Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Payakumbuh .Lintas Media News.
Meski 1 tahun lagi masa jabatannya berakhir, namun Wali Kota Riza Falepi ingin terus memacu dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang dipimpinnya saat ini. Dia bilang serius dan kejar target, apalagi untuk urusan pengelolaan keuangan dan informasi teknologi atau IT.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (2/06).

Rapat itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Amriul Dt. Karayiang, Kepala Badan Keuangan Daerah Syafwal, Kepala OPD dan BUMD di Lingkungan Pemko Payakumbuh membahas masalah penatausahaan keuangan, IT pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan penanganan Covid-19.
Riza dengan tegas mengingatkan pejabat untuk mengelola keuangan di masing-masing dinas dengan baik. Dirinya menekankan agar serius dan jangan coba-coba bermain-main di luar regulasi yang ada, karena dia tidak akan segan memberikan sanksi atas tindakan penyelewengan, ditambah Riza ingin agar nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh naik.

"Setidaknya target SAKIP kita bisa di A, minimal A-, karena itu tingkatkan kinerja dengan bekerja serius serta manfaatkan sumber daya yang ada," kata Riza.

Dijelaskannya, sistem keuangan mulai dari perencanaan hingga laporan tentu ada target waktunya, kalau tidak mencapai target maka akan susah pencairan tahap selanjutnya. 

"Kalaupun harus terlambat, jangan diteruskan agar tidak bermasalah di tengah jalan, supaya laporan keuangan kita baik," tegas Riza.

Kemudian, Riza juga menekankan saat ini Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya daerah di pulau Sumatera yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pengembangan Integrated Dashboard Executive oleh PT Telkom Indonesia, Tbk. Artinya akan ada perubahan budaya dimana pemerintah tak butuh banyak orang, jumlah pegawai akan berkurang, maka akan didapatkan kerja efisien.

"Suka gak suka, pejabat gak boleh gaptek, harus pandai memakai komputer karena kita akan menerapkan SPB-IT. Siapkan orang-orang yang paham IT, minimal bisa mengoperasikan komputer dan alat-alat IT di masing-masing Dinas," tukuknya tegas.

Terakhir untuk Covid-19, Riza Falepi sudah rapat dengan Forkopimda, terjadi perkembangan yang cukup baik. Namun, walau demikian untuk posisinya Kota Payakumbuh masih di level 3. Riza menyebut menuju Herd Immunity perlahan, saat ini angka vaksinasi sudah diatas 20 persen.

Terkait kebijakan tentang sudah bolehnya sekolah tatap muka, Riza meminta Kepala Dinas Pendidikan AH Agustion agar berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumbar untuk terus serius disiplin protokol kesehatan ( Prokes ) di sekolah, karena siswa SMA/SMK ada dari luar Kota Payakumbuh.

"Vaksinasi bagi anak sekolah harus ada izin dari orang tua, apakah itu siswa SMP dan SMA. Kita bolehkan bagi anak didik dari daerah lain yang sekolah di Payakumbuh, tidak bisa kita pilah karena mereka kan sekolah di wilayah kita, kalau mereka tidak diberikan vaksin bersama anak-anak lainnya, maka resikonya menularkan Covid-19 kepada anak-anak yang lain," ungkapnya.

Tetap bagi tenaga pendidik, Riza menegaskan agar vaksinasi menjadi persyaratan mereka boleh melakukan proses mengajar langsung di sekolah, kecuali ada Surat Keterangan dari dokter kalau mereka komorbid atau isu kesehatan lainnya.

Riza juga meminta keterangan dari camat dan lurah terkait progres PPKM mikro yang dilakukan, bagaimana isolasi mandiri warga, tracing, tracking, maupun urusan lainnya, termasuk serapan anggaran Covid-19. (H/Muchlis)


PADANG,Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dorong pos belanja modal pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022, melebih target  yang disepakati dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancarai, Kamis (9/9) mengatakan, pos belanja modal yang diperuntukkan untuk belanja aset daerah seperti peningkatan jalan, pembangunan irigasi, menjadi sorotan dprd dalam pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2022.

Hal itu dikarenakan alokasi yang dianggarkan hanya enam persen, sementara didalam muatan RPJMD ditargetkan 14 persen. 

Setelah dilakukan pendalaman maka saat KUA PPAS APBD disetujui, naik menjadi 12 persen. Untuk kekurangan target akan diupayakan dalam pembahasan rancangan APBD 2022. 

DPRD Sumbar cukup optimis, belanja modal melebih target RPJMD. Alokasi  ini cukup strategis dalam memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah. 

" Untuk saat ini masih dalam tahap pemetaan, ketika telah masuk dalam pembahasan RAPBD 2022, maka badan anggaran dprd akan menyigi satu persatu komposisi anggaran, mana yang prioritas dan mana yang tidak,  jika tidak pas maka akan dirasionalisasi, " katanya.


Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar Hidayat  sebelumnya menyorot dalamnya jurang perbedaan antara alokasi anggaran untuk belanja modal dibandingkan belanja barang jasa.

"Kita minta alokasi anggaran untuk belanja barang 14 persen dari total APBD sesuai kesepakatan RPJMD. Bayangkan saja, Pemprov mengajukan alokasi belanja barang jasa mencapai Rp2,759 triliun lebih naik signifikan dibandingkan tahun 2021 yakni Rp1,934 triliun lebih. Sementara alokasi anggaran untuk belanja modal pada 2022 hanya sebesar Rp385,985 miliar lebih, turun drastis dibandingkan 2021 sebesar Rp836,913 triliun lebih," katanya

Diterangkan Hidayat, belanja barang jasa umumnya digunakan untuk membiayai keperluan perkantoran, pembayaran listrik, biaya makan minum, alat tulis kantor, honor honor, perjalanan dinas dan barang yang diserahkan kepada masyarakat.


"Kebutuhan kita mestinya lebih banyak untuk pembangunan yang sasarannya untuk peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, dan anggaran untuk pembangunan tersebut ada di pos belanja modal,"ucap Hidayat.

Untuk diketahui Pemprov Sumbar dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022. 

Pendapatan daerah secara makro dalam Rancangan Pendapatan Daerah dalam KUA PPAS diperkirakan Rp6,6 triliun. 

Rincian pendapatan daerah masing-masing pendapatan asli daerah diperkirakan Rp2,5 triliun. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Transfer diperkirakan sekitar Rp4,03 triliun pada tahun 2022 yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi khusus non fisik.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp76,9 miliar. Diantarannya dari hibah, sumbangan pihak ketiga atau sejenis.

Belanja operasional diperkirakan Rp4,9 triliun lebih diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan belanja subsidi. Belanja hibah Rp850 miliar lebih, belanja modal Rp855,4 miliar, belanja tidak terduga Rp55 miliar dan belanja transfer Rp962,7 miliar lebih. (fwp-sbr/st)


Payakumbuh, LINTASMEDIA.COM. --- Pemerintah Kota Payakumbuh menindaklanjuti pembahasan rencana kerja dan nota kesepahaman bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Jumat (4/9) lalu.

Tim yang di Ketuai Kepala BP2MI Provinsi Sumatera Barat Bayu Aryadi langsung melakukan pembahasan yang berkaitan dengan teknis dan rencana kerja yang akan dituangkan kedalam MOU nantinya dengan Kapala Disnakerin Yunida Fatwa.

Kadis Yunida Fatwa didampingi Sekdis Andiko Jumarel beserta Kabid Naker Aswad menyampaikan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui siap bekerja sama dengan BP2MI. Langkah ini lakukan oleh Pemko Payakumbuh dalam rangka upaya melindungi Tenaga Kerja Migran dari segala bentuk ketidak sesuaian dan bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

"Terkait dengan persiapan bidang tenaga kerja dalam menyusun langkah kerja dan rencana kerja yang nantinya akan dituangkan dalam MOU antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan BP2MI Provinsi Sumatera Barat sudah kami persiapkan.

Menurut Yunida, saat ini warga Kota Payakumbuh yang menjadi PMI jumlahnya lebih kurang 200 orang yang tersebar di beberapa negara. Didominasi oleh operator di perusahaan Malaysia. Tapi, memang warga payakumbuh yang bekerja di luar negeri banyak di sektor formal.

"Kehadiran negara baru dapat dirasakan keberadaannya ketika para PMI yang keberangkatannya tidak resmi tersangkut masalah, contohnya lari dari majikan dan perusahaan. Negara ini tidak hanya melindungi PMI yang berangkat secara resmi, tapi juga melindungi PMI yang tidak resmi, namun apa artinya perlindungan negara ketika mereka sudah mengalami peristiwa kekerasan dan eksploitasi di negara tempat mereka bekerja," kata Yunida.

Yunida berharap tidak ada lagi warga Indonesia khususnya warga Payakumbuh yang tergoda bujuk rayu calo untuk bekerja di negara lain tanpa proses yang sesuai prosedur. 

"Biasanya sindikat ini menggunakan kaki tangannya turun ke desa-desa, menawarkan pekerjaan yang katanya bagus, gaji yang tinggi serta semua biaya ditanggung. Tapi sesungguhnya biaya-biaya tersebut menjadi hutang dengan bunga yang sangat tinggi dan jika ada masalah dengan PMI, mereka tidak mau bertanggung jawab," ujar Yunida.

Sementara itu, Kepala BP2MI Provinsi Sumatera Barat Bayu Aryadi menyampaikan untuk memperkuat sistem dalam pelaksanaan rencana kerja BP2MI, mereka memberikan penguatan informasi kepada tim dari Disnakerin Kota Payakumbuh sebelum melakukan penandatanganan MoU.

"Saat ini yang sudah menandatangani baru Padang dan Padang Panjang, tahap sekarang kami penjajakan ke Payakumbuh dan Solok," ungkapnya. (H/Muchlis)


Padang.Lintas Media News.
.Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar menghimbau bupati walikota agar lebih menggencarkan program vaksinasi di daerahnya masing-masing.

Himbauan ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang, di Padang, Rabu (8/9/2021).

Menurut Jasman, himbauan ini menindaklanjuti keinginan Presiden RI Joko Widodo agar 9 daerah termasuk Sumbar mengakselerasi capaian vaksinasinya. Mengingat capaian vaksinasi ke-9 daerah tersebut masih rendah, dibawah rata-rata vaksinasi nasional.

Berdasarkan data terkini vaksinasi Covid-19 Sumbar per tanggal 7 September 2021, total vaksinasi dosis pertama di Sumbar mencapai 17,56 persen. Atau baru 777.780 dari total sasaran vaksinasi 4.408.509 sasaran. Sedangkan untuk vaksinasi kedua, baru mencapai 9,80 persen.

"Maka dari itu, pak Gubernur berharap agar penekanannya pada vaksinasi, sebab untuk jumlah stok vaksin Covid-19 di Sumbar, sangat cukup. Hampir setiap hari datang dari Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Sumbar, per tanggal 7 September 2021, total stok vaksin Covid-19 yang ada di Gudang Vaksin Dinas Kesehatan Sumbar, mencapai 198,588 dosis," ungkap Jasman.

Stok vaksin tersebut terdiri dari vaksin Sinovac 41.900 dosis, Astrazeneca 2.550 dosis, Moderna 8.568 dosis dan Coronavac 145.570 dosis. Selain stok diatas, juga terdapat 1.705.712 dosis stok vaksin yang telah didistribusikan di Kabupaten dan kota.

"Sebenarnya minat vaksin masyarakat Sumbar sangat tinggi. Terbukti dari hampir setiap lokasi vaksinasi selalu ramai warga yang antusias ingin divaksin. Dan tidak hanya fasilitas kesehatan pemerintah saja yang melakulan vaksinasi, institusi dan lembaga swasta pun tidak sedikit yang menggelar vaksinasi. Dan stok vaksin kita juga ternyata cukup. Hanya strategi vaksin kita saja yang kurang tepat dan sesuai arahan Gubernur Sumbar, kiranya kabupaten kota agar segera mengebut pencapaian vaksinasi di daerah masing-masing," ungkap Jasman

Jasman juga menambahkan, untuk mempertegas himbauan peningkatan vaksinasi di daerah, dalam waktu dekat Gubernur secara resmi akan menerbitkan surat edaran tentang akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sumbar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, dihubungi terpisah mengatakan juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis akselerasi, yakni menggiatkan vaksinasi di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang sudah mulai menerapkan sekolah tatap muka.

"Selain vaksinasi ke sekolah-sekolah, langkah lainnya adalah distribusi vaksin. Saya sudah sampaikan ke dinas kesehatan agar sisa vaksin yang ada didistribusikan segera ke kabupaten kota, terutama ke puskesmas- puskesmas. Jadi dengan begitu kita harapkan terjadi percepatan vaksinasi di Sumbar," harap Wagub.

Terkait 1.705.712 stok vaksin yang telah disebar ke dinas kesehatan kabupaten dan kota, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumbar tercatat, per tanggal 7 September, besarannya adalah sebagai berikut; Kota Padang 261.910 dosis, Bukittinggi 30.170 dosis, Pariaman 14.520 dosis, Kota Solok 24.340 dosis, Padang Panjang 34.430 dosis, Payakumbuh 41.070 dosis, Sawahlunto 10.040 dosis, Kabupaten 50 Kota 36.540 dosis.

Kabupaten Pasaman 33.770 dosis, Pasaman Barat 23.360, Agam 32.230, Padang Pariaman 35.030, Tanah Datar 43.810, Kabupaten Solok 38.870, Solok Selatan 30.760, Sijunjung 31.150, Dharmasraya 85.700, Pesisir Selatan 35.390, dan di Kepulauan Mentawai 27.820 dosis.

Selain itu, stok vaksin juga terdapat di Denkesyah 01.04.04 sebanyak 62.300 dosis, Bidokkes 70.900, KKP kelas II 2.600, RSUP M.Djamil 20.900, RS. Otak M.Hatta 7.200 dosis.

Berikut persentase capaian Vaksinasi Dosis I per 7 September 2021 :
1. Kota Padang Panjang 48,15
2. Kota Bukittinggi 41,43
3. Kota Solok 34,63
4. Kabupaten Dharmasraya 32,69
5. Kota Padang 30,60
6. Kota Payakumbuh 25,48
7. Kota Sawahlunto 25,38
8. Kota Pariaman 19,62
9. Kabupaten Solok Selatan 19,32
10. Kabupaten Sijunjung 17,43
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai 16,64
12. Kabupaten Tanah Datar 14,81
13. Kabupaten Lima Puluh Kota 14,04
14. Kabupaten Solok 12,53
15. Kabupaten Pasaman 11,44
16. Kabupaten Padang Pariaman 9,99
17. Kabupaten Pesisir Selatan 9,51
18. Kabupaten Pasaman Barat, 7,58
19. Kabupaten Agam 6,98

Persentase Capaian Vaksinasi Dosis II per 7 September 2021 :
1. Kota Padang Panjang 32,29
2. Kota Bukittinggi 20,75
3. Kota Solok 19,94
4. Kota Padang 19,10
5. Kota Sawahlunto 18,67
6. Kota Payakumbuh 17,78
7. Kabupaten Dharmasraya 16,12
8. Kota Pariaman 10,88
9. Kabupaten Sijunjung 9,49
10. Kabupaten Kepulauan Mentawai 8,49
11. Kabupaten Tanah Datar 7,80
12. Kabupaten Solok Selatan 7,79
13. Kabupaten Lima Puluh Kota 7,23
14.  Kabupaten Pasaman 5,51
15. Kabupaten Padang Pariaman 5,24
16. Kabupaten Agam 4,73
17. Kabupaten Solok 4,70
18. Kabupaten Pasaman Barat 4,60
19. Kabupaten Pesisir Selatan 4,28

"Secara umum disimpulkan, bahwa stok vaksin di Sumbar masih cukup dan banyak, terutama diberbagai puskesmas, rumah sakit di daerah kabupaten kota. Sesuai harapan  dan himbauan Gubernur Sumbar, diharapkan kabupaten kota segera melakukan berbagai upaya, agar stok vaksin yang ada diberbagai puskesmas dan rumah sakit daerah agar segera dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, takutnya nanti kadaluarsa" ujar Jasman menutup perbincangan. (Rel)

Padang, Lintas Media News

Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Bhinnekalife M. Hatta Padang dalam masa pandemi covid 19 lakukan anjangsana ke 3 Panti Asuhan di kota Padang, Selasa (7/9).

Afnideli S.Sos., Agenci Direktur M.Hatta mengatakan Bakti sosial ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan juga berbagi reski kepada sesama.

Bantuan ini berasal dari partisipasi Agenci Direktur (AD), Agenci Manager (AM) dan Financial Consultan (FC).

Adapun bantuan ini  diberikan kepada 3 Panti Asuhan, yakni PA Muhammadiyah Cab. Pauh IX Rawang Ketaping, PA  Alfalah di By Pass dan PA Aisyiah di Muaro Panjalinan, masing-masing PA diberikan berupa beras, minyak goreng, indomie, telur dan juga pakaian bekas layak pakai. (Julismar)


Padang, Lintas Media News.
Peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Tangerang pada Rabu (8/9/2021) dini hari tadi membuat 41 warga binaan harus meregang nyawa ditengah kobaran api. Selain itu, puluhan lainnya mengalami luka bakar berat dan ringan yang dilarikan kebeberapa rumah sakit. 


Penyebab kebakaran tersebut diduga lantaran permasalahan instalasi listrik. Seperti diketahui, kebakaran itu terjadi di blok C2 yang banyak dihuni narapidana kasus narkoba. 

Demi menghindari kejadian serupa, Lapas Kelas IIA Padang dibawah pimpinan Era Wiharto bergerak cepat dengan langsung melakukan penertiban ke sejumlah sel tahanan.


“Yang kami periksa itu sebanyak 24 kamar, dua rumah ibadah dan sembilan ruang perkantoran Lapas Kelas IIA Padang,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Padang, Era Wiharto dalam keterangan tertulis yang diterima media.


Dalam penertiban tersebut, pihaknya menemukan sejumlah kabel yang sudah tidak layak pakai dan dapat menjadi penyebab korsleting listrik. “Barang-barang itu langsung kami tertibkan,” kata Era Wiharto.

Langkah lain yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pengecekan pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada di kantor dan dalam kondisi siap pakai.

 
Kemudian, kata Era, bagi alat-alat yang mengandung unsur listrik dan api berada dalam keadaan layak pakai dan aman.

 
“Berdasarkan instruksi yang kami terima, ketika meninggalkan kantor, semua peralatan elektronik berada dalam keadaan mati,” imbuhnya.
 tersebut belakangan diketahui lantaran permasalahan instalasi listrik. (Rel/Ag)

Padang.Lintas Media News.
Pengurus Wilayah Nahdatul Ulamq (PWNU) Sumbar, H. S. Suleman Tanjung mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk lebih serius menangani Covid-19. Pasalnya, sesuai surat Mendagri terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kota Padang tak beranjak dari level 4.
"PPKM Kota Padang tak beranjak dari level 4, padahal ketiga kalinya dilakukan perpanjangan. Ini bukti nyata, penanganan Covid-19 di Kota Padang sangat lemah, sehingga Mendagri merasa perlu memperpanjang lagi PPKM di Padang hingga 20 September," ujar Suleman Tanjung. 
Lebih jauh, Suleman yang juga Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menegaskan, Wako Hendri Septa harus lebih fokus pada penanganan Covid-19 khususnya dalam upaya menurunkan level PPKM. Karena, sesuai Instruksi Mendagri terbaru, di seluruh kabupaten kota di Sumbar, hanya Kota Padang yang bertahan di level 4. Kabupaten kota lain, sudah turun ke level 3 bahkan sudah ada yang zona hijau.
"Saya banyak sekali mendengar keluhan dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM, apalagi para guru dan walimurid yang sangat merasakan dampak covid ini," ungkap Suleman.
Lihat saja saat ini, lanjut Suleman, banyak usaha kecil yang tutup karena ketiadaan pembeli, para walimurid mengeluhkan sulitnya mengawasi anak yang belajar daring karena harus pula mencari bekerjanl untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Juga para guru yang harus Kerja siang malam menyiapkan materi pengajaran dan mengawasi siswa yang jarang masuk belajar daring dengan berbagai alasan. Sementara di sejumlah kabupaten kota lain sudah bisa belajar tatap muka.
"Nah, hal-hal ini perlu jadi perhatian walikota Padang. Siswa sudah merindukan belajar tatap muka. Pelaku usaha merindukan bagaimana bisa kembali berjualan normal. Upaya keras dan serius harus dilakukan walikota agar ekonomi masyarakat kembali bangkit. Sudah letih masyarakat kita hidup di tengah pandemi yang berjalan hampir dua tahun," jelasnya.
Sejauh ini, tambah Suleman, belum terlihat aksi nyata pengawasan PPKM di lapangan, sehingga kerumunan masih terus terjadi. 
"Beda dengan daerah lain, dimana tim satgas Covid nya rutin melakukan operasi yustisi Covid-19," pungkas Suleman. (rel)

 
Penyerahan bantuan paket pendidikan dari PT Semen Padang kepada 70 pelajar kurang mampu di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Senin (6/9/2021).

PADANG .Lintas Media News.
PT Semen Padang menyalurkan bantuan paket pendidikan kepada 70 pelajar kurang mampu yang tinggal di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Senin (6/9/2021).

Bantuan paket pendidikan yang terdiri dari buku, tas dan seragam sekolah untuk pelajar setingkat SMP itu, diserahkan oleh PT Semen Padang bekerjasama dengan Kelompok Peduli Sosial (KPS) Genta Bahari di Masjid Raya Teluk Bayur.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri menjelaskan, bantuan paket pendidikan ini bagian dari program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) CSR PT Semen Padang. Mudah-mudahan bantuan ini, semakin meningkatkan semangat para pelajar untuk terus giat belajar. 

"Kami dari PT Semen Padang berharap agar bantuan paket pendidikan ini dapat menjadi pelecut bagi para pelajar tersebut untuk semakin giat belajar, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara," kata Oktoweri.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Rinold Thamrin menambahkan, pelaksanaan program BMN CSR PT Semen Padang di Teluk Bayur karena secara geografis masyarakat Teluk Bayur dekat dengan perusahaan. Ini tentunya tidak lepas dengan keberadaan Packing Plant PT Semen Padang di  Teluk Bayur.

"Masyarakat Teluk Bayur ini juga bagian dari masyarakat lingkungan perusahaan," terang Rinold.

Ketua KPS Genta Bahari Yasmida mengapresiasi PT Semen Padang yang terus komitmen menyalurkan dana CSR perusahaan melalui program BMN di Teluk Bayur. Apalagi pandemi Covid-19 telah berdampak kepada menurunnya perekonomian masyarakat.

"Tentunya, bantuan pendidikan ini sangat berharga  bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar Teluk Bayur ini. Karena dapat meringankan beban orangtua para pelajar dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya," kata Yasmida.

Mudah-mudahan, kata Yasmida di saat belajar tatap muka nanti, seragam, tas dan alat tulis sekolah yang diberikan  PT Semen Padang ini dapat menjadi penyemangat baru.

Salah seorang penerima bantuan paket pendidikan bernama Fakhri Akbar, mengaku senang mendapatkan bantuan paket pendidikan dari PT Semen Padang. Orangtua dari pelajar SMP Sima Mata Air itu bekerja sebagai buruh. 

"Saya senang sekali dapat bantuan in. Terimakasih PT Semen Padang yang telah memberikan saya bantuan paket pendidikan," katanya.(*)


PADANG.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), terus mendalami muatan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. 

Dalam rapat yang diadakan bersama pemerintah provinsi baru-baru ini terungkap, pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk menjalankan program yang masuk dalam RPJMD lebih rendah. 

Jika tidak dilakukan rasionalisasi, akan mempengaruhi optimalisasi kinerja.

Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat diwawancarai media, Selasa (7/9) mengatakan, APBD yang diusulkan tidak sesuai dengan target RPJMD, seperti pada pos pendapatan daerah itu lebih rendah dari  yang ditetapkan pada program kerja kepala daerah lima tahun tersebut.

" Seperti belanja modal, pada RPJMD diusulkan 14 persen sedangkan pada APBD baru diusulkan enam persen, maka harus ada penambahan delapan persen lagi, " katanya.

Dia mengatakan dalam pembahasan  bersama panitia khusus (pansus)  DPRD Sumbar dan TAPD disepakati bahwa penyusunan APBD harus merujuk pada RPJMD, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi anggaran.

Muatan RPJMD Sumbar telah di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah mendekati sempurna. Meski dilihat pengajuan APBD lebih rendah, namun masih ada waktu untuk menyempurnakan.

" Sebenarnya target RPJMD masih bisa ditingkatkan dari yang sekarang, seperti  pendapatan daerah  masih rendah. Jika pemerintah daerah mau bekerja keras menggali sumber pendapatan lain maka bisa ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat," katanya.

Karena kita mengejar optimalisasi kinerja maka RPJMD dipercepat, jika tidak akan menghambat realisasi anggaran di APBD yang telah dibahas seiring dengan RPJMD. 

Pembahasan pun telah lama dilakukan oleh Bappeda, hanya saja butuh waktu dalam mengakomodir kebutuhan daerah yang menjadi skala prioritas.

" Setelah seluruh rangkaian pembahasan dilakukan, maka untuk paripurnakan penyetujuan menunggu jadwal badan musyawarah DPRD Sumbar ," katanya.

Sebelumnya Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan setelah RPJMD  ditetapkan menjadi Perda, bisa dijalankan secara optimal, mengingat periode kepemimpinan yang singkat hanya 3,5 tahun.

"Ini produk kita bersama dan harus kita jalankan sampai tuntas, bukan hanya milik gubernur dan wakil gubernur. Keberhasilan RPJMD tidak terlepas dari kebijakan bupati walikota nantinya. RPJMD merupakan semangat kita bersama, jangan setelah disahkan nanti hanya diletakkan di lemari," tutur Supardi.

"Kami yakin dan percaya dengan kepemimpinan kepala daerah sekarang bisa menuntaskan ini dan kami dari DPRD memberi support dan kita akan bekerja bersama-sama," tutup Supardi.(St)

Hg.







Payakumbuh ,LINTASMEDIANEWS.COM. Wali Kota Riza Falepi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam belas pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh di lantai III Kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (7/9).

Ada lima pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas yang dilantik wali kota didampingi Staf Ahli Elvi Jaya, Kepala BKPSDM Ifon Satria Chan, dan Inspektur Andri Narwan.

Untuk pejabat Administrator, A Arifianto dilantik sebagai Sekretaris Inspektorat berganti posisi dengan Roza Aulia yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Ibrahim mengisi jabatan Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, M. Faisal dipromosikan menjadi Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, lalu ada Murdifin dilantik menjadi Kabid Koperasi dan UMKM.

Kemudian untuk sisanya yang dilantik pejabat pengawas yang mengisi jabatan kasi di OPD, Lurah, serta kasi di Kelurahan.

Wali Kota Riza Falepi mengakui dirinya termasuk Kepala Daerah yang rajin melaksanakan mutasi dan pelantikan jabatan ASN. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kebutuhan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menempatkan seseorang di jabatan tertentu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat yang pensiun dan/atau meninggal dunia.

"Meskipun demikian, untuk mengisi formasi itu, Saya tetap menginginkan pejabat yang bisa bekerja sama untuk membangun Payakumbuh. Pegawai di lingkungan pemko harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Saya mengakui cukup susah ketika ada pejabat yang pensiun, dimana roda mutasi tentu berjalan, Sayapun susah menempatkan orang, banyak yang diperhatikan," kata Riza.

Riza pun menyampaikan agar pejabat tidak segan menyampiakan masukan kepadanya, guna memaksimalkan potensi masing-masing, karena Pemerintah Kota Payakumbuh bekerja cepat dalam mengejar target pembangunan.

"Selain pertimbangan baperjakat, adanya masukan sepanjang itu baik, maka itu Saya terima, karena bagi Saya kompetensi lebih diutamakan. Orang yang bisa sedikit-sedikit tidak terpakai lagi, namun bisa iamengelola pekerjaan yang banyak dan memiliki Wilingness yang tinggi itu yang Saya butuhkan," tegas Riza.

Riza juga berpesan agar pejabat yang dilantik hari ini dapat menjalankan disiplin kerja yang baik.

"Khusus untuk mereka yang berinteraksi dengan masyarakat seperti Lurah, harus bisa bangun komunikasi karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," pungkasnya. (H/Muchlis/

Payakumbuh , LINTASMEDIANEWS.COM.  Tim Satgas penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh kembali melaksanakan evaluasi berkala perkembangan kasus Virus Corona di Payakumbuh pada Selasa (07/09).

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi selaku ketua Tim Satgas Covid-19 mengatakan Kota Payakumbuh saat ini masih pada level 3, namun perkembangan kasus aktif di Kota Randang tersebut semakin melandai dan angka positif ratenya pun semakin turun dari hari ke hari.

"Terkait penanganan Covid-19 di Kota Payakumbuh perlu dipertahankan dan dijaga terus, agar kasus aktif tidak kembali meningkat." Ucap Riza

Wali Kota dua periode tersebut juga menginformasikan dimana sebelumnya sempat merencanakan ex. Balai Kota Bukik Sibaluik akan dijadikan untuk tempat isolasi terpusat, namun karena suatu dan lain hal dialihkan kembali ke SKB dengan penambahan kapasitas tempat isolasi.

"Kita akan tambah kapasitas tempat isolasi di SKB untuk 100 orang," ucapnya.

Lebih lanjut untuk sekolah tatap muka Wako Riza Falepi menyebut sudah diperbolehkan dengan kapasitas 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Dan untuk guru yang belum divaksin belum diperbolehkan untuk mengajar tatap muka.

"Kita juga mengharapakan untuk siswa SMP akan diusahakan semuanya untuk diVaksin, karena Vaksin untuk anak usia 12-17 sudah tersedia serta tidak dibatasi harus ber KTP Kota Payakumbuh." ujarnya.

Sementara itu Kapolres Payakumbuh Alex Prawira menyebut baru Payakumbuh satu satunya daerah yang sudah merealisasikan anggaran untuk Tracer di Sumatera Barat.

"Alhamdulillah karena capaian tersebut kita mendapat apresiasi dari Kapolda Sumbar dan Danrem 032/Wira Braja," ucapnya.

"Lebih lanjut Alex menyebut sesuai Instruksi Mendagri Nomor 41 Tahun 2021, untuk Cafe dan Restoran kapasitas makan ditempat sudah di izinkan sebanyak 50 persen dengan jam operasional sampai pukul 20.00 wib." 

Dikesempatan itu juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Bakhrizal mengatakan saat ini Payakumbuh menuju level dua PPKM. Dimana dalam tiga minggu terakhir ini perkembangan kasus aktif Covid-19 di Payakumbuh turun sangat signifikan. 

"Hal itu dapat kita lihat dari awalnya pasien positif yang mendapat perawatan dirumah sakit sekarang tinggal 7 orang," terangnya.

"Ini pertanda bahwa Payakumbuh sudah menuju Herd Immunity," pungkasnya. (H/Muchlis/

Payakumbuh , LINTASMEDIA.NEWS.COM.    Dua atlet Paralayang kebanggaan Kota Payakumbuh yang mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua menemui Wali Kota Riza Falepi di ruang kerjanya di lantai III Balai Kota, Selasa (7/9).

Abdurrahman Hidayat (16) dan Febri Yulito (26) akan berangkat ke Papua pada 15 September 2021 mendatang. Mereka didampingi pelatihnya Dodo Kurdi bersama Pembina Gusti Putra dan Indra Nazwar, serta Ketua Harian Cabor Paralayang M Iqbal.

Menurut Dodo Kurdi yang juga mantan pembalap grass track atau motor trail Kota Payakumbuh yang melegenda itu, mereka sudah melakukan awal seleksi atlet paralayang selama lebih kurang tiga tahun melalui seleksi Pra PON. 

"Meski PON diundur setahun karena pandemi Covid-19, kami tetap mempersiapkan atlet, bahkan sebelum pra PON setiap hari berlatih di Taeh Bukik, Gunuang Bungsu," ungkapnya.

Dijelaskannya ada sekitar 20 orang atlet paralayang yang ikut seleksi Pra PON dari seluruh daerah di Sumatera Barat, hasilnya 6 ( enam /-rang berhasil lolos untuk ikut PON XX 2021 di Papua. 2 ( duo ) dari Payakumbuh, 3 ( tiga ),dari Dharmasraya, dan 1 dari Pesisir Selatan.

"Ini merupakan pertama sekali Sumbar punya perwakilan dari daerah untuk cabor Paralayang dalam ikut PON, sementara ikut seleksi Pra PON sudah 3 ( tiga ) kali, tapi tak pernah lolos. Sebelum ke Papua, kita juga melakukan latihan atau TC di Singkarak, Solok," ungkapnya.

Wali Kota Riza Falepi didampingi Kadisparpora Desmon Corina dan Kabid Pemuda Delni Putra mengungkapkan rasa bangga dan kagum atas pencapaian ini, menurutnya atlet-atlet ini sedang berjuang, tentu mereka harus disemangati.

"Selamat bertanding, semoga sukses, kalau bisa atlet kita tak hanya ikut PON saja, tetapi bisa ikut olimpiade, kita harus menjadi salahsatu kota yang memproduksi atlet dan membina mereka hingga bisa sukses," kata Riza Falepi.

Riza juga menyebut sudah menjadi tradisinya bagi Indonesia unggul di bulu tangkis, tapi tidak menutup kemungkinan peluang baru seperti unggul di paralayang, skateboard, dan panjat tebing, serta olahraga tradisional seperti panahan dan renang, 

"Kita harus bisa mempersiapkan orang-orang terlatih. Tidak ada yang tidak bisa asalkan pembinaannya serius dan ada komitmen," kata Riza Falepi sekaligus memberikan uang saku bagi dua atlet itu sebagai bentuk dukungan morilnya. Yg
My
Sementara itu, Kadisparora Desmon Corina mengatakan ada 5 (  lima ) ,atlet asal Payakumbuh yang mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam ajang olahraga bergengsi tingkat Nasional itu, 1(satu) orang di Kempo Iqlimatul Aini, 2 ( duo ) orang di Karate Fadila Rahmi dan Suci Kurnia Dewi.  Disamping 5 ( lima ) atlet Kota Payakumbuh, terdapat 2 (duo ) pelatih yang ditunjuk sebagai pendamping, yaitu Saidina Irawan selaku pelatih Kempo dan Dodo Kurdi selaku pelatih Paralayang.

"Sebelumnya,  3 ( tiga) atlet beladiri telah dikunjungi juga oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz di GOR Agus Salim Padang, kedatangan atlet Paralayang hari ini mewakili rekan-rekannya untuk meminta restu dari Pemko Payakumbuh," pungkasnya. (H/Muchlis-/

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.