Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menegaskan, sesuai dengan edaran Menpan dan Mendagri seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya tanpa terkecuali untuk tidak meninggalkan daerah dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Untuk itu, kepada seluruh Kepala OPD bertanggungjawab terhadap kedisiplinan anggotanya dengan tetap melihat, mengecek dan memberikan laporan keberadaan seluruh anggotanya kepada Bupati.

Penegasan Bupati ini disampaikan saat apel gabungan virtual melalui zoom meeting, yang diikuti oleh segenap jajaran perangkat daerah, Selasa (11/5/21).

Bukan hanya Kepala OPD saja yang diminta untuk memberikan laporan, akan tetapi Bupati pun diminta untuk membuat laporan kepada Mendagri tentang kedisiplinan pegawainya. 

“Untuk itu, kepada pak Sekda, saya berharap ini dapat diterapkan oleh seluruh ASN, dan dapat menjadi contoh nantinya. Karena saya diminta secara langsung oleh Pak Mendagri untuk penerapan kedisiplinan kepegawaian ini. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Kepala Dinas masing-masing untuk memantau seluruh pegawainya. Karena ini adalah salah satu kepatuhan kepada pemerintah, untuk menerapkan seluruh aturan yang dikeluarkan oleh pemeritah pusat,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati minta kepada seluruh ASN khususnya dan seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai merayakan Idul Fitri atau hari kemenangan umat muslim, masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan. 

“Kita harus tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai di hari kemenangan ini penyebaran Covid 19 merajalela atau semakin berkembang penyebarannya. Untuk itu, kita wajib menekan penyebaran virus ini," tukas bupati.

Tidak itu saja, Bupati juga meminta kepada Camat untuk menekankan kepada Wali Nagari dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri agar dapat mematuhi protokol kesehatan. “Untuk Camat saya minta agar dapat menekankan kepada Wali Nagari di masing masing daerahnya agar dapat mematuhi protokol kesehatan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti. Terutama sekali wajib memakai masker, hal ini juga adalah salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran covid 19,” pungkas Bupati.(rls)

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membatalkan rencana pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Agung Dharmasraya. Setelah mempertimbangkan zonasi resiko penularan Covid-19 di daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalihkan rencana untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri di Halaman Kantor Bupati, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, dalam kesempatan apel pagi di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (10/5/21), mengatakan, pembatalan rencana ini berdasarkan instruksi langsung dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya.

Kata Sekda, kendati saat ini Dharmasraya berada pada zona kuning dengan resiko rendah, pelaksanaan sholat idul fitri yang akan mengumpulkan jama'ah dalam jumlah banyak harus benar-benar dipertimbangkan, agar penyebaran kasus Covid-19 di daerah tidak meluas. 

"Makanya, Bapak Bupati kita menginstruksikan untuk mengalihkan rencana pelaksanaan Sholat Idul Fitri di halaman kantor bupati. Dan beliau juga menegaskan agar pelaksanaan sholat Idul Fitri benar-benar memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat," tukas Sekda. 

Hari ini, imbuh Sekda, pemerintah daerah akan menggelar rapat untuk membahas persiapan pelaksanan Sholat Idul Fitri. (Elda)

Keluarga besar Pemuda Pancasila PAC Lubuk Basung gelar buka bersama di Rumah Makan Lambok Jaya hilir pasar Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, Senin (10/05). Buka bersama digelar dalam rangka meningkatkan hubungan silaturrahmi sesama anggota.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pemuda Pancasila PAC Lubuk Basung, Rhomy Saputra ketika dikonfirmasi lintas media di lokasi buka bersama Lubuk Basung.

“Buka bersama ini kita gelar untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi sesama anggota, apalagi dibulan suci Ramadhan ini”, ujarnya.

Disebutkan, selain keluarga besar Pemuda Pancasila PAC Lubuk Basung kita juga mengundang saudara kita dari Pemuda Pancasila PAC Tanjung Mutiara.

“Alhamdulillah, Ketua Pemuda Pancasila PAC Tanjung Mutiara hadir bersama para anggotanya dalam acara buka bersama tersebut”, katanya.

Ditambahkannya, buka bersama ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Agam, Anizur, SH dan Kabid Humas dan Media Massa MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Agam, Mariel. H, S.Pd.I.

“Kami merasa bahagia sekali, karena rekan-rekan juang Pemuda Pancasila sangat antusias dan saling berbaur dengan menunjukkan kekompakkan, intinya Kami Pemuda Pancasila PAC Lubuk Basung Selalu Kompak dan tidak akan mudah dipecah belah oleh siapapun, camkan itu...”, tukas Rhomy bersemangat.

Sementara itu, Kabid Humas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Agam mengaku terharu melihat kekompakan keluarga besar Pemuda Pancasila PAC Lubuk Basung dalam acara Buka Bersama ini.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Buka Bersama yang dilakukan Pemuda PAC Lubuk Basung, selain meningkatkan silaturrahmi juga menambah ibadah kita didalam bulan suci Ramadhan ini”, ungkap MarieL.

Dilanjutkan Mariel, semoga ibadah kita dibulan Ramadhan ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amiin. (Rhomy)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan Operasi Ketupat 2021 di Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021). Dalam tinjauan ini, Kapolri ditemani Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Kapolri menyebut secara keseluruhan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dengan melakukan penyekatan mudik berjalan dengan baik. Ia mengakui bahwa penyekatan mudik memang membuat masyarakat tidak nyaman.

"Namun hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular varian baru virus COVID-19," kata Sigit.

Menurutnya, tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Untuk itu, ia meminta masyarakat memahami kebijakan larangan mudik agar kasus COVID-19 tak lagi meningkat.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, penyekatan kendaraan dilakukan dengam ditambah pemeriksaan protokol kesehatan pengendara.

"Penyekatan dilakukan juga di hotel dan tempat wisata agar tidak menyebar COVID," katanya.

Mantan Kapolda Banten ini juga mengucapkan terima kasih atas pengertian masyarakat dan kerja keras anggota di lapangan yang berperan aktif menekan penyebaran COVID-19.

"Terima kasih atas kerjasamanya dengan partisipasi pengertian masyarakat dan  kerja keras anggota di lapangan," katanya.(rel)

Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memastikan, pada Operasi Ketupat Singgalang 2021 ini tidak ada penyekatan pada perbatasan Kabupaten Kota di dalam Provinsi Sumbar. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menyebutkan, walaupun tidak ada penyekatan untuk mudik lokal, pihaknya mengimbau agar saat lebaran Idul Fitri 1442 H tahun ini tidak melakukan mudik. 

"Karena kan masih pandemi Covid-19, apalagi diketahui juga terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 tersebut. Untuk itu kita imbau masyarakat tidak melakukan mudik lokal," katanya, Minggu (9/5).

Untuk masyarakat yang hendak masuk ke Provinsi Sumbar dari luar, pihaknya telah menyiapkan 10 Pos Penyekatan. Sehingga tidak ada mobilitas yang masuk maupun ke luar Provinsi untuk mudik. 

"Yang di perbatasan (provinsi) itu nanti disuruh putar balik oleh petugas. Begitupun jalur tikus (alternatif) juga ada petugas yang menjaganya," terang Kombes Pol Satake Bayu. 

"Kami harapkan masyakarat dapat memahaminya. Karen ini semata untuk memutus rantai penyebaran virus corona," ucapnya menambahkan. (*)

Musprov Lub KONI Sumbar 9 Mei 2021, disalah satu hotel di kota Padang berlangsung cepat tanpa ada kendala, sesuai mekanisme yang sudah ditentukan.

Dalam Musyawarah tersebut terpilih secara aklamasi tanpa pesaing Agus Suardi atau Abiem yang selama ini memimpin KONI Padang.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi sudah mengatakan keberbagai media massa kalau Agus Suardi atau Abiem  layak untuk memimpin KONI provinsi Sumatera Barat,karena melihat gerakannya dan komunikasi intens pada cabang olahraga di daerah ini.

Sekaitan dengan terpilihnya secara aklamasi Abiem sebagai ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, ketua umum Wushu Indonesia Sumatera Barat Yanisman, S, SH mengatakan sejak awal sudah yakin kalau akan terjadi aklamasi, berdasarkan pantauan tim WI selama ini.

Yanisman juga mengatakan, menurut laporan pengkot WI Padang, Abiem memang selalu dekat dan berkomunikasi baik dengan cabang-cabang olahraga didaerah ini, sehingga prestasi olahraga kota Padang selalu meningkat.

"Selamat untuk pak Abiem yang sudah terpilih secara aklamasi dalam musprov lub KONI Sumbar, dan saya sejak awal sudah memastikan KONI Sumbar akan dipimpin Abiem, karena komunikasi yang intens pada cabor dan KONI kabupaten serta kota se-Sumatera Barat," ucap Yanisman.

Ditambahkannya, dari tipikal Abiem juga tampak sebagai pekerja olahraga, karena gak banyak bicara tapi banyak bekerja, dalam meningkatkan prestasi.

Pernyataan Yanisman juga dipertegas Kordiv Humas Wushu Sumbar Novrianto atau yang kerap dipanggil Ucok, dimana semenjak rapat kerja anggota pada bulan Desember 2020, jajaran WI Sumbar sudah melakukan konsolidasi dalam menetapkan pilihan siapa yang akan memimpin KONI Sumbar kedepan.

Dalam konsolidasi, mayoritas pengurus provinsi dan juga kabupaten dan kota tampaknya mengarah pada 1 nama yakni Abiem, dimana selama ini juga selalu melakukan komunikasi yang baik, khususnya pada sekretaris WI Sumbar Yohanes.

"Kita sudah lakukan konsolidasi sejak Desember 2020, maka keputusannya ada pada 1 nama yakni Abiem, dimana penilaiannya secara objektif yang bersangkutan selalu melakukan komunikasi dengan kami dan selalu tepat janji, gak banyak omong tapi berjalan sesuai aturan," ulas Novrianto.

Novrianto Ucok juga menegaskan, WI siap melakukan kerjasama dengan ketua KONI Sumbar terpilih dalam menjalankan program yang ada, tentunya dalam rangka meningkatkan prestasi atlet Sunbar.

Hal senada juga dikatakan sekretaris WI Sumbar Yohanes,SH, dimana akan selalu berjalan seiringan dengan KONI Sumbar dibawah kepemimpinan Abiem.(rel)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padangpanjang terus melakukan pendataan terhadap warga setempat yang belum memiliki akte kelahiran. Dimana, sesuai data pertanggal 18 Januari 2021, terdapat 7.598 orang warga kota berjuluk Serambi Mekah itu, yang tercatat belum memiliki akte kelahiran dalam database kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kota Padangpanjang Dra. Maini,MM didampingi Pengelola SIAK Dukcapil Kota Padangpanjang Masnaidi.B, S.Kom, M.A.P mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Padangpanjang melakukan pendataan dan penerbitan akte kelahiran sejak tanggal 1 Februari sampai 26 Maret 2021 dan melakukan sosialisasi dan pembekalan bagi Ketua RT se-Kota Padangpanjang dalam melakukan pendataan kependudukan.

“Kegiatan pendataan dan penerbitan akte kelahiran bagi penduduk yang terdapat dalam data tersebut dilakukan melalui Ketua RT se-Kota Padangpanjang. Ketua RT menerima data byname by adrress penduduk sebagai acuan dalam melakukan verifikasi dan pendataan. Bagi yang sudah memiliki akte kelahiran Non SIAK, maka nomor akte kelahirannya dicatatkan kedalam database kependudukan secara online dan bagi penduduk yang belum memiliki akte kelahiran maka akan lansung diterbitkan akte kelahiran,” kata Maini, Rabu (5/5).

Disampaikan Maini, dari hasil pendataan juga ditemukan data penduduk yang tidak berdomisili di Kota Padangpanjang sehingga Ketua RT mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan. Temuan penduduk yang tidak berdomisili ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi penerapan Perwako 65 Tahun 2020 tentang Penataan Kependudukan, dimana pasal 3 menegaskan akan dilakukan langkah penonaktifan data bagi penduduk non domisili Kota Padangpanjang.

“Kegiatan pendataan dan penerbitan akte kelahiran dan sosialisasi kependudukan ini merupakan penjabaran dari visi misi Walikota Padangpanjang terutama dalam penyediaan data kependudukan yang akurat dan digital guna mencapai Millenium Development Goals (MDGs) demi Kedjajaan Padangpanjang,” sebutnya. 

Disampaikannya, kegiatan pendataan dan penerbitan akte kelahiran dan sosialisasi kependudukan ini menargetkan capaian prestasi di tingkat provinsi dan nasional bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangpanjang dalam hal cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk. 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang pencatatan peristiwa kependudukan dilaksanakan bagi penduduk yang berada di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia.

Pencatatan peristiwa kependudukan dilakukan berupa Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,” sebutnya.

Ditambakan Pengelola SIAK Dukcapil Kota Padangpanjang Masnaidi.B,S.Kom,M.A.P, dalam hal pencatatan sipil ada beberapa kegiatan yaitu Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pernikahan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pembatalan Pernikahan, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak. 

“Dimana, dalam pencatatan kelahiran terdapat empat macam akte kelahiran menurut Permendagri No 9 Tahun 2016 yaitu ate kelahiran normal (ayah dan ibu) dengan persyaratan yang lengkap, akte kelahiran dengan frasa yaitu akte kelahiran yang orang tuanya tidak memiliki akte pernikahan dari KUA/ Dukcapil dan orang tua di dalam KK status Kawin tidak tercatat, akte kelahiran anak seorang ibu yaitu akte kelahiran dimana orang tuanya tidak memiliki akte pernikahan dari KUA/Dukcapil dan orang tua berstatus belum kawin dan akte kelahiran tanpa asal-usul yaitu akte kelahiran anak yang ditemukan tanpa data orang tua,” jelasnya.

Lanjutnya, syarat pengurusan akte kelahiran yaitu terdaftar dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan kelahiran dari Bidan atau Dokter. Bagi yang tidak memiliki bisa diganti dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran(SPTJM). SPTJM dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 orang saksi. Memiliki Akta nikah/ kutipan akta perkawinan, bagi yang tidak memiliki akta perkawinan dan status hubungan dalam keluarga pada KK, menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri maka dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muthlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri, KTP-el orang tua/wali/pelapor atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri dan orang asing.(rel)

Jamaah Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat menerima kunjungan safari Ramadhan dari Anggota DPRD Provinsi Sumbar Mesra, Sabtu (8/5). 

Kunjungan Wakil Ketua Komisi IV turut didampingi Sekdako, Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alvi Sena, serta Lurah Silaing Bawah, Dedi Adrian, SH. Kunjungan, tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat ini, membawa arti tersendiri bagi jamaah Masjid Nurul Huda, lantaran perhatian yang diberikan  untuk masjid tersebut serta masyarakat pada umumnya.

Mesra, yang sudah keliling safari Ramadan didapilnya. Dalam, lawatanya, kekota Serambi Mekah, Mesra, menyerahkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Di samping itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat  yang mempercayakan dirinya sebagai anggota DPRD Sumbar. 

"Kami berterima kasih diberikan amanah untuk membawa program Padang Panjang tingkat  ke provinsi. Kepercayaan ini tidak kami sia-siakan. Kami ingin amanah," katanya.

Berkat doa masyarakat Padang Panjang, sebut Mesra, dirinya saat ini berhasil memperjuangkan sejumlah kegiatan dan bantuan dengan nilai Rp 16 miliar di tengah pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.

Di antaranya, Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang terlaksana Oktober 2020 lalu. "Pengajuan kami sebesar Rp 800 juta  terealisasi Rp 500 juta untuk 147 orang. Ini untuk Ibu-ibu yang kesulitan ekonomi karena  suaminya yang sakit atau meninggal. Itu yang diperjuangkan. Ada yang mendapatkan  peralatan usaha," ujarnya.

Kemudian, untuk perumahan dan pemukiman, Mesra berhasil memperjuangan kegiatan sebesar Rp 2,1 miliar untuk pengerasan jalan di beberapa kelurahan. Seperti paving block, pengecoran dan MCK. "Sebanyak Rp 4,2 M, berhasil kami perjuangkan 50 persen  yaitu Rp 2,1 miliar diberikan untuk Padang Panjang," lanjutnya. 

Adapun alat pertanian seperti traktor diberikan sebanyak 51 buah untuk Padang Panjang. Lalu mesin pompa, serta bantuan sosial bedah rumah yang sedang diperjuangkan di DPRD Provinsi.

Mesra juga mengimbau masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan (prokes). "Kita harus melaksanakan 3M. Perda No. 6 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) telah diberlakukan sanksi bagi yang melanggar prokes. Intinya kesadaran menghadapi Covid-19 biar tak merajalela. Percaya atau tidak sudah ada korbannya. 

Mari kita jaga kesehatan kita dengan meningkatan imun dan daya tahan tubuh," ungkapnya. 

Pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, Dafri menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan  Mesra. Dafri berharap, melalui  Mesra dapat membantu permohonan dana hibah Provinsi Sumbar yang diajukan pihak masjid  untuk pembangunan tempat berwudhu'  sebagai upaya meningkatkan pelayanan untuk jamaah.(maison)

Dua ratus tuju Pulu enam (276) anak yatim yang ada di Nagari IV koto Pulau Punjung,  kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mendapatkan santun tunai sebesar 1.450 000 per anak dari Amil Zakat infaklq  shadaqah dan denatur Masjid Agung Babusalam. 

Santunan ini merupakan program rutin  Nagari IV koto Pulau Punjung, yang dilakukan setiap tahunnya menjelang lebaran Idul Fitri sebut Wali Nagari David Iskan,SE.Sabtu ( 8/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Wali Nagari di dampingi ketua mesjid Babussalam Abdul kahar malin mandaro,SH,  mengatakan kepada Lintasmedia.com, donasi ini berasal dari infaq masyarakat luas dibulan suci Ramadhan.

"Kita menghimpun donasi sejak beberapa hari sebelum Ramadhan sehingga saat ini kita telah menghimpun berapa orang donasi" ucapnya. 

Lebih jelas David Iskan mengatakan, banyak kebutuhan yang diperlukan menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H, untuk itu, "pesan apak pandai pandai memper gunakan uang itu, apalagi sekarang dalam keadaan sulit akibat dampak pendemi covit - 19", sebut walinagari. 

Kategori penerima santunan yatim ini yaitu memang sudah tidak mempunyai lagi orang tua ayah atau ibu.

"Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih banyak kepada para donatur/muksini yang telah menyalurkan donasi terbaik nya melalui Mesjid Babusalam yang kita cintai" katanya.(Elda)

Didampingi anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Barat (Sumbar),Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj. Nevi Zuairina  

berbagi kebaikan dengan mengunjungi Panti Asuhan Aisyiah cabang Lubuk Alung.Jumat (7/5/202).

Politikus Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024   Hj. Nevi Zuairina  berbagi santunan paket sembako dan paket makanan.

Dalam sambutannya, Hj Nevi mengatakan,sangat terharu melihat anak-anak tampa orang tua."saya minta pengurus panti jangan pernah lelah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik layaknya seperti keluarga sendiri hingga nantinya anak anak tersebut bisa mencapai cita citanya dan menjadi orang sukses kelak"..

"Kalian jangan khawatir, sekarang ibu kalian bertambah di panti ini, saya ibu nevi zuairina siap membimbing dan merangkul ananda semua nya, tetap semangat belajar jangan pernah menyerah, insyaallah kelak kalian menjadi orang sukses" ujar nevi.

Jasmihardi, Pimpinan Panti Asuhan Aisyiah berterima kasih kepada ibu Nevi telah menyediakan waktunya untuk mengunjungi  panti. Jasmihardi mengatakan ini pertemuanya yang kedua kali dengan ibu Nevi . 

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ibu Nevi dan teman teman wartawan bisa menengok kami disini"  ujarnya.

Jasmihardi berharap bisa menghafizkan anak anak di panti serta mewujudkan mimpi mereka menjadi ahli tahfiz kelak"

Pengurus panti mengatakan, panti menerima anak anak yang di terlantarkan orang tua maupun anak yang sudah kehilangan orang tuanya mulai dari yang baru lahir sampai umur 10 tahun, karena dengan umur segitu kita bisa membentuk karakter anak anak sejak dini.

Pada kesempatan itu, pimpinan pengurus panti juga meminta secara langsung kepada ibu Nevi untuk  peremejaan tempat tidur dan lemari  di panti asuhan.

Permintaan tersebut langsung ditanggapi ibu Nevi dengan menyetujui pengadaan lemari dan tempat tidur anak anak panti asuhan. (ST)

DPD Partai Golkar Kota Sawahlunto membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada pengendara yang melintas di depan Kantor DPD Partai Golkar Kota Sawahlunto. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Partai Golkar Kota Sawahlunto selama bulan Ramadhan 1442 Hijriyah.

Elfia Rita Dewi Ketua DPD Partai Golkar Kota Sawahlunto mengatakan, pembanggian takjil ini adalah wujud kepedulian Partai Golkar Kota Sawahlunto terhadap masyarakat dalam masa pandemi covid-19. 

“Saya berharap masyarakat merasakan manfaat keberadaan Partai Golkar Kota Sawahlunto. Semoga kedepannya kegiatan semacam ini dapat terlaksana secara berkesinambungan,” ujar Elfia Rita Dewi yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto disela-sela pembagian takjil, Sabtu (8/5), di Depan Kantor DPD Partai Golkar Kota Sawahlunto.

Masyarakat nampak antusias menerima paket takjil yang diserahkan oleh para pengurus DPD Partai Golkar Kota Sawahlunto, KPPG dan anggota AMPG.

Hesti, salah satu pengendara sepeda motor gembira menerima paket takjil dari Partai Golkar. “Saya Senang mendapat takjil dari Partai Golkar. Selama ini Partai Golkar selalu giat dan selalu tampil ditengah-tengah masyarakat,” tutur Hesti tersenyum senang. (nv'h)

Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu. 

Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing). 

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari pelunciran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian. 

"Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri," kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif. 

Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik. 

"100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara," ujar penulis buku Democratic Policing itu. 

Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas. 

"Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus," ucap Hermawan. 

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India. 

"Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid," tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

"Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid," ujar Hermawan. 

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

"Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif," tutup Hermawan.(rel)