Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang, Lintas Media News

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendatangi Polda Sumatera Barat, Senin (12/4) pagi. Kedatangan anggota dewan tersebut dalam rangka kunjungan kerja reses. 

Rombongan yang datang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni selaku Ketua Tim, kemudian dengan anggotanya Johan Budi, Supriansa dan beberapa anggota Komisi III DPR RI. 

Kedatangan Komisi III DPR RI ini disambut oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Khasril, Kajati Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumbar. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menyebut, kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Sumbar membahas tentang berbagai perkembangan kasus yang ada di wilayah Sumbar. 

"Tadi bapak Kapolda memaparkan kepada Komisi III DPR RI terkait perkembangan situasi kamtibmas di Sumbar, serta keberhasilan Polda Sumbar dalam menangani berbagai kasus," kata Kombes Pol Satake Bayu di Mapolda. (*)


Padang, Lintas Media News

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Supardi menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua di gedung DPRD Sumatera Barat,  Senin, 12 April 2021. 

“Saya sudah kedua kalinya [divaksin], tidak ada kelainan efek yang ditimbulkan yang saya rasakan dari vaksinasi yang kedua ini,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi melalui keterangan tertulis resminya.

Menurut Supardi, pihaknya mengimbau masyarakat khususnya Sumatera Barat untuk tidak takut divaksin.

“Bersedialah divaksin, karena ini memberikan ruang kepada kita untuk meningkatkan imunitas dengan harapan semoga tetap sehat,” ujar politisi Gerindra Sumbar imi.

Lanjut Supardi, pihaknha berharap agar program vaksinasi dapat segera rampung, sehingga kekebalan masyarakat terhadap Covid-19 meningkat.

“Kita sebagai warga Sumatera Barat , saya mohon antisipasi untuk menjaga diri dari Covid-19," ujar Supardi wakil rakyat asal Lima Puluh Kota dan Payakumbuh ini. (fwp-sb)

Painan, Lintas Media News.

Tradisi adat Balimau Paga, yang dilakukan menjelang datangnya Puasa Ramadhan 1442 H  berlangsung khidmat di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (11/4) petang dan berakhir menjelang Maghrib.

Prosesi Balimau Paga yang dilaksanakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan ini tidak saja diikuti oleh 17 ninik mamak dari enam suku yang ada, bundo kanduang, ulama, pejabat Pemda, tetapi juga disaksikan langsung oleh ratusan wisatawan yang sedang berkunjung di Kawasan Wisata Pantai Carocok.

Pejabat yang hadir adalah Bupati Pesisir Selatan diwakili Pj Sekda Hj. Emirda Ziswati, Ketua KAN Painan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Wali Nagari Painan Arwal Datuak Rajo Johan, Danramil, Kapolsek dan penceramah Ustadz H. Amrin Syam.

Acara diawali dengan arak-arakan bundo kanduang membawa baki berisi air limau (jeruk nipis, Red) dari Kantor KAN Painan menuju Pantai Carocok. Kemudian air limau yang dicampur bunga melati dan irisan daun pandan ini, diambil dengan telapak tangan oleh pejabat dan para ninik mamak, lalu diusapkan ke kening dan kepala masing-masing.

Menurut Ketua KAN Painan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, penyelenggaraan tradisi Balimau Paga sudah ada sejak ninik moyang dulu. Secara lahiriah maknanya adalah pembersihan diri karena akan memasuki bulan suci Ramadhan. Namun secara batiniah Balimau Paga adalah  untuk bersilaturrahmi dan kesempatan untuk saling maaf memaafkan.

Tradisi yang telah turun menurun ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam keadaan pandemi Covid-19. "Kami sengaja batasi peserta Balimau Paga ini dan semua yang hadir harus menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak," kata Syafrizal Ucok yang sehari-hari adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar.

Pj. Sekda Emirda Ziswati dalam sambutannya mengatakan, memasuki bulan suci Ramadhan dirinya mengajak masyarakat untuk sama-sama membersihkan diri lahir dan batin. Prosesi adat Balimau Paga merupakan tradisi yang mengajarkan kita untuk membersihkan diri sebelum memasuki bulan Ramadhan. “Mari kita jadikan acara Balimau Paga untuk saling memaafkan sesama manusia dan bertobat kepada Allah atas kesalahan kita pada masa lalu,” kata Ermida.

Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda mengemukakan perlunya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan Ramadhan.

Selain itu, Emirda mengajak masyarakat untuk melaksanakan puasa dan shalat taraweh di masjid dan mushalla dengan mentaati protokol kesehatan. Hal ini penting karena pandemi Covid-19 belum berakhir. “Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan,” katanya.

Acara Balimau Paga berakhir dengan seluruh pejabat, ninik mamak, bundo kanduang, ulama dan pemuda, menyapu kening dan kepala dengan air limau yang telah disiapkan oleh perwakilan suku-suku yang ada di Nagari Painan. (rel)



Padang, Lintas Media News.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta Keluarga Besar FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri) Sumbar aktif dalam gerakan ketahanan pangan di lingkungannya. Dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi, maka ketahanan pangan sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi ketahanan keluarga.

Syahrul Yasin Limpo yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI ini yakin langkah kongkrit dalam ketahanan pangan bisa dilakukan oleh anggota FKPPI di seluruh Sumatera Barat, karena kondisi geografis yang memungkinkan dan tingkat kesuburan tanahnya baik.

Harapan dan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini disampaikan Jum'at (9/4) petang menjelang bertolak ke Jakarta kepada Pengurus Inti PD III KB FKPPI Sumbar yang mengantarnya di VIP room Bandara Internasional Minangkabau (BIM). 
Tampak hadir Ketua PD III KB FKPPI Sumbar Drs. Syafrizal, MM Datuak Nan Batuah, Wakil Ketua Ardyan, SH.,MH., Sekretaris KB FKPPI Sumbar Purwadi, SE., Ketua PC KB FKPPI se Sumbar yang mengikuti kunjungan Mentan ke Solok, dan pengurus lainnya.

Ditambahkan oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo, dalam program ketahanan pangan ini tidak harus bertanam padi, tetapi juga bisa yang lainnya sesuai kondisi geografis daerah, misalnya bertanam jagung, kedele, budidaya ikan atau bisa juga memelihara sapi, ayam dan bebek.

"Kita bersyukur Allah SWT memberikan tanah yang subur kepada negara kita, terutama di Sumatera Barat ini, dimana tidak mengenal musim yang membatasi untuk bercocok tanam. Makanya tidak ada halangan untuk melakukan ketahanan pangan. Musuh utama kita adalah rasa malas dan anggota FKPPI harus melawan itu," kata Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini.

Harapan Menteri Pertanian ini, lakukan yang kongkrit-kongkrit saja oleh anggota FKPPI, tidak mesti dalam skala besar. "Minimal setiap anggota FKPPI Sumbar melakukan ketahanan pangan di rumah masing-masing dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya," kata Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang dan Kabupaten Solok.

Bak gayung bersambut, arahan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI ini akan disikapi oleh Ketua PD III KB FKPPI Sumbar Syafrizal Ucok bersama seluruh jajaran pengurus PC KB FKPPI kabupaten/kota se Sumbar.

Menurut Syafrizal Ucok, arahan Waketum FKPPI yang juga Mentan ini secara personal sudah dilaksanakan oleh anggota FKPPI secara mandiri, terutama yang berdomisili di daerah yang berbasis pertanian seperti di Agam, Pasaman, Solok dan Tanah Datar.

"Kita akan coba bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam mensukseskan program ketahanan pangan ini. Mungkin bentuknya aksinya bantuan bibit tanaman, anak ayam dan bibit ikan kepada Pengurus Cabang FKPPI," kata Syafrizal, yang sehari-hari adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar.

Syafrizal Ucok yang didampingi Ardyan ini mengatakan, ketahanan pangan sangat cocok dengan kultur masyarakat Sumbar yang agraris. Adanya arahan dan harapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini makin menguatkan semangat warga dalam bertani atau pun beternak. Apalagi saat ini di masa pandemi dimana sangat dibutuhkan ketahanan pangan keluarga. (rel)

50 Kota.Lintas Media News.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Ir Didi Purwanto IPU melantik Dr Ir Basril Basyar Sebagai Ketua ISPI Sumatera Barat (Sumbar) periode 2021-2026,di kawasan peternakan terkenal Padang Mengatas, Kab. 50 Kota Minggu (11/4).

Didampingi Sekjen Joko Susilo secara daring,Didi Purwanto secara bersamaan juga melantik seluruh Pengurus Wilayah ISPI Sumbar


Hadir dan memberikan sambutan secara virtual Wakil Gubernur Sumbar Ir. Audy Joinaldy, MSc, MM, IPU Asean, Eng

Pengurus PW ISPI yang dilantik diketuai Dr.Ir Basril Basyar, MM, Wakil Ketua Dr. Muh. Reza MSi, Sekretaris Dr. Fuad Madarisa Msc, Wakil Aditya Alqamal Alianta Spt MSc, Wakil II Hendra Spt, Bendahara Yoice Yulianni, Spt MSi dan wakilnya Ario Bobi Sanjaya SPt MSi.

Selain itu kepengurusan dilengkapi Ketua- Ketua bidang. Bidang organisasi Ir. Sukarli M.Si, Bidang Kajian Ilmiah Dr. Harry Suhada SPt, MSc, Bidang Interpreneur Febryon Tri Intano, SPt, MPt, Bidang Pemberdayaan Dr. Ir. Rudi Kusuma.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy sangat mengapresiasi dilantiknya kepengurusan ISPI Sumbar ini. Banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun dunia peternakan di Sumbar, katanya

 “Yang jelas sebagai orang peternakan yang berada di jabatan puncak pemerintahan, saya berkewajiban menjadikan sub sektor peternakan sukses. Mari kita bangun Sumbar secara bersama-sama,” pintanya.

 Ketua Umum PB ISPI Ir Didi Purwanto IPU mengharapkan, agar insan peternakan Sumbar segera bekerja keras. Dia mengatakan agar membuka berbagai kerjasama dengan berbagai lembaga, tidak saja di dalam, tapi juga luar negeri.

 Pelantikan kepengurusan dalam suasana “cowboy”, pakai topi lebar dan memakai kemeja bermotif kotak-kotak. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar Drh. Erinaldi, MM juga memberikan sambutan.

Selesai pelantikan pengurus dan undangan menuju padang penggembalaan untuk foto bersama. (*).





Padang.Lintas Media News.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, MH menghimbau,masyarakat tidak melakukan kegiatan balimau di tempat-tempat keramaian sebagaiman yang telah menjadi tradisi bagi umat Islam khususnya di Sumatera Barat (Sumbar) jelang masuknya bulan suci ramadhan.

Hal itu disampaikan Kapolda melalui Kabid Humasnya Kombes Pol Satake Bayu, S.Ik, Minggu (11/4),sehubungan dengan adanya 
 tradisi mandi mandi balimau oleh masyarakat minang di kawasan tertentu, seperti di aliran sungai dan di tempat pemandian lainnya yang dalam pelaksanaannya ada yang menggunakan jeruk nipis.

Dimasa pandemi Covid-19 ini, dalam melaksanakan tradisi balimau di tempat pemandian tentu masih sangat tidak dianjurkan. Hal ini dapat menjadi pemicu timbulnya penyebaran virus corona. Jelas Satake Bayu.

Dikatakan Satake,untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi,pihak kepolisian khususnya Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melaksanakan tradisi balimau di tempat-tempat pemandian yang biasa dilakukan  masyarakat. 
"Bapak Kapolda Sumbar mengharapkan untuk tidak ada keramaian, jadi untuk sifatnya seperti itu (balimau) diimbau untuk tidak melakukannya di tempat pemandian umum. Silahkan kalau ada kegiatan itu dilakukan di rumah saja," ujarnya.

Untuk penjagaan,menurut Satake Bayu,pihaknya akan menurunkan petugas kepolisian ke tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi favorit masyarakat untuk melakukan tradisi balimau. Jika masyarakat masih tetap membuat kerumunan di lokasi itu, akan dibubarkan oleh petugas.

“Nanti akan dijaga oleh petugas di lokasi-lokasi balimau, supaya tidak terjadi kerumunan dan pasti akan dibubarkan," ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya berharap agar warga masyarakat di Sumbar dapat mengerti dengan kebijakan yang diambil oleh Polri dengan mengimbau untuk tidak berkerumun dalam situasi Pandemi Covid-19.

“Tujuannya untuk pencegahan supaya tidak makin banyak, karena Pandemi Covid-19 masih belum selesai," imbaunya.(*/st)


PADANG.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menerima Nota Pengantar LKPJ Tahun 2020 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Sumbar tahun 2021-2026, dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah pada rapat paripurna dewan. Selasa (30/3).

Dari paripurna tersebut terungkap, sejumlah capaian indikator makro pembangunan mengalami peningkatan diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan tersebut, terjadi dalam satu tahun terakhir.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam kebijakan dan agenda pokok pembangunan daerah yang terdapat dalam perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, itulah yang harus dijabarkan dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026.

Meski demikian juga harus dengan memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang diusung saat masa kompanye dahulu

Dia mengatakan, sebagai RPJMD terakhir, posisi dan kedudukan RPJPD tahun 2021-2026 sangatlah berat, dimana dalam waktu yang bersamaan, gubernur dan wakilnya, harus mewujudkan dua visi, sasaran dan tujuan secara bersamaan. Yaitu visi, misi, sasaran dan tujuan RPJPD tahun 2005-2025 dan visi, misi, sasaran dan tujuan dari RPJMD tahun 2021-2026.

" Ini tentu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi daerah masih dalam kondisi yang belum pulih dari bencana pandemi covid-19," katanya.

Disamping kondisi dan permasalahan di atas, persoalan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD semakin komplek, dimana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Hasil Pilkada Tahun 2020, hanya selama tiga setengah tahun.

Gubernur dan Wakil Gubernur, hanya memiliki waktu efektif selama lebih kurang selama 3 (tiga) tahun untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026.

Oleh sebab itu, perlu kerja keras dan kesungguhan untuk melaksanakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 20212026 setelah ditetapkan menjadi Perda. (Sri)








Padang.Lintas Media.
Sukseskan program Kampung Bahari Nusantara (KBN) dan Pembangunan Pusat Olahraga Maritim, jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II Padang, audiensi dengan DPRD Sumbar, baru- baru ini ruang sidang utama.

Komandan Lantamal (Danlantamal) II Padang Laksamana Pertama TNI Hargianto yang memimpin kedatangan rombongan, disambut langsung ketua Komisi V DPRD Sumbar Yusuf Abid. Pada kesempatan itu Danlantamal menjabarkan program KBN yang akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan serta pariwisata.“ Sasaranya adalah masyarakat pesisir, dengan memanfaatkan kekayaan bahari kehidupan mereka akan lebih sejahtera,” katanya.

Dia mengatakan program KBN akan dipusatkan pada Daerah Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung Selatan< kecamatan Bungus Teluk Kabung. Nanatinya akan di bangun rumah pintar, untuk pusat edukasi masyarakat serta pelatihan tenaga pendidikan, dan akan diadakan pengembangan keterampilan sesuai dengan kearifan lokal.

Dia menjabarkan adapun tujuan yang hendak dicapai, diantaranya meningkatkan pola pikir Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pesisir pantai Sumbar, menjaga ekosistem laut membangun perekonomian masyarakat pesisir pantai.

Sementara itu untuk pembangunan, pusat olahraga maritim yang juga dilaksanakan pada daerah Sungai Pisang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas serta serta persoalan masyarakat lainya. Dengan adanya fasilitas olahraga ini akan memberikan wadah untuk pemuda agar bisa hidup lebih sehat, tidak hanya itu, akan membentuk karakter untuk menjaga potensi yang ada. Dari rencana pembangunan akan ada lapangan futsal, pusat olahraga air, GYM dan fasilitas lainya.

“ Persoalan saat di tengah masyarakat semakin mengkhawatirkan, kriminalitas semakin meningkat, angka HIV serta banyak lagi, untuk merealisasikan rencana butuh dukungan anggaran DPRD Sumbar,” katanya

Dari estimasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini sebesar Rp 442 miliar untuk pembangunan fasilitas publik ini. Jika terealisasi akan memberikan manfaat besar bagi daerah.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD sumbar Yusuf Abit mengatakan, pemanfaatan potensi bahari harus optimal mengingat Sumbar terletak pada garis pantai barat Sumatera. Program yang dijabarkan akan menjadi rujukan DPRD dalam rapat-rapat resmi bersama pemerintah provinsi, perihal penganggaran maupun kebijakan.

“ Secara keseluruhan DPRD Sumbar mendukung program ini, dimana pembangunan sektor bahari masuk dalam RPJMD Provinsi, tidak hanya itu, peningkatan SDM pada daerah pesisir harus dilaksanakan, dimana satu tahun terakhir IPM Sumbar menurun serta pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Persoalan juga semakin kompleks, dimana tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Untuk itu perlu perlu sinergitas seluruh unsur termasuk TNI. Jika memiliki program strategis untuk daerah realisasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.(Sri)



Padang.Lintas Media.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNMP)Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Pol Khasril Arifin Chaniago mengatakan.
Sumbar termasuk daerah “merah” narkoba. Angka pengguna narkoba hingga saat ini tinggi. Untuk itu perlu penanganan serius dalam pemberantasan narkoba.

Sementara , BNNP Sumbar sendiri terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal disampaikan Khasril  dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di DPRD Sumbar,  Rabu (31/3/ 2021).

 Dijelaskannya, Sumbar dijadikan perlintasan bagi pengedar narkoba. Pintu masuknya jelas dan sudah terpetakan. Untuk ganja, masuknya dari Pasaman. Ganja ini dibawa dari Aceh, Medan, dan masuk ke Sumbar melalui Pasaman. Yakni lewat jalan darat. Sedangkan untuk sabu dan ekstasi terpantau masuk dari Pekanbaru, Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota.

Dia minta , BNNK yang berada didaerah perbatasan tadi ditingkatkan kesiagannya. Termasuk dalam upaya menangkap pelaku pengguna atau pengedarnya. “Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba. Ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba,” katanya.

Untuk di Sumbar, BNNP terus melakukan sejalan antara pencegahan dan pemberantasan. Selain melakukan penangkapan pada pengguna dan pengedar narkoba, juga dilakukan sosialisasi pencegahan.

Untuk penangkapan pengguna dan pengedar narkoba, dirinya tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana. Sehinga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal. Dia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas. Belum lagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal. “Ini salah satu dilema kita di BNNP,” katanya.

Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juga terkendala anggaran dan sarana. Saat ini, untuk sosialisasi ada pihak lainnya yang membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan setelah mendengar paparan BNNK dan melihat kenyataan saat ini, dia mendukung kinerja BNNP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk itu, dia akan membantu mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Sumbar.

“Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tentu sesuai dengan kewenangan kita,” katanya.

Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis yang hadir dalam kegiatan tersebut mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Misalnya dengan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Sumbar untuk operasional. “Kita akan bantu sesuai dengan ketentuan,” katanya.(Sri)

Ampek Nagari, Lintas Media News

Anak kemenakan rang sumando kaum Chaniago, di bawah payuang Imwarizal Dt Tanmajolelo basa barampek nagari Bawan,
berdoa saat ziarah kubur,di  pandan pakuburan kaum Chaniago,kampuang tingga, kampuang pili nagari Bawan Kecematan ampek nagari  Sabtu (10/04/21).

Anak kemenakan,rang sumando  menaburkan bunga saat ziarah kubur di pandan pakuburan, kaum Chaniago di bawah payuang imwarizal dt tanmajolelo di kampuang tingga kampuang pili,nagari Bawan Kecematan ampek nagari  Sabtu (10/04/21)

Anak kemenakan melakukan ziarah kubur Menjelang Ramadhan,untuk mendo'akan anggota keluarga yang telah meninggal, ziarah kubur ini menjadi tradisi umat Muslim sebelum Ramadhan tiba. Meskipun ditengah pandemi Covid-19 warga tetap melakukan tradisi tersebut. tutup imwarizal dt tanmajolelo. (Fahmi/jr)

    

PADANG,Lintas Media News.
Saluran berkemih atau sistem urinaria termasuk hal yang penting dan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Saat seseorang memiliki masalah pada saluran kemihnya, ia akan menjalani pemeriksaan uroflowmetri.

Salah satu penyakit gangguan berkemih yakni Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). Penyakit ini merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya pembesaran jinak pada kelenjar prostat, sehingga menganggu aliran urine saat berkemih. 
Kelenjar prostat sendiri memiliki fungsi untuk memproduksi air mani dan terletak pada rongga pinggul antara kandung kemih dan penis.

Kelenjar prostat ini hanya dimiliki oleh pria. Oleh sebab itu BPH hanya bisa dialami oleh pria. Dalam kebanyakan kasus BPH, umumnya kondisi ini lebih sering terjadi pada pria di atas usia 50 tahun.
 
Dokter Urologi di Semen Padang Hospital, dr. Peri Eriad Yunir, Sp.U (K) menjelaskan, uroflowmetri dilakukan pada pasien dengan gangguan berkemih dimana terdapat masalah di saluran kemih bagian bawah, termasuk pada penyakit BPH. 

"Pemeriksaan ini paling sering digunakan untuk evaluasi pada pasien dengan pembesaran prostat bagi pasien yang memiliki masalah saat buang air kecil. Kemudian digunakan untuk mengetahui seberapa bagus pola berkemih pasien," ujar dokter Peri.

Dengan pemeriksaan uroflowmetri, maka akan keluar diagram dari aliran air seni pasien. Dari diagram tersebut, akan diketahui berapa volume urine, kecepatannya, dan berapa lama keluarnya urine, kemudian data itu akan dibandingkan dengan data normal dari berkemih yang normal atau tidak bermasalah.
"Dengan uroflowmetri, kita bisa memprediksi kelainan apa yang membuat urine pasien menjadi bermasalah. Misalnya, hal itu diakibatkan oleh pembesaran prostat, maka diagramnya akan berbeda dengan penyempitan saluran pipis (Striktur Uretra). Karena itu penting untuk dilakukan uroflowmetri untuk membantu diagnosis pasien," katanya.

Selanjutnya, setelah dilakukannya pemeriksaan uroflowmetri dan diagnosis, maka dokter akan memberikan obat untuk penyakit yang diderita pasien terkait masalah gangguan berkemihnya. Selanjutnya, pasien yang mendapatkan obat dan menyelesaikan kontrol obat, dilakukanlah evaluasi untuk mengetahui apakah dengan pengobatan yang sudah diterapkan pada pasien berhasil, yakni ada perbaikan atau tidak. 

"Keadaan pasien dinilai dengan dua cara, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif itu melalui apa yang dirasakan pasien. Seperti pasien yang merasa urinenya sudah baikan, puas dan normal. Kemudian secara objektif, yakni melalui pemeriksaan uroflowmetri," kata dokter Peri.

Namun ia mengungkapkan, banyak orang yang takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saluran kemihnya. Menurutnya, kadang ada pasien-pasien yang takut berobat karena takut dioperasi. Padahal kalau pun dilakukan operasi, lanjut dokter Peri, bedah minimal invasif sudah dilakukan tanpa sayatan, misalnya dilakukan pengecekan dan terapi dengan teropong, tanpa ada sayatan. 

" Meski tanpa sayatan, tapi prosedur itu tetap dinamakan operasi. Namun sudah tidak dengan sayatan. Jadi tak usah takut dan sungkan untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan saat berkemih," katanya lagi.

Ia juga mengungkapkan, rata-rata pasien yang melakukan pengobatan permasalahan berkemih di SPH, dapat ditangani dengan baik dan memuaskan. 

Selain itu, fasilitasnya pun lengkap untuk layanan urologi di SPH. Ia mengungkapkan bahwa SPH memiliki alat uroflow yang hanya ada satu-satunya di Padang. Kemudian ada pula alat USG guna mengetahui apakah ada batu atau penyakit lain pada saluran kemih pasien.

"Tersedianya peralatan USG di urologi SPH yakni agar dokter lebih cepat dalam mengeluarkan diagnosis. Sehingga tak perlu pergi ke poli lainnya dan kembali lagi ke poli urologi.
Keunggulan lainnya, di SPH sudah memiliki operasi minimal invasif seperti : endoscopi dan laparascopi,”jelasnya.

Ia juga menambahkan, pelayanan pemeriksaan uroflowmetri di SPH dapat dilakukan setiap hari dalam jam kerja. Dimana pemeriksaan pancaran urine atau disebut Uroflowmeter merupakan satu satu nya yang ada di Rumah sakit di kota padang.

Sementara itu, di sisi lain perawat di SPH Ns. Zaituni Ilmi, S. Kep yang khusus melayani pasien pemeriksaan uroflowmetri mengungkapkan,  bahwa ada berbagai prosedur yang akan dilalui pasien dalam melaksanakan pemeriksaan uroflowmetri. Pada awalnya, pasien akan diminta untuk menyampaikan keluhan yang dirasakannya. 

Selanjutnya, pasien diminta untuk meminum beberapa gelas air putih sebelum dilaksanakannya tes pancaran urine, dan menahan semaksimal mungkin sampai kandung kemih terisi. Saat kandung kemih pasien rasanya sudah cukup penuh, pasien akan diminta buang air kecil di toilet yang tersedia corong khusus, yang mana alat itu terhubung dengan uroflowmetri elektronik. 

"Ketika sedang buang air kecil saat tes tersebut, pasien diminta melakukannya secara normal. Nantinya, alat yang telah disediakan akan mencatat hasil dari urine pasien," jelas perawat yang akrab disapa Mail ini.

Alat uroflowmeter ini nantinya akan mengeluarkan informasi seperti jumlah urine yang dikeluarkan, kecepatan keluarnya urine (per detik), serta waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan seluruh isi saluran kemih.

Mail juga mengungkapkan, melalui hasil dari tes tersebut, akan dibandingkan dengan standar normal dari keluarnya urine, yang juga ditentukan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jika pasien memiliki hasil yang di bawah standar normal, maka dapat dipastikan pasien memiliki masalah buang air kecil. Lalu, dokter akan menggunakan hasil tes uroflowmetri sebagai data objektif dan apa yang dirasakan pasien sebagai data subjektif guna memberikan diagnosis dan rencana pengobatan.(rel/b)

JAKARTA.Lintas Media News.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan gedung baru Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Tajul Falah, Banten, Sabtu (10/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan, sejak dirinya menjabat Kapolda Banten hingga Kapolri saat ini, tali silahturami dengan para ulama dan tokoh masyarakat tidak pernah putus sedikitpun.
"Saat menjabat kapolda banten dan silaturahmi tidak pernah putus. Walaupun saat ini posisi saya jauh namun tali silaturahmi dengan para ulama tetap terjaga," kata Sigit saat meresmikan gedung baru Ponpes Tajul Falah.

Sigit juga menyatakan bahwa, peran dan sentuhan dari tokoh agama di tengah Pandemi Covid-19 dewasa ini sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat bisa bergandengan tangan dalam memutus mata rantai virus corona.
 
"Dengan adanya pandemi ini mari kita gandeng tangan bersama sama mengatasi pandemi ini, jauhkan rasa dengki rasa ini dengan yang lain, walaupun negara kita terdiri dari berbagai kemajemukan mari kita semua saudara membangun bangsa ini," ujar Sigit.
Tak lupa, Sigit menekankan, kunjungannya ke Banten juga sekaligus memastikan bahwa perhatian dan kecintaannya kepada seluruh ulama dan tokoh masyarakat tersebut tidak pernah hilang. 

"Hari ini sebenarnya ini temu kangen bernostalgia saja dengan sahabat-sahabat saya dengan alim ulama yang selama ini selalu bersama-sama. Walaupun saya sudah Jarang bertemu dengan sahabat-sahabat saya ulama Banten namun kecintaan saya terhadap ulama-ulama Banten tidak akan pernah pudar," papar eks Kabareskrim Polri itu. 

Dalam peresmian itu, Sigit dikalungi oleh serban putih oleh alim ulama. Ia juga diberikan kesempatan untuk menandatangani prasasti sebagai simbol peresmian gedung Pesantren tersebut.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.