan pers, owner Mimbar Sumbar group dan Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar berbadan hukum.

Konferensi Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar digelar 22 Mei 2024 di Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Sehari sebelumnya, pengambil formulir pertama adalah Emil Mahmudsyah, yang akrab disapa Emil Kando saat ini Penanggung jawab TribunPadang (padang.tribunnews.com - Tribun Network) menjadi pengambil formulir pertama seiring, pembukaan penjaringan hari pertama dimulai, Jumat (10/5/2024). Juga mendaftar sore nya Revdi Ope.

Sebagaimana dilansir TribunPadang.com, pada Jumat (10/5/2024) dimulai dengan tahapan pengambilan formulir sejak 10 hingga 15 Mei, lalu penyerahan kembali formulir atau pendaftaran berakhir 17 Mei 2024.

Kehadiran Adrian Tuswandi yang akrab disapa Toaik, sesaat mengambil formulir, Sabtu siang ini di Sekretariat PWI Sumbar, dia disambut Ketua Seksi Registrasi & Pendaftaran Balon Ketua Harian dan DKP, Eriyanto Leo serta dua anggotanya, Lailatul Aidil juga Susi Suzanna.

"Bismillah Kita tunjukan ke dunia bagaimana demokrasi wartawan itu sebenar benarnya demokrasi. Cadiak India membuang kawan gapuak indak mambuag lamak," ujar Toaik seusai mengambil formulir ke seksi pendaftaran calon Ketua PWI Sumbar dan Ketua DKP PWI Sumbar di Kantor PWI kompleks gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang.

Adrian Tuswandi saat ini adalah anggota Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar. Alumni Universitas Andalas (Unand) ini akan menghadapi persaingan ketat perebutan Ketua DK PWI Sumbar.

Bursa kandidat, yang mengapung nama-namanya jadi ketua PWI antara lain; mantan ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, Plt Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie, serta Revdi "Ope" Syahputra, Almudazir dan Adrian Toaik Tuswandi. (***)

PADANG PARIAMAN,Lintas Media News – Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, MM membenarkan terjadinya ketidakseimbangan atau perbedaan pendapatan daerah dengan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, dimana realisasi Pendapatan Daerah hanya Rp. 1.394.096.335.144,51 atau 97,56 persen dari target Rp. 1.428.935.942.184. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Rp..1.405.945.780.170,01 atau 93,31 persen dari target Rp. 1.506.699.351.579.

“Memang benar terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah pada APBD Padang Pariaman Tahun 2023, dimana realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Tapi kekurangan tersebut sudah ditutupi dengan pembayaran netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan”, kata Rahmang menjawab pertanyaan media ini Jum’at (26/4) di Pariaman.

Menurut Rahmang, perbedaan tesebut juga sudah disampaikan melalui Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar DPRD Padang Pariaman terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023.

Terkait dengan pendapatan daerah, kata Wakil Bupati Padang Pariaman, Pendapatan Transfer tidak diterima 100 persen, terutama berkenaan dengan dana alokasi kusus (DAK) yang juga tidak diterima 10 persen. Hal itu terjadi karena penganggaran DAK didasari dengan Peraturan Presiden, sedangkan penyalurannya didasari atas nilai kontrak, sehingga terdapat selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan nilai yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian berkenaan dengan realisasi belanja sehingga terdapat Silpa, menurut Wabup, Silpa tersebut merupakan dana yang sudah jelas peruntukannya, diantaranya Silpa TPG, Silpa dana BNPB, Silpa BLUD dan BOK, Silpa DAU Specific Grand (SG).

Berdasarkan aspek Pendapatan dan Belanja Daerah Padang Pariaman itu, kata Rahmang, diperoleh makro daerah dengan pertumbuhan kinerja makro terhadap enam indikator kinerja kunci Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator tersebut terdiri dari indeks pembangunan manusia (IPM), terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 71,63 persen tahun 2022 menjadi 72,61 persen tahun 2023, dengan capaian laju pertumbuhan 1,37 persen. Laju ini diatas laju pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat yang hanya 0,66 persen.

Kemudian angka kemiskinan, terjadi penurunan 6,34 persen, angka pengangguran, terjadi penurunan 6,69 persen. Ketiga, pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan menjadi 5,46 persen ditahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi ini tertinggi dari kabupaten/kota se Sumatera Barat, bahkan juga diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang hanya 4,62 persen.

Selanjutnya pendapatan perkapita, terjadi laju pertumbuhan 50,02 persen tahun 2022 menjadi 55,54 persen tahun 2023 dengan capaian laju pertumbuhan 11,04 persen. Keenam, ketimpangan pendapatan, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,26 persen.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman itu juga menjelaskan, selain pertumbuhan kinerja makro, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan fokus kegiatan pada pembangunan fisik, baik jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana lainnya dengan belanja infrastruktur sebesar Rp. 172.249.199.101.

“Pembangunan infrastruktur diutamakan pada peningkatan jalan yang bertujuan untuk mempermudah akses jalur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, akses menuju objek wisata, akses ke tempat ibadah dan akses yang mempermudah anak-anak menjalani pendidikannya, dengan total jalan yang dibangun tahun 2023 sepanjang 81.000 meter dan jembatan 124 meter, yang kesemuanya tersebar di wilayah Kabupaten Padang Pariaman”, kata Rahmang mengakiri.(*)

 

Bakal calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Epyardi Asda, berencana membuat koalisi besar untuk menghadapi Mahyeldi pada pilkada 2024. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan bahwa kalau koalisi besar itu terbentuk dan terjadi head to head antara Epyardi versus Mahyeldi, Epyardi berpeluang besar menang. 

“Hampir semua partai politik di Sumbar ingin mengganti kepemimpinan PKS. Tapi, mencari orang yang sepadan sebagai lawan Mahyeldi itu sulit. Selama ini tidak ada orang yang berani mendeklarasikan diri untuk melawan Mahyeldi pada Pilkada Sumbar 2024. Orang pertama yang mendeklarasikan diri untuk melawan Mahyeldi adalah Epyardi,” ujar Asrinaldi di Padang, Jumat (10/5/2024). 

Jika Epyardi diusung oleh banyak partai sehingga terbentuk koalisi besar, Asrinaldi menilai bahwa kekuatan koalisi tersebut cukup besar karena basis suara PKS sebagai partai pengusung Mahyeldi hanya 25 sampai 30 persen. Hal itu terbukti pada Pilkada Sumbar 2010 dan 2020 yang pesertanya sama-sama empat pasangan calon. Pada kedua pilkada tersebut, PKS hanya mendapatkan suara sekitar 32 persen. 

“Kalau pada Pilkada Sumbar ada koalisi besar yang head to head melawan PKS, kalau mereka solid, dalam arti mesin politiknya bekerja, mereka bisa menang melawan PKS,” ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut. 

Meskipun demikian, kata Asrinaldi, Epyardi harus mencari figur calon wakil gubernur yang dapat diterima masyarakat. Ia menjelaskan bahwa karena Epyardi merupakan figur yang kontroversial, masyarakat setidaknya punya pilihan untuk mendukung Epyardi dengan melihat figur wakilnya. 

Mengenai calon wakil gubernur, Epyardi sudah memberikan bocoran bahwa calon wakilnya pada Pilkada Sumbar 2024. Sebelumnya Epyardi mengatakan bahwa wakilnya dari daerah pemilihan (dapil) 2 Sumbar. Pada dapil tersebut ada empat kabupaten yang ia incar untuk mencari wakil, yaitu Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, Agam.

Perihal rencana untuk membuat koalisi besar, Epyardi sudah sejumlah partai sekaligus mengajak partai-partai tersebut untuk berkoalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan Golkar. Ia juga sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Gerindra dan akan mengembalikannya dalam waktu dekat. Dalam Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5/2024), Prabowo menyatakan mendukung Epyardi menjadi calon Gubernur Sumbar dan menyarankan kepada Epyardi untuk mengambil wakilnya dari Gerindra. Selain itu, dalam beberapa kesempatan Epyardi mengatakan bahwa ia terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk diajak berkoalisi.(*)