Yayasan Varisha Peduli Kota Sawahlunto menggelar bakti sosial berbagi nasi bungkus kepada anak yatim dan kaum dhuafa di Kecamatan Barangin, pada Jumat (26/5/2023).

Ketua Yayasan Varisha Peduli Sarlina Putri, SE. M.Par mengatakan, "bakti sosial kita tidak terlepas dari program jumat berkah," katanya.

"Sebanyak 100 nasi bungkus telah kita salurkan kepada yang membutuhkan," ujar Sarlina.

Terlihat dari pantauan awak media Sarlina Putri menyalurkan nasi bungkus didampingi oleh koodinator lapangan Cecen.

"Selain di Barangin, kita juga menyalurkan untuk daerah Sapan dan sekitarnya dikoordinir oleh Yuli," ujar Sarlina lagi.

Usai menyalurkan bantuan di Barangin dan Sapan, Sarlina Putri bersama rombongan melanjutnya bakti sosialnya untuk para guru non muslim dan  anak yatim di SD Santa Lucia Kecamatan Lembah Segar.

"Terima kasih kepada semua donator dan pihak yang telah membantu, semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita semua," harap Sarlina.

Tidak hanya itu, Ketua Sarlina Putri juga membezuk nenek Janidar asal Cocang Desa Silungkang dan Dira Lina dari Sikungkang Duo serta Nurpema dari Bukik Kociak Silungkang Duo yang sedang terbaring sakit di rumah sakit.

Sarlina mendoakan semoga warga Sawahlunto yang sedang dalam keadaan sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT kembali pulih dan bisa beraktifitas kembali. (**)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya -Puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 27 dan Hari Taruna Siaga Bencana (Tagana) Nasional ke 19 yang digelar Senin (29/05/2023) yang akan datang tinggal beberapa hari. 

Kabupaten Dharmasraya yang ditunjuk sebagai tuan rumah hampir merampungkan seluruh persiapan, baik di lingkungan kantor bupati, maupun 11 lokasi yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Berdasarkan pantauan, sebuah tenda besar sudah berdiri di halaman Kantor Bupati Dharmasraya. Tenda ini nantinya akan menjadi lokasi utama, dimana Menteri Sosial Tri Rismaharini akan memberi sambutan dan memukul gong sebagai tanda dimulainya Pelayanan Lansia Terpadu. Dari lokasi ini pula, Walikota Surabaya periode 2010-2020 itu akan menyapa Lansia di 11 titik Kecamatan, melalui teleconference.

Masih di komplek kantor bupati, ratusan tenda dan booth berukuran sedang dan kecil juga sudah berdiri. Berbagai kegiatan awal sudah dilaksanakan di sana. 

Petugas PT. Telkomsel tampak lalu lalang dengan berbagai macam peralatan untuk memastikan signal telekomunikasi tidak terganggu saat acara.

Selain itu, tamu-tamu yang merupakan peserta dan partisipan kegiatan, sudah mulai terlihat di lokasi-lokasi acara. Tingkat hunian hotel dan penginapan di seluruh Dharmasraya sudah penuh menampung tamu yang datang dari seluruh Indonesia. Untuk mengantisipasi melonjaknya pengunjung, rumah-rumah warga juga disiapkan sebagai penginapan bagi peserta yang tidak kebagian hotel. Rumah makan, restoran bahkan kedai-kedai kopi-pun turut pula mendapat berkah. 

Sepanjang jalan lintas Sumatera disemarakkan berbagai spanduk, baliho dan umbul-umbul sebagai tanda bahwa kabupaten yang terletak di pintu utama Provinsi Sumatera Barat dari arah selatan ini sudah siap menggelar alek tingkat nasional. 

Pun kantor-kantor pemerintah maupun swasta mulai bersolek. Lingkungan yang awalnya sudah rapi dibuat semakin rapi, siap menampakkan wajah manis kepada tetamu yang akan bertandang.

Di media sosial, percakapan tentang Hari Lanjut Usia Nasional ke 27 dan Hari Taruna Siaga Bencana ke 19 trafik-nya sudah mulai meningkat. Warganet Dharmasraya turut  berpartisipasi dengan memposting foto mereka dengan bingkai twibbon, sambil menambahkan tagar #HLUNKE29DHARMASRAYA, #HARITAGANAKE19 dan #LansiaTerawatIndonesiaTerawat.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, terus memantau dan memberi pengarahan kepada Sekda dan kepala OPD untuk memastikan pengorganisasian kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. 

Bagi Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, sukses kegiatan nasional di Kabupaten Dharmasraya berarti memberi kesan positif bagi pemerintah pusat, yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan untuk menggelontorkan dana APBN di kabupaten yang ia pimpin.

Di temui paska meresmikan Kampung Siaga Bencana, Jum’at (26/05/2023), Sutan Riska mengatakan, dengan hampir rampungnya semua persiapan, Dharmasraya siap melangsungkan puncak acara pada Senin yang akan datang.

“Alhamdulillah persiapan kita mengelar puncak acara HLUN ke 27 dan hari Tagana ke 19 sudah hampir rampung, baik dari segi teknis maupun non teknis, InsyaAllah Senin semua sudah OK,” kata Sutan Riska.

Sutan Riska mengajak warga untuk turut mensukseskan kegiatan demi memberi kesan positif kepada Kabupaten Dharmasraya. Dirinya menjelaskan, banyak keuntungan yang didapatkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini di Dharmasraya.

“Saya ajak kita semua agar turut berpatisipasi aktif, menunjukkan sikap yang ramah, sopan dan bersahabat kepada tamu, agar informasi positif tentang Dharmasraya sampai ke seluruh Indonesia,” tukasnya. (elda)

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar, Irsyad Safar didampingi anggota Komisi V, Hardinalis Kobal meninjau kesiapan  UPT Asrama Haji Embarkasi Padang menjelang keberangkatan Jemaah haji Sumatera Barat, Jum'at (26/5/2023).

Kedatangan Irsyad Safar dan Hardinalis Kobal disambut langsung kepala Asrama Haji Embarkasi Padang, Afrizen.

Irsyad Safar katakan, pada tanggal 4 Juni mendatang Jemaah Haji Sumatera Barat kloter pertama sudah masuk asrama, dan besok dini harinya tanggal 5 Juni akan diberangkatkan ke tanah suci.

"Hari ini kita sudah tinjau kesiapan Asrama Haji Embarkasi Padang termasuk seluruh kamar-kamar yang ada. Alhamdulillah, persiapan sudah sangat baik dan ada semangat untuk peningkatan layanan," ujar Irsyad.

Irsyad Safar tambahkan, DPRD Sumbar terus mensupport UPT Asrama Haji Embarkasi Padang agar proses pemberangkatan jemaah haji Sumatera Barat berjalan lancar dan sukses.

"Kita akan dukung semaksimal mungkin supaya proses pemberangkatan jemaah haji Sumatera Barat berjalan lancar mulai berangkat sampai pulang nantinya," kata Irsyad.

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Afrizen mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPRD Sumbar dalam rangka silaturrahmi dan melakukan peninjauan terkait kesiapan Asrama Haji Padang menyambut jemaah haji Sumatera Barat.

Afrizen katakan, tahun ini UPT Embarkasi Padang memberangkatkan jemaah haji Sumatera Barat sebanyak 4.613 jemaah.

"Kita akan terus berbenah agar bisa memberikan pelayanan prima untuk para jemaah," kata Afrizen.

Kemudian lanjut Afrizen, UPT Asrama Haji Embarkasi Padang juga sudah menyiapkan tim khusus untuk menangani jemaah haji lansia, sesuai dengan motto nya tahun ini yaitu "Berkeadilan dan Ramah Lansia".

"Jemaah Sumatera Barat yang lansia tahun ini sebanyak 1.900 jemaah. Kita sudah siapkan tim khusus untuk melatih dan menangani jemaah lansia tersebut," ujar Afrizen.(**)

Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, memberi perhatian khusus terhadap balita yang terkena stunting. Targetnya, Kelurahan Kampung Lapai nol kasus stunting.

Karena itu, pihak kelurahan bersama LPM Kelurahan Kampung Lapai, menggelar Rembuk Stunting, Jumat (26/5/2023) di Taman Edukasi Kelurahan Kampung Lapai.

 Kegiatan yang dibuka Sekcam Nanggako, Ishak, menghadirkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Tedy Antonius, para ketua RW, RT, PKK, Babinsa dan Bhabin Kamtibmas Nanggalo serta tokoh masyarakat Kampung Lapai. 

Sekcam Nanggalo, Ishak menyampaikan bahwa kasus stunting ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena itu, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres untuk penangulangannya oleh jajaran kementerian dan pemerintah daerah. 

"Semoga rembuk Stunting ini dapat meminimalisir anak anak kita yang terkena stunting, sehingga masa depannya bisa lebih baik," kata Ishak dalam sambutannya ketika membuka Rembuk Stunting ini.

Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rembuk Stunting ini merupakan program pemerintah untuk menghindari anak-anak agar tidak kurang gizi. Kegiatan rembuk stunting ini diharapkan dapat mencarikan solusi guna menanggulangi kasus stunting di Kampung Lapai.

"Kita berharap, anak-anak di Kampung Lapai terbebas dari kurang gizi. Hari ini ada 11 anak stunting, nah dari kegiatan ini kita harapkan dapat menghabiskan anak kurang gizi di Kampung Lapai," ungkap Sonny. 

Sonny berharap, Kadis Dukcapil dan DP3AP2KB serta tokoh yang hadir dapat mencarikan solusi terbaik, guna menghindari balita kurang gizi khususnya di kelurahan Kampung Lapai.

"Insyaallah, sejalan dengan program pengurangan stunting, maka kita di Kelurahan Kampung Lapai akan melaunching program Dapur Gizi pada 6 Juni mendatang," ucap Sonny.

Anggota DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengaku akan mencoba menganggarkan di APBD Kota Padang untuk mengatasi gizi buruk ini. 

"Pada pembahasan anggaran Juni mendatang, kita akan coba anggarkan," kata Aye. 

Dalam diskusi yang dipandu oleh Lurah Kampung Lapai, Wahyudi Edwar, Kadis Dukcapil Kota Padang Tedy Antonius menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus stunting, maka perlu diperjelas domisili anak yang bersangkutan untuk mempermudah penanganannya. 

"Kita di Disdukcapil akan membantu menyelesaikan dokumen anak terkena stunting agar pelayanannya lebih mudah dan jelas sasarannya," kata Teddy yang pernah menjabat Camat Nanggalo.

Pada kesempatan itu, Teddy juga menjelaskan terkait kebijakan baru terkait pengurusan administrasi kependudukan, berikut berbagai kemudahannya dan bebas biaya. 

"Terkait stunting, maka anak harus memiliki akta kelahiran agar ke depannya tidak ada masalah. Karena itu, orang tua diharapkan segera melaporkan dan mengurus akte kelahirannya, paling lambat 60 hari sejak lahir, lewat dari itu ada dendanya. Gunanya, agar data kependudukannya jelas," pungkas Teddy. (rel)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan jawaban atas tanggaan Gubernur tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) perhutanan sosial sebagai ranperda prakarsa anggota DPRD Sumbar pada rapat paripurna ,Jumat (26/5/223) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .

Ketua tim pembahas ranperda perhutanan sosia dari komisi II Arkadius Dt.Intan Bano menyampaikan,landasan hukum ranperda sudah dipastikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

"Dengan adanya perda yang mengatur tentang perhutanan sosial, maka akan ada regulasi yang mengarahkan pada pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Arkadius saat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar dan dihadiri Gubernur Mahyeldi. 

Arkadius mengatakan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. 

Pemerintah pusat, lanjit Arkadius, telah mencanangkan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare.  

"Selain di tingkat pusat, kebijakan ini juga diimplementasikan di tingkat provinsi,"  ujarnya. 

Kebijakan ini pun sudah dimasukkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut disebutkan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Sumbar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. 

"Apalagi mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitsr 54,4 persen dari luas provinsi ini. Selain itu, lanjut sebanyak lebih dari 900 nagari di Sumbar berada di kawasan hutan," ujarnya. 

Kawasan hutan ini terdiri dari fungsi kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi.

Arkadius menjelaskan, ranperda ini diharapkan  bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial. 

paparnya. 

"Dengan begitu pengelolaan hutan kedepannya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya," paparnya. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat mengatakan, catatan dan masukan-masukan yang diberikan Gubernur terhadap ranperda  Perhutanan Sosial tersebut   merupakan wujud dukungan dari Gubernur dalam kaedah saling mengisi dan saling melengkapi muatan ranperda. 

Irsyad menambahkan, sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam peraturan tata tertib, tanggapan yang disampaikan Gubernur tersebut,  diberikan jawaban pula oleh DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

"Dengan telah disampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat dan tanggapan  Gubernur atas ranperda perhutanan sosial

maka sesuai dengan mekanisme, pembahasan  akan dilanjutkan dengan tahap pembahasan di komisi. Memperhatikan ruang lingkup materi, pembahasan akan dilakukan oleh Komisi II," paparnya. 

Selain agenda penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan gubernur terkait ranperda perhutanan sosial, pada rapat paripurna tersebut juga dilakasanakan agenda penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang ranperda pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan langsung oleh gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah. (St)

Seratus guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Payakumbuh mengikuti  Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi selama empat hari (22-25) di Hotel Pusako Bukittinggi. Bimtek tersebut merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dilaksanakan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Supardi. 

Pada kesempatan tersebut, beberapa orang guru membeberkan sejumlah kerisauan terkait tantangan dunia pendidikan pada masa sekarang kepada Supardi, Rina salah satu guru di Payakumbuh mengatakan, memang disaat sekarang murid lebih kompeten terkait digitalisasi dibanding guru, namun ada yang lebih penting untuk saat ini yaitu penurunan karakter anak sebagai murid dan kurangnya kepedulian orang tua pada anak.

Artinya orang tua membebankan proses perkembangan anak dari segala aspek ke guru, padahal peran orang tua juga penting dalam pendidikan anak. Penurunan karakter sebagai murid di era digitalisasi mulai menurun, dahulu murid selalu menghargai guru secara sikap dan yang lainya, namun sekarang tidak lagi. 

"Hal itu merupakan tantangan sendiri bagi guru, jika proses pendidikan gagal guru lah orang pertama disalahkan," katanya.

Sementara itu Jefriando guru SMA 3 Payakumbuh mengatakan pentingnya perlindungan hukum terhadap guru pada proses belajar mengajar, dia mengaku pernah diancam oleh orang tua murid akan dilaporkan kepada yang berwajib karena mendidik sedikit keras, tugas guru ada dua mendidik dan mengajar, karena dalam tekanan tugas kita tidak optimal.

" Jadi kita perlu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, " katanya.

Sementara itu Ayu mengatakan, pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam penerapan kurikulum merdeka, guru harus lebih pintar dari murid dalam era digitalisasi, dimana penggunaan teknologi bukan tolak ukur utama dalam menilai kompetensi anak. 

Dirinya pernah memberikan tugas kepada anak murid nya melalui platform digital, namun setelah menggunakan aplikasi terkait tugas anak-anak semua mengandung plagiat, itu merupakan hal krusial bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi di era digital.

Menanggapi Hal tersebut Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, memang karakter anak itu terbentuk oleh beberapa faktor termasuk kepedulian orang tua, pada saat saya sekolah di akhir 90 memang terasa sopan santun terhadap guru. Namun sekarang hal itu telah berkurang, begitupun keresahan-keresahan guru lainya akan menjadi masukan bagi dprd untuk ditindaklanjuti bersama. 

Sekarang ini, kata dia, telah memasuki kurikulum merdeka, penekanan kurikulum ini bagaimana anak bisa mandiri belajar, dan guru-guru tidak hanya sebagai sumber ilmu tapi juga sebagai mediator dan fasilitator untuk anak. Kemandirian itu membutuhkan kecerdasan dan kemampuan guru. 

Bimtek digitalisasi ini akan menjadi salah satu persyaratan dalam meningkatkan kualitas kemandirian guru menghadapi kurikulum merdeka ke depan. 

Disebut Supardi, agar ada folow up dari apa yang dilaksanakan, ia bersama dinas pendidikan terus memantau perkembangan guru-guru yang telah mengikuti bimtek tersebut. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam upaya untuk menuju perubahan semuanya pasti butuh proses. Hal ini menurut dia tak hanya bisa dilakukan oleh guru-guru tapi, juga kepala sekolah. Sebab hebat pun guru, kalau kepala sekolah tidak terus meningkatkan kemampuan, hasilnya juga tak akan sesuai dengan yang diharapkan.

"Panglima perang di dunia pendidikan itu bukanlah dinas, atau kacabdin, tapi ada di sekolah masing-masing dalam hal ini dikomandoi oleh kepala sekolah, jadi kepala sekolah juga harus terus meningkatkan kemampuan, karena peran kepala sekolah sangatlah penting" tukasnya.(rel)

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai,” ujar Andap dalam kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ yang diselenggarakan LKPP di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023).

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.

Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Rel/Ism)

SECARA ekonomi saat ini, Kota Padang hanya berharap kepada industri pendidikan tinggi dengan mahasiswanya, dan sektor pariwisata sebagai andalan. Karena sektor perdagangan dan jasa, sudah bergeser ke daerah tetangga.

Dengan kondisi tersebut, perlu ada lompatan berpikir dari pemegang kebijakan Kota Padang, untuk bagaimana mengembangkan daerah ini dengan sumber daya yang ada.

Hal tersebut dikatakan Irwan Basir, Dt. Rajo Alam, SH, MM, salah seorang tokoh masyarakat kota Padang saat berdiskusi dengan pengurus dan anggota MOI Sumbar di Kantor LKAAM Sumbar, Komplek Masjid Raya Sumbar Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Rabu (24/5/23).

"Untuk itu, perlu menyelaraskan, dan menyatukan ide visioner pemimpin dengan semua elemen masyarakat dalam memajukan pembangunan daerah", ungkap Ketua LPM Kota Padang itu lagi.

Dalam mewujudkan Padang yang lebih maju, sebaiknya pemerintah memprioritaskan untuk pembangunan SDM, pembangunan infrastuktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, imbaunya.

Lanjutnya, hal tersebut akan menjadi tonggak utama sekaligus pedoman untuk perencanaan program strategis daerah. Oleh karena itu, peningkatan SDM untuk pertumbuhan pembangunan yang berkualitas dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat.

Dijelaskan Ketua DPD Dekopin Kata Padang itu lagi, secara umum Kota Padang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus pada sektor pariwisata, dan perikanan. Namun demikian, untuk mendukung hal tersebut salah satu langkah strategis yang harus ditempuh adalah melakukan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM, sebagai basis pembangunan.

Dan, yang tidak kalah penting adalah perencanaa pembangunan daerah. Karena perencanaan yang baik dapat menjadi awal dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, beber Datuk IB (sapaan akrab Irwan Basir).

Ditegaskannya lagi, "Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan, pedoman, dan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan), agar pembangunan tersebut tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi daerah. Karenanya, perencanaan itu hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, yang berorientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dengan berpegang pada asas prioritas sebagai kekuatan daya saing masyarakat dan daerah".

Selanjutnya Irwan Basir mengajak segenap masyarakat Kota Padang untuk ikut berperan akrif dalam setiap derap pembangunan daerah. Begitu juga dengan pemerintah, jangan hanya sebatas melakukan “Giat Hari Ini”, tetapi harus ada visi yang kuat, dan mampu memotret permasalahan pembangunan Kota Padang secara komprehensif, kemudian membingkainya dalam kebersamaan untuk kemajuan Kota Padang, pungkas Irwan Basir. (Rel)

Wakil Bupati Tanah Datar Ricci Aprian  didampingi istri Ny. Patty Richi Aprian hadiri Halal bi halal dan pengukuhan Pengurus Badan Sosial Warga Rao-Rao (Baswar) Padang Periode 2023-2027, Selasa (23/5/2023) malam di aula UNIDHA Padang. 

Wabup menyampaikan apresiasi dan selamat atas pelaksanaan kegiatan serta ucapan terima kasih untuk undangannya. 

"Suatu kebahagian bagi Saya bersama istri untuk hadir, selamat atas amanah dan pengukuhan pengurus Baswar, semoga akan semakin jaya dan lebih baik lagi," sampainya. 

Wabup Richi juga berharap dengan kepengurusan yang baru dikukuhkan Baswar Padang semakin eksis melaksanakan berbagai program dan kegiatannya. 

"Baswar Padang tentu menjadi wadah bagi masyarakat Rao-Rao untuk meningkatkan jalinan silaturahmi dan juga membicarakan berbagai hal lainnya, termasuk untuk membantu perkembangan di kampung halaman," ujarnya. 

Kemudian Wabup juga menyampaikan terima kasih atas sumbangsih perantau yang turut membantu pembangunan di Nagari Rao-Rao.

"Dukungan masyarakat mewakafkan tanah untuk kebutuhan air bersih sehingga air bersih sudah mengalir, Saya haturkan terima kasih, walau belum 100%, insya allah akan terus kita tingkatkan. Dan pembangunan irigasi tahun ini juga akan dilaksanakan tahun ini. Mohon dukungan dan doa kita semua agar semua bisa terwujud," tukasnya. 

Sebelumnya Ketua Baswar Padang H. Ell Yawardi Ilyas menyampaikan ucapan dan ungkapan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kegiatan terlaksana dan Baswar kembali eksis.

"Beberapa waktu belakangan Baswar sudah kembali eksis dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan untuk 49 orang imam dan qarin di kampung halaman, juga membagikan zakat mal kepada masyarakat kurang mampu," ujarnya. 

Dikatakan H. Ell, ke depan akan banyak rencana kegiatan ataupun program yang dilaksanakan, dalam meningkatkan rasa kebersamaan sesama anggota Baswar. 

"Insya allah, untuk meningkatkan kuatnya jalinan silaturahmi, ke depan kita akan laksanakan pertemuan rutin 1 kali 3 bulan," ujarnya. 

Sementara itu Wali Nagari Rao-rao Fahmi Muhammad juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas kepengurusan Baswar Padang Periode 2023-2027. 

"Semoga dengan kepengurusan baru ini, Baswar Padang semakin jaya dan mampu melahirkan tokoh-tokoh Rao-rao yang disegani dan eksis di Tanah Datar ataupun di tingkat yang lebih tinggi," sampainya. 

Dalam kegiatan itu diwarnai dengan tausyiah agama oleh Ustad Salmadanis dari UIN IB Padang dan juga dendang KIM Berhadiah. 

Alhamdulilah crew Media ini mendapatkan hadiah Kim berupa Sajadah dan jam .  ( YEN ).

Tim Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI melakukan pengumpulan data Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus diskusi dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan, Rabu (24/5/2023).

Diskusi di Ruang Rapat Bupati Pesisir Selatan ini dibuka oleh Sekda Pesisir Selatan Drs. Mawardi Roska, M.Si., dan dihadiri oleh Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Asisten 1 Pemda Pessel Drs. Gunawan, MM., Pengurus MUI Pessel H. Refnalismen, SH., Wakil Ketua KAN Painan Harwal Dt. Rajo Johan, Staf Ahli Pemkab Pessel Drs. Wendi, MM., beberapa Kepala OPD, dan Wali Nagari Sago Salido Syafriadi.

RUU Kabupaten Pesisir Selatan yang disiapkan DPR-RI ini akan menggantikan UU No.12 tahun 1956 tentang Kabupaten Pesisir Selatan. Penggantian UU ini dilakukan karena dasar dan rujukan UU No.12 tahun 1956 itu sudah mengalami perubahan karena didasarkan pada UU Darurat. Apalagi telah lahir Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, maka tentunya UU Pesisir Selatan harus merujuk kepada produk hukum itu. 

RUU Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang disiapkan Naskah Akademik oleh Badan Keahlian DPR-RI ini bersamaan dengan 250 RUU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. "Kami ditugaskan untuk mengumpulkan bahan Naskah Akademik di Kluster Sumatera. Untuk Provinsi Sumatera Barat ada tiga daerah yang sedang disiapkan RUU yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman," kata Ketua Tim Badan Keahlian DPR-RI Laily Fitriani. 

Tim yang datang ke Pesisir Selatan untuk pengumpulan bahan ini terdiri dari Laily Fitriani (Ketua Tim/PerancangUndang-Undang Badan Keahlian DPR-RI), Sali Susiani (Analis Legislatif Setjen DPR-RI), Titi Asmara Dewi (Perancang UU Setjen), Teguh N. Yevdi (Badan Keahlian DPR-RI) dan Achmadudin Rajab (Perancang Undang-Undang).

Menurut Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, dalam penyusunan RUU Kabupaten Pesisir Selatan ini harus didasarkan pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah. 

"Kita mengetahui bahwa penduduk Pesisir Selatan 99 persen beragama Islam dan bersuku Minangkabau, karena itu tata kehidupan masyarakatnya dinaungi oleh nilai-nilai luhur adat dan agama melalui filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang juga Wabup Pesisir Selatan periode 2005-2010.

Selain itu, asal usul dan sejarah masyarakat Pesisir Selatan, juga perlu dimasukkan dalam Naskah Akademik RUU. Sehingga sejarah kabupaten ini tidak hilang begitu saja, tetapi tetap tercatat dan dapat diketahui oleh generasi mendatang.

"Saya juga mengusulkan agar dalam Naskah Akademik RUU Pesisir Selatan ini ditampung soal kebudayaan Pesisir Selatan. Kita tahu daerah ini kaya dengan budaya, apakah dalam bentuk tradisi, atraksi budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Indrapura," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah. 

Masukan lain yang tidak kalah penting adalah data geografis daerah yang disampaikan Sekda Pesisir Selatan Mawardi Roska, termasuk soal topomimi atau penamaan daerah, sungai, bukit dan pulau. (*)

Pertamina menyebut sama sekali tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di Payakumbuh.

Hal itu dikatakan Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Rayon IV Sumatera Barat, Yudhistira, Kamis (25/5).

Dia mengatakan laporan kelangkaan gas 3 kg tersebut terjadi pada 23 Mei 2023, perangkat Pemko Payakumbuh menerima laporan dari warga, kemudian turun ke pangkalan untuk memperhatikan kondisi stok di lapangan.

“Di Kota Payakumbuh ada laporan kelangkaan menurut Pemko diperoleh dari warga tiga kelurahan, yakni : Tigo Koto Dibaruah, Subarang Batuang, Parak Batuang,” katanya.

Atas laporan tersebut, pihak Pertamina berusaha meyakinkan bahwa tidak terjadi kelangkaan.

“Namun apabila dirasa pihak pemko memerlukan tambahan alokasi elpiji kami sarankan agar cukup melayangkan surat permohonan, karena kuota kota payakumbuh per hari ini sudah over 107%. Pagi ini pemko baru saja mengirimkan surat permohonan penambahan penyaluran fakultatif LPG 3kg,” katanya.

Dikatakan, pada tanggal 18 Mei 2023 memang tidak ada penyaluran LPG sehingga sempat kosong satu hari.

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 masyarakat tiga kelurahan mengeluhkan kelangkaan LPG di tanggal 18 Mei 2023. Informasi diterima pihak pemko. Pemko terjun ke Agen untuk mengkonfirmasi kondisi di lapangan.

“Lalu pada tanggal 24 Mei 2023 – Pemko didampingi satpol PP melanjutkan sidak ke pangkalan dan agen LPG 3 kg. Namun dari sidak tersebut tidak terbukti adanya kelangkaan karena sudah tersuplay oleh penyaluran di hari-hari kerja berikutnya,” jelasnya.

Pihak satpol PP malah melakukan sidak terkait hal2 yg tidak berkorelasi secara langsung dengan kelangkaan, seperti APAR, Bak Uji Kebocoran, serta mempermasalahkan terkait dugaan pangkalan fiktif dari Agen PT Kelok Sembilan Gemilang.

Sementara itu terkait pangkalan fiktif, Pertamina akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan di lapangan.

“Apabila benar akan kami lakukan pembinaan terhadap agen dan penarikan alokasi sesuai jumlah pangkalan fiktif tersebut,” lanjutnya.

Terkait ketersediaan LPG, pihak Pertamina akan terus memantaunya.

“Kami akan monitor terus ketersediaan LPG di lapangan secara kontinue dan pastikan kondisi LPG saat ini di kota payakumbuh aman,” pungkasnya. 

Masyarakat Juga Membantah 

Menegaskan apa yang dikatakan Yudhis, salah seorang masyarakat pemilik usaha kuliner (UMKM),Sarnaf mengatakan, tidak pernah merasakan kekurangan atau kesulitan dalam mendapatkan LPG melon (3 kg).

"Kami dan saya pribadi khususnya, gak pernah kesulitan dalam mendapatkan LPG tiga kilogram, kalau ada yang mengatakan langka agak aneh, dan daerah mana langka, karena saya kontak semua dunsanak yang berusaha sama gak ada kesulitan kok," jelasnya menunjukkan raut bingung dengan isu tersebut. 

Apa yang dikatakan Sarnaf dipertegas Surat pedagang bakso, dimana ia tidak pernah merasakan kelangkaan, bahkan setiap saat kehabisan gas, selalu ada yang menjual. 

"Mana ada langka gas di daerah Patakumbuh ini, kami gak pernah kekurangan, kapan saja kami butuh selalu ada, paling ini masalah bisnis mereka pak, kami gak mau ikut-ikutan, tapi yang jelas gas tiga kilo aman disini," tegasnya mengakhiri. (*)

Personel Lanud Sutan Sjahrir (SUT) menggelar latihan menembak menggunakan senjata laras pendek (Pistol) dan laras Panjang guna meningkatkan kemampuan dalam hal menembak bertempat di lapangan tembak Lanud SUT, Padang. Kamis, (25/5/2023).

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat, diwakili Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Sut Mayor Lek Bambang Brades, S.Kom, menyampaikan, dalam hal menembak utamakan safety dari individu masing-masing personel, perhatikan laras senjata tetap lurus arah lisan tembak pada pelaksanaannya.

Pada kesempatan tersebut, Kasisen Lanud Sut Lettu Tek Supriyadi sebagai pemandu latihan menekankan, Safety harus diutamakan, keamanan senjata yang paling utama bila ada senjata yang macet segara angkat tangan, dimana tim seksi senjata yang akan bertindak untuk penangannya. " Ujarnya.

 

Dalam pelaksanaan menembak ini, untuk penembak pistol diikuti oleh seluruh Perwira, personel Pomau dan Intel. Senjata yang digunakan adalah pistol jenis Glock 26 dan G2 Combat dengan papan lisan jarak 25 meter dengan tiga peluru percobaan dan 10 penilaian. Sedangkan anggota Bintara dan tamtama menggunakan senjata laras panjang jenis SS I V I Pindad dengan tiga butir peluru sebagai percobaan serta 30 peluru sebagai penilaian dengan sikap tiarap, duduk dan berdiri. 

Latihan menembak ini merupakan agenda tetap dalam program kerja rutin dalam pembinaan bidang operasi dan latihan pada triwulan II tahun anggaran 2023.(rel)