Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

December 03, 2020

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Pemerintah Kota Padang Panjang, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) menggelar sosialisasi kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tanggap dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan ini, bertujuan untuk memotivasi kita semua  agar meningkatkan pelayanan gerakan untuk pengentasan atau pengurangan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap masalah yang dihadapi perempuan dan anak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), dr. Osman Bin Nur menjawab Lintas Media diruang kerjanya, usai acara, Kamis, 3/12/2020 

Osman, menuturkan bahwa kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kota Padang Panjang, semakin hari makin bertambah banyak kasus yang dilaporkan, maka dari itu mari kita gerakkan pengentasan, pengurangan kasus-kasus pada perempuan dan anak-anak. Hal ini merupakan cerminan untuk kita bagaimana cara kita mengatasi kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan, terhadap perempuan dan anak, sudah banyak tetapi yang melapor cuma sebagian saja. Ia menargetkan beberapa tahun ke depan, kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dan anak-anak ini bisa steril. Artinya, meski volumenya masih ketagori rendah. Tetapi, kita berharap kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa hilang dikota ini. 

Kepedulian,  kita semua sangat diharapkan, agar kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menjadi suatu kebiasaan. Dari beberapa kali,  sosialisasi dilakukan, fenomena, keketasan terhadap perempuan dan anak sudah jauh berkurang, ujar Osman. 

Lebih jauh, Osman menuturkan, agar upaya ini bisa merangkul partisipasi masyarakat, aparat kelurahan, dan para aktivis yang peduli dengan keadaan perempuan dan anak serta semua forum yang ada di kota bisa melibatkan semua pihak. Tersebut untuk ketertiban lingkungan, agar tidak ada kerusuhan, perkelahian, pelecehan, serta kekerasan.

“Sebelum terlanjur, semakin banyak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, paling tidak kita sama-sama lapor ke forum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, kita minta kepada masyarakat untuk lebih peka memperhatikan lingkungan sekitar. Bila ada, kejadian yang mencurikan cepat melapor pada pihak terkait, kepada RT dan pihak kepolisian.(maison pisano)

Read more »

December 03, 2020
Padang.Lintas Media News.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mualim (Mulyadi-Ali Mukhni) ingin pelayanan publik yang ada di Pemprov berbasis teknologi informasi yang modern. Hal itu sebagai bentuk inovasi yang dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam visi-misi Mulyadi-Ali Mukhni, salah satu poin yang menjadi fokus pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN ini adalah 'Mewujudkan Birokrasi Berbasis Sistem Digital Modern yang Mengutamakan Aspek Pelayanan dan Kemudahan kepada Masyarakat'.

Mulyadi-Ali Mukhni ingin mental pelayanan benar-benar terwujud pada birokrasi, agar masyarakat merasakan pelayanan maksimal. Serta membangun pelayanan terpadu berbasis online yang dilengkapi dengan complaint system untuk mengetahui dan menampung keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang dibangun.

"Misi kami ada pelayanan berbasis digital IT modern. Artinya orang yang mau mengurus perizinan tidak perlu ketemu dan bertatap muka. Bahkan di dalamnya juga kita bikin komplain sistem," kata Mulyadi, Anggota DPR RI tiga periode ini.

Mulyadi yang didampingi Cawagub Ali Mukhni menyebut, mengurus pelayanan dengan tatap muka merupakan cara yang konvensional. Selain itu akan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan UU dan itu sudah jadi rahasia umum.

Teknologi saat ini, menurut Mulyadi harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang berkeadilan dan jauh dari upaya tidak diinginkan. Sehingga akan dicapai sebuah birokrasi yang maju dan meninggalkan cara-cara lama.

"Kalau kita ingin maju, kita perbaiki sistem perizinan kita. Jangan sampai ada anggapan lagi tentang 'Izin Alun Kalua, Pitih Alah Abih'. Apalagi jika masih ada yang punya mental suap baik di birokrasi maupun bagi yang mengajukan izin. Itu harus kita rubah," pungkas Mulyadi. 

Ditambahkan oleh Cawagub Ali Mukhni, selama kepemimpinan nya dua periode sebagai Bupati Padang Pariaman, pelayanan publik ini merupakan prioritas. Pada OPD yang melayani perizinan, selalu melakukan inovasi dalam pelayanan.

Menurut Ali Mukhni, pelayanan publik di Padang Pariaman selalu terdepan dan meraih penghargaan di tingkat nasional. "Inovasi-inovasi yang baik tentu akan kita kembangkan, Insya Allah," kata Ali Mukhni. (rls/St)
Read more »

December 03, 2020
Pdg, Panjang.Lintas Media News.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang membuka terbosan baru dengan menciptakan Aplikasi Smart Water Management System (SWMS).

Transformasi PDAM  menuju "Smart Water Company" ini, bertepatan dengan Hari Jadi Kota (Hjk) ke-230 dan dilaunching Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Selasa, (1/12/2020) di halaman Kantor PDAM. Turut hadir, Wakil ,Walikota Drs. Asrul,  ketua DPRD diwakili Ketua Komisi I, Hukemri, serta jajaran  Pemko lainnya.

"Aplikasi yang diciptakan ini guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan sistem ini berbasis teknik informatika pertama di Sumatera Barat" sebutnya.

Atas inovasi yang hadir saat dipimpin Javi Carter, yang kini menjabat sebagai sekretaris pada Disperdagkop UKM. Fadly berikan apresiasi dan mendorong PDAM terus mengembangkan diri. 

"Transformasi berarti ada produk yang belum final. Semoga PDAM bisa memfinalkannya. Bisa dengan studi tiru kepada yang telah dahulu merealisasikannya," ujarnya.

Fadly mendorong PDAM tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi berupaya memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dapat dirasakan masyarakat.

"Dengan pelayanan prima, tidak kaku dan cepat tanggap, berarti telah berkontribusi untuk masyarakat Kota Padang Panjang," tuturnya.

Sementara Hukemri menyampaikan, selamat kepada PDAM. Senada dengan Fadly, dia berharap PDAM makin memberi manfaat untuk masyarakat. "Diharapkan PDAM tetap menjalankan tugasnya secara responsif transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi SWMS ini," sebutnya.

Pjs. Direktur PDAM, Alhadi, ST mengatakan, perkembangan teknolgi 4.0 ditandai dengan internet of thing. Berkenaan dengan itu, PDAM bergerak menciptakan inovasi  SWMS yang juga selaras dengan visi misi Kota Padang Panjang sebagai smart city.

Alhadi memaparkan, banyak manfaat yang diberikan dengan adanya aplikasi SWMS. Antara lain dapat mengetahui secara real time kualitas air, tekanan air, suhu, getaran, meteran pelanggan, serta adanya kebocoran lewat layar monitor di PDAM.

Hal itu lantaran adanya sensor di sejumlah titik saluran air yang ada di sekitar kota. Saat ini baru terealisasi 20 titik, baru 30 persen. Di Tahun 2021 ditargetkan seluruhnya akan kita pasang sensor sehingga kita dapat memantaunya," katanya(maisonpisano)
Read more »

December 02, 2020


Padang.Lintas Media News.
Untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),telah ditandatangani nota kesepahaman dan rencana kerja antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat,serentak di seluruh Indonesi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Drs.Alwis yang penandatanganannya secara serentak diikuti Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Buyung Wiromo Samudro di ruang kerja Gubernur, Rabu (2/12/2020).

Sekdaprov Sumbar lebih jauh katakan, penandatangan nota kesepakatan itu, serentak dilakukan oleh Gubernur se Indonesia dan Kepala Perwakilan BPKP se Indonesia disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian serta hadir Bupati dan Walikota dan para Inspektur Provinsi se Indonesia secara virtual.

" Penandanganan nota kesepakatan ini secara serentak seluruh Indonesia yang di saksikan secara vitual oleh Mendadgry. pak Tito Karnavian maka penerapannya berlaku secara berlaku 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pendandatangan nota kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari MoU dan nota kesepahaman bersama yang sudah dibuat pada tanggal 3 September 2020 yang lalu dengan BPKP terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"BPKP sebagi pemeriksaan Eksternal dan Internal pemerintah menjadi sangat penting agar dapat mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan lancar, terutama dari sisi program dan anggaran seperti, yang diinginkan oleh Presiden setiap Rupiah bermanfaat bagi rakyat," ungkap Tito Karnavian.

Setelah penandatanganan, tentu hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui pada tahun ini APIP pusat maupun daerah  mengalami problema yang sama. 

Pandemi Covid-19 merubah "Rule of Game" dari kegiatan yang direncanakan. Pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 semua kegiatan terlebih di daerah membagi belanja barang dan modal, diatur agar direalisasikan dari kwartal ke kwartal atau bulan ke bulan secara merata. 

Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan kepada kepala daerah, selain kewajiban protokol kesehatan melalui 3M, daerah juga harus merencanakan pelaksanaan program sosialisasi hingga pkao vaksinasi.(rel)
Read more »

December 02, 2020
Padang, Lintas Media News

PT SemenPadang menargetkan program efisiensi energi 3 persen dari rata-rata konsumsi energi saat ini.  Demikian disampaikan Ketua Tim Manajemen Energi PT Semen Padang Ridwan Muchtar, di Padang, Rabu (2/12/2020).

Ia menjelaskan, sumber energi utama yang digunakan oleh PT Semen Padang saat ini adalah listrik,  yang disuplai oleh PLN dan sebagiannya lagi dari sumber pembangkit listrik milik PT Semen Padang, seperti PLTA Rasak Bungo dan PLTA Kuranji yang dibangun Belanda.

Selanjutnya,  batubara yang disuplai dari berbagai pemasok. Kemudian,  BBM solar. Kemudian juga ada energi lain beruoa alternatif fuel yang bersumber dari sekam, sludge oil dan lain-lain. Namun, jumlah kebutuhan energinya tidak sebanyak energi lain seperti listrik, batu bara, dan solar.

“Jumlah kebutuhan energi yang dipakai di PT Semen Padang sangat tergantung kepada realisasi produksi dan pola operasi serta kegiatan lainnya,” kata Ridwan  Muchtar.
Ia merinci, untuk mencapai program efisiensi energi 3 persen di tahun 2024 tersebut dilakukan melalui penghematandari berbagai sumber, seperti  optimalisasi proses dan pengendalian operasi produksi ataupun kegiatan penunjang . Kemudian,  penghilangan kerugian dan kebocoran (losses dan disturbance) penggunaan sumber daya energi ,  dan pemanfaatan dan optimalisasi energi dari sumber terbarukan, seperti: air, Waste Heat, matahari, angin dan alternatif fuel.

Menjawab soal manajemen energi di Semen Padang, Ridwan Muchtar menjelaskan,  kegiatan itu mengacu kepada aturan perundang-undangan  yang berlaku (PP 70 tahun 2009). Saat ini manajemen energi dikelola oleh satu Tim Manajemen Energi, yang diarahkan langsung oleh Direktur Operasi 
“Dalam road map manajemen Energi Semen Padang,  telah dijelaskan soal persiapan yang telah dimulai sejak 2020, yaitu pembentukan tim, Basic Activities (IPE), benchmarking industry,” katanya. 

Basic Activities yang dimaksud adalah terdiri kegiatan Inspeksi, Planning, dan Eksekusi.  Peluang-peluang untuk mengefisienkan pemakaian energi dimulai melalui aktifitas inspeksi rutin oleh Tim Energi, oleh segala unit/person pengguna energi. Dalam hal ini termasuk dan sejalan dengan aktifitas identifikasi abnormalitas oleh unit produksi dan pemeliharaan, dan aktifitas gugus TPM 
 Terkait benchmarking, kata Ridwan, Semen Padang melakukan kunjungan  ke berbagai pelaku industri/perusahaan, juga melalui desiminasi/seminar/sharing session dengan kementrian ESDM dan kementrian Perindustrian.   

Ia memaparkan, selama 2020 PT Semen Padang telah melakukan sejumlah program efisiensi energy, yaitu penutupan sumber kebocoran udara panas (false air) dan perbaikan power quality, di area pabrik. 
Sebagian besar sumber kebocoran (false air) telah ditutupi dan aktifitas IPE tetap berlanjut untuk menemukan sumber losses lainnya. “Dari Audit Energi tahun 2020 yang dilakukan di Pabrik Indarung V, diketahui konsumsi energi listrik (KES) di tahun 2020 (s/d bulan Juni) lebih rendah 2 kWh/ton.semen dibandingan dengan KES tahun 2019,” kata Ridwan.

Pada 2021, manajemen Semen Padang menyiapkan  program energy inspection tools. Kemudian pengembangan IPE, Energy metering dan monitoring for SEU (Tahap I), sertifkasi Personil, dan output dari 2021 adalah SP Energy Award.  

“IPE Energi ke depan kita harapkan merupakan bagian siklus rutin yang terkait dengan pemeliharaan, produksi, dan aktifitas penunjang lainnya melekat pada semua unit pengguna energi, tidak terbatas pada aktifitas Tim Energi. Semua abnormalitas pada kondisi peralatan dan proses adalah ruang inefisiensi,” katanya. 

Pada 2022 direncanakan program sertifikasi pabrik, program inisiatif strategis, energi metering dan monitoring, pengendalian operasi dan maintenance berbasis energi fokus.
Pada 2023 dilakukan akselerasi dengan program sertifikasi tambang, membuat program inisiatif strategis, pengendalian operasi dan maintenance berbasis energi fokus, dan green building. Pada 2023 ditargetkan penghematan sebesar 2-3 persen.
 Saat ini, kata Ridwan, upaya dan proses penghematan energi itu sedang berjalan melalui sinergi dengan seluruh unit atau pengguna energi di lingkungan PT Semen Padang. “Kami yakin melalui sinergi ini, target tersebut dapat terwujud," pungkas Ridwan. (*/b)
Read more »

December 02, 2020


Pdg, Panjang, Lintas Media News.
BAPPEDA kota Padang Panjang,  melaunching, sebanyak 150 inovasi dari 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang Panjang. Lounching Inovasi OPD, secara resmi dilakukan Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, saat acara Deliver Launching Laboratorium Inovasi, di Auditorium Mifan. Senin, 1/12/2020.

Gawean BAPPED tersebut, merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Pemko dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
“Senin sore kemaren, diluncurkan 150 inovasi, guna memudahkan pelayanan publik lebih cepat, mudah dan murah, melalui aplikasi yang telah disediakan di OPD dan kecamatan di Padang Panjang,” kata Fadly, menjawab LintasMedia.

Disebutkan Fadly, pemerinrah akan terus mendorong agar semua OPD dan kecamatan memiliki inovasi atau aplikasi. Sehingga pelayanan publik dapat terlayani dengan baik. Serta menopang atau menunjang daya saing daerah.

Melalui, inovasi ini, kegiatan pendampingan Laboratorium Inovasi Daerah yang dilakukan  Pemko dan LAN, akan mampu memunculkan ide atau gagasan-gagasan inovatif dari OPD. Menurutnya, inovasi merupakan solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan dan berbasis pada kepentingan masyarakat banyak.

“Mudah-mudahan, ide ide brilian yang sudah dikumpulkan ini, bisa terealisasikan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga betul-betul berguna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak," harapnya.

Berbagai inovasi  telah ditampilkan dihadapan Walikota. Beberapa, aplikasi atau program inovasi di antaranya seperti layanan Smart Hospital Satu Jam Saja inovasi milik RSUD Padang Panjang, The City of Traditional Music inovasi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Uda Jang inovasi  Dinas Kominfo, serta berbagai inovasi lainnya.

Kepala LAN yang diwakili Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Dra. Isti Heriani, MBA, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemko. “Kami berharap  dengan inovasi ini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.  Akselerasi inovasi ini bukan kegiatan biasa, tetapi benar-benar menghadirkan bukti nyata kinerja Pemko untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala BAPPEDA, Rusdianto, S.IP, MM menambahkan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini, untuk mengakselerasi inovasi daerah yang ada di tiap-tiap OPD dan kecamatan. Sebelumnya, Laboratorium Inovasi Daerah telah melaksanakan berbagai tahapan mulai dari drump up, diagnose dan design. 
”Pada tahap deliver launching ini, akan ditandatangani surat perjanjian kinerja inovasi, antara kepala daerah dan kepala OPD yang merupakan komitmen mereka untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana aksi inovasinya,” jelasnya.

Untuk tahap selanjutnya kata Rusdianto, akan dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inovasi tersebut. Kemudian pada tahap akhir, akan dilaksanakan display, berupa gelar inovasi daerah atau pameran inovasi di tahun 2021.

“Inovasi yang dilaunching pada tahun ini diharapkan dapat dipamerkan atau dipublikasikan pada masyarakat luas,” ucapnya. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekdako, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si serta kepala OPD, camat, serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah.（maisonpisano）
Read more »

December 02, 2020




PADANG.Lintas Media News.
Komitmen PT. Bukit Raya Mudisa (PT. BRM) dalam Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah perizinannya berbuah penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menilai, PT. BRM sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman Industri, memiliki responsif tinggi pada antisipasi Karhutla.

Penghargaan diserahkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi dan diterima langsung oleh Estate Manager   PT. BRM  Evan Supandi dalam acara Rakor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (2/12/2020) di Pangeran Beach Hotel Padang. Rakor dihadiri Ruandha Agung Supardiman, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Kehutanan RI.

Dalam sambutannya, Ruandha Agung Supardiman merespon positif PT. BRM  dan SKPD lainnya, yang telah berpartisipasi menjaga hutan dan lahan, sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar.

"Kita sangat merespon positif perusahaan yang telah menjaga dan memanfaatkan hutan dengan baik, salah satunya PT.BRM, karena tidak gegabah dalam pengelolaan izin usahanya." ulas Ruandha.
Ditambahkan Ruandha yang menyampaikan sambutan secara Agung Sugardiman, M.Sc. Direktur  virtual, Indonesia pada 1 Januari sampai 1 Desember 2019 dan 1 Januari sampai 1 Desember 2020, telah terjadi penurunan jumlah hotspot yang sangat signifikan sekitar 91%.

“Berbagai upaya yang sudah kita lakukan, nanti kami sampaikan upaya-upaya apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dalam menurunkan angka hotspot di Indonesia. Di  provinsi Riau dan Kalimantan Barat puncak hotspot  biasa terjadi di bulan Februari dan Maret. Tapi nanti setelah kita masuk tahun depan 2001, pada Januari hingga akhir Februari kita sudah siap-siap dengan kondisi yang sangat panas. Termasuk pada  juga untuk bulan Agustus sampai Oktober. Dengan semakin tingginya komitemen maayarakat dan perusahaan dalam pengendalian larhitla, maka kita yakini kondisi kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 akan terjadi penurunan, terutama pada tahun ini,” ujarnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kata Irwan, stakeholder pemegang izin usaha, akan terus diberikan motivasi dan penghargaan dalam pengelolaan lahan yang baik dan benar, terutama dalam menjaga kebakaran hutan.

"Kita beri penghargaan pada perusahaan yang sudah menjaga dan mengelola lahan dengan cara-cara baik dan benar, mencegah pembakaran hutan, pengendalian lingkungan serta memiliki berbagai fasilitas pencegahan yang lengkap serta mapan," ulas Gubernur.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Yozarwardi Usama Putra mengatakan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sekaligus juga menyampaikan laporan penyelenggaraan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

“Sebagaimana kita ketahui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 kepada Kementerian dan lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah sehingga pemerintah provinsi untuk  melakukan pengendalian kebakaran hutan. Apabila ditemukan titik api terkecil apapun di suatu wilayah maka segera dipadamkan jangan sampai meluas dan sulit untuk dipadamkan. Carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi serta penegakan hukum secara tegas. Termasuk memberikan Efek Jera bagi para pelaku serta frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan,” ujar Yozarwardi di Padang.

Estate manager PT. BRM Evan Supandi, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, terkhusus kepada Gubernur Sumbar dan Kadis Kehutanan Sumbar, yang telah mengapresiasi program-program pengendalian lingkungan dan antisipasi Karhutla yang diprogramkan oleh PT. BRM.

"Perusahaan berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kita juga bersedia untuk membantu masyarakat khususnya yngg berada di sekitar operasional perusahaan jika sewaktu waktu terjadi karhutla," tegas Evan. 

Evan juga menyampaikan bahwa aebagai  pemegang izin pengelolaan kaqasannhutan, PT. BRM dalam operasionalnya  akan terus meningkatkan kesiagaan dalam mengantisipasi kebakaran hutan, guna menjaga kepercayaan publik pada perusahaan.

"Kami berterimakasih pada gubernur Sumbar dan Dinas Kehutanan serta Dirjen, yang sudah memberikan penghargaan serta arahan pada kami, sehingga menjadi perusahaan yang cepat tanggap dan selalu waspada dalam pengelolaan lahan. Semoga kami dapat menjaga komitmen ini dengan baik untuk kelestarian lingkungan hutan," pungkas  Evan. (rls/st)
Read more »

December 01, 2020
PADANG.Lintas Media News.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tripartit (Bawaslu Sumbar, KPU Sumbar dan Disdukcapil). Rakor ini dilakukan guna memastikan terakomodirnya hak konstitusi pemilih pemula dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020. 

"Pemungutan suara Pilkada akan berlangsung tak lebih dari dua pekan lagi, pastinya 9 Desember 2020. Karena itu, dmenjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu perlu memastikan sejauh mana upaya yang dilakukan KPU dalam menggenjot partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula yang ternyata masih banyak yang belum memiliki KTP Elektronik," ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumbar, Vifner dalam rakor yang digelar, Selasa (1/12/2020) di ruang rapat Bawaslu Sumbar. 

Meski Vifner sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam rakor yang dinilai cukup penting demi kesuksesan pilkada serentak ini, namun penjelasan dua komisioner KPU Sumbar yang hadir, yaitu Nova Indra, Koordonator Divisi Program, Perencanaan dan data serta Izwaryani, Koordinator Divisi Partisipasi masyarakat, SDM dan Hupmas. 

"Target kita adalah bagaimana hak-hak masyarakat terakomodir sehingga target partisipasi pemilih bisa tercapai. Karena itu, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU sangat diperlukan apalagi di tengah pandemi Covid-19 dimana banyak pihak yang meragukan akan tercapainya target 72,5 persen partisipasi pemilih sesuai yang telah ditetapkan," ungkap Vifner yang memimpin langsung jalannya rakor.
Dalam rakor tersebut, Nova Indra menjelaskan, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada 2020 ini, KPU Sumbar dan KPU kabupaten kota, menggandeng Disdukcapil dalam melakukan perekaman KTP Elektronik. 

"Dari data yang kita miliki, yang banyak belum memiliki KTP elektronik adalah calon-calon pemilih pemula atau masyarakat usia minimal 17 tahun. Karena itu kita ajak Disdukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP," jelas Nova Indra yang didapingi Afdal,  staf IT KPU  Sumbar. 

Di semua kabupaten dan kota di Sumbar, telah dilakukan perekaman e-KTP oleh Disdukcapil. Karena itu Nova Indra berharap, masyarakat mendatangi kantor Disdukcapil di daerah masing-masing guna melakukan perekaman e-KTP. Karena, memang hanya itu syarat untuk bisa memggunakan hak pilihnya di TPS 9 Desember mendatang. 

"Sesuai aturan, syarat bisa memilih hanyalah bagi masyarakat yang memiliki KTP elektronik. Nah, jika sudah melakukan perekaman, namun terdapat keterbatasan blanko e-KTP, maka Disdukcapil akan mengeluarkan surat keterangan yang bisa dibawa ke petugas di TPS," ungkap Nova Indra. 

Ditambahkan Izwaryani, perekaman KTP elektronik berlangsung setiap hari hingga 9 Desember mendatang. 
"Kita himbau masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, untuk segera mendatangi kantor Disdukcapil di daerah masing-masing agar bisa menggunakan hak pilihnya," imbau Izwaryani. (rls/St)
Read more »

December 01, 2020


Padang.Lintas Media News.
Pesta demokrasi Pemilihan Kepada daerah di sejumlah provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia yang digelar serentak 9 desember 2020, menjadi perhatian khusus pemerintah dan banyak pihak.

Hal tersebut cukup beralasan, mengingat dalam kondisi pandemic covid-19, pelaksanaan Pilkada sejatinya akan terjadi pusat-pusat keramaian di sejumlah titik TPS yang sedang melakukan pemungutan suara maupun penghitungan suara.

Mengantisipasi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan KPU untuk menekan penyebaran covid-19, sehingga pelaksanaan Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran virus Corona.

Kekhawatiran terhadap membludaknya angka penyebaran covid-19 ini juga disampaikan Jemaah Muhamdan Sumatera Barat. Seperti diungkapkan salah seorang Tokoh Muhamadan Sumatera Barat bapak ali Hanafiah, menerangkan   Sebagai daerah yang 13 Kabupaten kotanya melaksanakan pilkada, tentunya sudah tanggung jawab bersama untuk mensukseskan Pesta Demokrasi tersebut.

“Kita mengajak seluruh masyarakat sumbar dan Jemaah Muhamadan untuk ikut serta mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur serta Bupati dan Walikota yang akan digelar 9 desember mendatang. Ikut mensukseskan pilkada berarti kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai Rakyat indonesia,” terang Ali Hanafiah

lebih jauh Ali Hanafiah menegaskan, tidak hanya mendukung perhelatan pesta demokrasi, ia juga mengajak masyarakat dan Jemaah Muhamadan untuk medukung himbauan pemerintah terhadap gerakan disiplin protocol kesehatan covid-19 dalam kehidupan sehari-hari.

“Pakai masker, cuci tangan dan jaga rak adalah protocol kesehatan yang mesti kita terapkan dalam keseharaian kita saat ini. Langkjah tersebut mesti kita lakukan agar penyebaran virus Corona bisa ditekan dan kita berdoa agar wabah yang hamper setahun melanda kita ini segera hilang,” harap tokoh Muhamadan ini. 

Ali Hanafiah menegaskan tanpa adanya dukungan dan kepedulian dari masyarakat dan kita bersama untuk mematuhi imbauan atau instruksi dari pemerintah, tentu hal tersebut akan menyulitkan banyak pihak untuk memutus mata rantai penyebaran covid19. (rls)
Read more »

December 01, 2020
PADANG.Lintas Media News.
Kordinator divisi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar Vifner, mengaskan agar LO segera membersihkan alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk, baliho dan sebagainya dalam masa tenang dimulai 5 Desember 2020.

Hal tersebut disampaikan Vifner dalam rapat kordinasi (Rakor) dengan stakeholder seperti, Satpol PP, Perhubungan, Kominfo, Kepolisian dan Lo pasangan calon, Selasa (1/12/2020) diruang rapat lembaga tersebut.

Lebih jauh dikatakan Vifner, jika Lo partai tidak menertibkan APK Paslon, maka KPU dan Bawaslu akan meminta stakeholder, khususnya Satpol PP Provinsi, serta kabupaten dan kota untuk menertibkannya.

"Kami meminta agar LO Paslon bisa berkordinasi dengan kabupaten dan kota untuk menertibkan APK masing-masing, sehingga dalam masa tenang semua atribut sudah terbuka, jika dalam masa tenang masih ada juga yang terpasang, kami dan KPU akan meminta Satpol PP untuk mencopotnya," tegas Vifner.

Vifner juga meminta kesepakatan para stakeholder agar bisa menjaga kondusifitas pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, dengan mengikuti semua aturan berlaku.

'Kota sengaja mengadakan pertemuan hari ini, agar tidak ada masalah dikemudian hari, sehingga semua aturan menyangkut pilkada bisa dijalankan dengan baik," tambah Vifner.

Ditambahkan Vifner, sesuai Per KPU nomor  11 tahun 2020 pasal 31, mengatakan, sebenarnya penertiban ini tanggung jawab KPU, namun ketika Bawaslu sudah memfasilitasi tidak satu juga utusan KPU tidak hadir sampai rakor selesai.

"Sesuai ketentuan aturan pilkada, sebenarnya penertiban ini tanggung jawab KPU untuk berkordinasi dengan Bawaslu dan stakehokder lainnya, namun saat kita sudah fasilitasi tidak ada juga dari KPU yang hadir, padahal sudah dihubungi melalu telfon dan wa," ungkap Vifner lagi.

Untuk penertiban ini sebenarnya penanggung jawabnya Izwryani, yang kemarin mendapatkan sanksi pemberhentian dari divisi tehnis.

Pertemuan berlangsung dengan terbuka, semua pihak dapat menyepakati hasil rakor, untuk selanjutnya dijalankan bersama.(rls)
Read more »

December 01, 2020
PADANG.Lintas Media News.
Disaat banyak kandidat berpacu untuk menjadi Bupati atau Walikota, namun tidak demikian dengan kepala dinas Kominfo provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal.

Ia langsung saja menjadi Bupati karena kepercayaan pimpinan, dinilai dari kinerjanya yang selama ini mampu mengaktualisasi keinginan masyarakat, khususnya dalam penanganan covid-19.

Kenapa Jasman Rizal dikatakan Bupati? Ya karena ia berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara total, baik dari segi anggaran maupun kebijakan lain, karena ia adalah Pj bukan Plt, jadi apapun kebijakan yang diambil sama dengan bupati hasil pilkada.

Sebagai Bupati Jasman Rizal atau kerap dipanggil JR cukup populis dengan kebijakan yang dia ambil, salah satunya mewajibkan Swab bagi penyelenggara pemerintah dan penyelenggara pilkada, sehingga memastikan tidak terjadinya penyebaran covid-19 didaerah administrasinya.

Salah seorang pengamat Coki Tanjung mengatakan, gebrakan JR untuk mewajibkan Swab pada penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pilkada, merupakan pertama terjadi di Indonesia.

"JR meskipun "bupati tanpa pilkada" namun gebarakannya luar biasa, perlu dicontoh bupati dan walikota terpilih nantinya," ulas Coki.

Ditambahkan Coki, kebijakan JR sangat fenomenal, tapi sesuai dengan aturan dan etika pemerintahan.

"Karena kebijakan itu pula para Ninik-mamak daerahnya jadi bupati memberikan gelar kebesaran adat pada JR," ulas Coki lagi.

Artinya, bupati tanpa pilkada itu sudah memberikan contoh terbaik, khususnya dalam pemberantasan covid-19.(rls)
Read more »

December 01, 2020
Penyerahan SK karyawan Tetap kepada salah satu pekerja honorer/kontrak di SPH diserahkan oleh Sekretaris Yayasan Semen Padang, Eko Bagus Priyuantoro, Senin, 30 November 2020 (Ist)



PADANG.Lintas Media News.
Yayasan Semen Padang (YSP) melakukan pengangkatan pada 48 pekerjanya dari pegawai honorer/kontrak jadi pegawai tetap yang dilaksanakan di ruang Serbaguna Semen Padang Hospital (SPH ) pada Senin, 30 November 2020.

Kegiatan pengangkatan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Yayasan Semen Padang , Eko Bagus Priyuantoro dan didampingi oleh Direktur SPH dr. Selfi Farisha beserta Kepala bagian bidang lainnya.
  
"Pengangkatan ini dilakukan setelah melihat kinerja yang baik dan memuaskan dari pekerja honorer/kontrak. Ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada pekerja honorer/kontrak agar lebih semangat lagi dalam bekerja," ujar Direktur SPH , dr. Selfi Farisha yang akrab disapa dokter Risha ini.

Ia berharap semoga para pekerja honorer/kontrak yang telah diangkat jadi karyawan tetap bisa bekerja dengan lebih maksimal dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada SPH .

"Mari sama-sama kita bangun SPH menjadi Rumah Sakit Umum terbaik di Sumatera dan bertaraf Internasional," katanya.

Pada kegiatan tersebut, 48 pekerja honorer yang dilantik terdiri 36 orang pegawai SPH , 9 orang pegawai Klinik Semen Padang Indarung dan 3 orang pegawai klinik Semen Padang By Pass.(*)
 
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.