Jakarta.Lintas Media News.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berdiri di saat dunia pers sedang risau dan galau hebat seiring terjadinya disrupsi teknologi informasi yang sedang menggulung media konvensional, media cetak yang nyaris kehilangan harapan untuk bisa hidup lagi.

Ribuan wartawan senior/utama  ataupun wartawan madya dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, di antara mereka berkualitas baik, dihadapkan pada pilihan yang serba sulit: bertahan bekerja di tempat lama, mengambil pensiun atau menunggu dikeluarkan. Banyak diantara mereka kemudian mengambil keputusan untuk beradaptasi dengan dunia baru, menjadi pengusaha media online rintisan. Mereka inilah yang mendambakan kelahiran SMSI untuk memberikan pertolongan.

Kelahiran SMSI dibidani oleh tokoh pers yang juga Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari bersama Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi, serta Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Firdaus.

Kemudian Firdaus terpilih menjadi Ketua Umum SMSI untuk yang pertama hasil kongres, mengalahkan *Teguh Santosa* pada  20 Desember 2019 di kantor ruang rapat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Tidak lama kemudian, Dewan Pers mensyahkan SMSI menjadi konstituennya. Setelah SMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers, Firdaus Mengundurkan diri dari jabatan ketua bidang organisasi PWI Pusat.

SMSI disyahkan menjadi kontituen Dewan Pers, bersamaan waktunya dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) disyahkan menjadi konstituen pada rapat pleno Dewan Pers yang digelar pada Sabtu (23/5/2020).

Harapan dan tanggung jawab besar tentunya terpikul di pundak kedua organsiasi ini, kenapa?
Karena transformasi media tradisional ke media digital sudah nenjadi keharusan dan jumlahnya bertambah, sehingga selain menjadikan SMSI dan AMSI organisasi primadona, juga keduanya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi kepanjangan tangan Dewan Pers, dalam mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian perusahaan pers di Indonesia.

SMSI dan AMSI menyusul organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan serta jurnalis TV dan radio yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers terlebih dahulu, sehingga jumlahnya menjadi 10.

Dari Ke-10 organisasi pers itu 4 diantaranya adalah organisasi profesi Wartawan yaitua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI). Dan 6 lainnya adalah organisasi perusahaan Pers yaitu: Serikat Petusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Nah, selain SMSI dan AMSI, ikut juga muncul beberapa organisasi media siber, yang didirikan dengan berbagai *motif*,  tentunya ini akan terus meramaikan hiruk pikuk dunia pers Indonesia.

Organisasi kewartawanan seperti PWI sudah lama terbentuk, mensejarah, mengakar kuat, memiliki sejarah panjang seiring perjuangan kemerdekaan dan perjuangan demokrasi di Indonesia. AJI menyusul menjadi organisasi profesi jurnalis yang gigih dalam memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers.

Semua organisasi pers di bawah payung lembaga Dewan Pers punya fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam mengembangkan peran organisasinya. Seperti SMSI yang menjadi payung organisasi perusahaan media siber sampai awal Juli 2020 ini memiliki anggota lebih dari 1000 perusahaan media siber di Tanah Air.

Menurut Firdaus, SMSI sebagai organisasi payung perusahaan media pers online, akan dikembangkan  hingga tingkat kabupaten dan kota. “Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air,” kata Firdaus.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
 Pada saat ekonomi masyarakat Sumatera Barat saat ini menurun karena dampak merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar dan terus mendorongF untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam arahan yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno saat melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan PMK RI No. 65/PMK.05/2020 tentang Tatacara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Keci dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di Aula Kantor Gubernur, Selasa (7/7/2020).

Pandemi Covid-19 berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.

Gubernur berharap dalam Rakor ini dapat menghasilkan berbagai program dan kebijakan untuk memberikan sumbangsih pembangunan UMKM pada pandemi Covid-19.

Jumlah UMKM yang tersebar di Sumateta Barat (Sumbar) sebanyak 593,100 unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa lainnya.

"Hingga per 16 Juni 2020 kondisi UKM yang terdampak Covid-19 ada lima permasalah, yaitu penjualan dan permintaan pelanggan menurun, sulitnya bahan baku, distribudi terhambat, permodalan dan produksi terhambat," jelas Irwan Prayitno.

Selain itu Gubernur minta pada pihak koperasi Sumbar segera menyurati dinas koperasi UMKM Kabupaten/Kota untuk pendataan koperasi dan usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19 dan menyiapkan aplikasi pendataan secara online yang langsung bisa diakses dan diisi oleh pelaku usaha mikro kecil terdampak Covid-19.

"Pada perekonomian masyarakat, kita harus perioritaskan bantu UMKM, karena jika pemerintah tidak bantu UMKM ini, maka akan lebih berdampak pada perekonomian masyarakat," kata Irwan Prayitno (7/7).

Untuk itu, Gubernur Irwan Prayitno meminta agar dinas terkait menyiapkan data kegiatan untuk penguatan UMKM, selain memberikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM.

"Jangan kita ikut lemah karena Covid-19, justru kita harus menjadi kuat. Jadi sektor perekonomian masyarakat semakin meningkat sebagai ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja di Sumbar," ucapnya.

Menyikapi peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counterclical dampak penyebaran covid19 yaitu restrukturisasi kredit bagi debitur usaha mikro kecil menengah tergadap beberapa bank dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Bank saat ini sedang melakukan inventarisasi di setiap cabang bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dan akan menindaklanjuti peraturan OJK RI No.11/POJK.03/2020

- Bank pemberi pinjaman ke koperasi juga sedang menginvestasisasi koperasi yang terdampak Covid-19

- Bagi UMKM dan koperasi terdampak covid-19 yang merupakan debitur bank dengan SKIM kredit KUR, bank pelaksana belum bisa menindaklanjuti peraturan OJK RI No.11/POJK.03/2020 karena masih menunggu izin dari kementrian koordinator perekonomian

"Mari kita kembali menyatukan semangat bersama dengan 'Gerakan Bela Beli Produk UMKM Sumbar' untuk peningkatan kemitraan dengan seluruh stakeholder dan swasta," ucapnya.

Terkait Realokasi dan Refokusing Anggaran Penanganan Covid-19, kepada dinas terkait agar tidak mengurangi anggaran program UMKM tetapi justru dirubah dengan mengedepankan pelatihan.

"Semuanya ini kita lakukan agar ekonomi kita tetap stabil," ungkapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mengklaim baru 70 persen berkas dukungan bakal calon pasangan (bapaslon) perseorangan untuk Pilgub Sumbar Fakhrizal - Genius Umar, yang telah diverifikasi faktual (Verfak).

Demikian diungkapkan Kordinator divisi Tekhnis KPU Sumbar Izwaryani, kepada media, Selasa (7/7/2020).

"Sejak tahapan pilkada dilanjutkan 2020 pada 29Juni 2020 lalu hingga hari ini, verfak berkas pasangan calon perseorangan itu hampir 70 persen sudah kami lakukan," kata Izwaryani.

Dikatakannya, besaran 70 persen yang sudah selesai itu diukur dari total berkas dukungan e-KTP dari hasil verifikasi administrasi yakni sebanyak 306.661 berkas.

Izwaryani menyebutkan, berkas dukungan e-KTP yang diserahkan balon Fakhrizal - Genius Umar tersebar di semua kabupaten kota di Sumbar.

"Meski begitu, ada tiga desa yang tidak pendukung balon ini, yakni dua desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan satu desa di Kabupaten Padang Pariaman," kata Izwaryani.

Ditambahkannya, jika masih ada petugas yang tidak bekerja sesuai aturan, maka KPU akan memberikan teguran atau sanksi.

"Kita tetap melakukan monitoring verifikasi faktual ini, jika ada yang dirasa tidak benar, maka semu pihak punyak hak untuk memberikan laporan, sehingga pilkada bisa berjalan baik," ulas Izwarni lagi.

Dia juga mengatakan, kemandirian dan independensi penyelenggara tetap harus dijaga, dan tidak boleh berpihak pada Paslon manapun juga, karena itu merupakan pelanggaran.

"Kita netral dan mandiri, petugas kita tidak. Oleh berpihak pada pasangan manapun, jika ditemukan segera lapor, dan kita akan tindak," tegasnya lagi. (nov/St)

 Padang.Lintas Media News.
Kian hari situasi udara semakin memburuk disebabkan kenderaan bermotor, dimana emisi yang dikeluarkan sangat mengganggu dikarenakan BBM kurang ramah lingkungan.

Menyikapi hal tersebut, Pertamina berupaya menjaga stabilisasi udara dengan mengeluarkan BBM ramah lingkungan dengan nama Pertamax Turbo, dimana hasil pembakaran dari BBM tersebut tidak menyebabkan arang pada mesin, sehingga asap menjadi lebih bersih dan mesin juga terjaga.

Saat ini makin banyak masyarakat kota Padang khususnya, dan Sumatera Barat umumnya memakai BBM Pertamax Turbo 98, karena irit dan ringan pada mesin kenderaan, sehingga perlu adanya penambahan SPBU tempat penjualan jenis BBM tersebut.

Kelangkaan Pertamax Turbo dikarenakan tidak semua SPBU menyediakan BBM jenis ini, sehingga banyak masyarakat mengharapkan turbo hadir di setiap SPBU kota Padang khususnya dan Sumbar umumnya.

Alasan masyarakat semakin suka pada BBM jenis ini diantaranya, irit dan berkualitas, ramah lingkungan, serta bisa mendapatkan cash back.

Beberapa konsumen baik ibu-ibi, ojol, maupun pegawai honor sebuah instansi sering mengeluh karena ketika Pertamax Turbo yang mereka pakai habis dijalan, sulit mendapatkannya, kecuali ditempat-tempat tertentu.

Dipadang saja, saat ini Pertamax Turbo hanya tersedia di-empat SPBU yakni Ulak Karang, Alai Ampang, Sawahan, dan Gunung Pangilun, sementara tempat lain belum tersedia, itu yang menyebabkan perlu adanya penambahan tempat penjualan, jika perlu senua SPBU menyediakan.

Sahrul salah seorang pengendara ketika ditemui saat mengisi BBM jenis Pertamax Turbo, Selasa (7/7/2020) mengatakan, setelah mencoba memakai BBM jenis ini, tidak mau beralih lagi pada yang lain, namun ketika perlu penambahan dijalan, ketia akan pulang kampung ke 50 Kota, sulit mendapatkannya.

"Kalau sudah pernah mencoba memakai BBM Pertamax Turbo, saya yakin tidak akan beralih pada BBM jenis lain, karena tarikan mesin menjadi ringan dan arang mesin juga minus, artinya bisa mengirit biaya perawatan kenderaan," ulas Sahrul.

Pernyataan Sahrul ditambahkan Anton, pegawai honor sebuah instansi, dimana ia menggunakan BBM tersebut dari sejak awal Pertamax Turbo keluar, karena terasa motor yang kenderaan menjadi ringan.

Alasan Anton sama dengan Sahrul, ketia ia akan pulang kekampung istrinya di Pariaman, diperjalanan tidak ditemui penjualan Pertamax Turbo, sehingga dirasa perlu Pertamina menambah tempat penjualannya.

"Saya mempergunakan Pertamax Turbo produk my Pertamina sejak awal keluar, meskipun saya pegawai honor, namun tidak merasa berat karena lebih irit dari jenis BBM lain, sekaligus mengirit biaya perawatan kenderaan karena mesin jadi terjaga, dapat cash back lagi," terang Anton.

Demikian juga halnya dengan beberapa pengendera ojeg online yang ditemui di SPBU Ulak Karang, mereka mengatakan tidak akan pernah rugi mempergunakan produk my Pertamina tersebut, karena jauh lebih untung dibanding dengan lainnya, dan tidak membuat mesin cepat rusak.

Banyaknya keluhan terhadap langkanya penjualan BBM jenis Pertamax Turbo produk my Pertamina ini, harus menjadi perhatian agar adanya penambahan tempat penjualannya.(nov/St)

Padang.Lintas Media News
Merasa ada upaya pihak-pihak tertentu dalam menggagalkan Fakhrizal-Genius untuk lolos menjadi calon perseorangan, puluhan pendukung dari berbagai daerah "Grudug" KPU Sumbar, Selasa (7/7/2020).

Team ITE pemenangan dengan koordinator Harus langsung berkordinasi dengan petugas KPU Sumbar, sementara pendukung lainnya menunggu hasil konsultasi dan protes di halaman serta ditepi jalan depan kantor penyelenggara tersebut.

Venture salah seorang simpatisan mengatakan, petugas verifikasi faktual datang kerumah salah seorang pemilik KTP mendukung Fakhrizal-Genius, namun memberi pertanyaan menjebak, dengan menanyakan opsi pilihan bakal calon.

"Ada pendukung kita diseberang palinggam didatangi team verifikasi, namun mereka bertanya bapak mau milih pak M atau pak Fakhrizal, ini suatu penjebakan dan tidak etis," tegas Venture.

Selain itu, ketika petugas datang kerumah pemilik KTP pendukung sekitar pukul 10.00 Wib - 11.30 Wib, dan mereka sedang berada di sawah atau bekerja, pihak petugas hanya meminta agar yang bersangkutan datang ke KPU, ini membuat masyarakat pendukung enggan.

"Salah satu contoh di kabupaten Pessel, ketika petugas verifikasi datang, orangnya sedang bekerja dan disuruh ke KPU, bahkan naifnya lagi ada yang disodori langsung blanko tidak mendukung, ini indikasi upaya sistematis untuk menggagalkan calon kami untuk bisa lolos," gusar Ventur.

Blanko siluman tersebut umumnya beredar didaerah perkampungan, dan bukti itu langsung dibawa team pemenangan, untuk dijadikan bahan conplain terhadap penyelenggara dilapangan.

Pernyataan Ventur juga didukung team pemenangan dari 50 Kota, dimana mereka menemukan kejanggalan dalam verifikasi, diantaranya petugas tidak mendatangi rumah pemilik KTP pemberi dukungan pada Paslon Fakhrizal-Genius.

"Banyak upaya yang dilakukan untuk menggagalkan, namun kami minta penyelenggara tidak ikut pula berpolitik dengan mempersulit atau memberikan blanko bodong, dimana masyarakat pedesaan atau kampung-kampung tidak akan pernah mau mebaca dan langsung tanda tangan, padahal mereka fikir blanko mereka dukungan," tegasnya.

Lebih naif lagi, di kota Solok petugas verifikasi juga tidak ada mendatangi rumah pemilik KTP pendukung, seperti yang dikatakan Dedi warga Laing, kecamatan Tanjung Harapan.

"Saya sendiri sampai saat ini belum juga didatangi team verifikasi, padahal saya dan keluarga sudah standby untuk menunggu petugas ," tutur Dedi yang juga hadir ke KPU.

Demikian juga dengan dengan Yose warga Koto Baru, dimana sampai saat ia mendatangi KPU belum juga didatangi petugas KPU.

Pendukung Fakhrizal-Genius meminta agar KPU dan jajaran sebagai penyelenggara bisa bertindak dan berlaku netral, sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat.

"Kami minta pada KPU lakukan verifikasi dengan benat dan tindak tegas petugas yang bermain politik dengan tidak mendatangi rumah pendukung, atau menyodorkan blanko bodong," tukuk Mulyadi yang berdomisili di HR. Hakim Padang.(Nov/St)

 Padang.Lintas Media News.
 Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarankan ibadah hari raya idul adha 1441 H yang jatuh pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020.

" Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha yang lebih dikenal hari raya qurban, akan dilaksanakan di halaman kantor gubernur dengan tetap berpedoman disiplin protokol kesehatan dimasa pendemi covid 19," ungkap Kabiro Mental dan Kesra Setdaprov. Drs. Syaifullah,MM seusai acara Rapat PHBI Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur, Senin sore (6/7/2020).

Syaifullah juga sampaikan, khatib idul adha, Prof Dr.H. Duski Samad MAg. Ketua MUI Padang, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumbar dan imam : uztad Hj. Syaihul Basir Lc.

" Panitia akan mempersiapkan segala kebutuhan dilapangan baik memasang tali shaf, mimbar dan yang terpenting tentu sarana protokol kesehatan antisipasi penyebaran covid 19. Menempatkam beberapa wastafel dipintu kedatangan , thermogun pengukur suhu tubuh," ujarnya.

Syaifullah juga mengatakan, setiap orang wajib pakai masker dan membawa sajadah masing-masing dan  bagi masyarakat yang kurang sehat dan berpenyakitan sebaiknya di rumah saja.

"Pelaksanaan sholat idul adha 1441 H, mengingat dimasa tatanan normal baru produktif dan aman covid 19, kita tetap waspada dan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Dan diharapkan masyarakat dan jemaah sholat idul adha 1441 H dapat mentaati disiplin protokol kesehatan secara baik," harapnya.

Syaifullah juga mengingatkan, jika hari kurang hujan maka penyelenggaraan sholad id dapat dilaksanakan di masjid raya Sumatera Barat.

"Jika hari hujan otomatis kegiatan penyelenggaraan sholat idul adha 1441 H akan diselenggarakan di masjid raya Sumatera Barat. Dan kita berharap semua komponen pantia, pihak keamanan dapat mendukung dan melakukan pengaman dalam acara ini," ajak Syaifullah.

Dan Syaifullah juga mengatakan, Allhamdullillah masyarakat Sumatera Barat tahun ini juga masih mendapat perhatian  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan penyembelihan sapi qurban seberat 1, 060 ton,  yang dilaksanakan pada hari Sabtu di halaman masjid Raya Sumatera Barat.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pekan olahraga provinsi (Porprov) merupakan ajang seleksi atlet berprestasi tingkat daerah, guna menjaring atlet andalan yang akan bertarung pada tingkat nasional dalam ajang Pekan olahraga nasional  (PON).

Sekaitan dengan hal tersebut, semua cabang olah raga di Sumatera Barat berkeinginan ajang Porprov tidak lagi perlu ditunda, karena merupakan ajang evaluasi kemampuan para atlet didaerah ini.

Karena keluarnya surat keputusan Gubernur no. 426 tahun 2029, untuk menunda Porprov sampai 2022, dirasa bisa  membuat prestasi atlet menjadi terhenti, dan persiapan untuk menghadapi ajang nasional menjadi sulit.

Berkaitan dengan hal tersebut KONI Sumbar beserta cabang-cabang olah raga melakukan hearing dengan komisi V, DPRD Sumbar, Senin (6/7/2020), meminta agar tidak ada lagi pengunduran event olah raga tersebut.

Hearing yang dipimpin langsung ketua komisi V Yusuf Abit, dengan pemandu sekretaris Sahrul Furqon, serta beberapa anggota komisi lainnya.

Rapat dihadiri langsung kepala dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat....mengatakan, pengunduran dilakukan karena kondisi keuangan daerah, terkhusus karena adanya pandemi semua anggaran dialihkan untuk penanggulangan wabah.

Kadispora mengatakan, pengunduran sampai 2022 karena permintaan kabupaten/kota yang semestinya menjadi tuan rumah, sebab ketidak mampuan pendanaan serta akan memperbaiki perekonomian daerah mereka karena dampak covid-19.

Menyikapi pernyataan kadis pora, ketua KONI Sumbar....mengatakan, kalau mereka siap atas keputusan yang diambil pada pertemuan, apakan tetap pelaksanaan pada 2021, atau diundur 2022, pada dasarnya KONI sebagai penyelenggara yang anggarannya dari provinsi, kabupaten dan kota

Jika ketua KONI Sumbar Syaiful mengatakan siap mengikuti hasil keputusan, berbeda dengan cabang olahraga yang disampaikan Rahmad Watira, melihat SK Gubernur dilandasi dengan manipalasi, karena dalam pertemuan akhir Desember lalu tidak ada keputusan penjadwalan ulang, dan dibahas hanya pengunduran.

Selain itu, SK Gubernur soerrinya tidak bisa dirubah, karena tidak ditutup dengan kalusul untuk perubahan, meskipun ada masukan atau kesalah, dan dianggap otoriter.

Berdasarkan hal tersebut,  juru bicara cabor Togi mengatakan, Porprov harus tetap dilakukan tahun 2021, karena prestasi harus diuji, bukan membiarkan semua menjadi stagnan, hanya llatihan tanpa diuji sampai dimana kemampuan atlet.

Pernyataan Togi dipertegas pengurus provinsi Wushu Indonesia Novrianto, SP, jika ada anggaran pembinaan, maka perlu diuji sampai mana pembinaan prestasi dengan pekan olahraga, atau pertandingan.

"Apa gunanya ada dana pembinaan, kalau tidak jelas baro meternya, jika pertandingan dan uji coba tidak dilakukan dengan pekan olahraga atau event lainnya," tegas Novrianto.

Sekaitan dengan hal tersebut, komisi V DPRD Sumbar sepakat untuk mengkaji ulang pengunduran Porprov, sehingga jika dimungkinan maka Porprov tetap dilakukan 2021, terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan kabupaten dan kota, serta cabor.

Malah komisi V DPRD Sumbar bingung, kenapa ada SK antara konsideran dengan diktum bertolak belakang, maka itu dinyatakan cacat hukum dan harus ditinjau ulang.

"Kalau ada SK mengatakan ditunda itu rancu, semestinya kata-katanya diundur, saya menilai apa yang dikeluarkan Gubernur itu sangat rancu, jangan kaitkan dengan yang lain-lain," tegas Datuak Sungkono.

Pernyataan anggota DPRD Sumbar, Maigus Nasir, Ismet Amzis, Novrizal dan lainnya dipertegas ketua komis V DPRD Sumbar Yusuf Abit mengatan, sangat mendukung Porprov dilakukan tahun 2021, jika perlu sebelum PON 2021.

"Kadispora tolong sampaikan pada Gubernur akan dikaji ulang pengunduran Porprov ini, sehingga tidak ada lagi kerancuan dan prestasi atlet serta usia bisa dipertimbangkan," tegas Yusuf.

Hearing yang berlangsung sangat panas tersebut, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bersikukuh mengatakan kalau ini permintaan tuan rumah.

"Kami sudah koordinasi dengan ketua KONI Sumbar, agar bisa berkoodinasi dengan KONI kabupaten dan kota, Meraka meminta agar diundur," ulas....

Kesimpulan dalam pertemuan tersebut, komisi V DPRD Sumbar akan melakukan hearing  dengan semua mitra, baik KONI kabupaten dan kota maupun dengan Pemkab/pemko, untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan Porprov.(nov/St)