Padang-.Lintas Media News.
Untuk memastikan kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desmber 2020 mendatang,Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto,
 Kunjungi KPU dan Bawaslu. Senin (20/7/2020).

Kedatangan Kapolda Irjend  Toni Hermanto, didampingi Dir Intelkam KBP Heri Priyanto, Dir Reskrimum KBP Kabut Sariadi, subdit 1 Direskrimum Afrizal Syah, dan Kasubdit 1 Dir Intelkam Firdamon, mengunjungi KPU Sumbar untuk mengetahui lebih detail tahapan yang sudah dilakukan penyelenggara tersebut,

krombongan Kapolda tersebut  disambut dan diterima oleh ketua KPU Sumbar Amnasmen, didampingi kordiv Tekhnis penyelenggaraan Izwaryani, kordiv hukum dan pengawasan Yanuk Sri Mulyani, dan sekretaris Firman, serta beberapa Kabag.

Dalam kesempatan tersebut, 3 komisioner KPU Sumbar bergantian memberikan keterangan pada rombongan Kapolda Sumbar sekaitan tahapan yang sudah dilalui, baik menyangkut verifikasi maupun tahapan lain saat ini sedang berlanjut.

Amnasmen, Izwaryani dan Yanuk menjelaskan, semua tahapan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada, untuk verifikasi faktual (Verfak) petugas dibantu dengan tenaga lainnya yang direkrut untuk hal tersebut, sedangkan coklit dilaksanakan PPS.

"Kami lakukan semua tahapan sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk verifikasi bakal calon perseorangan, untuk lebih memudahkan dan bisa berjalan sesuai batas waktu yang ditentukan, KPU juga merekrut tenaga tambahan untuk melakukan verifikasi," ulas ketua KPU pada Kapolda Sumbar.

Ditambahkannya, dalam melakukan verfak, KPU juga meminta tim bakal calon untuk mendampingi, agar jangan terjadi permasalah dikemudian hari.

Sekaitan dengan hal tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto mengatakan, sengaja mendatangi penyelenggara, agar bisa mendeteksi kemungkinan yang akan terjadi dalam pilkada serentak.

Selain mendata, Kapolda dan rombongan juga akan bersama-sama dengan penyelenggara melihat kondisi lapangan di beberapa daerah, dan akan bersama-sama dalam beberapa kegiatan.

"Kita harus mendeteksi sejak dini agar pilkada bisa berjalan baik tanpa gejolak dan perlu pendataan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dikemudian hari," ujar Toni Hermanto.

Ditambahkannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat berkewajiban untuk menjaga suksesnya pesta demokrasi, dan mininalisir gejolak yang mengakibatkan terganggunya kamtibmas didaerah ini.

"Kita bersama-sama KPU akan tetap sinergi dalam menciptakan suksesnya  penyelenggaraan pilkada, baik dari tahapan awal sampai penetapan nantinya," tegas Toni.

Pertemuan di ruangan ketua KPU Sumbar, berlangsung hangat dan rileks tersebut, diisi dengan berbagai diskusi, dan terbuka.(mckpu/St)

H. M. Nurnas

Pessel.Lintas Media News.
Pengurus LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan, periode 2019-2024 dikukuhkan.Syafrizal Datuak Nan Batuah jabat Ketua LKAAM Pesisir Selatan yang dikukuhkan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat DR M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu di Painan Convention Center,kemaren.

Pengukuhan Pengurus LKAAM Pesisir Selatan dengan Ketua Umum Drs. H. Syafrizal, MM Datuak Nan Batuah, Sekretaris Umum Syafri Herpindo Dt Gamuak, Ketua Harian JJ Datuak Pintu Langik, wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara serta bidang, diawali dengan pembacaan janji setia yang dipandu Ketua LKAAM Sumbar Dr. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu.

Kemudian dilanjutkan dengan palewaan yang ditandai pembacaan Pati Ambalau. Setelah itu peresmian kepengurusan dan penyerahan SK oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, SH.,MH Datuak Bando Basau kepada Ketua LKAAM Pesisir Selatan.

Hadir dalam pengukuhan LKAAM Pesisir Selatan ini Ketua PWI Sumatera Barat Heranof Firdaus, Tokoh LKAAM Sumbar Drs. Hasan Basri, Sekretaris LKAAM Sumbar DR Amril Amir Datuak Lelo Basa, Tokoh Pesisir Selatan Raswin, SH.,MH., Drs. Saidal Masfiudin dan Maswar Dedi, S.STP.,MM., Ketua LKAAM Kecamatan se-Pesisir Selatan, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Pesisir Selatan, serta sejumlah Kepala OPD.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dalam sambutannya, mengajak seluruh ninik mamak yang tergabung dalam LKAAM untuk ikut mensukseskan pembangunan di Pesisir Selatan.
“Ninik mamak dan pemerintah adalah mitra dalam pembangunan. Untuk itu mari kita bergandengan tangan membangun daerah ini,” kata bupati.

Peran ninik mamak sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pembangunan, terutama dalam mengatasi terjadinya konflik pembebasan lahan untuk pembangunan.
Selain peran dari ninik mamak yang tergabung dalam LKAAM adalah menyelesaikan permasalahan dualisme kepemimpinan KAN (Kerapatan Adat Nagari) atau kepengurusan LKAAM di kecamatan yang belum terbentuk.

Sebelumnya Ketua LKAAM Pesisir Selatan, Syafrizal Datuak Nan Batuah mengajak segenap pengurus yang baru saja dilantik untuk melaksanakan janji setia yang telah diucapkan.

Dikatakan Syafrizal Datuak Nan Batuah, ada beberapa program kerja yang akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kami akan segera rapat kerja untuk menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian kami akan melakukan konsolidasi pengurus LKAAM Kecamatan dan KAN Nagari,” kata Syafrizal, yang sehari-hari adalah Kadis PMD Sumbar.

Sementara itu, Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat DR. M. Sayuti Dt Rajo Penghulu menyebutkan, saat ini LKAAM tengah menandatangani beberapa kasus adat di Sumbar, diantaranya juga ada kasus dari Pesisir Selatan.

Lebih lanjut disebutkan, kasus adat di Pesisir Selatan itu antara lain adalah persoalan yang berkaitan dengan kepengurusan KAN ganda karena masa kepengurusan terlalu lama, tidak pernah melaksanakan rapat dan jabatan ketua tidak dipegang oleh ninik mamak. (*)

Pessel.Lintas Media News.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, melakukan sosialisasi Peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2018, Tentang Nagari, Kemaren.

Pelaksanaan sosialisasi yang bertempat di kantor Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, diiringi permintaan warga dan tokoh masyarakat untuk diberikan pemekaran nagari.

“ DPRD Sumbar telah mengesahkan Perda Nagari dengan pembahasannya cukup panjang. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota mesti menindaklanjuti di daerah masing-masing, ” kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar Samsul Bahri pada pertemuan tersebut.

Perda Nagari merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Berbicara pemerintahan nagari, tidak hanya mengenai masalah pemerintahan administrasi, tetapi juga harus mengakomodir nagari sebagai kesatuan adat.

Terkait dengan permintaan dukungan masyarakat lengayang untuk pemekaran nagari dia mengatakan, secara kelembagaan DPRD Sumbar mendukung aspirasi masyarakat, namun pelaksanaan pemekaran memiliki mekanisme dalam penerapan.

“ DPRD Sumbar siap menjembatani, namun melalui aturan yang berlaku,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumbar yang hadir adalah, Ketua Samsul Bahri, Wakil Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris H. M. Nurnas, Zarfi Deson,Muhammad Ridwan dan Bakri Bakar.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Sumbar Zarfi Deson mengatakan, terkait pengusulan pemekaran nagari Kecamatan Lengayang sangat relevan dengan kondisi daerah.

Lengayang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Pesisir Selatan namun, memiliki sembilan nagari.

“ Saya merupakan putra asli Lenggayang, pemekaran nagari sangat dibutuhkan oleh daerah ini,”

Dia mengatakan Lengayang merupakan salah satu daerah potensial di Sumatera Barat. Dahulunya pernah menjadi lumbung padi dan membatu provinsi mendapatkan predikat swasembada pangan.

Dia mengatakan, dari masukan unsur pemangku adat   Pesisir Selatan, kabupaten mesti memiliki Perda tentang pemekaran nagari, sehingga setiap pengajuan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Untuk pemekaran nagari sekarang, harus dimulai dari bawah dan telah diatur oleh regulasi pemerintah pusat.

“ Jika seluruh perihal administrasi telah dipenuhi, Komisi I DPRD Sumbar siap menjembatani,” katanya.

Camat Lengayang, Zoni Eldo mengatakan sosialisasi Perda tentang Nagari merupakan salah satu tugas DPRD Sumbar.

Perda ini, disahkan pada akhir tahun 2018. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat(rel/St)

 PADANG,Lintas Media News.
SMSI Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat persiapan pelantikan dan Siberindo, media siber yang dikelola oleh SMSI pusat, Ahad, 19 Juli 2020, bertempat di kantor PWI Sumbar.

Rapat dipimpin oleh Ketua SMSI Sumbar, Zulnadi (Semangatnews.com) dan dimoderatori Sekretaris Guspen Khairul (Pilarbangsa.com).

Hadir pada kesempatan itu Zamri Yahya (BentengSumbar.com), Armaidi Tanjung (Sitinjaunews.com), Sawir Pribadi (Swapena.com), Lailatul Aidil (Utamapos.com) dan Saribulih (spiritsumbar.com)

Ketua SMSI Sumbar pada kesempatan tersebut menyerahkan SK panitia pelantikan kepada Zamri Yahya, selaku ketua panitia yang ditunjuk SMSI Sumbar.

Zulnadi mengharapkan, pelantikan pengurus SMSI Sumbar dapat dilaksanakan dalam waktu secepatnya.

"Untuk itu, saya harap panitia yang ditunjuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya," kata Zulnadi.

Tak hanya itu, rapat tersebut juga membahas Siberindo, media siber yang dibuat oleh SMSI pusat sebagai news room bagi anggota SMSI se Indonesia.

"Saya berharap, kawan-kawan ikut dalam Siberindo ini. Mengenai teknisnya akan kita bahas melalui rapat virtual pada Senin (20/7) malam," katanya.

Rapat virtual itu, menurut rencana akan menghadirkan Zakmi, Direktur Pemberitaan Siberindo sebagai narasumber.

"Saya harap, semua pengurus dan anggota SMSI Sumbar mengikuti rapat virtual tersebut," cakapnya.(***)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Suwirpen Suib menyerahkan bantuan untuk 1180 masyarakat Kota Padang, melalui program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Dengan bantuan tersebut, diharapkan bisa menjadi modal awal untuk menjadi pengusaha.

“  Bantuan ini disalurkan pada waktu yang tepat, mengingat pemerintah tengah berjuang memulihkan ekonomi masyarakat usai Pandemi Covid-19 menerpa,” katanya saat memberikan sambutan pada acara itu, Sabtu (18/7)

Dia mengatakan distribusi bantuan WRSE merupakan  bagian dari anggaran pokok pikiran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Bantuan tersebut, senilai Rp 3 juta yang terdiri dari sejumlah bahan pokok, peralatan penunjang perniagaan seperti etalase, blender hingga kompor gas. 

Total dana pokok pikiran yang disalurkan senilai Rp 4 miliar pada komposisi APBD 2020, untuk penyebaran merata  pada seluruh Kecamatan di Kota Padang. Tidak hanya itu, di Kota dan Kabupaten Solok juga disalurkan.

Dia berharap bantuan mesti dikembangkan, jangan dijual. Usai masa pandemi sektor ekonomi, khususnya UMKM harus kembali menggeliat. 

“Bantuan ini, mayoritas diberikan kepada ibu-ibu yang kurang mampu, disisi lain juga memiliki usaha, pada masa pandemi usaha mereka terdampak,” katanya.

Dia berharap usaha mereka bisa terus berkembang ke depan, bagi  yang belum memiliki usaha bisa memulai dari sekarang. Paket usaha yang menjadi sasaran bantuan WRSE adalah penjual gorengan, untuk usaha ini dibantu kompor gas hingga bahan baku.

Pedagang minuman, dibantu kulkas dan barang lainya. k Pedagang menjual barang harian, yang ditambah modal senilai tiga juta.

Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Demokrat tersebut, membagikan beberapa tips dalam menjalankan usaha diantaranya, harus menjunjung tinggi kejujuran dan harus menjaga semangat usaha.

“ Selain politisi saya berlatar belakang sebagai pengusaha, untuk itu, penerima bantuan harus memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk berkembang,” katanya.

Sementara itu salah satu pejabat struktural Dinas Sosial Provinsi Sumbar Esti mengatakan terlaksananya bantuan WRSE, merupakan pelaksanaan harmonisasi dari pihak dewan. Untuk kali ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar meletakan dana pokok pikirannya kepada dinas sosial untuk membantu ribuan masyarakat Kota Padang.

“ Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringan beban masyarakat yang terdampak oleh Pandemi Covid-19,” katanya.

Batuan senilai Rp 3 juta, katanya, dikerjakan oleh pihak ketiga, dan mengikuti aturan yang berlaku agar usai penyaluran tidak ada persoalan hukum. Dia meminta agar bantuan WRSE menjadi program prioritas dewan, karena dibutuhkan oleh masyarakat. (Nov/St)

Jakarta.Lintas Media News .
Kita bersyukur penanganan covid 19 di Sumatera Barat dapat dikendali secara baik dengan 4 straregi testing, tracing, isolasi dan treatmen sehingga pada saat tatanan normal baru prosuktif dan aman covid ini kita telah bisa menerima kunjungan wisata dengan pola disiplin protokol kesehatan untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambitan pada Acara "sales mission" dengan thema Sumbar siap menerima perantau pulang merayakan idul adha sambil berwisata di Balairuang Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Gubernur Irwan Prayitno juga mengapresiasi para perantau dan komponen daerah lainnya yang telah ikut memberikan dukungan selama pelaksanaan penanganan covid 19 di Sumatera Barat, termasuk pada pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

"Mungkin ada masyarakat yang pada saat diberlakukan PSBB merasa kecewa dan marah atas kebijakan yang diambil. Namun semua itu dilakukan demi percepatan penangan covid. Kawatir jika dibiarkan atau lambat dalam pengambilan sikap akan berdampak lebih buruk seperti yang terjadi diberapa daerah lain saat ini," ungkapnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, alhamdullilah kemaren Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dari lima provinsi yang berhasil cepat kendalikan penanganan covid 19.

"Apresiasi pak presiden ini tentunya buah kerja kita bersama, para medis, peneliti, pihak keamanan, gugus tugas, Bupati dan Walikota,  masyarakat dan dukungan para perantau. Atas nama pribadi dan pemerintahan provinsi Sumatera Barat kami menyampaikan rasa bangga dan terima kasih. Sehingga Sumbar saat ini telah dapat menerima kunjungan wisata dan perantau dengan tetap disiplin protokol covid," ujarnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan tujuan acara sales mission untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Pemprov Sumbar dimasa new normal dengan orientasi pemulihan ekonomi berbasis wisata.

" Selain itu juga menginformasikan kegiatan dan program yang akan dilakukan sumbar di tahun 2020 seperti MTQ Nasional bulan November; mengajak para perantau untuk merencanakan pulang kampung saat idul adha dan bulan-bulan berikutnya menjelang akhir tahun," ajaknya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Novrial,SE.MA,Akt disisi lain juga menyampaikan, kegiatan Sales Mission sangat disambut baik para perantau.

" Kita senang para perantau menyambut baik himbauan gubernur, diantaranya hadir Fasli Jalal, Alirman Sori, dan lain-lain dan ikut memberikan testimoni bahwa Sumatera Barat sudah siap untuk dikunjungi," ungkapnya.

Novrial juga mengatakan, selama pelaksanaan sales mission, 4 travel agent dari Sumatera Barat yang berpartisipasi bisa mendapatkan lebih dari 101 paket wisata qurban.

Acara Sales Mission di balairung di hadiri ketua-ketua ikatan perantau minang se Jabodetabek dan perwakilan travel agent dari Sumatera Barat dan Jabodetabek.(rel)

Sawahlunto.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sawahlunto melaksanakan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk data pemilih Pilkada Gubernur Sumbar tahun 2020. Coklit dimulai sejak tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 nanti. KPUD menurunkan 146 orang petugas yang mendatangi warga dari rumah ke rumah (door to door) untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi (Perdatin) KPUD Sawahlunto Rika Arnelia mengatakan, dalam masa pandemi Covid - 19 maka petugas Coklit dilengkapi dengan Alat Pengaman Diri (APD) dan wajib menjalankan standar protokol kesehatan untuk menghindari resiko penyebaran Covid-19.

“Untuk Coklit masyarakat hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada petugas. Jika KTP atau KK yang bersangkutan masih dalam proses perekaman e - KTP (KTP elektronik) maka boleh dengan menunjukkan Surat Keterangan (SUKET) perekaman data e - KTP dari Disdukcapil,” kata Rika saat Pelaksanaan Tahapan Coklit Secara Simbolis pada Zohirin Sayuti , Sabtu (18/7), di Rumah Dinas Wakil Walikota Sawahlunto.

Menurut Rika, masyarakat diharapkan memberikan akses kepada para petugas Coklit agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan maksimal. Sehingga data pemilih di Sawahlunto dapat dimutakhirkan menjadi akurat dan up to date.

Wakil Walikota Zohirin Sayut mengatakan, agar petugas Coklit dan masyarakat dapat saling bekerjasama sehingga semua warga yang memiliki hak pilih dapat terdata.

"Kita tidak ingin ada warga yang sudah berhak memilih tapi tidak terdata. Saya harap petugas bekerja maksimal dan masyarakat  membantu dengan memberikan data yang benar dan akurat,” harap Zohirin setelah Tahapan Coklit. (Nova)

PPDP Bandarejo sedang memasang stiker tanda selesai Coklit di kediaman pribadi Bupati Pasbar Yulianto


Pasbar.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Sabtu (18/7) melaksanakan Supervisi dan Monitoring Gerakan Coklit Serentak (GCS) Pilkada di 6 daerah (Kabupaten/Kota) di Sumbar.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Sumbar Amnasnen melakukan monitoring ke Kota Padang Panjang, sementara komisioner KPU Sumbar lainnya seperti Yanuk Sri Mulyati ke Kota Sawahlunto, Izwaryani ke Kota Padang Panjang, Gebril Daulai ke Kabupaten Pasaman Barat dan Nova Indra ke Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Sekretaris KPU Sumbar ke Kota Pariaman.

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai didampingi Kabag SDM Wandrizen saat melakukan monitoring saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di kediaman pribadi Bupati Pasaman Barat di Bandarejo mengingatkan, agar anggota PPDP berhati-hati dan tidak gegabah dalam meneliti data-data pemilih.

"Hati-hati, jangan sampai salah mendatanya," ujar Gebril Daulai yang juga didampingi Ketua KPU Pasbar, Alharis.

Menurut Gebril, data pemilih tersebut nantinya jelas akan menentukan juga kualitas pilkada apakah berhasil mencapai target atau tidak, karena itu akan berkaitan satu sama lain.

"Bila data pemilih itu asal jadi, selain dapat menimbulkan masalah nantinya, juga akan membuat kualitas pilkada jadi tidak baik," katanya.

Selain itu, Gebril juga mengingatkan semua penyelenggara yang terlibat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan, karena sekarang masih dalam pandemi Covid-19.

"Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Menyadari hal itulah maka KPU memutuskan menambah jumlah TPS," tegasnya.(mckpu/st)

 TANAH DATAR.Lintas Media News.
Untuk mencegah klaster baru COVID 19, Satgas TMMD 108 Kodim 0307 Tanah Datar, sebelum datang ke lokasi TMMD di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Tanah Datar  sudah dilakukan rapid test. Begitu juga dengan tamu yang mengunjungi lokasi TMMD di terapkan disiplin protokol kesehatan COVID.

"Cegah klaster baru COVID 19, Satgas sudah kita rapid test, sementara kepada masyarakat kita menghimbau agar menerapkan protokol kesehatan penyuluhan virus corona," kata Dansatgas TMMD 108 Kodim Letkol  Inf. Edi S Harahap menjawab awak media Jum'at (17/07) di Batusangkar.

Pelaksanaan TMMD 108 di wilayah Kodim 0307 Tanah Datar dilaksanakan ditenggah pandemi COVID 19, hal ini menyebabkan program dan kegiatan TMMD sedikit berbeda dari tahun-tahun lalu.

“Disamping mengerjakan kegiatan fisik, Satgas juga melakukan sosialisasimenerapkan  protokol kesehatan pada warga,” kata Dansatgas TMMD.

Dansatgas Edi S Harahap mengatakan dalam pelaksanakan program dan kegiatan TMMD yang dipusatkan di Nagari Panyalaian, dirinya harus memastikan personil yang terlibat tidak terpapar virus COVID 19

Rapid test alias tes cepat merupakan salah satu cara untuk menekan penyebaran pandemi virus corona, memakai  metode pemeriksaan untuk melacak infeksi virus SARS-CoV-2 dengan mengambil sampel darah. 

“Kegiatn non fisik TMMD 108 diwilayah Kodim 0307 Tanah Datar, disamping menerapkan disiplin protokol kesehatan, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan COVID 19,” kata Dansatgas.

Berbicara mengenai pelaksanaan TMMD Edi S Harahap sebut sejumlah program dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Hal itu berkat dukungan masyrakat setempat.(rel)