Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-undang dapat dipantau oleh pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pemantau Pemilu untuk dapat melakukan pemantauan tersebut mesti mengajukan permohonan dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan Bawaslu, baik tingkat Provinsi atau  Kabupaten/Kota, sehingga nantinya akan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu, serta mendapatkan sertifikat akreditasi ketika pemantau Pemilu dimaksud memenuhi persyaratan.

Adapun pemantau Pemilu dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga pemantau pemilihan dan luar negeri,  lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Untuk dapat menjalankan amanat Undang-undang tersebut, Bawaslu pada tanggal 10 Juni 2022 silam telah meluncurkan Meja Layanan Pemantau Pemilu agar dapat memberikan tanda terdaftar dan sertifikasi akreditasi kepada pemantau Pemilu yang mau melakukan pemantauan Pemilu, ini merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 

Tak ketinggalan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah membuka Meja Layanan Pemantau Pemilu, dimana pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang - Sumatera Barat. 

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemantau Pemilu diantaranya bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Provinsi, atau  Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam mengembalikan formulir registrasi yang dimaksud pemantau Pemilu juga menyertakan persyaratan administrasi yang meliputu,  profil organisasi/lembaga, memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga, nama dan jumlah anggota pemantau, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau dan surat keterangan domisili, serta pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.

"Pendaftaran telah dibuka hingga nanti sampai 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemungutan suara Pemilu, dimana pemungutan suara Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Manfaatkan Meja Layanan Pemantau Pemilu ini seluas-luasnya bagi yang mau mendaftarkan diri menjadi pemantau Pemilu untuk Pemilu 2024, kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan sangat terbuka atas segala informasi dan semua pertanyaan serta konsultasi Sahabat akan dilayani di meja ini” tutur Vifner saat dikonfirmasi terkait kesiapan meja layanan pemantau Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Vifner juga menegaskan, kalau masyarakat ikut melakukan pemantauan, maka pemilu bersih bisa terselenggara dengan baik, dan hasil yang didapatkan juga baik.

"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan pemilu bersih dan berwibawa, untuk mendapatkan hasil terbaik pula," tutup Vifner. (rls)

 Tokoh Kota Padang Irwan Basir, SH, MM Datuk Rajo Alam yang Juga tokoh Kuranji melepas keberangkatan Alumni SMA N 5 Kota Padang untuk tour wisata ke Kota Solok dan Kota Sawahlunto, Minggu (19/6/2022).

Dalam sambutannya Irwan Basir, SH, MM Dt. Rajo Alam menyampaikan, alumni merupakan wadah dan sarana pemersatu membangun, juga penguatan talisilaturahmi antar sesama terutama bagi almamater.

" Jalan-jalan ini jangan hanya eforia semata, ini merupakan salah satu cara meng-upgrade pemikiran dan menghilangkan rasa lelah dari sibuknya aktifitas sehari-hari," pungkas Datuk IB begitu sapaan beliau.

Datuk IB melanjutkan, jadikan momen tour wisata ini dapat memperkuat rasa kebersamaan, menimbulkan energi dan kegiatan positif untuk membangun negeri ini lebih baik kedepan.

" Bangunlah rasa kebersamaan ditangan kita semua akan memberikan input-input positif, satukan pandangan dan samakan persepsi, visi dan misi membesarkan almamater dalam bingkaian alumni," ujarnya berpesan.

Terakhir, selamat menikmati perjalanan wisata. Semoga membawa keberkahan dan selamat pergi maupun selamat kembali berkumpul bersama keluarga," pesan Datuk IB. (rls)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya- Satresnarkoba lakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana  Narkotika Jenis Shabu Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru kab. Dharmasraya Sabtu,18 Juni 2022.

Berdasarkan informasi yang didapat, penyelidikan bermula dari laporan salah satu masyarakat yang resah akan TKP  yang sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan narkotika. Berbekal laporan tersebut, personil Satresnarkoba yang dipimpin Kasatresnarkoba polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH. bergerak ke TKP melakukan penyergapan dan penyelidikan terhadap tersangka sekira pukul 02.00 WIB dini hari.

Tersangka dikenal dengan inisial ID (43th) ini berdomisili Jorong Ampalu,  kenagarian Ampalu, kec. Koto Salak,  Kab. Dharmasraya. Pria berprofesi sebagai petani kebun ini diduga Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu.

Dari penyelidikan yang dilakukan, ditemukan sebuah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat satu  buah dompet merek GUCCI warna orange yang berisikan 1(satu) buah plastic klip bening yang berisikan satu paket kecil yg dibungkus dengan plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, satu  buah alat hisap shabu (bong) yg terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup botol warna biru,satu buah kaca pirek, dua buah korek api gas warna bening, satu buah jarum api, dua buah pipet ,satu buah sendok yang terbuat dari pipet.

" Penyergapan dan penyitaan disaksikan langsung oleh wali nagari Sialang Gaung, Sahrial dan kepala jorong Sialang Gaung, Jamaris. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Dharmasraya guna penyelidikan lebih lanjut" ungkap IPTU RUSMARDI, SH.

" Tersangka di sanksi kan dengan penerapan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO 35 TH.2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP" tutupnya.( elda)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka secara resmi rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XIV di Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6). 

Rakernas APKASI ini , di hadiri juga oleh menteri investasi Bahlil lahadalia, Wamendagri  Wempi wetipo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt bupati bogor dan Bupati seluruh Indonesia serta Sekda dan beberapa OPD. 

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam sambutannya mengatakan tema Rakernas APKASI kali ini, kita mengkalaborasikan antara pemerintah daerah dengan pusat untuk menyongsong KTT G20 dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. 

Kata Bupati Dharmasraya ini, satu tahun kepengurusan APKASI  periode 2021-2026, pihaknya telah melaksanakan 34 kegiatan besar baik itu kegiatan bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal dan kegiatan yang bersifat sosial telah dilaksanakan. 

Sutan Riska juga menjelaskan, saat dirinya dan korwil turun ke daerah daerah seluruh Indonesia, ada beberapa persoalan yang dibawa untuk nanti dibahas di rakernas seperti Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja terkait dengan Penghapusan Pegawai Honor.

"Kami mohon nanti masukan kepada bapak Men-PAN dan bapak Presiden untuk ditunda supaya nanti ini tidak menjadi masalah di kabupaten seluruh Indonesia,"ungkapnya.

Selain itu, kata Sutan Riska, yang menjadi isu dalam beberapa tahun yang belum terealisasi adalah bentuk komitmen dari Kepala Daerah dengan para Mentri. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Ketum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan para pengurus APKASI yang telah menginisiasi rakernas XIV ini.(elda)

Lintas Media News - Lampung Timur.

Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo hadiri acara Grand Final Pemilihan Bujang,Gadis Yang sering di sebut Muli Mekhanai Tahun 2022 di Gedung Pusiban Kabupaten Lamtim, Jum’at (17/6/22).

Hadir mendampingi M. Dawam Rahardjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf, Forkopimda, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektorat, Para Kepala OPD, Ketua Tp. PKK, Yus Bariah M. Dawam Rahardjo serta Para Camat se-Sekabupaten Lamtim.

M. Dawam Rahardjo menyampaikan bahwa Pemelihan Bujang,gadis atau Muli Menkhanai Tahun 2022 ini, merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam promosi pariwisata yang ada di Lamtim.

“Pemilihan Bujang,Gadis/Muli Mekhanai ini merupakan ajang bagi para remaja/pemuda Lamtim yang memiliki potensi bakat dan kompetensi dalam berbagai bidang untuk menunjukkan kemampuan serta bakat yang dimiliki, selain itu merupakan salah satu langkah pemerintah dalam promosi pariwisata yang selanjutnya akan menjadi mitra pemerintah daerah sebagai Duta Pariwisata dan Duta Budaya untuk mendukung dan mempromosikan objek-objek wisata daerah,” kata Dawan.

M. Dawam Rahardjo berharap Muli Mekhanai terpilih merupakan yang terbaik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Lampung.

“Selain dari pada itu pemilihan Bujang,Gadis/muli mekhanai Lamtim merupakan tahap awal untuk menuju tahap berikutnya pada ajang pemilihan muli mekhanai Provinsi Lampung, oleh karena itu kami mengharapkan kepada seluruh peserta, segenap panitia serta para juri, agar senantiasa menjunjung tinggi sportifitas dan objektifitas agar Muli Mekhanai yang terbaik yang diharapkan akan menjadi terbaik pula pada ajang tingkat Provinsi Lampung nantinya bahkan pada ajang Nasional,”ujarnya.

Untuk diketahui pada acara Grand Final Muli Mekhanai Lampung Timur untuk juara 1 pria diraih oleh, Ardi Apriansah dari Marga Tiga, juara 2, Sendie Arya dari Purbolingga dan juara 3 diraih oleh, Yulizar Fikri dari Dinas Kebudayaan sedangkan juara 1 wanita diraih oleh, Gusti Maharani dari Marga Tiga, juara 2, Ni Komang Dari Pasir Sakti dan juara 3 diraih oleh, Oktaviani dari Sukadana. ( Yudi )

 

Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar menandatangani  kesepakatan bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintahan Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat (Sumbar), tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jumat (17/6/2022). Dari Pemprov MoU ditandatangani Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy (dua dari kiri), dan dari Pemkab Agam  diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jetson (paling kiri)

PADANG ,Lintas Media News.

PT Semen Padang melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintahan Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat (Sumbar), tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bertempat di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Kesepakatan Bersama antara perusahaan semen di Kota Padang itu dengan Pemprov Sumbar, digelar usai upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia dengan tema, “Only One Earth”, Jumat (17/6/2022) pagi.

Selain dengan Pemprov Sumbar, Semen Padang pada kesempatan tersebut juga melakukan penandatangan MoU dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Agam tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wetland dalam Rangka Pemulihan Danau Maninjau.

Dari Semen Padang, MoU tersebut ditandatangani langsung Direktur Utama Asri Mukhtar. Sedangkan dari Pemprov Sumbar, diwakili Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Kemudian dari Pemkab Agam, diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jetson. 

Penandatangan MoU tersebut, turut disaksikan Kepala DLH Pemprov Sumbar, Siti Aisyah, dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumbar. Sedangkan dari Semen Padang, turut disaksikan oleh Kepala Departemen SDM & Umum, R Trisandi Hendrawan, dan Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy kepada wartawan mengatakan, MoU dengan Semen Padang ini meliputi soal Program Kampung Iklim (Proklim) yang merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proklim ini, jelas Audy, digulirkan dalam rangka untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim, serta untuk menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK). 

Kemudian, juga untuk memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal, sesuai dengan kondisi wilayah. "Bagi Semen Padang, ini merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai perusahaan perseroan terbatas," kata Audy. 

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Agam, Jetson, mengapresiasi Semen Padang yang turut serta mendukung program pengembangan kawasan wetland atau lahan basah di Danau Maninjau. Apalagi, program ini juga bertujuan untuk pemulihan Danau Maninjau.

"Kesepakatan Bersama ini dalam rangka penyelamatan Danau Maninjau melalui Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wetland. Jadi, kami dari Pemkab Agam, mengapresiasi keterlibatan Semen Padang dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan wetland Danau Maninjau," katanya. 

Serahkan bantuan Rp100 Juta

Usai melakukan penandatangan MoU dan Kesepakatan Bersama, Dirut Semen Padang bersama rombongan Wakil Gubernur Sumbar, kemudian meninjau pelaksanaan kampanye Simpatik yang digelar di Jalan Sudirman, tepatnya di depan Kantor Gubernur Sumbar.

Kampanye Simpatik tersebut, merupakan bagian dari rangkaian memperingari Hari Lingkungan Hidup se-Dunia yang digelar Pemprov Sumbar. Pada saat kampanye, rombongan Dirut Semen Padang dan Wakil Gubernur Sumbar pun ikut membagikan tempat sampah kendaraan dan tumbler kepada pengendara yang melintas.

"Tempat sampah ini bantuan dari Semen Padang, jumlahnya ada 500. Tentunya, bantuan tempat sampah kendaraan ini merupakan bentuk kepedulian Semen Padang terhadap lingkungan. Kami dari Pemprov Sumbar, berterima kasih kepada Semen Padang atas bantuannya, termasuk dalam mendukung Proklim," kata Kepala DLH Pemprov Sumbar, Siti Aisyah. 

Sementara itu, Dirut Semen Padang, Asri Mukhtar mengatakan, selain menyerahkan bantuan 500 tempat sampah, pihaknya juga menyerahkan bantuan Proklim kepada 2 nagari atau desa di Sumbar, yaitu Nagari Andaleh Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Limau Gadang Lumpo, Pesisir Selatan. 

"Masing-masing nagari ini diberikan bantuan sebesar Rp20 juta. Jadi, total bantuan yang kami serahkan pada rangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia dan dukungan untuk program Proklim ini sebesar Rp100 juta. Dan ini adalah komitmen dan tanggung jawab sosial dari Semen Padang," kata Asri Mukhtar.(*)

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan legalitas Pemerintah Daerah untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 363 (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Hal ini disampaikan  Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Devi Kurnia, SH.MM dalam sambutan soft launching aplikasi KERABAT (Kerjasama Sumatera Barat) dan Buku Pedoman Naskah Kerjasama di Auditorium Gubernuran, Jumat (17/6/2022).

Devi Kurnia tambahkan, ini sebagai bentuk keseriusan pemprov Sumbar mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan kerja sama daerah, melalui Biro Pemerintahan yang bekerjasama dengan Dinas Kominfotik Sumbar menggelar dalam pemetaan potensi kerjasama daerah Sumbar.

"Ini sebuah trend baru administrasi publik, keterkaitan (interconnection) dan saling ketergantungan (interdependence) antar pemerintah daerah. Dengan kata lain, kerjasama antar daerah merupakan keniscayaan dalam manajemen pemerintahan daerah pada masa mendatang, tidak terkecuali untuk Pemprov Sumbar ," ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan Devi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga, pemerintah daerah harus melaksanakan pemetaan kerjasama yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, juga metegaskan bahwa daerah yang akan menyelenggarakan kerjasama harus melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

"Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, tentunya kerjasama daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar kedepannya harus selaras dengan potensi dan karakteristik daerah. Berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama, seperti RPJMD dan target-target dari program unggulan daerah. Pelaksanaan kerjasama daerah harus tepat, efektif, efisien dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tambah Devi.

Sementara itu, terkait kondisi eksisting pelaksanaan kerjasama daerah saat ini, Kabag Kerjasama Biropem Setdaprov Sumbar, Zaki Fahminanda katakan, masih berada dalam tahapan paling umum, seperti Kesepakatan Bersama (MoU). Jikapun terdapat beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan hingga tahapan pelaksanaan perjanjian kerjasama, namun dampak atau efek yang diharapkan tidak sebanding dengan upaya kerjasama yang dilakukan.

"Salah satu penyebabnya tentu saja dikarenakan tidak adanya perencanaan yang jelas dan matang serta terukur dalam pelaksanaan kerjasama daerah. 

Untuk itu, Biro Pemerintahan dan Otda bersama Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kerjasama beberapa waktu yang lalu dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat," terangnya.

Zaki ungkapan melalui kegiatan ini diharapkan terdata dan terpetakan berbagai potensi kerjasama yang bisa menjadi solusi bagi peningkatan pencapaian kinerja OPD serta menjadi salah satu upaya dari OPD untuk mencapai target program-program unggulan daerah. 

"Berdasarkan data hasil FGD yang telah disampaikan, terdapat sebanyak 115 usulan kerjasama daerah dari yang berasal dari beberapa OPD. Namun jika ada OPD Sumbar yang ingin menyampaikan usulan potensi kerjasama daerah, masih kita tunggu paling lambat hari Senin, 20 Juni 2022,"  jelasnya.

Zaki juga katakan, OPD juga dapat memanfaatkan pelayanan kerjasama secara digital melalui Aplikasi KERABAT, guna mempermudah pengguna layanan fasilitasi kerjasama dimanapun dan kapanpun.

Acara ini dihadiri anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemprov  Sumbar. (zs)

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Pom Harry Satria, menerima penghargaan peringkat dua kategori pemerintah kabupaten berkinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021. 

Penghargaan diterima bupati dalam kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Wilayah Sumatera dan DIY yang digelar oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Sahid Raya Hotel & Convention Sleman, Yogyakarta, (16/6/2022)

Seperti dilansir sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meraih skor 97,60 persen, berada tipis di bawah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan skor 98,33 persen di posisi pertama 

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

"Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Dengan adanya SPM ini tentunya menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat kita," terang Sutan Riska beberapa waktu yang lalu. 

Dikatakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, pihaknya terus mendorong ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif sesuai visi Dharmasraya Maju, Mandiri dan Berbudaya

"Karena inovasi merupakan ruh dari birokrasi, maka hal ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas," lanjut Sutan Riska. 

Ia mengatakan capaian Dharmasraya tersebut menjadi satu-satunya di Sumatera Barat yang masuk dalam jajaran 10 besar kategori pemerintah kabupaten.

Menurut Sutan Riska rentetan prestasi yang telah diperoleh Dharmasraya selama tujuh tahun belakangan bukan datang dengan sendirinya. Hal itu merupakan komitmen dan kerja semua pihak dalam mewujudkan Dharmasraya yang lebih baik.(elda)

Ketua umum (Ketum) KONI Sumatera Barat terpilih Roni Pahlawan Azwar Anas menghimbau semua pelaku, pencinta, dan pembina olahraga agar bisa bersama-sama membangun prestasi olahraga Sumatera Barat, dalam berbagai event, yang sudah berada di depan mata.

Roni Pahlawan juga mengatakan, nantinya dikepengurusannya akan disusun berdasarkan profesionalisme, agar prestasi olahraga dapat ditingkatkan, dan Sumatera Barat menjadi lebih jauh lebih baik dari hari ini.

Hak tersebut diungkapkan Roni Pahlawan dalam acara penutupan Musprovlub KONI Sumbar, disalah satu hotel di kota Padang, Jumat (17/6/2022).

"Saya akan merangkul semua pihak untuk memajukan olahraga Sumatera Barat, baik dari kalangan olahraga, pengusaha, eksekutif maupun legislatif, apa lagi berbagai event sudah berada di depan mata," papar Roni.

Ditambahkannya, tidak akan pernah maju olahraga tanpa ada kerjasama dan tetap berpecah-pecah, maka perlu saling bergandengan tangan untuk hal itu.

'kita hilangkan semua perpecahan, mari kita bersatu untuk Sumatera Barat lebih bermartabat di kancah olahraga nasional maupun internasional," tambah Roni.

Pernyataan Roni disambut tepuk riuh para peserta musprovlub dan undangan lainnya, secara spontan.

Terpilihnya Roni juga mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur atas nama Gubernur, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, tidak ketinggalan plt Ketum KONI Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga mengingat Roni Pahlawan agar kepengurusan jangan terlalu gemuk, dan bisa menempatkan orang-orang yang berkompeten, yang benar-benar ingin olahraga Sumbar maju dan berkembang, apa lagi pada PON lalu peringkat daerah ini "terpuruk".

"Bergeraklah terus dan mari kita membangun dengan konstruktif, hilangkan prasangka negatif, dan bangun prestasi olahraga dengan keikhlasan hati," tutup Audy Joinaldy.(***)

Keterbatasan perempuan kepala keluarga dalam mengakses informasi dan diakui dalam sistem sosial menyebabkan mereka kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Akibatnya, perempuan kepala keluarga seringkali menjadi kelompok termiskin di masyarakat.

Sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) memperjuangkan perempuan kepala keluarga dalam sistem politik,hukum, ekonomi, dan sosial.Memiliki ruang di masyarakat menjadi Prioritas utama gerakan hukum PEKKA untuk perempuan Kepala Keluarga dan kelompok marginal.

Berdirinya Yayasan PEKKA di Dharmasraya, memberikan dampak baik bagi masyarakat-masyarakat awam terutama perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga.

Yayasan yang baru berdiri pada tahun 2014 silam di Dharmasraya mendapatkan sambutan positif ditengah-tengah masyarakat.

Dari informasi yang disajikan Susiah kader inti ( pengurus  serikatnya  PEKKA Dharmasraya akan mengadakan Diskusi kampung ( Diskam) dalam waktu dekat ini , tetapi menunggu kedatangan  konsultan PEKKA yang berasal dari Aceh waktu dekat ini. Adapun Agenda nya tentang perbaikan ekonomi dan pengolahan sampah rumah tangga .

"Dibutuhkannya Lembaga yang berkualitas untuk masyarakat kita menjadi alasan utama kami mengikuti kegiatan  ini. Nantinya Diskusi ini akan dominan terhadap ekonomi, seperti perubahan ekonomi , melakukan praktek tentang pemanfaatan limbah rumah tangga yang rencananya akan diadakan di nagari Sitiung dan Sungai Kambut" tutur Susiah dalam bincang-bincangnya bersama Lintasmedianews.com dikantor wali nagari Sungai Kambut Kamis (16 Juni 2022).

" berbagi tambahan ilmu, membimbing wanita-wanita yang masih awam akan  pengurusan Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP),dan lain-lain yang bersifat hukum, sosial, ekonomi dan politik" tambahnya

"Juga agar tidak banyaknya perempuan-perempuan yang terlantar kami menyebarkan berbagai cabang di sejumlah wilayah di Dharmasraya dengan bidangnya masing-masing, seperti PEKKA mart di kenagarian Gunung Selasih ,dan PEKKA Produksi di kenagarian Sitiung"tutup Susiah yang di dampingi oleh PJ kegiatan dan JWP Pekka .(elda)

Selangkah lagi berkahir Sidah jabatan Plt ketua umum KONI Sumbar Hamdanus, karena secara aklamasi telah terpilih dalam musprovlub Roni Pahlawan Azwar Anas, dengan suasana demokrasi dan berbagai seni bermusyawarah.

Terpilihnya Roni Pahlawan sebagai ketua KONI untuk masa tugas 4 tahun kedepan dihadapkan dengan beberapa pekerjaan berat, diantaranya pekan olahraga provinsi Sumatera Barat 2023 dan Pekan olahraga nasional di Aceh-Sumatera Utara 2024, maka perlu kordinasi yang cepat pada semua cabang olahraga stakeholder lainnya.

Plt ketua umum KONI Sumbar Hamdanus yakin kalau ketua umum terpilih Roni Pahlawan mampu untuk menghadapi tugas berat tersebut, dan mampu menyatukan semua perbedaan yang sempat menimbulkan "perpecahan" saat musprovlub kemarin (16/6/2022).

Hamdanus juga mengucapkan selamat pada Roni Pahlawan, karena terpilih secara aklamasi dan demokrasi untuk memimpin KONI Sumbar, yang diharapkan segera mungkin menyusun kepengurusan untuk diajukan ke KONI Pusat.

"Saya yakin Ketum terpilih Roni Pahlawan mampu menyatukan perbedaan diantara kita, menjadi kekuatan dalam meraih prestasi olahraga dan mengembalikan kejayaan Sumatera Barat,   bila ada seratus sebab kita berpecah, maka saya yakin ada seribu alasan bagi Roni Pahlawan untuk bersatu dan menyatukan perpecahan," ulas Hamdanus, Jumat (17/6/2022).

Hamdanus juga meminta semua pihak, baik cabang olahraga maupun KONI kabupaten dan kota agar bisa bersama-sama mendukung Roni Pahlawan dalam memimpin KONI kedepan, karena merupakan pemimpin yang terpilih secara demokrasi.

"Saya tetap konsisten, siapapun yang terpilih dalam musprovlub, maka dia pemimpin kita, mari kita dukung untuk kemajuan olahraga Sumatera Barat, pertikaian saat akan dan sedang musprovlub mari kita hilangkan, mari saling berangkulan serta bergandengan tangan dalam memajukan olahraga Sumatera Barat," tegas Hamdanus mengakhiri.(****)

Padang.Lintas Media News.

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie , S.Sos., psc menggelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (16/6/2022) pagi di Loby Mako Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sutan Sjahrir.

Komandan Lanud Sutan Sjahrir,  Kolonel Pnb M. R. Y Fahlefie, S.sos., psc mengatakan, pencanangan tersebut merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat oleh personel Lanud Sutan Syahrir dapat dilakukan secara tepat, cepat dan profesional. 

"Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan tim sosialisasi zona integritas dari inspektorat jenderal TNI AU, sebagaimana komitmen Mabes TNI AU yang akan mencanangkan zona integritas di setiap satuan kerja dan pangkalan-pangkalan udara," ujarnya.

Lebih lanjut, Danlanud Sut  menyebutkan, rekomendasi dari tim sosialisasi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan evaluasi internal guna mengetahui apa yang selama ini sudah diterapkan di lingkungan Lanud Sutan Sjahrir, setelah berkonsultasi dengan KPPN, ternyata apa yang sudah dilaksanakan selama ini alhamdulillah, sudah mengarah ke arah sana, tinggal lagi bagaimana melaksanakan mekanisme resminya ," ungkapnya. 

Senada dengan itu Kasubag Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, Bapak Firmansyah menyampaikan apresiasinya atas pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Lanud Sutan Sjahrir Padang. 

"KPPN sangat bangga dengan pencanangan WBK-WBBM di Lanud Sut, karena zona integritas sangatlah penting dalam mendukung reformasi birokrasi. Setelah memastikan, KPPN sebagai influencer yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat untuk mendorong terselenggaranya birokrasi reformasi, siap mendampingi setiap satuan kerja untuk mewujudkan enam indikator WBK-WBBM  yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Acara diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri oleh Walikota Padang yang Diwakili Camat Koto Tangah, Danlantamal II Padang Diwakili Paban Reprogar Letkol Laut Nurabiti, Dandim 0312 Kota Padang Diwakili Danramil Koto Tangah, Kapolresta Padang diwakili Kapolsek Koto Tangah, Kepala KPPN yang diwakili Kasubag Umum Bapak Firmansyah, Ketua Yasarini Cabang 14 Lanud Sutan Sjahrir, Pimpinan TVRI Padang, EGM Bandara Internasional Minangkabau, Kepala Otoritas Bandara wilayah VI Padang, GM LPPNPI/Airnav Padang, Kepala SMK Genus Padang dan seluruh Pejabat Lanud Sut.(rls/St)