JAKARTA,Lintas Media News.

Berhati-hatilah dalam memetik manfaat bermedia sosial, karena banyak ranjau yang bisa menjebloskan kita ke penjara. 

Kita harus mengenali betul jenis-jenis pelanggaran undang-undang dan ancaman hukumanya. Sebab masyarakat sudah dianggap tahu semua undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab itu, Serikat Media Siber Indonesia diminta turut mensosialisasikan UU ITE. 

Demikian benang merah pernyataan dua pembicara yang dihadirkan dalam diskusi Lingkar Merdeka-SMSI yang digelar secara hybrid, online dan offline di kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jalan Veteran II, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juni 2022. 

Dua pembicara diskusi tersebut adalah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, SH, LLM, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Dr. Taufiqurokhman, A.Ks, S.Sos, M.Si.

Hadir memberi sambutan pembukaan diskusi Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus. Tampak hadir Ervik Ari Susanto, penasihat SMSI Pusat, dan sejumlah pengurus pusat dan provinsi. Hadir juga Ketua Umum Forum Pemred Siber Indonesia Bernadus Wilson Lumi. 

Firdaus berpesan kepada para anggota SMSI menguasai UU ITE, untuk membekali diri sendiri dan keluarga agar tidak terjerat hukum ketika bermedia sosial. 

Dalam diskusi yang dipandu oleh Sekjen SMSI Mohammad Nasir, Reda Manthovani memaparkan, berdasarkan riset DataReportal menunjukkan jumlah pengguna media sosial mainstream, seperti You Tube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Tik Tok, Facebook Messenger, twitter, di Indonesia jumlahnya mencapai 191,4 juta pada Januari 2022.

Meskipun demikian, kata Reda, media sosial ini dapat diibaratkan seperti “pedang bermata dua” sebab selain mendatangkan banyak manfaat, tetapi jika digunakan secara tidak bertanggungjawab sudah pasti akan berujung dengan persoalan hukum. 

“Fakta menunjukkan tren kriminal saat ini bukan hanya korupsi, terorisme, narkotika, namun kasus-kasus yang turut mewarnai adalah berhubungan dengan teknologi internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Disamping pencemaran nama baik, termasuk pula perdagangan gelap, penipuan, pemalsuan, pornografi, SARA dan berita bohong,” tutur Reda. 

Penggunaan media sosial, kata Reda, telah cukup banyak yang berujung pada permasalahan hukum. Reda memberi contoh 

Adam Deni dan Ni Made dituntut 8 tahun penjara [melanggar Pasal 48 Ayat (3) jo Pasal 32 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo.UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kemudian Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara [melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo.UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE];

Lalu I Gede Ari Astina alias Jerinx (JRX) divonis 1,2 tahun penjara [melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo.UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dan, 

Dhani Ahmad divonis 1,6 tahun penjara [melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo.UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE]. 

Bahwa aktivitas di ruang  virtual sebenarnya telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir  dengan UU No. 19 Tahun 2016. 

Mayoritas Wanita

Sementara itu Dr. Taufiqurokhman, A.Ks, S.Sos, M.Si mengutip 

Data Puskakom UI & KomInfo bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 88,1 Juta (34,9% dari total jumlah penduduk di Indonesia).  Akses internet masyarakat Indonesia = 1 – 3 jam per hari (Telepon & Celluler: 85 %; Laptop/Notebook: 32 %; PC/Komputer: 14 %; Tablet 13 %)

Mayoritas Pengguna = WANITA : Wanita 55 %; Laki2 45 %.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh PewCenter.org, sebagian besar anak telah menjadi korban penindasan maya di masa lalu. Hal ini dapat berpengaruh kepada perkembangan orang tersebut serta menimbulkan ketidaknyamanan. Biasanya orang yang melakukan hal tersebut menggunakan akun palsu sehingga tidak diketahui. Melalui media sosial, seseorang dapat meretas data pribadi orang lain dan disebarluaskan di internet. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai pencurian identitas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.


Media sosial bisa menyebabkan rasa candu kepada seseorang. Hal tersebut terkadang membuatnya melupakan dunia nyata sehingga berbagai hal terabaikan begitu saja. Oleh karena itu, seseorang yang kecanduan media sosial akan sangat mengganggu kehidupan pribadi  mereka juga. 

Dampak negatif media sosial lainnya, kata Taufiqurokhman, adalah malas berkomunikasi di dunia nyata, mengabaikan keterampilan menulis, mengeja dan lain-lain. 

Membanggakan diri sendiri secara berlebihan atas apa yang dimilikinya (narsis), dan adanya garis pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah bawah. (**).

Sehubungan telah diserahkanya aset Plaza Pariaman dari Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman, Walikota Pariaman Genius Umar bersama beberapa Kepala OPD dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mulai membersihkan barang yang berserakan di lantai II, III dan Rooftop dari Pariaman Plaza ini, Rabu (08/06/22).

Adapun pengalihan aset Plaza Pariaman dari Padang Pariaman ke Kota Pariaman, merupakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman. Pada hari ini, kita melakukan peninjauan ulang sekaligus pembersihan lokasi Plaza Pariaman ini, ungkap Genius.

Genius Umar usai pembersihan mengungkapkan, kita akan menyusun perencanaan untuk merevatilisasi Plaza Pariaman ini nantinya. Sehingga bangunan cukup megah ini agar dapat berfungsi dengan baik dengan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

“Bangunan Plaza Pariaman ini cukup kokoh, dan akan kita tata dengan baik di setiap lantainya agar dapat terisi dan digunakan. Kita peruntukan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, baik di Lantai II, III dan rooftop,” tambahnya.

Walikota Pariaman ini memimpin lansung kegiatan membersihkan barang dan material yang tidak terpakai dan berserakan di Plaza Pariaman. Ia juga mengakui hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tentu memerlukan waktu yang agak lama.

Genius berharap semoga kita dapat cepat melakukan pelaksanaan revitalisasi Plaza Pariaman ini. Mohon doanya agar semua yang kita lakukan ini dapat terlaksana. Sehingga Plaza Pariaman ini dapat bermanfaat  untuk melayani masyarakat. Sekaligus, memberi nilai estetika wajah Kota Pariaman menjadi lebih indah, tutup Genius mengakhiri.

Juga tampak hadir dalam pembersihan Plaza Pariaman ini, Wakil Ketua DPRD Mulyadi, Sekretaris Daerah Kota Yota Balad, Asisten II, Elfis Candra, dan Beberapa Kepala OPD, Kabid dan staf ASN Kota Pariaman lainnya. ( ND )

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Penandatanganan MoU dilaksanakan di ruang rapat lantai II kantor Bupati Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, (07/06/22).

Pihak Kajari dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, M. Haris Hasbullah. Turut menyaksikan Sekda Dharmasraya, Adlisman, Asisten,  Kepala OPD terkait dan Kabag dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. 

Pada kesempatan ini Sutan Riska selaku Bupati Dharmasraya menyampaikan apresiasinya terhadap Kejari Dharmasraya yang telah merencanakan dan memberikan ruang waktunya untuk menjalin kerjasama pada bidang perdata dan tata usaha. 

“Sebenarnya rencana ini sudah lama direncanakan namun kendala lain Covid-19 kemarin baru bisa ini dilangsungkan,” ungkap Bupati Dharmasraya sekaligus Ketua Apkasi Indonesia.

Patut diketahui penanda tanganan perjanjian kerjasama atau MOU ini sangat perlu dilakukan, agar semua tugas kepemerintahan berjalan baik sesuai dengan rencana bersama demi kemajuan Kabupaten Dharmasraya.

"Singkronisasi semacam ini, saya nilai sangat penting. Baik untuk dijalankan. Saya menilai juga kalau ini telah berjalan nanti, kerjasamanya bisa menambah PAD kita Dharmasraya. Memang tujuan utamanya adalah meningkatkan PAD secara teknis nantinya, dan tentunya OPD terkait yang akan menjalankannya nantinya," kata Bupati Dharmasraya dua periode.

Penandatanganan perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara ini justru di tengah masyarakat nanti jika terjadi yang berkaitan dengan melanggar hukum ringan tentu ada pertimbangan lain untuk tidak melanjutkan  perkaranya. Melainkan melalui musyawarah bersama terlebih dahulu atau duduk berembuk.

Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, lewat MOU ini diakuinya sangat banyak fungsinya. Salah satunya yaitu mendukung kinerja Pemda Dharmasraya, melindungi aset, dan menambah PAD. 

“Penandatanganan ini adalah semacam proses awal untuk memberikan jaminan hukum lebih baik kedepan. Sekaligus  untuk mempererat tali silaturahim diantara Pemkab dan Kejari dan pada endingnya akan menjadi sinergi yang lebih matang demi terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Kajari.(elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya-  Relawan Yayasan Insan Bumi Mandiri antarkan bantuan kepada seorang anak yang hidup sebatang kara di Jr.Sungai Belit, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya , Provinsi Sumatera Barat, Rabu (08/06/2022).

Dari informasi yang di himpun oleh Lintasmedianews.com , anak yang dikenal dengan panggilan Yogi(17)th ini tinggal seorang diri, kabarnya kedua orangtuanya meninggal beberapa tahun lalu. Remaja ini tinggal di rumah peninggalan orangtuanya yang sudah sangat tidak layak dengan kondisi atap rumah yang roboh, dinding yang sudah dihinggapi rayap, dan dikelilingi oleh semak belukar. 

Awalnya melihat kondisi tersebut menarik perhatian salah seorang Relawan Yayasan Insan Bumi Mandiri asal Dharmasraya,Ulil Akbar dan mengajukan campaign untuknya. Hingga akhirnya Yogi diklaim menjadi salah satu penerima bantuan .

Kunjungan kali ini, didampingi oleh wali nagari Hj Syahroni Monti Sutan yang diwakili Agusmardi bersama kedua rekan relawannya Saniah dan Eldawati, Ulil Akbar mengatakan untuk mewujudkan amanah yayasan berupa bantuan sembako, dan perabot-perabot rumah.

"Kali ini kami ingin mengulurkan bantuan dari Yayasan Insan Bumi Mandiri berharap Yogi dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Namun , kami tidak akan lepas tangan begitu saja"tutur Ulil

"Kami akan membantu memperbaiki dan merenovasi rumahnya kembali sukarela,walau bukan renovasi ulang" sambungnya

Dalam hal itu Yogi menyampaikan apresiasi dan ungkapan terimakasih kepada yayasan

"Terimakasih atas bantuan dari Yayasan Insan Bumi Mandiri ulurkan, semoga yayasan ini terus berjaya dan berkembang. Saya harap yayasan ini dapat terus membantu orang-orang yang tidak mampu seperti saya"ungkap Yogi (elda)

Penandatanganan prasasti oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi.ST.MT. menandai diresmikannya penggunaan Masjid Zam Zam Anas Al Ikhlas, yang  lokasinya tepat bersebelahan lokasi SPBU di By Pass ,Jalan Diponegoro ,Kelurahan Napar di Kecamatan Payakumbuh Utara ,Kota Payakumbuh baru baru ini.

Dimana Masjid  Megah ini serta nyaman disertai  letak lokasi yang cukup strategis  dibangun oleh pengusaha yang tak asing lagi beliau adalah Haji Anas selaku pemilik empat buah Stasiun SPBU di Kota Payakumbuh dan daerah Limapuluh Kota ,yang juga dikenal publik sebagai distributor Agent Semen Indarung Padang dan Agent Material Atau bahan bangunan serta Agent kebutuhan masyarakat primer seperti antara lain minyak goreng, tepung dan lainnya yang dibutuhkan kan masyarakat.

Dikisahkan Pak Haji Anas pengusaha yang  sukses ,ia menyebutkan bahwa diawali mula berdirinya sebuah Rumah Ibadah Surau ini adalah  melatar  belakangi  amanah almarhumah isteri tercinta Zamriati dikala isterinya masih hidup,ucap Haji Anas yang sudah setahun isterinya telah tiada.

Syukur ,Alhamdulillah, kata Haji Anas dengan sudah berstatus Masjid ia merasa lega ,apalagi  jumlah jamaah yang berdatang semakin membludak untuk  sholat ke surau tersebut ,utamanya para musafir yang  berkenginan , bagaimana ja dapat untuk bisa ber sholat Jumat disini  tutur  salah seorang yang sering sholat jamaah disini , lagian lokasi Surau ini tepatnya dipinggur jalan perlintasan Sumbar  Riau sehingga para musafir memudahkan untuk singgah sholat di masjid tersebut. . Dikesempatan  Walikota Payakumbuh Riza Falepi dimana sejam jelang Jumat ia langsung beri sambutan serta  meresmikannya Masjid dengan ditandai pengguntingan pita dipintu ruang Masjid yang didampingi Kapolres juga pejabat terkait.  Walikota Riza Falepi dalam sambutan menghimbau kepada warganya, agar ramaikan Masjid yang Megah  ini  Walikota jabatan yang  sudah dipenghujung periode ,ia ucapkan berterimakasih kepada Pak Haji Anas pengusaha yang sukses juga pengusaha SPBU, begitu pula sukses  selaku distributornya seperti gula,minyak goreng dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat, ujar Wako.

Dikesempatan juga  Ketua Pengurus Masjid H.Edri Anas.ST.dalam laporannya, dimana sebelum ibunda yang tercinta tercinta Zamriaty tiada , almarhumah adalah  penggagasnya awal mula berdiri sebuah Surau tersebut, pungkas Edri .Kami kini merasa bersyukur disertai  Alhamdulillah sudah resmi jadi Masjid,kata Haji Edri Anas  .Lebih lanjut kata Edri Anas juga  melaporkan bahwa jumlah karyawannya yang kini jika ditotal berjumlah dua ratusan  sudah termasuk karyawan SPBU plus karyawan di berbagai distributor  , sebut Edri juga sebagai Pimpinan  Distributor Semen Padang dikota ini. Oleh karena itu Edri merasa berSyukur dan Alhamdulillah disertai ucapan terimakasih kepada   Kakan.Kemenag Kota Payakumbuh yang telah membantunya proses untuk menjadi Masjid, pungkas Edri .

Juga terimakasih pula kepada Pak Walikota yang mengeluar sebuah SK Walikota tentang berubah status Surau hingga jadi Masjid .

Dikesempatan  Kakan Kemenag beri sambutan ,senada apa yang disampaikan Walikota .Diakhiri dengan  sholat Jumat perdana di Masjid Zam Zam ,dengan  bertindak selaku Khatibnya adalah Ketua MUI setempat Drs .H.Erman Ali.MPd begitu  usai sholat dilanjutkan makan bersama yang telah tersaji ..Peresmian dihadiri Dan Dim 0306 diwakili Koramil , Kapolres diwakili Kapolsek Payakumbuh AKP.Hendri SH.MH, Ketua DPRD .Ketua DPD.Golkar Kota Payakumbuh  YB.Dt.Permato Alam yang juga anggota DPRD , Ketua MUI.Drs.H Erman Ali.MPd dan Kakan Kemenag Payakumbuh, juga Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Kabag Kesra Erwan Suwandi juga hadir pengusaha rumah makan Azmi Sjahbuddin didampingi Ketua LPM Kel.Parik Muko Aia Muh.Budi Nanda.SE.Dt.Simarajo Nan Kuniang serta tokoh  masyarakat setempat /Herym/.(rls)

Dugaan Maladministrasi, Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Aprizal Langgar Putusan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar

Aprizal Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesel diduga melakukan maladministrasi terhadap Robi Hermanto, hal ini telah dilaporkan oleh Robi Hermanto ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pada awal 2020.

"Saya melapor atas dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Aprizal Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pessel terkait tentang pemberhentian saya sebagai perangkat Nagari, pada 20 November 2019 yang lalu," kata Robi Hermanto.

Robi adalah perangkat Nagari di kantor Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Bidang Pembangunan yang diangkat pada 1 Maret 2019.

Lalu Robi diberhentikan pada 20 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Nomor : 140/29/KPTS/WN-RGM-S/2019.

Menanggapi laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan pelapor, terlapor, keterangan Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesel dan Camat Sutera.

Ombudsman juga telah melakukan konsiliasi dengan menghadirkan terlapor, pelapor, Camat Sutera diwakili Sekretaris Camat dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesel, pada 29 Juli 2020.

Robi menyebut, "dalam konsiliasi tersebut telah disepakati bahwa terlapor Aprizal harus membayar kompensasi sesuai penghasilan tetap dari jabatan saya selama 6 bulan  sebagaimana tertuang dalam hasil akhir pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat nomor 0165/LM/IV/2020/PDG," sebutnya.

"Namun terlapor Wali Nagari Aprizal hanya membayar 1 kali kepada saya pada 10 April 2021 senilai Rp 2.025.000. Saya terus berupaya meminta namun ia seolah mengelak, bahkan Camat Sutera juga sudah mencoba mediasi tetap tidak ada tanggapannya, sepertinya tidak ada etikat baiknya," ujar Robi Hermanto.

Tim awak media mengkonfirmasikan hal ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar melalui Dheka pada Selasa (7/6/2022), Deka menyarankan agar dimusyawarahkan dulu dengan Inspektorat dan Dinas DPMD Kabupaten Pesisir Selatan.

"Dalam perjalanan kompensasi itu tersendat, Robi telah beberapa kali menemui Wali Nagari itu dan juga Camat setempat. Ketika tidak ada respon, tidak ada penyelesaian maka Robi menghubungi kami dengan mengirimkan beberapa pesan. Kami mendorong Robi untuk menyampaikan  ke inspektorat," kata Dheka.

Dheka menegaskan apabila Bupati, Inspektorat dan Dinas DPMD Pesisir Selatan tidak dapat menyelesaikan perkara ini, maka kami menyarankan kepada Robi kembali melaporkan ke Ombudsman Sumbar. 

"Kendati demikan, Ombudsman Sumbar mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan perkara ini." tandasnya.

Aprizal Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesel ketika dikonfirmasi oleh tim awak media melalui nomor whatsap pribadinya mengakui memang ada lima bulan lagi kompensasi Robi yang belum dibayarkan.

"Kami akan berusaha melunasi dalam tahun ini, sebab pada tahun 2021 yang lalu di APB waktu itu belum bisa di anggarkan karena keuangan nagari ekonomi bermasalah," kata Aprizal.

"Kami akan melakukan kebijakan kompensasi saudara Robi menurut aturan yang berlaku, sepanjang saudara Robi mengajukannya, kami akan merelasasikannya segera. Ditahun 2022 ini akan dilunasi yang 5 bulan itu dengan tidak melanggar aturan maka kami akan melunasi sisanya," tutup Aprizal. (tim)

Payakumbuh, Lintas Media News.

Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati mengungkapkan, adanya program Restorative Justice dari penegak hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan, apakah dari Kepolisian dan Kejaksaan, akan membuat peran Ninik Mamak semakin penting di tengah-tengah masyarakat. Dan yang lebih penting, Ninik Mamak akan makin dihargai oleh anak kemenakannya.

Hal itu diungkapkan Ketum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati ketika menjadi nara sumber dalam Pelatihan Adat bagi Ninik Mamak dari 10 nagari se Kota Payakumbuh yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh di GOR M. Yamin KelurahanTiakar, Payakumbuh Timur, Selasa (7/6/2022).

Menurut Ketum LKAAM, Restorative Justice atau penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan adalah merupakan isi hati dari Ninik Mamak di Minangkabau. Sebab dalam  adat Minangkabau, tidak ada kusuik nan indak kasalasai, indak adoh karuah nan indak kajaniah. Artinya, selalu ada jalan penyelesaian dari masalah yang ada, pasti ada jalan keluar. 

“Langkah yang dikedepankan adalah musyawarah, menimbang samo barek, maukua samo panjang, yaitu dengan duduak basamo. Ini sama dengan inti dari Restorative Justice yaitu mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, antara yang dikadukan dan yang mengadukan, sehingga akan diperoleh keadilan oleh kedua pihak yang berperkara,” kata Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati, yang juga mantan Walikota Padang dua periode.

Dengan Restorative Justice, kata Fauzi Bahar, ada tiga manfaat utama. Pertama terjadinya efesiensi waktu dan biaya oleh pihak yang berperkara. Ini sangat banyak manfaat untuk masyarakat terutama yang kurang berkemampuan secara ekonomi. Kedua, terjadinya keadilan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berperkara. Karena pengambilan keputusan dilakukan secara mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Ketiga, kedua belah pihak kan lega dengan keputusan dan tidak adanya dendam yang tersisa lagi.

Ditambahkan Fauzi Bahar, dalam prakteknya Restorative Justice ini maka Ninik Mamak akan sangat berperan jadinya. Setiap kemenakan ada Mamaknya, ada Penghulunya. Dalam adat Minangkabau, bahwa kemenakan adalah seperintah Mamak dan melibatkan Ninik Mamak dalam program Restorative Justice ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat sekali. “Program Restorative Justice berbasis Ninik Mamak ini akan sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan perdamaian yang berkeadilan, termasuk dalam mengawal keputusan perdamaian itu dalam masyarakat nantinya,” ujar Fauzi Bahar Datuak Nan Sati yang didampingi Plt. Ketua LKAAM Kota Payakumbuh Hendri Donal Dt. Paduko Rajo Nan Bagonjong.

Sekretaris  Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh Delni Putra  mengatakan, pelatihan adat merupakan suatu kegiatan adat budaya yang dilaksanakan untuk seluruh nagari yang ada di Payakumbuh. Dengan tujuan akhir bisa meningkatkan kualitas SDM disegi kebudayaan, serta untuk pelestarian adat dan budaya di Payakumbuh. "Alhamdulillah, tahun ini bisa kita laksanakan lagi. Setelah dua tahun belakangan ini fakum akibat pandemi  Covid-19," kata Delni Putra.

Selain itu Delni Putra juga berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. Supaya apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. "Harapan kita tentu sehabis ini apa yang didapat disini bisa juga diteruskan kepada anak kemenakan kita, untuk terus menjalankan norma-norma adat dalam kesehariaannya," ucapnya.

Pelatihan adat tersebut akan diikuti oleh 150 orang peserta yang dibagi kedalam tiga gelombang, dimulai dalam rentang waktu 6-22 Juni. Dan setiap gelombangnya akan dilaksanakan selama tiga hari. Untuk gelombang I diikuti oleh Niniak Mamak di 10 Nagari Payakumbuh. Gelombang II diikuti oleh Bundo Kandung 10 Nagari, dan Gelombang III diikuti oleh Rang Mudo dan Puti Bungsu Nagari se-Kota Payakumbuh. (*)

Dari empat tokoh olahragawan Sumbar mengambil formulir Caketum KONI Sumbar dan hingga deadline pengembalian pukul 21.00 malam tadi, hanya dua yang mengembalikan formulir ke Tim Penjaringan KONI Sumbar.

“Hanya dua Caketum yang serahkan, Ronny Pahlawan da  Syafrizal Bakhtiar ,” ujar Juru Bicara Tim Penjaringan Caketum KONI Sumbar Novrianto, Selasa 7/6-2022 malam.

“Syarat masuk gelanggang Musprovlub memang begitu, bagi Caketum tak memiliki dukungan sebanyak itu, formulir calonnya tidak bisa diterima,” ujar Novrianto Ucok lagi.

Novrianto Ucok menambahkan, tadinya pendaftaran plt ketua KONI Sumbar Hamdanus sudah sempat diantar Tin, namun ditarik kembali oleh yang bersangkutan, dan menyatakan tidak ikut dalam perebutan kursi Ketum KONI Sumbar, pada Musprovlub mendatang.

"Plt Ketum KONI Sumbar menarik kembali surat pendaftaran dan dukungan, untuk independensi penilaian pada Caketum, sebab Hamdanus berada pada posisi penanggung jawab TPP," tambah Ucok.

Sekaitan dengan surat dukungan tokoh olahragawan Sumbar itu, ternyata Ronny Pahlawan Azwar Anas mendapat dukungan yang sangat besar.

“Dari surat dukugan yang disampaikan tadi ke Tim Penjaringan Caketum KONI Sumbar, Caketum Ronny Pahlawan memiliki dukungan terbesar,” ujar Tim Roni Pahlawan Bung Rahmat dicegat media ini.

Dari Tim Penjaringan pun menyebut Ronny Pahlawan mendapat dukungan 31 Cabor dan 10 KONI Kota dan Kabupaten, lalu Syafrizal Bakhtiar memperoleh dukungan dari 20 Cabor dan 5 KONI kota dan Kabupaten, sementara Caketum Hamdanus sampai berita ini tayang belum diketahui berapa Cabor dna KONI kota dan kabupaten mendukungnya.

 

Berkaca dari dukungan dan Musprovlub adalah musyawarahnya insan olahragawan yang mengedepankan sportifitas, diprediksi banyak kalangan kalau sampai pemilihan tidak akan berubah.

Dari peta suara dan perolehan surat dukungan, Ronny Pahlawan di atas angin dan diyakini banyak pihak di Sumbar akan terpilih menjadi Ketua Umum KONI Sumbar. (**).

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Sebanyak 158 Jemaah Calon Haji (JCH) yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya dilepas oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah. Acara pelepasan ini dilaksanakan di Masjid Babusalam, Selasa, (07/06/22), yang dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kakan Kemenag Dharmasraya, Okto Verisman dan undangan lainnya.

Jumlah Jemaah Calon Haji  asal Kabupaten Dharmasraya pada tahun ini sebanyak 159 orang, 1 orang batal berangkat karena sakit. Keberangkatan JCH asal Dharmasraya terdiri dari dua gelombang, pada gelombang pertama berangkat pada hari ini dari Dharmasraya sebanyak 150 orang dan gelombang kedua pada tanggal 1 Juli 2022 sebanyak 8 orang. 

Kata Bupati, perjalanan haji pada hakekatnya merupakan perjalanan suci yang semua rangkaian kegiatannya adalah merupakan ibadah oleh Allah. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah JCH asal Kabupaten Dharmasraya yang akan berangkat pada tahun ini untuk dapat bersyukur karena diberikan kemampuan dan kesempatan untuk beribadah di tanah suci.

“Kita semua mengetahui, bahwa banyak diantara saudara kita yang mungkin punya kemampuan baik secara fisik maupun ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun belum diberikan kesempatan oleh Allah, ataupun yang punya kesempatan untuk pergi namun belum memiliki kemampuan di segi ekonomi maupun fisik. Namun ada juga orang yang secara financial termasuk orang yang sederhana dan biasa-biasa saja bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, bagi yang memiliki kesempatan tahun ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu jamaah calon haji yang ada,” jelas Bupati yang juga Ketua Apkasi Indonesia.

Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan ibadah puncak yang melambangkan keteguhan iman dan penyerahan diri secara total kepada Allah.  Dalam firman Allah secara khusus menegaskan bahwa balasan bagi orang melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan haji mabrur rak lain adalah sorga sebagai tempat abadi di akherat nanti. 

“Oleh karena itu, agar mendapatkan rahmat dan title haji yang mabrur tersebut dibutuhkan persiapan yang sebaik-baiknya. Sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ditemui kendala dan hambatan yang berarti. Sesuai dengan fitrah ibadah haji sangat dibutuhkan kebugaran, kesehatan dan kesiapan mental. Karena saya menghimbau kepada bapak dan ibu Jamaah Calon Haji Kabupaten Dharmasraya untuk dapat menjaga kesehatan sebelum keberangkatan maupun pada saat pelaksanaan dan kembali ke Tanah Air nantinya. Sehingga dapat mengikuti rangkaian pelaksanaan ibadah haji di tanah suci dengan khuyu,” harap Bupati lagi.

Bupati juga berpesan, agar mulai saat ini untuk dapat memasangkan niat melaksanakan haji karena Allah semata. Untuk memenuhi panggilanNya, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengharapkan ridhaNya.

Berdasarkan data dari Kantor Kemenag Dharmasraya, Jamaah termuda asal Kabupaten Dharmasraya bernama Meylan Zhara Astira berumur 20 tahun yang berasal dari Kecamatan Sitiung. Sedangkan JCH tertua adalah Diti Umayah Abu Dardak, berumur 65 tahun yang berasal dari Kecamatan Sungai Rumbai.(elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya-Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan meninjau lokasi kebakaran di Kiliran Jao kabupaten Sijunjung, Selasa (7/6), saat akan melakukan kunjungan ke luar daerah.

Didampingi Ketua DPRD Pariyanto SH dan Forkopimda, serta tokoh masyarakat Sijunjung Datuk Pucuk, langsung berhenti ditengah masyarakat yang masih banyak menyaksikan puing - puing bekas kebakaran.

Kebakaran yang menghanguskan beberapa toko ini terjadi pada Senin (6/6) malam, dan belum tahu penyebabnya.

"Semoga Saudara kita yang tertimpa musibah ini diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini" Ungkap Bupati muda ini.

Dikatakannya, bahwa Dharmasraya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sijunjung, dan pada saat kejadian ada 2 Unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dari kabupaten Dharmasraya untuk memadamkan api.

" Kita sebagai daerah tetangga siap membantu, apalagi Sijunjung merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran " pungkasnya.(elda)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan.Keuangan negara termasuk didalamnya keuangan daerah, wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban keuangan negara. 

Hal itu disampaikan Supardi saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Selasa (07/6/2022) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu Supardi juga sampaikan, meskipun opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar tahun 2021 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian", akan tetapi pengelolaan APBD Tahun 2021 belum maksimal.

"Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya kegiatan yang putus kontrak, kegiatan yang belum dibayarkan, serta kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan," tutur Supardi.

Oleh sebab itu, lanjut Supardi, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidaklah berdiri sendiri. Dalam pembahasannya perlu diselaraskan dengan capaian target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam LKPJ Kepala Daerah dan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Daerah.

"Dengan demikian, orientasi dalam pembahasan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya melihat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan SILPA yang digunakan. Tapi juga melihat apakah anggaran yang digunakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar," ujar Supardi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeli Ansharullah katakan, terkait adanya kegiatan yang tidak selesai atau putus kontrak, pihaknya akan mengkaji lebih dalam lagi apa yang menyebabkan pekerjaan tersebut terlambat.

Gubernur Mahyeldi juga menghimbau OPD terkait agar kedepannya betul-betul mematangkan perencanaannya sebelum melaksanankan pekerjaan.

"Kita akan evaluasi lebih dalam lagi bagaimana prosedur tentang kelengkapan - kelengkapan sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian juga kepada OPD - OPD dihimbau agar lebih mematangkan perencanaan sebelum pekerjaan dimulai," kata Gubernur Mahyeldi.(Sri)

Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau, H. Muhammad Adil SH, MM resmi menyandang gelar Bupati Anom dari Keraton Yogyakarta dengan nama Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projoadiwinoto.

Prosesi penyerahan gelar bangsawan itu berlangsung di Balai Kesatriyan Komplek Puroyokoro Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Selasa (7/5/2022). Wisuda secara tertutup itu dihadiri langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hayu, putri keempat Sultan Hamengkubuwono X dan para pembesar kerajaan lainnya.

Usai prosesi sejak pagi, sekira pukul 11.30 Wib, Bupati Adil keluar dari Bangsal Kesatriyan disambut anak dan istri tercinta, keluarga besar serta kolega. Adil mengaku senang dengan pemberian gelar yang didapatkannya dari Kesultanan Yogyakarta.

"Yang jelas ada tanggungjawab moral yang saya pikul sebagai Abdi Dalem Keraton Yogyakarta," sebutnya.

Menurut KMT. Projoadiwinoto, nama bangsawan H. M Adil, gelar yang didapat merupakan anugerah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Tentu status sebagai Abdi Dalem tersebut, katanya, tidak akan mengurangi tanggungjawabnya kepada masyarakat Meranti. 

"Justru dengan ini, saya akan lebih termotivasi. Karena ada nama baik keraton yang juga harus saya jaga," ujar Adil.

Sebelum wisuda gelar itu, Bupati Adil telah mengikuti beberapa prosesi. Yakni pawiatan atau pendidikan tentang budi pekerti, budaya dan agama. Tujuannya agar Abdi Dalem mengerti akan sikap perilaku (unggah-ungguh, sopan-santun) budaya jawa dan juga pendalaman agama islam. Kemudian, dia juga melakukan ziarah ke beberapa makam pendiri Kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sebagaimana diketahui, pemberian gelar Abdi Dalem melalui berbagai seleksi yang ketat dari Keraton Yogyakarta. Antara lain, harus memiliki prilaku dan sopan santun yang baik di tengah masyarakat serta pemeriksaan garis nasab atau keturunan dari calon Abdi Dalem. 

Turut diwisuda dalam prosesi itu, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Sleman Yogyakarta, sejumlah anggota dewan, perwira polisi dan lainnya. (Rls/Nina).