Kepala DKP Provinsi Sumbar Desniarti (tengah) didampingi Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati (kiri) dan staf CSR Jimi (kanan) saat berkunjung ke area konservasi bilih PT Semen Padang, Senin (14/3/2022).

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi PT Semen Padang yang telah melakukan konservasi ikan bilih, yang merupakan ikan endemik Danau Singkarak.

"Kami apresiasi PT Semen Padang yang telah melakukan konservasi ikan bilih. Bahkan upaya konservasinya kami lihat berhasil dan akan mengarah ke restocking atau pengembalian ke habitat asli di Danau Singkarak," kata Kepala DKP Provinsi Sumbar, Desniarti, saat berkunjung ke area konservasi bilih PT Semen Padang, Senin (14/3/2022).

Dalam kunjungannya itu, Kepala DKP yang didampingi sejumlah stafnya juga mengatakan bahwa proses konservasi ikan bilih di laboratorium dan di area pemijahan ikan bilih PT Semen Padang yang berada di area Keanekaragaman Hayati (Kehati) ini patut ditiru.

 

"Saat ini, dampak ekploitasi yang cukup tinggi terhadap ikan bilih di Danau Singkarak sudah mengarah ke kepunahan. Jadi, upaya konservasi yang dilakukan PT Semen Padang ini patut ditiru juga di tempat lain," ujarnya. 

DKP Provinsi Sumbar, kata Desniarti melanjutkan, juga sudah melakukan upaya konservasi ikan bilih di Sicincin, Padang Pariaman. Namun sayangnya, tingkat keberhasilan dari konservasi tersebut masih rendah. Bahkan setelah 21 hari lamanya dikonservasi, ikan bilih itu mati.

Oleh karena itu, ia bersama stafnya sengaja berkunjungan ke PT Semen Padang untuk melihat proses konservasi ikan bilih, agar pihaknya bisa mengadopsi hal-hal apa saja yang telah dilakukan PT Semen Padang dalam kegiatan konservasi ikan bilih tersebut.

"Kami sengaja berkunjung ke PT Semen Padang ini untuk mengadopsi upaya konservasi ikan bilih yang telah dilakukan PT Semen Padang. Seperti teknologinya, pakan dan teknik pemeliharaannya seperti apa. Karena, kami juga ingin mengapilkasikanya di tempat lain," tutur Desniarti.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati yang turut mendampingi pihak DKP Provinsi Sumbar dalam kunjungannya ke PT Semen Padang mengatakan bahwa upaya konservasi ikan bilih ini sudah dimulai sejak Juli 2018. 

Upaya konservasi ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta yang diawali dengan konservasi ikan bilih di sungai di area Kehati PT Semen Padang.

Selama dikonservasi di sungai tersebut, ternyata ikan endemik Danau Singkarak itu berkembang. Namun sayangnya, PT Semen Padang tidak bisa memantau sejauh mana perkembangannya, sehingga dimanfaatkanlah kolam D1 PT Semen Padang sebagai tempat pengembangbiakannya. 

"Kolam D1 itu juga dilengkapi dengan tempat pemijahan ikan bilih itu ibarat repilkanya Danau Singkarak. Selain kolam, juga ada laboratorium pemijahan. Alhamdulillah, ikan bilih itu berkembang biak sesuai dengan harapan perusahaan," ujarnya.

PT Semen Padang telah menjadwalkan untuk melakukan restoking ikan bilih ke habitatnya di Danau Singkarak. 

"Restoking itu juga menjadi bagian dari rangkaian HUT PT Semen Padang ke-112 tahun," kata Nur Anita.

Ia mengungkapkan, PT Semen Padang menggandeng LPPM Universitas Bung Hatta (UBH) untuk konservasi ikan bilih, dengan tujuan melestarikan ikan bilih karena jenis ikan endemik itu terancam mengalami kepunahan karena habitatnya mulai tercemar akibat pencemaran.

Kemudian, metode penangkapan ikan bilih yang dieksploitasi secara besar-besaran tanpa mengindahkan proses pengembangannya, juga menyebabkan populasi ikan bilih di Danau Singkarak semakin punah. Bahkan, dampak dari metode penangkapan secara besar-besaran itu membuat ikan bilih susah didapatkan di Danau Singkarak.

"PT Semen Padang sebagai perusahaan semen yang terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, ingin menyelamatkan kepunahan ikan bilih yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak." 

Ikan bilih jenis mictacoleucus padangensis ini di dunia hanya satu, yaitu di Danau Singakarak. Ada yang menyerupai, tapi itu bukan bilih. Sekarang populasinya terancam punah, dan Semen Padang merasa terpanggil untuk menyelamatkan ikan bilih agar tidak punah," pungkas Anita.(rel)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar minta,Badan Kepegawaan Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat (Pemprov-Sumbar) untuk memperjuangkan nasib baik 70 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah bekerja belasan tahun di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Maigus Nasir yang didampingi anggota komisi I lainnya Rafdinal dan Hendra Irwan Rahim pada rapat dengar pendapat bersama BKD,Biro Pemerintahan,Biro Hukum dan Biro Organisasi di ruangan Bamus Gedung baru DPRD Sumbar.Senin (14/3/2022)

Pada kesempatan itu, Maigus Nasir mengatakan. bahwa rapat ini kelanjutan dari apa yang disikapi oleh komisi I sebelumnya. Komisi I yang membidangi Pemerintahan ini

mempertanyakan kepada BKD nasib 70 orang PTT dan Tenaga Honorer di lingkungan pemerintah provinsi yang telah bekerja 15 - 17 tahun itu.

“Kebijakan apa yang akan bisa dilakukan terhadap PTT dan Honorer tersebut, supaya mereka bisa diangkat menjadi pegawai PPPK,” ungkap Maigus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Sumbar Ahmad Zakri mengatakan, PTT di lingkungan pemerintah provinsi dengan kondisi Maret 2022 berjumlah 70 orang yang tersebar di beberapa OPD. Kebijakan terhadap ASN sebelumnya telah dipisah terdiri PNS dan PPPK. Sementara untuk PNS sudah diatur oleh PP 11 tahun 2017 dan PPPK diatur dengan PP 49 No 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah perjanjian kerja.

Sejak diberlakukannya PP 49 tahun 2018, instansi pemerintah tidak dibolehkan lagi mengangkat tenaga honorer dan PTT.

“Pengangkatan pegawai non PNS yang bertugas dalam instansi pemerintah, termasuk pegawai spiritural, penerapan pengelolaan keuangan daerah, dana daerah, perguruan tinggi negeri, sebelum dipergunakan peraturan ini, mereka masih tetap diberikan masa tugas paling lama 5 tahun. Tapi tepatnya tahun 2023 bulan November sudah berakhir masa tugasnya,” ujar Ahmad Zakri

Berdasarkan PP 49 tahun 2018 bahwa pegawai non PNS dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam PP tersebut. Diantaranya mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Sedangkan pemerintah sudah melakukan secara bertahap untuk pengangkatan pegawai non PNS ini melalui seleksi CPNS dan seleksi PPPK. Dan itu sudah dilakukan beberapa tahap melalui mekanisme PPPK.Kata Ahmad Zakri

Maigus Nasir berharap apa yang disampaikan dalam rapat kerjasama dengan BKD dan OPD terkait bisa diperjuangkan kepada pemerintah pusat melalui Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara.

“Bilamana nanti ada persyaratan -persyaratan yang belum terpenuhi, maka disitulah nanti kita menuntut kebijakan. Kenapa ada pertimbangan karena mereka sudah bekerja 15 tahun sampai 17 tahun. Bagaimana tidak mereka bisa diperhatikan, minimal kalau tidak akan menjadi calon pegawai negeri mereka itu diangkat menjadi pegawai PPPK, itu saja mereka sudah menjadi sesuatu yang menggembirakan,” ujar Maigus

Sementara itu, Febrianto, PTT dari Sekretariat DPRD Sumbar berharap nasibnya dan teman-temannya yang sudah 17 tahun lebih bertugas di DPRD Sumbar tetap diperjuangkan oleh para anggota dewan di komisi I sehingga mereka bisa diangkat menjadi Pegawai PPPK. Dia melihat dari segi aturan sangat mungkin dan memungkinkan diangkat menjadi P3K karena ada regulasi untuk itu. Tentu saja dia berharap formasinya disediakan kalau formasinya tidak ada, bagaimana mereka bisa ikut tes. (Sri)

Kita mengapresiasi kegiatan melepas purnatugas kawan sekantor yang sama berjuang memberikan karya dalam bekerja. Sebahagian besar hidup kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dikantor, karena semasa kita kerja ada atasan dan bawahan serta nantinya diluaran tugas kantor itu kita berteman dan  bersahabat. 

Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Andri Yulika,SH.M.Hum saat memberikan sambutan pada acara melepas purnatugas dan jabatan Kabiro Adpim di Bagian Materi Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Administrasi Pjmpinan (Adpim), Senin (14/3/2022). 

Lebih lanjut Andri juga memyampaikan seyogyanya acara melepas purnatugas ini tidak dalam satu bagian Makopim saja akan tetapi secara Biro Adpim, sehingga kebersamaan itu akan terbangun lebih baik dalam karya-karya kita memajukan pembangunan daerah. 

"Atas nama pemerintah provinsi Sumbar, kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada ibuk Resfanera yang telah memasuki masa pensiun, semoga pengabadian selama ini menjadi amalan ibadah disisi Allah Subhanahu Wa Ta'alla, dan berkah hidup", ujarnya. 

Andri juga menyampaikan penghargaan kepada pak Hefdi yang telah memimpin Biro Adpim lebih dari satu tahun ini. Dan selama ini kita kenal sosok pak Hefdi amat baik dan mudah berkoordinasi dan berteman. 

Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sumbar Hafdi SH.MSi dalam kesempatan tersebut juga  menyanpaikan, satu tahun di Biro Adpim bagian Makopim selalu menginspirasi dalam bekerja membuat hal-hal baru dalam membangun image dan branding pimpinan. Ada kekompakan dan semangat kerja yang tak ada habis-habisnya dari kawan-kawan di Makopim

"Walaupun ada pemindahan kegiatan kerjasama massa media ke dinas Kominfo, tidaklah menghilangkan semangat kerja memberikan pengabdian terbaik dalam mendorong dan memajukan pembangunan Sumbar yang sama-sama kita cintai ini", ungkapnya. 

Kabag Makopim Zardi Syahrir,SH.MM juga menyampaikan, rasa senang kawan-kawan bagian Makopim akan kehadiram Asisten Administrasi Umum dalam mau meluangkan waktu dari kepadat tugas untuk sebuah acara kecil melepas purnatugas ini. 

"Kita patut berterima kasih atas suport pak Hefdi yang selama satu tahun ini begitu tinggi perhatiannya terhadap kegiatan dibagian Makopin. Ada kegiatan dokumentasi pimpinan, notulensi rapat pimpinan, analisa dan materi pimpinan, ngobras, vlog dan pengelolaan media sosial Biro Adpim sebagai upaya menjaga image citra positif pimpinan dalam memajukan pembangunan Sumbar", katanya. 

Zardi juga katakan, juga menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih atas kerukunan dan kebersama yang telah terbangun selama ini dibagian Makopim memberikan kekuatan dan semangat kerja yang begitu luar biasa. 

"Kita berharap semangat kebersamaan ini akan terus menginspirasi berbagai hal terobosan meningkatkan kinerja dibagian Makopim. Tantangan dan persaingan produktifitas antar daerah dalam penyebarluasan informasi memberikan pelayanan informasi, sosialisasi serta upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga nama baik Sumbar dipentas nasional," ungkapnya. 

Selamat menjalan purnatugas sdri Resfanera semoga segala karya dan pengabdian tugas selama ini memberikan kebaikan dunia dan akhirat. (Ro Adpim).

Provinsi Sumatra Utara ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, HPN 2022 berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 6-9 Februari 2022.  

 Ketua Umum Atal S Depari mengatakan hal itu saat dijamu makan siang bersama Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Afifi Lubis, Kadis Kominfo Sumut Dr Kaiman Turnip dan Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik di salah satu restoran di Jakarta Senin (14/3/22)

Ketua PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengatakan, ditetapkannya Sumut sebagai tuan rumah karena sudah paling siap dibandingkan dengan provinsi lainnya. 

Bahkan, kata Atal, rekomendasi dari Gubernur, DPRD dan PWI Sumut sudah dinyatakan lengkap seluruhnya.

"Ada beberapa daerah memang sudah menyampaikan minatnya, misalnya Aceh. Begitu juga Kepri, tapi itu masih informal aja. Kalau Sumut sudah lengkap semua," ujar Atal.

Ditetapkannya Provinsi Sumut sebagai Tuan Rumah HPN 2023 disambut gembira PWI Sumut. Pasalnya, selama sekira hampir 30 tahun penyelenggaraan HPN Sumut tidak kebagian menjadi tuan rumah.  

"Alhamdulillah, hari ini sudah diputuskan Sumut mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah HPN 2023. Saya sebagai Ketua PWI Sumatra Utara merasa senang, bangga dan terharu karena sudah hampir 30 tahun HPN, Sumut tidak kebagian menjadi tuan rumah. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada Ketua PWI Pusat berikut jajarannya atas kepercayaan memberikan kesempatan untuk Sumut menggelar HPN 2023 dan juga terimakasih atas dukungan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRDSU Baskami Ginting" kata Farianda.

Farianda berharap, HPN yang akan datang digelar berjalan dengan sukses dan lancar. 

"Karena seperti kita tahu, dampak positif HPN itu salah satunya adalah menaikkan pendapatan ekonomi daerah dimana HPN itu digelar. Demikian juga akan ada isu-isu nasional yang akan dilahirkan nantinya di HPN 2023," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menyambut dengan antusias kepercayaan yang diberikan oleh PWI Pusat terkait penunjukkan Sumatra Utara sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional tahun 2023. 

"Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita dan sudah barang tentu kita akan mempersiapkan event tersebut, karena kita tahu benar bahwa keberadaan jurnalis sebagai pendukung di dalam sebuah proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu sangat penting sekali," tutur Penjabat Sekda Sumut, Afifi Lubis.

Pihaknya, kata Afifi, akan berusaha menjadi tuan rumah baik, yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap kepentingan Sumatra Utara maupun kepentingan pers itu sendiri.

"Lewat moment hari pers nasional yang nantinya akan diselenggarakan Insyaallah di Sumatra Utara pada tahun 2023 yang akan datang kita akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik," tandasnya.

Usai jamuan makan siang yang juga dihadiri anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mohtar, Ketua Bidang Siber dan IT Auri Jaya, Bendahara Umum Mohammad Ichsan, dan Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan dari PWI Pusat tentang penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah HPN 2023 yang berlangsung di Sekretariat PWI Pusat.(rel)

Dharmasraya.Lintas Media News.com- Ketua DPRD , Pariyanto SH dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasiona Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) masa bakti 2022 - 2026.

Pelantikan DPN ADKASI ini dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan kemudian Rakernas ADKASI dibuka secara daring oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Pengurus DPN ADKASI empat tahun ke depan dikomandani oleh Ketua Umum H. Lukman Said dari PDI Perjuangan (DPRD Kabupaten Pasangkayu), Sekretaris Jenderal H. Syamsu Rizal dari Fraksi Partai Demokrat (DPRD Kabupaten Tebo).

Dalam sambutannya, Lukman Said memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pengurus DPN ADKASI dari seluruh daerah yang sudah mau menyempatkan diri untuk datang ke Jakarta untuk berjuang bersama membawa aspirasi didaerah untuk disampaikan dipusat. 

"Insya Allah 4 tahun kedepan kita akan berjuang bersama dengan para bupati didaerah untuk membawa aspirasi rakyat dari bawah, " jelasnya. 

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya secara daring menyampaikan selamat kepada pengurus DPN ADKASI yang baru dilantik dan DPR RI siap bekerjasama dan berkapaborasi untuk membangun daerah. 

"Dalam waktu dekat kita akan agendakan duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi program dan perjuangan dari ADKASI, " bebernya. 

Terpisah Waketum ADKASI, Pariyanto SH, yang juga ketua DPRD Dharmasraya saat mendampingi ketua umum dalam wawancara bersama para wartawan mengatakan, ADKASI akan bersinergi bersama kepala daerah kabupaten seluruh Indonesia, untuk memperjuangkan dan membawa aspirasi daerah ke pusat. 

"Alhamdulillah saya dipercaya untuk mendampingi Ketum ADKASI pak Lukman Said, beberapa agenda akan kita bahas di rakernas. Hasil dari rakernas ini nanti kita teruskan ke DPR RI yang kemudian kita juga akan mengagendakan langsung untuk bertemu dengan Pak Presiden, " jelasnya. 

Politisi PDI P ini juga menyampaikan bahwa beberapa poin akan diperjuangkan seperti membuat database dimulai dari desa dan kemudian akan memperjuangkan undang undang khusus DPRD. 

"ADKASI akan membawa aspirasi dari bawah untuk diperjuangkan ke pusat," tandasnya.(elda)

Menjelang datangnya bulan suci ramadhan, Satgas Pangan Polda Sumatera Barat dan jajaran telah melakukan koordinasi dengan lintas sektoral untuk mengantisipasi kekurangan pangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, pada Senin (14/3) di ruang kerjanya. 

"Kita sudah koordinasi untuk mencegah kekurangan sembako maupun terkait dengan kenaikan harga. Tapi dari hasil pantauan dan koordinasi sampai saat ini situasi masih stabil," katanya.

Untuk terkait indikasi adanya penimbunan pangan, Kombes Pol Satake Bayu menyebut pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. 

"Sampai saat ini belum ditemukan adanya penimbunan (sembako). Apabila nantinya ditemukan akan dilakukan penindakan," terang Kabid Humas Polda Sumbar.

Lanjutnya, Polda Sumbar mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dalam melakukan pembelian barang khususnya kebutuhan pangan, agar membeli secukupnya dan tidak berlebihan (panic buying).

"Jangan melakukan pembelian berlebihan, sehingga tidak menimbulkan pangan yang hilang di lapangan. Jadi yang wajar saja dalam membeli kebutuhan pokok," imbaunya.

Terakhir ia berpesan juga, khusunya kepada pihak distributor untuk tidak melakukan penimbunan bahan pangan demi mengambil keuntungan.(*)

Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto mengharapkan kepada segenap Prajurit dan PNS Korem 032/Wirabraja dan keluarga dapat mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang disampaikan dalam Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022  di Masjid AT-Taqwa Makorem 032/Wbr Jln Jend. Sudirman No.29 Padang  Senin (14/03/2022).

Acara diawali dengan pembacaan Ayat Suci Alquran yang dibacakan oleh Serma H. Idham Cholid Ba Bintalrem 032/Wbr, dilanjutkan dengan sambutan Komandan Korem 032/Wbr Brigjen TNI Purmanto. 

Lebih lanjut Danrem menyampaikan, Makna Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW sebagai landasan moral prajurit dan PNS TNI AD, ia  berharap sebagai umat muslim dapat mengambil nilai-nilai positif dan mengimplementasikan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikannya landasan dalam menjalankan tugas, sesuai dengan tema “HIKMAH ISRA MI’RAJ DALAM KEHIDUPAN PRAJURIT TNI”

"Jadikan moment ini sebagai sebuah moment yang sangat berharga bagi kita umat Islam dan agar dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan Kecintaan Kepada Nabi Muhammad SAW", harap Danrem.

Danrem 032/Wbr juga menjelaskan bahwa Peristiwa Isra’ Miraj adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, yang telah mengutus Rasulullah untuk mendapat kesempatan dan kehormatan mengarungi cakrawala, menembus langit, (Sidratul muntaha) demi tingkat sampai pada suatu tempat yang para Malaikat tidak mampu menggapainya.

“Hikmah yang paling penting dalam perjalanan Isra Mi’raj tersebut adalah terletak pada keistimewaan menerima perintah Shalat secara langsung tanpa melalui perantara Malaikat” pungkas Purmanto

Sebagai penjeramah dalm kegiatan itu, Ustadz Drs. Sofyan Giran, menyampaikan bahwa perintah melaksanakan Shalat lima waktu diterima langsung oleh Nabi Besar Muhammad SAW saat menghadap kepada Allah SWT di Sidratul Muntaha.

Perintah menunaikan Shalat tidak seperti perintah melaksanakan ibadah lain yang melalui firman Allah melainkan langsung diterima di hadapan Allah SWT”, ucapnya. (Penrem032/Wbr)

PADANG PANJANG.Lintas Media News. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Padang Panjang  No. 01 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kota Padang Panjang masa jabatan 2019 – 2024 gelar Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka pembentukan dan perubahan fraksi-fraksi serta alat kelengkapan DPRD Kota Padang Panjang Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, Sabtu (12/03).

Perubahan fraksi tersebut melalui proses dimulai dari permintaan dan usulan pembentukan fraksi DPRD Kota Padang Panjang masa jabatan 2019 – 2024 melalui surat DPRD Kota Padang Panjang kemudian masing masing fraksi menyampaikan struktur melalui surat permohonan penetapan fraksi kepada Ketua DPRD.

Rapat Internal yang Dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md diumumkan perubahan susunan keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sisa masa jabatan 2019 – 2024, yang sebelumnya berjumlah 5 Fraksi menjadi 6 Fraksi, yaitu

1. Fraksi Partai Amanat Nasional

Ketua: Zulfikri, SE.

Wakil Ketua: H. Yandra Yane, SE.

Sekretaris: Hukemri

Anggota: Mardiansyah, A.Md

2. Fraksi Gerindra

Ketua : Yudha Prasetia

Sekretaris: Riza Aditya Nugraha, SH

Anggota: Yulius Kaisar

3. Fraksi Nasdem

Ketua: Kiki Anugerah Dia, SE.

Wakil Ketua: Micko Kirstie, S.Psi

Anggota: Imbral, SE.

4. Fraksi Golongan Karya

Ketua: Mahdelmi, S.Sos

Sekretaris: Dr. H. Novi Hendri, SE., M.Si

Anggota: Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom.

5. Fraksi PBB-PKS

Ketua: Hendra Saputra, SH.

Wakil Ketua: H. Nasrullah Nukman, SH

Sekretaris: Idris, S.PdI

Anggota: Drs. Aditiawarman

6. Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa

Ketua: Puji Hastuti, A.Md

Sekretaris: Herman

Anggota: Drs. Nasrul Efendi

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian usulan anggota Fraksi yang akan mengisi alat Kelengkapan DPRD (AKD) oleh masing masing fraksi kemudian masing masing AKD melaksanakan rapat untuk membentuk susunan keanggotan AKD.

Disepakati, Perubahan Komisi DPRD Kota Padang Panjang berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan DPRD Kota Padang panjang tentang pembentukan Komisi DPRD Kota Padang Panjang masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut

Komisi I

Ketua: Mahdelmi, S.Sos

Wakil Ketua: Drs. Aditiawarman

Sekretaris: Yandra Yane, SE.

Anggota: Drs. Nasrul Efendi, Riza Aditya Nugraha, SH., dan Micko Kirstie, S.Psi

Komisi II

Ketua: Zulfikri, SE.

Wakil Ketua: Puji Hastuti, A.Md

Sekretaris: Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom

Anggota: H. Nasrullah Nukman, SH

Komisi III

Ketua: Idris, S.PdI

Wakil Ketua: Hukemri

Sekretaris: Herman

Anggota: Kiki Anugerah Dia, SE., Dr. H. Novi Hendri, SE., M.Si., Yudha Prasetia, dan Hendra Saputra, SH.

Untuk susunan keanggotan AKD, disepakati sebagai berikut:

Badan Musyawarah beranggotakan Zulfikri, SE., Drs. Aditiawarman, Yudha Prasetia, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom., Micko Kirstie, S.Psi., dan Puji Hastuti, A.Md.

Badan Anggaran beranggotakan Hukemri, Hendra Saputra, SH., H. Nasrullah Nukman, SH., Riza Aditya Nugraha, SH., Mahdelmi, S.Sos., Kiki Anugerah Dia, SE., dan Drs. Nasrul Efendi.

Badan Pembentukan Perda:

Ketua: Dr. H. Novi Hendri, SE., M.Si

Wakil Ketua: Yandra Yane, SE.

Sekretaris bukan Anggota: Wita Desi Susanti, ST.

Anggota: Idris, S.PdI dan Herman(*)

Lembaga kesejahteraan lanjut usia (LKLU ) membina dan memfasilitasi olahraga senam lansia yang dirintis oleh Hj. herawati imran, Hj misnar AR , dan Rahmawati Wahab di Jorong Pasar Lama, Nagari IV Koto  Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Olahraga senam ini akan membantu tubuh tetap bugar dan segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, Dapat dikatakan bugar, atau dengan perkataan lain mempunyai kesegaran jasmani yang baik bila jantung dan peredaran darah baik sehingga tubuh seluruhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik.Lanjut usia merupakan suatu bagian dari tahap perjalanan hidup manusia, Lansia adalah tahap menurunnya kemampuan akal dan fisik.

Senam yang merupakan salah satu olahraga yang sesuai dengan usia lansia didukung kuat oleh LKLU. Sehingga LKLU turut andil dalam menjadi pembina dan fasilitator untuk aktivitas ini.

berdasarkan informasi didapatkan tim  Lintasmedia, Nagari IV Koto Pulau Punjung  yang menjalankan dua kelompok senam setiap Sabtu ,Lansia Asyiah asal Jorong Pasar Lama,dan BKL (Bina Keluarga Lansia) asal Jorong Pulau Punjung ini di motivasi oleh LKLU langsung .

Menurut ketua LKLU  Yenisisri SH “  kegiatan ini akan dijadikan salah satu agenda rutin lansia. Senam lansia ini nantinya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan terapi fisik bagi para lansia Nagari IV Koto Pulau Punjung "ujar Yenisisri SH.

"Kami akan mendorong kegiatan ini dengan bergerak sebagai Fasilitator untuk selalu aktif setiap diadakannya lomba antar group dan mengikuti lomba senam di Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) nanti yang akan diadakan" tutupnya (elda)

Melihat satu tahun kepemimpinan Suhatri Bur dan Rahmang selaku Bupati dan Wakil Bupati, yang selalu memikirkan sekaligus mengusahakan untuk terlaksananya pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Namun yang terpenting sekali, bagaimana kita meningkatkan serta menstabilkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana disampaikan oleh Bupati Suhatri Bur, demi terwujudnya Padang Pariaman Berjaya, beliau telah berupaya msksimal di tengah-tengah wabah Pandemi covid - 19 yang masih belum berakhir. Informasi tersebut disampaikannya dihadapan generasi muda selaku anggota KNPI, pada saat berada di Sekretariat DPD. KNPI yang terletak di Sungai Laban Kecamatan Nan Sabaris, pada Sabtu (13/3).

Hal ini yang sering sekali diungkapkan oleh Bapak Bupati, baik kepada steakholder maupun kepada seluruh Kepala Dinas serta kepada ormas, terkhusus kepada organisasi kepemudaan. Agar mau memberikan masukan dan ide, terhadap pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Menyikapi hal itu, Sekretaris DPD. KNPI Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fauzi, SH tetap berkomitmen. Untuk selalu bersama mendukung program-program Bupati, demi terwujudnya Padang Pariaman Berjaya.

"Semoga kehadiran kami dari DPD. KNPI Kabupaten Padang Pariaman, dapat membantu serta menumbuhkan jiwa kepedulian pemuda terhadap masyarakat. Disamping untuk menumbuhkan serta meningkatkan kembali perekonomian yang saat sekarang masih belum maksimal" ungkap Muhammad Fauzi.

Dia menambahkan, terkait dengan pembayaran TPP bulan Desember tahun 2021 yang sampai hari ini masih menjadi permasalahan, serta defisitnya anggaran. Bupati Padang Pariaman tidak tinggal diam terkait permasalahan ini, beliau selalu berusaha bagaimana menormalkan kembali, sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di Padang Pariaman.

Sementara itu, Arfinaldi, S.ST selaku Wakil Bendahara DPD. KNPI Kabupaten Padang Pariaman mengatakan. Bahwa Dia mengajak kepada seluruh ormas, organisasi kepemudaan serta semua stakeholder. Untuk ikut mensuport dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, serta berkomitmen untuk mendukung bersama program-program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (Release)

Wisuda   tafsir Qur’an santriwan- santriwati pondok pesantren Darussalam  Nagari Sumgai duo kecamatan Sitiung kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera barat 12/03/2022 Sabtu.ketua DPRD Pariyanto SH memasangkan mendali pada salah satu santriwati.

Acara Wisuda tafis Qur'an di laksanakan di gedung Pondok Pesantren darulsalam , Nagari sungai duo dihadiri oleh ,ketua DPRD  Dharmasraya Priyanto S,H dan Kemenag ,  ulama dan beberapa tokoh masyarakat serta seluruh Wali Murid tanpa terkecuali.

Pariyanto S,H pada pidatonya di depan seluruh tamu undangan mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan kemajuan keberhasilan anak-anak didik pondok pesantren Darussalam tersebut.

“Nagari sungai duo adalah Nagari yang sudah dikenal sebagai Nagari pecetus ulama-ulama di Dharmasraya dengan telah berdiri pondok pesantren Darussalam  ini adalah cikal-bakal akan lahirlah ustadz dan ustadzah baru di Dharmasraya ini,” ucap Priyanto SH

Dirinya kembali menambahkan,” Kita berharap kepada pembina dan pimpinan pondok pesantren nanti anak-anak kita ini menjadi penerus Baginda Rasulullah Saw.”

Pendiri yayasan H.Aminullah salam,SMIQ,S.Pd.I menyampaikan tasyakur tafis Qur’an merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT setelah para santri menyelesaikan pembelajaran Al-Quran dengan metode Qiraati.

“Sudah menjadi kegiatan rutin menggelar tafis Qur’an setiap tahunnya sebagai ungkapan rasa syukur, maka digelar acara ini. Dalam tafis ini para santri  diuji langsung oleh orang tua santri atau Korcab tentang kemampuan membaca Al-Quran dengan metode qiraati,” jelas H.Aminullah salam,

Tafis Qur’an juga sambung H.Aminullah salam,SMIQ,S.Pd.l sebagai sarana memberikan laporan langsung bukti hasil kegiatan belajar mengajar metode qiraati di hadapan wali santri dan para tamu undangan. Para santri peserta kegiatan ini menuntaskan pembelajaran Al Qur’an dan memperlihatkan kepiawaiannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wali santri dan undangan seputar materi pembelajaran Al Qur’an dengan metode qiraati.(elda)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Kepolisian terus berkomitmen untuk mewujudkan serta memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima bagi masyarakat. Hal itu juga telah dituangkan dalam konsep transformasi menuju 

Polri yang Presisi, pada bidang transformasi pelayanan publik. 

Komitmen Sigit disampaikan dalam acara penyerahan hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 dari KemenPAN-RB di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/3).

"Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas perhatian dan penyerahan hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap pelayanan publik Polri tahun 2021. Bagi kami, ini merupakan motivasi yang sangat berharga, dan ini menjadi energi positif bagi kita semua.  Tentunya juga khusus tadi yang mendapatkan kategori pelayanan prima dan pelayanan sangat baik. Namun demikian, juga menjadi evaluasi bagi yang mendapatkan penilaian yang belum sesuai dengan yang kita harapkan," kata Sigit mengawali sambutannya di acara itu.

Sigit mengapresiasi Satwil yang meraih predikat pelayanan publik prima dan sangat baik. Disisi lain, Sigit juga menyoroti beberapa Satwil jajaran yang tidak mampu meraih predikat tersebut. 

Karena memiliki komitmen mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Sigit pun menginstruksikan jajarannya di Propam Polri dan Itwasum Polri untuk langsung mengecek, apa faktor penyebab Satwil itu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. 

"Saya minta Propam dan Itwasum serta satker terkait untuk turun mengecek masalahnya dimana. Apakah sarana dan prasarananya belum siap atau yang bersangkutan tidak mau berubah. Terhadap hal seperti ini kita harus perhatikan secara serius," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Diketahui, berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPAN-RB, terdapat 27 satwil yang berhasil mendapat penghargaan kategori A berpredikat pelayanan prima. Lalu, 78 satwil mendapat penghargaan kategori A- atau berpredikat pelayanan sangat baik. 

Menurut Sigit, di era perkembangan teknologi informasi pada era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, pelayanan publik saat ini harus meninggalkan budaya lama yang tidak baik. Dewasa ini, dengan semangat reformasi birokrasi, pelayanan kepada masyarakat harus baik, cepat, tidak berbelit-belit, ramah dan responsif.

Polri, kata Sigit saat ini terus mewujudkan pelayanan publik seperti itu. Sigit pun mengutip pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk dipedomani oleh seluruh jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pernyataan Presiden Jokowi yang dikutip Sigit, yakni "penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat dan berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi yang pelayanannya tidak ramah dan tidak responsif".

"Ini amanat Pak Presiden pimpinan tertinggi kita. Amanat ini menjadi direktif yang harus betul-betul kita laksanakan. Jadi tidak ada kemudian kita coba terjemahkan dengan penterjemahan yang berbeda. Jawaban dan langkahnya hanya satu bagaimana kita tingkatkan pelayanan publik yang baik, cepat, tidak berbelit-belit, ramah dan responsif," ucap Sigit.

Transformasi pelayanan publik Polri, kata Sigit juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yaitu pada Prioritas Nasional nomor tujuh yang memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

"Ini tentunya menjadi Road Map terkait pelayanan publik yang mau tidak mau, harus kita lakukan perbaikan sesuai amanat Presiden.  Tentunya terkait penetapan indeks pelayanan publik tidak ada kata lain selain harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di Polisi siap dan laksanakan, kira-kira begitu," papar eks Kapolda Banten itu.

Lebih dalam, Sigit memaparkan bahwa di Tahun 2022 ini, kepolisian akan terus melakukan perbaikan pelayanan publik khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian, menyiapkan petunjuk audio visual bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu. 

"Saya minta seluruh sektor-sektor terkait pelayanan publik tolong disiapkan pelayanan pengaduan dan penanganan komplain. Ini jadi evaluasi untuk kita mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang kita laksanakan. Artinya kita buka diri, harus mau terima masukan, mau terima koreksi. Sehingga kita tingkatkan. Karena tidak mungkin kita menganggap diri kita mungkin sudah baik, tapi di masyarakat itu belum dirasakan, artinya banyak hal yang harus ditingkatkan," papar Sigit.

Tak hanya itu, kedepannya, Sigit berharap, pelayanan publik akan memanfaatkan basis teknologi informasi yang dijadikan satu aplikasi. Sehingga, masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat mengakses satu Platform demi mendapatkan pelayanan yang prima. 

"Disatu sisi kita integrasikan dengan kementerian/lembaga atau Pemda yang memiliki teknologi sama. Sehingga bisa dintegrasikan untuk memudahkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Bagi Polri sendiri, satu data akan mempermudah dalam hal kita melakukan kegiatan kepolisian karena kita miliki satu data dalam hal penanganan peristiwa di masyarakat," kata Sigit.

Tentunya seiring dengan upaya dan usaha mewujudkan itu, Sigit menekankan, pihaknya juga meningkatkan kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk mengawaki hal tersebut. 

"Kami mohon dukungan. Polri berkomitmen menjadi organisasi yang berkembang dan melakukan perbaikan dan ini perlu pengawasan dan koreksi dari seluruh stakeholder," tutup Sigit.(rls)