Kota Solok . Lintasmedianews.com.-Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil mengatakan, sosialisasi uji publik dilakukan bersama stakeholder pemerintah, Bawaslu, Parpol, insan pers, tokoh adat dan masyarakat, LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, dan MUI. Serta akademisi dari perguruan tinggi, dan ormas, pemuda serta sejumlah elemen masyarakat, dalam rangka mengujikan, mendapatkan masukan atau tanggapan dari parpol, akademisi, atau perorangan Tahun 2024. 14-15 Desember 2022, bertempat di Hotel Taufina, Kota Solok.

 Dalam rangka menciptakan Pemilu yang jujur dan adil khususnya di Wilayah Kota Solok tahun 2024 mendatang.

“Sosialisasi rancangan dapil diumumkan kepada publik untuk mendapat respon dari masyarakat, kemudian dilakukan uji publik. Kemudian secara keseluruhan akan ditampung dan disampaikan ke KPU RI,” jelas Asraf.

Asraf menjelaskan terdapat tujuh prinsip yang menjadi pertimbangan, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integral wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Dari hasil penataan Daerah Pemilihan nantinya akan memberikan dampak positif bagi daerah. KPU berharap peran serta insan pers menjadi corong dalam penyampaian informasi terhadap kebenaran sebuah informasi. Dijelaskan Asraf, Kota Solok dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang  77.353 ribu jiwa.

Maka sesuai dengan aturan daerah dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 100.000 jiwa penduduk. Maka sudah jelas menutup kemungkinan penambahan kursi anggota DPRD untuk pemilihan umum di tahun 2024 di Kota Solok, dan tetap berkisar di 20 kursi seperti pemilu 2019 lalu, dengan 2 Dapil, Lubuk Sikarah 11 kursi dan Tanjung Harapan 9 kursi. “Untuk mengantisipasi persoalan, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menerima tanggapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat,” kata Asraf.

Narasumber Didi Rahmadi yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Sosial Fisipol Universitas Muhammadiyah Sumbar, mengatakan peran strategis media, publikasi dan komunikasi politik penataan dapil dan alokasi kursi penting dilakukan. Agar masyarakat memahami prinsip, pemilu yang proporsional, kursi yang seimbang dan non diskriminasi. “Peran media massa, adalah perantara di tengah masyarakat, memberikan pendidikan politik serta memunculkan kesadaran politik, melakukan pengawasan, sebagai pilar ke 4 kebebasan pers,”katanya.(Karta)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Kemenkumham masuk pada posisi 3 terbaik untuk kategori Kementerian dengan perolehan nilai 99,45 poin.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu (14/12/2022) pagi. 

"Hasil monitoring dan evaluasi oleh KI Pusat memberikan nilai 99,45 dari maksimal 100 poin bagi Kemenkumham. Pencapaian yang hampir sempurna," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto. 

Nilai Kemenkumham mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021, Kemenkumham memperoleh nilai 85,21 dengan predikat menuju informatif. Tahun ini Kemenkumham mengalami kenaikan 14.24 poin sehingga menjadi badan publik informatif. 

"Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna H. Laoly, segenap jajaran Kemenkumham berupaya memaksimalkan pelayanan informasi publik hingga berhasil menjadi badan publik yang informatif," ungkap Andap di Jakarta. 

Terdapat tiga komponen utama dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang telah dilalui Kemenkumham yaitu kuisioner, uji publik, dan visitasi. 

Penilaian diawali dengan pemenuhan kuisioner, di antaranya kelengkapan jawaban kuisioner beserta data dukung; inovasi layanan; kelengkapan informasi website PPID; kelengkapan aturan mengenai keterbukaan informasi publik; hingga ketersediaan klasifikasi daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. 

Selanjutnya Kemenkumham mengikuti uji publik. Pada tahap ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej memaparkan inovasi dan strategi Kemenkumham dalam mewujudkan badan publik yang terbuka. 

Tahapan terakhir adalah visitasi yang oleh tim KI Pusat. Tim melakukan penilaian kualitatif dan pendalaman terhadap langsung di lokasi pelayanan informasi Kemenkumham. 

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran, khususnya Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, atas dukungannya dalam mewujudkan Kemenkumham sebagai badan publik informatif," ucapnya. 

Masyarakat dapat mengakses informasi publik Kemenkumham melalui beberapa cara. Kemenkumham menyediakan aplikasi PPID Kemenkumham yang dapat diunduh pada Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasi tanpa batasan waktu dan tempat. 

Kemenkumham juga memiliki laman website PPID yang dapat diakses pada https://ppid.kemenkumham.go.id . Pada website ini Kemenkumham menyediakan informasi publik yang terbaru. Masyarakat pun dapat menyampaikan permohonan informasi lewat website ini. 

"Kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat semakin melek teknologi sehingga aplikasi mobile dan website ini sangat menolong pelayanan informasi," tuturnya. 

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan informasi secara langsung atau offline, Kemenkumham menyediakan loket pelayanan informasi di kantor Kemenkumham Pusat Jakarta Selatan. 

Keterbukaan informasi publik, papar Andap, merupakan bentuk transparansi pelayanan Kemenkumham. Kemenkumham memperhatikan empat aspek dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dapat diterima, dan terjangkau. 

"Jadi informasi itu harus tersedia, dapat diakses, bisa diterima, serta dapat dijangkau dengan mudah dan gratis, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak," kata Andap. 

Adapun monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh KI Pusat setiap tahunnya. Di tahun ini, KI Pusat telah selesai melakukan penilaian terhadap 372 badan publik. Kemenkumham menjadi salah satu badan publik yang mencapai level informatif. Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan Atria Hotel Gading Serpong. (Rel/Ism)

Kampung Iklim dan Ecobrick di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Tanah Datar, Provinsi Sumbar, yang merupakan kampung binaan PT Semen Padang melalui Program Kampung Iklim (Proklim), diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi, Rabu (14/12/2022). 

Dilengkapi dengan Taman Literasi Ecobrik dengan koleksi sekitar 300 buku bacaan seperti buku filsafat dan buku sejarah Islam, serta tempat sampah plastik, peresmian Kampung Iklim dan Ecobrick itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Wagub Audy Joinaldi yang turut didampingi Bupati Tanah Datar, Eka Putra. 

Peresmian tersebut, turut disaksikan Dirut PT Semen Padang yang diwakili Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Siti Aisyah, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Novrial, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar dan Tanah Datar. 

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi mengapresiasi PT Semen Padang yang telah melakukan pembinaan terhadap Kampung Iklim dan Ecobrick di Nagari Andaleh ini, termasuk Universitas Negeri Padang (UNP) yang turut mendukung berbagai program yang ada di kampung ini.

Apalagi, kata Audy, Kampung Iklim dan Ecobrick ini juga ada kaitannya dalam rangka menghadapi perubahan iklim yang sangat krusial. Karena, salah satu penyebab perubahan iklim itu adalah sampah yang menghasilkan banyak gas. Salah satunya gas metan yang menyebabkan atmosfir ozon menipis. 

“Artinya, harus ada pengolahan sampah menjadi suatu bermanfaat untuk ekonomi masyarakat, pengolahan sampah menjadi satu pergerakan masyarakat, UMKM, dan apapun itu, termasuk apa yang dilakukan di Kampung Iklim dan Ecobrick Nagari Andaleh ini,” katanya.

Kegiatan di Kampung Iklim dan Ecobrick ini, lanjutnya, merupakan hal yang luar bisa. Bahkan, bisa dibilang taman literasi ecobrick di kampung ini merupakan yang pertama di dunia. “Makanya, saya apresiasi setinggi-tingginya Semen Padang dan UNP yang telah mendukung penuh Kampung Iklim dan Ecobrick ini,” ujarnya.

Orang nomor dua di Pemprov Sumbar itu menyampaikan Kampung Iklim dan Ecobrick ini jangan hanya ada di Tanah Datar saja. Kabupaten dan kota lain di Sumbar diharapkan juga dapat mengimplementasikannya. Dan tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan nagari atau kecamatan di daerahnya. 

“Saya rasa, Kampung Iklim dan Ecobrick ini ke depan bisa jadi tempat KKN tematik bagi mahasiswa. Karena ini sangat unik dan menarik. Sejauh ini, belum ada literatur tentang taman literasi ecobrick. Jadi, mahasiswa KKN nantinya diharapkan bisa menjadi literatur awal untuk menggali secara ilmiah dan disebarkan, supaya banyak orang belajar ke Kampung Iklim dan Ecobrick ini,” katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Dia mengaku sepakat dengan Wakil Gubernur soal Kampung Iklim dan Ecobrick yang dilengkapi dengan taman literasi dan menjadi pertama di dunia. Karena, dirinya juga sudah melakukan pencarian di internet dan tidak ditemukan adanya informasi tentang taman literasi ecobrick ini yang muncul. Khususnya soal sistim yang ada di taman literasi ecobrick.

“Saya sepakat dengan Pak Wagub, soal sistim di taman literasi ecobrick ini yang tentunya bisa kami klaim sebagai pertama di dunia. Untuk itu, saya juga mengarpresiasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Semen Padang dan UNP yang telah menyukseskan Kampung Iklim dan Ecobrick di Andaleh ini,” katanya. 

Sistim di taman lirterasi ecobrick ini bisa diklaim sebagai pertama di dunia, katanya melanjutkan, karena kalau meminjam buku di taman literasi ini harus bawa sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol plastik, dan untuk menjadi anggota literasi di taman ini juga harus pakai sampah plastik. 

“Jadi ini unik, syarat membaca buku di taman literasi ecobrick ini harus membawa sampah plastik dulu. Artinya,  saya melihat bagaiman masyarakat di Andaleh ini peduli dengan sampah plastik sambil baca buku. Ini harus kita tularkan di nagari lainnya di Tanah Datar ini,” ujarnya. 

Bupati Eka Putra pun berharap ke depannya, di daerah sekitar Andaleh ini dapat dibangun Home Stay, supaya orang yang datang berkunjung ke nagari ini untuk belajar penanganan sampah di Kampung Iklim dan Ecobrick ini bisa nyaman. Apalagi, pemandangan di Nagari Andaleh ini juga luar biasa indahnya.

“Selain membangun homestay, saya juga akan mendorong pengembangan kuliner di Nagari Andaleh ini, termasuk pelaku UMKM yang mendaur ulang berbagai sampah menjadi bernilai ekonomis,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Siti Aisyah mengatakan bahwa Nagari Andaleh ini sudah mendapatkan penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2022. Kampung Iklim dan Ecobrick ini adalah kampung yang melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Ke depannya, ia berharap Nagari Andaleh ini dapat meningkatkan statusnya menjadi Kampung Iklim Lestari. Namun tentunya, Nagari Andaleh ini harus diwajibkan mengembangkan 10 kampung yang lain. "Semoga ini dapat terwujud," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bagaimana Semen Padang bisa mnejadi pembina Kampung Iklim dan Ecobrick Nagari Andaleh ini. Kata dia, itu berawal ketika Wali Nagari Andaleh membutuhkan mesin sampah. Kemudian, dia pun meninjau Nagari Andaleh. 

Ternyata, di Nagari Andaleh ada pohon Andaleh yang begitu besar dan menjadi ikon nagari tersebut, sehingga ditawarkanlah untuk membuat taman iklim yang dilengkapi dengan pustaka. Sedangkan untuk strukturnya, dibangun menggunakan ecobrick. 

"Setelah disetujui, saya pun meminta Semen Padang sebagai pembina Kampung Iklim dan Ecobrick di Nagari Andaleh. Alhamdulillah, Semen Padang langsung mendukungnya dengan memberikan bantuan dana untuk membangun taman iklim dan ecobrick , termasuk UNP yang melibatkan mahasiswa KKN di Nagari Andaleh ini," bebernya.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis melalui Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin menyebut bahwa Semen Padang melakukan pembinaan terhadap Kampung Iklim di Nagari Andaleh ini, karena Semen Padang dalam mengimplementasikan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), mengimplementasikan  konsepTriple Bottom Line yang diselaraskan dengan Core Subject ISO 26000 SR. 

"Jadi, kami tidak hanya mengedepankan profit, tapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Nah, salah satunya melakukan pembinaan terhadap Kampung Iklim yang dilengakpi dengan taman baca ecobrick di Nagari Andaleh. Mudah-mudahan, ini dapat menjadi contoh bagi nagari yang lain. Terutama, dalam pengolahan sampah plastik dan sampah lainnya yang menjadi permasalahan di Sumbar," katanya. 

Sebelumnya diberitakan bahwa pada saat memperingari Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 (World Environment Day) yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, PT Semen Padang menyerahkan bantuan Program Kampung Iklim (Proklim) kepada 2 nagari atau desa di Sumbar, yaitu Nagari Andaleh Kabupaten Tanahdatar dan Nagari Limau Gadang Lumpo, Pesisir Selatan. 

Bertempat di halaman Kantor Gubernur Sumbar, bantuan untuk masing-masing nagari sebesar Rp20 juta itu diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT Semen Padang, Asri Mukhtar, kepada wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi.(*)

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar ) Supardi di Baralek Gadang Keterbukaan Informasi Publik buat yang hadir terkesima. 

Karena usai berorasi, Supardi diminta bertahan di atas pentas. Medali BUKA Award diserahkan ke Supardi. 

"Pak Supardi sebagai Ketua DPRD Sumbar tentang Keterbukaan Informasi Publik total. Sekretariat DPRD jadi informatif, aplikasi pendukung keterbukaan informasi publik semua tersedia, Selain itu support Ketua DPRD terhadai KI Sumbar luar biasa," ujar Tim Penilai makalah nominator yang juga Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Novrianto, Kamis 15/12-2022 di Agamjua Cafe Kota Payakumbuh.

Penyerahan BUKA Award disaksikan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Kacabdin IV Dinas Pendidikan dan Anggota FJKIP Sumbar.

BUKA Award merupakan kolaborasi anugerah KI Sumbar dengan  FJKIP Sumbar, BUKA Award merupakan anugerah kepada tokoh pimpinan badna publik sekali empat tahun. 

"BUKA Award 2022 diserahkan saat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022, Senin 12 Desember 2022 di Truntum Hotel. Pak Supardi karena ada tugas penting, hari ini saat Baralek Gadang KIP di Payakumbuh kami serahkan," ujar Sekretaris FJKIP Sumbar  Zondra Volta di Agamjua Cafe, Coffee & Resto. 

*Supardi Puji Kreatifitas Pelajar di Baralek Gadang KIP*

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat orasi di arena Baralek Gadang Kamis siang memuji penampilan kreasi siswa di SMA se Payakumbuh. 

Adanya Baralek Gadang ini bagian dari sosialisasi keterbukaan informasi publik yang membuat pesan tidak menoton dalam penyampaiannya karena kata Supardi ada padu-padan kreatifitas siswa di acara ini. 

"Soal kratifitas pelajar SMA di Payakumbuh jangan diragukan, sejak dulu pelajar SMA kota ini  sudah terkenal di Sumbar bahkan di Indonesia," ujar Supardi, Kamis (15/12/2022).

Dan untuk keterbukaan Supardi salut ke tokoh keterbukaan informasi publik Sumbar Irma Takarina yang seorang kepala sekolah. 

"Luar biasa ibu Irma ini, seorang saja bisa menginspirasi semua sekolah di Payakumbuh untuk mengaktualisasikan keterbukaan informasi publik di badan publik SMA di Payakumbuh. Pantas Komisi Informasi Sumbar memberika Achivement Motivation Person Award  kepada bu Irma," ujar Supardi. 

Ditegaskan Supardi sebagai badan publik SMA sederajat mesti memperkuat pola pengeloalaan informasi publik. 

"Ingat era kekinian, keterbukaan adalah keharusan dan harus membudaya, apalagi kekuatan informasi digitalisasi kini, sehingga itu keterbukaan informasi publik harus di-maintenance sesuai UU 14 Tahun 2008, sehingga arus indormasi publik luar bisa saat ini tidak disesatkan maupun dijadikan hoaks bagi  penggugah informasi publik di era digatalisasi saat ini, " ujar Supardi. 

Selain itu mengelola APBN, sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

"Jika pengelolaannya tertutup pasti menjadi bahan bully maupun incaran aparatur hukum, termasuk jadi headline media mainstream dan direcoki lembaga swadaya masyarakat," ujar Supardi. 

Ketua DPRD Sumbar ini juga  memuji KI Sumbar telah menjadikan SMA/SMK sederajat di Sumbar sasaran monitoring evaluasi KIP.

"Bahkan dari tracking ternyata se Indonesia, KI yang menilai keterbukaan SMA/SMK sederajat baru dilakukan  Komisi Informasi Sumatera Barat, " ujar Supardi. (rel)

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) H. Raflis menerima kunjungan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jambi di Ruang Khusus 2, pada Kamis (15/12/2022)

Kedatangan Rombongan Bamus DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin H. Kamal untuk mempertanyakan berbagai program kerja dan Implementasi fungsi DPRD

Berbagai pertanyaan terkait tugas dan fungsi kedewanan menghujani H. Raflis. Tidak hanya masalah legislasi, tapi juga fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPRD Sumbar.

Berbagai pertanyaan dijawab dengan lugas oleh Raflis. Termasuk yang berhubungan dengan masalah teknis.

Raflis didampingi Kabag Umum Riswandi menjelaskan tugas kedewanan di DPRD Sumbar, sesuai Kepres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Regulasi ini mengatur satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan

Pertanyaan terkait, Sinkronisasi tentang program kerja antara DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar. Begitu juga pertanyaan yang berhubungan jam kerja DPRD Sumbar juga dijelaskan Raflis dengan.

Usai diskusi, pertemuan ditutup dengan penyerahan cinderamata, baik oleh DPRD Sumbar maupun DPRD Jambi (st)

Memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia 2022, PT Semen Padang menggelar Talkshow dengan tema "Bersatu Cegah Korupsi untuk Terus Tumbuh dan Memenangkan Persaingan" di Wisma Indarung PT Semen Padang, Selasa (13/12/2022). 

Digelar secara hybrid, talkshow tersebut menghadirkan guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Prof. DR  H. Elwi Danil, SH, MH, dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang, Emria Fitriani, SH, MH, sebagai narasumber.

Dibuka oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, talkshow itu dihadiri Komisaris PT Semen Padang, Werry Darta Taifur, Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan sejumlah staf di lingkungan PT Semen Padang.

Kemudian, juga hadir Koordinator Adpidsus Kejati Sumbar, A. Irfan, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, Syafrizal, Kasi Intel Kejari Padang, Afliandi, SH, MH, Perwakilan BPN Sumbar dan Kota Padang, vendor atau rekanan di lingkungan PT Semen Padang, serta ninik mamak KAN Lubuk Kilangan.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Semen Padang rutin menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia. Tidak hanya talkhshow, tapi juga seminar dan lain sebagainya.

Kegiatan tersebut digelar, katanya, juga sebagai bentuk komitmen Semen Padang untuk memberantas korupsi agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, sesuai kooridor dan betul-betul governance. Apalagi, Semen Padang tahun 2022 ini, berinisiatif melakukan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016.

"Sertifikasi ini tentunya bukan hanya dipajang saja, serta harus diikuti aturannya dan dievaluasi. Tapi lebih dari itu. Salah satunya, dengan digelarnya kegiatan talkshow yang juga mengacu kepada sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016," katanya.

Untuk itu, kata Oktoweri melanjutkan, dia berharap agar semua yang hadir mendapatkan suatu nilai tambah atas paparan dari narasumber talkshow tentang pencegahan korupsi. "Mungkin tadinya tidak tahu, tapi dengan mengikuti talkshow ini, peserta mengetahui apa saja itu korupsi dan bagaimana pencegahannya. Itu harapan kami," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Komisaris PT Semen Padang, Werry Darta Taifur. Kata dia, Hari Anti Korupsi itu perlu diperingati, karena korupsi itu disebut musuh bersama, dan disegi hukum disebut sebagai suatu kejahatan atau perbuatan kriminal.

Kemudian di segi agama sudah jelas bahwa korupsi merupakan perbuatan dosa. Bahkan, kekuatan dari korupsi ini makin lama makin besar dan sudah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan. 

"Makanya melalui Hari Anti Korupsi se-Dunia ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan komitmen kita bahwa kita tidak akan terlibat korupsi, kita tidak melaksanakan koruspi, baik itu di level bawah maupun level paling tinggi," ujarnya. 

Talkshow yang dipandu Andahayani sebagai host itu diawali dengan pertanyaan tentang pencegahan tindak pidana korupsi oleh KPK maupun penegak hukum. Menanggapi hal itu, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Emria Fitriani menyampaikan bahwa dalam melakukan pencegahan korupsi, KPK sudah memetakan 7 tindakan korupsi yang umum terjadi.

Di antaranya, adanya kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi dan perbuatan curang. Dalam upaya anti korupsi, KPK ada trisulanya, yaitu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Untuk penindakan, dimulai dari laporan masyarakat. 

Kemudian, laporan tersebut dilakukan penyidikan dan sampai kepada tuntutan dan putusan pengadilan. Dan tentunya, efek jera yang ditumbulkan dari putusan pengadilan itu juga lah yang diharapkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pindana korupsi.

"Sedangkan pada pendidikan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu korupsi, dan korupsi itu seperti apa, serta bagaimana dampak dari tindak pidana korupsi. Nah, sosialisasi dan edukasi seperti ini merupakan bagian dari pendidikan kepada masyarakat," katanya. 

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Unand, Elwi Danil menyampaikan beberapa ciri dari pelaku korupsi. Pertama, korupsi itu selalu melibatkan lebih dari satu orang. Kalau dulu, itu disebut sebagai korupsi berjamaah. Kedua, korupsi itu selalu melibatkan kerahasiaan. 

"Artinya, pelaku korupsi itu dilakukan secara terorganisir. Tetapi, dalam beberapa tahun belakangan ini atau pertengahan zaman reformasi, korupsi tidak lagi dilakukan secara rahasia. Sekarang ini, begitu tidak takutnya orang melakukan korupsi," katanya sembari menyebut orang Indonesia sekarang ini permisif terhadap prilaku korupsi. 

Pada kesempatan itu, Andahayani juga menyampaikan pertanyaan soal budaya AKHLAK di BUMN, serta indeks persepsi korupsi. Terkait budaya AKHLAK, Ewil Danil menyebut ide AKHLAK yang dicetus Menteri BUMN Erick Thohir, bertujuan bagaimana AKHLAK bisa menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di lingkungan perusahaan BUMN. 

Meski begitu, mantan Komisaris PT Semen Padang itu berharap agar AKHLAK jangan hanya sebagai jargon atau enak untuk diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Paling tidak, AKHLAK ini adalah gagasan yang baik dari budaya anti korupsi. "Dan, ini harus menjadi komitmen bersama," katanya.

Terkait indeks persepsi korupsi, Elwi Danil menyampaikan persepsi itu bisa datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari pelaku usaha. Karena, pelaku usaha kalau berbisnis disuatu negara, mereka melihat apakah pemerintahannya memiliki komitmen yang tinggi memberantas korupsi atau tidak. 

"Nah, di Indonesia ternyata kondisinya tidak baik. Skor indeks persepsi korupsi di Indonesia itu di bawah 50. Negara yang bersih dari korupsi itu skornya di atas 50. Makanya, ini menandakan bahwa korupsi menjadi persoalan yang mendasar di Indonesia," katanya. 

Pada kesempatan itu, juga dibahas soal korupsi korporasi. Kata Elwi Danil, dalam hukum pidana ada sebuah prinsip yang menyebutkan bahwa korporasi tidak mungkin korupsi, karena dia tidak punya roh dan tidak punya jiwa. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman dan pikiran, ternyata korporasi bisa melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. 

Tindakan pidana korupsi koporasi itu terjadi ketika pejabat teras di korporasi melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi untuk mendapat keuntungan. "Contohnya, bayar pajak seringan-ringannya. Kalau ada manipulasi, tentu uangnya tidak keluar, uangnya untuk korporasi," katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan Emria Fitriani. Kata dia, kebanyakan korporasi disidangkan terjadi dari tindak pidana pencucian uang dan ini sudah ada kasusnya. Di mana, ada oknum hakim kalau tidak salah membuat perusahaan dari uang gratifikasi atau suap yang dia terima, kemudian disimpan atau diputar disuatu perusahaan. 

Karena ketika itu tidak ada aturan hukum yang jelas tentang proses korupsi korporasi, makanya pada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016. "Sekarang ini, korupsi korporasi bisa disidangkan di pengadilan," katanya.(*)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar Police Art Festival 2022. Festival ini dibuat sebagai wujud Polri memiliki kepedulian terhadap para seniman, serta turut berupaya mempresentasikan karya seni ke berbagai komunitas masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, konsep Police Art Festival adalah nilai kolaborasi antar seniman, dalam mengekspresikan kreativitas seni per individu menjadi kesatuan karya dalam sarana media yang disediakan.

"Festival ini mengusung konsep kesederhanaan serta ramah lingkungan dalam berbagai kegiatan," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).

Lebih lanjut, Dedi menuturkan festival ini juga akan diikuti oleh seniman penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan sebagai langkah Polri mewujudkan lingkungan yang nyaman untuk para penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang seni untuk mengapresiasi para seniman dengan keterbatasan yang dimilikinya agar tetap berkarya.

"Festival ini juga diiadakan berkaitan dengan hari penyandang disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember," ujarnya.

Selain peserta dari penyandang disabilitas, festival ini juga akan melibatkan seniman dari jalanan dan perwakilan Polda. Total ada 45 tim yang terlibat dalam festival ini, yang terdiri dari 10 tim Polda, 15 tim seniman disabilitas dan 20 tim seniman jalanan.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan konsep festival ini tidak membawa nilai kompetisi atau tidak ada pemenang. Dalam festival ini nantinya juga akan dilakukan kegiatan melukis dan mini konser bersama seniman jalanan, serta penampilan tarian tradisional dari SLBN yang ada di Jakarta.

"Tentunya kegiatan ini akan melibatkan banyak komunitas serta seniman lokal yang bertujuan untuk mengapresiasi seniman jalanan sekitar, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang ramah disabilitas," ucapnya.

Dalam pelaksanaan yang akan digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada Sabtu, 17 Desember, Polri mengusung tema 'Menciptakan Lingkungan Masyarakat Inklusif, Aman dan Ramah Disabilitas'.

Tema tersebut diangkat untuk menunjukan peran Polri dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan ramah bagi penyandang disabilitas, sekaligus mengajak para generasi muda agar dapat ikut dalam proses percepatan pemulihan ekonomi Indonesia maju, seera membangun semangat kolaborasi dalam mengekspresikan nilai-nilai seni dan budaya di Indonesia.(rel)

 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan kaki datang ke kantor KPU pusat, diiringi pengurus DPP serta ratusan kader Demokrat.

Menjelang sampai ke KPU, AHY dan massa Demokrat disambut tarian jalanan (street dance) Wota oleh sejumlah remaja berkaus Demokrat.

"Kami siap mengikuti pemilu, dan siap memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia yang lebih baik," kata AHY sambil tersenyum pada para wartawan di depan gerbang KPU.

AHY dan rombongan DPP menggunakan jaket varsity bertuliskan angka 14. Spanduk dan poster perubahan dan perbaikan diusung oleh massa.

Merujuk pada Perppu no 1/2022, pasal 173 ayat 3, Partai Demokrat memutuskan untuk kembali menggunakan nomor 14.

"Kebetulan hari ini tanggal 14, dan nanti pencoblosan dilakukan juga pada tanggal 14," kata AHY. “Kita ini menghadirkan semangat, 14 itu kami rangkai dengan huruf S dan P, jadi dibaca S14P,” jelas AHY.

“Siap juga memiliki arti, bersama rakyat kami siap memperjuangkan “Perubahan dan Perbaikan”. Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera,” lanjutnya.

AHY juga menjelaskan makna lain dari kata Siap yang digunakan. “Kata Siap juga mengandung makna bahwa Partai Demokrat harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menyongsong kontestasi pemilu serentak, baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif,” sambung AHY. 

“Harapannya tentu ikhtiar, doa dan perjuangan kami bersama, Demokrat bisa sukses dan menang. Selain itu tentu juga harus bisa berperan lebih banyak lagi, baik di pemerintahan nasional maupun di parlemen,” ujat AHY. (rel)

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI) kembali memberikan anugerah penghargaan kepada lembaga-lembaga publik di Indonesia. Untuk kategori partai politik, hanya ada lima partai politik yang mendapatkan predikat partai politik ‘Informatif’, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PKB.

Pada tahun ini, Partai Demokrat untuk ketiga kalinya kembali menerima penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua KIP-RI Donni Yusgiantoro kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya di Atria Hotel, Gading Serpong, Tangerang, Rabu  (14/12/2022). 

Ketum Partai Demokrat AHY menyampaikan rasa syukurnya atas kembalinya Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang ‘Informatif’ tersebut. Ia mengucapkan apresiasi kepada Ketua dan Komisioner KIP-RI yang telah memberikan penganugerahan kepada Partai Demokrat pada tiga tahun terakhir ini. 

“Sebagai partai yang demokratis dan terbuka, Alhamdulillah, Partai Demokrat kini telah bertransformasi menjadi ‘smart party’ yang juga berpartisipasi aktif dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Kami juga ingin terus memperjuangkan hak publik untuk tahu (the right to know) yang dijamin dalam konstitusi,” sebutnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan terima kasih kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Demokrat dan dukungan seluruh struktur Partai Demokrat yang telah bekerja keras mempertahankan predikat Partai Demokrat sebagai partai yang informatif. 

“Namun  semua unsur partai tidak cepat berpuas diri dan terus berkontribusi dalam membangun bangsa, khususnya untuk mendukung KIP-RI pada upaya keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Ketua KIP-RI Donny Yusgiantoro mengatakan dari 372 lembaga publik yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi setiap tahunnya, pada tahun 2022 ini hanya 122 lembaga publik yang berhak mendapatkan predikat ‘Informatif’.

Adapun untuk mencapai kategori ‘Informatif’, penilaian harus mencapai nilai 90-100. Kemudian di bawahnya kategori ‘Menuju Informatif’ mendapatkan nilai 80-89.9, ‘Cukup Informatif’ dengan nilai 60-79.9, ‘Kurang Informatif’ dengan nilai 40-59.9, dan ‘Tidak Informatif’ kurang dari 39.9.

372 lembaga publik tersebut dibagi dalam tujuh kategori klaster lembaga; Partai Politik, Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LN/LPNK), Lembaga Non-Struktural, BUMN, Pemerintahan Provinsi, dan Perguruan Tinggi Negeri. 

Dengan diraihnya infirmatif oleh Demokrat, seorang kader tebaik yang juga anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, ini sebuah gambaran berapa terbukanya partai berlambang mercy. 

"Kenapa saya selalu konsisten untuk bersama-sama KI Sumbar dalam memperjuangkan keterbukaan, karena itu merupakan perintah partai, agar kadernya selalu terbuka dan memperjuangkan keterbukaan untuk kepentingan masyarakat," tutur Nurnas. 

Acara ini dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, pimpinan parpol, gubernur, direksi BUMN, dan perwakilan kementerian serta pimpinan lembaga publik lainnya. (rel).

Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran Pemilu. Hal itu selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Barang tersebut dapat diperoleh melalui hasil pengawasan maupun dari laporan masyarakat kepada Bawaslu. 

Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin dalam laporannya pada kegiatan Rapat Kerja Teknis di Hotel Balcone Bukittinggi, Rabu (14/12). Agenda ini dihadiri jajaran Bawaslu seluruh Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, bersama Koordinator Sekretariat dan Staf Divisi terkait.

“Barang tersebut perlu dikelola secara baik dan tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran yang akan dilakukan Bawaslu,” kata Karnalis.

Dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu secara tertib, sambung Karnalis, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang telah diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018 silam.

“Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran, namum dalam prakteknya masih terdapat jajaran Bawaslu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolan barang dugaan pelanggaran. Hal ini tidak dapat dianggap menjadi sesuatu hal yang sederhana, karena ini menjadi bagian akhir dari pertanggungjawaban pengawas pemilu dalam melakukan penanganan pelanggaran,” katanya.

Sementara itu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Sumbar, Benny Aziz berpesan kepada peserta rapat untuk mengetahui kondisi laporan verifikasi faktual (verfak) di setiap daerah. Katanya, jika di daerah tidak ada lagi dana untuk penyampaian laporan, ia berharap ada solusi bersama dari anggaran yang ada di provinsi.

“Bawaslu harus membagi konsentrasi dalam hal waktu dan SDM yang ada. Prosedur pengawasan calon anggota DPD akan sama dengan rekrutmen anggota PKD. Dua hal ini akan menjadi perhatian di awal tahun 2023. Semua tahapan ini menuntut kerja keras, mohon jaga kesehatan,” pesan Benny Aziz.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sumbar Alni menyebut Pengaturan Barang Dugaan Pelanggaran yang termuat dalam Perbawaslu dan surat edaran, beberapa klausula sudah tidak sinkron dengan regulasi yang dikelurkan KPU maupun dengan kondisi terkini hari ini. Oleh karena itu diperlukan pembaruan.

“Jika pelanggaran tidak terbukti di Gakkumdu maka barang bukti akan dikelola oleh Bawaslu, apakah akan dimusnahkan atau dikembalikan ke pemiliknya. Biasanya saksi dan terlapor tidak mau mengklaim itu barang miliknya. Ada juga yang tidak mau mengambil setelah diumumkan oleh Bawaslu. Maka mau dikelola seperti apa barang ini, tentu harus dibuat satu pemahaman bersama,” jelas Alni.

“Potensi pelanggaran akan silih berganti terjadi di 2023 dan 2024. Akan ada juga barang bernilai jutaan dengan jumlah yang banyak. Maka ini menjadi skala prioritas,” pungkas Alni.(rel)

Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumbar bersama Bawaslu Kabupaten Agam Sumatra Barat melaksanakan program pengawasan pemilu partisipatif bernama kampung pengawasan. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu (14/12/2022) bertempat di Nagari Mangopoh Kabupaten Agam.

Kegiatan diikuti oleh Bupati Agam Andri Warman, Koordinator

Divisi pencegahan, humas dan parmas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.s.kom, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Agam, Elvys, Walinagari Mangopoh Kabupaten Agam, Ridwan Dt.Tumijo serta staf pengawasan Bawaslu Provinsi Sumbar dan Bawaslu Kabupaten Agam. Peserta Deklarasi dihadiri oleh Tokoh masyarakat, perangkat Nagari, Ibu-Ibu Pengajian, kelompok pemuda dan warga Nagari Mangapoh.

Bawaslu Sumbar dan Kabupaten Laksanakan Program Pengawas Pemilu

Kegiatan Kampung pengawasan mengangkat tema ” Penguatan Peran Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 ” yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bawaslu Provinsi Sumbar yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum yang berkenaan dengan peraturan, pelanggaran pemilu, pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Walinagari Mangopoh Kabupaten Agam Ridwan, mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada jajaran Bawaslu Provinsi Sumbar 

“selamat datang di Nagari kami yang bernama Mangopoh salah satu Nagari di Kabupaten Agam, Kemudian kami mengucapankan terimakasih atas terpilihnya Nagari kami menjadi kampung pengawasan pemilu dari Nagari yang ada di Kabupaten Agam ” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Elvys dalam sambutannya menyampaikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh aspek masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. “saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada masyarakat Mangopoh Kabupaten Agam yang telah bersemangat untuk dapat hadir dalam kegiatan kami ini ” ucapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam menjelaskan secara singkat mengenai penyelenggara pemilu kepada warga Nagari Mangopoh ” bahwa dalam negara demokrasi kita tentu melakukan pemilihan umum, dimana penyelenggara pemilu ada tiga yaitu KPU dan Bawaslu, sedangkan yang mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu adalah lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk pemberi sanksi jika terjadi pelanggaran kode etik di penyelenggara pemilu.

Program kampung pengawasan ini adalah program nasional dari Bawaslu RI untuk merangkul seluruh aspek masyarakat untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di indonesia.

Bupati Agam Andri Warman bangga dengan Nagari Mongopoh yang terpilih menjadi salah satu Nagari yang di jadikan Kampung Pengawasan Pemilu 2024.

"Saya berharap masyarakat mendukung dan ikut melakukan pengawasan dengan tujuan pemilu yang damai, tampa berita   hoax dan tampa pertikaian." Ungkap Bupati Kabupaten Agam yang sering dipanggil dengan Pak AWR.

Sementara Koordinator

Divisi pencegahan, humas dan parmas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.s.kom dalam sambutanya tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengawasi penyeleggaraan pemilu dan tangguh dalalam segala hal seperti Siti Mangopoh 

Yang terkenal dengan semangat juangnya.

“selain berperan aktif dalam mengawasi pemilu masyarakat juga harus mengetahui tentang apa saja pelanggaran pelanggaran yang ada dalam pemilihan umum seperti money politik, yang kita ketahui bahwa dalam pemilu pemberi dan penerima uang dapat dikenakan sanksi pidana ” ujarnya

Khadafi menambahkah bahwa “ada banyak pelangagaran – pelanggaran pemilu yang harus bapak ibu ketahui, ini adalah tugas kami dalam menyampaikan hal-hal tersebut kepada masyarakat agar masyarakat paham apa yang akan kita awasi secara bersama ” ujar Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Sumbar itu.

Dalam acara Deklarasi kampung pengawas pemilu, Bupati Agam Walinagari Mangopoh, tokoh masyarakat yang hadir diajak untuk melakukan penandatanganan di spanduk yang bertulisan DEKLARASI KAMPUNG PENGAWAS PEMILU.

 (rls)

 

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Barat menggelar Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu di Kantor Walinagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu (13/12).

Deklarasi tersebut dihadiri Benny Aziz, S. E. Koordinator divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu  Provinsi Sumatera Barat, Assisten 1 Kabupaten 50 Kota, Ketua Bawaslu 50 Kota Yoriza Asra, SE , Polres 50 Kota, dan Camat Harau Adri Yasmen, S.STP, Walinagari Bukik Limbuku berserta perangkat Nagari dan tokoh masyarakat setempat.

Ketua BAWASLU 50 Kota, Yoriza Asra dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai Pilot project dalam menciptakan Pemilu berintegrasi secara hasil dan proses. Proses Panjang Demokrasi jangan sampai terciderai dengan Politik uang.

”Mari bersama kita ciptakan Pemilu yang berintegritas secara proses dan hasil, jangan ciderai proses ini, dan kita tau pengawasan pemilu tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat nagari bukik limbuku dimana program ini adalah

wujud komitmen dalam persamaan persepsi pengawasan partisipatif pemilu" ujar Yori.

Asisten 1  mewakili bupati kab 50 kota menyampaikan ditetapkannya Nagari Bukik Limbuku adalah nagari ketiga di Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat.

"Suatu kehormatan bagi daerah kami ditunjuk untuk menjadi pilot projek kampung pengawasan pemilu dan melalui  kesempatan ini kita ajak semua masyarakat ikut terlibat mengawasi proses pemilu bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku" sebut Herman Azmar.

Sementara Benny Aziz, S. E. Koordinator divisi SDM, Organisasi, dan Diklat

menyebutkan BAWASLU hingga jajaran pengawasan ditingkat terendah terus mengajak partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan, termasuk melibatkan semua masyarakat salah satu nya dengan mengadakan Kampung Pengawas Pemilu.

Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu  ini adalah  bentuk Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diadakan Bawaslu Sumbar.

”Kampung pengawasan adalah sebuah gerakan terobosan dari antisipasi masyarakat dari Bawaslu Sumbar. Karena kita paham ada politik uang tapi kita tidak berbuat apa apa. Tapi dengan ada nya komitmen bersama di kampung pengawas pemilu kita dapat memiliki karakter pengawasan sendiri agar pemilu berjalan sukses meminimalkan pelanggaran dan hasilnya  sesuai harapan kita bersama" tutur Benny.

Dengan adanya Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu tahun 2024, Benni berharap bisa semakin mendekatkan tugas-tugas BAWASLU ketengah-tengah Masyarakat. Sebelumnya Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu tahun 2024 juga telah dilakukan di Solok  Kabupaten Padang Pariaman dan Payakumbuh.

Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu di Nagari Bukik Limbuku ditandai dengan Penandatanganan Baliho Deklarasi oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar dan Ketua BAWASLU 50 Kota serta tamu dan Tokoh yang hadir. (rls)