Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA -Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali melanjutkan kegiatan revitalisasi rumah gadang pada tahun 2022. 

Kegiatan revitalisasi rumah gadang yang sudah dimulai sejak 2019 itu bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya. Revitalisasi menjadi program prioritas Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagi bentuk peduli bupati terhadap kebudayaan di Minangkabau. 

"Program Revitalisasi rumah gadang  sekaligus penjabaran dari visi dan misi Bupati untuk Dharmasraya maju, mandiri, dan berbudaya," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Sutan Taufik didampingi Kabid Budaya Yusradi, Jumat (10/6/2022).

Dijelaskanya pada 2022 Pemkab Dharmasraya akan merevitalisasi 30 rumah gadang yang tersebar di daerah itu. Dengan tambahan tersebut Pemkab Dharmasraya sudah merevitalisasi 178 rumah gadang hingga tahun ini. 

 

Pihaknya berharap mulalui program revitalisasi rumah gadang dapat meningkatkan semangat masyarakat  untuk menjaga, merawat, dan melestarikan rumah gadang di tengah kehidupan sosial masyarakat. 

"Sekaligus mengembalikan fungsi rumah gadang demi keberlasungan kehidupan sosial dan budaya," lanjutnya. 

Dalam melaksanakan program tersebut Pemkab Dharmasraya sudah menganggarkan Rp50-75 juta untuk satu rumah gadang. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan kondisi perbaikan rumah gadang itu sendiri. 

Komitmen Bupati Sutan Riska dalam melestarikan serta penguatan adat di tidak hanya sampai disana. Selain revitalisasi rumah gadang, Pemkab Dharmasraya juga melaksanakan pembangunan "Balerong Adat" pada tahun 2022 ini. 

"Pembangunan balerong adat ini sudah memasuki tahap lelang. Dilaksanakan di dua tempat, yakni Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai dan Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar" beber kadis. 

Menurutnya balerong adat merupakan salah satu simbol orang minangkabau yang selalu ada untuk pertemuan dan bermusyawarah. Selain tempat musyawarah adat, balerong juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pelatihan adat, pengajian adat, hingga penampilan kesenian adat. 

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan berpendapat penguatan dan pelestarian perlu dilakukan agar budaya tidak tergerus akibat adanya perkembangan zaman atau adanya infiltrasi budaya asing karena arus globalisasi.

Sejalan dengan itu, diakui persentuhan era globalisasi ditandai perkembangan teknologi dan informasi dengan budaya telah menyebabkan melemahnya nilai-nilai budaya. 

Dengan terjadinya globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi maka terjadi pula persentuhan antara budaya lokal dengan budaya Barat telah menyebabkan melemahnya budaya salah satu etnis besar di Indonesia ini, katanya.

"Oleh sebab itu, melalui beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah bentuk komitmen pemerintah Dharmasraya agar budaya lokal kita tetap eksis di tengah masyarakat, saya berharap seluruh kelompok kepentingan menjalankan perannya masing-masing dalam merawat budaya dilingkungannya," tukasnya. (elda)

Pengurus Keluarga Besar Suku Guci (KBSG) Jakarta Raya resmi dikukuhkan, dimana acara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Bataliyon Armed 7 Bekasi, Sabtu (11/6/2022).

Pengurus KBSG Jakarta Raya yang dikukuhkan untuk periode 2022 - 2025 dengan Ketua Umum Afriwandi, SH, MKn, dan dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan seksi-seksi organisasi serta bundo kanduang.

Pengukuhan secara resmi dilakukan oleh Yonofiar SH, yang merupakan seorang tokoh suku Guci di Jabodetabek, dan juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Tangerang Selatan.

Acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Syawal Guci, dan dilanjutkan perkenalan struktur kepengurusan serta penyerahan pataka, atau bendera panji KBSG oleh Yonofiar kepada pengurus.

Dalam sambutannya Ketua Umum KBSG Jakarta Raya Afriwandi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya murni bersifat sosial dan akan segera didaftarkan badan hukum-nya ke Kemenkumham RI.

"Saya berharap semoga dunsanak yang telah tergabung dalam keluarga besar ini memiliki rasa senasib sepenanggungan, dan ke depannya kita akan menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak" ujarnya.

Lebih lanjut Afriwandi mengatakan, semoga organisasi KBSG semakin berkembang. "Di samping kegiatan sosial secara rutin setiap bulan kita juga akan menyelenggarakan  kegiatan keagamaan secara bersama-sama, serta kemudian ada istilah pepatah Minangkabau, dimana kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan," pungkasnya.

(Rel/kbsg)

Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir, Dt. Rajo Alam, SH.MM, meninjau rumah warga yang ditimpa musibah kebakaran pada hari, Jumat (10/06/2022) kemaren di Parupuk Tabing Koto Tangah Kota Padang.

Kedatangan ketua DPD LPM Kota Padang ini lansung disambut oleh Camat Koto Tangah yang diwakili Kasi Trantib kecamatan Koto Tangah, Ketua DPC LPM Kecamatan Koto Tangah Abdul Fandi, Lurah Parupuk Tabing Buderi Himra, Ketua LPM Kelurahan Masrizal Mamak dan langsung menemui korban kebakaran.

Kepada Irwan Basir, korban kebakaran Ibuk Yetmawati melaporkan bahwa akibat kebakaran ini keluarganya telah kehilangan tempat tinggal dan menderita kerugian materi lebih kurang Rp.500 juta rupiah  

Irwan Basir merasa sangat prihatin dengan musibah yang beruntun terjadi. Baru sepuluh hari yang lalu musibah yang sama terjadi di kelurahan Batang Kabung, sekarang menimpa pula warga Perupuk ini. 

"Atas nama pengurus LPM Kota Padang, kami merasa sangat prihatin dengan musibah ini. Baru seminggu yang lalu kami dari pengurus meninjau kebakaran di Kelurahan Batang Kabung",katanya.

Sekarang musibah yang sama juga meninpa warga di Perupuk ini. Ini betul-betul membuat kita prihatin," ucap Ketua DPD LPM Kota Padang kepada Radar Bhayangkara Indonesia melalui via telepon seluler pada hari, Sabtu (11/06/2022) Siang.

Lebih lanjut, Irwan Basir mengatakan musibah kebakaran adalah salah satu bentuk bencana sosial yang menimpa masyarakat. Dan ini bisa saja menimpa kepada siapa saja.

Yang namanya bencana sosial seperti kebakaran ini, memang anggarannya tidak ada di pemerintah. Kecuali bencana alam, itu memang dianggarkan.

Makanya, kebakaran ini yang bisa membantu korban adalah dari kita-kita yang peduli dan punya rezki lebih atau dari organisasi masyarakat dan Badan Amil Zakat atau Baznas. Untuk itu saya mengajak mari bersama-sama kita meringankan saudara kita yang ditimpa musibah seperti ini, ungkap Irwan Basir lagi.

Di samping itu Irwan Basir juga kembali mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat agar selalu berhati-hati dalam penggunaan alat listrik dirumahnya termasuk alat memasak seperti kompos gas. Karena banyak penyebab kebakaran ini oleh faktor yang dua tersebut.

Pada kunjungan tersebut,  ketua DPD LPM Kota Padang ini juga menyerahkan bantuan kepada korban untuk meringankan beban dari keluarga korban. Bantuan tersebut berupa uang tunai, bahan sembako seperti beras, mie instan dan air mineral. Bantuan tersebut diterima langsung oleh ibuk Yetmawati selaku korban dari kebakaran tersebut.

Turut mendampingi Irwan Basir di Lapangan Wakil Ketua DPD LPM Afma Sasma Tampan, Wakil Sekretaris Martias Sarjanny, SE dan pengurus lainnya. (rls)

Lampung Timur – Lintas Media News. Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo memberi sambutan dan dilanjutkan melepas Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Aula Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, Jum’at (10 juni 2022).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, Forkopimda Lampung Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf, Ketua TP PKK, Yus Bariyah Dawam Rahardjo, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Inspektorat Lampung Timur, Achmad Zainuddin, Sekretaris DPRD, M Noer Alsyarif, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Serta Kepala Bagian.

Dalam acara yang mengusung Tema “Luruskan Niat Untuk Meraih Haji Yang Mabrur”, Bupati Dawam mengucapkan selamat datang kepada para calon jamaah. Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena setelah pandemi akhirnya dapat terlaksana kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Daerah maupun selaku Bupati Lampung Timur, saya ucapkan selamat datang kepada para Calon Jama’ah Haji Kabupaten Lampung Timur, serta para sanak saudara dan keluarga yang mengantarkan Calon Jama’ah Haji di Islamic Center ini,” ucapnya.

“Syukur Alhamdulillah tahun 1443 H / 2022 M ini, Pemerintah dapat memberangkatkan Calon Jama’ah Haji ke Tanah Suci, setelah 2 tahun sebelumnya tidak dapat terlaksana karena pandemi Covid-19. Pada pemberangkatan Calon Jama’ah Haji Kabupaten Lampung Timur gelombang 1 kali ini, tergabung dalam Kloter 13, yang memperoleh Kuota haji sebanyak 297 orang, yang terdiri dari 130 orang Laki-laki dan 167 orang perempuan,” tambahnya.

Selanjutnya, Kang Dawam juga menghimbau kepada para calon jama’ah untuk menjaga kesehatan karena perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi yang cukup signifikan.

“Saya sampaikan kepada seluruh Calon Jama’ah Haji Lampung Timur, agar selalu disiplin, sebab kemampuan fisik yang kuat, tanpa disiplin tidak ada artinya, begitupun sebaliknya, patuhi petunjuk dan arahan yang telah disampaikan, baik itu oleh ketua kloter, ketua rombongan atau ketua regu, maupun pembimbing yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya agar tetap bugar, karena cuaca di Arab Saudi sangat berbeda dengan di Indonesia,yang sewaktu-waktu bisa berubah dengan drastis, sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Haji sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” paparnya. ( Yudi )

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar sosialisasi Pertashop di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat, (10/6/2022).

Dalam sosialisasi ini Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program Pertashop. 

 

"Pemerintah Daerah agar mempedomani ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah," ungkap Yusharto. 

 

Yusharto menambahkan ditingkat provinsi, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melalui bidang yang menangani kerjasama desa, dapat melakukan fasilitasi kepada DPMD Kabupaten dalam memperoleh informasi program Pertashop.

"Melakukan fasilitasi pembinaan kerjasama Desa kepada DPMD Kabupaten dan membantu memberikan kemudahan pelayanan teknis dalam program Pertashop," tambahnya. 

Sementara ditingkat Kabupaten, DPMD dapat melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kerja sama desa dalam Program Pertashop diantaranya dengan mengoptimalkan kemitraan antar pihak yang terlibat di daerah dalam pengembangan program Pertashop.

DPMD juga berperan memberikan dukungan pendataan kerjasama desa dalam program Pertashop serta memberikan konsultasi terkait kerjasama Desa dalam Program Pertashop kepada Pemerintah Desa.

Sementara untuk tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dapat memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi hingga menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBB).

"Menerbitkan PBG setelah calon mitra pertashop membayar retribusi daerah (sesuai Peraturan Daerah masing-masing). Dalam hal pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," kata Yusharto. 

Yusharto  mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya yang mendukung penuh program Pertashop. 

Yusharto mengatakan program Pertashop merupakan salah satu program penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kemandirian desa dalam mempercepat pemulihan ekonomi. 

Yusharto sangat mendukung para pengusaha yang telah membuka usaha Pertashop secara mandiri dengan harapan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat umum, tapi juga memberikan keuntungan usaha bagi desa.

 

Menurut Yusharto, program Pertashop merupakan suatu objek bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi desa, yang mana Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani pelayanan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

"Perkembangan sebaran Pertashop sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 sejumlah 5.194 outlet. Sepanjang tahun 2022 sudah beroperasi sebanyak 1.126 outlet di mana terdapat perkembangan sekitar 11,2 % dari Tahun 2021," ungkap Yusharto. 

Sementara untuk jumlah Pertashop di Sumatera Barat terdapat 329 outlet, di mana 34 outlet dalam proses pendirian, dan 12 outlet akan beroperasi di bulan Juni.

Sekaitan dengan hal tersebut, Region Manager Retail Sales Sumbagut Aribawa, mengapresiasi animo masyarakat Sumatera Barat, dengan berupaya mendekatkan energi ke masyarakat, melalui program Perta shop.

"Untuk Region Sumbagut sangat nampak tingginya animo masyarakat Sumatera Barat dalam mendekatkan energi, terbukti dengan berdirinya 329 Perta shop, dengan total 773 di regional Sumbagut, berkisar 42,5%, artinya hampir 50% berada di Sumatera Barat," tutur  Aribawa.

Ditambahkannya, diharapkan di daerah lain masyarakatnya juga bisa mencontoh antusias masyarkat Sumatera Barat, dengan niat bisa mendapatkan energi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Kita juga berharap, masyarakat diluar Sumbar bisa mengikuti langkah ini, khususnya masyarakat wilayah region Sumbagut, sehingga dapat merasakan harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya mengakhiri.(***)

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat secara langsung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti,  Basiran SE MM kembali menggelar Reses dan silaturrahmi masa sidang ketiga tahun sidang ke tiga.

Kegiatan yang tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 kali ini mengambil tempat di Kidul lingkungan RT 03 / RW 01 Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jum'at (10/6/2022) sore. 

Target atau sasaran pelaksanaan reses anggota Komisi III DPRD Meranti tersebut selain dilaksanakan di Desa Bagan Melibur, juga nantinya secara bertahap dilakukan di Desa Ketapang Permai, Desa Padang Kamal, serta Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, kemudian juga di Desa Kudap dan Desa Putri Puyu, Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Terlihat hadir dalam reses itu, selain Basiran SE MM juga turut didampingi Sekretaris PAC Partai Gerindra Kecamatan Merbau, Yanto, Kades Bagan Melibur, Isnadi Esman SPd, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, kaum wanita, dan komponen lainnya.

Basiran SE MM yang juga selaku Ketua Bapemperda DPRD Meranti dalam sambutannya mengatakan, bahwa reses ini wajib dilakukan oleh setiap anggota DPRD guna menjemput dan menyerap secara langsung aspirasi masyarakat, karena apapun aspirasi masyarakat dari hasil Reses yang dilaksanakan akan di bawa ke sidang DPRD. Untuk itu setiap anggota DPRD wajib melaksanakan Reses.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Gerindra tersebut menghimbau kepada pihak PLN sekiranya dapat bekerja sesuai harapan masyarakat serta profesional. Diakuinya, saya melihat kondisi PLN khususnya di " Meranti" tergolong sering bermasalah, tiang banyak condong, kabel yang dipakai kabel bekas, ini kan sangat perlu peran media jika perlu beritakan dimedia massa agar publik mengetahui hal pastinya, tegas Basiran. 

Lebih lanjut menurutnya lagi, kabel yang dipakai di wilayah Kidul tergolong tidak layak, ini tidak standar pengguna, kita tidak ingin ada persoalan pada konsumen kedepan dan bahkan jangan sampai bermasalah nantinya. Karena masalah PLN merupakan persoalan serius, pihak PLN harus ingat ini bukan persoalan sepele, kita melihat secara nyata dilapangan, bebernya lagi. 

Basiran menambahkan, mohon doa restu kedepan insyaallah semua usulan yang saya ajukan untuk kepentingan masyarakat banyak di wilayah Desa Bagan Melibur ini dapat berjalan baik, meskipun ada yayasan dan sebagainya itu semata-mata bukanlah untuk kepentingan pribadi saya dan bukan kepentingan politik, ini merupakan kepentingan pendidikan di daerah kita.

"Saya sengaja membangun kampus di kampung kita sendiri, karena ini semata mengingat kemampuan dan ekonomi masyarakat kita, dengan harapan agar anak kita yang belum mampu kuliah diluar daerah bisa tetap berkesempatan kuliah di kampung sendiri", beber Anggota DPRD Meranti tiga periode tersebut seraya menjelaskan bahwa Kampus STKIP Meranti sudah terakreditasi B. 

Terkait dirinya membangun sekolah SMK Swasta, Basiran menjelaskan bahwa hal itu juga bukan untuk kepentingan pribadi, itu semata-mata untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan generasi kita kedepan dikampung sendiri. Sehingga kita sengaja memilih jurusan manajemen Logistik dengan harapan agar anak kita mudah mendapat pekerjaan disetiap perusahaan dikemudian hari, ungkapnya menjelaskan agar masyarakat tidak salah menilai.

Menyikapi saran dari Anggota Komisi III DPRD Meranti tersebut yang berharap agar pihak PLN dapat bekerja sesuai keinginan masyarakat dan secara profesional, salah seorang perwakilan pihak PLN ranting Teluk Belitung, Muhammad berjanji akan tetap bekerja sesuai SOP dan petunjuk dari atasan. 

"InsyaAllah pak, akan terus kami lakukan kontrol dan apa yang menjadi keluhan konsumen akan kita sampaikan kepada atasan kami, dan upaya kami bekerja semaksimal mungkin sebagaimana harapan kita bersama tetap selalu kita laksanakan dengan baik," pungkas Muhammad.(Ali Sanip/Nina)

Sehubungan dengan dilaksanakan

tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Pertanggungjawaban Pelaksannan APBD Tahun 2021,Badan

Ànggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Pemrov-Sumbar).Jum'at (10/6/2022).

Kunjungan Badan anggaran DPRD Provinsi Bengkulu tersebut diterima oleh Komisi III DPRD Sumbar, di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar. 

Banggar DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat dalam rangka kordinasi dan studi banding, dalam rangka mencari referensi serta masukan mengenai pajak progresif bagi anggota dewan, juga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III Ali Tanjung yang didampingi Yusuf Abid, mengatakan siap untuk memberikan masukan serta bahan yang dibutuhkan mitra mereka dari provinsi Bengkulu, guna shearing masalah pajak progresif dan lainnya.

Ali Tanjung mengatakan, provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan pembayaran pajak progresif tersebut, karena itu anggota DPRD Bengkulu ingin melihat perbandingannya, guna dibawa ke daerah mereka sebagai bahan masukan dalam pembuatan peraturan daerah nantinya.

“Kita sudah melaksanakan pembayaran pajak progresif, sehingga untuk itu sudah dibuat aturannya, sehingga besarannya jelas dan tidak memberatkan,” papar Ali Tanjung.

Ketika Ali Tanjung memamparkan semua yang ditanyakan, anggota DPRD Bengkulu yang terdiri dari Erna Sari Dewi, Faizal Mardianto, Renjes Zhaitheddy, Sujono, Ginadi Yunir, Zulaami Octarina, Yurman Hamedi, Tantawi Dali, dan Sri Rezeki, serta beberapa staf tekun mendengarkan.

Pada kesempatan tersebut Pimpinan Rombongan DPRD provinsi Bengkulu Erna Sari Dewi

juga sempat tercenung, karena di daerah mereka pajak progresif begitu besar, jika dibandingkan dengan Sumatera Barat.

“Masukan ini akan kami bawa ke Bengkulu, karena setelah mendengarkan masukan dari DPRD Sumbar, kami merasa perlu ada kajian kembali untuk pajak progresif di daerah kami,” tutur Anggota DPRD Bengkulu.

Selain itu, rombongan DPRD Bengkulu juga mengucapkan salam hormat pada DPRD Sumbar, meskipun dalam keadaan kesibukan melakukan paripurna tetap memberikan dan sambutan pada rombongan yang datang.

“Kami menaruh rasa hormat dan bangga pada DPRD Sumbar, karena dalam kesibukan melakukan sidang paripurna masih sempat menerima dan melayani kami, dengan sebaik-baiknya,” tambahnya lagi.

Pertemuan dalam kunjungan kordinasi tersebut berlangsung dengan serius, namun tidak tegang bahkan cendrung santai dan rileks, sambil diselingi candaan, membuat suasana semakin akrab.

Turut hadir dalam pertemuan dengan Tanu dari DPRD Bengkulu tersebut Kanwil Pajak Sumbar dan Inspektorat Pemprov Sumbar. (Sri)

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampat,Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar provinsi Riau, belajar tentang Pemungutan pajak restoran ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (9/6).

Rombongan Komisi III DPRD  Kabupaten Kampar tersebut diterima Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung didampingi wakilnya Rahmad Saleh di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Ketua Komisi III DPRD Kampar  Zumratun, S.Sos ,MM mengatakan, di kabupaten Kampar kenyataannya penerimaan pajak restoran masih belum lancar dengan baik

adapun masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran yaitu seperti rendahnya kesadaran wajib pajak restoran untuk membayar pajak restoran, kurangnya kapasitas pengetahuan petugas pemungut pajak, masih adanya restoran yang tidak mau membayar pajak  restoran, kurangnya penerimaan pajak restoran saat pandemi COVID-19.

Ditambahkan Sekretaris Komisi III kabupaten Kampar Jasmila Tarmizi, untuk meningkatkan PAD  Kabupaten Kampar dari  Sektor  Penerimaan Pajak Restoran memerlukan dana dalam menyelenggarakan pembangunan yang pembiayaannya berasal dari penerimaan daerah. Maka dari itu Pemerintah  Kabupaten Kampar berusaha menggali serta meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari sektor Pajak  dan Retribusi guna meningkatkan sumber penerimaan daerah. Pajak daerah yang berpotensi  semakin berkembang dan diperhatikan sektor jasanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah pajak restoran.

Menjawab  persolan tersebut,wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar  Rahmad Saleh menjelaskan, peningkatan kepatuhan terhadap subjek pajak yaitu dengan mendisiplinkan subjek pajak dalam

membayar pajak dengan cara memberikan sanksi bagi subjek pajak yang telat membayar pajak. Sedangkan dalam strategi ekstensifikasi BPKD telah melakukan pendataan yang bertujuan untuk  penggalian dan pengembangan objek pungutan baru yang berpotensial dengan melakukan survey  lapangan.

Ditambahkan Ali Tanjung, mengenai pengelolaan Pajak di Sumbar,bukan wewenang  provinsi tetapi itu wewenang dari kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat.  (St)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman hadir dalam acara rapat paripurna tentang pendapat akhir Bupati dalam rangka penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya, Kamis, (09/06/22). Dipimpin oleh Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto, Wakil Ketua  DPRD, Adi Gunawan.

Melalui pendapat akhir fraksi-fraksi, maupun hasil pembahasan yang disampaikan secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan. Maka ketiga rancangan peraturan daerah tersebut terdiri dari, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan. 

“Dan rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Penetapan rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan wujud penyelenggaraan otonomi daerah. Tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” jelas Sekda.

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018, tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Menegaskan bahwa setiap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan atau rancangan peraturan DPRD wajib difasilitasi. Fasilitasi ini merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap kabupaten atau kota.

“Ketiga rancangan peraturan daerah ini setelah pembicaraan tingkat pertama kita sampaikan ke Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan fasilitasi, dan Alhamdulillah hasil fasilitasi telah selesai dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat.  Rancangan peraturan daerah yang akan kita setujui bersama antara Bupati dan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah ini telah kami lakukan penyesuaian dan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur,” bebernya lagi.

Setelah disetujui bersama, maka akan disampaikan ke Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kemudian baru dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Dharmasraya.

Setelah dilakukan penetapan dan pengundangan peraturan daerah, nantinya akan segera melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, dan khusus untuk pelaksanaan materi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan peraturan daerah. Tentang penyelenggaraan perhubungan, kami mengajak seluruh anggota dewan secara bersama untuk mendukung penganggaran yang dibutuhkan nantinya.

“Kepada ketua, wakil ketua, beserta seluruh anggota dewan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga kerja keras selama ini dicatat sebagai amalan oleh Allah,” pungkas Sekda.(elda)

Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar melakukan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia  di lokasi Wetland, yang merupakan area Reklamasi Tambang PT Semen Padang, Jumat (10/6/2022).

 

Memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia dengan tema Only One Earth, PT Semen Padang melakukan penanaman pohon atau revegetasi di lokasi Wetland, yang merupakan area Reklamasi Tambang PT Semen Padang, Jumat (10/6/2022).

Penanaman pohon jenis trambesi dan sengon di bekas kawasan IUP 206 Ha itu, dilakukan oleh Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar, dan Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan sejumlah staf pimpinan di lingkungan PT Semen Padang. Tampak hadir di antaranya,  Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku, Andria Delfa, Kepala Departemen Internal Audit, Mareza Harlan, Kepala Departemen Perencanaan & Pengendalian Produksi, Juke Ismara, Kepala Departemen Produksi Terak, Admartin, Kepala Departemen Pemeliharaan, Muhammad Syafitri, dan Staf Direksi Durain Parmanoan.

Dirut PT Semen Padang, Asri Mukhtar dalam sambutannya mengatakan, penanaman pohon dalam rangka Hari Lingkungan Hidup se-Dunia yang diperingati setiap 5 Juni ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian Semen Padang terhadap lingkungan. 

Menurutnya, tema Only One Earth ini berfokus pada Living Sustainability in harmony with nature, atau satu bumi untuk masa depan yang berfokus pada prinsip hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam

Tema ini, tentunya mengandung makna yang sangat dalam, karena ketika bicara sustainability, banyak hal yang tentunya bisa dimunculkan dan implementasikan dalam bentuk terobosan atau inovasi untuk menjaga lingkungan hidup dalam aktivitas sehari-hari, tanpa terkecuali di dalam aktivitas produksi dan penambangan.

Direktur Operasi PT Semen Padang Indrieffouny Indra melakukan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia  di lokasi Wetland, yang merupakan area Reklamasi Tambang PT Semen Padang, Jumat (10/6/2022).

"Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai perusahaan pemegang IUP dalam menjaga lingkungan, khususnya di lingkungan perusahaan seperti renewable energy, pengelolaan limbah, menjaga emisi yang dihasilkan dan melakukan penanaman pohon seperti yang kita lakukan hari ini," kata Asri.

Asri juga menyampaikan bahwa penanaman  pohon trembesi dan sengon di kawasan IUP 206 Ha ini merupakan tanaman yang terbukti efektif cepat tumbuh dan adaptif di daerah bekas tambang. Untuk itu, Asri berharap penanaman ini bukan hanya sekedar seremonial saja.

"Saya berharap saat kita menanam pohon, kita itu sedang menanam doa, menanam harapan untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Jadi, mari kita selalu konsisten dan berinovasi untuk terus menjaga lingkungan hidup," ujarnya.

Dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia  dilakukan penanaman pohon secara simbolis hari ini sebanyak 88 pohon. Penanaman akan dilanjutkan di area reklamasi Tambang Batu kapur dengan target total sebanyak 4.664 batang pada tahun ini.

Penanaman pohon ini pada intinya juga bagian dari program reklamasi tambang yang terus dilakukan  PT Semen Padang secara berkelanjutan dari tahun ke tahun sesuai dengan dokumen Reklamasi dan Pasca Tambang Semen Padang.

Reklamasi ini kegiatan multitahunan di Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku, dan tiap tahun ada targetnya. Untuk tahun 2022, PT Semen Padang memiki target sebanyak  5 hektare  untuk dihijaukan.

Dharmasraya,lintasmedianews .com- 

Tim penilai lomba pilar sosial provinsi Sumbar, Jumat ( 10/6/2022) lakukan penilaian pada LKLU Dharmasraya.

Tim penilai lomba pilar-pilar sosial provinsi Sumbar dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial provinsi Sumbar diwakili oleh Zulpiar. SPd, Mpd Kabid pemberdayaan Sosial Provinsi Sumbar bersama tim penilai Boy Hadi Kurniawan. SP dan Mirza Gani.

Tim penilai lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Sumbar disambut oleh kepala Dinas Sosial Dharmasraya diwakili oleh Defri Zulhendra. S.STP. MM sekataris Dinas Sosial Dharmasraya, Novarina Kabid Pemberdayaan Fakir miskin Dharmasraya,  Ketua LKLU Dharmasraya Yeni Sisri. SH dan Lansia Dharmasraya.

Kunjungan dilakukan sebagai bentuk penilaian lanjutan untuk mendapatkan informasi yang lengkap guna menetapkan peringkat 1,2 dan 3 tingkat provinsi Sumatra Barat.

Sektaris Dinas Sosial Dharmasraya Defri Zulhendra. S.STP. MM dalam kata sambutannya kepada tim penilai menyampaikan Bupati Dharmasraya sangat memperhatikan keberadaan lansia di Dharmasraya.

" Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada tim penilai provinsi, izinkan saya menyampaikan terkait lansia di Dharmasraya, Lansia di Dharmasraya menjadi perhatian tersendiri bagi bupati Dharmasraya Sutan Riska, banyak hal terkait lansia tak luput dari pantauan bupati," ucap Sektaris Dinas Sosial.

Sementara itu dalam kata sambutannya Zulpiar. SPd memuji para lansia yang begitu bersemangat menyambut kedatangan tim penilai.

" Senang hati saya melihat para lansia kita disini, begitu bersemangatnya menyambut kedatangan kami, hilang rasa capek jauh perjalanan yang kami tempuh, biar nanti para tim penilai yang melakukan tugasnya, " ucap Zulpiar. SPd.

Usai ramah tama dengan para lansia, tim penilai provinsi Sumbar, langsung melakukan penilaian administrasi di dalam ruangan sektariat LKLU Dharmasraya.

Setelah itu tim penilai lomba pilar-pilar sosial provinsi Sumbar melakukan kunjungan ke rumah lansia terlantar yang ada di Dharmasraya. (elda)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengatakan.SILPA yang paling besar dalam 5 (lima) tahun

terakhir ini terdapat pada aspek pembiayaan daerah, yaitu Rp. 484.680.529.593,- terhadap kondisi ini, DPRD dan Fraksi-Fraksi pertu lebih mendalaminya, agar dapat

diketahui permasalahan dan solusi untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Suwirpen Suib 

saat memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap 2 (dua) Ranperda pada Jum'at (10/6/2022) di ruangan utama DPRD Sumbar .

Suwirpen menjelaskan.Dalam Pengantar Ranperda yang disampaikan Gubernur pada Rapat Paripurna tanggal 7 Juni kemaren

dijelaskan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 mencapai

Rp. 6.706.053.462.904,- atau100.81 % dari target yang

ditetapkan sebesar p. 6.652.314.674.092, . Realisasi belanja

daerah sebesar Rp. 6.468.906.658.345.193,- atau 93.78 %

dari alokasi yang disediakan sebesar Rp. 6.898.114.698.298,

dengan sisa belanja sebesar Rp. 429.208.039. 952, -_ 

Sementara,dari aspek pendapatan daerah terdapat SILPA sebesar Rp. 484.680.529.593, - dari realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp. 2.060.852.029.361,- dan

target yang ditetapkan sebesar Rp.1.934.636.654.000. - atau

106,52 %. 

Kondisi ini selalu terjadi pada setiap tahun. Pada

satu sisi, ini merupakan keuntungan bagi Pemerintah Daerah,

tetapi pada sisi lain, ini merupakan strategi dari OPD terkait

untuk pencapaian realisasi di atas 100 % yang berdampak

pada insentif.Kata Suwirpen 

Dari aspek belanja daerah, pada pos belanja pegawai menurut Suwirpen terdapat sisa belanja sebesar Rp. 59.538.879.776,- dari

alokasi sebesar Rp. 2.153.376.645.411- sisa belanja

tersebut, berada di atas acres maksimal sebesar 2.5 %.

menunjukkan perencanaan belanja pegawai yang tidak

matang.

Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun 2021 ini, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Mesra mengatakan.Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, tidak hanya sebatas penetapan Perda tetapi,mengukur sejauhmana anggaran yang telah digunakan dapat

mewujudkan target kinerja pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat.

"Kesuksesan seorang kepala daerah menurut hemat kami adalah mampu meningkatkan pendapatan daerahnya",kata juru bicara Fraksi Gerindra Mesra.

Sementara,Fraksi PKS melalui juru bicaranya Muchklasin menyorot,adanya temuan dalam LHP-BPK RI,Gubernur harus melakukan evaluasi dan perbaikan sistim pelaksanaan pengadaan barang dan jasa karena,masih besarnya nilai-nilai aset yang yang bermasalah.

Sedangkan juru bicara Fraksi Demokrat M Nurnas menjelaskan, Esensi utama dari Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya untuk memastikan besaran Realisasi Pendapatan, Belanja dan besaran SILVA yang diperoleh dari Realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut, juga sebagai laporan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD itu amat perlu untuk dicermati.(Sri)