Tanah Datar, Lintas Media News

Dalam rangka pergelaran Program Unggulan Bupati Tanah Datar, Nagari Kumango Sabtu (17/09) 2022 sukseskan Progul tersebut lewat tampilan berbagai event yang dinamakan “Baluluak Bajarami”, yang di buka langsung oleh Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, SH, MH, yang ditandai dengan meniup pupuik batang pati di halaman masjid Amarullah Nagari Kumango.

Di event Baluluak Bajarami, Nagari Kumango Yayasan Istana Yatim Asyifa ikut serta sukseskan acara tersebut melalui stand Basar Pameran yang diadakan di event ini, ustadz Robby Sugara beserta pengurus yaitu Bunda Irma Cerita, Nilam Sari, Rimelvi, Ulyanti, yayasan Istana Yatim Asyifa menyapa dan menyatu dengan masyarakat, baik dalam kegembiraan dan kesusahan, serta berharap lisan masyarakat untuk kemajuan Yayasan Istana Yatim Asyifa kedepannya.

Yayasan ini mempunyai Visi menjadi Wadah Pendidikan Al-Qur’an bagi yatim, duafa, serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencari ridho Allah, dan juga misi dari Yayasan mengembangkan ukhuwah islamiah, menjadikan anak yatim, dhuafa cinta Al-Qur’an serta Hafiz dan Hafizah, menyelenggarakan  memajukan pendidikan pelatihan kesehatan serta kesejahteraan sosial, perekonomian umat. Yayasan Istana Yatim Asyifa menampilkan masakan kerang dari Melcap di Sijangek. Berjalan sambil beramal. Kerang ini kalau laku dan terjual habis dananya untuk anak-anak yatim Asyifa. 

Bunda Irma Cerita pengurus Yayasan Istana Yatim Asyifa berharap, “banyak jugalah donatur-donatur yang menyumbangkan rezekinya kepada yayasan kami, bisa membahagiakan yatim fest, mudah-mudahan yayasan kami bermanfaat bagi masyarakat, ujarnya.” 

Salah seorang pengunjung stand Bazar Yayasan Istana Yatim Asyifa Reni menyampaikan, “semoga lebih bagus dan berkembang, yayasan ini dan maju untuk masa-masa yang akan datang,” katanya.

Ustad Robby Sugara pengurus Yayasan Istana Yatim Asyifa memaparkan, “alhamdulillah sudah banyak dukungan dari masyarakat luas dan perantauan, dan juga ucapan ribuan terima kasih kepada donatur-donatur budiman yang telah menyumbang dan menjadikan ladang amal bagi kita,” katanya.

Ustad Robby berharap untuk para pemuda dan remaja jauhilah Narkoba dan ciptakanlah ide-ide yang positif dan cemerlang seperti adakan silat dan mengaji dan yayasan Asyifa menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Yayasan juga menerima donatur bulanan serta memberikan KTA untuk donatur tersebut,” paparnya. (YEN)

Oleh : 

Mohammad Nasir

Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia

Tidak diragukan lagi pers Indonesia bekerja sejalan dengan perjuangan mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menerapkan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

 Keselarasan pers Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dilihat dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. “Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, serta norma-norma agama,” demikian bunyi alenia pertama Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Di sini tanggung jawab pers terhadap NKRI jelas. Akan tetapi kejelasan ini harus dijelaskan berulang-ulang dan dipraktikkan supaya menjadi kesadaran. Dengan menaati KEJ berarti kegiatan pers sudah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perjuangan mempertahankan NKRI. 

Dalam penerapannya, selain mengikuti aturan KEJ dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan peraturan terkait lainnya, pers juga perlu memberi dukungan riel serta kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan mempertahankan Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.

 “Jadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai azas dalam melakukan aktivitas pemberitaan, serta mengembalikan esensi jurnalistik yang ideal dengan motif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut merawat dan bersungguh-sungguh menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila, fondasinya adalah NKRI, tiangnya persatuan dan kesatuan, atapnya adalah kebhinekaan,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman kepada peserta rapat pimpinan nasioal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Aula AH Nasution Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022.

Ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra, pers dalam bekerja berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Pancasila based journalism). Dalam berbagai kesempatan  Azyumardi Azra (1955- 2022) menegaskan bahwa pers sangat berperan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan sosial, kesatuan bangsa yang dapat memperkokoh NKRI. Untuk itu, pers harus menghindari isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pasal 13 butir a, disebutkan pula perusahaan pers juga dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.  

“Pers sebaiknya menghadirkan narasi-narasi yang tidak memecah belah, pilih diksi yang menyejukkan,” pesan Azyumardi Azra, ketika menjadi pembicara kunci dalam Rapimnas SMSI di Markas Besar Angkatan Darat RI,  Jakarta, Kamis, 21 Juli, 2022.  Prof Azra menggaris bawahi pentingnya  jurnalisme berbasis Pancasila. Dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menumbuhkan persaudaraan dan toleransi, sehingga berita-berita yang disajikan selalu berpijak pada kebenaran.   

Dukungan Langsung

“NKRI Harga Mati”, demikian semboyan yang tersebar di mana-mana. Bagi wartawan untuk turut mendukung Pancasila dan NKRI sudah dilaksanakan dengan menjalankan yang dilakukan sehari-hari dengan menerapkan KEJ yang berbasis Pancasila secara ketat. Ada tambahan lain yang lebih nyata, dengan memberikan dukungan langung, yaitu memberi dukungan kepada siapa saja yang berjuang mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI. 

Siapa yang aktif dalam operasional berjuang mempertahankan Pancasila dan NKRI? Mereka adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kegiatan-kegiatan militer di tiga matra ini harus didukung dengan berbagai cara sesuai bidang kemampuan masing-masing. 

Untuk pers yang menjadi infrastruktur komunikasi bangsa dan negara, sumbangsihnya tentu dukungan pemberitaan yang positif, memberi semangat bagi pelaku kegiatan maupun menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat yang membacanya. Akan tetapi proses dukung-mendukung harus ada komunikasi yang memadai antara yang didukung dan yang mendukung. Apabila tidak ada komunikasi, yang terjadi akan terjadi salah komunikasi. Diperlukan keterbukaan, supaya yang akan mendukung bisa masuk.  

Apa Saja Dukungan untuk AD

Mari kita tengok kira-kira dukungan apa yang diberikan oleh wartawan kepada TNI Angkatan Darat (TNI AD). Mungkin saja ini sudah biasa dilakukan oleh wartawan yang sehari-hari bertugas di Dinas Penerangan Angkatan Darat. Tetapi sebagai pembahasan, mari kita lihat dari tugas pokok TNI AD terlebih dulu sebagai acuan, supaya wartawan bisa memberikan dukungan. Dukungan liputan ini kami uraikan setelah mengintip tugas pokok TNI Angkatan Darat melalui tniad.mil.id. Ini hanya sebagian contoh dukungan.

1. Meliput TNI AD dalam melaksanakan tugas di bidang pertahanan dalam operasi militer baik untuk perang maupun selain perang. Untuk meliput kegiatan militer ini harus ada ajakan atau undangan dari pihak TNI AD yang telah mempertimbangkan perlunya liputan media. Atau permintaan meliput dari pihak media untuk disampaikan kepada pihak berwenang di TNI AD, sehingga dipersilakan meliput. 

2. Memberitakan persiapan satuan-satuan operasional baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan, khususnya di daerah rawan konflik, dan pulau-pulau terluar (liputan ini menarik bagi wartawan kalau diizinkan oleh pihak TNI AD). Liputan di daerah rawan konflik atau di pulau terluar juga akan menjadi bacaan yang menarik. Bagaimana prajurit bertahan di tepi pantai, berinteraksi dengan warga kampung, sambil bermain air. 

3. Menulis perjuangan yang heroic para prajurit TNI AD, dan membuat profil komandan atau prajurit lapangan yang sukses gemilang dalam menjalankan tugas. Tulisan profil ini selain akan berdampak positif (bertambah semangat) terhadap prajurit yang ditampilkan dalam tulisan, juga akan menjadi teladan bagi yang lain.  

4. Sebaiknya wartawan diajak turun langsung ke lapangan supaya bisa memberi deskripsi dan narasi dalam tulisannya, sehingga menarik untuk pembaca. Wartawan juga diberi akses membaca statistik, angka-angka terkait operasi militer, mengambil gambar, dan peta pertempuran (kalau sekiranya tidak berdampak negatif). 

5. Memberitakan satuan melakukan kerja sama internasional dengan angkatan bersenjata negara sahabat.

6. Meliput pelaksanaan tugas perdamaian dunia TNI AD. Di sini, TNI biasanya memilih media mana yang akan diajak untuk liputan. Banyak wartawan yang ingin ikut biasanya, tetapi karena menyangkut transportasi dan akomodasi, jumlah wartawan kemudian disesuaikan. 

7. Meliput persiapan TNI AD dalam tugas pengamanan presiden dan wakilnya, serta keluarganya. Apa saja kompetensi yang disiapkan untuk tugas ini. (Kalau diizinkan untuk diliput).

8. Meliput prajurit TNI AD yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam, termasuk operasi penyelamatan korban bencana.

9. Meliput prajurit TNI dalam partisipasi program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI.

10. Memberitakan keberadaan pos-pos perbatasan dan satuan-satuan baru di wilayah perbatasan (kalau diizinkan).

11. Menulis lembaga pendidikan dan latihan di lingkungan TNI AD baik di pusat maupun di daerah. Proses pendidikannya seperti apa sehingga tercipta prajurit professional. 

12. Meliput bantuan TNI AD dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara. 

13. Melihat dari dekat upaya TNI AD dalam mempertahankan kemanunggalan TNI- Rakyat. (*)

Dharmasraya, Lintas Media News

BAZNAS Dharmasraya beberapa waktu yang lalu melakukan kegiatan peletakan batu pertama bedah rumah tidak layak huni, sebelum itu dalam  penyaluran zakat ini Baznas telah melakukan survei ke lokasi untuk mendapatkan data yang akurat sehingga bantuan ini dapat tepat sasaran, dan rumah milik bapak Apriman (60) yang beralamat di Jorong parit terajak, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung layak untuk dilakukan bedah rumah.

Pada kesempatan kali ini, kegiatan peletakan batu pertama di hadiri oleh Camat Pulau Punjung, Kapolsek, Dandim, Wali nagari Sikabau, Bamus serta Bapak Jorong parit terajak, dan dari pihak Baznas hadir Ketua Bapak  Z Lubis dan wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan   Muhamadhakim di dampingi Amil pelaksana.

Ketua Baznas menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan program Dharmasraya Peduli, dimana Baznas menyalurkan zakat umat dan akan kembali untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga kedepanya Baznas yang di dukung pemerintahan daerah dapat mengurangi angka kemiskinan di Dharmasraya, ucap beliau.

Dan harapan tentu untuk bapak Apriman semoga dengan ada nya bedah rumah dari Baznas ini dapat merasakan tinggal di rumah yang lebih layak lagi.

Menambahkan dari penyampaian Ketua Baznas, Camat Pulau Punjung menyebutkan sangat mendukung program-program Baznas dan dalam hal ini bedah rumah, bersamaan dengan itu wali nagari Sikabau mengapresiasi dan  mengucapkan terima kasih kepada pihak  Baznas telah membantu warganya yang membutuhkan, dan semoga Baznas lebih maju lagi kedepannya, ucap wali nagari Sikabau. (elda)

Jakarta, Lintas Media News

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kamis (22/9/2022) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM usai menerima langsung plakat penghargaan mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Menurutnya hal itu merupakan buah dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.

"Ini merupakan hasil kerja bersama dan  penghargaan ini juga untuk bersama. Terutama masyarakat Kepulauan Meranti. Ini haru terus dipertahankan," ujarnya.

Dia mengapresiasi kerja keras OPD di jajaran Pemkab Meranti dan berharap penghargaan yang diterima tidak lantas membuat puas tetapi harus dijadikan pemicu semangat kedepannya dalam menyusun laporan keuangan daerah.

"Teruskan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya sekadar hasil audit BPK saja tapi harus berdampak kepada masyarakat," kata dia.

Senada dengan bupati, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kepulauan Meranti Erry Yoserizal, SE juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga opini WTP telah berhasil didapatkan sebanyak 10 kali berturut-turut.

"Terima kasih kepada seluruh OPD, para pimpinan dan seluruh tenaga akuntansi di Kepulauan Meranti. Ini berkat kerjasama kita semua," ungkap Erry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

“Alhamdulillah hari ini kita bertemu setelah dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi," sebut Sri.

Menurutnya, penghargaan yang diterima harus bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. 

“Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” sebutnya.

Ikut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kepulauan Meranti Doddy Hamdani dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kepulauan Meranti Tirta Kurnianto, SH. (Nina/rls)

Dharmasraya, Lintas Media News

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kembali mencari solusi terhadap permasalahan tenaga honorer atau non-ASN. Kali ini, APKASI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Puri Agung Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (21/09/2022). 

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, Rakor ini lanjutan rapat teknis yang dilaksanakan pada tanggal 12 September, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan Kemenpan RB dan pembiayaan pasca alih status tenaga Non ASN menjadi PPPK.

“Penghapusan tenaga non ASN ini menjadi kegelisahan bagi kawan-kawan kepala daerah dan juga tenaga honorer, terutama yang pelayanan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, Pol PP, Pemadam Kebakaran, Perhubungan," ujar Bupati Dharmasraya itu.

Selain itu, kata dia, tenaga honorer ini juga khawatir untuk mengikuti seleksi terbuka PPPK, karena harus bersaing dengan sarjana baru lulus.

"Banyak kekhawatiran mereka, karena mereka bisa kehilangan pekerjaan setelah adanya penghapus tenaga honorer ini, ujarnya.

Sutan mengatakan, peralihan status Honorer menjadi PPPK, yang gajinya hampir sama dengan PNS, juga akan membawa konsekuensi beban anggaran bagi pemerintah daerah. Apalagi kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil pasca Covid-19.

Sutan Riska mengatakan, dari hasil beberapa diskusi APKASI, ada sejumlah permasalahan yang perlu ditangani pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer. Pertama, mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak dapat mengikuti seleksi CAT dengan passing grade yang ditentukan berdasarkan ketentuan kelulusan.

Kemudian, persoalan keterbatasan anggaran, perlunya disusun rentang gaji sesuai dengan kemampuan daerah dan adanya penambahan DAU dari pemerintah pusat

Lalu, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau PPPK karena kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi dapat diberi kesempatan sesuai dengan minatnya, seperti pelatihan kewirausahaan atau Kartu Prakerja, dan lain-lain. 

Selain itu, kepala daerah dapat memberikan alokasi formasi PPPK dalam rangka mendukung visi misinya yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodesasi jabatan kepala daerah.

"Terima kasih banyak Pak Menteri telah membuka ruang untuk berdiskusi. Banyak permintaan dari para bupati untuk menunda penghapusan tenaga honorer ini 2023," ujarnya.

Melalui Rakor ini kata Sutan Riska, 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi dapat memberi sumbang saran untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada, karena pada kesempatan itu juga turut hadir perwakilan kementerian lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Badan Kepegawaian Negaran (BKN).

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah memberi peringatan terhadap kabupaten/kota terkait pengangkatan tenaga non-ASN di daerah. 

"Namun berdasarkan fakta kalau tenaga Non ASN ini dihapuskan waktu itu tentu akan berdampak terhadap pelayanan masyarakat, sehingga atas permintaan para kepala daerah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah non asn," ungkap dia. 

Ia mengatakan, usulan penundaan penghapusan Non ASN dari kabupaten dan kota, akan dibahas dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan dan Kemendagri. (elda)