Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

February 23, 2021






Padang.Lintas Media News .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pengumuman dan penetapan usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, di ruang rapat utama DPRD Sumbar.Selasa (23/2/ 2021).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, pemerintah provinsi dihadiri Pj Gubernur Sumbar Hamdani dan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Dalam surat Menteri Dalam Negeri nomor 120/3262/SJ, 17 Juni 2015 dinyatakan pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian dan atau pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan berita acara dan risalah rapat paripurna serta keputusan DPRD tentang usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Keputusan DPRD diberi nomor: 5/SB/2021 tentang usul pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020," ujar Supardi.

Menurut politisi Gerindra Sumbar ini, 
Sesuai periodesasi dan tahapan perencanaan pengembangan jangka panjang daerah, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2020 merupakan periodesasi strategis dan krusial.

"Periodesasi terakhir RPJPD Sumatera Barat 2005- 2025, maka jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumbar nantinya tidak hanya meewujudkan pencapaian target RPJMD 2021- 2025 merupakan perwujudan visi, misi dan prioritas paslon akan tetapi sekaligus mewujudkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumbar 2005- 2025 menjadikan Provinsi terkemuka berbasiskan sumber daya manusia yang agamais," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah, maka gubernur dan wakil gubernur terpilih kelanjutan pembangunan jalan tol Sumbar - Pekan Baru penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah, lanjutan pembangunan main stadium dan proyek strategis lainnya.

"Kami memgingatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam penyusunan RPJMD Sumbar 2021- 2025 menjadi tugas saudara," ujar Supardi

Dikatakan Supardi, Sumbar memiliki potensi pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi, akan tetapi belum memberikan kontribusi optimal.

"Kita minta gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih memaksimalkan potensi tersebut untuk kemakmuran rakyat Sumbar," ujar Supardi.

Ditambahkan Supardi, Sumbar memiliki keterbatasan Fiskal dari 7 Triliun total anggaran APBD Sumbarb lebih 50 persen digunakan belanja pegawai dan belanja bagi hasil kabupaten dan Kota.

"Apabila kita hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan, maka Sumbar semakin tertinggal," ujar Supardi.

Dijelaskan Supardi, total aset Pemprov Sumbar 10,2 triliun, banyak asset dikelola dengan baik bahkan dikuasai pihak ketiga.

"Kontribusi diberikan kepada Pemda hanya Rp 1,2 Milyar, apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," ujar Supardi merupakan wakil rakyat dapil Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. 

Rapat paripurna dihadiri Pj Gubernur Sumbar Hamdani, Kapolda Sumbar diwakili, Lantamal II Padang Laksamana Pratama Hardianto, Komanda Korem 032/Wirabraja Arief Gajah Mada, Anwaruddin Sulistiyono Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danlanud Sultan Syahril, Ketua KPU Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar, Paslon Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih Mahyeldi dan Audy Joinaldy, Pimpinan DPRD Sumbar, Pimpinan Fraksi, pimpinan komisi, Bapemperda dan pimpinan badan kehormatan, anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar, Pimpinan parpol politik dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Untuk diketahui memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PHP.Gub- XIX/2021 dan nomor 129/PHP.Gub- XIX/2021, KPU Provinsi Sumatera Barat dengan keputusan nomor 10/PL.02-7-Kpt/13/KPU-Prov/2021 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi sebagai calon gubernur Sumatera Barat terpilih dan Audy Joinaldy sebagai calon wakil Gubernur Sumbar terpilih.(fwp-sbr/st)
Read more »

February 23, 2021


 

JAKARTA.Lintas Media News.
Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok  telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.


"Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil," kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).


Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. "Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan," ungkap Argo. 


Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.


Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.


Tanggal Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA,  telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.


Kemudian, tanggal 10 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.


Pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.


Selanjutnya, pada 10 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.


Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.


"30 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali," ujarnya.


Pada tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.


"11 Oktober 2020 Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya," ucapnya.


Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.


Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.


Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.(rls)

Read more »

February 22, 2021



Pdg. Panjang, Lintas Media News

Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) membuka peluang kerja ke Jepang dan Korea. 

Mereka yang sudah melewati tahapan seleksi, 15 orang ke Jepang dan 15 orang ke Korea. Semuanya dibekali latihan bahasa oleh Pemko bekerja sama dengan lembaga pelatihan LPK Yaruki Padang dan Hem's Institute. Pelatihan dibuka Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Senin, (22/2) di Aula Senja Kenangan (Senken).

Calon pekerja migran ini juga mendapatkan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan selama dua bulan pelatihan berlangsung dan mendapatkan pembekalan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Fadly dalam sambutannya mengimbau calon pekerja yang akan ke luar negeri ini, memiliki fighting spirit dan mampu bersaing. "Tanamkan saya bisa. Milenial serba bisa, yang memiliki jiwa kompetitif. Persiapkan mental dari sekarang," katanya.

Bekerja ke luar negeri, kata Fadly, harus kuat hati, lahir dan bathin. Karakter kedisiplinan dan mentalitas harus dimiliki. "Menguasai mengontrol diri, itu yang membedakan kita dengan orang lain," ujarnya.

Melahirkan generasi yang berdaya saing beriman dan bertaqwa, lanjut Fadly, merupakan salah satu bagian dari visi dan misi. Menjadikan Kota Padang Panjang bermarwah bermartabat. "Potensi dan embrionya sudah ada. Dari dulu Padang Panjang dijuluki Egypt van Andalas," tuturnya.

Kepala BP2MI Provinsi Sumbar, Joko Purwanto S.Sos mengapresiasi terobosan Pemko membuka peluang kerja ke Jepang dan Korea. "Ini adalah terobosan mulia, mengadakan pelatihan bahasa Jepang dan Korea," ucapnya. 

Dikatakan Joko, peluang kerja ke luar negeri sangatlah besar. Saat ini, Jepang membuka peluang kerja kepada 345.000 warga Indonesia. Kemudian Korea membuka peluang untuk  500.000 orang dari 16 negara Sending Country. "Indonesia baru mengirimkan 7.000 pekerjanya ke Korea," ungkapnya.

Kepala Dinas PMPTSP, Ewasoska, SH mengatakan, Pemko berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait mencari peluang kerja ke luar. Lantaran peluang kerja yang cukup sulit saat ini di Indonesia dan Padang Panjang khususnya.

Animo masyarakat, lanjut Ewa, meningkat cukup tinggi  agar dapat bekerja di luar negeri, setelah peluang itu dibuka tahun lalu. "Ada 54 orang yang mendaftar untuk ke Jepang. Di antaranya 15 orang lulus tahapan seleksi. Lalu 55 orang yang mendaftar ke Korea, 15 orang di antaranya lulus tahapan seleksi. Harapannya alokasi anggaran bisa ditingkatkan di tahun berikutnya," jelasnya. (maison pisano)

Read more »

February 22, 2021




JAKARTA.Lintas Media News.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono resmi membuka pelatihan public speaking sebagai bentuk tindak lanjut 100 hari program Prioritas Kapolri yakin pemantapan Komunikasi Publik. 

Argo mengatakan, pelatihan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas SDM Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) ini diikuti oleh seluruh Kabid Humas Polda jajaran serta perwakilan Puspen TNI, Dispen TNI AD, Dispen TNI AL, dan Dispen TNI AU melalui virtual. 

“Ini sebagai bentuk penguatan kapasitas 
sumber daya Komunikasi Publik. Serta sebagai bekal bagi seluruh Kapolres dan Kabid Humas agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan media yang profesional dan berdampak positif bagi citra Polri,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Pelatihan yang menggandeng LKBN Antara itu, sambung Argo, nantinya mengajak peserta untuk mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif, yang bermuara pada pembentukan citra positif Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat. 

“Saya harap peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan ini dan dapat menjadi manfaat serta betul-betul menjadi momentum peningkatan kapasitas diri sebagai leading sektor wajah Polri di wilayah,” harap Argo. 

Fungsi Kehumasan pada organisasi Polri tidak ubahnya merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya Image Positif bagi Eksistensi Polri, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik dimata masyarakat.

Adapun waktu pelatihan ini dilaksanakan mulai Jumat 22 hingga 26 Februari 2021 melalui virtual secara langsung dari siaran virtual dari Kantor Antara di Jalan Merdeka Selatan dengan jumlah peserta secara keseluruhan 530 personel Bidang Humas Polda jajaran.(rls)
Read more »

February 22, 2021
PADANG.Lintas Media News.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar ) Supardi mengatakan.  Aspirasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF )
Ulama Sumatera Barat menolak SKB 3 Menteri akan diteruskan.

"Saya selaku ketua DPRD Sumbar bakal meneruskan untuk memasukkan surat aspirasi GNPF Ulama Sumbar dikirim melalui kantor pos," ujar Supardi di ruang khusus I DPRD Sumbar.Senin (22/2/2021).

Menurut Supardi, pihaknya secara kelembagaan tentu terikat dengan aturan berlaku, maka sebab itu aspirasi GNPF ulama Sumbar ini diteruskan sesuai paralon tersedia.

"Apa menjadi kekhwatiran masyarakat Sumbar, mungkin sama dirasakan sebagian besar anggota DPRD Sumbar. Masyarakat Sumbar sudah menjadikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai pedoman hidup bermasyarakat," ujar Supardi.

Ketua GNPF ulama Sumbar Jel Fathullah Al Anshary mengatakan, pihaknya melihat SKB 3 menteri melanggar konstitusi Negara pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan warga negara dalam menjalankan ajaran agama.

"SKB 3 menteri tentang aturan berbusana negeri telah mencederai kearifan lokal budaya Sumatera Barat dan SKB 3 menteri tidak mewujudkan tujuan pendidikan," ujar Jel

Menurut Jel, kebebasan dimaksud SKB 3 menteri akan mengakibatkan mayoritas siswa akan membuka auratnya. Aksi SKB 3 menteri tidak layak secara secara hukum, karena mencederai otonomi daerah ditetapkan.

"SKB 3 menteri menimbulkan keresahan masyarakat,  wali murid, pejabat daerah.UU ITE serta adanya isu pasal karet menimbulkan keresahan masyarakat, SKB 3 menteri harus dibatalkan, Kami menuntut DPR/MPR RI harus memanggil dan menegur menteri bersangkutan," ujar Jel.

Lanjut Jel, presiden RI harus mengganti tiga orang menteri tersebut.

"Kami serahkan segala tuntutan kami kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat, agar diteruskan ke pusat," ujar Jel.(fwp-sbr/St)
Read more »

February 22, 2021

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, maka turut membawa perubahan paradigma dalam bidang pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan di era sekarang mengharuskan adanya perubahan fungsi dan peran Kepala Sekolah. 

Kepala Sekolah, tidak lagi hanya melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat sentralistik, tetapi harus bergerak kearah desentralistik dan manajemen partisipatif. Kepala Sekolah tidak lagi bekerja secara individual yang cerdas tetapi juga harus bekerja secara team work yang cerdas. 

Hal tersebut, dikatakan Kadis Pendidikan dan Kebuyaan Kota Padang Panjang, M, Ali Tabrani, saat membuka secara resmi Rakor MKKS tingkat SLTA sekota Padang Panjang yang digelar di Kabupatem Solok. 

Pergeseran, fungsi dan peran Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah mengharuskan adanya tuntutan kepala sekolah yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengbangkan pendidikan kearah lebih baik. Bila, inovasi dan kreasi sudah terbentuk. Yakinlah, mutu pendidikan yang diharapkan, dengan sendirinya akan lahir fengan didukung komitmen yang kuat dalam mengembangkan mutu pendidikan.  

Dengan kata lain, Kepala Sekolah dituntut harus proaktif dan mampu melakukan perubahan-perubahan di sekolah yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Tuntutan ini merupakan implikasi dari penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ujar Ali Tabrani. 

Sementara itu, Ketua MKKS, Muji Sirwanto menambahkan, Untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kota Padang Panjang, MKKS SMP Negeri dan Swasta melakukan rapat kerja selama dua hari mulai tanggal 20 sampai 21 Pebruari 2021 yang di laksanakan di Villa Kayu Putih Alahan Panjang Kabupaten Solok. 

Kegiatan rapat Kerja MKKS ini, dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. M. Ali. Tabrani, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Program kerja MKKS, hendaknya menjadi acuan untuk sekolah-sekolah Negeri maupun swasta begitu juga menjadi arah kemajuan Pendidikan di Kota Padang Panjang. Kegiatan ini di ikuti oleh 14 Orang Kepala SMP Negeri dan Swasta.

Pembuatan program kerja lanjutan, yang sudah dirancang dari terpilihnya kepengurusan MKKS periode 2021-2024. Program tersebut dibuat oleh masing-masing bidang dan diplenokan. Hasil dari program kerja tersebut akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dengan harapan menjadi salah satu solusi bagi peningkatan mutu Pendidikan di Kota Padang Panjang," ujar Mujisirwanto.

Dipilihnya, kabupaten Solok tempat melaksanakan rakor, merupakan kesepakatan bersama anggota MKKS dalam menjatuhkan pilihan menggelar rakor diluar Kota Padang Panjang. Artinya, digelarnya diluar kota, supayo kita lebih fokus, bila digelar dalam kota, takutnya terganggu sama kegiatan lainya,tukuk Sang Ketua. (maison pisano)

Read more »

February 20, 2021

Jakarta, Lintas Media News

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro memberikan apresiasi atas penggunaan GeNose C19 untuk kepariwisataan Indonesia. Dia menilai hadirnya GeNose C19 sebagai upaya kecil untuk sesuatu yang besar.

“Sektor pariwisata menggunakan GeNose C19 untuk hidupkan industry pariwisata, untuk pulihkan ekonomi negeri, karena GeNose C19 bisa lakukan skrining Covid-19 secara massif dengan cepat, nyaman dan harga terjangkau,” demikian dikatakan Bambang Brodjonegoro yang secara resmi melaunching penggunaan GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia, yang diselenggarakan oleh Indonesia Tourism Forum bekerjasama dengan ACCOR Group, dan didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, di Hotel Raffles Jakarta (19/2).

Lebih lanjut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan betapa powerfulnya GeNose C19 untuk mobilitas orang di dunia pariwisata karena kecepatan proses deteksi Covid-19, tingkat akurasinya yang tinggi yakni 95%-97% dan satu unit GeNose C19 mampu melakukan 100 ribu kali tes untuk skrining Covid-19.

Menurut Menristek, alat yang memanfaatkan kecerdasan artifisial tersebut dinilai mampu mendeteksi seseorang yang baru dua hari terpapar virus Corona penyebab Covid-19. Sementara, tes PCR atau rapid antigen belum mampu mendeteksi pada periode yang sama.

"Membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk mengetahui hasilnya (skrining Covid-19 menggunakan GeNose). Dan yang tidak kalah penting adalah harga pengetesan. Harga total dari mesinnya itu sekitar 60 juta rupiah, tetapi bisa dipakai untuk 100.000 kali tes. Itu artinya sangat memudahkan wisatawan untuk bergerak tanpa diberatkan oleh uang yang harus dikeluarkan," kata Menristek dalam acara yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata nasional.

GeNose C19 merupakan singkatan dari Gadjah Mada Electronic Nose. Alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan didukung penuh oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN ini mampu mendeteksi Covid-19 melalui hembusan napas. GeNose bekerja mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama nafas melalui hembusan nafas ke dalam kantong khusus. Selanjutnya diidentifikasi melalui sensor-sensor yang datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).

Chairman of Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar, mengatakan ditahap awal ini GeNose C19 akan digunakan di seluruh jaringan hotel ACCOR Group, Hotel Sahid Group dan Hotel Santika Group.

“Kecepatan dan kenyamanan penggunaan GeNose C19 inilah yang membuat kami, insan pariwisata Indonesia, akan menggunakannya di seluruh destinasi wisata baik hotel, restoran, event pameran, spa, café, tempat-tempat hiburan seperti bioskop, taman rekreasi dan sebagainya. Khusus untuk hotel tahap awal akan langsung digunakan di seluruh jaringan hotel ACCOR Group, Hotel Sahid Group dan Hotel Santika Group.” kata Sapta Nirwandar.

Hybrid Launching GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga serta Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kementerian Kesehatan Vivi Setiawaty serta berbagai asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata, seperti PHRI, ASITA, INACEB, ASTINDO, MASATA, INTOA, INACA, IPI, APPBI, HIPPINDO, ASPERAPI, FOKBI dan JTF.                                      

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan pariwisata Indonesia atas dukungannya terhadap GeNose C19.

“Saya ucapkan selamat dan sukses atas launching GeNose C19 untuk pariwisata Indonesia, semoga dapat mempercepat kebangkitan industry pariwisata,” demikian Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan kegembiraannya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan kebanggaannya atas kehadiran GeNose C19 ini.

“Saya bangga atas inovasi negeri sendiri, dari oleh dan untuk Indonesia,” kata Jerry Sambuaga disambut applause peserta yang hadir di Raffles Hotel.

Acara Hybrid Launching GeNose C19 yang juga didukung oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini diakhiri dengan Penandatanganan Nota Dukungan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia kepada Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kesediaan mempromosikan dan memanfaatkan GeNose C19 untuk Kepariwisataan Indonesia.

Asosiasi Pariwisata Indonesia yang hadir menandatangani Nota Dukungan adalah:

  1. Haryadi Sukamdani, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 
  2. N. Rusmiati, Chairman Association Of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA)
  3. Budi Tirtawisata, Ketua Indonesian Convention & Exhibition Bureau (INACEB)
  4. Elly Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO)
  5. Panca Sarungu, Ketua Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)
  6. Ricky, Sekretaris Umum Indonesia Inbound Tour Operator Association (INTOA)
  7. Denon Prawiraatmadja, Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA)
  8. I Gede Susila Wisnawa, Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia (IPI)
  9. Alphonzus Widjaya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia  (APPBI) 
  10. Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
  11. Hosea Andreas Runkat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)
  12. Lily G Karmel, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI)
  13. Salman Dianda Anwar, Ketua Jakarta Tourism Forum (JTF)

Diakhir acara, dilakukan juga Penandatanganan Kerjasama Pembelian 100 Unit GeNose C19 oleh Accor Group Indonesia, yang diwakili oleh Adi Satria, VP Sales and Marketing Accor Hotels Indonesia, Singapore and Malaysia. (*/rel)

 

Read more »

February 20, 2021

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyambangi Rumah Potong Hewan (RPH) kota Padang Panjang.  Rumah potong  hewan, berlokasi di Silaing Bawah, Padang Panjang Barat,  dapat pujian dari Komisi II DPRD Provinsi tersebut. Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Padang Panjang, sudah tersohor dengan kualitas dagingnya yang gurih. 

Pujian itu disampaikan Ketua Komisi II, Ir. H. Arkadius, MM, MBA Datuak Intan Bano, saat rombongan menyambangi RPH, Jumat (19/2).

"Sangat luar biasa RPH Padang Panjang ini bisa menghasilkan daging yang bagus. Namun, ini perlu dikembangkan. Padang Panjang harus bisa berkoordinasi dengan daerah tetangga agar ketersediaan sapinya mencukupi," katanya.


Sama diketahui, kualitas daging Padang Panjang sudah termasyur  di Sumatera Barat. Daerah lain, jika menyebutkan daging, pastinya daging Padang Panjang yang akan dicari orang.

"Kenapa ini bisa terjadi, Karena Padang Panjang sudah miliki brand. Mulai dari proses pemotongan sapi pada pukul 3 subuh, pengulitan dan sebagainya kondisi suhu Padang Panjang saat itu dingin sehingga dagingnya tidak keras," jelasnya.

Dari info yang didapatnya, tambah Arkadius, sapinya juga sudah tidak stres karena sudah diberikan ketenangan, diperiksa sebelum disembelih. Ditambah lagi proses pemotongannya sudah mengikuti kaidah syariah.

Ditambahkannya lagi, Komisi II memantau sekaligus melihat apa saja kebutuhan RPH. “Ke depan akan kita support dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano memaparkan, Padang Panjang memang sudah terkenal dengan dagingnya. Dan sudah mulai membenahi RPH kearah yang lebih bagus. Namun, RPH Padang Panjang akan tetap mempertahan konsep tradisionalnya dalam menyembelih hewannya. 

"Kita butuh support, untuk mengembangkan RPH ini agar lebih besar lagi. Kita menyadari saat ini di Padang Panjang untuk sapinya belum mencukupi. Ke depan akan mencoba koordinasi dengan Kabupaten Tanah Datar," kata Fadly.

Tidak tertutup kemungkinan jika nanti Padang Panjang bisa membuat centra daging, tambah Fadly, namun itu sangat dibutuhkan support dan bantuan dari Komisi II DPRD Prov Sumbar.

Sementara itu, Kadis Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita Anas, S.P, M.Si menjelaskan, RPH Padang Panjang sudah memiliki sertifikat halal. Sehingga produk daging yang dihasilkan juga baik untuk dikonsumsi. (maison pisano)

Read more »

February 20, 2021

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Ditandai dengan penanaman 100 ribu pohon secara simbolis, SMAN 3 Padang Panjang resmi launching program "City Environmental Sustainability". Program ini bekerja sama Lyceum International School Sri Lanka yang berada di bawah United Nation, Kamis (18/2).

"Program City Environmental Sustainability ini diadakan untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup kepada siswa sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dengan tujuan alam dapat terjaga dengan baik. Sebab, kalau lingkungan alam tidak dijaga dengan baik, akan menjadi musibah besar di kemudian hari," kata Kepala SMAN 3, Devi Hariyanti, S.Pd, M.Pd.

Dia menjelaskan, untuk penanaman 100 ribu pohon ini, dilaksanakan sekolah-sekolah yang tergabung dalam kerjasama program City Environmental Sustainability. Di antaranya SMAN 3, Lyceum International School Sri Lanka, United Kingdom, serta India dan Pakistan.

"Jadi, penanaman 100 ribu pohon ini bukan menumpuk pada SMAN 3 saja. Tapi semua sekolah yang ikut tergabung ke dalam program kerjasama ini," jelasnya.

Lebih lanjut Devi mengatakan, sebelumnya program ini pada tahap awal sudah melakukan beberapa kegiatan yang men-support hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Di antaranya pembuatan video clip dengan tema save the planet yang sudah ditayangkan di kanal YouTube di negara-negara yang tergabung dalam kegiatan ini. Serta daur ulang bahan limbah menjadi tempat penanaman bunga, pohon kecil dan sebagainya.

"Kami berharap program kerjasama internasional ini dapat berjalan berkesinambungan dan mendapatkan support dari Pemerintah Kota," ucapnya.

Sementara itu, Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano yang me-launching program tersebut, mengapresiasi SMAN 3 yang telah melakukan program kerjasama dengan sekolah-sekolah luar negeri untuk membuka wawasan siswa-siswi lebih luas lagi.

"Di sini kita bisa lihat bukan hanya wacana saja. Tetapi anak-anak ini bersama dengan pihak sekolah dan jajaran dinas sudah merealisasikannya. Kita sangat men-support sekali kegiatan-kegiatan seperti ini," ucapnya.

Fadly mengatakan, kegiatan yang dilakukan SMAN 3 kali ini, merupakan bentuk esensi dari program merdeka belajar yang telah dibuat Kementerian Pendidikan. Di mana anak murid bisa menggali dan mengekspor kebisaan mereka di segala bentuk kegiatan. "Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini," ujarnya.

Launching tersebut turut dihadiri, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar, Mesra, Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Sumbar, Mardison, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd dan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili, Kabid IKP, Maryulis Max. (maison pisano)

Read more »

February 20, 2021

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai di Audit, laporan keuangan Baznas Kota Padang Panjang tahun 2020 oleh Kantor Angkatan Publik. BAZNAS kota Padang Panjang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) sebagai lembaga pengumpul zakat. 

Rahian, prestasi dipenghujung tahun 2012, merupakan WTP ke-3 bagi Baznas Padang Panjang," ungkap Wakil Ketua IV Jasriman, S.Ag, menjawab LintasMedia. News, Jumat (19/2)pagi.

Dikatakan, Jasriman, audit dilakukan sebagai wujud transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan uang zakat oleh  Baznas selaku pengelola uang umat, yang bermuara pada kemaslahatan banyak orang.

"Baznas Padang Panjang merupakan satu satunya yang pertama di Sumbar memeriksakan laporan keuangan diserahkan kepada akuntan publik," sebutnya.

Ke depan, lanjut Jasriman, akan diupayakan audit syariah. Hal ini sudah dikonsultasikan kepada Kakan Kemenag Kota Padang Panjang.

Diakui Jasriman, predikat WTP tersebut buah kerja keras pengurus sebelumnya. "Pengurus baru bertekad mempertahankan, apalagi Wakil Ketua III  yang membidangi keuangan masih sama dengan periode sebelumnya, Pak Mastoti," pungkasnya. (maison pisano)

Read more »

February 18, 2021

 Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai mengikuti vaksinasi Covid-19 untuk kedua kalinya, Kamis (18/2), Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengaku sehat-sehat saja. Selain itu, tidak ada efek yang dirasakannya sejak mengikuti vaksinasi pertama pada 3 Februari tiga pelan lalu.

"Saya telah selesai melaksanakan vaksinasi kedua. Sama seperti sebelumnya, tidak ada terasa sakit sama sekali atau semacamnya. Efek yang ditimbulkan juga tidak ada.  Alhamdulillah aman-aman saja," ujar Fadly menjawab LintasMedia. News, jelang menunggu hasil observasi usai penyuntikan vaksin.

Dikatakannya, vaksinasi ini merupakan bentuk kontribusi kita dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Kepada masyarakat, Fadly mengimbau agara jangan takut divaksinasi. Karena vaksin ini aman dan halal.

Selain Fadly, vaksinasi kedua yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Walikota ini, juga diikuti Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita, Sp.JP dan sejumlah nakes dari Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Selesai vaksinasi tahap pertama ini (untuk pejabat esensial dan nakes-red), nantinya akan dilanjutkan untuk tahap kedua. Diperuntukkan bagi OPD, BUMD/BUMN, TNI-Polri dan sebagainya. Nama-namanya telah dikirim ke Jakarta untuk diseleksi. Yang lulus untuk divaksin, maupun yang tidak, akan menerima pesan nantinya," jelas Kadinkes, Drs. H. Nuryanuwar, Apt, M.Kes, MMR. (maison pisano)

Read more »

February 18, 2021


PADANG.Lintas Media News.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Syamsul Bahri mengatakan.Sebanyak 170 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang masih aktif, tengah dievaluasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar.

“ Kita tengah melakukan pengumpulan data, berapa jumlah Perda yang tidak lagi relevan dan berapa Perda yang tidak ditindaklanjuti peraturan gubernurnya, jika tidak memiliki manfaat untuk daerah maka akan dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya kemaren.

Dia mengatakan, sejumlah Perda yang lahir sesuai dengan kebutuhan daerah, harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur (pergub), karena secara detail  pergub lah yang mengatur hingga teknis penerapan.

Dia mengatakan Bapemperda DPRD sumbar telah rapat bersama biro hukum pemerintah provinsi, proses pendataan tengah berlangsung ketika selesai akan dirapatkan kembali untuk langkah selanjutnya.

Dari data yang diterima dari biro hukum, jumlah Perda Sumbar sebanyak 170, diluar APBD, Pajak dan Retribusi dan SOTK. Dari 170 yang ada  150 diantaranya mengatur tentang kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat.

‘ Dengan jumlah Perda yang ada, jangankan masyarakat dan pelaku usaha. DPRD dan pemerintah daerah tidak terlalu mengetahui keberadaan Perda itu secara substansi, materi dan ruang lingkup,” katanya.

Sementara itu ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat mangatakan, perlu kajian setiap Perda untuk menjawab apakah regulasi itu masih sesuai kebutuhan daerah atau tidak.

Perkembangan pembangunan daerah selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, produk hukum yang dilahirkan tidak boleh berlaku surut agar bisa mengakomodir muatan yang diatur.

Dia mengatakan salah satu faktor yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan evaluasi Perda adalah, berlakunya Undang-Undang seperti Omnibus law, apakah mekanisme pembentukan Perda masih seperti konvensional atau pendekatan lain merujuk pada aturan yang lebih tinggi.

“ Seluruhnya bisa saja dipertimbangkan, asalkan objeknya saling mempunyai hubungan satu sama lain,” katanya .     

Dia melanjutkan inisiator Perda yang berasal dari pemerintah daerah dan DPRD harus ditelusuri, agar proses evaluasi benar-benar berjalan optimal. 

“ untuk Perda yang telah diterapkan, mesti ditinjau melalui praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait,” tutupnya (rls/St))
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.