Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang.Lintas Media.
Komisi IV Dewan Perwakilana Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar terima kunjungan komisi IV DPRD Riau.Jumat (17/12) di ruangan Bamus gedung baru DPRD Sumbar, untuk saling shearing dan mengetahui pembangunan infrastruktur dimasing-masing Provinsi.

Kunjungan Komisi IV DPRD Riau tersebut dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Riau H. Syafruddin Poti, SH, didampingi anggota komisi IV DPRD Riau lainnya,Tumpal Hutabarat, SE, MM, Ir. H. Sahidin, dan Ir. Mardianto Manan, MT, juga beberapa staf protokoler diantaranya, Boby R Siregar.

Pada kesempatan itu, wakil ketua 1 DPRD Riau mengatakan, ingin melihat program pembangunan di Sumatera Barat pada tahun 2022 mendatang, sehingga bisa diterapkan nantinya di Provinsi Riau.

“Kunjungan kami ke daerah ini (Sumbar), untuk mengetahui focus program pembangunan infrastruktur 2022 provinsi Sumatera Barat ini dimana, apakah nantinya bisa diterapkan di daerah kami,” ucapnya.

Ditambahkannya, dalam pembangunan fisik, tentunya ada tehnik atau kiat-kiat yang dilakukan berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, ini juga akan menjadi pelajaran apakah nantinya bisa diterapkan.

Menjawab pertanyaan tamu dari Provinsi Riau, komisi IV DPRD Sumbar mengatakan, siap memberikan beberapa catatan focus pembangunan infrastruktur daerah ini pada 2022 mendatang, dengan semua perangkat aturannya.

Sebagai tuan rumah, komisi IV DPRD Sumbar juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan rekan sejawat mereka dari DPRD Riau.

Pertemuan berlangsung amat harmonis, serius namun santai, dan saling mengisi antara tamu dan Tuan rumah,diantaranya. Zulkenedi Said,Safrudin, Mariosa Johan, Suharjono Syawal, dan kasubag Humas Idris.(SRI)



Padang, Lintas Media News

Mencermati antusias masyarakat yang sangat tinggi dalam memanfaatkan kemudahan penghapusan denda  Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotir (BBNKB), pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar)  melakukan perpanjangan masa pemberlakukan pemghapusan denda tersebut.


Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela-sela kesibukan kegiatan hari ini, Kamis (17/12/2021).
  
Gubernur katakan semula penghapusan dimaksud berakhir tanggal 15 Desember 2021 dan telah ditetapkan melalui Pergub 47 tahuun 2021 diperpanjang selama 3 bulan mulai 16 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 15 maret 2022.

"Disamping memberikan realisasi  pembayaran PKB dan BBNKB akibat pandemi covid 19, perpanjangan ini ditujukan agar potensi pembayaran PKB lebih dapat meningkat di tahun depan," kata Mahyeldi

Gubernur Sumbar juga menyambut baik kegiatan ini dan  menghimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Budaya taat pajak merupakan sebuah kemajuan moral masyarakat berperan serta dalam memajukan pembangunan daerah. 

"Dari data pemghampusan periode 15 Oktober sd 15 Desember 2021, telah didapatkan nominal PKB sebesar 4 Miliar dari kendaraan yang memanfaatkan fasilitas tsb. Semoga perpanjangan prriode ini akan memberikan pendapatan lebih besar lagi untuk pembangunan daerah ," harap Mahyeldi.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Zainuddin menambahkan, kemudahan dalam melakukan pembayaran PKB telah disediakan sejak beberapa tahun terakhir ini. Terdapat lebih 8 jenis pelayanan pembayaran PKB yang sudah beroperasi dengan baik dan dapat di mamfaatkan oleh seluruh masyarakat dlm membayar PKB antara lain, kantor samsat tersebar di 18 kab kota, Samsat Keliling, Samsat Mall, Samsat Nagari, Samsat MPP, Samsat Drivethru, Samsat Quick Respon, Samsat Signal

"Lompatan efisiesnsi dan efektifitas yang sangat fenomenal telah diterapkan dalam fitur layanan yang terakhir yaitu SIGNAL atau samsat digital nasional.  Fitur pembayaran ini mempunyai keunggulan larna telah mengimplementasikan teknologi digital informatika yang modern," ujarnya.

Zainuddin juga katakan, dengan fitur ini pembayaran PKB dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke layanan fisik PKB. Bukti bayar PKB perupa notis pajak dapat dikirim.ke rumah wajib pajak. 

"Interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak tidak terjadi sehingga kemungkinan noise dalam pelayanam dapat dihilangkan," katanya. (*/b)

Pulau Punjung, Lintas Media News

Memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI HUT ke -76 PD IGRA ( Ikatan Guru Raudhatul Athfal ) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan parenting melukis diatas kanvas anak dan orang tua.

Yang dihadiri oleh Sarwono.S.HI mewakili kepala Kemenag Dharmasraya,Mardayanti Ridwan.M.Pd sebagai sekretaris IGRA Dharmasraya
Dengan peserta 580 murid  dan didamping wali murid di aula  kantor Kemenag Sabtu (18/12/2021).acara dimulai jam 10.00 wib sampai selesai.

Dalam rangka memperingati hari amal Bhakti kementerian agama RI,bapak Zoni dan IGRA Dharmasraya  menyelenggarakan acara parenting ini ,agar mempererat silaturahmi guru,murid dan orang tua.

Wardani Mansyur.M.Pd.I ketua PD IGRA mengatakan bahwa 
"acara puncaknya tanggal 3 Januari 2022 nanti,tapi kami memperingati di Bulan Desember setiap tahunnya sebelum libur "tuturnya.

"Kegiatan parenting ini Sangat mendukung silaturahmi antara guru dan orang tua" ucap  Ibu Lastri salah satu kepala sekolah dari TK Ra al-hasanah kabupaten Dharmasraya. (elda)

Parik Malintang,Lintas Media News.
 Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan pelaksanaan keterbukaan informasi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Forum Biro Padek Grup bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menggelar Workshop Jurnalistik dan Kehumasan bagi Kepala SD dan SMP se Kabupaten Padang Pariaman. 

Kegiatan workshop yang mengusung tema "Penguatan informasi untuk mewujudkan Generasi Berjaya" tersebut, dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur SE MM didampingi Wakil Bupati Drs. Rahmang, MM, pada Kamis (16/12) bertempat di Hall IKK (Ibukota Kabupaten) Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung.

Dalam sambutannya saat membuka workshop, Bupati Suhatri Bur mengatakan. Bahwa ilmu jurnalistik dan kehumasan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Dimana kegiatan jurnalistik bertujuan untuk menggairahkan budaya literasi di sekolah dan ilmu kehumasan bertujuan untuk memperkuat hubungan komunikasi antara sekoah dengan pihak terkait dalam menjalin kemitraan.
“Keterbukaan informasi sangat penting dilakukan saat ini, seiring terbitnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang bertujuan, agar tidak terjadinya kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat. Sehingga tidak memicu terjadinya perpecahan dan kesalahpahaman di lingkungan sekolah, terkait informasi yang disampaikan", ujarnya.

Suhatri Bur menambahkan, dengan hadirnya narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, serta memiliki pengalaman terkait jurnalistik dan keterbukaan informasi. Diharapkan kepada para peserta, dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk meningkatkan kemampuan menulis, yang memenuhi kaidah jurnalistik. Sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penyebarluasan informasi dan Kepala sekolah dapat mempublikasikan kegiatan melalui media yang tersedia. Disamping itu, tulisan yang dimuat pada media dan jurnal, juga dapat membantu penambahan angka kredit dalam usulan kenaikan pangkat.

"Salinlah semua ilmu yang dipaparkan oleh narasumber nantinya, karena ilmu Kehumasan dan komunikasi yang baik, sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Sehingga, Kepala Sekolah selaku pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pada satuan pendidikan akan dikenal dan diketahui oleh orang banyak. Begitu juga dengan rekan media sebagai kontrol sosial, berikan informasi yang benar dan jelas. Karena, peran media sangat penting dalam mempublikasi dan menyebarluaskan kegiatan sekolah", jelas Suhatri Bur.

Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman baru saja meraih penghargaan Smart City dalam kategori smart branding. Prestasi yang dicapai itu, terkait penerapan sistem informasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Termasuk juga pengunaan teknologi informasi dan penerapan sistem digital dalam proses pembelajaran di sekolah.

"Dengan tersedianya fasilitas internet di sekolah, diharapkan agar sekolah membuka wadah atau sarana digitalisasi untuk pembelajaran. Disamping juga memanfaatkan media sosial secara efektif, sebagai penyaluran informasi kepada publik serta digunakan untuk mengedukasi pelajar kapanpun dan dimanapun. Sehingga, para pelajar tersebut dapat melek teknologi serta siap menerima perkembangan dan perubahan yang begitu cepat. Gunakan fasilitas internet untuk meningkatkan kreatifitas mengajar, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Drs. Anwar, M.Si dalam sambutannya. Mengucapkan terima kasih kepada Forum Biro Padek Grup yang telah menyelenggarakan workshop ini. Karena telah membantu jajarannya, terutama Kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan di bidang jurnalistik dan kehumasan.

“Kegiatan Jurnalistik dan Kehumasan merupakan kegiatan yang berperan penting dalam mensukseskan dan meningkatkan mutu pendidikan ke depan. Bagaiamana permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dapat dikomunikasikan dengan baik, sepanjang kegiatan itu tidak menyalahi aturan dan bertentangan dengan hukum. Para guru dan kepala sekolah tidak perlu takut untuk bermitra dengan media, karena merupakan keuntungan jika dekat dengan media. Salah satunya adalah, untuk mempromosikan dan mengenalkan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah", tuturnya. 

Kadis Anwar juga menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan. Agar para guru dan kepala sekolah di Padang Pariaman dapat menjalin komunikasi dengan baik, serta memiliki pengetahuan dasar jurnalistik. Sehingga peserta nantinya, memiliki kemampuan dalam mempublikasikan segala program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Biro Padek Group Efanurza dalam laporannya mengatakan. Kegiatan workshop jurnalistik dan kehumasan bagi kepala sekolah ini, sudah yang kedua kalinya digelar oleh Forum Biro Padek Gorup. Dimana sebelumnya diadakan pada tahun 2017, dengan peserta hanya untuk Kepala SD di Padang Pariaman. Pada saat itu, diikuti oleh hampir seluruh SD di Kabupaten Padang Pariaman dan terlihat peserta sangat proaktif dalam diskusi. Sehingga pada kesempatan ini, pesertanya dari guru dan kepala SD dan SMP SE Kabupaten Padang Pariaman.

“Kegiatan ini ditujukan, agar SD dan SMP di Padang Pariaman tidak saja kuat sebagai sumber informasi pendidkan. Tetapi dengan kemampuan jurnalistik yang dimiliki oleh guru dan kepala sekolah, diharapkan sekolah memiliki media informasi kedepannya. Baik yang dikemas dalam bentuk tabloid sekolah, majalah dinding (mading) ataupun website sekolah. Dengan demikian, insyaallah SD dan SMP di Padang Pariaman mampu melahirkan generasi berkualitas nantinya, sebab informasi itu merupakan jendela dunia", ujar wartawan Pos Metro itu.

Dikatakannya, bahwa materi workshop ini akan disampaikan oleh dua orang Narasumber yang berkompeten di bidangnya dan menguasai Jurnalistik dan Sistem Informasi Digital. Bertindak sebagai moderator, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Anesa Satria, SH.MM, mantan Kabag Humas di masa kepemimpinan Bupati Muslim Kasim (alm).

"Pada sesi pertama, disampaikan oleh Wartawan Utama dari harian Padang Ekspres Sukri Umar, S.Pt,M.Si. dengan materi yang berjudul Jurnalistik dan Kemampuan Menulis. Kemudian pada sesi kedua, disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Padang Pariaman Zahirman, S.Sos. MM, yang juga selaku PPID utama, dengan materi tentang Sistem Informasi dan Pengelolaan website Sekolah. (Prokopim)

Parik Malintang.Lintas Media News.
Mewakili Bupati Padang Pariaman Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Rudi Rahmat, SE. MM membuka secara resmi Sosialisasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Padang Pariaman, bertempat di Aula Bappelitbangda Kawasan IKK (Ibu Kota Kabupaten) di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, pada Kamis (16/12).

“Saya berharap, kepada seluruh Wali Nagari untuk serius dalam mengikuti pelatihan ini dan dapat langsung menerapkannya di Nagari masing masing. Sehingga, nantinya terwujud Padang Pariaman yang informatif mulai dari Nagari,” ujar Rudi.
Dia mengatakan, bahwa kehadiran Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh PPID. Seperti diantaranya, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi. Kemudian, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana. Selanjutnya, mengatur tentang pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas. Serta kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Zahirman, S.Sos. MM menyampaikan dalam laporannya. Bahwa sosialisasi ini dilaksanakan, sebagai ikhtiar untuk memaksimalkan keterbukaan informasi di bumi Padang Pariaman. Sebagaimana yang telah diatur dalam  (KIP).

”Kita berharap, tidak saja nagari Aur Malitang yang muncul di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tapi, ada Nagari-Nagari lain yang semakin bersinar dalam keterbukaan informasi”, harap Zahirman.

Bertindak sebagai Pemateri dalam Sosialisasi ini adalah, Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat Arif Yumardi dan Kadis Kominfo Zahirman selaku PPID Utama. Sebagai peserta dalam sosialisasi kali ini, seluruh Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman. (Prokopim)


PADANG.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian tanggapan Gubernur atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Jumat, 17 Desember 2021.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Syuwib saat memimpin rapat mengatakan, materi ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan sanduran PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2000. Belum terlihat adanya pengaturan terkait dengan inovasi pengelolaan keuangan daerah yang dapat menimbulkan efektifitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Oleh sebab itu, perlu ditambahkan pengaturan terkait inovasi pengelolaan keuangan daerah," ujar Suwirpen akrab disapa uda Suwir

Lanjut Suwirpen, tahapan dan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ranperda merupakan tahapan dan prosedur baku dalam pengelolaan keuangan daerah. Belum terlihat upaya- upaya bisa dilakukan, apabila tahapan prosedur baku ini mengalami kendala dalam pembahasannya.

"Terkait ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Fraksi- fraksi melihat Ranperda ini hanya sebatas mengatur penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.

Dikatakannya, ranperda belum mengatur aspek pemerataan pembangunan antar wilayah, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah. Oleh sebab itu perlu ada penambahan muatan terkait pemerataan pembangunan antar wilayah.

"Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan,  perlu dilakukan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dan ranperda ini perlu mengatur bagaimana skala pembiayaan  pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Lanjut Suwirpen, ranperda tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibahas Komisi I bersama OPD terkait.

Untuk diketahui, ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dibahas Komisi III bersama OPD terkait.

Ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan dibahas komisi IV bersama OPD terkait.

Komisi telah dapat menyusun rencana pembahasan sesuai agenda DPRD setelah ditetapkan melalui rapat Bamus.

Februari 2022 akan dilakukan perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, maka diminta kepada komisi menyelesaikan pembahasan sebelum perubahan alat kelengkapan DPRD.(ST)

Drs. Hansastri, MM
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar
 

Padang, Lintas Media News

Sumatera Barat Sadar Vaksin (Sumdarsin) untuk minggu ini akan digelar dihalaman kantor gubernur, bagi masyarakat Sumbar dan warga kota Padang yang belum vaksin silahkan datang hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal ini disampaikan Sekretaris daerah provinsi Sumbar Drs. Hansastri, MM disela-sela kesibukan hari ini, Kamis (17/12/2021)

Sekdaprov juga mengatakan, pelaksanaan vaksin dihalaman kantor gubernur ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, mulai dari jam 08.00 - 17.00 Wib. 

"Diharapkan peserta vaksin secepatnya mendaftarikan diri agar mendapat layanan secepatnya juga. Kita perlu vaksin sebagai ikhtiar untuk mendapatkan herd immunity (kekebalan tubuh) agar tidak terjangkit covid 19," kata Hansastri mengingatkan. 

Hansastri berharap kegiatan Sumdarsin ini dapat meningkatkan pemberian vaksin di Sumatera Barat tentunya masyarakat sehat dan Sumbar selamat.

"Dan pelaksanaan Sumdarsin ini kita patut mengapresiasi Polda Sumbar dan jajarannya telah berhasil meningkatkan kekebalan kelompok (herd immunity), sehingga saat ini Sumbar sudah naik peringkat 21 se Indonesia yang sebelumnya berada pada posisi peringkat 33. Terima kasih pak Kapolda dan teman-teman polri di Sumbar," ujarnya. 

Sekdaprov juga mengingatkan agar setiap OPD dilingkungan pemprov Sumbar dapat memaksimalkan mobilitas peserta vakin dalam menyukseskan acara ini. 

"Setiap ASN dan OPD agar berperan maksimal mendatangkan peserta vaksin sehingga target yang diharapkan akan tercapai secara maksimal, jika perlu lebih. Sehingga logika pikirnya makin tinggi tingkat pemberian vaksin maka semakin tinggi juga tingkat herd imnunity masyarakat Sumbar dalam menghadapi wabah covid 19 dan tentunya akan berdampak pada aktifitas masyarakat dan perekonomian daerah," terangnya. (*/b/hms)




PADANG PANJANG.LintasMedia.com
-- Balai Rehabilitasi lSosial (Rehsos) Penyandang Disabilitas Sensorik jNetra "Tam Miyat Bekasi" Kementerian Sosial (Kemensos) serahkan bantuan atensi kepada 16 penyandang disabilitas sensorik netra di Kota Padang Panjang.

Bantuan tersebut diserahkan Peksos Madya Balai Rehsos, Surono, S.Pd kepada Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA) yang diwakili Sekretaris, Drs. Eri didampingi Kabid PPRS, Medi Rosdian, S.Sos, M.Si di Kantor DSPPKBPPPA, Selasa (14/12).

Bantuan atensi khusus kepada 16 penyandang disabilitas sensorik netra ini berupa tongkat adaptif. Tongkat ini merupakan inovasi Kemensos agar mampu mendorong penyandang disabilitas sensorik netra lebih mandiri. Tongkat ini dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan aktivitas sehari-hari para penyandang disabilitas sensorik netra.

Surono menjelaskan, detail fitur tongkat ini dilengkapi dengan modul elektrik yang bisa dicas dan didukung dengan panel surya.

“Serta juga ada fitur sensor getar, bunyi, alarm bahkan sirine. KMampu mengurangi risiko kecelakaan atau cedera, serta sangat membantu dalam kondisi bencana. Tongkat ini bisa membantu penyandang disabilitas netra berjalan di malam hari. Alat ini sudah dilengkapi panic button dan GPS yang dapat terhubung dengan ponsel,” jelasnya.

Sementara itu, Eri saat menerima bantuan itu mengatakan, pihaknya menyambut baik atas kepedulian dari Balai Rehsos Kemensos RI ini.

“Bantuan ini akan segera kita distribusikan kepada para penyandang disabilitas sensorik netra sebagaimana yang telah kami usulkan, dengan melibatkan TKSK nantinya,” ucapnya.

Turut menambahkan, Medi Rosdian mengatakan, bantuan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pada 15 November lalu di Rumah Healing.

“Alhamdulillah hari ini merupakan realisasi dari kegiatan sebelumnya. Kita akan terus mengupayakan bantuan-bantuan lain dari kementerian, dinas provinsi serta stakeholder lainnya. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Ditambahkannya, ke depan masih terbuka peluang untuk mengusulkan bantuan lainnya. Tidak hanya bantuan kebutuhan dasar, bisa juga alat bantu seperti alat bantu dengar, kursi roda, kaki palsu dan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan dan kemandirian para penyandang disabilitas sensorik netra.(maisonpisano)


PADANG PANJANG.LintasMedia.com -- Sebanyak 100 petugas kebersihan kelurahan di Kota Padang Panjang terima sembako di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-22.

Sembako tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si bersama Ketua nDWP, Sri Hidayani Sonny Budaya Putra di Gedung M. Syafei, Kamis (16/12).

MSonny mengapresiasi organisasi DWP ini nkarena tidak lupa saling berbagi jsembako kepada petugas kebersihan kelurahan saat HUT nini.

"Semoga dengan pemberian sembako ini dapat meringankan beban dari penerima.  Manfaatkanlah sembako ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sri Hidayani menyebutkan, sembako ini terkumpul sebanyak 100 paket, bersumber dari iuran anggota dan sponsor dari pihak-pihak terkait.

Untuk sembako yang diserahkan, terdiri dari minyak goreng, telur, gula, teh, beras, susu, dan roti. "Semoga sembako ini bermanfaat bagi yang mendapatkan dan mereka benar-benar terbantu dengan sembako ini," katanya. (maisonpisano)


PADANG.Lintas Media.
Untuk menyapaikan penolakan terkait Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual,puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU), mendatangi gedung DPRD Sumbar, Kamis (16/12).

Koordinator lapangan aksi Dori Rahmad mengatakan. Permendikbud No 30 tanun 2021 dinilai memberikan jalan kepada zina dan seks bebas. MUI, kata dia, juga menilai Permendikbud ini akan melegalkan seks bebas.

“Terutama di pasal 5 ayat 2, tanpa ‘persetujuan korban’. Artinya, kalau dengan persetujuan korban, artinya tindakan ini bukan suatu tindakan terlarang,” katanya.

Dory mengatakan bahwa sebagai umat Islam, seks bebas adalah maksiat dan zina yang sangat terlarang. Karena itu, pihaknya secara tegas menolak permendikbud ini karena dinilai memberikan ruang kepada zina dan seks bebas.

" Mari lindungi perempuan kita, anak perempuan kita, dari kekerasan dan seks bebas,” tambah dia.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang menyambut kedatangan aliansi tersebut menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan oleh AMPU. Aspirasi tersebut akan dicatat dan dibicarakan secara kelembagaan di DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Aspirasi yang disampaikan sudah kami catat dan akan dibahas lebih lanjut, untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam rangka menyikapi persoalan yang disampaikan hari ini,” katanya 

Dia menambahkan, karena persoalan itu menyangkut dengan peraturan menteri, DPRD bisa membawa persoalan itu ke pemerintah pusat. DPRD akan menjadikannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah.

“Peraturan menteri merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, DPRD bisa menyampaikannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah sesuai kewenangan,” sebutnya. (Sri)

 

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif (dua dari kiri) menyalurkan bantuan sembako untuk korban kebakaran di Indarung pada akhir November 2021. Bantuan sembako tersebut merupakan bagian dari program Peduli Kemanusiaan UPZ Baznas Semen Padang. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Selama bulan November 2021, UPZ Baznas Semen Padang telah menyalurkan zakat karyawan PT Semen Padang sebesar Rp732 juta kepada asnaf nan delapan yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, pemerdekaan, berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil. 

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif merinci penyaluran zakat tersebut kepada delapan asnaf tersebut. Untuk asnaf  fakir, pada periode November itu pihaknya telah menyalurkan dana zakat sebesar  Rp57 juta lebih. 

Dana zakat tersebut disalurkan kepada 329 orang penerima manfaat biaya hidup rutin dan 6 orang biaya hidup non rutin yang terdiri dari faqir, jompo, janda dan cacat. Sebaran penerima manfaat tersebut berdomisi di Kota Padang, khususnya di sekitar ring 1 PT Semen Padang.

Asnaf miskin sebesar Rp292 juta kebih, disalurkan dalam bentuk beberapa program UPZ Baznas Semen Padang. Di antaranya, program Peduli Ekonomi berupa modal usaha untuk  62 orang penerima manfaat berupa modal usaha.

“Kemudian program Kemanusiaan berupa insentif yang disalurkan kepada 8 lembaga sosial kemanusiaan, dan kepada 8 kepala keluarga untuk kegiatan peduli hunian berupa perbaikan atau rehab rumah,” kata Arif, Rabu (15/12/2021). 

Program lainnya, kata Arif melanjutkan, adalah Peduli Kesehatan berupa bantuan bayar hutang berobat di rumah sakit dengan dibayarkan langsung kerumah sakit, dan bantuan bayar tunggakan BPJS Kesehatan. 

Program ekonomi, dilakukan pemberdayaan dengan pembekalan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para penerima manfaat, seperti marketing dan akuntansi praktis. “Tujuannya, agar adanya kesinambungan program ekonomi yang diterima para manfaat,” ujarnya. 

Selanjutnya, untuk asnaf  muallaf sebesar Rp39,8 juta disalurkan untuk honor da’I binaan UPZ Baznas Semen Padang sebanyak 51 orang yang tersebar di Kabupaten Kepulauan. Mentawai  dan program dakwah lainnya. 

“Puluhan da’i binaan ini diberikan honor, karena mereka adalah ujung tombak untuk program dakwah. Bahkan, mereka juga menjadi pendamping bagi para muallaf di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” tuturnya. 

Kemudian, untuk asnaf fisabilillah sebesar Rp110 juta lebih, disalurkan kepada 243 orang penerima beasiswa rutin, 8 orang beasiswa insidentil, 96 orang penerima bantuan honor rutin guru TPQ/TQA dan kepada 37 lembaga yang meliputi program pendidikan, dakwah rutin dan non rutin, termasuk program masuk sekolah sebesar Rp5 juta.

“Pada November 2021, kami pun juga menyalurkan dana zakat sebesar Rp2 juta kepada ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ada satu keluarga yang kami bantu, mereka merupakan warga asal Batam,” ungkap Arif. 

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri mengapresiasi UPZ Baznas Semen Padang yang telah memudahkan karyawan PT Semen Padang dalam menyalurkan zakatnya kepada para mustahik. Bahkan, zakat yang dipercayakan karyawan tersebut kepada UPZ Baznas Semen Padang telah disalurkan dengan tepat, sesuai dengan ketentuan agama. 

"Alhamdulillah, kami dari PT Semen Padang berterimakasih kepada kawan-kawan di UPZ Semen Padang, karena telah memudahkan kami para karyawan dalam menyalurkan kewajiban kami untuk membayar zakat,"  kata Oktoweri, Rabu (15/12/2021).

Membayar zakat, termasuk zakat penghasilan, sebut Oktoweri, merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta. Karena dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa di setiap harta yang dimiliki, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya, terutama orang-orang yang membutuhkan. 

"Dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk dizakatkan, sama halnya dengan membantu keberlangsungan hidup orang lain yang berhak dan benar-benar membutuhkan bantuan secara materil," ujarnya. (*/b/hms)

Padang Pariaman .Lintas Media News.
Terima kasih Pak Dewan DPRD Sumbar HM Nurnas, yang telah berjuang atas aspiriasi kami nelayan di Pasia Panjang Ketaping ini,"ujar Zal kepada wartawan Kamis 16 Desember 2021.

Menurut nelayan di sepanjang Pantai Pasia Panjang Ketaping moderenisasi sarana penangakapan ikan saat ini sudah menjadi keharusan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

"Sudah harus kalau tidak hasil tangkap kita hanya lapeh makan sajo nyoh," ujar nelayan lainnya di pasia ketaping nan asri itu. 

Selama 2021 ini, wakil rakyat, politisi Partai Demokrat lewat pokok-pokok pikiriannya berhasil memperjuangkan ke Pemprov Sumbar sehingga tahun angggaran 2021 ini sudah diserahkan
Mesin Tempel 40 PK  untuk para Nelayan.

"Allhamdulillah selesai sudah merealisaaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat nelayan Pantai Pasia Panjang Kataping, direalisasikan dari APBD 2021, mulai dari Mesin Tempel 15 PK, Gill Net (jariang) Fish Box (Fiber Pendingin Ikan) dan terakhir hari Mesin Tempel 40 PK, "ujar HM  Nurnas dihubungi media Kamis siang ini. 

Atas tuntas direalisasikaan aspirasi nelayan itu, Anggota DPRD Dapil Sumbar II (Padang Pariaman - Pariaman) ini mengucapkan terima kasih ke Dinas Perikanan dan Kelautan, dan seluruh jajaran yang telah menyelesaikan semuanya. 

"Terima kasih kepada Kadis Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya yang telah menuntaskan kerja pro rakyat ini, Insya Allah bagi nelayan di Pantai Pasie Panjang pasti bermanfaat. Semoga pada 2022 dapat pula direalisasikan  dengan cepat tentang program pemberdayaan masyarakat," ujar HM Nurnas. (rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.