Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto memipin serah terima jabatan (sertijab)  Dandim 0319/Mentawai dari Letkol Inf Febi Adrianto kepada Letkol Inf Suirwan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Markas Kodam I/BB di Gedung Sapta Marga Makorem 032/Wbr Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Padang, Kamis (29/12/2022).

Dalam acara serah terima jabatan Dandim 0319/Mentawai dan tradisi satuan tersebut dilaksanakan juga serah terima Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXXIV Kodim 0319  yang dipimpin oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 032 Ny. Ariani Purmanto.

Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Purmanto mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Inf Suirwan yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Korem 032/Wirabraja yang menempati jabatan Dandim 0319/Mentawai. 

“Saya minta jadilah pemimpin yang dicintai anggota serta ikhlas mencintai anggota karena hal ini merupakan nilai tertinggi dalam sebuah kepemimpinan. disisi lain saya juga berharap semoga  dalam kepemimpinan satuan yang anda pimpin dapat meningkatkan pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaaan dengan memanfaatkan keberhasilan-keberhasilan pejabat sebelumnya” ujar Danrem.

Selain itu sebagai Komandan Korem, Brigjen TNI Purmanto berpesan kepada Letkol Inf Suirwan agar nantinya semua tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tuntas.

“Pimpinlah prajuritmu dengan hati dan keteladanan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan negara kepadamu, sehingga semua tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara tuntas sesuai tuntutan organisasi dan harapan pimpinan”. Pesan Brigjen TNI Purmanto 

kegiatan serahterima jabatan itu berlangsung khidmat dan sederhana, dihadiri oleh para Kasi korem 032/Wbr, para komandan satuan, kabalak jajaran korem 032/wbr dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 032 beserta pengurus dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Sejajaran Rem 032 Pd I/Bukit Barisan.(rel)

MUSI RAWAS- Lintas Media, Persatuan Wartawan Indonesia Musi Rawas (PWI Mura), menggelar rapat bersama di Sekret PWI Mura, Pusat Perkantoran Agropolitan Center Pemkab Mura, sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (29/12/2022).

Adapun agenda rapat tersebut diantaranya rapat akhir tahun 2022, rancangan kegiatan ditahun 2023 serta reshuffle kepengurusan PWI Mura.

Hadir sekaligus memimpin rapat, Ketua PWI Mura, Jhuan PH Silitonga, Bendahara, Andi Salahudin, Waka Bidang Pendidikan, Irham, Waka Bidang Kesejahteraan, Juliyanto, Bidang Organisasi, Hendi Renaldi, Bidang Antar Lembaga, Krismanto, Wakil Bendahara, Apriyadi, serta pengurus PWI Mura, Yen Sutopo, Hari serta Penasehat PWI Mura, Novi.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Mura, Jhuan PH Silitonga mengatakan bahwa, sengaja hari ini, pengurus dan anggota PWI Mura menggelar rapat bersama dengan pembahasan rapat diantaranya, dimulai dengan rapat akhir tahun 2022, rancangan kegiatan ditahun 2023 serta reshuffle kepengurusan PWI Mura.

"Ada beberapa yang akan dibahas dalam rapat hari ini, mulai dari program kerja hingga reshuffle kepengurusan PWI Mura, karena sama-sama kita ketahui, bahwa Sekretaris PWI Mura, Budi Santoso, telah berpulang, serta ada pengurus yang pindah ke PWI Lubuklinggau, maka dari itu dilakukan reshuffle kepengurusan," kata Ketua PWI Mura.

Ketua PWI Mura menjelaskan, adapun rancangan/program kerja tahun 2023 diantaranya, pembahasan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN), di Medan, pelaksanaan Forum Grup Diskusi (FGD), pelaksanaan orientasi anggota PWI Mura, kegiatan Baksos serta persiapan atlet PWI Mura untuk mengikuti pekan olahraga di Lubuklinggau.

"Ada beberapa item, program kerja yang akan dilaksanakan, oleh sebab itu, kiranya para anggota dan pengurus PWI Mura, tetap kompak, solid agar program kerja yang kita rencanakan bisa terealisasi dengan baik dan sesuatu dengan semestianya," jelas Bang Joe sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Jhuan menjelaskan, kemudian untuk reshuffle kepengurusan PWI Mura, karena, Sekretaris PWI Mura, Budi Santoso, telah berpulang, serta ada pengurus yang pindah ke PWI Lubuklinggau, maka dari itu dilakukan reshuffle kepengurusan.

Tentunya reshuffle ini sudah dibahas saat rapat sebelumnya, sekaligus berkoodinasi dengan anggota, pengurus PWI Mura, serta berkoodinasi dengan PWI Sumsel, maka untuk jabatan Sekretaris PWI Mura, dijabat oleh Andi Salahudin, dan Bendahara dijabat oleh, Juliyanto.

Sedangkan, jabatan Juliyanto Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan dijabat oleh Firmansyah, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi, yang saat ini dijabat Hendi Renaldi, kemudian Bidang Organisasi yang dijabatnya digantikan oleh Mike.

"Lalu, struktur kepengurusan yang lainnya, masih tetap seperti sebelumnya, hanya saja anggota kepengurusan yang bergeser kebidang lainnya," paparnya.

Lebih lanjut, Ketua PWI Mura berharap, kepada anggota, pengurus PWI Mura, untuk tetap kompak, solid agar program kerja yang kita rencanakan bisa terealisasi dengan baik, sesuai dengan moto untuk menciptakan PWI Mura, selalu terdepan.

"Dan, selain itu menegaskan kepada anggota, pengurus PWI Mura, yang kartu anggota PWInya yang habis berlakunya, untuk segera mengaktifkan atau memperpanjang kembali," tutupnya.(Rls)

Dua tahun sawah tidak menghasilkan karena,petani penggarap dan pemilik sawah di Koto Gadang mengalami kegagalan panen. Beli bibit saja tidak  bisa didapatkan. 

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dr. Bandaro Basa, S.IP., MH berupaya memfasilitasi untuk bersama-sama mencarikan solusi terbaik atas permasalahan ini. Dalam pertemuan yang dihadiri walinagari, bamus, perangkat, pemilik sawah dan petani penggarap di Koto Gadang. 

"Dua tahun terakhir, tahun 2021 dan 2022, sawah di Koto Gadang kurang menghasilkan. Sawah terkena hama tikus. Hal ini perlu kita carikan solusi terbaiknya bersama-sama, kita sepakati dan kita laksanakan," ujar  Leonardy, Rabu (28/12/ 2022).

Ditegaskan Leonardy salah satu caranya yang kita dapatkan dari petani penggarap baik di Koto Gadang maupun petani di daerah lainnya adalah dengan melakukan tanam serentak. 

"Perlu kita tetapkan kapan akan melakukan tanam serentak. Semuanya harus mau melaksanakan tanam serentak ini. Lalu bagaimana caranya agar semua petani penggarap mau melakukan sesuai dengan kondisi tumpak sawahnya, harus disepakati bersama-sama. 

Mendapat jawaban, harus ada sanksi bagi petani yang tidak melaksanakannya, diingatkan Leonardy, kesepakatan ini juga pernah diambil pada 2011. Waktu itu disepakati sanksi, harus gotong royong sendiri di lokasi yang ditetapkan walinagari. 

Leonardy menegaskan saat ini di nagari ini sudah diairi oleh irigasi teknis. Pemakaian air ini diatur oleh Tuo Banda. Tidak ada kendala air sehingga sawah di Koto Gadang bukan lagi sawah tadah hujan. Kondisi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Koto Gadang. 

Diingatkan oleh Leonardy, saluran irigasi harus dijaga. Harus bersih dan membersihkannya dengan cara gotong-royong. Semua di harapkan ikut serta karena hal ini untuk kebaikan bersama. 

Walinagari Muhammad Budi Zulfikar mengungkapkan benar sejak dua tahun lalu, sawah di Koto Gadang terkena hama tikus. Hasil panen merosot tajam, bahkan ada juga yang mengalami uang pembeli bibit saja tidak balik modal. 

"Dua tahun ini, 2021 dan 2022, sawah di Koto Gadang terkena hama tikus, sehingga sawah tidak menghasilkan. Perlu bagi kita pertemuan ini untuk meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan perekonomian petani penggarap sawah dan pemilik sawah khususnya dan perekonomian nagari pada umumnya, " Budi. 

Dikatakan oleh walinagari, petani penggarap di Nagari Koto Gadang ada sekitar 100 orang. Umumnya tersebar di Nagari Koto Gadang dan ada juga yang dari nagari sekitar. 

"Seperti saat ini, masalah hama, bagaimana langkah-langkah kita bersama untuk mencari solusinya yaitu dengan tanam serentak.Dan terima kasih sekali atas kedatangan beliau engku H. Leonardy Harmainy Datuk Bandaro Basa, S.IP., MH yang mau meluangkan waktu memfasilitasi pertemuan kita hari ini," ujarnya. 

Diungkapkan Budi Zulfikar bahwa pemerintah nagari telah menghimbau lewat masjid dan surau bahwa kita akan melaksanakan banaiak, tapi masih ada juga yang mengabaikannya. Setelah banyak orang mengeringkan sawah untuk panen, dia baru memulai.

Hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya hama tikus dua tahun terakhir ini. Ke depan, akan kita pertimbangkan masa panen serentak sebagaimana yang disampaikan BE Dt. Bandaro Basa yang mewakili Kerapatan Ninik Mamak Panghulu Nan XXIV. 

Budi mengatakan tumpak sawah ada beberapa dengan lima Tuo Banda. Baliak Agung, Limau, Lungguak Batu, Bancah, Baliak Labuah 2 Tuo Banda.

Untuk tumpak sawah di Baliak Agung, Limau, Lungguak Batu, Bancah Baliak Labuah 2 Tuo Banda. Disepakati banaiak bulan enam. Munggu, Kayu Katik 1 Tuo Banda. 

Diakui petani penggarap bahwa hama tikus berkurang jika dilakukan tanam serentak. Dari Tuo Banda dan petani penggarap mengharapka agar kesepakatan ini memperhatikan ketersediaan air dan adanya petani yang sudah bertanam, akan menyabit. Juga ada yang berladang (baparak). Seperti sumber air dari Baburai, kita baru bisa memanfaatkan airnya pada bulan Agustus sampai Desember. Jika tidak masuk air dalam waktu itu, kita bisa mengajukan protes ke PU. 

Bancah sudah banyak yang menyabit

Di akhir tahun 2022 akan dibuat keputusan untuk disampaikan di area masing-masing. "Saya akan menyurati secara tertulis kepada para penggarap. Karena penggarap ada yang menggarap sawah di beberapa lokasi di Koto Gadang. Sibutuang ada duo Tuo Banda. 

Dalam pertemuan itu akhirnya menyepakati Munggu dan Kayu Katik banaiak pada akhir Bulan delapan. Bulan tersebut sudah dimulai marabahan barang padi, lalu menyemai benih. Bancah, Lungguak Batu banaiak akhir bulan dua. Limau, Siguntuang banaiak akhir bulan dua. Gotong royong dilaksanakan dua kali di sawah dan satu kali di kampung. Putusan ini harus dipatuhi semua petani penggarap di Nagari Koto Gadang. 

Berapa jumlah penggarapnya di masing-masing tumpak, akan di surati seluruhnya. Dibuat papan pengumuman dan disosialisasikan oleh Tuo Banda. Kesepakatan disesuaikan dengan kondisi saat akan banaiak hingga semuanya bisa serentak. 

Untuk alek nagari batagak datuk pada Januari 2023, Leonardy mengimbau alek itu didukung agar sukses. (*/st)

Bengkulu,Lintas Media News – Direktur Rumah sakit M Yunus Bengkulu dr. Anjari Wahyu Wardani turun langsung menangani balita tanpa anus bernama Markus Febriansyah yang berusia 1 tahun 8 bulan dari Bengkulu Tengah yang terkendala biaya pengobatan.

Hari ini Minggu (18/9) pasein balita tanpa anus sudah berada di RSMY Bengkulu dengan ditemani langsung oleh ibu Kades dan Dirut RSMY yang sekaligus mengecek kesehatan serta keadaan balita tersebut.

Saat menjenguk pasien Dirut RSMY Bengkulu dr. Anjari terharu, selain itu Ia juga memberi semangat dan meminta kepada keluarga pasien untuk tetap bersabar.

Salah satu relawan Jumi Narti yang selama ini mendampingi keluarga pasein mengucapkan rasa bersyukur ahirnya Pemerintah Daerah sekaligus pihak rumah sakit yang sekiranya sudah membantu dalam menangani pasien yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan perawatan dikarenakan biaya rumah sakit yang cukup mahal.

“Saya selalu mendampingi keluarga Bapak Parulian Siregar dan Ibunya Hermina yang sebelumnya menuliskan surat untuk meminta bantuan para donatur untuk biaya pengobatan, dan alhamdulillah respon cepat pihak pemerintah dan pihak rumah segera membarikan pertolongan hingga saat ini pasien telah berada di rumah sakit,” ujar Jumi.

Jumi berharap semoga nanti selesai mendapatkan pengobatan dan perawatan (operasi) kondisinya balita tersebut akan pulih seperti sediakala.

“Kewajiban kita membantu sesama yang membutuhkan apalagi kepada warga yang kurang mampu seperti Bapak Parulian ini, yang terkendala faktor ekonomi,” tutupnya. (*/Is)

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Heriyandi Roni, didampingi jajaran Forkopimda melaksanakan Pemantauan Pos Keamanan Jalan dan Gereja dalam rangka hari libur Natal dan Tahun Baru 2023.

Kegiatan pemantauan pos berlangsung pada tiga tempat yaitu, Pos Pasar Pedati, Pos Desa Sukarami Tol Taba Penanjung-Bengkulu dan Pos perbatasan di Liku Sembilan Taba Penanjung.

Selain itu, Pj Bupati Bengkulu Tengah juga melakukan pemantauan pada dua Gereja di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka peninjauan Ibadah Natal, Minggu (25/12/2022).

Tampak Hadir Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Rido Dolly, S.IK., M.H, Sekretaris Daerah Rachmat Riyanto, Pj Ketua TP PKK, Ketua DWP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, serta beberapa OPD terkait lainnya.

Sementara di Pos Pelayanan Masyarakat untuk jalur perjalanan darat di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat beberapa fasilitas bagi pengemudi maupun penumpang untuk beristirahat, seperti fasilitas pijat refleksi, tempat beristirahat, dan juga ada fasilitas karoke minimalis bagi pengendara yang ingin menyegarkan diri untuk melanjutkan perjalananya.

Pj. Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan selamat bertugas, dan berikan pelayanan terbaik bagi pengendara dalam melakukan perjalanan menuju Kabupaten Bengkulu Tengah maupun kabupaten lainnya.

"Selamat Natal bagi yang merayakan Natal, semoga Natal tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua, dan untuk petugas penjagaan pos pelayanan masyarakat agar selalu bekerja dengan sebaik mungkin, baik dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan dan lainnya. Beritahu bahwa keselamatan di jalan adalah tujuan utama bagi pengemudi," jelasnya

Selain itu, Pj. Bupati Bengkulu Tengah, jajaran Forkopimda dan unsur terkait lainnya mengunjungi Gereja yang terdapat di Desa Sidodadi kecamatan Pondok Kelapa dan Desa Bajak 1 di Kecamatan Taba Penanjung yang tengah menjalankan ibadah Natalnya, kemudian memberikan ucapan Selamat Hari Natal bagi masyarakat yang merayakan.

Pj bupati pada akhir perjalanan pemantauan pos, kegiatan Natal dan tahun Blbaru 2023 melakukan kunjungan ke Rumah Dinas Kapolres Bengkulu Tengah untuk bersilaturahmi dalam rangka merayakan Natal  2022. (*/Is)

 BENGKULU TENGAH,Lintas Media News.

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Dr. Heriyandi Roni, M.Si., mendampingi Pangdam II. Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi, S.IP., M.BA.,M.Han., melakukan peninjauan ke Detasemen Zeni Tempur (DENZIPUR) 14/Gana Bhadrika yang berlokasi desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kamis (1/12/2022).

Turut juga mendampingi Danrem O41/Gamas Brigjen TNI Dr. Agus Handoyo, M.Tr (Han), Dandim beserta jajaran, Dandim O407 Kolonel (Inf) Hendriawan Senjaya, S.E., M.Tr (Han). beserta jajaran, Pj. Sekda Bengkulu Tengah, serta beberapa kepala OPD terkait lainnya.

Saat di wawancarai Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi menjelaskan bahwa kedatangan ke Denzipur Bengkulu Tengah dalam rangka Kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, karena di bawah Kodam II Sriwijaya ada 5 Provinsi yaitu Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.

" Kunjungan saya ke Denzipur 14 ini adalah untuk melihat progres tahap pembangunan karena Denzipur 14 / Gana Bhadrika di Bengkulu Tengah ini merupakan satuan baru yang harus selalu di pantau kesiapannya.

Saya harapkan kepada seluruh anggota Denzipur 14 ini dapat bekerja keras bukan hanya soal pembangunan saja tetapi juga profesionalisme sebagai prajurit." Ungkapnya.

 Sementara itu, Pj. Bupati Bengkulu Tengah Heri Roni saat di wawancarai menjelaskan bahwa kunjungan kerja pangdam II Sriwijaya hari ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua, karena di kabupaten Bengkulu Tengah telah terdapat Denzipur 14.

" Dengan adanya kunker pangdam II Sriwijaya ini di harapkan dapat menjadikan prajurit-prajurit TNI yang ada di Denzipur untuk melaksanakan tugas secara profesionalisme dan juga dapat berkolabirasi dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat." Ungkapnya.

Pangdam II Sriwijaya, Pj. Bupati Bengkulu Tengah beserta rombongan juga melakukan tinjauan ke Perumahan Prajurit serta Markas Komando dan tempat Alat bantu yang di miliki Denzipur. Demikian Penulis: Herdianson Editor:Adi Saputra(*/is)

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Raflis menerima penghargaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan sejumlah inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah kepada Sekwan Raflis.Selasa (27/12/2022) di aula kantor gubernur Sumbar usai dilakukan penilaian oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). yang diserahkan Gubernur Sumbar .

“Kita menerapkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan informasi yang dibutuhkan,” kata Sekretaris DPRD Sumbar Raflis.

Menurut Raflis, penghargaan tersebut menjadi lebih istimewa karena yang melakukan penilaian secara langsung oleh BRIN dan Litbang Kementerian Dalam Negeri.

Raflis menjelaskan, inovasi yang diterapkan Sekretariat DPRD Sumbar sepanjang 2022 Kios layanan JDIH, E-Kliping, Majalah Mimbar DPRD, TV Agenda, Kios Layanan PPID, E-pustaka, Pojok Baca Digital (POCADI), dan Protokol Kesehatan DPRD.

“Total Sekretariat DPRD Sumatera Barat mendapatkan nilai 1.074 dari penilaian sejumlah inovasi tersebut,” tambah Raflis.

Menurut Raflis, penghargaan yang diraih saat ini semakin memicu dirinya dan staf Sekretariat DPRD Sumbar memacu kinerja pelayanan kepada masyarakat.

“Kita targetkan menjadi OPD yang paling terbanyak melakukan inovasi di tahun 2023 atau minimal naik ke peringkat ketiga. Hal ini sudah kita bicarakan dan rapat bersama agar Sekretariat DPRD Sumbar terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan,” Tukul Raflis.

Dijelaskan Raflis,untuk peringkat pertama OPD terinovasi adalah Dinas Kependudukan dan Capil diikuti RSUD Achmad Nasir, Dinas Penanaman Modal dan PSTP, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik lalu Sekretariat DPRD Sumbar.

Penilaian tersebut dilakukan juri dari 40 Pemerintah Daerah yang menjadi nominasi pemerintah terbanyak menerapkan inovasi sepanjang 2022.(St/*)

Nagari Maek Limapuluh Kota memiliki potensi destinasi yang patut diperhitungkan  dan harus dikembangkan , salah satunya destinasi seribu Menhir  yang saat ini menjadi cagar budaya dan pernah dikunjungi Presiden Global Geopark Network  (CGN) UNESCO Guy Martini.

Hal itulah yang melatarbelakangi  kegiatan diskusi mengenai  "Pengembangan Potensi Pariwisata  Nagari" dalam rangkaian studi tiru perangkat Nagari Maek, Kabupaten 50 Kota, Selasa (27/12) di Rajo Corner, Padang.

Hadir sebagai nara sumber Mona Sisca, Tim  Pemberdayaan dan Pendampingan (TPP) Desa Wisata Provinsi Sumatera Barat dan Alif Ahmad Pemimpin Redaksi Media Covesia.com.

Dalam pemaparannya Mona Sisca menyebutkan semua Desa/Nagari di Sumbar punya potensi alam , kebudayaan dan kuliner yang  potensial untuk dijadikan produk wisata yang bisa "dijual".

"Masing-masing daerah pasti punya keunikan wisata tersendiri yang bisa di ekspos dan dijual, oleh karena itu salah satu kunci untuk bisa mengembangkan potensi wisata tersebut adalah mengubah mindset masyarakat tentang pariwisata di Nagari nya". tutur mona.

Menurut mona, jika mindset masyarakat tentang pariwisata masih kaku dan tidak mengikuti perkembangan jaman, tentu potensi pariwisata yang ada tidak akan berkembang.

"Nagari hendaknya bangkit dan bersinergi, tua dan muda saling berinovasi membuat gebrakan dalam mempromosikan potensi pariwisatanya sesuai aturan dan tata krama budaya sehingga nantinya akan berimbas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan Nagari itu sendiri".ucap Mona yang juga tim Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar.

Senada dengan hal itu Alif Ahmad, Pemred Media Covesia.com mengatakan Branding produk wisata nagari sangat penting.

" Saat ini media sebagai corong promosi dan informasi telah menjadi instrument dalam keberhasilan pariwisata di suatu nagari atau daerah, karena tanpa media, baik itu media online maupun media sosial,  berapa pun hebatnya potensi yang dimiliki tidak akan berarti, karena tidak akan terbentuk Branding yang menarik untuk menarik kunjungan wisatawan". tutur Alif.

Namun Alif juga  mengingatkan, Nagari  harus sadar bahwa keterbukaan informasi juga penting untuk tetap menjaga kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat. (rel)

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang mengapresiasi PT Semen Padang yang selalu konsisten menggelar donor darah sekali dalam 2 bulan. Bahkan, organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan ini berharap agar perusahaan lain di Kota Padang ini bisa menjadikan PT Semen Padang sebagai role model dalam kegiatan donor darah.

Hal itu, disampaikan Kepala Bagian Teknis Labor Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Padang, dr. Diana Ayu Irsanti, disela-sela donor darah dengan tema "Give Blood Give Life" yang digelar PT Semen Padang melalui Unit Corporate Social Responsibility (CSR), di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang, Selasa (27/12/2022).

Diana menyampaikan PT Semen Padang disebut sebagai role model, karena sejauh ini di Kota Padang baru PT Semen Padang yang selalu konsisten 1 kali dalam 2 bulan menggelar donor darah secara rutin. "Sedangkan perusahaan lain, biasanya menggelar donor darah hanya dalam rangka HUT perusahaan dan lain sebagainya," ujar Diana. 

Terkait donor darah yang digelar secara rutin oleh PT Semen Padang, lebih lanjut Diana menyampaikan bahwa itu sangat membantu kebutuhan stok darah di UTD PMI Kota Padang di tengah rendahnya suplai darah dari pendonor, ditambah lagi pemintaan darah oleh pasien setiap hari itu angkanya fluktuatif.

Namun, Diana tidak menyebutkan jumlah stok darah yang ada di UTD PMI Kota Padang saat ini. "Yang jelas, stok darah sangat rendah, tidak aman. Kalau stok aman itu, angkanya minimal 1000 kantong darah. Untuk mengantisipasi stok darah, bisanya kami meminta donor darah pengganti kepada keluarga pasien yang membutuhkan darah," katanya. 

Camat Lubuk Kilangan, Elfian Putra Ifadi yang turut hadir mendonorkan darahnya, juga mengapresiasi PT Semen Padang yang terus menggelar donor darah secara rutin. "Ini luar biasa sekali. Baru PT Semen Padang yang rutin menggelar donor darah sekali dalam 2 bulan. Artinya, setahun itu ada 6 kali. Saya berharap, ini terus dipertahankan," katanya.

Donor darah, kata Elfian melanjutkan, adalah aksi sosial yang nyata. Sebagai sesama manusia, tentunya donor darah ini sebuah bantuan yang sangat baik sekali untuk orang yang membutuhkan transfusi darah. Apalagi, stok darah yang ada di PMI Kota Padang kondisinya selalu paceklik atau tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk itu, Elfian mengimbau kepada semua orang, khususnya warga Lubuk Kilangan, untuk ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya ke UTD PMI Kota Padang, ataupun ke tempat-tempat kegiatan donor darah yang digelar PMI Kota Padang, termasuk di kegiatan donor darah yang digelar PT Semen Padang.

"Saya mengibaratkan kalau pendonor itu tidak ada bank-nya. Makanya, tidak bisa dinilai dengan uang. Maka dari itu, kita lah para pendonor ini yang menjadi bank darah. Jadi, saya berharap banyak masyarakat Lubuk Kilangan berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya," kata Elfian yang sudah 44 kali ikut donor darah.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis yang diwakili Kepala Seksi Program Pendanaan UMK Unit CSR PT Semen Padang, Satrio Rian Bhakti mengatakan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan rutin PT Semen Padang yang digelar melalui Unit CSR, Unit Humas & Kesekretariatan dan juga Serikat Pekerja Semen Padang (SPSP).

"Target kami dalam setahun itu 1600 kantong darah bisa kami kumpulkan melalui kegiatan donor darah yang digelar 6 kali setahun. Ini komitmen kami. Nah, untuk donor darah hari ini, itu digelar Unit CSR. Dan, dilatar belakangi oleh ketersediaan stok darah di PMI Kota Padang yang jauh dari kata cukup," katanya.

Bagi Unit CSR PT Semen Padang, sebut Satrio, kegiatan donor darah ini juga bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program.

"Program TJSL ini terdiri dari 4 pilar. Untuk donor darah sekarang ini, itu masuk ke pilar sosial. Alhamdulillah, kegiatan donor darah ini selalu mendapat dukungan dari para karyawan Semen Padang Group dan keluarga, serta masyarakat lingkungan perusahaan. Dan, setiap kegiatan donor darah yang kami lakukan, minimal itu bisa terkumpul sekitar 250 kantong darah,"  ujarnya. 

288 Kantong Darah Terkumpul

Donor darah yang digelar Unit CSR PT Semen Padang itu dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, dan diikuti oleh insan karyawan Semen Padang Group, keluarga karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan PT Semen Padang. Pada donor darah ini, sebanyak 288 kantong darah berhasil dikumpulkan dan diserahkan ke UTD PMI Kota Padang. 

Salah seorang pendonor bernama Zulkifli menyebut bahwa dirinya sudah 18 kali ikut donor darah yang digelar PT Semen Padang. Selain sangat dibutuhkan oleh pasien yang membutuhkan transfusi darah, bagi dirinya pribadi mendonor darah secara rutin itu juga untuk kesehatan. "Donor darah secara rutin itu membuat jantung kita senantiasa sehat dan bisa menurunkan resiko terjadinya kanker," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan pendonor lainnya bernama Nureka Setiawati. Kata dia, manfaat donor darah bagi pendonor yang teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Dan tentunya proses mendonorkan darah ini akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien. "Donor darah secara rutin juga membantu kita untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh," katanya.(*)

Salah satu upaya menyelamatkan arsip yang dinilai sangat penting sebagai barometer kegiatan organisasi sekaligus sebagai bahan rujukan dalam pengambilan keputusan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kearsipan Sumbar. 

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menyatakan, peran arsip sangat penting sebagai alat utama pengingat dn juga sebagai alat wadah bukti yang ontentik dalam p laksanaan kegiatan.

"Kearsipan ini juga perlu kita patuhi jadwal retensinya sesuai dengan perbawaslu Nomor 14 tahun 2020 tentang jadwal Rentesi arsip. Juga eebagai bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di dalam sebuah lembaga, serta sebagai Barometer organisasi dalam setiap kegiatan yang menghasilkan arsip, termasuk untuk Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya," jelas Alni kemaren di Sekretariat Bawaslu Sumbar.

Sementara itu, Karnalis Kamaruddin, Kepala sekretariat Bawaslu Sumbar menyampaikan sejauh ini ada kendala-kendala dalam tata kelola kearsipan di Bawaslu. Pertama, belum ada penyamaan persepsi dalam penyimpanan arsip di provinsi dan di kabupaten/Kota, yang kedua belum ada sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanan arsip. Ketiga belum adanya tenaga fungsional arsiparis, dan keempat minimnya anggaran untuk penyelamatan dan penyimpanan. 

"Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga akan memberikan ruang di tahun 2023 untuk sarana dan prasarana arsip, karena betapa pentingnya kearsipan itu sendiri. Dengan menjamin keselamatan bahan perencanaan, pelaksanaan dan aktifitas lembaga, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi kegiatan Bawaslu, terutama di Bawaslu Provinsi Sumatera barat. Sehingga jadwal rentesi arsip bis berjalan semestinya, tanpa harus ada penumpukan di dalam ruang arsip tersebut," jelas Karnalis.

Koordinator divisi SDM, organisasi dan Diklat Bawaslu Sumbar, Benny menyampaikan dalam arahannya bahwa arsip merupakan sumber bagi suatu organisasi, karena arsip menampung beraneka ragam informasi yang berguna. 

Bahan informasi yang penting harus selalu diingat, dan bila diperlukan harus dengan cepat dan tepat dapat disajikan setiap saat, dalam rangka membantu memperlancar pengambilan keputusan.Jelas Benny.

Kepala dinas  kearsipan dan perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Novrial  menyampaikan Bawaslu RI harus mengadakan MOU terlebih dahulu, baru ditindaklanjuti Pemanfaatan depo (ruang arsip) dan nantinya juga berujung menjadi perpustakaan untuk Bawaslu itu sendiri. 

Menurut Novrial,depo arsip Bawaslu kabupaten Kota dapat pinjam pakai dari pemerintah daerah jika sudah dilaksanakan MoU tersebut.  

"Tenaga fungsional perlu ada di lembaga provinsi dan di Kabupaten/Kota. Setelah diadakan MoU ini kita akan mengajak pemerintah kabupaten Kota untuk pendampingan terkait dengan kearsipan terutama di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.Jelas Novrial

Kepala sekretariat dan koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten Kota juga harus menguasai arsip minimlal basic arsip, yaitu dinamis dan statis serta juga Jadwal retensi arsip dan penyusutan, pemindahaan, penghapusan arsip serta juga harus memiliki Ruang arsip yang representatif  secara konsinten dan berkesinambungan," terang Novrial.

Novrial juga membuka peluang bagi Bawaslu provinsi Sumatera Barat untuk berkunjung ke badan kearsipan dan perpustakaan Provinsi Sumatera Barat  termasuk kabupaten kota untuk melihat sejauh mana kearsipan sehingga kita perlu juga menggagas klinik dengan spesialis kearsipan itu sendiri," ujar Novrial. (rel/st)

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat menggelar Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu di Kantor Lurah Garegeh, Kota Bukittinggi pada Selasa, 27 Desember 2022. 

Deklarasi dihadiri oleh Muhamad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Asisten 1 Walikota Bukittinggi Isra Yonza, Koordinator Divisi  Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Payakumbuh, Camat Mandiangin Koto Selayan, perwakilan Dandim 0304 Kota Bukittinggi, perwakilan Kapolresta Bukittinggi, dan Tokoh Masyarakat.

Eri Vatria, Kordiv Pencegahan Bawaslu Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu merupakan agenda nasional Bawaslu yang dilaksanakan merata di seluruh indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat dilakukan 10 titik yang salah satunya dilakukan di Kota Bukittinggi, Kelurahan Garegeh.

 

Ia menuturkan Kampung Pengawas Pemilu dilakukan oleh Bawaslu untuk merangkul semua elemen masyarakat dalam proses tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

"Berharap pengawasan pemilu dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat dan masyarakat memahami apa yg boleh dan tidak boleh dalam pengawasan pemilu " Ujar Eri.

Selanjutnya, Pangka Tuo Nagari, Inyiak Dtuak Gamuak selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Garegeh juga mengucapkan terima kasih telah memilih Kelurahan Garegeh sebagai kampung pengawasan pemilu. 

Harapannya semoga pemilu serentak di tahun 2024 nanti berjalan dengan luber dan jurdil.

"Berharap 2024 nantinya berjalan dengan sukses dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di Indonesia dan Kelurahan Garegeh siap bersinergi dengan Bawaslu" tuturnya.

Asisten I Walikota Bukittinggi, Isra Yonza mengatakan Pemilu secara hakekatnya adalah pesta demokrasi yang seharusnya masyarakat tidak hanya dijadikan objek. 

Hari ini Bawaslu hadir di Kelurahan Garegeh, Kota Bukittinggi untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk melakukan pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan serentak di masa yang akan datang.

Terpilihnya Kelurahan Garegeh adalah sebuah simbol masyarakat Bukittinggi dan 23 kelurahan lain di Bukittinggi pun siap untuk melakukan pengawasan pemilu serentak di tahun 2024.

Pemerintah kota Bukittinggi siap bersinergi dengan semua elemen untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi

menuturkan Kota Bukittinggi adalah salah satu kota bersejarah yang menyelamatkan Republik Indonesia  sewaktu menjadi ibukota PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia).

"Di usia Kota Bukittinggi yang ke 238 tahun, kita ingin mengulang sejarah dengan menjadikan Kota Bukittinggi, melalui Kelurahan Garegeh menjadi salah satu penyelamat dan proyek percontohan nasional "Kampung Pengawas Pemilu" pada demokrasi di Republik Indonesia yang kita cintai ini" ujar Khadafi.

Terpilihnya Kelurahan Garegeh di Kota Bukittinggi adalah karena merupakan salah satu icon wilayah perlintasan baik yang ingin ke Sumatera Utara atau Ke Riau. 

Khadafi juga menambahkan terpilihnya Kota Bukittinggi sebagai salah satu dari 10 titik Kampung Pengawas Pemilu merupakan sarat dengan sejarah karena tokoh-tokoh intelektual banyak dilahirkan di daerah ini. 

Sejarah juga mencatat, kota penyelamat Republik Ini adalah Kota Bukittinggi. Bahkan Bapak Pendiri Republik ini juga orang Kota Bukittinggi, yakni Bung Hatta. 

Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu ditujukan untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat pada pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024.  Karena pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024,  Indonesia akan menjadi percontohan demokrasi di seluruh Dunia.

Di Pemilu, setiap pihak memiliki kontribusi termasuk masyarakat. Untuk itu Bawaslu hadir melalui Kampung Pengawas Pemilu adalah sebagai upaya untuk bersinergi dengan seluruh pihak agak tidak boleh melakukan black campaign, politik uang, SARA dan hoax pada pemilu serentak tahun 2024.

"Tentunya Bawaslu bersinergi dengan seluruh pihak untuk membawa proses pemilu sesuai rel yakni Peraturan hukum Pemilu," tutup Khadafi.(rel)

Oleh: Makali Kumar, SH*

PERAN pers di Indonesia,  sangat strategis dalam  kemajuan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan pers telah diberikan pemerintah melalui UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, harus terus dijaga. 

Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dalam suatu negara hukum yang tidak akan berfungsi tanpa jaminan dan perlindungan kebebasan pers. 

Namun dalam perjalanannya, kebebasan pers yang sudah berusia 23 tahun, masih kerap menimbulkan ancaman kemunduran bagi masa depan pers di Indonesia. 

Selain masih sering terjadinya kekerasan  terhadap insan pers, juga adanya aturan maupun  perubahan Undang-undangan yang di dalamnya masih menimbulkan ancaman kebebasan pers itu sendiri. 

UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ini menjadi cikal bakal bagi kebebasan pers di Indonesia sejak reformasi bergulir.  Seyogyanya, mengalami kemajuan, bukan kemunduran, dan ancaman proses demokratisasi di Indonesia. 

Harus terus diupayakan untuk membangun sistem yang lebih terbuka dan demokratis, untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan pers.

Untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia, menjadi komitmen kuat dan tanggungjawab yang besar  bagi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang menjadi konstituen Dewan Pers. 

Organisasi perusahaan pers yang didirikan sejak Tahun 2017 dengan beranggotakan sekitar 2000 media online ini, terus konsisten dalam mengawal kemajuan pers. 

Bahkan SMSI turut merancang dan merumuskan banyak peraturan terkait pers yang dimotori Dewan Pers. 

Selama tahun 2022 ini, SMSI  banyak melakukan langkah-langkah strategis dalam mengawal perlindungan dan kebebasan pers.

*Pembentukan LBH*

SMSI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Firdaus pada bulan Januari 2022, membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) guna penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang terjadi di ruang maya media sosial. 

LBH bentukan SMSI ini, bukannya hanya terbentuk di tingkat  pusat, melainkan juga di masing-masing kepengurusan SMSI tingkat Provinsi se-Indonesia. 

Keberadaan lembaga ini, tak lain untuk melayani pendampingan SMSI beserta anggotanya, wartawan, dan sumber berita media-media milik anggota SMSI yang dipersoalkan secara hukum.

“Kehadiran LBH SMSI ini sangat penting, guna membantu teman-teman kalau membutuhkan bantuan. Karena sangat penting, maka LBH ini, sebagai Pembina dalam strukturnya langsung di komandani oleh Ketua Umum SMSI, dengan Dewan Pengawasnya Ketua Bidang Hukum dan Arbritase” kata Firdaus dalam sambutannya pada Forum Diskusi SMSI Lingkar Merdeka, Selasa, 5 Januari 2022 di Kantor SMSI Pusat Jalan Veteran II/7c, Jakarta Pusat.

Pada diskusi itu, hadir sebagai pembicara Prof Dr. Drs Henry Subiakto, SH, MA (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI), Dr Taufiqurokhman, M.Si (Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Usman HP, SH, MH (advokat), dan Silvi Shovawi Haiz, SH, MH (advokat).

Henry Subiakto memaparkan pentingnya LBH di era media digital dan maraknya media sosial. Henry mengungkapkan tahun 2020 ada 10 wartawan terjerat undang-undang ITE, kemudian tahun berikutnya 2021 ada 15 wartawan tersangkut pelanggaran kasus ITE.

Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir menyatakan prihatin ketika demokrasi sedang semarak, justru terjadi tekanan dan ketegangan dimana-mana akibat pelaksanaan demokrasi yang berlebihan sehingga jatuh pada pelanggaran HAM. 

Bahkan di ruang publik media sosial, sering terjadi bullying terhadap ucapan orang yang tidak disukai. Sehingga keberadaan LBH menjadi salah satu upaya SMSI untuk menyikapinya.

*Menyikapi Kekerasan Pers*

Dalam tahun 2022 ini, aksi kekerasan terhadap pers masih kerap terjadi. SMSI sejak awal berdiri berkomitmen untuk berperan aktif  dalam mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media, serta memperjuangkan kemerdekaan pers.

Selain itu, SMSI juga terus memberikan pembinaan kepada para anggotanya, para pengusaha media siber untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman tentang jurnalis dan masyarakat, terkait bahaya serangan digital bagi kerja-kerja jurnalistik.

Kekerasan masih menjadi ancaman serius bagi jurnalis dan perusahaan media di Indonesia hari ini. Salah satunya dialami Ketua SMSI Kabupaten Mandailingnatal (Madina) Jefri Bharata Lubis pada Jumat malam, 4 Maret 2022. Berlatar belakang karya jurnalistik, Jefri Bharata Lubis dianiaya oleh sekelompok orang dari elemen salah satu Organisasi Kepemudaan (OKP) setempat.

SMSI Pusat melalui Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi, mendesak pihak Kepolisian setempat untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Insan pers tersebut. 

SMSI menekankan pentingnya perlindungan terhadap pers. Karena wartawan saat melaksanakan tugas dilindungi undang-undang dan mematuhi kode etik jurnalistik. Sehingga, apa yang dilakukan oleh sekelompok orang itu telah melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Alhamdulilah, kasus kekekasan tersebut, langsug ditanggapi oleh pihak Kepolisian dan diproses secara hukum. 

*Kawal MoU Perlindungan Jurnalis*

SMSI pada tahun 2022 ini,  terus konsisten dalam mengawal perlindungan terhadap wartawan. Salah satunya dengan berperan aktif  bersama konstituen Dewan Pers lainnya menindaklanjuti implementasi Nota Kesepahaman / MoU Dewan Pers dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). 

Pada hari selasa, 13 September 2022, Bidang hukum, arbitrase dan legislasi SMSI mengikuti rapat bersama Dewan Pers  membahas Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kepolisian RI (Polri) yang mesti diteruskan untuk memberikan perlindungan terhadap wartawan. 

Banyak poin-poin penting mengenai MoU, terutama menyangkut perlindungan kemerdekaan pers, dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Rapat pembahasan  tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Arif Zulkifli. 

Dewan Pers akhirnya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis 10 November 2022. Penandatanganan PKS ini merupakan jaminan kerja jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindaklanjut dari MoU yang dilakukan Dewan Pers dengan Polri. MoU ini sebelumnya telah dilakukan Dewan Pers saat diketuai M. Nuh dan almarhum Azyumardi Azra. 

"Hari ini Dewan Pers dengan Bareskrim Mabes Polri menandatangani perjanjian kerja sama tindak lanjut turunan dari MoU antara Dewan Pers dengan Polri," kata M Agung Dharmajaya, Plt Ketua Dewan Pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis, 10 November 2022.

Penandatangan nota kesepahaman ini adalah tentang perlindungan pers. Perjanjian kerja sama ini lebih mendetailkan MoU yang sebelumnya pernah dilakukan. Pada perjanjian ini, permasalahan mengenai jurnalis akan diserahkan pada Dewan Pers. Mengenai masalah wartawan, Polri tidak diperkenankan untuk menangani masalah tersebut.

*Menggugat Pengesahan KUHP*

Sejak mencuatnya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), SMSI melalui Bidang hukum, arbitrase dan legislasi, getol mengikuti pembahasan-pembahasan dengan Dewan Pers. Termasuk melakukan penolakan terhadap pasal-pasal di RKUHP yang dinilai mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi.

Saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa, 06 Desember 2022, SMSI langsung bersikap, dan dipublikasinya oleh ribuan media online di Indonesia, tentang rencana untuk menggugat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

SMSI menganggap, pengesahan RKUHP itu, terkesan terburu-buru. Tahapan sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan,  pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus.

SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi,  bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia,  kemerdekaan pers dan demokrasi.   

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR  kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. Termasuk dari komunitas Pers.

SMSI mencatat banyak pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, seperti pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 263, 264, 280, 300, 301, 302, 436, 433, 439, 594, dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

*Terbitnya Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers*

Menjelang berakhirnya tahun 2022 ini, ada kado cukup istimewa bagi dunia jurnalistik di Indoensia. Yakni, terbitnya Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers oleh Dewan Pers. 

Sejak awal pembahasan hingga diterbitkannya, pedoman tersebut, SMSI melalui bidang hukum, arbitrase dan legislasi,  turut serta aktif,  dan memberikan masukan-masukan positif. 

Penyusunan pedoman ini dilakukan Dewan Pers bersama konstituen yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, salah satunya SMSI. 

“Pedoman ini mengatur, bahwa akun medsos resmi yang dikelola perusahaan pers wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari institusinya. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun medsosnya,” kata Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

 

Pedoman ini melingkupi ketentuan mengenai akun medsos perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia yang mengunggah konten berupa artikel, gambar, komentar, suara, video serta berbagai bentuk unggahan lainnya. Perusahaan pers bertanggung jawab memoderasi komentar buatan pengguna di akun medsosnya.

Moderasi dilakukan antara lain dengan menerapkan pra atau post audit terhadap komentar, menutup kolom komentar, menyembunyikan atau menghapus komentar buatan pengguna yang mengandung unsur: sadis, cabul, dan fitnah. 

Selain itu audit perlu dilakukan jika ada indikasi pencemaran nama baik, prasangka atau kebencian terkait suku, agama ras, antargolongan, diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin, bahasa, merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau jasmani.

Segala konten yang merupakan karya jurnalistik dalam unggahan akun medsos perusahaan pers dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kemudian sengketa mengenai konten berupa karya jurnalistik di akun medsos perusahaan pers ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.

SMSI bersama konstituen lain  dan  Dewan Pers menyatakan kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Keberadaan media sosial di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media sosial menjadi sarana efektif bagi media multiplatform untuk menyebarluaskan berita yang dihasilkan perusahaan pers sehingga bisa dibaca luas oleh masyarakat. 

Medsos memiliki karakter khusus, sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya oleh perusahaan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan- peraturan Dewan Pers dalam rangka memberikan perlindungan hukum.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan banyaknya tugas SMSI kedepan,  untuk terus mengawal kemerdekaan dan kebebasan pers. Termasuk  menegakkan peraturan dan undang-undang  yang  tepat, dan harus menjadi perhatian ke depan untuk kemajuan pers. 

Perlu perhatian serius dalam menyikapi pengesahan KUHP yang perlu digugat di MK, supaya tidak menyimpang dari prinsip dasar  kebebasan Pers yang sudah diatur dalam UU Pers No 40 tahun 1999.

Semua proses yang terjadi tahun lalu, biarkan menjadi pelajaran yang terbaik, mari kita menyambut tahun 2023 dengan kebahagiaan dan kemerdekaan pers. Selamat tahun baru 2023.(*)

*Penulis adalah Ketua Bidang Bidang hukum, arbitrase dan legislasi SMSI periode 2019- 2024*