Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang, Lintas Media News.
Sebanyak 20 orang pelatih, wasit dan juri dari cabang olahraga Wushu bakal mengikuti pelatihan yang diadakan Pengprov Wushu Sumbar.

Pelatihan yang dilaksanakan itu akan berlangsung lima hari lamanya dimulai Kamis (1/4) sampai Senin (5/4) yang mengambil tempat di aula pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar.

"Pada tahun ini, kami menggelar pelatihan bagi pelatih, wasit dan juri yang diikuti 20 orang peserta dari berbagai Pengcab Wushu kabupaten kota di Sumbar. Kegiatan ini, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas cabor ini untuk meraih prestasi," kata
Ketua pelaksana pelatihan, Yuliarti Dewi didampingi Wakil Ketua pelaksana, Roni Kurniawan dan pengurus Pengprov Wushu Sumbar, Novrianto di Padang, Rabu (31/3).

Dewi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan berbagai hal yang terkait pelaksanaan pelatihan tersebut, misalnya penyiapan tempat pelatihan, hingga keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk pelatihan nanti.

Wakil ketua pelaksana pelatihan, Roni Kurniawan menambahkan hingga Rabu ini sudah 15 orang yang menyatakan ikut serta untuk pelatihan itu.

"Dalam pelatihan ini, kami dari Pengprov Wushu Sumbar akan menghadirkan pelatih dari Pengurus besar (PB) Wushu. Kami berharap materi yang diberikan pelatih dari PB Wushu itu bisa memotivasi para pelatih, wasit dan juri yang ada di Sumbar," kata Roni.  

Dia menerangkan, inti dari pelatihan yang diadakan itu meningkatan kualitas pelatih, wasit dan juri, sehingga dari materi yang mereka dapat nantinya mampu melahirkan bibit-bibit atlet Wushu di daerah masing-masing, dan Sumbar khususnya sehingga mampu meraih prestasi nantinya.

Penjelasan Roni ini dibenarkan pengurus Wushu Sumbar, Novrianto yang menyebutkan untuk bisa melahirkan atlet Wushu yang berprestasi juga ditentukan dengan kualitas pelatih, wasit dan jurinya.

"Berpikir ke arah itu, makanya kami di Pengprov Wushu Sumbar merasa perlu memberikan peningkatan kapasitas pada pelatih, wasit maupun juri di cabor Wushu ini," tutur Novrianto.

Dirinya berharap, materi pelatihan yang didapat peserta dalam pelatihan ini bisa menjadi rule model untuk pembinaan bagi atlet Wushu di Sumbar. Apalagi dalam waktu dekat ini, akan digelarnya Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Wushu di Palembang sekitar Agustus mendatang dan juga Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) pada 2022 nanti.

"Jadi besar harapan saya, dengan pelatihan bagi pelatih, wasit dan juri bagi cabor Wushu, akan jadi titik balik bagi Wushu Sumbar untuk bangkit dan bisa menorehkan prestasi yang mampu mengharumkan nama daerah, dan Sumbar khususnya di kancah nasional," kata Novrianto.(rel)





JAKARTA.Lintas Media News.
Kemenkumham akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kemenkumham menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil KLB Deli Serdang itu.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.

Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat di bawah ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah.

Konferensi pers ini  juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN jika Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka.

"Ya saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat," kata Max, Rabu (31/3/2021).

"Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan," lanjut Max

Sekaitan dengan keputusan tersebut, kepala BPOKK Partai Demokrat Sumbar mengatakan, sejak awal sudah yakni kala AHY adalah ketum yang legal sesuai undang-undang dan aturan berlaku di negara ini.

"Kami sudah pastikan dan teramat yakin kalau AHY adalah ketum legal sesuai undang-undand, dan amat perlu kami pertahankan, karena ini harga diri partai," ulas Nurnas.

Ditambahkan sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar ini, kader partai Demokrat sudah terbiasa mengikuti aturan, karena dengan patuh aturan akan menciptakan negara yang bersih dari pelanggaran.

"Kami kader partai sudah diwajibkan taat aturan, maka kami berada pada posisi kebenaran dan meninggalkan posisi salah dan penghianatan," tegasnya mengakhiri.(rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Bagi Pengusaha Minang di perantauan, yang saat ini ingin mengembangkan usaha di kampung halaman. Untuk saat ini bisnis di Sumatera Barat (Sumbar) masih didominasi sektor pertanian. Dan pertanian surflus untuk jagung, dan holtikultura serta telur. Tetapi kita punya cadangan beberapa komoditi peternakan seperti sapi, kambing, susu. 
Jadi salah satu program pemerintah provinsi Sumbar saat ini secara mandiri fokus pada komoditas ternak. Ini adalah peluang bagus karena Sumbar juga termasuk daerah peringkat 7 (tujuh) di Indonesia dalam produksi telur. Ini salah satu peluang besar bagi pengusaha perantau untuk mengembangkan usaha di kampung halaman.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam pertemuan Kelompok pengusaha dan pedangan perantau Minang Ruko Tanah Abang Blok F , di Balairung lantai 12 Matraman Jakarta, Selasa (30/3/2021. 
Hadir dalam pertemuan ini Direktur Keuangan Bank Nagari, Sania berserta tim, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov.i Sumatera Barat, Irsyad, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi juga sebagai ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM). Pertemuan ini merupakan  tindak lanjut hasil pertemuan dan silhturahmi Wagub Sumbar dengan kelompok pengusaha dan pedagang perantau Minang yang berjualan dan menempati Ruko Tanah abang khususnya di Blok F  pada tanggal 17 Maret 2021 lalu. 

Wagub Sumbar katakana, Pemerintah Provinsi sebagai jembatan komunikasi antara Pengusaha / Pedagang dengan Bank Nagari nantinya diharapkan terjadinya kerjasama dikedua belah pihak, dimana saat ini para pedagang / pengusaha belum sepenuhnya mengenal secara ikatan emosional dengan bank Nagari. Disisi lain Bank Nagari adalah salah satu Bank Daerah cukup berperan dalam pembangunan  Sumbar. 

“ Permasalahan yang dihadapi para pengusaha dan pedagang di Tanah Abang semenjak pademi Covid ini perputaran ekonomi serba tidak stabil. Banyak pengusaha yang mengeluh karena terbenamnya uang di Bank lain. Namun pada kenyataanya Bank Nagari sebagai banknya urang Awak yang berada di seputaran tanah abang ini tidak berkembang, dikarenakan kurangnya Nasabah. Sangat ironis hampir seluruh masyarakat minang yang berdagang di seputaran pasar Tanah Abang menyimpan uangnya di Bank Lain,” ungkap Audy

Audy juga sampaikan, diskusi lebih di tujukan kepada pemanfaatan Bank Nagari agar lebih punya peranan dalam menjalin kerja sama meningkatan nasabah maupun simpanan agar dapat berdampak pada kesahjetreaan serta pengembangan usaha para pedagang. Kalau sebuah bank nasabahnya banyak, tertib keuanganya, otomatis simpanan keuangan baik dan pasti sebuah Bank akan menyediakan uang dan cadangan dana cukup banyak. 

“ Kita berharap Bank Nagari dan pengusaha dapat membangun berkerjasama yang baik dalam  membangun sumatera Barat. Kepala cabang bank Nagari Tanah Abang juga mau berkunjung, sowan, keliling, ke pengusaha di Pasar tanah Abang, sehingga terjalin hubungan yang kuat untuk maju bersama,” harapnya. 

Audy juga minta beberapa pengusaha dan pedagang dalam pertemuan ini agar segera memindahkan modal dan dananya ke bank Nagari. Dan ketahui sudah ada beberapa pengusaha yang siap untuk memindahkan dananya yang jumlah milyaran rupiah. 

“Namun semua itu tentu ada juga timbal balik buat para Nasabah. Salah satunya produk Produk Bank Nagari yang dapat didapati dari pengusaha dalam pengembangan usaha. Dengan demikian keselarasan antara pengusaha serta pedagang dengan bank nagari juga dapat berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara Ketua pedagang Minang di tanah Abang Haji Erizal, menyampaikan Bank Nagari harus lebih mengutamakan pelayanan, senyum, tempat yang memadai. Saat ini kantor Bank Nagari yang ada di Tanah Abang tersebut sangat buruk keadaanya. Tempat yang kecil, halaman penuh dengan genangan air, sehingga tidak sedap dipandang mata. 
“Kalau bisa bank nagari pelayananya lebih ramah. Selama ini pelayanan Bank ketika disaat pengusaha penarikan tunai juga jadi permasalahan karena waktu yang cukup lama, sementara kebutuhannya pelayanan cepat, “ katanya. 

Erizal juga menyampaikan, jika bisa pemprov Sumbar melakukan intervensi Bank Nagari dalam kondisi ini, maka para pengusaha Minang ini, ada beberapa pengusaha yang bisa memindahkan uangnya ke Bank Nagari bermilyar Milyar Rupiah. Akan tetapi mesti dimbangi dengan pelayanan yang lebih baik, untuk pedagang.  

“Kami butuh senyum dan penerimaan pelayanan yang prima dari keluarga bank nagari,“ tambahnya.

Yasril Umar salah seorang pedagang juga harapkan, pada saat ini, disaat pandemic Covid-19, banyak pedagang yang kondisinya memprihatinkan, harapannya bagaimana kedepan Bank Nagari dapat mensiasati keadaan pedagang Minang tanah abang agar kedepan kelangsungan pedagang tetap berjalan. Disamping itu juga bagaimana pengembangan usaha di luar tanah abang. Pengembangan usaha juga menjadi salah satu kerjasama Bank nagari untuk menggiring pedagan untuk usaha Lainnya.

“Peranan pemerintah saat ini juga perlu adanya memberikan pelatihan Digital buat pedagang Minang. Banyak pedagang yang sudah lupa bahwa saat ini zamanya sudah era digitalisasi. Orang tidak lagi pergi belanja ke pusat perbelanjaan, hanya didepan laptop atau Hp transaksi jual beli sudah bisa berjalan. Hal ini juga membuat pasar tanah abang semakin sepi dari pengunjung, sekitar tinggal 40 % para pedagang yang bertahan di sana,” ungkapnya. 

Jasman juga seorang pedagang yang cukup sukses, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi Bank Nagari dengan Produk produknya perlu juga disosialisasikan, bagaimana dengan menawarkan simpan pinjamnya serta modal usaha untuk pedagang. Uang yang tidak berputar dan di simpan di Bank diharapkan natinya bisa membantu pedagang-pedagang kecil lainnya.
Ketua IKM (ikatan Keluarga Minang) yang juga sekaligus Wakil Walikota Jakarta pusat, Irwandi juga ikutmenyampaikan, perlu adanya MoU antara Pemprov Sumbar dan Pemprov. DKI untuk melindungi para pedagang perantau minang yang berada di DKI. (rel)





Padang, Lintas Media News.
Untuk menjawab tantangan globalisasi saat ini,Bundo Kanduang Sumatera Barat (Sumbar) menggelar mubes sebab,Bundo kanduang tidak bisa menutup mata dari globalisasi, karena ini adalah konsekuensi logis menjadi bagian dari masyarakat dunia. Namun Sumatera Barat beruntung memiliki Bundo Kanduang, yang diharapkan bisa menjadi benteng keluarga menghadapi pengaruh globalisasi itu.

"Dalam keluarga Minangkabau di Sumatera Barat peranan Bundo Kanduang yaitu perempuan sangatlah strategis, mulia dan terhormat. Pada diri perempuan tersandar tanggung jawab  pendidikan dan pembentukan karakter generasi Minang," kata Gubernur Sumbar yang diwakili Kadis PMD Drs. H. Syafrizal, MM., ketika membuka Mubes IX Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau, Selasa (30/3) di Aula Kantor Gubernur.

Memang disadari bahwa saat ini adanya pergeseran perilaku perempuan Minang, terutama dalam adat berpakaian, perkataan dan sopan santun. "Kita tidak dapat menutup mata atas kenyataan yang terjadi adanya pergeseran perilaku perempuan Minang. Kami mengajak Bundo Kanduang menjadi pelopor untuk mengembalikan perempuan Minang kepada karakternya yang sejati," kata Syafrizal lagi.

Peran mulia dari Bundo Kanduang itu, tentunya sejalan pula dengan upaya Pemprov Sumbar mewujudkan nagari yang madani, berlandaskan kepada adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah.

Oleh sebab itu, Kadis PMD Syafrizal mengharapkan melalui Mubes ke-IX ini Bundo Kanduang dapat disusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan kekinian menjawab tantangan globalisasi yang melanda. Bersamaan dengan itu juga terpilih hendaknya kepengurusan Bundo Kanduang yang mampu menjalankan amanah organisasi melestarikan budaya Minangkabau.

Hadir dalam Pembukaan Mubes ke-IX Bundo Kanduang Sumatera Barat ini Ketua Penasehat Bundo Kanduang Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua BKOW Sumbar Ny. Fitri Amelia Audy, Ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar, Pendiri Bundo Kanduang Bundo Nurainas Abizar, Badan Pengawas Bundo Kanduang Buya Masoed Abidin dan Zaitul Ikhlas, Ketua Bundo Kanduang Prof. Ir. Raudha Thaib, Kepala OPD Pemprov Sumbar, Ketua Bundo Kanduang se Sumbar, serta Ketua Bundo Kanduang dari Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Menurut Ketua Panitia Mubes ke-IX Perkumpulan Bundo Kanduang Sumatera Barat Dra. Hallen, SH.,M.Si, pelaksanakan Mubes Bundo Kanduang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. (rel)

Dharmasraya.Lintas Media News.
Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya akan segera dimulai. Demi suksesnya Pilwana tersebut, Personel Polres Dharmasraya pun ikut diturunkan dalam mengamankan jalannya pemilihan.

Apel pergeseran pasukan ini dipimpin oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha, S.Ik, Selasa (30/3) di Lapangan Polres Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya menyampaikan, mengenai akan diadakannya Pilwana serentak tahun 2021 di Kab. Dharmasraya, pihaknya juga melibatkan unsur terkait lainnya seperti TNI, Pemda, dan Mitra Kamtibmas.
"Siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, lakukan deteksi, tingkatkan kepekaan dan kewaspadaan, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis," ucap AKBP Aditya Galayudha.


Sementara, Kasubbag Humas Aiptu Aidil mengatakan, Pemilihan Wali Nagari di Dharmasraya terdapat 55 TPS dengan 6 Kenangarian.

"Personel yang melakukan pengamanan Pilwana tersebut dari Polres Dharmasraya sebanyak 200 personel, dan dari instansi lain sebanyak 50 orang," katanya.

Apel gelar pasukan dihadiri oleh Danramil Koto Baru, Wakapolres Dharmasraya Kompol Hendra Syamri, SH, Kasat Pol PP Kab. Dharmasraya Safrudin, Pejabat Utama Polres, Kapolsek jajaran Polres Dharmasraya dan Wadanki Satbrimob Polda Sumbar.(rel)

Sijunjung.Lintas Media News.
Polres Sijunjung resmi membentuk Tim Virtual Police untuk menangani semua persoalan di media sosial dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat melalui patroli secara virtual. Tim tersebut akan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap isu yang bersifat provokatif, hoaks, hujatan, sara dan hal yang menjadi ancaman Kamtibmas di Wilkum Polres Sijunjung.

Police virtual dibentuk sebagai tindak lanjut dari rumusan program presisi Kapolri, dimana polisi juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara daring dalam penerapan Undang-undang ITE ditengah masyarakat yang dinilai rawan berujung pidana. Pada Selasa (30/3).

Tim police virtual diawasi langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan, S.Ik. M.Hum dan Wakapolres Kompol Andi Sentosa, yang dikomandoi oleh Kasat Reskrim AKP Abdul Kadir Jaelani dengan melibatkan personel dari sejumlah kesatuan diantaranya Satreskrim, Intel dan bagian Humas Polres Sijunjung.

Tim ini dibentuk untuk melakukan patroli yang menyangkut aktifitas daring di media sosial, baik itu berupa peringatan, edukasi maupun penindakan secara hukum. 

"Melalui ini kita akan berikan edukasi kepada masyarakat. Kalau ada postingan atau konten yang masuk kategori akan kita beri peringatan. Yang jelas semua persoalan yang bisa memicu gangguan Kamtibmas di Sijunjung," kata Kapolres AKBP Andry Kurniawan.

Dijelaskan AKBP Andry, dalam penegakan Undang-undang ITE melalui virtual police tidak selalu menerapkan hukum positif. "Pemilik akun akan kita beri peringatan secara virtual agar menghapus dan tidak mengulangi lagi hal serupa. Jika peringatan  tetap tidak dihiraukan kita akan lakukan pemanggilan langsung kepada pemilik akun," jelasnya.

Namun, apabila hal yang sama masih terulang, lanjut Kapolres, barulah hukum positif diterapkan kepada pemilik akun. 

"Jadi ada tahapnya, dan itu kita lihat juga kasus dan urgensinya. Jika semua tahap tadi sudah dilakukan dan tetap saja diulang, kita akan naikan proses pidananya," terangnya. 

Terkait kesiapan dan sarana pendukung, pihaknya masih memakai peralatan seadanya. "Yang jelas tim ini sudah terbentuk, seiring dengan itu personel akan dibekali dengan pemahaman dan kemampuan lebih dalam di bidang tersebut. Peralatan dan sarana pendukung memang sangat diperlukan. Bahkan kita targetkan dalam sehari harus ada laporan terkait pengawasan tim ini," ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Virtual Police, AKP Abdul Kadir Jaelani mengatakan, timnya akan bergerak diseluruh jejaring media sosial yang ada. 

"Kita akan masuk ke semuanya, baik itu di Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, Twitter dan lainnya. Selain itu laporan dari masyarakat juga akan kita terima untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

"Disamping peringatan dan penindakan, edukasi tentang tata cara bermedia sosial yang baik dan benar juga kita sosialisasikan. Bukan semata penindakan secara langsung. Kordinasi dengan sejumlah pihak dan institusi juga akan dilakukan untuk ini," ungkap AKP Abdul Kadir Jaelani menambahkan. (rel)


Agam, Lintas Media News

Warga Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena telah memberikan perhatian kepada warga di Nagari Bawan.

Khususnya bagi jorong pudung dengan melakukan pengaspalan hotmix jalan lingkar dari sp pudung menuju proyek, walaupun sempat tertunda beberapa kali karna covid 19.

Ucapan terima kasih tersebut juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat nagari Bawan Zaenal Tanjung, Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecematan Ampek Nagari  mewakili warga setempat, melalui via telepon Selasa (30/3).

Camat Ampek Nagari Roza Syafdefianti mengatakan jalan sepanjang 7300 meter dan lebar 3,5 meter tersebut awalnya dalam kondisi rusak parah bahkan setiap tahun diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik ditingkat nagari maupun kecamatan, karna tuntutan dan harapan warga selama ini sudah bisa dipenuhi,

Alhamdulillah pada tahun ini bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah kabupaten Agam melalui Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam 

“Sebagai rasa syukur wali jorong pudung Atrizal Fahm mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena sudah merealisasikan jalan lingkar tersebut dengan pengaspalan hotmix, sehingga sekarang dalam proses pekerjaan.

Tambahan anggota DPRD Agam wakil komisi 1V  Bapak Yopi Eka androni  SE ME, daerah pemilihan agam 2 yang juga mewakili masyarakat Kecamatan ampek nagari berharap dengan dibangunnya jalan tersebut bisa mendukung kelancaran transportasi warga setempat, terlebih warga masyarakat di jorong pudung nagari Bawan Kecematan ampek nagari.

Tambahan wali nagari Bawan Kamiruddin pembangunan jalan dalam proses pekerjakan dan ini tidak terlepas dari upaya tuntutan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan dan kelancaran transportasi yang tentunya sangat berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. (Fahmi/jr)

 

Jakarta.Lintas Media News.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba sabu seberat 42,337 Kilogram (Kg) dan 85.038 butir ekstasi. Itu merupakan hasil operasi gabungan bersama Bea Cukai.

"Kami sampaikan sejak tanggal Februaei sampai hari ini Dit tipid narkoba Bareskrim bersama Ditjen Bea Cukai khususnya Sub Firektorat Narkotika melakukan operasi gabungan diberi sandi Dewa Ruci 2021," kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021).

Krisno menjelaskan, pengungkapan pertama Pelabuhan Gosong Deli, Belawan, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, petugas menangkap dua tersangka yakni RW (41) dan MY (38).

"Barang bukti antaranya sabu sebanyak 42.337 Gram dan Ekstasi 40.038 butir dan H5 10 butir," ujar Krisno. 

Operasi itu ketika petugas gabungan sedang melakukan patroli di jalur laut Gosong Deli. Saat bertugas, aparat melihat kapal yang mencurigakan dan melakukan pengejaran hingga akhirnya dapat dihentikan. 

"Membawa muata empat paket kecil dan dua paket besar berisi pil warna merah muda dan 40 paket kemasan teh China yang diduga narkotika jenis Sabu," ucap Krisno.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 62, Pas 60 ayar (4), Pasal 60 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 114 AYAT (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidaur Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayar (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Selanjutnya penangkapan kedua dilakukan di Pantai Tanjung Piayu Laut, Kota Batam, Kepri. Dalam operasi itu petugas menangkap tiga orang tersangka yaitu, MA (25), MM (25), dan FK (27).

"Barang bukti yang diamankan adalah 45.000 butir ekstasi," tutur Krisno.

Saat dilakukan interogasi, tersangka MA mengaku diperintah oleh EM warga Malaysia yang akan diberikan kepada tersangka TN yang merupakan seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Akibat perbuatannya itu, mereka disangka melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidair Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.(rel)


Padang,Lintas media News.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan komitmen lembaganya tentang keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi Sumbar.

"Jabgaj ragukan komitmen DPRD untuk perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lembaga yang dilahirkan UU ini yaitu  Komisi Informasi (KI) Sumbar," ujar Supardi yang menerima Komisi Informasi dalam rangka penyerahan kinerja KI tahun 2020, Selasa 30/3-2021 di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar.

Nofal Wiska selaku ketua didamping komisioner dan lima Asisten Ahli KI Sumbar mengatakan terima kasih atas dukungn DPRD Sumbar baik fasilitasi sarana dan prasarana termasuk mengawal anggaran Komisi

'Terima kasih pak ketua yang memberikan suppor habis terhadap kiinerja KI selama 2020 dan berharap makin kencang lagi di tahun-tahun berikutnya,"ujar Nofal.

Supardi menegaskan bahwa KI yang 2029 cukup andil memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

"Saya minta tahun ini dan kedepan jangan sampai melemah, keterbukaan menjadi entri point pemerontahan yang bersih," ujar Supardi.

Sehingga itu kata Supardi KI Sumbar tetap menjaliin kemitraan strategis yang harmonis dengan stakholder.

"Terutama dengan Komisi I DPRD Sumbar yang menjadi mitra dalam penyusunan rencana anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran KI Sumbar," ujar Supardi.

Laporan Kinerja KI Sumbar 2020 KI juga menyerahkan ke Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar.

"Sebagai evaluasi KI 2020 masih belum maksimal walau cukup lincah meski tahun itu panndemi sangat mengurita, banyak kerja keterbukaan baik sidang sengketa informasi publik maupun penguatan keterbukaan ke badan publik dan publik di Sumbar," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

HM Nurnas juga berharap KI segera siapkan KUA tahun 2022 dan menyiapkan alasan detil terkit rencana Pemporov Sumbar melakukan rasionalisasi.

"Saya minta KI buat surag permohonan ke DPRD Cq Komisi I DPRD Sumbar terkait permintaan untuk tidak merasionalisasi anggaran karena akan menggerus kegiatan KI di 2021," ujar HM Nurnas.

Juga KI mengancar penambahan anggaran di perubahan terkait rencana strategis dalam meujudkan Sumbar Provinsi Informatif kembali, termasuk mensinergiskan dengan aplikasi Sisitem Informasi Nagari (SINar).

"KI harus buat program pendukung terujudnya sistem SINar melibatkan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP)," ujar Nurnas.(rilis: ppid-kisb)


PADANG.Lintas Media News.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepala daerah dapat dilihat kinerja kepala daerah dalam pencapaian visi dan misi secara terukur sasaran dan target ditetapkan.

"Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah 2020 bisa digunakan perumusan kebijakan strategis pembangunan daerah dimasukan dalam RPJMD Sumbar 2021-2026 proses sedang berjalan," ujar Supardi  saat paripurna paripurna DPRD Sumbar, Selasa, 30 Maret 2021.

Adapun agenda paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020, penyampaian nota pengantar rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 , pembentukan panitia khusus pembahasan LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020, dan pembentukan panitia khusus pembahasan awal dan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026

Menurut Supard, pasal 263 UU nomor 23 tahun 2014 dijelaskan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"RPJMD Sumbar mengacu perubahan RPJPD Sumbar tahun 2005- 2025 baru disepakati DPRD dan Pemda dan saat ini proses evaluasi Kementrian Dalam Negeri," ujar Supardi politisi Gerindra ini.

Lanjut Supardi, nota pengantar LKPJ kepala daerah Sumbar 2020 apa permasalahan dan capain target kinerja ditetapkan.

"LKPJ kepala daerah Sumbar 2020 dan rancangan awal RPJMD Sumbar 2021- 2026 akan dibahas DPRD bersama Pemda sesuai mekanisme ditetapkan tata tertib DPRD melalui pansus terlebih dahulu dibahas teknis komisi- komisi," ujar Supardi.

Rapat dipimpin ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Indra datuk Rajo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat, anggota DPRD Sumbar, utusan OPD, tim ahli dan Sekwan DPRD Sumatera Barat Raflis.(fwp-sb)

Panyalaian, Lintas Media.News.com.
Parik Paga " SURAU TUO ", NAGARI PANYALAIAN, yang didirikan setahun lalu. Kiprahnya, sebagai komunitas tempat berkumpul, berserikat untuk mempelajari adat budaya minang kabau. Eksistenya, tetap jalan. Meski, keberadaanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.

Lahirnya, Parik Paga Surau Tuo Nagari Panyalaian, tidak lebih dari menjawab tantangan dan perkembangan peradaban zaman yang menggerus sendi sendi budaya dari hari kehari. Untuk menjawab tantangan tereebut, maka terlahirlah sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan atau katakanlah tempat berserikat untuk berbagi ilmu dalam mempelajari budaya minang kabau.

Jadi, jangan menganggap keberadaan Parik Paga Surau Tuo untuk ajang gagahan tanpa punya tujuan. Artinya, kita yang ada dalam Parik Paga Surau Tuo, punya tanggung jawab moral yang tidak ringan, apalagi kita membawa nama Nagari Panyalaian. Tentu, keberadaan komunitas ini harus bisa dipertanggung jawabkan sebagai lembaga yang mempelajari dan menggali budaya minang kabau dihadapan banyak orang, ujar Akmal, Rangkayo Marajo saat bincang bincang dengan LintasMedia.News.com dikediamanya, Selasa, 30/3/2021.

Lebih kurang, satu tahun keberadaan Parik Paga Surau Tuo ini ada, berbagai kegiatan sosial, adat dan budaya sudah kita lakukan. Begitu juga, jumlah keanggotaan Parik Paga dari bulan kebulan makin banyak. Animo dan tespon anak budaya akan komunitas ini sangat tinggi. Hal tersebut, terlihat dari keseriusan anak anak muda tersebut menggali lebih dalam tentang budaya minang kabau yang selama ini dimatanya hal yang tidak perlu dipelajari.

Disamping, mempelajari budaya minang kabau. Kita, para tetua adat terlebih dahulu mengisi dada mereka dengan ilmu agama sebagai landasan untuk melangkah lebih jauh. Setahun berjalan, harapan itu mulai tumbuh ilmu yang diajarkan diserap dengan serius, petatah petitih, langkah salangkah yang diiberikan sudah dapat digunakan sebagai paga diri dalam melangkah. Meski, kesempurnaan itu masih jauh, ujar Akmal.

Tokoh masyarakat Nagari Panyalaian. Adrison, Dt. Parpatiah mengatakan, satu tahun keberadaan Parik Paga Surau Tuo Nagari Panyalaian terbentuk. Selama ini, perhatian Pemerintah nagari Panyalaian boleh dikatan masih minim dan cenderung cuek akan keberadaan Parik Paga Surau Tuo ini. Pada hal, parik paga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan nagari.

Lahirnya parik paga, merupakan implementasi dari keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari secara utuh (KAN). Namun, KAN sebagai lembaga adat kurang arif dalam menyikapi keberadaan Parik Paga Surau Tuo yang dibentuk atas kesepakatan bersama, termasuk KAN selaku lembaga Adat nagari Panyalaian.

Jujur, kita tidak mengemis mintak perhatian Pemerintah nagari Panyalaian atau KAN selaku lembaga tempat bernaungnya Parik Paga Surau Tuo. Setahun keberadaan parik paga, segala bentuk kegiatan tetap jalan seperti yang kita harapkan. Meski sulit, kami sebagai yang dipercaya menjalankan amanah ini akan tetap berkarya demi mengembalilam marwah adat dan budaya terhadap generasi muda yang nyaris melupakan akar rumput budayanya.

Meski, keberadaan parik paga dinagari seperti tamu dirumahnya sendiri kami tidak akan mengemis untuk mintak diperhatikan. Andai, para petinggi nagari memahami secara utuh keberadaan Parik Paga Surau Tuo. Banyak, hal yang dapat diambil sisi baiknya. Dahulu, anak nagari secara adat minim akan pengetahuanya tentang adat. Sekarang,setelah bergabung dan belajar secara tekun mereka memahami benar kekurangan yang mereka miliki selama ini, tukuk Adrison, Dt.Parpatiah.(maisopisano)

Pd,Panjang.LintasMedia.News.com 
Dinas Sosial PPKBP3A, gelar lomba Lembaga Pemberdayaam Masyarakat(LPM ) berprestasi tingkat kota Padang Panjang Tahun 2021. Lomba digelar di Aula Kantor PPKBP3A,Senin(29/3)

Ke Enam LPM itu, berasal dari Kelurahan Pasar Usang, Silaing Atas, dan Silaing Bawah dari Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB). Sedangkan untuk Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) yaitu LPM Sigando, Koto Panjang dan Ekor Lubuk.

Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Osman Bin Nur, usai acara pada LintasMedia.News.com mengatakan, LPM berperan dalam mendorong kelurahan dalam menjalankan berbagai program, baik program pemerintah, maupun program dati LPM itu sendiri. Saling berkolaborasi, membantu dalam menyelesaikan program yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan masyarakat.

"Di balik kelurahan yang sukses, ada peranan LPM yang membantu pemerintah dalam mengujudkan berbagai program pembangunan digelontorkan pemeintah, ujar Osman.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tismaria, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas LPM sebagai mitra pemerintah, meningkatkan layanan masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap enam LPM ini dapat memaparkan inovasi sesuai dengan penilaian yang telah disepakati dan mendapatkan hasil yang terbaik," ungkapnya.

Bertindak selaku juri dalam lomba tersebut, Ketua DPD LPM Kota Padang Panjang, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, dan pengurus DPD, Salmayeti dan Arismantri.

Novi Hendri menjelaskan, yang dinilai dalam lomba ini diantaranya administrasi, ekspos, wawancara, inovasi, serta kekompakan antar anggota LPM itu sendiri, ujar Novi Hendri.

Dengan digelarnya, lomba LPM tingkat kota Padang Panjang tahun 2021 "Kami berharap, salah satu LPM terpilih jadi terbaik nanti mampu berjuang di lomba LPM berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan meraih hasil terbaik," harapnya. (maison)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.