Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Jakarta, Lintas Media News

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro memberikan apresiasi atas penggunaan GeNose C19 untuk kepariwisataan Indonesia. Dia menilai hadirnya GeNose C19 sebagai upaya kecil untuk sesuatu yang besar.

“Sektor pariwisata menggunakan GeNose C19 untuk hidupkan industry pariwisata, untuk pulihkan ekonomi negeri, karena GeNose C19 bisa lakukan skrining Covid-19 secara massif dengan cepat, nyaman dan harga terjangkau,” demikian dikatakan Bambang Brodjonegoro yang secara resmi melaunching penggunaan GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia, yang diselenggarakan oleh Indonesia Tourism Forum bekerjasama dengan ACCOR Group, dan didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, di Hotel Raffles Jakarta (19/2).

Lebih lanjut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan betapa powerfulnya GeNose C19 untuk mobilitas orang di dunia pariwisata karena kecepatan proses deteksi Covid-19, tingkat akurasinya yang tinggi yakni 95%-97% dan satu unit GeNose C19 mampu melakukan 100 ribu kali tes untuk skrining Covid-19.

Menurut Menristek, alat yang memanfaatkan kecerdasan artifisial tersebut dinilai mampu mendeteksi seseorang yang baru dua hari terpapar virus Corona penyebab Covid-19. Sementara, tes PCR atau rapid antigen belum mampu mendeteksi pada periode yang sama.

"Membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk mengetahui hasilnya (skrining Covid-19 menggunakan GeNose). Dan yang tidak kalah penting adalah harga pengetesan. Harga total dari mesinnya itu sekitar 60 juta rupiah, tetapi bisa dipakai untuk 100.000 kali tes. Itu artinya sangat memudahkan wisatawan untuk bergerak tanpa diberatkan oleh uang yang harus dikeluarkan," kata Menristek dalam acara yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata nasional.

GeNose C19 merupakan singkatan dari Gadjah Mada Electronic Nose. Alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan didukung penuh oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN ini mampu mendeteksi Covid-19 melalui hembusan napas. GeNose bekerja mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama nafas melalui hembusan nafas ke dalam kantong khusus. Selanjutnya diidentifikasi melalui sensor-sensor yang datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).

Chairman of Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar, mengatakan ditahap awal ini GeNose C19 akan digunakan di seluruh jaringan hotel ACCOR Group, Hotel Sahid Group dan Hotel Santika Group.

“Kecepatan dan kenyamanan penggunaan GeNose C19 inilah yang membuat kami, insan pariwisata Indonesia, akan menggunakannya di seluruh destinasi wisata baik hotel, restoran, event pameran, spa, café, tempat-tempat hiburan seperti bioskop, taman rekreasi dan sebagainya. Khusus untuk hotel tahap awal akan langsung digunakan di seluruh jaringan hotel ACCOR Group, Hotel Sahid Group dan Hotel Santika Group.” kata Sapta Nirwandar.

Hybrid Launching GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga serta Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kementerian Kesehatan Vivi Setiawaty serta berbagai asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata, seperti PHRI, ASITA, INACEB, ASTINDO, MASATA, INTOA, INACA, IPI, APPBI, HIPPINDO, ASPERAPI, FOKBI dan JTF.                                      

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan pariwisata Indonesia atas dukungannya terhadap GeNose C19.

“Saya ucapkan selamat dan sukses atas launching GeNose C19 untuk pariwisata Indonesia, semoga dapat mempercepat kebangkitan industry pariwisata,” demikian Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan kegembiraannya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan kebanggaannya atas kehadiran GeNose C19 ini.

“Saya bangga atas inovasi negeri sendiri, dari oleh dan untuk Indonesia,” kata Jerry Sambuaga disambut applause peserta yang hadir di Raffles Hotel.

Acara Hybrid Launching GeNose C19 yang juga didukung oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini diakhiri dengan Penandatanganan Nota Dukungan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia kepada Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kesediaan mempromosikan dan memanfaatkan GeNose C19 untuk Kepariwisataan Indonesia.

Asosiasi Pariwisata Indonesia yang hadir menandatangani Nota Dukungan adalah:

  1. Haryadi Sukamdani, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 
  2. N. Rusmiati, Chairman Association Of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA)
  3. Budi Tirtawisata, Ketua Indonesian Convention & Exhibition Bureau (INACEB)
  4. Elly Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO)
  5. Panca Sarungu, Ketua Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)
  6. Ricky, Sekretaris Umum Indonesia Inbound Tour Operator Association (INTOA)
  7. Denon Prawiraatmadja, Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA)
  8. I Gede Susila Wisnawa, Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia (IPI)
  9. Alphonzus Widjaya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia  (APPBI) 
  10. Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
  11. Hosea Andreas Runkat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)
  12. Lily G Karmel, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI)
  13. Salman Dianda Anwar, Ketua Jakarta Tourism Forum (JTF)

Diakhir acara, dilakukan juga Penandatanganan Kerjasama Pembelian 100 Unit GeNose C19 oleh Accor Group Indonesia, yang diwakili oleh Adi Satria, VP Sales and Marketing Accor Hotels Indonesia, Singapore and Malaysia. (*/rel)

 

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyambangi Rumah Potong Hewan (RPH) kota Padang Panjang.  Rumah potong  hewan, berlokasi di Silaing Bawah, Padang Panjang Barat,  dapat pujian dari Komisi II DPRD Provinsi tersebut. Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Padang Panjang, sudah tersohor dengan kualitas dagingnya yang gurih. 

Pujian itu disampaikan Ketua Komisi II, Ir. H. Arkadius, MM, MBA Datuak Intan Bano, saat rombongan menyambangi RPH, Jumat (19/2).

"Sangat luar biasa RPH Padang Panjang ini bisa menghasilkan daging yang bagus. Namun, ini perlu dikembangkan. Padang Panjang harus bisa berkoordinasi dengan daerah tetangga agar ketersediaan sapinya mencukupi," katanya.


Sama diketahui, kualitas daging Padang Panjang sudah termasyur  di Sumatera Barat. Daerah lain, jika menyebutkan daging, pastinya daging Padang Panjang yang akan dicari orang.

"Kenapa ini bisa terjadi, Karena Padang Panjang sudah miliki brand. Mulai dari proses pemotongan sapi pada pukul 3 subuh, pengulitan dan sebagainya kondisi suhu Padang Panjang saat itu dingin sehingga dagingnya tidak keras," jelasnya.

Dari info yang didapatnya, tambah Arkadius, sapinya juga sudah tidak stres karena sudah diberikan ketenangan, diperiksa sebelum disembelih. Ditambah lagi proses pemotongannya sudah mengikuti kaidah syariah.

Ditambahkannya lagi, Komisi II memantau sekaligus melihat apa saja kebutuhan RPH. “Ke depan akan kita support dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano memaparkan, Padang Panjang memang sudah terkenal dengan dagingnya. Dan sudah mulai membenahi RPH kearah yang lebih bagus. Namun, RPH Padang Panjang akan tetap mempertahan konsep tradisionalnya dalam menyembelih hewannya. 

"Kita butuh support, untuk mengembangkan RPH ini agar lebih besar lagi. Kita menyadari saat ini di Padang Panjang untuk sapinya belum mencukupi. Ke depan akan mencoba koordinasi dengan Kabupaten Tanah Datar," kata Fadly.

Tidak tertutup kemungkinan jika nanti Padang Panjang bisa membuat centra daging, tambah Fadly, namun itu sangat dibutuhkan support dan bantuan dari Komisi II DPRD Prov Sumbar.

Sementara itu, Kadis Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita Anas, S.P, M.Si menjelaskan, RPH Padang Panjang sudah memiliki sertifikat halal. Sehingga produk daging yang dihasilkan juga baik untuk dikonsumsi. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Ditandai dengan penanaman 100 ribu pohon secara simbolis, SMAN 3 Padang Panjang resmi launching program "City Environmental Sustainability". Program ini bekerja sama Lyceum International School Sri Lanka yang berada di bawah United Nation, Kamis (18/2).

"Program City Environmental Sustainability ini diadakan untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup kepada siswa sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dengan tujuan alam dapat terjaga dengan baik. Sebab, kalau lingkungan alam tidak dijaga dengan baik, akan menjadi musibah besar di kemudian hari," kata Kepala SMAN 3, Devi Hariyanti, S.Pd, M.Pd.

Dia menjelaskan, untuk penanaman 100 ribu pohon ini, dilaksanakan sekolah-sekolah yang tergabung dalam kerjasama program City Environmental Sustainability. Di antaranya SMAN 3, Lyceum International School Sri Lanka, United Kingdom, serta India dan Pakistan.

"Jadi, penanaman 100 ribu pohon ini bukan menumpuk pada SMAN 3 saja. Tapi semua sekolah yang ikut tergabung ke dalam program kerjasama ini," jelasnya.

Lebih lanjut Devi mengatakan, sebelumnya program ini pada tahap awal sudah melakukan beberapa kegiatan yang men-support hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Di antaranya pembuatan video clip dengan tema save the planet yang sudah ditayangkan di kanal YouTube di negara-negara yang tergabung dalam kegiatan ini. Serta daur ulang bahan limbah menjadi tempat penanaman bunga, pohon kecil dan sebagainya.

"Kami berharap program kerjasama internasional ini dapat berjalan berkesinambungan dan mendapatkan support dari Pemerintah Kota," ucapnya.

Sementara itu, Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano yang me-launching program tersebut, mengapresiasi SMAN 3 yang telah melakukan program kerjasama dengan sekolah-sekolah luar negeri untuk membuka wawasan siswa-siswi lebih luas lagi.

"Di sini kita bisa lihat bukan hanya wacana saja. Tetapi anak-anak ini bersama dengan pihak sekolah dan jajaran dinas sudah merealisasikannya. Kita sangat men-support sekali kegiatan-kegiatan seperti ini," ucapnya.

Fadly mengatakan, kegiatan yang dilakukan SMAN 3 kali ini, merupakan bentuk esensi dari program merdeka belajar yang telah dibuat Kementerian Pendidikan. Di mana anak murid bisa menggali dan mengekspor kebisaan mereka di segala bentuk kegiatan. "Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini," ujarnya.

Launching tersebut turut dihadiri, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar, Mesra, Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Sumbar, Mardison, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd dan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili, Kabid IKP, Maryulis Max. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai di Audit, laporan keuangan Baznas Kota Padang Panjang tahun 2020 oleh Kantor Angkatan Publik. BAZNAS kota Padang Panjang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) sebagai lembaga pengumpul zakat. 

Rahian, prestasi dipenghujung tahun 2012, merupakan WTP ke-3 bagi Baznas Padang Panjang," ungkap Wakil Ketua IV Jasriman, S.Ag, menjawab LintasMedia. News, Jumat (19/2)pagi.

Dikatakan, Jasriman, audit dilakukan sebagai wujud transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan uang zakat oleh  Baznas selaku pengelola uang umat, yang bermuara pada kemaslahatan banyak orang.

"Baznas Padang Panjang merupakan satu satunya yang pertama di Sumbar memeriksakan laporan keuangan diserahkan kepada akuntan publik," sebutnya.

Ke depan, lanjut Jasriman, akan diupayakan audit syariah. Hal ini sudah dikonsultasikan kepada Kakan Kemenag Kota Padang Panjang.

Diakui Jasriman, predikat WTP tersebut buah kerja keras pengurus sebelumnya. "Pengurus baru bertekad mempertahankan, apalagi Wakil Ketua III  yang membidangi keuangan masih sama dengan periode sebelumnya, Pak Mastoti," pungkasnya. (maison pisano)

 Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai mengikuti vaksinasi Covid-19 untuk kedua kalinya, Kamis (18/2), Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengaku sehat-sehat saja. Selain itu, tidak ada efek yang dirasakannya sejak mengikuti vaksinasi pertama pada 3 Februari tiga pelan lalu.

"Saya telah selesai melaksanakan vaksinasi kedua. Sama seperti sebelumnya, tidak ada terasa sakit sama sekali atau semacamnya. Efek yang ditimbulkan juga tidak ada.  Alhamdulillah aman-aman saja," ujar Fadly menjawab LintasMedia. News, jelang menunggu hasil observasi usai penyuntikan vaksin.

Dikatakannya, vaksinasi ini merupakan bentuk kontribusi kita dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Kepada masyarakat, Fadly mengimbau agara jangan takut divaksinasi. Karena vaksin ini aman dan halal.

Selain Fadly, vaksinasi kedua yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Walikota ini, juga diikuti Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita, Sp.JP dan sejumlah nakes dari Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Selesai vaksinasi tahap pertama ini (untuk pejabat esensial dan nakes-red), nantinya akan dilanjutkan untuk tahap kedua. Diperuntukkan bagi OPD, BUMD/BUMN, TNI-Polri dan sebagainya. Nama-namanya telah dikirim ke Jakarta untuk diseleksi. Yang lulus untuk divaksin, maupun yang tidak, akan menerima pesan nantinya," jelas Kadinkes, Drs. H. Nuryanuwar, Apt, M.Kes, MMR. (maison pisano)



PADANG.Lintas Media News.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Syamsul Bahri mengatakan.Sebanyak 170 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang masih aktif, tengah dievaluasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar.

“ Kita tengah melakukan pengumpulan data, berapa jumlah Perda yang tidak lagi relevan dan berapa Perda yang tidak ditindaklanjuti peraturan gubernurnya, jika tidak memiliki manfaat untuk daerah maka akan dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya kemaren.

Dia mengatakan, sejumlah Perda yang lahir sesuai dengan kebutuhan daerah, harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur (pergub), karena secara detail  pergub lah yang mengatur hingga teknis penerapan.

Dia mengatakan Bapemperda DPRD sumbar telah rapat bersama biro hukum pemerintah provinsi, proses pendataan tengah berlangsung ketika selesai akan dirapatkan kembali untuk langkah selanjutnya.

Dari data yang diterima dari biro hukum, jumlah Perda Sumbar sebanyak 170, diluar APBD, Pajak dan Retribusi dan SOTK. Dari 170 yang ada  150 diantaranya mengatur tentang kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat.

‘ Dengan jumlah Perda yang ada, jangankan masyarakat dan pelaku usaha. DPRD dan pemerintah daerah tidak terlalu mengetahui keberadaan Perda itu secara substansi, materi dan ruang lingkup,” katanya.

Sementara itu ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat mangatakan, perlu kajian setiap Perda untuk menjawab apakah regulasi itu masih sesuai kebutuhan daerah atau tidak.

Perkembangan pembangunan daerah selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, produk hukum yang dilahirkan tidak boleh berlaku surut agar bisa mengakomodir muatan yang diatur.

Dia mengatakan salah satu faktor yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan evaluasi Perda adalah, berlakunya Undang-Undang seperti Omnibus law, apakah mekanisme pembentukan Perda masih seperti konvensional atau pendekatan lain merujuk pada aturan yang lebih tinggi.

“ Seluruhnya bisa saja dipertimbangkan, asalkan objeknya saling mempunyai hubungan satu sama lain,” katanya .     

Dia melanjutkan inisiator Perda yang berasal dari pemerintah daerah dan DPRD harus ditelusuri, agar proses evaluasi benar-benar berjalan optimal. 

“ untuk Perda yang telah diterapkan, mesti ditinjau melalui praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait,” tutupnya (rls/St))






Padang.Lintas Media News.
Pembentukan Nagari Tageh Rumah Gadang di Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang merupakan tindak lanjut giat Bapak Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan S.Ag.MH bersama dengan Kanit Binmas IPTU AMRI mengikuti Video Confrence dari Dir Binmas Polda Sumbar tentang Nagari Tageh Rumah Gadang di Aula Rupatama Polresta Padang kegiatan tersebut di ikuti oleh Kasat Binmas Polresta,Para Kapolsek sejajar Polresta Padang dan para Kanit / Panit Sejajar Polresta Padang.

"Pemberdayaan Masyarakat mengimplementasikan Nagari Tageh Kesehatan, Tageh Keamanan Poskamling, Tageh Infomasi, Tageh Sosial dan Tageh Ekonomi bisa menangkal Intoleransi, Radikalisme, serta terorisme guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan Kondusif" Ucap Bripka Adri Maizal selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasa Gadang.Kemaren.

Kelurahan Pasa Gadang merupakan satu dari dua belas Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

"Nagari Tageh Rumah Gadang ini merupakan sebuah langkah yang tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka menciptakan dan mengaplikasikan sumber potensi yang ada" Ujar Pelaksana Tugas ( Plt ) Lurah Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Waluyo Yuwono.

Kelurahan Pasa Gadang optimis mampu mewujudkan Nagari Tageh di bidang Kesehatan, Keamanan Posiskamling, Informasi, Sosial, Ekonomi.(rls)

Sawahlunto, Lintas Media News

Jajaran Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Wilayah Kota Sawahlunto menggelar Deklarasi Janji Kinerja 2021, Rabu siang (17/2/2021).

Deklarasi disaksikan Forkopimda Kota Sawahlunto itu merupakan pencanangan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Lapas Narkotika Klas III Sawahlunto, Nasir, menyampaikan, pihaknya ingin membangun komitmen untuk mencapai predikat WBK dan WBBM di 2 satuan kerja yaitu Lapas Narkotika Klas III Sawahlunto dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) Klas II B Sawahlunto.


"Kita bertanggung jawab menciptakan zona integritas dilingkungan kerja masing- masing sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM, tentu menjadi prioritas kita untuk bisa mendapat predikat tersebut," ujar Nasir saat memberikan sambutan pada Apel Deklarasi Janji Kinerja, Rabu (17/2), di Lapas Narkotika Klas III Sawahlunto.

“Dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, mari kita satukan visi, terus perkuat sinergitas dan kolaborasi untuk Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), tutur Nasir.

"Kepada masyarakat kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Seandainya ada pelayanan kami yang kurang berkenan. tolong kritik kami dan sampaikan saran. Saran dari masyarakat menjadi langkah kami perbaikan perbaikan kedepan," pesannya.

Sementara itu, Deri Asta, Walikota Sawahlunto, mengatakan, ini merupakan langkah maju bagi insan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang terbaik di Sawahlunto.

"Dari internal Kemenkumham saya lihat banyak perbaikan yang sudah dilakukan dan terbukti, penerimaan laporan terkait Kemenkumham relatif lebih sedikit ketimbang masalah lain," ungkapnya.

Untuk internal jajaran Kemenkumham Sawahlunto harus memahami, bahwa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap pelayanan publik. Melalui Deklarasi Janji Kinerja ini satuan kerja Lapas Narkotika Klas III Sawahlunto dan Rutan Klas II B dapat meningkatkan kinerjanya serta mampu mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

"Masyarakat mengadukan layanan publik bisa lewat media sosial yang kemudian di share. Mungkin perlu diantisipasi oleh internal. Bagi masyarakat kalau masuk ke sosmed perlu hati-hati karena ada UU ITE bisa menjadi jerat hukum," pesannya. (Nova)

 Direskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Sariadi S.I.K, M.M menyampaikan pemateri Webinar bertema "Aturan Perundangan
Terkait Kecelakaan Kerja" yang diselenggarakan PT Semen Padang, Rabu, 17 Februari 2021. (foto:ptsp)


Padang, Lintas Media News

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan karyawan/ti terkait aturan perundangan kecelakan kerja, PT Semen Padang menggelar webinar edukasi dan sosialisasi secara virtual melalaui aplikasi zoom, Rabu (17/2/2021). 

Menghadirkan Direskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Sariadi S.I.K, M.M sebagai pemateri, webinar dengan tema Aturan Perundangan Terkait Kecelakaan Kerja itu dibuka oleh Direktur Operasional PT Semen Padang Asri Mukhtar . 

Selain Asri Mukhtar, pada webinar series #01 yang digelar dalam rangka Bulan K3 Nasional dan Mutu itu, juga hadir Direktur Keuangan PT Semen Padang Muhammad Tubagus Dharury, dan webinar tersebut juga diikuti ratusan karyawan/ti Semen Padang Group.

Asri Mukhtar dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar yang digelar ini mengambil momentum peringatan Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu tanggal 12 Januari-12 Februari.

Webinar ini digelar dengan tujuan, membangun kesadaran  dan  kepedulian karyawan terhadap K3, memberikan pemahaman terhadap insan perusahaan tentang peraturan perundangan terkait Kecelakaan Kerja dan mendorong komitmen bersama seluruh insan perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan terkait Kecelakaan Kerja.

Asri berharap webinar ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mempengaruhi, mengubah perilaku individu, membangun dan menciptakan budaya kerja yang lebih "aware" terhadap K3. 

"Mari patuhi seluruh norma dan aturan perundangan terkait K3, serta SOP yang berlaku. Kepada para pimpinan unit kerja, saya ingatkan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja di lingkungannya dalam pelaksanaan SOP dan seluruh peraturan yang terkait dengan K3," katanya. 

Kemudian kepada pimpinan unit kerja yang ada di lingkungan PT Semen Padang, Asri Mukhtar juga berharap untuk meningkatkan pengawasan dan jangan sampai lalai dalam pengawasan, karena risikonya bisa fatal dan bisa merenggut nyawa karyawan/mitra kerja yang bekerja di lingkungannya. 

Direskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Sariadi dalam webinar tersebut, membeberkan bahwa tentang kecelakaan atau accident, adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang menimbulkan korban manusia dan harta benda. 

Kecelakaan kerja terjadi, karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. "Kecelakaan kerja dalam prespektif hukum terbagi dua, yaitu laka kerja sengaja dan tidak sengaja," ungkap mantan Ka. SPN Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu. 

Untuk laka kerja karena kesengajaan, sebut Imam Kabut, merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti, seseorang berbuat sengaja karena kehendaknya. Kemudian, dia sendiri juga mengetahui apa yang akan terjadi akibat kesengajaan tersebut. 

Sedangkan kecelakaan kerja yang tidak disengaja, merupakan kelalaian. Namun di samping itu, kecelakaan kerja yang tidak disengaja merupakan bentuk dari kealpaan dan juga dapat diterjemahkan sebagai kurang hati-hati. 

"Kelalaian bersifat tidak adanya niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian. Bahkan, mungkin ada keinginan dari pelaku untuk mencegah kerugian tersebut," ujarnya. 

Imam Kabut pada kesempatan itu juga menyampaikan beberapa faktor pencegahan kecelakaan kerja. Di antaranya, faktor lingkungan, faktor mesin dan peralatan kerja, faktor perlengkapan kerja dan faktor manusia. 

Untuk faktor lingkungan, Imam Kabut menjelaskan bahwa kecelakaan kerja dapat dicegah kalau lingkungan kerja sudah memenuhi syarat aman, memenuhi syarat keselamatan dan memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan. 

Kemudian untuk faktor mesin dan peralatan kerja, didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaklu. Sedangkan untuk faktor perlengkapan kerja, harus adanya APD yang harus terpenuhi bagi pekerja. 

"Sementara itu, untuk faktor manusia, meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan pekerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, dan menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan kerja," tuturnya. 

Di samping beberapa faktor tersebut, Imam kabut juga menyebut bahwa peningkatan kemampuan dan pelatihan profesional bagi pekerja juga menjadi hal yang penting dalam mencegah terjadinya laka kerja. Begitu juga dengan fisik dan mental. 

Menurutnya, jangan sampai orang yang bekerja dalam kondisi fisik dan mental yang tidak stabil, misalnya kurang tidur dan lain sebagainya, melakukan pekerjaan yang berisiko. "Kondisi seperti ini berbahaya dan berpotensi mengalami laka kerja," katanya. 

Kemudian, lanjut Imam Kabut, manfaatkan teknologi informasi peralatan safety. Lakukan revitalisasi sistem, seperti metode kerja dan dokumen prosedur keselamatan kerja. Melakukan lintas koordinasi eksternal, konsistensi dan pembenahan SOP.

"Di samping itu,  tingkatkan kualitas dan manajemen pengawasan, serta lakukan evaluasi berkala dari sistem yang diterapkan di lokasi kerja,"  ujarnya. 

Bagi pimpinan perusahaan, Imam Kabut menyarankan untuk memberikan motivasi kepada pekerja dan juga memberikan prioritas dan perhatian kepada pekerja. "Misalnya melalui bonus dan lain sebagainya," kata Imam Kabut. 

"Kalau pekerja termotivasi dari apa yang disampaikan pimpinan dan cara kerjanya juga terampil, maka tidak hanya dapat mencegah terjadinya laka kerja, tapi juga akan berdampak kepada peningkatan profit bagi perusahaan," imbuhnya. 

Perwira polisi kelahiran Semarang 3 Januari 1974 silam itu juga mengingatkan agar seluruh insan perusahaan PT Semen Padang, juga dapat memahami regulasi tentang kecelakan kerja, baik itu undang-undang maupun KUHP.

Antusiasme Karyawan

Webinar tersebut diikuti dengan antusias oleh sebanyak 178 karyawan Semen Padang dari awal hingga akhir acara.  Hal itu terlihat dari komentar positif yang ditulis karyawan pascawebinar.

“Webinar memberikan pengetahuan mengenai aturan perundangan terkait kecelakaan kerja sehingga perusahaan mendapatkan masukan untuk meningkatkan awareness tentang apa yang harus dilakukan dalam mencegah kecelakaan kerja terjadi dan apa yang harus perusahaan lakukan jika kecelakaan kerja terjadi Safety di pabrik semen,” kata Indria Hapsari, karyawan dari Departemen Pemeliharaan.

Karyawan lainnya, Dani Darma Putra mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat dan berfungsi sebagai reminder  pentingnya arti K3 dalam lingkungan kerja dan dampak kecelakaan kerja baik terhadap diri pribadi dan perusahaan.

Menurut Effendi dari Departemen Produksi Semen,  webinar ini sangat baik,karena kita bisa memahami tentang kecelakaan kerja dan hubungannya dengan hukum,agar kita bisa lebih disiplin dalam bekerja.

“Sangat bagus untuk penguatan dan pemahaman tentang hukum kecelakaan kerja,” komentar Hendro Priparis dari Departemen Tambang. (*/b/hms)

Sawahlunto, Lintas Media News

Tumpukan pipa dan ban bekas terbakar sehingga asap hitam pekat membumbung tinggi di PLN UPK Ombilin Sijantang Sawahlunto. Kebakaran yang berlangsung sekitar 2 (satu) jam tersebut telah berakibat putusnya jaringan transmisi.

Ahmadi, Manager SDM PLN UPK  Ombilin membenarkan, kebakaran tersebut telah berakibat putusnya jaringan transmisi listrik dari Pembangkit ke gardu induk. Namun putusnya kabel tersebut tidak mengganggu suply listrik.

“Kita memiliki 4 jaringan transmisi untuk suply listrik dari pembangkit ke gardu induk. Setelah kebakaran tersebut jaringan sudah dialihkan sehingga suply listrik tetap berjalan normal,” ujar Ahmadi melalui telepon selulernya, Rabu (17/2).

Mengenai penyebab kebakaran Ahmadi menjelaskan, sampai saat ini belum diketahui secara pasti  karena masih dalam proses investigasi namun yang  jelas lokasi kebakaran berada disekitar tumpukan sampah. Menurutnya, kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut tidak terlalu banyak karena hanya barang bekas.

“Kita bersyukur pihak pemadam kebakaran Kota Sawahlunto setelah 2 jam dapat memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar jam 11. 45 WIB,” tuturnya. “Yang membuat heboh itu, akibat asap hitam pekat yang membumbung tinggi di kawasan pembangkit listrik berkapasitas 200 megawatt.” (Nova)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Rusdianto, menyebutkan, ada tujuh prioritas pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kota Padang Panjang. 

Tujuh prioritas itu, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter, peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan, peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN,” paparnya dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2022, Selasa (16/2).

FKP RKPD ini berlangsung secara virtual melalui zoom meeting yang dibuka Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, diikuti ketua Komisi di DPRD, asisten dan staf Ahli, kepala OPD, camat, lurah serta unsur masyarakat terkait lainnya.

Dijelaskan Rusdianto, fokus pembangunan daerah dari tahun 2019 yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Di tahun 2020 meningkatkan daya saing daerah berbasis ekonomi kerakyatan. Lalu di tahun 2021 terwujudnya Padang Panjang unggul melalui peningkatan kualitas SDM.

"Sementara, untuk tahun 2022, fokus pembangunan pada terwujudnya Padang Panjang sejahtera melalui peningkatan ekonomi, kualitas SDM," terangnya.

Sebelumnya, Sonny saat membuka kegiatan ini berharap dalam forum rancangan awal RKPD ini, diperoleh masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2022.

"Optimalkan sumber daya yang terbatas seefektif dan semaksimal mungkin, demi menghasilkan pembangunan yang baik. Sebab sama kita ketahui, saat ini kita berada dalam masa pandemi Covid-19,” imbaunya. (maison pisano)




 
JAKARTA.Lintas Media News.
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan penghargaan predikat pelayanan prima kepada 12 Polres di Indonesia. Reward itu diberikan lantaran terciptanya pelayanan publik yang baik.  

Dalam hal ini, Kemenpan-RB melakukan evaluasi tiap tahunnya. Pada 2020, kementerian itu menilai setidaknya 209 unit layanan yang ada di Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro. 

"Visi-misi Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah reformasi birokrasi.  Yang diinginkan pak Presiden kecepatan aparatur pemerintah layani masyarakat, mulai Presiden, Kepala Desa, Lurah, Kapolri sampai Kapolsek, Bhabinkamtibmas, Panglima TNI dengan tiga matra sampai Koramil, Babinsa," kata Menpan-RB Tjahjo Kumolo dalam acara virtual 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pengharhaan Pelayanan Publik Lingkup Polri Tahun 2020', Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Adapun aspek yang menjadi penilaian predikat pelayanan prima itu adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan publik. 

Adapun 12 Polres, Polresta dan Polrestabes yang meraih predikat pelayanan prima antara lain; 

1. Polresta Pekanbaru 
2. Polrestabes Palembang
3. Polrestabes Bandung
4. Polresta Cirebon
5. Polres Malang
6. Polrestabes Surabaya
7. Polresta Sidoarjo
8. Polres Gresik
9. Polres Malang Kota
10. Polres Banyuwangi
11. Polres Kulonprogo
12. Polres Sleman

Sementara itu, 40 Polres, Polresta dan Polrestabes yang mendapat kategori sangat baik, yakni; 

1. Polrestabes Semarang
2. Polresta Banda Aceh
3. Polresta Bandung
4. Polresta Banjarmasin
5. Polresta Barelang
6. Polresta Padang
7. Polresta Pontianak kota
8. Polresta Yogyakarta 
9. Polres Banjar
10. Polres Banjarbaru
11. Polres Banjarnegara
12. Polres Cilacap
13. Polres Gowa
14. Polres Gunung Kidul
15. Polres Hulu Sungai Selatan
16. Polres Jepara 
17. Polres Karawang
18. Polres Kendal
19. Polres Kendari
20. Polres Ketapang
21. Polres Kota Baru
22. Polres Lamongan
23. Polres Madiun
24. Polres Magelang
25. Polres Magelang Kota
26. Polres Mojokerto Kota
27. Polres Musi Banyuasin
28. Polres Ogan Komering Ulu
29. Polres Pasuruan
30. Polres Pasuruan Kota
31. Polres Payakumbuh
32. Polres Sambas
33. Polres Singkawang
34. Polres Solok Kota
35. Polres Subang 
36. Polres Sukabumi Kota
37. Polres Tanah Laut
38. Polres Tapin
39. Polres Tuban
40. Polres Tulungagung 

Terkait penghargaan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kemenpan-RB yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelayanan publik khususnya di internal Kepolisian. 

"Kami berusahan terus tingkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi infor.asi dan kemajuan digital, sehingga pelayanan publik betul-betul pelayanan apa yang diharapkan masyarakat khususnya memangkas birokrasi," ujar Sigit dikesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Polri, kata Sigit sudah membuat Road Map terkait dengan implementasi reformasi birokrasi dalam rentang waktu 2020-2024. 

"Inovasi bertujuan pelayanan Polri yang lebih baik di masyarakat, pelayanan publik online disajikan Samsat online, SIM online, SKCK online," ujar Sigit.

Sigit pun berharap dengan diberikannya predikat pelayanan prima ini ke-12 Polres, Polresta dan Polrestabes, mampu menciptakan iklim persaingan sehat di internal untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi yang jauh lebih baik lagi kedepannya. 

"Saya ucapkan terima kasih ke-12 Polres upayakan inovasi dan dapatkan predikat prima semoga jadi pemicu rekan lain untuk lakukan hal yang sama," harap Sigit.(rls)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.