Sebagai bentuk dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional yang mengalami Inflasi, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengadakan Pencanangan Menanam Cabai. Rabu ( 5/10). Pencanangan tersebut di laksanakan oleh Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman yang di bantu oleh Pemerintah Daerah dengan menyerahkan 600 Batang Bibit Cabai.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumbar R Andika Dwi Prasetya menyampaikan terimakasih atas dukungan  Pemerintah Daerah Pasaman Barat terhadap kemajuan  Lapas Terbuka Kelas II B  Pasaman.

"Saya sangat apresiasi atas dukungan dukungan pemda kepada kami, kedepannya koordinasi antara pemda dengan lapas harus terjalin dengan baik” tutur R Andika Dwi Prasetya.

Andika juga menyampaikan terkait dengan permasalahan inflasi saat ini, yaitu  adanya tingkat inflasi yang tinggi di Sumbar terutama  naiknya harga cabai, maka Merasa bertanggung jawab terhadap situasi yang sedang dialami saat ini dengan menggerakkan seluruh jajaran baik di lapas maupun di rutan dengan didukung lahan yang dapat dimanfaatkan serta SDM lebih kurang 1600 orang untuk bersama sama bergerak menanam cabai dalam rangka peduli Ketahanan pangan dan Ketahanan Ekonomi nasional sehingga jajaran dapat membantu pemulihan kondisi ekonomi masyarakat melalui kegiatan penanaman cabai.

"Saya sudah koordinasi kan dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur Sumbar dalam hal tersebut kita mendapatkan dukungan terhadap program yang sedang dijalankan, setelah program ini berhasil maka hasil panen tersebut akan kita sumbangkan kepada masyarakat yang kurang beruntung”jelas R Andika Dwi Prasetya.

Sementara itu, Bupati yang di Wakilkan Kepala Badan Kesbangpol  Defi Irawan menyampaikan  bahwa saat ini terjadi inflasi secara nasional maka Pasaman Barat ikut terdampak dari permasalahan tersebut.

"Kita harus hadapi permasalahan ini dengan cermat sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan yaitu Pencanangan penanaman cabai untuk menurunkan inflasi maka gerakan tersebut merupakan bentuk upaya yang kita lakukan dalam menekanlajuinflasi” ucapnya.

Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultira Dodi San Ismail menambahkan bahwa Pemda melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulturan untuk menekan angka inflasi maka Pemda menyrahkan  600 batang Bibit Cabai kepada Lapas terbuka Kelas II B Pasaman sebagai bentuk dukungan terhadap program yang sedang di jalankan di Pasaman Barat.

Sementara itu Kalapas terbuka kelas llB Pasaman Azhar mengucapkan ribuan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat atas bantuan 600 batang bibit cabe yang diserahkan langsung oleh Bupati Pasaman Barat melalui Kadis Kesbangpol Pasaman Barat Kepada Lapas Terbuka Kelas llB Pasaman (rel).

Lintasnedianews.com,

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto, Dandim 0310/SSD, Letkol Andik Hendra Sandi, dan Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, hadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 77 di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Rabu (05/10/2022).

Meski sempat diguyur hujan, upacara berlangsung khitmad. Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Komandan Resort Militer (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen (TNI) Purmanto. HUT TNI kali ini mengusung tema “TNI adalah Kita”.

Brigjen (TNI) Purmanto membacakan amanat Panglima TNI menyampaikan, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, menunjukkan  bahwa kepercayaan terhadap TNI tertinggi dari masyarakat. 

Sebagai gambaran, Brigjen (TNI) Purmanto memaparkan hasil survey Lembaga Indikator Politik Indonesia (LIPI), dimana tingkat kepercayaan publik kepada TNI yakni sebesar 93,2 persen. Sedangkan menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebesar 93 persen. Sementara, Lembaga Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei  kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93.5 persen.

Ia juga menyampaikan imbauan Panglima TNI, kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia (RI).

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerjaan, selepas mengikuti upacara, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke 77 bagi institusi dan seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. 

“Selamat HUT TNI ke 77, TNI adalah kita”, ucap Katua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu dengan penuh semangat.

Tak lupa, Sutan Riska juga menyinggung kontribusi positif Korp Tri Matra ini dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Kabupaten Dharmasraya.

Menurutnya, TNI baik secara kelembagaan maupun personal, selama ini telah nunjukkan soliditas yang tinggi, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam upaya menghadirkan pelayanan terbaik di tengah tengah masyarakat.

Ia mengemukakan, sukses agenda-agenda pemerintah daerah tidak terlepas dari peran serta lembaga pertanahan Negara itu. Adapun agenda-agenda itu diantaranya, mobilisasi Bintara Pembina Desa (Babinsa) membantu petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan agar warga dengan suka rela ikut dalam Vaksinasi Covid-19. 

Selain itu kata Sutan Riska, bersama Polri, TNI juga peran menghadirkan situasi kondusif sehingga mencipkan iklim berusaha yang baik, sehingga mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Kabuaten Dharmasraya.

Oleh karena itu, sebagai wujud kolaborasi yang baik, Sutan Riska mengaku, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mendukung kegiatan-kegiatan kemanuggalan TNI di tengah-tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, kolaborasi kita dengan TNI, telah dapat membangun jalan usaha tani sepanjang 10 km, disertai dua jembatan sepanjang 18 meter dan pemasangan gorong-gorong sepanjang 12 meter pada kegiatan TMMD bulan Mei yang lalu”, ungkap Sutan Riska.

Sedangkan untuk mendukung percepatan berdirinya Markas Komado Distrik Militer (Makodim) Dharmasraya, Sutan Riska juga mengkonfirmasi telah mengalokasikan dana sumber APBD setempat sebesar Rp. 2 Miliar, yang saat ini dalam tahap tender.

Makodim itu rencananya akan berdiri di atas tanah seluas 10 Hektare, di Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, yang statusnya juga merupakan hibah aset pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 

“Saya berharap, di usia ke 77 tahun TNI, semoga kolaborasi yang baik ini tetap terjaga hendaknya ke depan”, tutup Sutan Riska.(elda)

 DPRD Kabupaten Agam mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendorong para petani di Agam untuk melakukan penanaman pohon kaliandra. Karena, kaliandra memiliki manfaat yang sangat banyak.

"Pohon kaliandra bisa dijadikan wood pellet dan daunnya untuk pakan ternak. Makanya, kami apresiasi," kata Wakil Ketua DPRD Agam Irfan Amran saat mendampingi Komisi II DPRD Agam berkunjung ke PT Semen Padang, Selasa (4/10/2022).

Kunjungan Komisi II DPRD Agam itu disambut Kepala Unit CSR PT Semen Padang Rinold Thamrin di ruang rapat lantai III Kantor Pusat PT Semen Padang. Selain Irwan Amran, juga hadir Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman dan Marga Indra Putra.

Sedangkan dari Komisi II DPRD Agam, hadir Zulpardi (Ketua), Alhamdi Arif (Wakil Ketua) dan Syafril, SE, Dt.Rajo Api (Sekretaris), beberapa anggota Komisi II, serta Sekretaris DPRD Agam Villa Erdi dan sejumlah staf Sekretariat DPRD Agam.

DPRD Agam, sebut Irfan, siap mensosialisasikan manfaat kaliandra kepada petani di Agam, terutama yang berada di areal hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial. Sebab, lahan perhutanan sosial memungkinkan sekali untuk ditanami kaliandra.

"Selain di kawasan perhutanan sosial, kaliandra ini juga bisa ditanam di areal perkebunan sawit. Dan kaliandra ini juga bisa memusnahkan gulma. Makanya, kami siap untuk mensosialisasikannya ke petani," ujar Irfan.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Agam, Syafril, SE, Dt.Rajo Api. Kata dia, jika penanaman kaliandra dilakukan secara masif, maka sudah dipastikan kaliandra ini dapat meningkatkan ekonomi petani.

"Jadi, kami akan dorong bagaimana petani di Agam bisa menanam pohon kaliandra. Apalagi, PT Semen Padang juga siap mensuplai bibitnya secara gratis. Dan, PT Semen Padang juga berkomitmen untuk menampung pohon kalindra yang sudah dipanen," katanya. 

"Menanam kaliandra juga membuat tanah menjadi subur. Masa panen kaliandra ini tidak lama. 1 tahun sudah bisa panen dan setelah panen perdana, bisa dipanen per 3 bulan. Artinya bisa 4 tahun. Jadi, kalau ditanam secara masif pohon kaliandra ini, maka akan memberikan manfaat ekonomi bagi petani," ujarnya.

Soal tanaman kaliandra ini, kata Syafril, memang sudah diketahui oleh masyarakat Agam, khususnya di Kecamatan Palupuh. Karena memang masyarakat Palupuh, terutama para petaninya, sudah berkoordinasi dengan pihak PT Semen Padang. 

"Saya paham sekali bagaimana potensi kaliandra ini, dan saya juga sudah dengar langsung dari masyarakat Palupuh soal kerja sama penanaman kaliandra ini oleh PT Semen Padang. Kebetulan saya ini juga Ketua LKAAM Kecamatan Palupuh," bebernya. 

Kepala Unit CSR Semen Padang Rinold Thamrin terharu dengan adanya dukungan DPRD Agam terkait penanaman kaliandra tersebut. Apalagi, penanaman kaliandra ini sebagai tindak lanjut atas MoU antara PT Semen Padang dengan Pemprov Sumbar tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

"Kami dari PT Semen Padang, berterima kasih kepada DPRD Agam yang ikut mendukung penanaman kaliandra ini. Karena penanaman kaliandra ini tidak hanya didasari oleh MoU dengan Pemprov Sumbar, tapi juga MoU dengan 11 bupati di Sumbar yang dilakukan pada 26 September 2022," kata Rinold. 

Rinold menyampaikan bahwa PT Semen Padang hingga kini, masih terus melakukan sosialisasi penanaman kaliandra ke pelbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Bahkan, dari sosialisasi yang telah dilakukan, sudah ada sekitar 7000 Ha lahan yang siap untuk ditanami kaliandra.

"Di Pessel, yaitu di kawasan Sungai Pinang, sudah kami tanam kaliandra, termasuk di Kabupaten Sijunjung. Kemudian pada pekan ini, kami pun juga mengirim bibit kaliandra ke Tanah Datar, Agam, Dharmasraya, dan Sawahlunto. Jumlah bibit yang dikirim ke masing-masing daerah 1500-2000 batang," ujarnya. 

Pada pekan ini, sebut Rinold, PT Semen Padang juga akan melakukan koordinasi dengan masyarakat Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. "Jadi, tidak hanya di luar Kota Padang saja kami tanami kaliandra. Di Limau Manis Selatan juga akan kami tanam pohon kaliandra," imbuhnya. 

Sebelumnya, tambah Rinold, PT Semen Padang juga sudah menanam bibit pohon kaliandra di bekas reklamasi tambang batu kapur PT Semen Padang. "Alhamdulillah, baru dua minggu kami tanam, sekarang ini tingginya sudah lebih 1 meter," pungkas Rinold.(*)

Gerakan Nasional Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi akan segera dipayunghukumi oleh sebuah Instruksi Presiden (Inpres). “Kini kita sedang menunggu terbitnya Inpres tersebut, agar upaya pencegahan dan penanggulangan atas akibat radikalisme dan intoleransi bisa dilakukan dengan payung hukum yang kuat,” kata Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memberi sambutan pada acara ‘Perempuan Top Viralkan Peramaian’ di Payakumbuh, Kamis (6/10)

Radikalisme, terosisme, extremisme, wahabisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, marxisme, leninisme, khilafahisme, intoleransi dan sejenisnya, menurut Nurwakhid, telah membuat berbagai negara di dunia terpecah-belah dan hancur-hancuran.

“Soal komunisme, marxisme, leninisme, dan hal-hal yang berbau kiri, sudah selesai dengan Tap MPRS 25 tahun 1966. Tetapi hal-hal yang baru, seperti radikalisme, intoleransi, ekstrem kanan belum mendapat payung hukum yang kuat seperti pemberlakuan larangan komunisme, marxisme dan leninisme,” kata Nurwakhid.

Menghargai dan mengarusutamakan keberagaman atau kebinekaan menurutnya adalah jalan tengah paling baik untuk menghindari perpecahan dan permusuhan terutama karena hanya berbeda keyakinan dan aliran. 

“Founding father  kita sudah mengamanatkan tentang pentingnya kesatuan dan persatuan itu. Persatuan itu akan diperoleh apabila ada saling menghargai diantara keberagaman yang ada,” kata dia.

Intoleran dan radikalisme ini menurut data di BNPT lebih gampang masuk ke dalam dunia perempuan atau disebut rentan terhadap paham radikalisme dan intoleransi. Karena itu, kata Nurwakhid kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) kali ini ditujukan kepada kaum perempuan.

Ia juga memesankan bahwa tuduhan bahwa Islam adalah dekat dengan radikalisme dan terorisme adalah sebuah fitnah untuk Islam. “Tidak benar Islam adalah inheren dengan radikalisme dan terosisme. Justru Islam melarang radinalisme apalagi terorisme. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin,” ujar jenderal bintang satu itu.

Bahkan, menurut Nurwakhid, radialisme dan terorisme tidak terkait dengan agama apapun di dunia ini.

Sementara itu, Walikota Payakumbuh yang diwakili oleh Asisten Bidang Adm/Umum Setda Ipon Satria Chan menyampaikan apresiasi kepada FKPT dan BNPT yang telah memilih Payakumbuh sebagai lokasi kegiatan.

“Payakumbuh adalah kota perlintasan, arus orang, barang dan jasa berlalu-lalang di kota ini dari ujuang utara Sumatera ke ujung selatan Sumatera. Maka kami menyadari juga jika berbagai pergerakan dan paham-paham yang merusak. Tatapi kami berada pada barisan yang sama dengan BNPT-FKPT untuk melawan semua paham-paham seperti radikalisme dan intoleransi melalui semua OPD yang terkait,” kata Ifon.

Ia menyampaikan pula pilihan FKPT Sumbar untuk memilih kaum perempuan sebagai kelompok sasaran sosialisasi adalah sangat tepat. “Kaum perempuan memang sering menjadi sasaran oleh para perekrut, karena dianggap mudah diindoktrinasi,” kata dia.

FKPT Sumbar bersama BNPT menggelar kegiatan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme untuk kaum perempuan. Acara bertajuk ‘Perempuan Top Viralkan Perdamaian’ digelar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Payakumbuh diikuti oleh 100 peserta dari berbagai utusan organisasi perempuan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Ketua FKPT Sumbar Adil Mubaraq menyebutkan bahwa tahun ini ada lima kegiatan pada lima bidang di FKPT. “Ini adalah kegiatan yang ditujukan untuk kaum perempuan. Kenapa perempuan? karena perempuan termasuk yang rentan ditulari paham radikalisme yang pada akhirnya menjurus pada aksi terorismme juga,” kata Adil Mubaraq.

Bertindak sebagai narasumber pada acara itu adalah Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Akhmad Nurwakhid, akademisi Fisip Unpad Dina Yulianti Sulaiman dan Ramadeli, Kabid Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat. 

“Kegiatan ini memang sengaja dilaksanakan di daerah, untuk memperluas cakupan sosialisasi tentang bahaya radikalisme terutama untuk kaum perempuan,” kata Ruri Jurwira, Kabid Perempuan FKPT Sumbar.(rls)

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, menghadiri kegiatan Business Matching Tahap IV di Nusa Dua Convention Center, Kamis, (6/10/2022).

Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, 24 Mei 2022 lalu ini ditaja oleh Kepolisian Republik Indonesia dan dihadiri sebanyak 761 orang yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Acara tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, serta Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa acara ini menjadi ajang baik untuk menunjukkan komitmen nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, UMKM dan koperasi. 

"Kita harus membangun kekompakan untuk bisa menggunakan produk dalam negeri ini. Kita harus rapatkan barisan dan harus tahan inflasi kita. Bagaimana menahan inflasi itu sebenarnya adalah pertahanan dalam negeri", ujar nya.

Apresiasi juga disampaikan Menko Luhut kepada Polri, Gubernur, Bupati dan Walikota Khususnya Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dimana progres berjalan sangat luar biasa. Dimulai dari kerja keras sejak bulan April yang lalu untuk mencapai target belanja P3DN yang sebelumnya ditargetkan sebesar 400 T namun saat ini sudah terealisasi sebesar 480 T. 

"Kalau ini benar produknya dalam negeri, akan berdampak nanti dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kita dan juga penciptaan hampir 2 juta lapangan kerja. Saya berharap Business Matching ini dapat mempercepat realisasi tersebut. Kita targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN non pinjaman dapat direalisasikan lebih 90% atau lebih 800 T. Kita bisa kalau kita kompak. Jadi saya mohon nanti teman-teman Gubernur, Bupati dan Walikota, Ayo Kita Lakukan", jelasnya.

Luhut menyatakan bisa sedikit berbangga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sudah membaik, kembali tumbuh diatas 5%, dengan nilai PDP yang sudah kembali diatas ke tingkat sebelum pandemi. Ini semua hasil kerjasama semua pihak.

"Ayo kita tunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang kompak dan bisa bersama-sama mengatasi keadaan sulit di negeri ini seperti saat kita mengatasi covid kemarin", tegasnya.

Panitia pelaksana, Aslog Kapolri Inspektur Jendral Polisi, Raden Prabowo Argo Yuwono S.Ik, M.Si, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat realisasi belanja produk dalam negeri pada akhir tahun 2022, serta mempertemukan pelaku usaha dalam negeri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN untuk persiapan program pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan terobosan Kemenperin sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak  sertifikasi TKDN, Kementerian telah melakukan beberapa hal antara lain memperbanyak Asesor dan Lembaga Verifikasi, menyederhanakan sertifikasi TKDN untuk industri kecil dan penguatan data suplai produk dalam negeri.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil kembali nyatakan kesiapan jalankan kebijakan pemerintah melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berdasarkan progres pencapaian e-katalog lokal yang diterbitkan LKPP Republik Indonesia per-tanggal 27 September 2022, Kabupaten Kepulauan Meranti menduduki urutan pertama diantara 13 Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Riau dengan pencapaian e-katalog lokal tertinggi di angka transaksi Rp. 1.943.429.000.

"Alhamdulillah, sejak arahan Bapak Presiden April lalu, Pemkab Kepulauan Meranti terus mengambil langkah-langkah terobosan untuk menggenjot pencapaian transaksi e-katalog lokal. Ini dibuktikan dengan pencapaian transaksi tertinggi  saat ini di wilayah Provinsi Riau", ungkap Bupati Adil.

Bupati Adil juga menghimbau seluruh pelaku usaha di Meranti untuk bekerjasama, dan terus meningkatkan produktifitas melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam rangka pencapaian target dan pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk itu kami mengajak seluruh pelaku usaha lokal, UMKM, bekerjasama dengan pemerintah untuk meraih hasil yang maksimal. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha khususnya di Kepulauan Meranti. Saya sangat berharap ini dapat terus kita lakukan", tambahnya.

Turut mendampingi Bupati Muhammad Adil pada kegiatan ini, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik, Dody Hamdani. (Nina/rls).

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, di bawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Adapun penghargaan yang diterima kali ini adalah Inovatif Government Award (IGA)  2021 dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut di terima Kabupaten Dharmasraya atas usahanya menghadirkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, sosial dan lingungan, sehingga memperoreh predikat Kabupaten Inovatif

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, ketika diminta tanggapannya atas prestasi ini mengucapkan rasa syukur, pasalnya usaha dan kerja kerasnya bersama tim pemerintah daerah kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat.

“Puji syukur kepada Allah, dan terima kasih kepada tim, atas kerja keras dan ikhtiar yang kita jalankan kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat”, ucap Sutan Riska, Kamis (06/10/2022).

Sutan Riska mengaku, dalam memajukan Kabupaten Dharmasraya dirinya memang memandang inovasi menjadi aspek penting dan harus terus diupayakan. Pasalnya, dengan inovasi daerah dapat memperkuat kerjasama daerah, sehingga mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal, serta budaya yang efektif dan efisien.

“Dengan inovasi, yang diuntungkan tidak hanya pemerintah daerah akan tetapi juga masyarakat dapat dilayani dengan mudah, murah dan hemat biaya, tentunya tanpa mengabaikan aspek kualitas”, ungkap Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Sutan Riska menjelaskan, pihaknya telah membuat Gerakan Inovasi Untuk Dharmasraya (AKSI-UDHA) untuk memberikan motivasi berinovasi bagi perangkat daerah dan masyarakat melalui lomba inovasi daerah. Lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas kematangan inovasi daerah.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala Bapppeda, Pariyanto, Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 telah mengajukan 19 inovasi untuk meraih predikat “Kabupaten Inovatif” kepada Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun dari 19 inovasi itu, 4 diantaranya merupakan inovasi unggulan, yakni, OK TBC (Optimis Kejar Eliminasi TBC) dari Dinas Kesehatan, GL Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) dari Dinas Sosial, Siampuh (Sistem Informasi Aman Mengurangi Jarak Tempuh) dari DPMPTSP, dan Spensa Berbagi (SMP 1 Pulau Punjung Berbasis Digital).

Menurut Pariyanto, selain kualitas dan kuantitas inovasi daerah, yang menjadi kriteria penilaian Inovatif Government Award (IGA)  adalah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Investasi Daerah, Penurunan Angka Kemiskinan, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDA) dan Kajian dan Penilitian Daerah.

Berhasil meraih predikat Kabupaten Inovatif, Dharmasraya membukukan skor 48.00. Sedangkan untuk menjadi Kabupaten Sangat Inovatif setidaknya dibutuhkan skor 60,01. Untuk mewujudkan itu, sebagaimana pesan Bupati Sutan Riska, Pariyanto mengatakan perlu komitmen dan kerjasama stekholder, terutama seluruh perangkat daerah dan ASN selaku pemberi pelayanan publik.(elda)

Malang.Lintas Media News.

Sebanyak 35 saksi telah di periksa oleh penyidik, baik dari internal atau anggota Polri maupun dari eksternal yang diduga terlibat dalam peristiwa di stadion Kanjuruhan. Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (5/10/2022), di Mapolres Malang. 

Kadiv Humas Polri mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat tersebut tim Investigasi menyampaikan terkait progress yang sudah dicapai. Antara lain adalah yang pertama tim audit investigasi dari Irwasum maupun propam. 

"Saat ini dari Irwasum maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Dari 31 anggota Polri tersebut, belum selesai dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan bapak Kapolri, ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami," paparnya

Lanjut Irjen Pol Dedi menjelaskan, dalam penanganan kasus ini diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. 

"Dari tim penyidik, juga sudah melaporkan kepada bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan para saksi sudah 35 saksi yang sudah dimintai keterangan, baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal," lanjutnya. 

Kadiv Humas menuturkan, terkait pemeriksaan saksi eksternal, pihaknya juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok.

"Sehingga rekan-rekan mungkin besok baru akan saya sampaikan tentang progress, baik dari tim audit investigasi yang dilakukan oleh Propam maupun Irwasum, juga tim sidik. Dalam hal ini gabungan dari Bareskrim maupun dari Polda Jawa Timur," pungkasnya.(rls)

Polda Sumatera Barat menginisiasi doa bersama dengan Forkopimda Sumbar, insan sepakbola di Kota Padang menggelar doa bersama dalam rangka kegiatan solidaritas dan keprihatinan atas insiden di lapangan sepak bola Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.

Kegiatan diawali dengan shalat isya berjemaah, dilanjutkan dengan shalat ghaib. Kemudian membacakan shalawat nabi, dilanjutkan dengan mebaca surat yasin dan diakhiri dengan doa bersama, Selasa (4/10) di Mesjid Ar Rahman Polda Sumbar. 

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dalam sambutannya mengatakan, duka mendalam baru-baru ini menyelimuti pesepakbolaan Indonesia bahkan seluruh pecinta sepak bola dunia turut berduka dalam insiden yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022.

Dimana, suporter dan kepolisian menjadi korban dari peristiwa tersebut sebanyak 125 orang meninggal dunia sementara korban luka-luka mencapai 323 orang.

"Untuk itu, kita hadir di sini bersama turut berbela sungkawa, mari kita doakan semoga arwah korban insiden Kanjuruhan, diterima di sisi-nya dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan dalam musibah ini, dan untuk para korban yang luka-luka semoga segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktifitas seperti sedia kala. Aamiin," ucap Wakapolda membacakan amanat Kapolda Sumbar. 

Ia berharap, agar kita semua dapat saling menjaga dan jadikan peristiwa ini sebagai intropeksi bagi kita agar setiap pertandingan berjalan dengan kondusif dan hal serupa tidak terjadi di Sumatera Barat pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

"Harapan kita semua insiden di Stadion Kanjuruhan adalah insiden terakhir persepakbolaan di tanah air jangan sampai ada lagi insiden seperti ini di masa yang akan datang," harapnya.

Dalam kegiatan doa bersama ini, juga dihadiri oleh fans dan suporter dari Semen Padang FC, suporter Arema FC di Padang, serta anak-anak dari Panti Asuhan.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menyebut, kegiatan doa bersama ini akan dilaksanakan selama lima hari mendatang. 

"Kegiatan ini, mulai malam ini sampai dengan terakhir malam minggu. Jadi lima hari berturut turut kita laksanakan dengan target jemaah kurang lebih 1.000 orang setiap malam, kita prioritaskan setiap malamnya yaitu untuk penggemar sepakbola, khususnya suporter pendukung dari Semen Padang FC," ujarnya.(*)

Lintasnedianews.com,Dharmasraya, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama unsur Forkopimda meninjau persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak 2022 di Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Nagari Sungai Kambuik, Kecamatan Pulau Punjung, Selasa (4/10/2022).

Dalam kunjungan tersebut Sutan Riska didampingi Kapolres AKBP Nurhadiansyah, Kajari M Harris Hasbullah, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Hasto Kuncoro, dan Camat Pulau Punjung. 

Dihadapan Panitia Pemilihan Nagari, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu meminta kepada panitia penyelenggara agar dapat bekerja secara maksimal dan transparan agar terciptanya pilwana yang jujur dan adil. 

Kemudian, dengan waktu yang tidak lama lagi Sutan Riska berpesan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasinya antara panitia, Polri dan TNI serta pihak terkait lainnya. 

"Kehadiran kami disini adalah bentuk dukungan penuh kepada panita agar bagaimana penyelenggaraan pilwana tahun ini dapat berjalan sukses tanpa ada kendala yang berarti dilapangan," bebernya. 

Menurut Sutan, hal yang tidak kalah penting dalam suksesnya penyelenggaraan pilwana adalah bagaimana persiapan hingga pendistribusian logistik harus benar-benar menjadi perhatian panitia ditingkat nagari. 

"Panitia harus memastikan percetakan surat suara harus segera dituntaskan, begitu juga logistik lainnya seperti kotak dan bilik suara harus sudah siap. Dan yang paling penting bagaiamana pendistribusiannya, ini sudah dipetakan mana saja daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor, terlebih saat ini dalam musim hujan," ungkap bupati dua periode itu. 

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Hasto Kuncoro menambahkan sebayak 131 calon telah ditetapkan sebagai calon wali nagari yang akan bertarung di 43 nagari yang melaksanakan Pilwana serentak 2020.

Sesuai tahapan Pilwana yang sedang berjalan saat ini adalah masa kampanye yang sudah dimulai 1 sampai 16 Oktober, masa tenang 17 sampai 19 Oktober. Sedangkan Pemungutan dan penghitungan suara digelar 20 Oktober. 

Selanjutnya, Bamus nagari menyampaikan calon walinagari terpilih kepada bupati 21 Oktober 2022, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 22 Oktober sampai 21 November. Sedangkan pelantikan walinagari terpilih 8 Desember 2022..

Pemkab Dharmasraya berharap seluruh masyarakat serta pihak terkait mendukung pemilihan wali nagari serentak 2022 agar terlaksana secara demokrasi, jujur dan adil, serta berjalan aman dan kondusif.(elda)

Hari kedua kunjungan tim pendamping TP2 Desa Wisata (Elvis Kasmir, Mona Sisca, Adi Kurniawan dan Yuliza Zen) bekerja sama dengan Dinas Pariwisata (dispar)  Provinsi Sumatera di dampingi Dispar Tanah Datar mengadakan pertemuan dengan warga di kantor Walingari Sumpur, Selasa (4/10) Desa Wisata Kampung Minang, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuah Selatan 

Tim monev , Elvis Kasmir mengatakan "kegiatan ini bertujuan mendengarkan curhatan masyarakat terkait tentang kendala dan harapan potensi pariwisata di nagari Sumpur mulai dari pengembangan kelembagaan pariwisata, potensi komoditi agro wisata (sawo & ikan bilih) hingga branding produk agrowisata nagari Sumpur."

Diskusi hangat tersebut dipandu langsung oleh Ketua Pokdarwis Sumpur, Zuherman bersama Walinagari Sumpur Edo Hendrico,ST. 

"Kita mengajak beberapa lapisan masyarakat mulai dari LPM, Petani buah Sawo, dan nelayan ikan bilih, perwakilan dinas pertanian dan peternakan tanah datar untuk duduk bersama mencari solusi kendala pengembangan agrowisata di Nagari Sumpur, semoga dengan adanya nota kesepahaman yang di buat TP2 (tim pemberdayaan dan pendampingan) Desa wisata Sumbar  bisa mengurai permasalahan yang selama ini kami hadapi " ujar Edo Hendrico.

Tim TP2 Sumbar , Adi Kurniawan, pakar di bidang kelembagaan pariwisata pokdarwis yang juga direktur Green Talao Park,  Pariaman ini membeberkan trik bagaimana membangun program pariwisata secara swadaya dan mandiri bersama local champion Nagari Sumpur.

"Ada tiga konsep wisata yaitu something to see, something to do, dan something to buy, yaitu kita harus tau apa potensi yang ada di tempat kita,  ada komoditi unggulan dan paket wisata kebudayaan nagari dan yang pasti ada perputaran uang dari hasil komoditi unggulan agro wisata yang kita jual disini".  Jelas Adi.

Yuliza Zen tim TP2 Dewi Sumbar juga ikut membagikan pengalamannya merintis  dan mengembangkan desa wisata Kubu Gadang, Tanah Datar. 

Akhir acara, Tim TP2 Desa Wisata sumbar merangkum dan  sepakat mendatangani nota kesepahaman pengembangan desa wisata agro yang mana isi nya adalah sebagai berikut ;

1. Pengembangan sentra pengelolaan destinasi agro

2. Pembuatan regulasi pengelolaan dan pengembangan kawasan agrowisata Sumpur

3. Penguatan Kelembagaan pariwisata

4. Re-branding produk agrowisata, Storynomic, dan konten promosi pariwisata

5. Pembenahan segmentasi pasar 

6. Pengembangan aktifitas produk agrowisata sebagai daya tarik

7. Haki Produk agrowisata

8. Event desa wisata agro

9. Program Incubator produk agrowisata

10. Pembangunan pusat informasi Pariwisata Sumpur

11. Peningkatan kualitas SDM dan Quality kontrol produk agrowisata.

Nota kesepahaman ini nanti nya akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata Sumbar sebagai bahan rujukan  realisasi  program Agrowisata  yang outputnya berimbas terhadap peningkatan ekonomi masyakat setempat. (rls)

Meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax-92 sudah turun sejak Sabtu (1/10/2022), tapi 346 lokasi Pertashop di Sumatera Barat (Sumbar), masih mengalami penurunan omzet. Kondisi ini, membuat pengelola Pertashop membentuk wadah berhimpun yang dinamakan  "Pertashop Sumbar Bersatu", untuk menyampaikan aspirasi kepada Kementerian ESDM, Kemendagri, BPH Migas, Kementerian BUMN, Pertamina, DPR, dan pihak terkait.

"Sejak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agustus alu, omzet penjualan di Pertashop turun drastis. Penurunan omzet Pertashop berkisar 50 hingga 60 persen, bahkan lebih. Kondisi ini, terjadi hingga kini, walau harga Pertama sedikit turun. Sehingga, banyak  Mitra Pertashop, kewalahan memenuhi biaya operasional, termasuk pembayaran pembiayaan," kata Ketua Umum Pertashop Sumbar Bersatu, Ramadanur, didampingi Sekretaris Umum, M Fajar Rillah Vesky, dan Bendahara Umum Fathiza Rahmi, dalam siaran pers kemaren.

Ramadanur mengatakan, anggota Pertashop Sumbar Bersatu, pada Rabu lalu (28/9/2022), sudah menggelar temu ramah dan diskusi di Novotel Bukittinggi, terkait kondisi Pertashop, setelah dua kali kenaikan harga BBM di Indonesia. Dalam diskusi itu, mencuat persoalan lebarnya disparitas harga BBM jenis Pertamax-92 yang dijual di Pertashop, dengan BBM jenis Pertalite yang dijual di SPBU maupun kios-kios pedagang eceran. 

"Kami berharap, disparitas harga Pertamax-92 dan Pertalite yang begitu lebar, dapat diperkecil," kata Ramadanur. "Iya, besar harapan kami, agar harga Pertamax-92 terjangkau oleh masyarakat di perdesaan, tempat Pertashop banyak berada. Apalagi, seperti pernah disampaikan Dirut Pertamina, Ibu Nicke Widyawati, Pertashop itu bersifat affordability, karena harganya  terjangkau oleh masyarakat," tukuk Fajar Rillah Vesky.

Selain persoalan disparitas harga, pengurus dan anggota Pertashop Sumbar Bersatu, meminta agar perpanjangan kontrak atau pengurusan dokumen kontrak Pertashop kembali ke persyaratan awal. Yakni, Surat Rekomendasi Desa atau Nagari, ada Badan Usaha sehingga ada NPWP, dan memenuhi standar HSSE Pertamina. Karena tidak memungkinkan bagi Mitra Pertashop, memiliki syarat kontrak seperti SLF (Sertifikat Laik Fungsi) untuk pendirian SPBU. Sepatutnya, persyaratan pendirian Pertashop sampai PBG saja.

"Ada banyak aspirasi disampaikan teman-teman Mitra Pertashop, dalam temu ramah Pertashop Sumbar Bersatu di Bukittingi. Nanti, aspirasi itu akan kami sampaikan tertulis kepada stakholders terkait. Yang jelas, kami berterima kasih kepada SAM Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, karena sudah menghadiri temu ramah Pertashop Sumbar Bersatu di Bukittinggi," kata Ramadanur.

Dalam temu ramah Pertashop Sumbar Bersatu di Bukittinggi, Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menyampaikan, Sumbar merupakan provinsi paling banyak memiliki Pertashop di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), yang meliputi Sumut, Sumbar, Riau, dan Jambi. Sampai September 2022, jumlah Pertashop di Sumbar mencapai 346 lokasi. Satu lokasi, rata-rata punya satu modular,  tapi ada juga yang dua modular.

"Sampai September 2022, di Sumbar sudah terdapat 346 titik Pertashop. Paling banyak dari provinsi lain di Sumbagut. Keberadaan Pertashop telah menjangkau penduduk yang berada di wilayah sangat jauh. Karenanya, Pertamina tetap memikirkan kondisi Pertashop. Apalagi penjualan di Pertashop menjadi bumper penjualan Pertamina," kata Narotama Aulia Fazri.

Narotama mengatakan, saat ini, memang terjadi penurunan penjualan BBM Non Subsidi di Sumbar, termasuk penjualan BBM di Pertashop. Untuk itu, Pertamina Sumbar berusaha menumbuhkan ekosistem bisnis di Pertashop, bekerjasama dengan PT. Pupuk Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Perseroan.Tbk. "Kita berupaya mengintegrasikan Pertashop dengan Pupuk Indonesia dan BRILink," kata Narotama. (rls)

Untuk lebih cermat ladam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan Workshop

Testing pedoman penyusunan APBD taken 2023 Dan pembagian DAU serta DBH sesuai UU 1 tahun 2022.

Acara workshop tersebut dilakukan selama 4 hari, 3-6 Oktober 2022, di hotel Balirung Jakarta, dengan menghadirkan Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg, MS dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tahun 2020

Dr. Hari Nur Cahya Murni, serta dari KPU-RI.

Acara workshop dihadiri anggota dan dibuka langsung ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib dan Indra Dt. Rajo Lelo serta sekretaris dewan Raflis.

Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Sumbar mengatakan, kegiatan ini merupakan yang ke-4 dalam tahun 2022, dan ke-18 kalinya bagi Anggita DPRD Sumbar periode 2019-2014, dan semua evaluasi dari hasil Bintek yang telah dikuti selama ini.

Selain perlu evaluasi mendalam, sesuai kebutuhan daerah, minat peserta, kualifikasi narasumber, tempat penyelenggaraan dan lainnya.

Pada Bintek kali ini ada 2 hal pembahasan utama, yakni, tentang penyusuna APBD tahun 2023, pendalaman UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan bagaimana penerapannya dalam penyusunan APBD 2023, serta tata kelola penyelenggaran pemilu serentak tahun 2024.

"Pada topik pertama kita focus pada pendalaman penyusunan APBD tahun 2023, karena banyak yang perlu kita dalami dari narasumber, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019," tutur Supardi.

Ditambahkannya, DPRD bersama pemerintah daerah Sumatera Barat,sat ini telah menyepakati Thun 2023, dalam waktu dekat akan membahas Ranperda APBD 2023, namun sampai saat ini Mentri dalam negri belum lagi menetapkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2023.

Selain pembahasan hal tersebut, berdasarkan informasi yang berkembang, adanya alokasi untuk pendidikan agama, dimana selama ini bukan menjadi tanggung jawab provinsi, maka perlu dibahas mendalam, apakah masih dalam 20% anggaran pendidikan, atau ada tambahan alokasi biaya, dengan bentuk bagaimana, sehingga tidak berbenturan dan melanggar aturan.

"Kegiatannya juga harus dijelaskan, apakah menjadi kegiatan OPD terkait atau dalam bentuk BKK," tambah Supardi lagi.

Pembukaan workshop, dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber, disimak dan ditanggapi serius peserta, sehingga diskusi berlangsung hangat, guna pembahasan APBD sesuai harapan dan aturan, guna kepentingan masyarakat Sumatera Barat.(rls/St)