PADANG.Lintas Media News.
Menyikapi dampak dari wabah virus Corona atau covid-19  pada masyarakat Sumatera Barat (Sumbar),pimpinan DPRD sepakat alihkan dana pokir untuk bantu masyarakat.Hal itu merupakan salah satunya yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam rapat pimpinan DPRD sumbar.Senin (6/4) di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Ketua DPRD Sumbar Supardi usai rapat mengatakan.Untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh covid-19 ini,DPRD akan menyerahkan semua anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir)nya Yang ada.

Selain itu,DPRD juga akan mendesak Gubernur agar segera memasukkan laporan anggaran darurat penanganan virus corona.Jelas Supardi.

Menurut Supardi,anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing,juga akan melakukan peninjauan langsung ketengah-tengah lingkungan masyarakat, untuk mendengar keluhan serta masukan dari masyarakat Sumatera Barat.

Tentang dana pikir yang akan dialihkan untuk bantuan ini,menurut Supardi,semua pimpinan yang hadir dalam rapat pimpinan tersebut sepakat dana Pokir anggota dewan dialihkan untuk penanganan darurat corona.

“Kita akan segera turun kelapangan dan menampung aspirasi masyarakat, berkaitan dengan penanganan virus corona serta akan merumuskan solusi apa yang akan dimabil, sehingga pola kehidupan masyarakat masih bisa terbantu,” terang Supardi.

Ditambahkannya, bila nanti ada bantuan tunai untuk masyarakat, maka data yang akan diambil melalui Kelurahan, desa atau nagari, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya.

Selain data dari tingkat pemerintahan terendah, DPRD juga akan terus nelihat perkembangan, sehingga bila diperlukan adanya pengalihan anggaran pembangunan fisik, menjadi anggaran penanggulan bisa segera dilakukan.

“Tadi kami sepakat dalam rapat pimpinan, bila perlu anggaran pembangunan fisik kita alihkan pada anggaran penanggulangan wabah corona, jika itu sudah cukup mendesak,” tegas Supardi.

Dikatakan Supardi.Meskipun beberapa kegiatan kedewanan, terutama berkaitan dengan sidang-sidang dihentikan, namun untuk penangan covid-19, DPRD dengan segala resikonya melakukan persidangan perombakan jadwal kegiatan dalam Bamus, untuk memberikan perhatian secepatnya pada masyarakat.

“Kita memang meniadakan kegiatan rapat-rapat, namun karena ini urgen untuk kepentingan masyarakat, kita harus merubah jadwal melalui bamus dan ditetapkan segera, sehingga kita bisa secepatnya turun langsung ke masyarakat,” Tambah Supardi.

Supardi juga mengatakan, perlunya sarana isolasi, guna tidak berkembangnya dengan cepat wabah corona di Sumbar.Saat ini, banyak pihak meminta agar diadakan isolasi lokal, namun hal tersebut belum juga bisa dilakukan, karena berbagai pertimbangan.Tutup Supardi.(Sri)

PADANG.Lintas Media News.
Semen Padang menyerahkan bantuan satu unit bilik sterilisasi dan satu unit tandon air bersih yang dilengkapi dengan tempat pencuci tangan untuk Mapolresta Padang, Senin (6/4/2020).

Bilik sterilisasi dan tandon itu diserahkan Staf Humas PT Semen Padang Jhon Reflus kepada Kanit III SPKT Polresta Padang Ipda Manara, dan disaksikan oleh Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan.

Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan menyampaikan apresiasinya atas bantuan PT Semen Padang tersebut." Bantuan dari PT Semen Padang ini dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Polresta Padang. Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19," katanya, Senin siang.

Bilik sterilisasi dan tandon air bersih ini akan ditempatkan di pintu masuk Mapolresta Padang, yaitu di depan ruang penjagaan SPKT Mapolresta Padang. Seluruh personil maupun tamu yang datang berkunjung, wajib mencuci tangan dan setelah itu baru masuk ke bilik sterilisasi.

"Setelah dari bilik sterilisasi, barulah seluruh personil atau tamu bisa masuk ke lingkungan Mapolresta Padang. Ketentuan ini tanpa kecuali, termasuk saya sebagai Kapolresta Padang juga wajib memanfaatkan bantuan dari Semen Padang ini untuk melawan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, bilik sterilisasi dan tandon air bersih untuk pencuci tangan itu diserahkan, karena Mapolresta Padang adalah tempat pelayanan masyarakat dan kepolisian juga garda terdepan dalam mengamankan warga dari Covid-19.

"Selain Mapolresta Padang, sebelumnya perusahaan juga menyerahkan bantuan bilik sterilisasi untuk rumah sakit-rumah sakit besar di Sumbar seperi RSUP dr M Djamil, RSUD Rasyidin, dan juga menyerahkan bantuan tandon yang dilengkapi tempat pencuci tangan untuk Pasar Bandar Buat , Pasar Indarung, Pasar Lubukbuaya dan Pasar Raya Padang," katanya.

Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan PT Semen Padang dalam melawan penyebaran Covid-19. Selain menyerahkan bantuan bilik sterilisasi sebanyak 15 unit untuk rumah sakit-rumah sakit besar yang ada di Sumbar, PT Semen Padang juga memasang bilik sterilisasi di lingkungan Semen Padang Group, termasuk Semen Padang Hospital.

Kemudian, melakukan penyemprotan disinfektan di 145 titik fasilitas umum yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pemberian vaksin influenza gratis untuk karyawan/wati Semen Padang Group, pemberian hand sanitizer dan seminar tentang Covid-19.

Selain itu, juga melakukan imbauan kepada masyarakat Kota Padang untuk menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak 1 meter dari ODP dan PDP Covid-19. Imbauan tersebut, disampaikan melalui spanduk yang dipajang di beberapa lokasi di Kota Padang.(*)

PADANG.Lintas Media News.
Terkait dampak wabah Corona (Covid-19),Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Barat, Senin (6/4) menerbitkan rekomendasi kepada SPS Pusat, sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Kominfo dengan para Pemred, Dewan Pers dan KPI, tertanggal 3 April 2020 lalu.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua SPS Sumbar Osmarwan Putra, Sekretaris Two Efly, Bendahara Atviarni, Wakil Bidang Organisasi Jayusdi Effendi dan Wakil Bidang Hukum Zulnadi.

"Ada enam poin dalam surat rekomendasi tersebut. Semuanya terkait dengan kondisi terkini perusahaan pers khususnya di Sumbar, sebagai akibat dari merebaknya wabah COVID 19 yang berdampak pada usaha penerbitan pers, berikut solusi yang kami rekomendasikan ke SPS Pusat," kata Osmarwan.

Adapun enam poin rekomendasi tersebut adalah ; 1.Mendesak SPS Pusat untuk mendorong pemerintah memberikan subsidi pembelian bahan baku kertas terhadap media cetak di daerah serta discount / pemotongan pajak dari pemerintah  yang di bebankan kepada perusahaan pers baik cetak maupun online, yang saat ini sangat terpukul akibat terdampak wabah virus corona/ Covid 19.
2.Meminta SPS Pusat memperjuangkan agar para pekerja di media cetak maupun online di masuk kan dalam jaringan pengaman social sebagai dampak Covid -19.
3.SPS Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan, melalui bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi wartawan yang bertugas, khususnya yang meliput Covid- 19 dan event terkait.
4.Mendorong media cetak di daerah membangun optimisme masyarakat dengan cara memperbanyak informasi positive terkait perkembangan Covid -19
5.Menghimbau  kepada seluruh pemimpin media cetak maupun online di daerah agar menghindari terjadinya PHK dan merumahkan karyawan, sebelum melakukan upaya efisiensi  sesuai Surat Edaran MENNAKER No. 97/MEN/THI-PPHI/X/2004. Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.
6.Mendorong SPS Pusat untuk mendesak gugus tugas covid 19 dengan menjadikan media cetak dan online di daerah sebagai wadah sosialisasi Covid 19 yang pendanaannya di tanggung APBN.

"Surat rekomendasi ini langsung kami kirim ke SPS Pusat dan ditembuskan ke Dewan Pers. Harapan kami, semoga apa yang kami suarakan dari Sumbar, bisa menjadi solusi juga bagi perusahaan pers di tengah situasi pandemik Corona saat ini," tutup Osmarwan.  (*)

PASBAR.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh aparatnya mengambil langkah-langkah agar semua orang yang masuk ke daerah Sumbar harus melakukan sesuai protokol kesehatan, yaitu warga yang masuk Sumbar akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus mengkarantina diri selama 14 hari.

Hal ini disampaikan gubernur Sumbar saat meninjau kesiapan Posko gugus tugas diperbatasan Sumatera Barat-Sumatera Utara (Sumut) Pasaman Barat Kecamatan Ranah Batahan, Silaping. dijaga ketat oleh petugas pemeriksaan dari Dinas Kesehatan, TNI, Polri, personil Satpol PP, BPBD dan instansi terkait lainnya, Sabtu (4/4/2020).

Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Pasbar Yulianto dan para Forkopimda Pasbar serta kepala OPD terkait. Ikut melakukan pencegahan dengan melakukan pengecekan setiap kendaran masuk ke wilayah Sumbar harus dicek kesehatannya.

Irwan Prayitno berharap setiap petugas, bisa lebih proteksi ketat di wilayah perbatasan, karena menjadi salah satu upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

"Makanya setiap orang atau warga yang ingin memasuki wilayah perbatasan ini, harus diperiksa tanpa terkecuali. Semua kendaraan yang melintas wajib berhenti untuk diperiksa," ucapnya.

Menurut gubernur Sumbar, kebijakan ini diambil agar setiap, tim medis akan melakukan pengecekan pada pintu perbatasan Sumbar ini harus bisa membedakan kondisi kesehatan, sesuai dengan kategori yang dialami pengunjung. Dengan tujuan, memastikan para pendatang ini tidak terkontaminasi dengan Covid-19.

Jika ada warga yang hendak masuk ke Sumbar kemudian terindikasi demam akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama 14 hari.

"Hanya orang yang sehat boleh masuk. Sementara yang terindikasi dilakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan penanganan secara medis," ujarnya.

Pemprov Sumbar sudah menyediakan sejumlah tempat untuk karantina bagi pasien OPD yang membutuhkan penanganan COVID-19, diantaranya ada 6 (enam) balai UPTD dan asrama. Termasuk orang yang sudah positif COVID-19 ringan sebanyak 3 (tiga) asrama di Padang.

"Bagi pengujung atau warga jangan malu mengakui kalau positif Corona, karena penyakit ini bukan aib. Ini untuk kebaikan kita semua," sebut Irwan.

Irwan Prayitno menekankan untuk petugas diperbatasan bagi setiap pendatang harus benar-benar didata dan dikontrol kesehatannya oleh pemerintah setempat dan juga oleh petugas kesehatan saat di perbatasan.

Kalau Orang Tanpa Gejala (OTG) atau tidak ada gejala klinis kontak dengan PDP bisa lakukan isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan dari pihak Puskesmas dan berkoordinasi dengan RSUD Kabupaten Kota setempat. Jika terlihat gejala, naikan status ODP atau PDP.

Yang perlu menjadi skala perioritas utama adalah PDP dan kedua OPD, perlu menjadi perhatian bagi Kabupaten kota menghadapinya. Jangan sampai terjadi Covid-19 positif.

Pemerintah Sumbar sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota menyediakan rumah sakit untuk PDP, yaitu 15 RSUD kabupaten kota, 2 RSUD provinsi dan satu rumah sakit Semen Padang, M. Djamil, Achmad Muchtar dan rumah sakit Unand Padang.  (rel)

Padang.Lintas Media News.
Masyarakat diharapkan tidak main-main soal antisipasi penyebaran penanganan covid 19 ini. Saat ini persoalan serius bagi bangsa dan negara bagaimana upaya menyelamatkan banyak orang dari covid 19 ini.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam interview online bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar langsung dari Rumah Sakit Universitas Andalas Padang, Minggu (5/4/2020).

Wagub Nasrul Abit amat menyesalkan ada seorang masyarakat yang penyerangan pemukulan terhadap seorang kepala kampung yang melarang berkumpul kepada masyarakat di Nagari Lakitan. Ini sesuatu perbuatan melawan instruksi Kapolri dalam antisipasi penanganan covid 19.

" Saat ini yang bersangkutan sudah ditangkap oleh pihak polres setempat dan kepala kampung sudah pulang dari rumah sakit dan penyembuhan di rumah. Ketahuilah upaya kepala kampung itu adalah mengingatkan masyarakat disekitarnya untuk mematuhi arahan pemerintahan dalam penanganan covid 19 ini, dilarang berkumpul-kumpul, jalankan pola hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, berdiam diri di rumah, pakai masker jika ada keperluan keluar rumah", himbaunya.

Nasrul Abit juga katakan, saat ini Alat Pelindung Diri (APD) kita selalu dikirim ke rumah sakit- rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan kita dalam bekerja.

"Kita terus melakukan berupaya memenuhi kebutuhan APD untuk kebutuhan para tenaga medis kita. Kurang kita pesan lagi.  APD khusus untuk para pertugas medis. Keselamat para medis juga menjadi perhatian utama kita", ujarnya.

Juga ikut sebagai nara sumber mendamping Wagub Sumbar , Direktur Rumah Sakit Unand, Pembantu Rektor Unand, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumbar.(rel)

Padang.Lintas Media News
 Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW)  Sumatera Barat Ny. Wati Nasrul Abit melalui donasi anggota BKOW, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak antisipasi penanganan covid 19 di Sumatera Barat.

"Saat ini ada sebanyak 125 paket telah di bagikan langsung kepada masyarakat di 5 Kecamatan yang disalurkan langsung oleh anggota BKOW Sumbar", ujarnya di sela -sela kesibukan hari ini,  Minggu (5/4/2020).

Ketua BKOW Sumbar juga sampaikan,  kita telah temui langsung pada masyarakat d 5 kecamatan yakni, Ria dan Bunda Yeyen (Padang Utara), Nini dan Rina M (Padang Barat), Yeni.sama Helda yasin (Padang Timur), NellyAlwi  dengan ibuk Mudatiwati KSM (Kuranji) dan Triana  (Lubuk Kilangan).

"Kita menyalurkan bantuan terdampak covid 19 ini diarahkan pada masyarakat miskin, tukang ojek, pekerja lapangan dan pemulung. Dan dalam pembagian ini kita tidak mengumpulkan masa akan tetapi mendatangi masyarakat miskin yang di temui di jalan dan jika melihat secara kodisi keadaan secara langsung," ujar Ny. Wati menerangkan.

Ny.Wartawati Nasrul Abik sedikit bantuan ini dapat meringankan beban RT masyarakat yang dampak penanganan covid 19 ini amat dirasakan saat ini.

"Dalam membagikan bantuan sosial ini,  petugas anggota BKOW wajib menggunakan APD yang bisa mengantisipasi pada kondisi di lapangan, sehingga juga tidak terpapar covid 19", harapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit harapkan.Bupati/Walikota untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat kepada masyarakat terdampak wabah virus Corona (covid-19).

Penyerahan batuan tersebut telah dibahas dalam pertemuan kemaren dengan Bupati /Walikota,data masyarakat yang terdampak sudah ada dimasing-masing kabupaten/kota, diharapkan bantuan sudah dapat dibagikan pada bulan April ini kepada masyarakat yang terdampak dari antisipasi penanganan covid 19 ini.Jelas Nasrul Abit disela-sela kunjungan kerjanya memantau Posko Pembatasan Selektif di Silaut Pesisir Selatan melalui wawancara online aplikasi zoom bersama IJTI Sumbar,  Sabtu (4/4/2020).

Lebih lanjut Nasrul Abit katakan, mohon kalangan pers dapat mengingatkan para bupati dan walikota untuk secepatnya menyalurkan bantuan dari 15 persen (penduduk) masyarakat yang terdampak.

"Berharap Pers dan Media ikut serta mendorong pemkab/ko secepatnya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penanganan covid 19 di Sumatera Barat", himbaunya.

Nasrul Abit juga katakan dalam percepatan penanganan covid 19, juga diharapkan kabupaten /kota juga melkukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk rumah sakit dan pukesmas di daerah.

"Saat ini dalam percepatan penanganan virus covid 19, penanganan awal para Orang Dalam Pemantauan (ODP) dimulai dari kabupaten/kota rumah sakit daerah, puskesman. Jika nanti positif baru dirujuk ke rumah sakit khusus pelayanan covid 19. Maka ODP agar segeranya melaporkan cek kesehatan di rumah sakit daerah dan puskesmas terdekat serta melakukan isolasi mandiri dirumah", ujar Nasrul Abit.

Wagub Sumbar juga katakan, dalam penanganan covid 19 ini, kerjasama pemkab/ko dan proaktif masyarakat tentu akan memudahkan kita melakukan percepatan penanganan covid 19 di Sumbar.

"Alhamdulillah dari data pemantau dilapangan orang masuk ke Sumbar lewat jalur muko-muko Pessel ada penurunan, pada hari pertama 426 orang, hari kedua 552 orang dan hari ini 368 orang. Mudah-mudah ini juga terjadi di jalur masuk lainnya ke Sumbar ", ujarnya.

Nasrul Abit tegas, jika kedatangan tidak ada lagi maka penanganan covid 19 bisa kita lakukan percepatan dengan aktifitas cek swab para ODP di daerah-daerah serta juga memantau lingkungan sekitar mereka.

" Kita memang berharap tingkat kedatangan tidak ada lagi ke Sumbar agar percepatan penanganan covid 19 dapat difokus diberbagai daerah. Dan selanjutnya tentu proaktif pemkab/ko dan masyarakat akan lebih memudahkan menyelesaikan penyebaran covid 19 di Sumbar", ungkapnya.(rel)

Sawahlunto.Lintas Media News.
Kota Sawahlunto mendapatkan jatah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton beras di Bolog dari Pemerintah Pusat. Beras tersebut diperuntukkan kapada daerah yang sudah menetapkan Tanggap Darurat Bencana, maka masyarakat  yang terdampak wabah virus Corona akan mendapatkan kompensasi beras per kepala keluarga dan Pemko Sawahlunto sedang mempersiapkan penyaluran bantuan beras tersebut.

Kadis Sosial Kota Sawahlunto Dedi Syahendri mengatakan, proses pendataan, verifikasi serta perhitungan jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial yang menerangkan bahwa setiap jiwa akan mendapat bantuan beras sebesar 400 gram perhari.

“Melihat kondisi masyarakat yang terdampak cukup banyak maka kita juga bisa mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat yang menerangkan setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan beras 300 gram perhari perjiwa, jadi kita sedang menindaklanjuti dari dua aturan tersebut,” kata Dedi melalui telepon selulernya, Sabtu (4/4/2020).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto, Dedi menyebut masa tanggap darurat bencana yakni 20 Maret – 19 April 2020 atau sekitar 30 hari.

“Jika kita melihat jumlah DTKS (Data Terpadu Ketahanan Sosial)/KK miskin 11.032 ditambah 15% menjadi 13.000 jiwa maka kebutuhan beras sekitar 138 ton beras. Untuk menutupi kekurangan tersebut kita sudah meminta bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 38 ton beras”,jelas Dedi.

“Pemberian bantuan ini, dilakukan secara selektif dan hati-hati agar tidak timbul persoalan nantinya. Semoga penyaluran beras tersebut dapat secepatnya terlaksana sehingga dampak sosial dari bencana COVID-19 dapat ditekan,” tuturnya.(Nov)

PADANG.Lintas Media News.
Upaya melawan penyebaran Virus Covid-19 terus dilakukan oleh PT Semen Padang. Kali ini, bentuk dengan pemberian bantuan tandon air bersih yang dilengkapi dengan wastafel, kran air dan tempat sabun pencuci tangan.

 "Tandon air bersih itu kami distribusikan untuk 10 pasar di Kota Padang, termasuk Pasar Bandar Buat dan Pasar Indarung yang merupakan bagian dari lingkungan perusahaan PT Semen Padang," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nurt Anita Rahmawati,kemaren.

Masing-masing tandon, dilengkapi dengan tiga unit wastafel, tiga kran air dan tiga tempat sabun pencuci tangan.
Pemasangan tandon dan tempat pencuci tangan itu, diharapkan dapat mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pasar.

"Pemberian bantuan tandon dan tempat pencuci tangan ini juga sejalan dengan imbauan Kemenkes dan WHO, bahwa dengan sering mencuci tangan, maka penyebaran virus Covid-19 dapat diantisipasi. Kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin agar penularan Covid-19 dapat diantisipasi," ujarnya.

 Anita menargetkan pendistribusian bantuan tandon air bersih yang dilengkapi dengan wastafel dan tempat sabut pencuci tangan itu sudah diselesaikan.

"Untuk hari ini, pendistribusian tandon itu akan dilakukan untuk Pasar Indarung dan pasar Bandar Buat, sisanya paling lambat besok," bebernya.

Sebelumnya, berbagai upaya dilakukan PT Semen Padang dalam melawan penyebaran Covid-19. Di antaranya, pemberian bantuan 15 bilik sterilisasi untuk rumah sakit-rumah sakit besar yang ada di Sumbar, termasuk Semen Padang Hospital, dan pemasangan bilik sterilisasi di lingkungan Semen Padang Group.

Kemudian, penyemprotan disinfektan di 145 titik fasilitas umum yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pemberian vaksin influenza gratis untuk karyawan/wati Semen Padang Group, pemberian hand sanitizer dan seminar tentang Covid-19.

Selain itu, juga melakukan imbauan kepada masyarakat Kota Padang untuk menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker bagi yang sakit dan jaga jarak 1 meter dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (Covid-19). Imbauan tersebut, disampaikan melalui spanduk yang dipajang di beberapa lokasi di Kota Padang.(*)

 Jakarta.Lintas Media News.
Bantu perangi Covid 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat siapkan Pusdiklat untuk penginapan paramedis dan tenaga kesehatan.

Hal itu dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan covid 19. Kata Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di  Gedung Journalist Boarding School (JBS) yang juga merupakan Pusdiklat Serikat Media Siber Indonedia (SMSI), yang terletak di Cilegon Banten, Jumat (3/4).

Rapat digelar usai Presiden RI Joko Widodo memberi arahan terbaru dalam penanganan covid 19 pada Kamis (02/04/2020), yakni Rapid test massal, libatkan tokoh agama, stop ekspor alat kesehatan, insentif UMKM,  stok pangan dan jangan liburan.

Konsultan JBS, Ashok Kumar mengatakan, guna mendukung program penanganan covid 19 oleh Pemerintah Pusat, JBS yang terletak di Krotek, Cibeber Kota Cilegon, siap digunakan untuk membantu dalam penanganan covid 19 baik sebagai tempat menginap paramedis dan tenaga kesehatan atau media center covid 19. Oleh karena itu, menurut Ashok, pihaknya juga siap bersinergi dengan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah daerah.

"Agar terlaksana dengan baik, maka harus ada dukungan dari Pemkot Cilegon agar saling bahu membahu memerangi covid 19," ujarnya.

Senada dikatakan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menurutnya, terkait dukungan penanganan covid 19, pihaknya siap setiap saat untuk bersinergi.

"Sesuatu yang tidak dapat ditolak, jika JBS sebagai Pusdiklat SMSI  akan digunakan untuk penanggulangan tempat Tinggal Tim Medis atau tenaga kesehatan, maka selaku penjab Pusdiklat SMSI Pusat, kami siap sepenuhnya mendukung" ungkap Rian Nopandra yang akrap dipanggil Opan.

Opan juga mengatakan, dalam memerangi covid 19 perlu langkah nyata dalam penangannnya. Oleh karena itu, masyarakat pers tidak boleh tinggal diam, dengan terus membantu dan mendukung penanggulangannya.

"Membasmi covid 19 ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan juga pers. Semoga dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, covid 19 segera bisa dibasmi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Pusat,  Firdaus berharap masyarakat jangan panik dan tetap waspada.

"Jangan panik, apalagi selalu muncul rasa takut yang tidak perlu. Seandainya terjadi hal yang terburuk, kita terjangkiti virus itu, kita tetap harus berfikir positif dan tawakal bahwa  kemungkinan besar kita akan pulih," ucap Firdaus.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus mengungkapkan,  JBS sebagai Pusdiklat SMSI akan disiapkan dalam rangka ikut berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan covid 19.

Usai rapat yang dilaksanakan marathon, dari pukul 13.00 wib, rombongan makan siang di Lobi Machmud Matangara, kemudian dilanjutkan ngopi bareng dan santap malam  di Coffe Shop Amir Machmud dan diakhiri dengan meninjau ruangan Journalist Boarding Scool(JBS) yang terdiri dari 10 standar room, 3 superior dan 2 Junior suite room ditambah dengan fasilitas meeting room, kitchen dan gudang serta coffee shop.

Hadir dalam rapat, Penanggungjawab JBS, Rian Nopandra yang juga menjabat Ketua PWI Banten, Ketua Harian BPD-PHRI Provinsi Banten sekaligus  Konsultan Journalist Boarding School (JBS) GS Ashok Kumar, Sekretaris Litbang SMSI Pusat, Eddy Muhdi Zein. Rapat digelar  di ruang Meeting Hendro S Effendy.(*).

Padang.Lintas Media News.
Pihak Rumah Sakit M. Jamil siap membantu memberikan coaching kepada perawat dari RSUD dr. RASIDIN untuk menangani pasien yang positif covid 19, untuk skala ringan hingga sedang, sedangkan untuk covid 19 berat RS M. JAMIL siap menampung dari RS rujukan covid 19 lainnya seperti dari RSUD Pariaman.

Hal ini disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Ir. Benny Warlis dalam Rapat dan kegiatan kunjungan di RS Rasidin Kota Padang, Jum’at (3/4/2020)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur M Jamil, IDI Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat, Direktur Rsud dr. Rasidin, Dinas Kesehatan Kota Padang.

Lebih jauh Benny Warlis juga memberikan, apresiasi dari Kota Padang yang menawarkan RSUD dr. Rasidin menjadi RS rujukan pasien positif covid19, segala sesuatu akan dilengkapi sesuai dengan SOP nya.

“Penunjukan rumah sakit umum daerah sebagai rujukan covid 19 ini, sebagai upaya meminimalisir adanya zona merah covid 19 di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Untuk itu segala kebutuhan yang dibutuhkan guna menunjang penanganan pasien positif covid19 di RSUD dr. Rasidin, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan siap memfasilitasi.
”, ungkapnya.

Sementara pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat (dr. Areva) menyarankan pasien yang bukan dalam tanda-tanda covid 19 dialihkan ke rumah sakit lain, seperti yang dilakukan oleh RS Persahabatan Jakarta agar tidak terjadi penumpukan pasien dan penyebaran virus yang lebih luas, namun dengan syarat Alat Pelindung Diri (APD) yang harus dilengkapi.

“ Kita juga berharap ada pemasangan CCTV pada ruangan rawatan pada pasien covid19 yang skala berat atau sedang. Sebagai alat monitor setiap kondisi pasien nantinya”, harapnya .

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan Kota Padang juga menyampaikan bahwa kota padang telah menyiapkan 28 unit rumah nelayan di Lb. Buaya dan Rusunawa seandainya lokasi isolasi untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid19 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah penuh, namun pemerintah kota padang masih kekurangan tenaga kesehatan dalam mengawasi lokasi dimaksud.

Terkait pro dan kontra mengenai penunjukan RSUD dr. Rasidin sebagai RS rujukan pasien positif covid 19, sudah diatasi oleh Pemerintah Kota Padang dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat. Kemudian, secara berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak terjadi permasalahan nantinya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harapkan Rumah Sakit umum Daerah Pariaman siap berjuang bersama dalam penanganan covid 19 . Oleh karena ini para tenaga medis dan masyarakat disekitar RSUD Pariaman, agar meningkatkan pemikiran positif dalam upaya penanganan antisipasi penyebaran covid-19 di Sumbar.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Ir. Benny Warlis, MM dalam kegiatan sosialisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman sebagai RS Khusus Pelayanan Covid 19, di RSUD Pariaman,  Kamis (2/4/2020).

Hadiri dalam kesempatan tersebut Kadis Kesehatan Kota Pariaman, direktur RSUD Pariaman dan pegawai RSUD Pariaman.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov juga menyampaikan, saat ini tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19.

" Pemerintah sangat mengharapkan perhatian dan dukungan pengabdian seluruh tenaga kesehatan dalam penanganan antisipasi penyebaran wabah covid-19. Wabah covid 19 merupakan persoalan bangsa saat ini yang mesti kita tangani bersama-sama", himbau Benny Warlis.

Benny Walis juga sampaikan pemerintah provinsi Sumatera Barat saat ini tengah serius melakukan berbagai upaya antisipasi penyebaran covid 19 di Sumbar. Menyiapkan berbagai lokasi-lokasi fasilitas yang diperuntukan dalam penanganan ODP, PDP dan Positif Covid-19.

"Semua peralatan APD akan dilengkapi oleh Kelengkapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari tahapan Covid-19 pada Rumah Sakit Khusus,  sedangkan pasien biasa yang saat ini berada di RSUD Pariaman, akan dicoba dialihkan ke RSUD yang dekat dengan Pariaman", terangnya.

Benny Warlis tegaskan,  penetapan Rumah Sakit Pariaman sebagai rujukan penanganan Covid 19 merupakan salah satu upaya persiapan dalam menghadapi kondisi yang terburuk dalam mengatasi penyebaran covid 19 di Sumbar.

" Kita mesti dukung kebijakan Gubernur Sumatera Barat yang juga merupakan perintah pemerintah pusat dengan memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing dalam upaya penanganan covid 19 ini", ujarnya.

Penunjukan RSUD Pariaman sebagai Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Sumatera Barat menuai polemik dilingkungan masyarakat dan intern RSUD Pariaman itu sendiri.

Melalui direktur RSUD Pariaman dr. Ven menyampaikan permasalah sosial yg timbul dari beberapa berita yang tersebar dimedia sosial, dimana penunjukan RSUD Pariaman berada dijantung kota Pariaman yang menimbulkan kecemasan bagi masyarakat disekitar.

Sedangkan untuk intern dari RSUD Pariaman, kecemasan cendrung terkait APD yang belum sesuai dengan SOP penanganan pasien Covid-19 yang dimiliki RSUD Pariaman dan effect domino yg akan sampai ke pasien pasien non covid.(rel)