Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo bersama istri tercinta Hj. Harneli Bahar menghadiri acara pertemuan dengan warga Gadut Kecamatan Tilatang Kamang pada Rabu pagi (26/5/2021) secara daring dan luring di auditorium gubernuran.

Acara dihadiri oleh tokoh dari warga Gadut hadir di auditorium, sementara untuk warga yang ada diperantauan di luar padang dihadiri secara virtual.

Di awal sambutannya Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumbar terkhusus warga Gadut yang dirantau yang mengurungkan niatnya untuk tidak pulang kampung atau mudik pada lebaran Idul Fitri 1442 H beberapa waktu lalu.

"Terima kasih buat dunsanak dunsanak yang ada diperantau telah mematuhi anjuran pemerintah pusat tidak mudik, demi menanggulangi penyebaran Covid-19 di Sumbar," ucap Gubernur Mahyeldi.

Dia juga berpesan kepada masyarakat Ranah Minang dan yang ada di rantau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan apabila berada diluar rumah. Juga menyaring berita-berita hoax atau bohong lewat media sosial. Meneliti berita-berita tersebut apakah layak disebar luaskan atau tidak.

"Pada kesempatan ini, saya mohon maaf apabila kebijakan pemerintah kurang tepat, bahkan menimbulkan ketidak nyamanan dalam membatasi kegiatan keramaian. Kebijakan ini terpaksa dilakukan demi untuk menanggulangi penyebaran Covid-19," sebutnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para Bupati dan Walikota yang tidak kenal lelah untuk bekerja siang dan malam, bersinergi menanggulangi penyebaran Covid19. "Semoga kerja keras ini bisa membuahkan hasil dan Sumbar kembali melakukan aktivitas seperti semula lagi," tuturnya.

Terkait dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Sumbar Gubernur Sumbar terus meningkatkan pengawasan terhadap pembatasan kegiatan keramaian.

"Kita prioritas bagaimana untuk penanganan Covid dan kemudian selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM dan juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM yang ada di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 590 ribu," kata Mahyeldi.

Mahyeldi menuturkan, untuk bidang pertanian akan menganggarkan 10 persen dari APBD Sumbar untuk melakukan sejumlah perkembangan di sejumlah sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga kelautan dan bidang lain dengan membawa kearifan lokal Minangkabau. Termasuk dalam meningkatkan pariwisata dan pendidikan yang sudah dituangkan dalam RPJMN Sumatera Barat dan RPJMN nasional.

"Mudah-mudahan dukungan dari bapak presiden dan juga jajaran kementerian dan lembaga serta DPRD DPR RI dan seluruh masyarakat Sumatera Barat sesuai yang tertuang visi misi bisa berjalan baik," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi ikut prihatin dengan persoalan atau konflik yang berkepanjangan antara kedua negara Pelestina dan Israel. Seluruh dunia telah berupaya agar kedua negara tersebut untuk dilakukan gencatan senjata, upaya menciptakan perdamaian.

Sebagai menutup Gubernur Sumbar melalui virtual mengajak masyarakat Sumbar untuk untuk berdoa dan berdonasi guna membantu masyarakat Palestina yang sedang berjuang melawan agresi Israel. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News

Komisi I DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPR RI diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup setempat di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (25/5/2021).

Kedatangan rombongan Komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Meutya Viada Hafid,  selaku Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, I Lodewidk F. Paulus dan Nurul Arifin anggota Komisi I DPR-RI untuk melakukan pertemuan dengan Kepala LLP TVRI Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan program program sinergi dari Pemprov Sumbar untuk bisa mensinergikan program kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. "Alhamdulillah, program apa yang di pemprov Sumbar didukung oleh DPR RI," kata Audy Joinaldy.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy berharap kunjungan ini dapat memberi dukungan dan semangat baru bagi Pemerintah Sumbar dalam melaksanakan program-program terkait masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

"Kita berharap dalam diskusi nanti dapat membuahkan suatu hasil yang ke depan, yang Insyaallah dapat kita realisasikan," pungkasnya.

Mendapatkan masukan serta informasi sehubungan dengan usulan yang disampaikan Wagub Sumbar, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid akan bicarakan dalam rapat DPR nantinya.

Terkait Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Kepala LPP TVRI Sumatera Barat untuk melihat data tentang jangkauan siaran TVRI berdasarkan wilayah dan penduduk, sejauh mana siaran konten konten lokal yang dapat  melayani dan melayani aspirasilaktualisasi wilayah.

"Kita juga akan melihat sejauhmana persiapan TVRI Sumatera Barat terkait dengan digitalisasi pernyiaran dalam siapkan program, SDM, dan kanalnya. Kita juga akan melihat bagaimana format dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta program evaluasi TVRI Šumatera Barat," terangnya.  

"Mudah mudahan kesiapan LPP TVRI Sumbar bisa mencapai program yang telah kami siapkan untuk kemajuan dan kesusksesan LPP TVRI Sumbar," tambahnya. (*/b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Saat ini Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Propinsi Sumbar kita mempunyai 16.000 kelompok tani. Untuk meningkatkan SDM - nya kita melakukan pelatihan pelatihan dikelas, membuat percontohan percontohan pertanaman dilapangan sehinga petani bisa melihat dan mengerjakan sendiri dalam penerapan teknologi, kemudian sekolah sekolah lapangan yaitu belajar langsung dengan prakek , kemudian melakukan pembinaan dan pendampingan agar petani mampu dan menerapkan teknologi yang sudah kita kembangkan dan berikan. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam dialog Food Summit 2021 di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Gubernur lebih lanjut katakan, sementara bagi nelayan pengolah kita berikan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan sehingga   banyak timbul inovasi inovasi  pengolahan hasil perikanan. 

"Pada saat ini sudah ada sekitar 160 jenis produk hasil perikanan seperti nagget ikan, crispy ikan, abon ikan, barger ikan pizza ikan, .sate ikan  bakso ikan, rendang ikan dan jenis produk lainnya yang selama ini olahan ikan hanya olahan tradisionil kini sdh banyak olahan milenial sesuai dengan permintaan pasar," ujar Mahyeldi Ansharullah. 

Mahyeldi juga sampaikan, potensi dan pengaruh pangan terhadap sektor pariwisata jelas sangat terkait. Misalnya ketersediaan daging sapi tentu akan mendukung branding randang sebagai ikon pariwisata kuliner sumbar. 

"Ketersediaan beras unggulan seperti beras solok yang wangi akan mendukung promosi nasi padang yang sangat diminati wisatawan. Ketersediaan hasil laut seperti ikan, udang dan lain-lain akan mendukung berkembangnya potensi kuliner laut di berbagai destinasi dan objek wisata di wilayah pesisir," ujarnya.

Gubernur katakan, program dan strategi yang telah dilakukan antara lain;, Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pariwisata Halal pada tahun 2020, dimana tahun 2021 akan diturunkan menjadi penjabaran beberapa pergub termasuk kuliner halal. Sudah dan terus akan dilakukan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi para pelaku kuliner," katanya.

Mahyeldi terangkan, saat ini sedang dilakukan identifikasi potensi dan mapping kuliner sumatera barat baik jenis maupun pelaku untuk kemudian diberikan sosialisasi dan supervisi perbaikan kualitas, pendaftaran merk, promosi dan lain-lain. Terus dilakukan upaya pembentukan branding untuk produk-produk kuliner unggulan (randang, gulai itiak lado hijau, lamang tapai, teh talue, teh kawa daun, dll) menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat.

Terkait dengan distribusi dan pengendalian harga Pemerintah Sumatera Barat dengan kegiatan,  Gelar Pasar Murah melalui Toko Tani Indonesia Centre ( TTIC ), Memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabe, bawang merah, dan beternak unggas ( ayam & itik ), Melakukan operasi pasar bersama Bulog dan Kab./Kota, Mengaktifkan peran Satgas Pangan. Monitoring harga sembako setiap minggu bersama OPD terkait

"Pada tahun ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menetapkan Provinsi Sumatera Barat , sebagai provinsi terbaik, salah satu keberhasilannya adalah memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat," katanya.

 Mahyeldi katakan, dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pertanian di Sumbar antara lain  diberikan anggaran setiap tahun untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan lebih dari 100 milyar yg digunakan untuk pembelian benih, pupuk, alsintan, pelatihan, pendampingan, koordinasi dll.

"Kita telah membuat kebijakan mendorong masyarakat membiasakan mengkonsumsi produk pertanian lokal, aman, beragam, sehat, dan berimbang salah satumya dengan mengkonsumsi produk pertanian organik," ajaknya.

Dalam sesi dialog tersebut Mahyeldi juga sampaikan, untuk mengatasi masalah ketersediaan pupuk, agar kebijakan penetapan HET dapat ditetapkan secara lokal dan subsidi yang diberikan kepada petani  adalah  subsidi harga pupuk. 

"Sehubungan dengan permasalahan, harapannya KUR untuk sektor pertanian dapat ditetapkan sebesar 30% dan syarat jaminan untuk kredit sektor pertanian ditiadakan," harapannya. (*/b/rel)

Jakarta, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, DKI Jakarta. Keduanya bertemu pagi dalam silaturrahmi yang erat dalam persahabatan. 

Pertemuan Mahyeldi dengan Anies itu membahasan tentang ketahanan dan ketersedian pangan bagi rakyat Indonesia,   pengembangan potensi pariwisata dan UMKM.

"Kami membahas kerjasama Pemrov Sumbar dengan Pemprov DKI Jakarta dalam bidang pangan, pertanian dan pariwisata. Semoga dengan kerjasama ini, bisa menguatkan perekonomian kedua daerah nantinya," tulis Mahyeldi, Selasa (25/5/2021).

Mahyeldi menceritakan dirinya terakhir kali bertemu Anies pada Maret lalu di Silatnas PKS di Jakarta. Mayheldi berharap kerja sama ini akan menguatkan perekonomian Sumbar dan DKI Jakarta.

Dia juga menyebut Anies akan berkunjung ke Sumbar sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut.

"Pak Anies mengatakan akan berkunjung ke Sumbar sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama yang akan dijalin serta melihat pesona keindahan alam dan kekuatan potensi pariwisata Sumatera Barat," ucapnya.

Dan merespon kebijakan tersebut beberapa kepala OPD Sumbar sorenya melakukan pertemuan dengan Kepala OPD dilingkungan pemprov DKI Jakarta membahas rencana-rencana kerjasama tersebut. (*/b/rel)

Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, menghadiri acara Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Dharmasraya. Bimtek ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (25/05/21). 

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arif Yumardi, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Lely Arni sebagai narasumber, serta Ketua Bidang PSI, Adrian Tuswandi.

Menurut Wabup, PPID Kabupaten Dharmasraya telah dan terus berkomitmen mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang selusas-luasnya kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media. Baik media website maupun akun media resmi.  Hal ini, tidak dilakukan sendiri oleh PPID Kabupaten Dharmasraya. Melainkan melibatkan seluruh badan publik, baik perangkat daerah ataupun nagari di lingkup Kabupaten Dharmasraya. 

"Kolaborasi mewujudkan KIP yang transparans dimulai dari organisasi terkecil di tingkat nagari. Sebagai pengelola PPID, baik PPID utama ataupun PPID pembantu mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi," ungkap Wabup. 

Kata Wabup lagi, masyarakat sebagai pemohon informasi wajib dilayani dengan baik, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Informasi publik yang dimohon oleh masyarakat ke PPID harus dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang KIP. Yakni informasi yang diminta bukanlah informasi yang bersifat rahasia atau diperkecualian, sebagai informasi publik atau bukan juga merupakan informasi yang apabila dibuka justru akan merusak kepentingan yang lebih besar. 

"Hakekatnya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri,  tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang diinginkan. Salah satu hak masyarakat sesuai dengan konstitusi UUD 1945 adalah hak untuk memperoleh informasi publik. Keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui pemerintahan yang terbuka agar tercipta pemerintahan yang baik," pungkas Wabup. (elda)