Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Padang ,Lintas Media News.
 Untuk memantapkan laporan keuangan bagi pengurus koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengadakan pelatihan Standarisasi Keuangan yang diikuti oleh segenap pengurus koperasi yang ada di Kota Padang yang diselenggarakan di Hotel Padang dari tanggal 4 - 6 Oktober 2022.

Ketua Dekopinda Kota Padang Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH MM yang hadir pada pembukaan acara, dalam sambutannya menyampaikan pelaporan keuangan yang bersih dan transparan bagi sebuah koperasi adalah faktor yang sangat fital sekali dalam meraih kepercayaan dari anggota koperasi dan masyarakat. Tidak berjalannya sebuah koperasi atau mati surinya sebuah koperasi salah satu penyebanya adalah dari pelaporan keuangan yang tidak transparan atau tidak jelas dari pengelolanya. Untuk itu Dekopinda sangat mendukung sekali  dengan adanya Pelatihan Standarisasi Keuangan bagi pengurus koperasi yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ini.
"Sebagaimana kita ketahui, pelaporan keuangan yang bersih dan transparan bagi sebuah koperasi adalah faktor yang sangat urgen sekali dalam meraih kepercayaan dari anggota koperasi dan masyarakat. Jika selama ini banyak terjadi permasalahan dalam tubuh koperasi baik itu koperasi pemerintah dan konvensional salah satu penyebabnya adalah dari masalah pelaporan keuangannya yang tidak jelas atau tidak transparan. Ada koperasi yang berhenti di tengah jalan atau ada yang mati suri, dan banyak anggotanya yang keluar, salah satu penyebabnya ya itu tadi, pelaporan keuangan dari pengurus atau pengelolanya yang tidak transparan. Jadi saya sangat mendukung sekali diadakan pelatihan ini oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang," ucap Irwan Basir.

Lebih lanjut dikatakan, Standarisasi Keuangan  yang disajikan hendaknya juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik tentang standar pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangannya. Dan koperasi hendaknya juga berpedoman dengan itu meski nanti disesuaikan dengan keadaan kondisi masing-masing koperasi sesuai dengan yang diputuskan dalam rapat anggota.

"Standarisasi Keuangan  yang disajikan dalam lembaga koperasi hendaknya juga harus mengacu dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik tentang standar pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangannya. Meski nantinya dicocokkan dengan keadaan kondisi masing-masing koperasi sesuai dengan yang diputuskan dalam rapat anggota," ujar tokoh yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang ini.

Di samping itu, mantan Kabid Linjamsos Dinas Sosial.Propinsi Sumbar ini juga menambahkan, di era kemajuan teknologi dan internet ini, sudah banyak koperasi di Indonesia yang laporan keuangannya sudah beralih kearah digitalisasi. Kalau bisa seluruh koperasi yang ada di Kota Padang terutama koperasi lembaga pemerintahan atau Badan Usaha Milik Pemeintah memanfaatkan teknologi untuk membuat pelaporan keuangan secara digitalisasi. Keuntungannya sangat banyak, disamping lebih transparan juga sangat memudahkan pengurus dalam mengelola laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat.

"Sekarang semuanya sudah berbasis internet. Pengurus Koperasi hendaknya bisa memanfaatkan kemajuan  teknologi tersebut. Saat ini sudah banyak koperasi di Indonesia yang pengelolaan keuangannya sudah beralih kearah digitalisasi. Kalau bisa seluruh koperasi yang ada di Kota Padang terutama koperasi lembaga pemerintahan atau Badan Usaha Milik Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk membuat pelaporan keuangan secara digitalisasi tersebut, termasuk koperasi konvensional. Keuntungan dengan digitalisasi ini sangat banyak, disamping lebih transparan juga sangat memudahkan pengurus dalam mengelola laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat," tukas Irwan Basir lagi.

Di akhir sambutannya Ketua Dekopinda ini mengucapkan selamat mengikuti pelatihan bagi seluruh peserta agar ilmu yang didapat dapat diaplikasikan di lembaga koperasi masing-masing. Dekopinda dan Dinas Koperasi UMKM Kota Padang akan selalu bersinergi memajukan Koperasi di Kota Padang ini.

Kegiatan yang dibuka oleh Kadis Koperasi dan UMKM Kota Padang ini akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh bagian keuangan dari lembaga Koperasi yang ada di Kota Padang. 

Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Jamilus S.Ag, MM menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Ketua Dekopinda Kota Padang yang telah memberikan arahan dan masukan bagi para peserta. Selaku Dewan Koperasi, Dekopinda adalah induk bagi lembaga koperasi yang ada di Kota Padang. Dan bersama-sama pemerintah nantinya akan berusaha memajukan Koperasi di Kota Padang. (rls)


Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bertindak selaku pembina Apel Gabungan bulan Oktober, di halaman kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (03/10/22).

Apel gabungan diikuti Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa di sela kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyempatkan diri melakukan silaturahmi dengan jajaran Pemkab Dharmasraya pada Senin malam tanggal 26 September 2022 lalu.

Walaupun rencananya MenPan akan menjadi Pembina Apel pada tanggal 27 September, namun dikarenakan ada kegiatan di Jakarta maka apelnya tidak jadi dilaksanakan.

“Dalam wejangan yang beliau sampaikan yaitu mengajak agar seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat terus berinovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sebab inovasi merupakan roh dari jalannya birokrasi, selain itu mall pelayanan publik yang menjadi model integrasi pelayanan diseluruh daerah saat ini merupakan adopsi dari yang dilakukan Pemkab Banyuwangi di era kepemimpinan beliau. Termasuk juga dengan e-katalog lokal juga ide beliau sewaktu menjadi Ketua LKPP,” kata Bupati dalam sambutannya.

Terkait permasalahan tenaga honorer, Menteri PAN-RV berjanji akan member penyelesaian yang berkeadilan. Baik bagi pemerintah daerah maupun honorer itu sendiri. 

Sutan Riska juga mengingatkan kembali, bahwa saat ini di Kabupaten Dharmasraya sedang berlangsung masa kampanye pemilihan Walinagari

Terhadap nagari yang akan menyelenggarakan pemilihan wali nagari (Pilwana) yang sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober kemarin sampai dengan 16 Oktober 2022 nanti, serta hari H pemilihannya In Shaa Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 nanti secara serentak. Terhadap  43 nagari se-Kabupaten Dharmasraya. 

“Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh ASN dan Non ASN agar dapat mensukseskan pelaksanaan Pilwana ini di lingkungan masing-masing. Dan menjaga netralitas kita, sehingga menimbulkan rasa aman di tengah masyarakat,” himbau Bupati yang juga Ketua APKASI itu.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Maka pada tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh ASN agar dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Serta mengisi data pengembangan kompetensi, serta melihat kebenaran data masing-masing PNS pada IP ASN. Sehingga apabila terdapat kesalahan data dapat melaporkannya ke BKPSDM.

Selain itu juga Bupati mengatakan bahwa capaian PAD keadaan 28 September 2022 terealisasi 71,60 persen. Dari 7 objek pajak semua terealisasi diatas 90 persen, dan 3 objek pajak lagi terealisasi masih dibawah 50 persen. Yakni pajak sarang burung wallet, BPHTB dan PBB. 

Untuk itu, Bupati mengharapkan seluruh kecamatan untuk mengingatkan kepada seluruh nagari terkait pembayaran PBB. Dari retribusi daerah capaian masih sangat kecil, bahkan masih ada OPD yang realisasi pendapatannya dibawah 50 persen. 

Sedangkan realisasi anggaran belanja daerah keadaan 30 September adalah 58,49 persen. Realisasi belanja daerah ini masih tergolong rendah. Padahal Bulan Oktober ini kita sudah memasuki awal triwulan ke-empat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya target belanja daerah kita sudah lebih dari 70 persen.

“Saya minta dalam waktu dekat adakan rapat RFK, kita bahas kenapa angka deviasi tinggi . Dan kepada seluruh OPD agar dapat memaksimalkan target PAD serta serapan anggarannya. Sehingga realisasi keuangan dan realisasi fisik kita dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya,” tegas Bupati lagi.

Selain itu, menyikapi belum stabilnya penerimaan transfer pusat kepada daerah pada tahun 2023, Sutan Riska meminta Sekda dan jajaran untuk menyikapinya dengan untuk menggali potensi penerimaan yang ada. 

“Mulai sekarang saya minta kepada seluruh OPD dapat mencari terobosan baru, bagaimana supaya PAD kita meningkat sesuai arahan Mendagri sewaktu Rakernas Bupati di Bogor,” terang Bupati.

Sementara Ranperda Anggaran Perubahan tahun 2022 sedang dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat. Dan hasil evaluasi tersebut akan segera ditindak-lanjuti untuk disampaikan kembali kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan rekomendasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya. 

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Perubahan tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tersebut, kami mengajak semua OPD untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di masing-masing OPD. Sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.(elda)


Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda, diantaranya Ketua DPRD Dharmasraya, Paryanto, Kepala OPD, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Taufik Amnul Hayat, camat dan undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Sakato Jaya, Senin, (03/10/22).

Dalam sambutan Sekda menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas upaya, dukungan dan komitmen sehingga pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat berjalan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada BPS Kabupaten Dharmasraya sebagai instansi terpercaya dalam memotret indicator pembangunan yang valid, akurat dan berkualitas. 

Selain itu, Sekda mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi peliknya ketidakpastian ekonomi. Negara-negara di dunia pun dihadapkan pada keputusan yang sulit untuk bisa menjaga stabilitas ekonominya. Hal itu membuat terjadinya lonjakan harga pada komoditas pangan dan energi. Sehingga laju inflasi pun semakin tinggi, baik di Negara-negara maju maupun berkembang. Dalam menghadapi tantangan yang timbul dari ketidak-pastian ekonomi global tersebut, diperlukan data berkualitas dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

“Dalam upaya mendapatkan data yang berkulitas tersebut, tahun 2022 ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan sensus penduduk lanjutan yang baru selesai dilaksanakan, dan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022 ini,” kata Sekda.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kolaborasi bersama. Untuk itu Sekda menghimbau agar dapat membangun kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Baik di tingkat kabupaten hingga level nagari.

Sesuai dengan strategi percepatan pengentasan kemiskinan, dimana pada tahun 2024 diharapkan kemiskinan ekstrim di Indonesia tertuntaskan. Demi menunjang strategi tersebut, dibutuhkan basis data yang tepat. Terbatasnya data sosial ekonomi untuk penargetan program seluruh Kementerian atau lembaga  dan Pemerintah Daerah, serta kurangnya ketepatan waktu dan keseragaman kualitas pemuktahiran data menjadi kendala dalam pelaksanaan stategi tersebut.

“Untuk itu, dengan adanya pendataan awal Regsosek ini diharapkan dapat menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat. Dan dapat menjadi sumber data rujukan untuk mendapatkan target yang tepat. Serta integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” kata Sekda lagi.

Regsosek adalah bagian dari reformasi system perlindungan sosial yang konsepna telah dirancang sejak tahun 2020. Pemerintah merasakan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan. Bantuan sosial, sebagai bagian dari perlindungan sosial, harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Termasuk yang terkena guncangan seperti pandemic covid-19. Sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

“Pada pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Dharmasraya ini, saya berpesan agar Badan Pusat statistic Kabupaten Dharmasraya dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh pihak terkait, OPD, jajaran pemerintah daerah hingga level terkevul, saya minta untuk turut mendukung dan ikut berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Demi tercapainya data sosial dan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Dharmasraya,” himbau Sekda lagi.

Dan kepada seluruh masyarakat, Sekda meminta agar dapat menerima dengan baik petugas pencacah di rumah kita. Berikan seluruh data yang diminta, serta jawablah dengan benar dan jujur seluruh pertanyaan petugas. Jawaban kita semua akan menjadi landasan pembangun Kabupaten Dharmasraya tercinta. Menuju Kabupaten Dharmasraya terbaik di Sumatera Barat. (elda)


Lintasmediannews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama dengan Forkopimda Dharmasraya menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Mapolres Dharmasraya, Senin, (03/10/22). 

Operasi Zebra Singgalang tahun 2022 dimulai dari tanggal 3 Oktober dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. 

Operasi lalu lintas yang rutin digelar oleh pihak Kepolisian agar para pengguna jalan patuh terhadap aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku. Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara humanis, dan melibatkan pihak TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD dan lainnya di jajaran Pemkab Dharmasraya.

Bupati berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya agar dapat mendukung penuh Operasi Zebra Singgalang ini. Dan dapat mematuhi semua aturan yang berlaku di jalan raya.
 
"Saya berharap semua masyarakat Kabupaten Dharmasraya dapat mendukung operasi ini. Tolong ikuti aturan dan ketentuan dalam berkendara di jalan raya, karena semua aturan yang dibuat adalah untuk kepentingan dan keselamatan kita dalam berkendara di jalan," pungkas Bupati.(elda)

Lintasnedianews com,DHARMASRAYA – Setelah beberapa tahun terhalang Pandemi Covid-19, Pemkab kembali menggelar perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XI Tingkat Kabupaten Dharmasraya. Perhelatan akbar dan ditunggu-tunggu masyarakat ini akan dilangsungkan pada tanggal 10-12 November 2022, di Kecamatan Padang Laweh.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghimbau seluruh OPD, Camat dan seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya agar dapat menyukseskan pelaksanaan MTQ Agar perhelatan akbar ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

“Saya himbau kepada sleuruh OPD, Camat dan instansi terkait agar dapat turut serta menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Padang Laweh yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November mendatang", ujar Sutan Riska, saat mengambil Apel Gabungan, di halaman Kantor Bupati setempat, Senin (03/10/2022)

Kata Sutan Riska, evant keagamaan ini sudah lama tidak terlaksana, dan baru tahun ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, Ia meminta diselenggarakan dengan semeriah mungkin, dan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. 

"Saya berharap MTQ Kabupaten pada tahun ini dapat terlaksana dengan lancar, sukses dan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, Serta membawa pengaruh positif untuk masyarakat Kabupaten Dharmasraya", pungkas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu. (elda)

JAKARTA.Lintas Media News.
Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM menghadiri Pertemuan Pengarahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center(JCC), Kamis (29/9/2022).

Dalam Pengarahannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata.

“Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ujarnya.

Terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), Jokowi menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” tegas Presiden.

Begitu juga dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), kepala negara meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” tambah Jokowi.

Usai mengikuti pengarahan, Bupati Adil mengatakan Pemkab Meranti siap mendukung penuh arahan dan instruksi dari Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya semua arahan itu sudah mulai dilakukan dan ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja di Meranti.

"Kita di daerah memang sudah menindaklanjutinya. Mulai dari memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog, membentuk tim pengendalian inflasi hingga tim penanggulangan kemiskinan," ujar H. M Adil.

Hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Presiden Maaruf Amin, para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), para panglima komando daerah militer (Pangdam), para kepala kepolisian daerah (kapolda), dan seluruh kepala kejaksaan tinggi. (Nina/rls).


Lintasmedianews.com,Dharmasraya,
Dalam rangka memperingati Hari Jantung Se-Dunia , Yayasan Jantung Indonesia kabupaten Dharmasraya dan Klub Senam Jantung Sehat kabupaten Dharmasraya adakan senam massal di lapangan Pasar Lama Pulau Punjung, Sabtu, (01/10/2022) 


Bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKLU) Kabupaten Dharmasraya dan Pelaksana Program Kesehatan Olahraga (Kesorga) Puskesmas Sungai Dareh dan Sialang, senam massal tersebut diikuti dengan semangat dan antusias oleh masyarakat sekitar.

Menurut Yeni Sisri Sekretaris BPKJI Dharmasraya,lebih kurang 150 orang peserta yang mengikuti senam jantung sehat pada pagi ini. 


" Disamping mengadakan senam, kita juga memberikan Program Promosi Kesehatan ( Promkes ) dengan Promotor Puskesmas Sungai Dareh dan Sialang dan juga Program Lanjut Usia (Lansia) , " sebut Yeni Sisri yang juga Ketua LKLU ini. 


Dengan adanya kesadaran akan kesehatan, Sisri berharap pada minggu- minggu berikutnya semakin banyak masyarakat yang mengikuti senam jantung sehat tersebut. 


" Yok berolahraga secara baik dan benar ,terarah dan terukur agar tubuh tetap sehat , " himbau Sisri.(elda)

Lintasmedianews com,
Rapat kerja ini dilaksanakan dalam upaya membahas program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2022. Rapat kerja komisi DPRD Kabupaten Dharmasraya diselenggarakan di Ruang Rapat Masing-masing Komisi. Senin, 3/10/2022

DPRD Kabupaten Dharmasraya memiliki 3 (Tiga) Komisi diantaranya Komisi I, Komisi II dan Komisi III. Masing-masing komisi memiliki pembahasan program yang berbeda-beda sesuai dengan mitra kerjanya.

Dalam rapat kerja kali ini, Komisi I di Pimpin oleh Raden Awaludin dengan mitra kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD). Komisi I membahas terkait dengan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Dharmasraya. 

Sedangkan Komisi II di Pimpin oleh H. St Alif,S.H dengan mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rapat Komisi II ini  membahas terkait program dan kegiatan dari PUPR pada Tahun 2022.

Terakhir, Komisi III di Pimpin oleh Rosandi Sanjaya Putra dengan mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup. Rapat kerja ini berfokus pada pembahasan terkait permasalahan dan solusi terhadap masalah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

Semoga dengan adanya rapat kerja komisi bersama mitra kerja ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga program dan kegiatan dari perangkat daerah dapat terlaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan.(elda)

Dharmasraya Lintas Media 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya dari fraksi Partai Gerindra Aandri Saputra,SH, MH, resmi menjabat ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Indonesia OFF-ROAD Federation (IOF) Kabupaten Dharmasraya Periode 2022-2026.

Pelantikan sebagai ketua IOF tersebut berlasung penuh khidmat, yang dikukuhkan lasung oleh ketua Pengurus Daerah (Pengda) IOF Propinsi Sumatera Barat Verry Mulyadi, SH, Senen 03/10/2022 di Aula Hotel Umega Gunung Medan Kecamatan Sitiung.

Ketua Umum Pengda IOF Sumbar  dalam sambutannya mengatakan, IOF merupakan organisasi yang diisi oleh berbagai kalangan profesi yang sejauh ini memberikan banyak kontribusi positif kepada masyarakat dan pemerintah.

“IOF sudah terbukti, bukan organisasi kaleng-kaleng, di sini banyak hal yang bisa kita perbuat untuk masyarakat dan pemerintah, Organisasi yang diisi oleh orang-orang besar dan banyak memberi manfaat,”  ucap Verry Mulyadi

Kepada para pengurus Verry berharap di tangan Aandri Saputra IOF Dharmasraya bisa selangkah lebih maju dan mampu
 melakukan konsolidasi, memperbaiki dan menjalankan regulasi dengan baik serta menjalankan roda organisasi.


‘’Perlu saya tegasan IOF bukanlah organisasi hura-hura, IOF adalah wadah para off-roader dan para pecinta otomotif di tanah air. Selain kegiatan otomotif, anggota IOF juga punya kepekaan sosial,” tegasnya.


Dengan penuh kebanggaan Verry Mulyadi mengatakan untuk pertama kali Kormi Sumbar mengiri OF-Road  ke Fornas Palembang," Alhamdulillah IOF Pengda Sumber lasung dapat memperoleh  mendali Emas," terang ketua Pengda IOF  dan sekaligus ia juga ketua Kormi Sumbar.


Aandri Saputra, SH, usai dilantik mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Pengcab IOF Dharmasraya empat tahun ke depan.

Politisi handal Gerindra itu juga berharap kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dapat bekerja sama dalam membesarkan IOF di Bumi Cati Nantigo ini.

Disamping itu ketua Pengurus Cabag IOF Aandri Saputra menjelaskan, Pengcab OF-ROAD Dharmasraya,  suda memiliki 9 unit mobil kompetisi speed offroad sementara itu, untuk mobil  adventure kita juga banyak, jelasnya.

Pihaknya menerangkan bahwa pada fornas kemare pengcab IOF Ranah Cati Nantigo sudah mengutus 2 atlet  ke fornas di palembang, besok mungkin akan bertambah.

"Alhamdulillah IOF Dharmasraya telah mampu mengutus 2 atletnya ke Fornas Palembang, besok mungkin akan bertambah " terangnya

Lanjutnya, program  Pengcab IOF  ke depan
InsyAllah  sudah di agendakan  untuk melaksanakan event-event offroad, yang mana event tersebut selain menyalurkan hobby para offroader,  juga akan kita manfaatkan untuk memperkenalkan Dharmasraya ke daerah lain, pada event tersebut akan diundang peserta dari luar daerah disitulah kita promosikan daerah bumi Cati Nantigo ini, sebut Ketua Pengcab Aandri Saputra.


Ketua DPRD Pariyanto,SH  yang juga bertindak sebagai Ketua Kormi  Dharmasraya mengatakan, pelantikan ini pertanda bahwa ada tanggung jawab yang harus dijaga.

“Harapannys agar pengurus konsisten, tidak hanya saja event saja, tapi juga program kerja, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,”  tutur Pariyanto.

Lanjutnya, adapun program pengurus juga diharapkan bersifat rasional, dan hendaknya dapat berkerja sama dengan program pemerintah daerah, tutup ketua Kormi itu.(Sutan)

Padang.Lintas Media 
Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat 1 Oktober lalu sukses  diselenggarakan. Namun, terjadi kealpaan terkait hari jadi tersebut pada sejumlah pihak. 1 oktober adalah peringatan Hari Jadi Sumatera Barat sebagai kewilayahan, bukan peringatan hari jadi provinsi. 

"1 Oktober itu Hari Jadi Sumatera Barat. Bukan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat. Ini sangat berbeda," ujar anggota Komisi I DPRD Sumbar, M. Nurnas, Senin (3/10). 

Sebagai bagian dari Komisi I yang melakukan pembahasan dan penyusunan peraturan daerah (perda) hari jadi tersebut, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2019.Nurnas  menjelaskan.Jika dikatakan sebagai hari jadi provinsi, maka itu bertendatangan dengan undang-undang. Sudah ada undang-undang terkait keprovinsian. Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

"1 Oktober kita tetapkan dalam perda sebagai Hari Jadi Sumatera Barat. Bukan hari jadi provinsi," tambah Nurnas.  

Menurut Nurnas, perda tentang hari jadi Sumbar ini disahkan pada Agustus 2019. Sehingga terhitung sudah empat kali peringatannya dilaksanakan hingga Tahun 2022. 

"Kita berharap tidak ada lagi kealpaan pada peringatan di tahun-tahun mendatang," ujarny. 

Nurnas menceritakan,Pada saat memilih tanggal untuk ditetapkan sebagai hari jadi, ada beberapa opsi pilihan.Momentum pertama, yakni pembentukan unit pemerintahan untuk kawasan Pesisir Barat oleh VOC pada Tahun 1609 dengan nama "Hoofdcomptoir van Sumatera "Westkust". Kedua, perubahan status unit pemerintahan  "Hoofdcomptoir van Sumatera "Westkust" menjadi "Government van Sumatera's Westkust" pada tanggal 29 November 1837.

Ketiga, pembentukan keresidenan Sumatera Barat oleh penjajahan Jepang dengan nama "Sumatora Nishi Kaigun Shu" pada Tahun 1942. Keempat, pembentukan keresidenan Sumatera Barat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera dengan Besluit Nomor RI/I tanggal 8 Oktober 1945.

Kelima, pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Riau dan Jambi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Terakhir, pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 pada 9 Agustus 1957.

"Dengan banyak pertimbangan setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, yakni ahli sejarah, tokoh masyarakat dan lainnya. Terutama  pemerintah pusat yakni kementerian, maka ditetapkan yang terbaik jika 1 Oktoberlah yang diambil," katanya. 

1 oktober 1945 sebagai satu kesatuan wilayah dalam NKRI. Maka peringatakan hari jadi Sumatera Barat secara kewilayahan adalah sebagai kesatuan masyarakat dan daerah dalam kerangka NKRI.

Selain itu, di dalam perda telah diatur pula hal-hal terkait pelaksanaan peringatan. Sejauh ini terdapat kealpaan dalam mematuhi perda itu. 

"Salah satunya dalam perda dinyatakan bahwa peringatan hari jadi dilaksanakan oleh DPRD Sumbar dalam rapat paripurna. Hal ini ditetapkan karena hari jadi tersebut adalah milih masyarakat Sumatera Barat, bukan terkait kepemerintahan atau keprovinsian," jelas Nurnas. 

Dikarenakan milik masyarakat Sumatera Barat maka DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakatlah yang melaksanakan peringatannya."Jadi tidak perlu ada upacara peringatan hari jadi ini oleh pemerintah provinsi. Itu tidak sesuai regulasi," Tukul Nurnas.

Ditegaskan Nurnas, dalam pasal 5. dikatakan, pemerintah provinsi memperingati melalui rapat paripurna yang dilaksanakan DPRD. Sementara pemerintah kabupaten/kota boleh melalui upacara atau kegiatan lainnya. 

"Jadi jika kita patuh pada perda sebagai regulasi hukum. Tidak ada upacara hari jadi di kantor gubernur. Kalau mau di kantor gubernur boleh saja, tapi tetap dalam bentuk rapat paripurna DPRD," ujarnya. 

Selain itu Nurnas juga mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk bergegas bangkit dan maju. 

"Seperti yang dikatakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla di rapat paripurna peringatan hari jadi kemarin. Sumbar itu dulu jaya. Intinya kita tak boleh hanya melihat kebelakang saja. Melainkan menapak pula jalan kemajuan untuk kedepannya," tambahnya. 

Nurnas melanjutkan, seperti yang dikatakan JK Sumbar terkenal dengan kecerdasannya. Maka pembentukkan dan pemanfaatan SDM harus dilaksanakan dengan baik. 

"Sebenarnya ini sudah tertuang dalam RPJPD Sumbar yang ditapaki dengan RPJMD. Ini harus kita laksanakan dengan serius, yaitu sumbar yang madani, didalamnya masuk SDM," katanya. 

Saat JK mengatakan dulu Sumbar terkenal dengan ulama dan sebagai tempat belajar agama maka itu harus dikembalikan lagi.
Begitu pula dengan sumbar yang dulunya punya banyak tokoh nasional pada posisi posisi penting dalam kerangka kenegaraan. 
"Sekarang apakah masih banyak? Ini perlu kita raih kembali," ujarnya. 

Sesuai dengan tema peringatan hari jadi, bangkit menuju Sumbar yang madani dan unggul, tambah Nurnas sumbar harus bangkit untuk kemvalu unggul di masa depan.(rls)

 



Pagar Alam, Lintas Media News

Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam menggelar Press Release Refleksi 4 Tahun Pembangunan Kota Pagar Alam, bersama awak media, di Rumah Dinas Walikota Pagar Alam, Senin (19/09/2022).

Walikota Pagar Alam, Alpian Maskoni menyebutkan, setiap Kepala Daerah memiliki dua kewajiban yang harus dijalankan sebagai Kepala Daerah, yang pertama rutinitas atau kegiatan wajib, kemudian yang kedua adalah program unggulan.

"Setiap kepala Daerah mempunyai program unggulan yang berbeda. Khususnya Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota memiliki 5 program unggulan, bantuan Stek kopi/Sambung Pucuk Kopi, Subsidi KUR 0%, Umroh gratis bagi Ustadz/Ustadzah, Beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi tetapi kurang mampu, dan yang terakhir Bonus bagi RT/RW," jelas Walikota.

Pada kesempatan tersebut, Walikota menjelaskan kelima program unggulan tersebut. Pertama Stek kopi/sambung pucuk dengan target 1 juta batang per tahun.

Ide ini muncul ketika Walikota melihat langsung kondisi di lapangan dimana kurang minatnya para petani untuk stek kopi karena butuh biaya yang cukup mahal ditengah semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Pagar Alam.

Melihat kondisi itu lanjut walikota, Pemkot Pagar Alam ingin mengambil peran melalui program stek kopi ini. Keuntungan dari stek kopi ini yaitu meningkatkan produksi kopi, dari perkebunan yang menghasilkan 1 ton/ha bisa meningkatkan hingga 3 ton/ha, itu arti peningkatan produksi kopi bisa mencapai 300% dari produksi biasanya.

Hingga Tahun 2022 ini Pemkot Pagar Alam telah merealisasikan Stek kopi sebanyak 3.297.113 batang Stek kopi kepada 4.195 petani penerima bantuan program. Dengan dukungan dana Bantuan Gubernur (Ban-Gub) berupa 1 rumah tani, 3 rumah produksi dan 35 Solar Dry serta fasilitas didalamnya dengan menggunakan APBD Kota Pagar Alam.

Kedua, Program subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga/0%, yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Program kerja ini lahir dalam upaya membangun perekonomian keluarga di Kota Pagar Alam. Proses peminjaman KUR ini masih melalui perbankan, sehingga hanya pihak Bank yang menyatakan keluarga tersebut layak atau tidak untuk melakukan peminjaman. 

Terhitung, hingga Agustus Tahun 2022 ini, jumlah penerima bantuan KUR 0% sebanyak 1.247 dengan realisasi pinjaman Rp.32.239.000.000.

Ketiga, Program umroh bagi Ustadz/Ustadzah. Program ini muncul sebagai bentuk apresiasi, karena para Ustadz/Ustadzah telah membimbing para generasi muda, khususnya generasi Kota Pagar Alam. Sebab generasi muda, generasi milenial ini merupakan generasi emas yang akan memimpin Indonesia pada di masa yang akan datang.

Keempat, Program Beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswi berprestasi tetapi kurang mampu.

Dan yang terakhir, program pemberian bonus untuk seluruh RT/RW di Kota Pagar Alam. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada RT/RW yang merupakan ujung tombak Pemkot Pagar Alam.

Walikota menegaskan, kelima program unggulan tersebut telah dilaksanakan dan masih berjalan. Dengan begitu, walikota mengatakan tidak memiliki hutang, karena semua janji pada saat sebelum dilantik menjadi walikota, telah dilakukan dan berjalan hingga saat ini. 

Selain kelima program prioritas tersebut, capaian pembangunan lain juga disampaikan Walikota, mulai dari perbaikan dan pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, hingga Sumber Daya Alam.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, yang telah membantu dan terlibat dalam pembangunan di Kota Pagar Alam selama ini. memang masih ada beberapa PR yang belum kami selesaikan, untuk itulah kami meminta waktu lagi untuk menyelesaikannya," ungkap Walikota.

Turut hadir pada Press Release ini Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. (Noza/Ad)



Padang,Lintas Media News.
Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Padang  menggelar Rapat Koordinasi Pengurus Dekopinda Kota Padang tahun  2022 bertempat di Padang Fishing Club Belimbing Kecamatan Kuranji Kota Padang pada Sabtu 1/10/2022.


Rakor dihadiri lengkap oleh pengurus inti dan Ketua-ketua Bidang serta Koordinator wilayah 11 kecamatan dihadiri oleh Ketua Dekopinwil Sumatera Barat Ir. H. Hendra Irwan Rahim dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Drs  Ferri Erviyan Rinaldy, MM dan Ketua Dewan Pakar Dekopinda Kota Padang, Yunisman, SE.MM.


Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Drs  Ferri Erviyan Rinaldy, MM dalam sambutannya mengatakan kalau Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sangat mengapresiasi kinerja dari Dekopinda Kota Padang. Ferri juga berharap kepada Dekopinda untuk selalu bekerjasama dengan dinas yang dipimpinnya terutama untuk menghidupkan kembali koperasi di Kota Padang yang belakangan ini banyak mati suri. Dari 700 lebih Koperasi yang ada, hanya 410 yang masih berjalan dan itu pun butuh pembinaan dari pemerintah dan Dekopinda.


"Kami sangat mengapresiasi kinerja Dekopinda Kota Padang ini. Baru beberapa bulan yang lalu dilantik, sekarang sudah melakukan Rakor Pengurus untuk pembahasan program kerja. Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM sangat menghargai ini. Perlu saya sampaikan saat ini ada lebih dari 700 koperasi yang ada di Kota Padang. Setelah dilakukan evaluasi di lapangan hanya sekitar 410 koperasi yang masih aktif. Selebihnya sudah mati atau mati suri. Untuk itu kami berharap bersama Dekopinda nantinya untuk menghidupkan kembali koperasi yang sudah mati suri tersebut agar bisa aktif kembali. Setidaknya bagi koperasi yang masih memungkinkan untuk bisa diaktifkan kembali.  Dan kami berharap bersama Dekopinda nantinya untuk bersama-sama memajukan koperasi di Kota Padang," ucap Ferri. 


Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sumatera Barat Ir. Hendra Irwan Rahim dalam sambutannya menyampaikan lebih kepada tentang pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) bulan Juli tahun 2023  yang pelaksanaannya Dekopinwil Sumatera Barat dan Kota Padang ditunjuk sebagai tuan rumah.


Menurut mantan Ketua DPRD Sumatera Barat ini,  ditunjuknya Kota Padang sebagai tuan rumah pelaksanaan even Nasional ini, karena dia yakin Dekopinda Kota Padang mampu melaksanakannya. Apalagi dia melihat Dekopinda Kota Padang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota dan hubungan kerjasamanya dengan Dinas Koperasi dilihatnya sangat bersinergi sekali. Dia yakin sekali helat akbar ini bisa dilaksanakan dengan sukses oleh Pemerintah Kota Padang dan Dekopindanya.


"Pelaksanaan Harkopnas Juli 2023 akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Saya telah menunjuk Kota Padang sebagai tuan rumahnya. Saya yakin, even Nasional ini akan berlangsung sukses dilaksanakan di Kota Padang. Karena Pemerintah Kota Padang sangat mendukung keberadaan Dekopinda. Apalagi saya lihat begitu bersinerginya Dekopinda dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Selagi tetap bersama-sama dan sejalan, semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan sukses," ungkap Hendra. 


Ketua Dekopinda Kota Padang Irwan Basir, Dt. Rajo Alam, SH.MM dalam sambutannya mengatakan kalau Rakor ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Raker seluruh Pengurus Dekopinda yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ini. Di samping itu juga untuk persiapan pelaksanaan Harkopnas tahun 2023 yang mana Kota Padang sebagai tuan rumahnya.


" Sengaja kita mengadakan Rakor ini untuk persiapan Raker Dekopinda yang rencananya dilaksanakan di bulan Oktober ini. Disamping itu juga membicarakan tentang kesiapan Dekopinda Kota Padang sebagai tuan rumah Harkopnas tahun depan. Dan kita butuh koordinasi dan masukan untuk pelaksanaan even nasional tersebut," ucap Irwan Basir.


Selanjutnya Irwan Basir juga menyampaikan, saat diamanahkan menjadi pengurus Dekopinda, tentu harus ada kontribusi pemikiran untuk kemajuan Koperasi di Kota Padang. Dan itu harus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah Kota dalam hal ini dinas Koperasi dan UMKM agar segala permasalahan yang ada di Koperasi Kota Padang dapat bersama-sama mencarikan solusinya.  


"Sewaktu menerima amanah menjadi pengurus Dekopinda, tentu harus ada kontribusi pemikiran yang diberikan untuk memajukan koperasi. Dan itu bisa dilakukan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kota dalam hal ini dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. In Syaa Allah dengan bersama-sama dan bersinergi segala permasalahan yang ada dalam koperasi di Kota Padang akan dapat dicarikan solusinya bersama-sama," ungkap Irwan Baor yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang ini.


Irwan Basir juga merasa miris dengan banyaknya koperasi yang mati suri atau telah mati. Ini sangat disayangkan, karena banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif lagi di daerah tanah kelahiran Bapak Koperasi ini. Untuk itu harus kita cari tahu penyebab dari tidurnya koperasi tersebut. Dan harus dilakukan evaluasi menyeluruh baik dari pengelolanya, permodalannya atau sistem manajemen kerja dari koperasi itu sendiri. Dari sini akan dapat terlihat nanti penyebabnya.


" Dari apa yang disampaikan Kepala Dinas tadi, kita cukup miris begitu banyak koperasi yang tidak aktif. Padahal Sumatera Barat adalah tanah kelahiran Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Untuk itu harus kita cari tahu penyebabnya dengan melakukan evaluasi menyeluruh baik dari pengelolanya, permodalannya atau sistem manajemen kerja dari koperasi itu sendiri. Dari sini akan dapat terlihat nanti penyebabnya," lanjut Irwan lagi.


Mengenai pelaksanaan Harkopnas yang akan dilaksanakan pada Juli 2023, Irwan Basir mengatakan kesiapan Dekopinda Kota Padang sebagai tuan rumah. Dekopinda nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Walikota Padang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk bersama-sama mensukseskan Harkopnas ini. 


"Untuk pelaksanaan Harkopnas pada Juli tahun depan, Dekopinda Kota Padang siap melaksanakannya. Dekopinda nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Walikota Padang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk bersama-sama mensukseskan Harkopnas ini. Ini adalah bentuk penghargaan kepada Dekopinda Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang atas kepercayaan Dekopinwil Sumatera Barat untuk menunjuk Kota Padang sebagai tuan rumah pada even berskala Nasional ini," tukas Irwan Basir lagi.


Pada Rakor tersebut juga telah ditunjuk Ketua Panitia Pelaksana Harkopnas dari Dekopinda Kota Padang Bapak Amril Amin atau Acik Amin. Di samping itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini juga sekaligus di tunjuk sebagai Ketua Panitia Raker Dekopinda Kota Padang. (rls)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.