PADANG.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menerima Nota Pengantar LKPJ Tahun 2020 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Sumbar tahun 2021-2026, dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah pada rapat paripurna dewan. Selasa (30/3).
Dari paripurna tersebut terungkap, sejumlah capaian indikator makro pembangunan mengalami peningkatan diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan tersebut, terjadi dalam satu tahun terakhir.
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam kebijakan dan agenda pokok pembangunan daerah yang terdapat dalam perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, itulah yang harus dijabarkan dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026.
Meski demikian juga harus dengan memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang diusung saat masa kompanye dahulu
Dia mengatakan, sebagai RPJMD terakhir, posisi dan kedudukan RPJPD tahun 2021-2026 sangatlah berat, dimana dalam waktu yang bersamaan, gubernur dan wakilnya, harus mewujudkan dua visi, sasaran dan tujuan secara bersamaan. Yaitu visi, misi, sasaran dan tujuan RPJPD tahun 2005-2025 dan visi, misi, sasaran dan tujuan dari RPJMD tahun 2021-2026.
" Ini tentu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi daerah masih dalam kondisi yang belum pulih dari bencana pandemi covid-19," katanya.
Disamping kondisi dan permasalahan di atas, persoalan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD semakin komplek, dimana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Hasil Pilkada Tahun 2020, hanya selama tiga setengah tahun.
Gubernur dan Wakil Gubernur, hanya memiliki waktu efektif selama lebih kurang selama 3 (tiga) tahun untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026.
Oleh sebab itu, perlu kerja keras dan kesungguhan untuk melaksanakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 20212026 setelah ditetapkan menjadi Perda. (Sri)
Padang.Lintas Media.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNMP)Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Pol Khasril Arifin Chaniago mengatakan.
Sumbar termasuk daerah “merah” narkoba. Angka pengguna narkoba hingga saat ini tinggi. Untuk itu perlu penanganan serius dalam pemberantasan narkoba.
Sementara , BNNP Sumbar sendiri terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal disampaikan Khasril dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di DPRD Sumbar, Rabu (31/3/ 2021).
Dijelaskannya, Sumbar dijadikan perlintasan bagi pengedar narkoba. Pintu masuknya jelas dan sudah terpetakan. Untuk ganja, masuknya dari Pasaman. Ganja ini dibawa dari Aceh, Medan, dan masuk ke Sumbar melalui Pasaman. Yakni lewat jalan darat. Sedangkan untuk sabu dan ekstasi terpantau masuk dari Pekanbaru, Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota.
Dia minta , BNNK yang berada didaerah perbatasan tadi ditingkatkan kesiagannya. Termasuk dalam upaya menangkap pelaku pengguna atau pengedarnya. “Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba. Ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba,” katanya.
Untuk di Sumbar, BNNP terus melakukan sejalan antara pencegahan dan pemberantasan. Selain melakukan penangkapan pada pengguna dan pengedar narkoba, juga dilakukan sosialisasi pencegahan.
Untuk penangkapan pengguna dan pengedar narkoba, dirinya tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana. Sehinga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal. Dia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas. Belum lagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal. “Ini salah satu dilema kita di BNNP,” katanya.
Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juga terkendala anggaran dan sarana. Saat ini, untuk sosialisasi ada pihak lainnya yang membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan setelah mendengar paparan BNNK dan melihat kenyataan saat ini, dia mendukung kinerja BNNP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk itu, dia akan membantu mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Sumbar.
“Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tentu sesuai dengan kewenangan kita,” katanya.
Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis yang hadir dalam kegiatan tersebut mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Misalnya dengan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Sumbar untuk operasional. “Kita akan bantu sesuai dengan ketentuan,” katanya.(Sri)