Penyempurnaan  pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat,komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),lakukan Rapat pembahasan  bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan LKAAM Kabupaten/kota 

serta mitra kerja terkait,di ruangan khusus I DPRD Sumbar .Rabu (22/2/2023).

Ketua Tim Pembahasan Ranperda Tanah Ulayat, Desrio Putra selaku pimpinan rapat mengatakan, untuk pembahasan ranperda Tanah Ulayat ini memang rentan sekali dan harus teliti karena menyangkut tentang keberlansungan masyarakat adat Minangkabau.

"Maka dari itu pembahasan ranperda ini sering kita undur guna menerima masukan dari seluruh komponen masyarakat, ujar Desrio diruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar.

Desrio Putra juga sampaikan, masukan yang diterima dari MUI dan LKAAM Sumbar saat ini akan menjadi referensi bagi tim untuk melahirkan Perda yang mampu mengakomodir persoalan tanah ulayat, tentunya berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat Sumatera Barat.

"Jika Ranperda Tanah Ulayat ini nantinya sudah sah jadi Perda, tentu saja dapat mengwujudkan tertib administrasi tanah ulayat, sehingga sengketa mengenai tanah ulayat di Sumbar akan berkurang," tutur Desrio optimis.

Sementara Ketua MUI Sumbar, Dr. Gusrizal Dt. Palimo Basa mengatakan, Perda ini harus memiliki semangat kepastian pembelaan kepentingan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu memang harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak terutama pihak yang ahli dalam hal adat Minangkabau dan ABS - SBK.

Menurut Buya Gusrizal, MUI menyorot hilangnya perpektif syara’ yang mestinya jadi pondasi dalam mendudukkan keberadaan tanah ulayat karena ketentuan yang dibangun tanah ulayat tidak bisa menghindar dari ABS-SBK, hal itu yang perlu ditekankan kepada penyusun ranperda tersebut.

Sementara itu, utusan LKAAM Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, Raperda Tanah ulayat ini sebagai dasar bagi pemda untuk memfasilitasi dan menata tanah ulayat di nagari-nagari masing-masing daerah di Sumatera Barat.

"Kami dari LKAAM Sumatera Barat akan terus memberikan masukan, agar perda nantinya bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah dalam menata tanah ulayat di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, sehingga ada kejelasan dan tidak membuat masalah di kemudian hari," terang Syafrizal Ucok yang juga mantan tenaga Ahli penyelesaian ganti rugi jalan Tol. 

Dalam hearing tersebut, intinya LKAAM Sumbar sangat mendukung peraturan daerah tanah ulayat yang diusulkan DPRD Sumbar sebagai ranperda inisiatif anggota komisi I  untuk kepentingan masa depan anak-kemenakan.(St)

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi lomba Cerdas Cermat Qur’an Tingkat SD, SMP dan sederajat se Sumbar yang diselenggarakan oleh Padang TV, Rabu (22/2/2023) di Aula Kantor Gubernur. 

Gubernur Mahyeldi menilai kegiatan Lomba Cerdas Quran, sangat positif dalam rangka membumikan Al-Quran di Sumbar. Sekaligus untuk menguatkan Undang Undang no 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat yang memiliki nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari. 

"Saya berharap melalui Kegiatan Lomba Cerdas Quran ini ke depannya akan terlahir generasi-generasi pembaca, pecinta, penghafal dan pengamal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan generasi yang akan memimpin peradaban Islam berdasarkan nilai-nilai Al-Quran," sambut Gubernur Mahyeldi. 

Pada hakikatnya lomba cerdas cermat Qur'an mencerdaskan kehidupan bangsa, karena semua peserta memiliki talenta dan mental juara. Pendidikan bukan saja tentang ilmu agama, akhlak dan moral atau ilmu pengetahuan lain, namun juga dilatih mental dan kepribadian yang berkarakter. 

"Kegiatan ini harus terus kita budayakan, selain memotivasi anak anak didik untuk semakin giat mempelajari Al Quran, juga akan membawa berkah bagi daerah," ujarnya. 

Gubernur Mahyeldi sangat mengapresiasi kegiatan Lomba Cerdas Qur’an Tingkat SD, SMP dan sederajat se Sumbar yang dilaksanakan oleh Padang TV yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. 

"Inilah tugas kita mempersiapkan generasi- generasi yang Qur'ani bisa menghadapi tantang-tantangan kedepan, dan ini butuh keseriusan dari setiap lembaga pendidikan yang ada di Sumbar.  

Gubernur Mahyeldi berharap generasi muda bisa kemajuan zaman dan teknologi digitalisasi semakin cepat dan tepat dalam membangun berbagai sektor untuk kesejateraan masyarakat yang berpedoman Al-Qur'an.  

Sementara itu Manager Padangtv Defri Mulyadi mengatakan, bahwa Cerdas Qur'an Tingkat SD dan SMP sederajat se Sumbar tersebut merupakan puncak dari iven Cerdas Qur'an yang di gelar di seluruh Kabupaten/kota di Sumbar. 

"Peserta Cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP se Sumatera Barat adalah Finalis terbaik Kabupaten Kota. Mereka tersaring dari ratusan Tim yang berlaga pada setiap daerah masing-masing," terang Defri. 

Lebih jauh Pria yang biasa di panggil imung memaparkan, dukungan luarbiasa kepala daerah kabupaten Kota dalam menggaungkan Al-Quran di daerahnya. 

Malahan Cerdas Qur'an yang di gelar Padangtv sebagai wadah bagi anak-anak para Hafiz di daerah untuk menampilkan kemampuannya dalam penguasaan Al-Quran dan ilmu Agama islam. 

"Kita tentunya sangat berterimakasih pada semua pihak yang ikut membantu iven-iven keagamaan seperti Cerdas Qur'an yang digelar padangtv. Tantantangan pak gubernur pada kami padangtv untuk kedepan menggelar Cerdas Qur'an dan Cerdas adat dan Budaya Tingkat Pelajar SMA sederajat se sumatera barat, insyaallah akan kami jawab," tegas pria yang juga Ketua IJTI sumbar ini. 

Turut hadir dalam pembukaan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Kacabdin se Sumbar serta para guru dari SD dan SMP se Sumbar, Ketua Baznas dan Bank Nagari serta para undangan lainnya.(rel)

 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama The United Nation Office on Drugs and Crime On Cooperation (UNODC) beri penguatan dan sosialisasi terhadap prioritas penyelenggaran layanan kesehatan Pemasyarakatan kepada Petugas Pemasyarakatan, khususnya bagi 33 Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) se-Indonesia dan 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan, di Bali, (21/02).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 48 orang dari 3 lembaga yakni Kemenkumham, Ditjenpas, dan UNODC adalah dalam rangka menyamakan persepsi di jajaran Ditjenpas dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain itu, kerjasama antara Ditjenpas dan UNODC, adalah untuk merumuskan rencana tindak lanjut pertemuan sosialisasi dan penguatan komitmen prioritas penyelenggaraan layanan Kesehatan di Kanwil Kumham Tahun 2023.

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Elly Yuzar, dalam membuka acara secara langsung, menyampaikan kajian teknis terkait layanan Kesehatan sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2022-2024 melalui Keputusan Ditjenpas Nomor PAS-PR.01-10 Tahun 2021.

“Mohon Legalitas ini menjadi perhatian kita bersama, mohon dukungan Kantor Wilayah berkomunikasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendukung, memudahkan, proses pengurusan ijin klinik oleh UPT Pemasyarakatan,” harap Elly.

Lebih lanjut, Elly juga menyampaikan bahwa telah ditetapkannya 40 Rutan, Lapas dan LPKA Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Dirjenpas Nomor PAS-36.OT.01.03 Tanggal 21 Desember 2021.

“40 UPT ini yang akan menjadi tolak ukur awal penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan sesuai standar. Dengan dukungan penguatan sumber daya manusia penanggung jawab dan pelaksana layanan Kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Kesehatan, satu unit Laptop, materi informasi COVID-19, dan pemenuhan kebutuhan mobil, Ambulance,” tegas Elly.

Ia juga mengingatkan kembali pesan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk terus menjalankan 3+1 yaitu 3 kunci Pemasyarakatan Maju dan penerapan Back to Basics.

“Laksanakanlah deteksi dini disegala lini termasuk dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam, siapkan rencana kontijensinya, dan Kepala UPT Pemasyarakatan lakukanlah simulasi dalam penanganannya, sehingga kita dapat mereduksi dampak negatif terjadinya potensi gangguan keamanan tersebut,” tutup Elly.

Sementara itu, Coodinator DDR Programme and HIV from UNODC, Ade Aulia, memastikan pihaknya memberi dukungan penuh terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Kanwil Kumham Indonesia khususnya terhadap 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan layanan Kesehatan di Indonesia.

“Kami upayakan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan layanan Kesehatan ini, kami terus memberikan dukungan terhadap pembinaan, pengawasan dan kerjasama sehingga diharapkan hal ini, dapat memastikan layanan Kesehatan di UPT Pas sesuai dengan standar Kesehatan,” ucap Aulia.

Selain itu menurutnya, petugas layanan kesehatan juga memiliki peran yang sangat strategis bagi penyelenggaran kesehatan yang sesuai standar 

“Bagaimana hal tersebut dapat diperjuangkan dan memastikan pemenuhan hak bagi warga binaan di UPT Pas,” harapnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, Dr. Hetty Widyastuti, juga memastikan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis dalam penyelenggaraan layanan Kesehatan kepada warga binaan terus dilaksanakan demi penyelenggaraan layanan kesehatan di seluruh UPT Pemasyarakatan.

“Di tahun 2023 juga, Ditjenpas sedang mengupayakan untuk membuat standar layanan HIV AIDS dan TBC di UPT Pemasyarakatan. Hal ini menjadi sebuah acuan demi tindak lanjut penyelenggaraan layanan Kesehatan kedepannya,” ucap Hetty.

Turut hadir, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham seluruh Indonesia, Kepala UPT Pemasyarakatan Percontohan Layanan Kesehatan secara virtual, Perwakilan UNODC, Para Koordinator, Kepala Bagian, Sub Koordinator, dan Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Rel/Nov)

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Raflis menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Rabu (22/2/2023).

“Kita siap memfasilitasi badan anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta rombongan, karena sebagai unsur penyelenggara pemerintah kita harus saling melengkapi,” kata  Raflis

Menurut Raflis, pihaknya mendorong Sistem administrasi harus berjalan baik dan terlibat didalamnya harus melaksanakan secara profesional, dengan mengacu pada etika.

“Semoga penjelasan diberikan dapat bermanfaat bagi badan anggaran DPRD Provinsi Jambi sehingga diterapkan di daerahnya, sekaligus kita berikan semua berkas dibutuhkan, agar dibawa ke daerah masing-masing, sesuai dengan apa diharapkan,” ujar Raflis sembari mengucapkan doa, agar anggota yang maju di DPR RI dapat terpilih.

Sementara,anggota badan anggaran DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Sekretaris DPRD  Sumbar Raflis, karena telah memfasilitasi dan sharing informasi bermanfaat.

“Kita bertujuan meningkatan kapasitas building, kenapa kita pilih provinsi Sumatera Barat, karena memang SDM luar biasa ada disini,” ujar Wartono Triyan Kusomo .

Dari anggota banggar DPRD Jambi hadir Wartono Triyan Kusomo, Harmain, Bustami Yahya, Hakiman, Juwinda, Rusli Kamal Siregar, Ahmad Fauzi, Samsul Riduan, Fadli Sudria, tenaga ahli, Sekretariat DPRD Jambi dan staf Sekretariat DPRD Sumbar. (St)

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengunjungi Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Benny Febri, MM., MTr Opsla, Selasa, 21 Februari 2023.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang Suzi Helda.

Sementara itu, Danlantamal didampingi Asrena Kolonel Laut (P) Winardi. S.H dan Kadiskum Letkol Laut (H) Asril. S.H.

"Kami siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan kota Padang dan Lantamal II," ungkap Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Benny Febri.

Kerjasama itu, katanya lagi, terutama dalam pemanfaatan lahan tanah untuk perkembangan organisasi TNI AL di Kota Padang.

"Baik dalam berbagai hal juga dalam bidang pariwisata," tukuknya.

Dengan adanya kerjasama ini, jelas dia, diharapkan Lantamal II berobah gred ke bintang II Kodamar III Imam Bonjol.

"Disini dari DPRD pasti ikut serta dalam perencanaan Lantamal ke depannya," cakapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyambut baik rencana tersebut.

Ia mengatakan, kunjungan silahturahmi tersebut untuk meningkatkan kerjasama yang solid dan lancar demi kemajuan perairan, pariwisata dan pengamanan di laut dapat tercapai. (*)

Lintasmedia news.com,Jakarta-Dinas Kominfo- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima penghargaan  dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berupa sertifikat sebagai kabupaten bebas Frambusia. 

Penghargaan diterima Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Sekretaris Daerah, Adlisman, didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Yefrinaldi, di Karakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, Selasa, (21/02/2023)

“Alhamdulillah, kita menerima sertifikat bebas Frambusia, atas upaya kita untuk mencegah munculnya penyakit tersebut di Kabupaten Dharmasraya,” terang Adlisman.

Menurutnya penyakit Frambusia, Yaws atau Patek ini merupakan penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri Treponema Pertenue dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang.

“Saat ini kasus Frambusia sudah tidak ditemukan lagi di Kabupaten Dharmasraya, sehingga kita menjadi salah satu kabupaten yang pada hari ini menerima sertifikat Bebas Frambusia dalam rangka Hari Penyakit Tropis Terabaikan,” lanjut Adlisman.

Ke depan, kata Adlisman pihaknya akan berupaya mempertahankan status Bebas Frambusia yang telah diperoleh, serta menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang berwawasan lingkungan serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Sertifikat ini juga sebagai motivasi dan apresiasi untuk mengoptimalkan serta meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya, yang tidak hanya bebas Frambusia melainkan bebas dari penyakit menular lainnya,” tukas Adlisman.(elda)

Lampung Timur - Lintas Media New.“

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2023 secara  resmi  saya nyatakan  dimulai”. Ucap Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Saat Memberi Sambutan Dalam Acara Musrenbang Kecamatan Bay Bungur, Selasa (21 Febuari 2023).

Hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD, Purwianto, Sekretaris Daerah, Moch Jusuf, Para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Beserta Forkopimcam Way Bungur Dan Para Kepala Desa Kecamatan Way Bungur.

Mengawali arahannya Azwar berharap adanya sinergi yang baik anatar pemerintah juga masyarakat agar terwujud peningkatan pelayanan untuk masyarakat Lampung Timur.

”Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa juga harus terus diupayakan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta sebuah sinergi yang baik antara pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan desa”.

Dalam acara yang mengusung Tema "Melanjutkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik,dan kualitas SDM, untuk produktivitas dan daya saing menuju Lampung timur berjaya” itu Ketua PMI Lampung Timur tersebut mengajak semua pihak untuk turut aktif dalam upaya pembangunan Bumei Tuwah Bepadan.

“Pada kesempatan yang baik ini, melalui para Kepala Desa, izinkan kami sekali lagi mengajak seluruh masyarakat, untuk bekerjasama dan berpartisipasi aktif, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan visi Rakyat Lampung Timur Berjaya. Untuk itu, agar               dapat di dukung dan diakselerasikan dengan baik”.

Diketahui dalam acara tersebut juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain Penyerahan Sertifikat Halal, Penghargaan Desa Tercepat Pelunanasan PBB, Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Kesehatan Dan Pasar Murah. 

Diketahui sebelum menghadiri kegiatan tersebut azwar serta rombongan juga melaksanakan agenda yang sama di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo. ( Yudi )

Tak kunjung digelarnya proses pemilihan Wakil Walikota Padang ternyata disebabkan Walikota Padang Hendri Septa belum mengirim surat resmi terkait nama calon Wakil Walikota Padang ke DPRD Kota Padang. 

Hal itu diakui oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, SH. Ia mengatakan, DPRD Kota Padang hanya menerima surat tembusan dari partai politik pengusung.

"Sampai hari ini, belum ada surat resmi ke DPRD Kota Padang, cuma dalam bentuk tembusan dari partai pengusung," tegas Syafrial Kani, Selasa, 21 Februari 2023.

Syafrial Kani menjelaskan alur surat tersebut. Menurutnya, surat dari partai pengusung dikirim ke Walikota Padang, dan nanti Walikota menyampaikan surat resmi ke DPRD ini yang akan diproses.

"Setelah masuk, nanti kami membentuk panitia pemilihan dengan masa kerja satu bulan dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan," terangnya.

Namun hingga hari ini, Walikota Padang kunjung mengirimkan surat resmi ke DPRD Kota Padang 

"Jadi sampai saat ini, belum ada surat resmi dari Pak Walikota. Cuma surat tembusan dari partai. Bagi kami di sini, surat tembusan itu bisa kami tanggapi atau kami arsipkan," cakapnya.

"Ini merupakan masalah politik yang besar untuk Kota Padang, kami arsipkan saja, karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada," tukuknya.

DPRD Kota Padang pun menggelar rapat pimpinan diperluas membicarakan persoalan tersebut pada Senin, 20 Februari 2023 kemaren.

"Langkah DPRD, kami kemaren melakukan rapat pimpinam diperluas. Hadir pimpinam dan seluruh pimpinan fraksi, menyimpulkan bahwa hari Sabtu akan melaksanakan Bamus untuk mengagendakan proses hak interpelasi," ujar Syafrial Kani.

"Hak interpelasi itu kan hak bertanya. Kenapa hari ini belum ada pengusulan resmi, sementara yang namanya Walikota itu Ketua DPD PAN," cakapnya. (*)

Menyikapi wacana pemerintah pusat yang akan memangkas sejumlah bandara internasional menjadi bandara domestik termasuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan dengar pendapat atau hearing  dengan stakeholder terkait, termasuk pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri (KADIN). 

Hearing tersebut dilakukan di ruangan rapat utama DPRD Sumbar  

Selasa (21 /2/2023) yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Supardi mengatakan, melihat beberapa hari terakhir adanya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan adanya keraguan masalah status  Bandara Internasional Minangkabau, dari status internasional turun menjadi Bandara domestik .

"Dari ekpos pemerintah provinsi, termasuk asisten II dan kadis pariwisata menyatakan, saat ini Bandara  Internasional Minangkabau  masih aman dan masih tetap status nya Bandara Internasional Minangkabau,dan kemungkinan turun menjadi domestik sangat kecil atau cendrung tidak," Ungkap Supardi.

Menurut Supardi, dari 35 Bandara, yang mau dijadikan Bandara Internasional ada16, diantatnya BIM masih termasuk di dalam posisi  tersebut. 

"Kita di pemerintah provinsi tetap akan mengirimkan surat pada pemerintah pusat, agar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ini harus  tetap dipertahankan menjadi Bandara Internasional Minangkabau sampai kapanpun," tambahnya. 

Supardi mengatakan, ada beberapa kajian kalau BIM itu  posisi nya sangat urgen dan strategis di Sumatera Barat, tidak hanya menyangkut dengan masalah  pariwisata, namun juga adanya  pendekatan pariwisata dengan  negara tetangga sesama suku melayu.

"Suku Minang secara pendekatan emosinal yang terbangun antara kita dengan negara jiran Itu membuktikan keberadaan BIM itu sendiri amat dibutuhkan banyak pihak, tentunya tidak mungkin menjadi domestik, sementara selai Malaysia, kita juga melakukan kerjasama dengan Korea serta beberapa negara lainnya sejak dulu,"katanya.

Pada kesempatan itu,Supardi  berharap pada pemerintah provinsi, agar tetap berkirin surat ke pemerintah pusat, dengan mencantumkan narasi -narasi, sebagai bahan pertimbangan nantinya, sehingga ke depan BIM tetap bertahan menjadi bandara Internasional. 

Hadir dalam hearing Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat Sari Lenggogeni, PT. Angkasa Pura II, Kadin, Asita, PHRI, komunitas pariwisata serta Sekdaprov Sumbar.

Menyikapi pertemuan tersebut Kadin Sumbar dan yang lainnya merasa senang, dan siap untuk mendukung pemerintah Provinsi dalam mempertahankan BIM tetap menjadi Bandara Internasional, karena menyangkut marwah daerah ini. 

"Kita san semua pengusaha yang ada di daerah ini siap mendukung pemerintah provinsi dan DPRD Sumatera Barat, dalam mempertahankan  BIM tetap berstatus internasional," ungkap yang mewakili Ketua KADIN Sumbar Buchari Bachter senang.(St)

 Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sumatera Barat (Sumbar), Harneli Bahar mengatakan.Sudah saatnya 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada di Sumbar,mengingat banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah Sumbar belakangan ini.

Hal itu disampaikan Ny.Harneli dalam obrolan singkat di kediamannya Istana Gubernur Sumbar, Selasa (21/2).

Ny Harneli mengatakan, selama ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) 

 sudah mencoba menekan angka kekerasan pada anak dimana saat ini sudah ada 393 kasus kekerasan seksual anak. 

"Memang kita akui saat ini penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak masih terkendala beberapa hal. Salah satunya kita belum punya Rumah Aman yang mana ini berfungsi untuk penanganan anak bermasalah . selama ini kita dibantu oleh LSM Nurani Perempuan. Inilah salah satu alasan kita mendorong keberadaan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada di Sumbar,

". Ujar Ny. Harneli Bahar

Harneli berharap dengan adanya KPAI di Sumbar , pemerintah bisa langsung melakukan penanganan kasus kekerasan anak, tidak hanya pencegahan saja. (ms/st)

Lampung Timur - Lintas Media News - Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Menjadi Pembina Apel Mingguan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, Senin (20 Februari 2023) 

Apel tersebut juga diikuti oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf, Para Staf Ahli, Asisten, Inspekturat Kabuoaten Lampung Timur, Sekretaris DPRD, Para Kepala OPD serta Kepala Bagian.

Dalam apel tersebut Azwar Hadi menyampaikan bahwa dalam rangka untuk meningkatan kemampuan IKM Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pendampingan  dan pelatihan kepada beberapa IKM. 

"Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai  binaan  Industri Kecil Menengah (IKM) tersebar di 24 Kecamatan, dengan jenis beberapa komoditi diantaranya makanan dan minuman serta tenun/tapis, maka dari itu dalam upaya meningkatan kemampuan IKM pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pendampingan dan pelatihan kepada beberapa IKM diantaranya pelatihan menjahit, pelatihan batik printing dan pelatihan sulam tapis".

"Selanjutnya perlu disampaikan bahwa PAD  Tahun 2022 lebih meningkat dari tahun 2021 baik dari sektor pengelolaan pasar maupun dari bidang metrologi".

Lebih lanjut Azwar Hadi menyampaikan beberapa IKM binaan yang telah mendapatkan prestasi dan bantuan. 

"Untuk diketahui IKM-IKM binaan yang telah menorehkan prestasi dengan mendapat beberapa penghargaan dan bantuan diantaranya Lampung Etnica menjadi Juara 1 Lagawi Fest Bangga Buatan Indonesia, CV. Karya Baru penerima Fasilitasi Sertifikat tingkat lomponen dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian, Anugerah Agung Food Juara 2 IKM terinovatif dalam apresiasi UKM/IKM Provinsi Lampung serta Desa Sukadana  Baru ditetapkan menjadi satu-satunya Desa Devisa Cluster Lada Hitam di Indonesia dan beberapa IKM yang mendapat bantuan peralatan dari Gubernur Lampung".( Yudi )

Lampung Timur - Lintas Media News, Wakil Bupati Lampung Timur Memberi Sambutan Sekaligus Membuka Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 di Balai Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Senin (20/02/2023) 

Hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Lampung Timur, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Lampung Timur, Para Kepala Dinas, Para Kepala Badan, Anggota Dewan Fraksi Golkar, Ketua PWI Kabupaten Lampung Timur serta Para Kepala Desa.

Dalam acara tersebut Azwar Hadi menyampaikan aspresiasinya kepada masyarakat Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban. 

"Saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum Musrenbang Kecamatan ini, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam rangka menunaikan amanah untuk membangun daerah Kabupaten Lampung Timur Bumei Tuwah Bepadan tercinta ini".

Selanjutnya Azwar Hadi menyampaikan bahwa Musrenbang tersebut untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang sempat tertunda. 

"Kita menyadari bahwa aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan pembangunan yang telah disampaikan pada Musrenbang tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sampai dengan tahun ini, oleh karena itu saya berharap agar melalui forum hari ini kita mampu menyepakati program dan kegiatan prioritas di wilayah kecamatan Tahun 2024  yang akan datang sesuai dengan rancangan tema pembangunan".

"Saya mau menyampaikan bahwa negara kita ekonomi kita di tahun-tahun ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja oleh karena itu saya mengharapkan kepada masyarakat melalui Kepala Desa untuk bisa menjaga stabilitas pangan kita. Kita beruntung Bapak Ibu sekalian karena di Lampung Timur merupakan daerah penghasil pangan seperti beras, artinya walaupun terjadi inflasi tidak begitu terasa oleh masyarakat”. ( Yudi )