Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi mengatakan, menjelang Pemilu 2024, isu-isu negatif, konten hoaks, dan ujaran kebencian berpotensi menyeruak.

Menyikapi hal tersebut, menurut Jons, semua elemen bersama masyarakat dapat memperkuat persatuan untuk menangkal hoaks, sehingga terciptanya situasi yang kondusif menjelang Pemilu.

"Hoaks berpotensi menjadi sumber perpecahan, menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kita tentunya tak ingin proses demokrasi terganggu”, ujar Jons Manedi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mengawal Pemilu 2024 dan Hoaks yang digelar Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Selasa (21/11/2023) di Kafe Kupi Batigo Padang.

Jons Manedi tambahkan, menjelang pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024, berbagai isu politik santer merebak. Disayangkan, momentum pesta demokrasi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyebar hoaks, yakni informasi mengandung isu-isu menyesatkan yang sengaja menggiring opini dengan informasi seolah-olah benar tetapi faktanya adalah cerita atau berita bohong. 

"Hoaks tak hanya dimanfaatkan penyebar untuk mengambil keuntungan tetapi juga merugikan orang lain," papar Jons.

Jons Manedi berharap, kegiatan sosialisasi ini bisa terus dilakukan guna membahas persiapan pengamanan menjelang Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Diharapkan kegiatan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," kata Jons.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri ketua Bawaslu Sumbar Alni, SH, M.Kn, Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar Mursalim, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar Nofrianto Ucok dan belasan jurnalis Sumatera Barat.(**)

 Hoaks meruyak saat Tahapan Kampanye dan Tahapan Pungut dan Hitung.

Menurut Alni (Ketua Bawaslu) diprediksi pada dua tahapan ini pasti hoaks merajelela.

"Pemberitaan tidak benar di tahapan itu tujuannya adalah untuk memanfaatkan hal negatif dan positif,"ujar Alni.

Media yang hadir di sosialisasi ini Alni memastikan jurnalis yang sangat paham menangkal hoaks di dua tahapan tersebut.

"Hoaks adalah informasi bohong dan harus di sikapi dengan seksama sehingga pelaksanaan tahapan pemilu tidak dirusak oleh informasi tidak benar itu,"ujar Alni.

Banyak saat ini isu hoaks sudah berseliweran di banyak lini massa.

"Satu yang pasti hoaks di pemilu pasti untuk mengatakan baik untuk seorang calon dan mendiskriditikan orang lain,"ujar Alni.

Fenomena berita tidak benar tentang hoaks bisa dirasakan dan bisa saja ada yang menjadi pelaku, baik pelaku aktif maupun pasif.

Alni menegaskan tak ada satu lembaga negara yang punya kuasa untuk stop seluruh hoaks.

"Yang bisa meminimalisir hoaks adalah pikiran semua orang, pahami bahwa informasi hoaks adalah ketidak benaran, sehingga itu menerima informasi tabayun dulu, chek and ricek dulu atau saring dulu sebelum sharing,"ujar Alni.

Bawaslu kata Alni selain cegah juga tindak hoaks.

"Selalu mengedepankan pencegahan dulu, kita melakukan kerjasama dengan media dan stakeholder seperti Kampung Pengawas Pemilu,"ujar Alni. (***)

Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah pondasi demokrasi yang sangat penting dalam dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Di sini, peran jurnalis diharapkan dapat membantu memberi pencerdasan masyarakat agar keputusan yang diambil akan menentukan perjalanan bangsa agar lebih baik.

"Nah, dalam posisi ini, jurnalis atau media massa memiliki peran penting dalam mengawal pesta demokrasi ini, sehingga memberikan pencerdasan pada masyarakat dengan informasi yang berimbang," ucap Mursalim saat membuka Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mengawal Pemilihan Umum 2024 dan Hoaks, Selasa (21/11/2023) di Kupi Batigo, Padang. 

Menurut Mursalim, secara garis besar ada 6 poin penting dalam pelaksanaan Pemilu, yakni Partisipasi Demokratis, Legitimasi Pemerintahan, Penyaluran Kepentingan masyarakat, Pengambilan keputusan bersama, Penguatan Demokrasi dan Pengawasan terhadap pemerintahan. 

"Dalam posisi ini, media massa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kandidat dengan pemilihnya, sehingga dapat membuat keputusan yang cerdas," ungkap Mursalim dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.On, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar Jons Manedi dan Novrianto Ucok, Ketua DWP-SB. 

Selain itu, lanjut Mursalim, Media massa memberikan informasi tentang kandidat, platform politik, isu-isu terkini, dan pertanyaan yang relevan dalam pemilihan umum. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang calon dan isu-isu yang berkaitan. Termasuk  memiliki peran penting dalam mengawasi dan menganalisis tindakan kandidat, serta melaporkan fakta-fakta yang penting bagi pemilih.

"Melalui liputan pemantauan perjalanan tahapan pemilu yang luas dan edukasi politik, media massa dapat mendorong partisipasi aktif pemilih dalam proses demokrasi serta mengidentifikasi masalah atau kecurangan, serta memberikan liputan yang objektif terhadap proses tersebut," ujar Mursalim 

Terakhir, Mursalim berharap diskusi ini dapat menjadi penguatan bagi jurnalis sehingga dapat memastikan liputannya seimbang, berdasarkan fakta, dan menghindari bias yang tidak perlu. 

"Kami harap, rekan-rekan dapat menjadi pilar demokrasi ke-empat yang independen, yang menyiarkan kabar murni untuk kepentingan bersama, alih-alih kepentingan golongan tertentu, apalagi kepentingan pemilik modal," pungkas Mursalim.

 Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bagian Prokopim Biro Adpim, Budi Arie menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk kampanye pesta demokrasi pada jurnalis sekaligus memberikab pemahaman pada jurnalis untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Dengan sosialisasi ini, diharapkan para jurnalis dapat melahirkan pemberitaan yang memberikan pencerahan pada masyarakat pemilih agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar," ungkap Budi. (rel)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menjadi pembicara pada kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota (19 -20/11/2023) di Agam Jua Art and culture caffe dan Gedung Gambir Unand, Payakumbuh.

Pada kesempatan itu,Supardi memaparkan masalah pengelolaan sampah.Dimana,sampah bisa menjadi objek yang dikelola dengan sistem ekonomi sirkular, potensinya besar sementara,di Sumbar, 72 persen masyarakat masih menilai sampah sebagai musuh.

Supardi mengatakan. sampah bisa menjadi sumber tambahan pendapatan dan juga solusi untuk mengentaskan permasalahan pengangguran. Bahkan jika dikelola secara massal bisa menjadi bisnis besar yang menjanjikan.

"Untuk hal ini,sudah ada tiga pihak yang menemui saya untuk diminta fasilitasi agar bisa mengelola sampah asal Sumbar. Salah satu diantaranya merupakan perusahaan asing. Ini menjadi bukti bahwa sampah merupakan potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan tepat",terang Supardi.

Lebih jauh Supardi menjelaskan.

sampah merupakan objek yang bisa dikola dengan sistem ekonomi sirkular. Sistem ekonomi sirkular, lanjut Supardi, merupakan sistem ekonomi di mana pelaku ekonomi menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

“Berdasarkan pantauan saya, saya melihat pengelola ekonomi sirkular ini kebanyakan pasti sukses,” ujarnya.

Supardi menilai di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumbar saat ini, maka perlu didorong masyarakat untuk memaksimalkan sebanyak mungkin potensi yang ada.

Ia mencotohkan tentang budidaya magot yang juga merupakan peluang untuk berusaha oleh masyarakat. Magot ini merupakan belatung atau bernga/berenga adalah larva dari lalat yang ditemukan pada barang-barang yang membusuk seperti bangkai, buah, atau sayur-mayur yang rusak.

“Ini merupakan potensi bagus. Budidaya magot bisa membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidup dan juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah,” paparnya.

Magot atau ulat-ulat ini, kata Supardi bukanlah hal yang menjijikkan, jenisnya berbeda dengan lalat lainnya. Magot merupakan lalat yang bersih dan higienis. Pada banyak tempat magot dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Bahkan juga dijadikan komoditas kebutuhan manusia.

“Saya berharap peserta kegiatan hari ini bisa membantu mengubah persepsi masyarakat tentang sampah. Bahwa banyak jalur potensi yang bisa diolah untuk menjadi sumber pendapatan, baik melalui daur ulang atau bahkan budidaya magot. Dari sampah kita bisa membuka peluang lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Asben Hendri mengajak semua masyarakat untuk memulai atensi untuk benar-benar mencintai tempat tinggal masing-masing, salah satunya dalam pengelolaan sampah.

“Apa yang jadi penyebab terjadinya bencana salah satunya karena sikap kita, seperti membuang sampah sembarang. Pembuangan sampah di sembarang tempat bisa berujung pada tertutupnya aliran air dan menyebabkan banjir. Kita butuh atensi masyarakat untuk menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik,” katanya.

Untuk menumbuhkan atensi masyarakat terkait sampah, menurut Asben memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sudah terbentuk kebiasaan masyarakat mencari cara yang mudah dalam membuang sampah, salah satunya ke aliran sungai.

“Masyarakat kita harapkan menyadari bahwa sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya menyebankan bencana banjir. Namun juga bisa menjadi poin buruk yang menghambat perkembangan pariwisata. Bagaimana pun lingkungan yang kotor tentu membuat wisatawan enggan datang lagi berkunjung,” kata Asben.

Senada dengan Supardi, Asben juga menilai amat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi sampah, seperti daur ulang dan budidaya magot.

“Magot ini sekarang sangat bernilai ekonomi dan bisa menjadi potensi sumber pendapatan dan usaha masyarakat,” ujarnya.(***/st)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menirima jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun  2023-2043 pada rapat paripurna dewan di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Senin (20/11/2023).

Rapat paripurna yang dipim Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah,selain menerima jawaban Gubernur,juga menetapkan keanggotaan pansus pembahasan Ranperda RTRW yang surat keputusannya di bacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis.

Supardi mengatakan,dalam pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi cukup banyak masukan, pertanyaan dan tanggapan terhadap subtansi dan materi Ranperda RTRW.

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar sepakat bahwa penyusunan RTRW dilaksanakan dengan dasar percepatan pembangunan daerah, dan untuk kepentingan masyarakat sehingga akan mengurangi kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Sumbar. 

“Di samping itu diharapkan juga agar RTRW yang disusun selaras dengan RPJMD, RPJPD, dan RPJMN,” ucap Supardi. 

Ia menambahkan, terhadap RPJMD 2021-2026 yang sudah berjalan selama tiga tahun, harus dilakukan penyelarasan dengan RTRW Tahun 2023-2043, dan diharapkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2023-2043 akan dilaksanakan secara konsisten.

Menurut Supardi, Tata Ruang Wilayah sebagai Induk Perencanaan Pembangunan dan sebagai sumber data yang operasionalnya berupa program-program harus tertuang dalam RPJP Sumbar dan juga RPJMD dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menampung partisipasi publik.

“Pada dasarnya semua fraksi mendukung diusulkannya pembentukan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumbar Tahun 2023-2043. Secara umum jawaban yang disampaikan gubernur pada hari ini juga telah dapat mengakomodir pertanyaan, pandangan, dan pendapat yang disampaikan fraksi-fraksi, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam proses pembahasan,” ucap Supardi.

Sementara,Gubernur Mahyeldi dalam jawabannya  menyampaikan, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azaz keterpaduan, keserasian, kelesarasan dan keseimbangan, kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, keadilan dan akuntabilitas. 

“Rancangan tentang RTRW tahun 2023-2043 kita ajukan terdiri dari 12 bab. Diantaranya memuat kawasan strategis provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, serta hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam tata ruang,” tukasnya. (St)

Setelah terjadi perpecahan selama hampir lima tahun, akhirnya Ninik Mamak di Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, kini telah bersatu kembali dalam Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) periode 2023-2028. 

KAN Koto Berapak yang diketuai oleh N. Efendi, S.Sos Datuak Rajo Nan Gadang ini adalah hasil musyawarah Ninik Mamak pada 28 Oktober 2023, yang dikukuhkan dalam acara adat di Kantor Wali Nagari Koto Berapak, Minggu (19/11/2023) pagi.

Prosesi pengukuhan KAN Koto Berapak ini diawali dengan Pati Ambalau oleh Pucuk Bulek Koto Salapan Bayang Nan Tujuah Azizan Dt. Bagindo Rajo Jalia. Kemudian KAN dikukuhkan secara resmi oleh Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah.

"Kami ucapkan selamat kepada Pengurus KAN Koto Berapak yang mampu menjadi pemersatu dari perpecahan selama ini. Tidak ada lagi gonjang-ganjing dalam tubuh Ninik Mamak Koto Berapak, mari bersatu untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai adat dalam mewujudkan terlaksananya adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah di tengah masyarakat," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah.

Diharapkan kedepannya, kehadiran Pengurus KAN Koto Berapak yang baru dikukuhkan ini dapat menjadi mitra strategis dalam bidang kelestarian adat dan budaya oleh nagari-nagari yang ada dalam Kenagarian Koto Berapak. Termasuk tentunya membantu pemerintahan nagari dalam upaya penyelesaian sengketa adat.

"Kenagarian Koto Berapak ini termasuk nagari tuo yang menjadi panutan bagi nagari lain, tokoh-tokohnya hebat di perantauan. Karena itu dengan bersatunya seluruh Ninik Mamak dalam KAN akan membuat Kenagarian Koto Berapak akan makin kuat adat dan budaya kedepan," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, Wabup Pesisir Selatan periode 2005-2010. 

Pengukuhan KAN Koto Berapak ini dihadiri banyak tokoh, yaitu Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Amasrul, SH., Anggota DPR-RI Dr. Alirman Sori, SH.M.Hum., Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Kaban Kesbang Drs. Ardi Dharma Putra, M.Si., Camat Bayang, Wali Nagari se-Kenagarian Koto Berapak, tokoh masyarakat Dr. Risnaldi Ibrahim,  Dr. Ahmad Kosasih, Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah, Riki Sumarta, MH.,M.Kn., dan beberapa perantau Koto Berapak.

Anggota DPD-RI Dr. Alirman Sori, SH.M.Hum yang didaulat memberikan sambutan mengatakan bahwa KAN adalah organisasi Ninik Mamak yang harus menjadi teladan dan tempat minta petuah oleh masyarakat yang tidak lain adalah anak kemenakan dari Ninik Mamak.

Karena itu Alirman Sori berharap gonjang-ganjing yang pernah terjadi sebagai pengalaman berharga bahwa perpecahan itu tidak memberikan manfaat. Mari rajut kembali kebersamaan dan kekompakan untuk semata-mata demi kemajuan Kenagarian Koto Berapak. 

Sementara Gubernur Sumbar diwakili Kadis PMD H. Amasrul, SH mengatakan bahwa peran Ninik Mamak saat ini sangat besar dalam menjaga tegaknya adat di nagari, serta melindungi anak kemenakan dari serangan pengaruh budaya barat yang luar biasa.

"Banyak anak kemenakan yang dilanda tsunami besar pengaruh narkoba yang mencengkram anak kemenakan kita. Ini merupakan tugas Ninik mamak memagari anak kemenakan agar tidak terjerumus kepada narkoba dan penyakit masyarakat seperti LGBT dan pornografi serta perjudian," kata Amasrul, SH. 

Kemudian ditengah maraknya kasus sengketa sako jo pusako, gugat menggugat tanah yang terjadi di banyak nagari, maka disinilah peran KAN dalam menyelesaikan, secara adil dan memerlukan Ninik Mamak yang berintegritas. Hendaknya tidak ada sengketa, maka peran dari Ninik Mamak lah yang mencegah terjadinya silang sengketo. (*)

Pembinaan dan identifikasi bakat olahraga anak pada usia dini, merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan dengan prestasi untuk kemajuan olahraga Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka program tes Minat Bakat Olahraga Anak Usia Dini, Sabtu (18/11) di Agam Jua Cafe Kota Payakumbuh. Pada acara tersebut diikuti oleh 1000 siswa Sekolah Dasar (SD) Se Kota Payakumbuh.

“Program ini terselenggara karena anggaran pemerintah atau bersumber dari uang masyarakat, penentuan bakat anak untuk pelatihan jangka panjang harus dipertanggung jawabkan dengan prestasi olahraga kota Payakumbuh hingga Sumbar di masa yang akan datang,” kata Supardi.

Dia berpesan, anak-anak usia dini cenderung memiliki banyak hobi dari berbagai jenis olahraga, sehingga perlu diarahkan minatnya sesuai apa yang ada dalam dirinya. Dari banyak olahraga yang digemari harus ada satu yang ditekuni, sehingga bisa lebih terarah dan berdampak positif terhadap diri pribadi hingga daerah nantinya.

"Memetakan bakat anak sejak dini merupakan upaya strategi untuk menentukan dimana kekuatan daerah sebenarnya. Jika telah terpetakan pelatihan akan terfokus dan terarah," katanya.

Sementara itu Syahrial Bakhtiar, pakar Talent Idenfiication Development Internasional (TID) berkinerja terbaik bagi seorang atlet tidak terjadi secara kebetulan. Tentunya diawali dengan proses yang panjang dan kompleks. Untuk itu pelatihan dan identifikasinya harus jelas dan maksimal.

Dia mengatakan, untuk menjamin pembinaan prestasi yang optimal dalam bidang olahraga prestasi, sudah saatnya Indonesia memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk merancang dan melaksanakan perekrutan calon patriot olahraga masa depan dalam berbagai cabang olahraga, sehingga mereka yang dibina betul-betul para atlet yang memilikinya keberbakatan sesuai cabang Olahraganya.

“Dengan melakukan program identifikasi bakat berdasarkan pendekatan yang sudah terjamin kesahihannya, akan mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya. Hal ini telah dilaksanakan oleh negara-negara maju di dunia,” kata Syahrial Bakhtiar.(**)

Kegiatan penanaman bibit mangrove yang digagas Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Sumatera Barat mendapat respons baik dari masyarakat.

Adapun melakukan kegiatan penanaman bibit mangrove di Talao Apar Pantai Penyu, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (19/11/2023).

Salah satu peserta bernama Vika Tri Rizkita mengaku senang bisa mengikut kegiatan penanaman bibit mangrove. Menurutnya hal ini akan memberikan dampak keberlangsungan bagi lingkungan.

“Saya merasa sangat senang karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan lingkugan kita,” ujar Vika usai kegiatan, Minggu (19/11/2023).

Menurut Vika, kegiatan ini harus terus dilakukan karena membuat ekosistem khususnya di Talao Apar Pantai Penyu bisa semakin baik.

“Saya merasa kegiatan seperti ini harus terus dilakukan demi kelangsungan ekosistem dan demi kebaikan pantai,” tegasnya.

“Semoga kegiatan ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan mengajak lebih banyak anak muda mencintai lingkungan,” tambahnya.

Sementara, Koordinator Wilayah OMG Sumbar, Muhammad Fajri mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo. Di mana Calon Presiden berambut putih itu peduli terhadap lingkungan.

“Tentu jelas, karena beliau kita meyakini memiliki kepedulian terhadap bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keindahan Indonesia,” kata Fajri.

Ia pun merasa senang karena kegiatan yang digagas oleh OMG Sumbar mendapatkan respons baik dari masyarakat setempat. Apalagi, mereka bisa merasakan dampaknya nanti.

“Masyarakat sangat antusias, masyarakat sangat apresiasi kegiatan OMG bersama pemuda pariaman, bisa mereka rasakan terhadap lingkungan mereka,” tutup dia. (*)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyampaikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah  seperti gubernur, wakil gubenur, bupati wakil bupati dan walikota serta wakil walikota  dilarang menjadi ketua tim kampanye  calon presiden dan wakil presiden  ditingkat provinsi, kabupaten dan kota pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini sesuai ketentuan pasal 64 Peraturan KPU No 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

"Soal kepala daerah ya, terhadap seluruh  kepala daerah dan wakil kepala baik itu gubenur, wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilarang menjadi ketua tim kampanye  ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.," ujar Ory Sativa Sya'ban pada Minggu 19 November 2024.

Lebih lanjut Ory menyebutkan,  Bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diperbolehkan menajadi anggota tim kampanye.

"Namun, Kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya diperbolehkan menjadi anggota tim kampanye," terang Ory ..

Ditambahkan Ory, bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai anggota tim   kampanye Pemilu secara bersamaan, tugas pemerintah  sehari hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.(rel)

Club Sahabat Catur (SCS) RM Bang Bonar yang bermarkas di belakang TVRI Sumatra Barat, terus menggelar tanding catur. Salin menyalurkan hobby, tanding catur ini ajang silaturrahmi sesama pecatur di Kota Padang.

Turnamen catur ke VII  ini, digelar di markas Club Sahabat Catur (CSC) RM Bang Bonar di Jalan Jeddah 1 Rt 03 Rw 06, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat, Minggu (19/11/23) pagi.

Peserta catur terdiri dari mahasiswa dan kalangan umum ini cukup antusias para pecatur mania. “Tanding catur ke VIII ini memperebutkan hadiah uang tunai dari panitia,”ujar Ketua Panitia  Pelaksana Alex Jimmy Nasution.

Selain menyalurkan bakat catur, para pecatur mania juga bersilaturrahmi sesama pemain.

Menurut Alex, tanding catur rutin ini sebagai komitmen dan konsistensi Club Sahabat Catur (CSC) RM Bang Bonar, setiap minggu. “Peserta tidak dipungut insert dan pulang membawa hadiah,” kata Alex.

Kedepan, total hadiah pemenang akan ditingkatkan dari biasa-biasanya. Hal ini memotivasi semangat para pecatur mania di Kota Padang, Sumatra Barat. 

Setelah Kota Padang, CSC RM Bang Bonar akan menggelar atau tanding dengan daerah lain, seperti Padang Pariaman,Solok, Pasaman, Pariaman dan Dharmasraya.

Puncak tahun ini, turnamen catur digelar tanggal 3 Desember 2023 dengan hadiah cukup besar dan peserta lebih luas. 

“Target tanggal 3 Desember 2023 seluruh Sumatra Barat dengan total hadiah jutaan rupiah,” ujar Alex.

Dia berharap, para pecatur di Sumbar bisa mengikuti turnamen ini, karena ajangnya cukup besar. “Sebelum turnamen besar, CSC RM Bang Bonar masih tetap menggelar tanding mingguan,” jelas Alex.(rel)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib meminta,seluruh pihak untuk bekerja lebih optimal agar jumlah stunting dapat diturunkan di tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Suwirpen saat memberikan bantuan Stunting di Kecamatan Kuranji, Sabtu (18/11/2023).

"Untuk mencapai target penurunan prevelansi stunting sebesar 11 persen pada tahun 2024,seluruh unsur harus melakukan upaya yang lebih optimal untuk mencapai target tersebut",kata Suwirpen.

Suwirpen menjelaskan,menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun lalu, angka prevalensi stunting Sumbar sebesar 25,2 persen atau naik 1,9 persen dibanding tahun 2021 lalu yang mencapai 23,3 persen.

"Pencegahan stunting itu sangat penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan, untuk itu seluruh pemangku kepentingan mesti lebih serius dalam penurunan prevelansi stunting," tambahnya.

Pada kesempatan itu,Suwirpen juga mengajak seluruh wakil rakyat yang duduk pada tingkat kota, kabupaten hingga provinsi merealisasikan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk penangan stunting. Kondisi stunting pada anak tidak hanya terjadi karena orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan gizi anak, namun juga karena pola asuh yang tidak tepat. 

" Jadi sebagai orang tua harus bisa memberikan kasih sayang terbaik untuk anak-anak, " pinta Suwirpen.

Terkait program bantuan stunting, Suwirpen telah menyediakan 2000 lebih paket bantuan untuk beberapa kabupaten/kota. Program ini akan terus berlanjut hingga 2024, bahkan bisa dilaksanakan hingga tiga kali lagi, hingga bantuan itu merata pada 19 kabupaten/kota. 

" Target utamanya adalah kantong-kantong stunting yaitu anak-anak yang berpotensi hingga yang telah mengalami kondisi gizi buruk tersebut, " katanya.

Menurut Suwirpen,mengawal dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting sesuai dengan target termasuk ke dalam program prioritas daerah. Percepatan penurunan Stunting perlu mendapat dukungan dan komitmen dari kepala daerah dan para pemangku kepentingan serta penggerak program di lapangan.

"Dengan dukungan tersebut, diharapkan angka prevalensi stunting tahun 2024 di Sumbar secara siginifikan dapat diturunkan dari tahun sebelumnya," tutup Suwirpen Suib.(St)

Ketua DPD PKDP Kota Padang, Amril Amin menegaskan bahwa urang Piaman sangat terguncang terkait viralnya berita di media sosial soal adanya wanita Piaman yang bunuh diri yang disebutkan karena Budaya Japuik Bajapuik di Padang Pariaman.

"Pihak keluarga korban sudah mengklarifikasi bahwa meninggalnya anaknya tidak ada sangkut pautnya dengan soal tradisi Japuik bajapuik," kata Aciak Amin sapaan akrab owner Aciak Mart yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang dalam konferensi pers, Minggu (19/11/2023) di Cafe Dhamar Shaker Padang.

Karena itu, Aciak minta kepada pegiat media sosial tidak menyebarkan konten-konten yang berkaitan dengan budaya orang lain. Apalagi bila dia tidak memahami secara pasti seluk beluk budaya dimaksud. 

"Viralnya berita ini, jelas membuat kami laki-laki Piaman sangat syok. Karena berita ini sangat menghinakan kami, karena tidak seperti itu adanya," tegas Aciek yang didampingi Bendahara PKDP Padang, Sonny Affandi, tim advokasi Boy London dan pengurus lainnya. 

Dalam konfers yang dipandu oleh Sekretaris PKDP Padang, Ronny, tim hukum Boy London mewarning semua masyarakat khususnya pegiat media sosial untuk tidak lagi menyebarkan konten-konten yang menjelek-jelekkan adat budaya Piaman. 

"Kami laki-laki Piaman bukanlah binatang yang bisa dijual belikan bisa mau menikah. Ini sangat salah dan bukan begitu sebenarnya adat Piaman," tegas Boy London.

Pengurus PKDP Padang juga meminta,agar konten yang sudah beredar juga harus segera dihapus, karena merupakan pelanggaran undang-undang ITE, yakni ujaran kebencian. 

"Kalau masih juga beredar, maka kami akan lakukan upaya hukum, ini penghinaan ujaran kebencian,dan ini merupakan penghinaan" tegas Boy London disetujui ketua Amril Amin, Sekretaris Sonny Affandi, serta pengurus lainnya. 

Sonny Affandi menambahkan, jangan pernah memberikan tanggapan pada sesuatu yang kita tidak memahami, demi keutuhan beebangsa dan bernegra. 

"Mari kita saling menghargai dan memahami adat-istiadat suku dan daerah lain, jangan berkomentar tanpa memahami, sehingga tidak menimbulkan berbagai opini, yang dapat menimbulkan kegaduhan," tutup Sonny.(rel)