Pariaman,Lintas Media News.
Kemampuan menulis kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) harus terus ditingkatkan. Dari perjalanan menghadiri  berbagai kegiatan PMII  di tingkat cabang dan koordinator cabang, memang masih sulit ditemui kader PMII yang mampu menulis dengan baik.

Demikian diungkapkan Tim Kaderisasi PB PMII Satria Efendi Tuanku Kuniang, Ahad (8/3/2020) malam saat peluncuran dan bedah bukunya di sekretariat PMII Cabang Pariaman, Jalan M.Rasyid, Kota Pariaman.

Peluncuran dan bedah buku  berjudul, Dari Ranah Minang Menuju Salemba, difasilitasi PC PMII Kota Pariaman. Tampil sebagai narasumber/pembedah buku Pengurus Seksi Literasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumbar Armaidi Tanjung.

Menurut Satria, setelah beraktifitas di PB PMII memang sangat dirasakan betapa pentingnya kader PMII punya kemampuan menulis, terutama menulis buku. Meski di tengah era digital, setiap orang bermedia sosial, namun kehadiran buku sebagai media transfer pengetahuan dan informasi masih sangat penting.

 “Karena itu, saya mengajak kader PMII dimana pun berada mulailah menulis,” kata Satria, kandidat Ketua Umum PB PMII masa khidmat 2020-2022 pada Kongres PMII di Balikpapan 13-17 April mendatang.

Armaidi Tanjung yang juga editor buku tersebut menyebutkan, keberanian Satria Efendi Tuanku Kuning menerbitkan buku ini patut diberikan apresiasi. Karena masih banyak  mahasiswa yang malas menulis, apalagi menerbitkan buku. Padahal, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, menulis sangat banyak terbantu.

“Jika dibanding dengan menulis sebelum adanya era komputer dan digital, sekarang sangat jauh lebih mudah. Saya yang mulai menulis di akhir tahun 1980-an merasakan bagaimana susahnya mengetik naskah tulisan. Jika salah di akhir kertas ketikan, harus diulang di awal (di atas) lagi. Mesin ketiknya pun harus numpang, seperti di tata usaha sekolah saat pegawainya sudah pulang,” kata Armaidi mengenang masa lalunya.

Kehadiran buku ini turut memperkuat gerakan literasi, terutama di kalangan mahasiswa dan aktivis kampus, kata Armaidi yang juga Bendahara PWI Pariaman ini menambahkan.

Ketua PC PMII Kota Pariaman Rianda menyebutkan, lounching dan bedah buku ini merupakan yang pertama dilakukan. Informasi dari para senior PMII Pariaman, sejak PMII berdiri tahun 2007 belum pernah melakukan louching dan bedah buku. Apalagi buku yang tulis kader PMII yang pernah beraktifitas di PMII Cabang Pariaman.

“Karena itu, momen lounching dan bedah buku ini jadi sejarah baru di PMII Pariaman. Mudah-mudahan ke depan ada lagi kader atau alumni PC PMII Kota Pariaman yang menerbitkan buku,” tutur Rian didampingi sekretarisnya Rido Saputra.

Buku ini terdiri dari tiga bagian.  Bagian I menampilkan sosok perjalanan Satria Efendi Tuanku Kuniang Dari Ranah Minang Hingga ke Salemba. Bagian II menyajikan artikel dan opini tulisan Satria yang dimuat di sejumlah media.  Bagian III  Satria Effendi Tuanku Kuning Dalam Berita,   memuat berita-berita aktifitas Satria yang ada dalam jejak rekam, baik media cetak maupun media online.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang dalam kata pengantar di buku tersebut mengatakan, Satria Effendi Tuanku Kuniang, nama yang beliau populerkan di Jakarta.

 Seorang kader yang berasal dari Kota Pariaman dan juga punggawa PB PMII yang aktif dibidang kaderisasi.  Satria adalah seorang kader PMII yang meniti karirnya di PMII dengan sabar, setapak demi setapak hingga akhirnya berproses di Jakarta.

 Mulai berproses di Komisariat hingga PB PMII bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Perlu kesungguhan, kesabaran dan pengabdian yang keras dan tekun untuk mencapainya.

“Satria saya kenal sebagai pribadi yang ulet, mandiri dan berwawasan cakap. Buku ini adalah salah satu bukti kapasitas sahabat Satria sebagai kader PMII. Sahabat Satria menulis tentang rekam jejak perjalanan dirinya dan karyanya sebagai seorang kader yang sangat patut dijadikan teladan dan motivasi sahabat-sahabat PMII dimana pun berada,” kata Agus Mulyono.(rel)

Padang.Lintas Media News
PT Semen Padang yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group menyerahkan bantuan untuk korban galodo di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu, (8/3/2020) sore.

Sebelumya, pada Sabtu (7/3/2020) juga diserahkan bantuan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk renovasi Gedung Serba Guna Yayasan Sarumpun Pauh IX dan bantuan untuk PAUD Melati Kuranji,dengan total sebesar Rp187 juta.

Untuk bantuan korban galodo berupa semen sebanyak 1500 zak  diserahkan  Direktur Keuangan PT Semen Padang Muhammad Tubagus Dharury kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Akhiari, dan disaksikan anggota DPR RI Andre Rosiade.

"Bantuan ini sebagai bentuk  tanggung jawab sosial PT Semen Padang kepada masyarakat lingkungan yang mengalami bencana," kata Direktur Keuangan PT Semen Padang Muhammad Tubagus Dharury yang didampingi Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati dan Kepala Bidang Bina Lingkungan Corporate Sociality Responsibility (CSR) PT Semen Padang, Masykur Rauf.

"Ia mengatakan, bantuan tersebut  bagian dari program CSR perusahaan.  Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban para korban bencana.

Anggota DPR RI Andre Rosiade pada kesempatan itu mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan semen untuk korban galodo di Padang Laweh Malalo tersebut. "Bantuan ini berawal dari aspirasi masyarakat Padang Laweh yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada kami  selaku anggota DPR RI dari Sumatera Barat," terangnya.

Dampak galodo, katanya, telah membuat rumah warga dan fasilitas umum rusak. Dan tentunya, kehadiran Semen Padang yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group, menjawab kebutuhan masyarakat Padang Laweh Malalo..

Selain Semen Padang, lanjutnya, beberapa perusahaan BUMN lainnya seperti BTN, Mandiri dan Hutama Karya juga menyerahan bantuan untuk korban galodo yang terjadi Padang Laweh Malalo pada awal Januari kemarin.

"Total nilai bantuan yang diserahkan hari ini sekitar Rp475 juta," ujarnya.

Wali Nagari Padang Laweh Malalo Akhiari, berterimakasih kepada Semen Padang dan beberapa BUMN lainnya yang telah memberikan bantuan.

 "Alhamdulillah, terimakasih Semen Padang dan beberapa perusahaan lainnya yang telah memberikan bantuan untuk kami," katanya.

Bantuan dari Semen Padang dan beberapa perusahaan BUMN ini, kata Akhiari melanjutkan, nantinya akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki kembali rumah warga yang rusak akibat bencana galodo, termasuk untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang juga rusak, seperti saluran irigasi.

"Mudah-mudahan, Semen Padang bersama Semen Indonesia dan BUMN lainnya terus maju dan berkembang, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk kami maayarakat Bangsa Indonesia," ujarnya.

Selain menyerahkan bantuan semen sebanyak 1500 zak,  PT Semen Indonesia (Persero), Tbk pada Sabtu (7/3/2020) juga menyerahkan bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) renovasi GSG Yayasan Sarumpun Nagari Pauh IX dan bantuan untuk PAUD Melati Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
Bantuan dari BUMN persemenan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Andre Rosiade kepada pengurus Yayasan Sarumpun sebesar Rp142 juta dan kepada pengurus PAU Melati Kuranji sebesar Rp45 juta. Total dana bantuan yang diserahkan itu sebesar Rp187 juta itu.

Di tempat terpisah, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri mengatakan, bantuan PKBL dari Semen Indonesia ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan.

"Bantuan dari Semen Indonesia ini diserahkan untuk Yayasan Sarumpun dan PAUD Melati Kuranji  merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat lingkungan," kata Oktoweri.

Ketua Yayasan Sarumpun Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, Kamaryudin mengatakan, sebagai penerima manfaat dari bantuan Semen Indonesia Group, tentunya sangat disyukuri sekali atas bantuan yang diberikan.

"Alhamdulillah, saya mewakili masyarakat Kuranji, sangat bersyukur atas bantuannya. Bantuan uang tunai ini akan kami manfaatkan untuk kelanjutan pembangunan Gedung Serba Guna kami yang terbengkalai," kata Kamaryudin.

Selain kepada Semen Indonesia, Kamaryudin juga berterimakasih kepada Andre Rosiade yang telah memfasilitasi bantuan ini, karena bantuan yang diterimanya, merupakan aspirasi masyarakat Kuranji yang disampaikan kepada Andre Rosiade selaku wakil rakyat di DPR.

"Terimakasih Pak Andre. Alhamdulillah berkat dukungannya, kami sebagai masyarakat mendapatkan bantuan dari PKBL Semen Indonesia Group. Semoga Semen Indonesia Group tetap maju dan berkembang bersama kami masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.(*)

Padang.Lintas Media News.
Menjelang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi menggelar SpecTAXcular 2020, dalam rangka mengimbau masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu serta lebih mudah dengan menggunakan E-Billing untuk pembayaran dan E-Filing laporannya.

Acara yang digelar di Kawasan Car Free Day, GOR Haji Agus Salim, Minggu (8/3/2020) itu,dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Kepala Kantor Perwakilan Pajak Sumbar dan Jambi Lindawaty, Pimpinan Bank Nagari, BRI, Mandiri, BNI dan undangan perpajakan di Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengajak masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera laporkan SPT PPh tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2020. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur Undang-Undang.

"Selama ini masyarakat rasakan akan kemajuan Indonesia, karena pajak. Lebih baik bayar pajak lebih awal. Pajak itu dari kita, untuk kita. Tanpa pajak program pemerintah pun tak jalan. Pajak kuat, Indonesia Maju," ucap Irwan Prayitno.

Saat ini pelayanan SPT tahunan dipermudah dengan adanya aplikasi online, yaitu  e-billing dane-Filing, dimana wajib pajak dapat melapor dimana saja dan kapan saja. Adanya kesadaran membayar pajak nantinya akan berimbas kembali kepada pembangunan di daerah.

"Kita diberi waktu selama tiga bulan, dengan aplikasi online, yaitu e-billing dane-Filing, tidak ada alasan untuk telat bayar pajak," ungkap gubernur.

Selanjutnya gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi terkait kegiatan Spectaxcular ini merupakan ajang sosialisasi terhadap wajib pajak.

"Adanya program e-Billing dane-Filing ini turut mendukung program Go Green agar penggunaan kertas dapat lebih diminimalisir, mengurangi biaya tinggi dan lebih efektif dalam pendistribusian SPT," jelasnya.

Irwan Prayitno mengharapkan dengan partisipasi masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya, maka pembangunan akan dapat diteruskan dan ditingkatkan demi kemakmuran Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Kepada Forkopimda, Kepala Instansi/Lembaga/Kementerian serta seluruh pihak mari saling bersinergi untuk mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak  karena lebih dari 80% APBN berasal dari Pajak begitu pula dengan APBD Sumbar yang sebagian besar mendapatkan transfer dana dari Pusat.

Sementara Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar dan Jambi Lindawaty mengatakan, spectaxcular merupakan kampanye nasional pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan serentak se-Indonesia pada tanggal 8 Maret 2020.

Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi atau dialog perpajakan tentang penyampaianSPT Tahunan melalui e-Filing atau kewajiban perpajakan lainnya silakan menghubungi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, KPP Pratama Padang Satu, atau KPP Pratama Padang Dua dan dipastikan seluruh layanan yang diberikan oleh Pegawai DJP adalah Gratis.

"Kita berharap semua lapisan masyarakat bersama-sama,  berpartisipasi mensukseskan pembayaran pajak secara benar. Ayo taat membayar pajak demi kemajuan NKRI," ajak Lindawaty. (rel)

Oleh Amir Machmud NS

SEBEBAS apa pun ruang yang dibuka oleh atmosfer kemerdekaan pers dewasa ini, kepentingan kemaslahatan dan kemanusiaan tetap merupakan mahkota yang harus dijaga dan ditegakkan dalam berjurnalistik.

“Pesan moral” ini mengemuka sebagai simpulan atas respons terhadap wacana model pemberitaan tentang virus Corona. Kinerja kewartawanan dan kemediaan diingatkan, termasuk secara formal melalui surat edaran Dewan Pers, untuk tetap mematuhi rambu-rambu etika dan tujuan kemaslahatan sosial.

Pesan serupa (seharusnya) juga direfleksikan oleh model pemberitaan tentang musibah banjir di Ibu Kota RI, belum lama berselang. Rata-rata pemberitaan banjir Jakarta, menurut penilaian saya, terasa lebih berkecenderungan mengumbar ekspresi syahwat politik ketimbang memuarakan solusi teknis yang efektif dan semangat kemanusiaan. Media seolah-olah membuka diri, menyediakan ruang bagi kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang bertarung head to head.

Jurnalisme hakiki, apabila kita meresapinya sebagai tugas etis, memang seharusnya mengetengahkan orientasi yang tidak kalah penting ketimbang hanya eksplorasi mengenai eksklusivitas unggahan informasi demi kepentingan survivalitas perusahaan media. Orientasi itu adalah kepentingan kemanusiaan.

 Pertanyaannya, apakah tujuan berjurnalistik sekadar menumpang jiwa bisnis media, atau sebaliknya? Atau boleh jadi pula, punya jalan tengah yang keberiringan antara ideologi media dan tujuan membangun perusahaan yang sehat?

Kondisi perusahaan yang sehat tidak selalu dihadirkan oleh kemenangan rating atau unjuk viral dari model-model bermedia yang bermagnet penyajian sensasi. Yang harus dibangun adalah justru bagaimana good news menjadi penyangga bagi kekuatan berita-berita yang mengilhami atau inspirational news. Sensasi dan magnetnya ada pada kehendak mewujudkan impian masyarakat tentang keteladanan, kebutuhan akan contoh-contoh kisah sukses dari para “hero” dalam berbagai bidang kehidupan.

 Model jurnalistik ini akan menjadi semacam “klinik” yang memberi pencerahan kepada masyarakat.
Nalar inspirational news ini tidak lantas membatasi sifat kritis media yang menjadi representasi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di semua lini. Fungsi media untuk memberi informasi dan mengedukasi -- sebagai wujud ekspresi kemerdekaan pers -- tetap melekat, karena orientasi sajian pemberitaan adalah untuk kontribusi menciptakan kemaslahatan bersama.

Tujuan Kemanusiaan
Sikap etis dalam pemberitaan virus Corona dan banjir Jakarta, dari perspektif ini, adalah untuk tujuan kemanusiaan menyelamatkan bangsa. Peran ini boleh jadi amat berat disangga oleh realitas kekuatan wartawan dan media, akan tetapi sebagai representasi masyarakat untuk menyalurkam pendapat, etika kewartawanan dan bermedia ini menjadi moralitas profetik yang harus terawat dan konsisten ditransformasi sebagai “laku”. Dan, seperti pada peristiwa virus Corona inilah dunia media kita mendapat ruang nyata untuk unjuk keberpihakan kepada maslahat.

Seperti terkutip dari buku Adab Jurnalistik, makin banyak bukti betapa media berperan secara determinatif dalam menemukan, mengangkat, membuka, lalu mendorong penyelesaian persoalan-persoalan publik. Keterangkatan kasus-kasus korupsi, penangkapan bandar karkotika, dan berita-berita di seputar terorisme juga memperlihatkan peran masif media untuk membangun kemaslahatan publik. Kegairahan orang-orang media boleh jadi tak hanya didorong oleh orientasi “kebaikan” sebagai jabaran fungsi ideal berjurnalistik, karena memang terdapat sisi-sisi lain yang terkait dengan perkembangan praksis jurnalisme lantaran perkembangan pesat teknologi informasi (Amir Machmud NS: 2017).

Tata krama pemberitaan di seputar virus Corona merupakan bentuk keterlibatan yang berorientasi pada produk “kebaikan bersama”. Yakni agar tidak menimbulkan peningkatan kepanikan, memberi pengetahuan untuk bersikap preventif, mendorong hidup yang lebih sehat, menguatkan kemampuan teknis wartawan dan media dalam mengemas pesan-pesan, dan mengelola kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Dari sisi kewartawanan, tentu bertujuan agar tidak muncul bias dalam penyajian informasi yang justru kontraproduktif dengan tujuan berjurnalistik dan bermedia.
Model itu tentu sama dengan idealita tata krama di seputar pemberitaan banjir.

Yakni agar media tidak terjebak di tengah pertarungan politik yang secara verbal tampak dan terasa dari aneka pernyataan, baik dari lingkaran Anies Baswedan cs (Pemerintah DKI Jakarta) maupun dari lingkaran oposannya, termasuk dari kalangan pemerintah pusat. Keterjebakan pada kampanye politik yang saling memojokkan itu berpotensi bias untuk melalaikan tugas utama berupa ikhtiar menemukan “kebenaran jurnalistik” yang memberi kontribusi terhadap solusi efektif dalam manajemen pengendalian banjir di Ibu Kota.

Kalau sikap itu kita maknai sebagai misi jurnalisme, maka pijakan pada kode etik akan menuntun praktik berjurnalistik kita sebagai seorang “wartawan negarawan”.

Bukankah, seperti disampaikan oleh Bill Kovach dan Tim Rosenstiel dalam buku legendaris Elemen-elemen Jurnalisme, kode etik dan misi jurnalisme menghasilkan kesaksian yang sama?

Tujuannya, seperti dalam Kode Etik American Society of Newspaper Editors, “untuk melayani kesejahteraan umum dengan menginformasikan berita kepada orang-orang”. Pernyataan yang kemudian menjadi klasik dalam praksis ini adalah, “Berikan sinar, dan orang-orang akan menemukan jalan mereka sendiri” (Kovach & Rosenstiel: 2004).

Dari pemaknaan untuk tujuan kebaikan bersama, inilah sejatinya nalar “jurnalisme inspiratif” yang harus terus menerus kita rawat dan kembangkan.

-- Amir Machmud NS, wartawan senior dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

Padang, Lintas Media News.
Sebagai anak tentara dan polisi, FKPPI tidak boleh beranjak seinci pun dari gerak juang dan bakti TNI/Polri karena FKPPI adalah organisasi tali darah yang tak mungkin selain anak TNI/Polri atau purnawirawan untuk menjadi anggotanya.

Demikian dikatakan Ketua PD III KB-FKPPI Sumatera Barat, Syafrizal Ucok dalam acara Rakorda KB FKPPI Sumbar, Minggu (8/3) di aula kantor Dinas PMD Sumatera Barat, Jl Pramuka Padang.

Syafrizal mengatakan bahwa dari 14 cabang FKPPI di  Kabupaten/Kota saat ini ada yang sudah habis masa bakti pengurusnya ada yang sudah Muscab tapi belum dilantik. "Kita harap seluruh pengurus melakukan koordinasi kepada para pembina cabang yakni para Dandim, Kapolres dan DPC Pepabri untuk bisa memperoleh dukungan kegiatan," kata Syafrizal.

Ia menargetkan dalam tahun ini semua cabang sudah memiliki pengurus definitif dan dilantik.
"Tahun ini akan dilaksanakan kegiatan bersama yang disebut Kopdarda III yang akan melibatkan beberapa PD FKPPI provinsi tetangga antara lain Riau, Jambi. Bengkulu dan  Kepri. Kegiatan ini kita laksanakan di Kota Solok," ujarnya.

Rapat Koordinasi Daerah ini diikuti oleh delegasi Pengurus cabang .
Dalam sesi laporan PC PC yang dimoderatori oleh Wakil Ketua Ardyan, terungkap berbagai permasalahan yang dihadapi di cabang-cabang.

Antara lain yang menjadi masalah adalah soal sekretariat yang belum ada, registrasi anggota dan dukungan anggaran. "Untuk registrasi, secara nasional PP FKPPI dilakukan melalui KTA elektronik, namun masih agak tersendat. Kita akan back up dulu dengan sistem manual," ujar Ardyan menjawab berbagai pertanyaan cabang cabang.

FKPPI kini memang sudah menjadi KB FKPPI dimana ada beberapa organisasi sayap antara lain GM FKPPI, Wanita FKPPI, Himpunan Pengusaha FKPPI.

"Khusus GM FKPPI memang kita sesuaikan dengan Undang Undang kepemudaan bahwa ada batas usia bagi keanggotaan  organisasi pemuda. Sehingga bisa masuk dalam sistem KNPI sebagai induk organisasi kepemudaan nasional," kata Ardyan.

Ketua panitia pelaksana Rakorda Eko Yanche Edrie mengatakan bahwa Rakorda ini merupakan kegiatan dalam rangka konsolidasi organisasi.(rel)

Padang.Lintas Media News
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melantik Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Barat Rosail Akhyari Padomuan, S.STP, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, kemaren di Aula Kantor gubernur.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan ( SK) Gubernur nomor : 821/1656/BKD/2020 tanggal 5 Maret 2020, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil Dalam dan dari kopetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Gubernur, pelantikan ini berdasarkan pada proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan prinsip transparans dan akuntabel.

"Selanjutnya berdasarkan hasil uji kopetensi yang telah dikonsultasikan dengan KASN (Komisi Aparatur sipil Negara) dan Kemendagri, maka dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi pratama pada hari ini,” kata Gubernur Sumbar.

Gubernur menegaskan para pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil uji kopetensi yang teruji dalam hal prestasi dan integrasi. Selain itu dalam pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Pratama harus melalui proses dari Mendagri. Apabila daerahnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

"Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan. Bahkan sudah ada izin dari Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.

Pengangkatan jabatan eselon II di Pemerintah Daerah harus melalui lelang jabatan. Tidak boleh kodong terlalu lama. Jadi kalau eselon II kosong harus diisi dulu oleh Plt sampai proses lelang jabatan selesai.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasib para ASN. Sehingga kepala daerah tidak bisa seenaknya melakukan pergantian atau melakukan nonjob terhadap pegawai yang sudah mengabdi. Terlebih lagi, saat ini sudah ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selalu melakukan evaluasi terhadap kepala daerah yang melanggar aturan.

"Dulu kepala daerah bisa saja melantik siapa saja semaunya, apalagi sebentar lagi Pilkada. Sekarang sudah ada aturan, harus melalui mekanisme yaitu lelang jabatan," jelas Irwan Prayitno.

Selanjutnya Gubernur Sumbar menyampaikan,  tidak mudah mencari pejabat baru untuk sebuah jabatan, maka yang paling aman adalah menjalankan lelang jabatan. Harus berdasarkan kualitasnya, bukan karena pilihan politik.

"Sampai saat ini, saya konsisten mengangkat dan mempertahankan para pejabat yang memiliki berprestasi," tuturnya.

Selain itu sebelum menutup sambutannya, gubernur berpesan, agar setiap pejabat eselon hendaknya mampu merealisasikan program kerja OPD masing-masing, termasuk mendorong dan meningkatkan instansi.

"Yang terpenting jangan sampai tersangkut masalah dengan hukum, setiap pejabat bisa bekerja dengan profesional dan tetap mengawasi setiap pekerjaan bawahannya," tutupnya.(rel)

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri (kiri) menandatangani nota kesepahaman antara PT Semen Padang dengan UNP, Kamis, 5 Maret 2020. Tampak kanan, Rektor UNP Ganefri.


PADANG.Lintas Media News.
 PT Semen Padang dan Universitas Negeri Padang (UNP) jalin kerjasama terkait program magang dan praktik kerja lapangan  mahasiswa, penandatanganan nota kesepahaman/kerjasama
tersebut telah dilakukan oleh Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri dan Rektor UNP Ganefri di auditorium UNP.Kamis (5/3/2020).

Selain dengan PT Semen Padang, UNP juga menjalin kerjasama dengan puluhan perusahaan itu di antaranya PT Semen Padang, PT Kunango Jantan, Grand Inna hotel Padang, Daima Hotel, Pangeran Beach Hotel, Whitz Prime Hotel Padang, PHRI, Dinas Pariwisata Sumbar, Novotel Bukittinggi, dan Kryad Bumiminang.

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri menjelaskan kerjasama dengan UNP tersebut terkait program magang dan praktik kerja lapangan dari mahasiswa UNP. Selain itu juga ada kerjasama dalam bentuk sharing knowledge/kuliah umum kepada mahasiswa UNP serta kerjasama dalam bidang penelitian.

"Kami menyambut baik kerjasama yang ditawarkan UNP ini, karena sebagai salah satu industri terbesar di Sumatera Barat PT Semen Padang memiliki tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan di daerah ini," kata Yosviandri.


Rektor UNP Ganefri mengatakan, kerjasama dengan 15 industri dan dan dunia usaha juga dalam rangka mendukung gerakan merdeka belajar di UNP. "Ini salah satu langkah dalam mewujudkan kampus merdeka seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Dengan adanya program ini, nantinya akan ada pilihan-pilihan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan diri yang dimiliki," kata Ganefri.

Hadir dan menyaksikan kerjasama itu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Ir. Nizam,M.Sc.,DIC., Ph.D, Owner Ruang Guru Iman Usman, dan perwakilan dari berbagi industri dan usaha. Juga hadir,
Ketua Senat UNP Z. Mawardi, wakil rektor UNP, dosen di lingkungan kampus, perwakilan rektor perguruan tinggi di Sumbar, dan mahasiswa UNP.(rel/b)

Padang.Lintas Media News.
Salah satu tugas penting Humas bagaimana meluruskan informasi dan isu yang beredar sesuai aturan yang berlaku. Apakah dengan membuat press relis, atau melakukan Konfrensi pers, sehingga masyarakat tidak salah persepsi atau dapat meredam gejolak yang ditimbulkan oleh pemberitaan tersebut.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada saat memberikan pengarahan umum pada acara Pertemuan Rakor Kehumasan di Covention Hall Bukit Lampu Kota Padang,  Kamis (5/3/2020).

Gubernur Sumbar menyatakan, humas dalam tugasnya bagaiman mengelola pemberitaan pemerintah dengan baik, terutama untuk mensosialisasikan berbagai progam dan kegiatan pembangunan daerah.

"Pemberitaan yang disampaikan humas diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam aktifitas sehari-hari.  Dengan pemberitaan itu juga masyarakat dapat mengetahui apa-apa yang dikerjakan pemerintah, sehingga dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat ikut berpartisipasi",ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan,  tahun 2020 Sumatera Barat akan banyak menyelenggarakan event-event nasional yang sebahagian besar akan di hadiri presiden.

"Ada MTQ yang akan dihadiri lebih dari 100 ribu masyarakat menyaksikan dan mendengar lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an. Ada acara penas tani dengan kedatangan lebih 50 ribu petani se Indonesia berkumpul. Peringatan Harganas dan hari anak anak nasional. Dimana event ini juga akan dibuka secara resmi oleh presiden Republik Indonesia", ungkapnya.

Kemudian Irwan Prayitno juga menyampaikan ada event Tour de Singkarak , MTGT yang dihadiri tiga negara Malaysia, Thailand dan Indonesia.

" Event MTGT,  dimana Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara dan menempatkan Sumbar sebagai tuan rumah", terangnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kemudian Pengnyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagai pesta demokrasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan daerah, pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota.

" Saat ini di Sumbar penyelenggaraan pilkada 13 kabupaten /kota serta Gubernur dan Wakil Gubernur, tentunya ini menjadi yang sangat istimewa dan akan menyerap banyak tenaga dan pikiran dalam kontek humas menjaga  stabilitas informasi pembangunan daerah. Menjaga agar tidak terjadi gejolak yang merusak tataran demokrasi itu sendiri", katanya.

Karena dalam pillada dalam pengalaman  sebelumnya akan banyak ada pemberitaan berbagai media,  apakah itu media masa, media sosial dan sarana media lainnya.

"Akan ada munculnya pemberitaan hoax, fitnah dan kampanye yang berlebih-lebihan menebar isu bahkan hingga adanya ujar kebencian. Hal-hal demikian jika ada berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, humas mesti juga bersuara meluluskan agar masyarakat tidak resah dan mengurangi salah paham", serunya.(rel)

Padang,Lintas Media News. Diharapkan dalam penetapan petugas penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara PPS di TPS agar terjamin memiliki kesehatan yang baik, jika perlu petugas PPS berusia muda akan tetap berintergitas. Semua itu dilakukan agar tidak ada petugas PPS yang meninggal dunia karena tidak sangup menahan tekanan beban tugas yang berat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Kehumasan di Covention Hall Bukit Lampu Kota Padang, Kamis (5/3/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Sumbar, Direktur Fasilitasi Pemda Kemendagri, Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Kabag Humas Kabupate / kota se Sumatera Barat, Humas Forkopimda, Humas BUMN/BUMD, Humas-humas OPD dilingkungan Pemprov Sumbar, Kepala sekolah SMA/SMK/MAN di Kota Padang.

Lebih lanjut Irwan Prayitno menyampaikan, oleh karena pemilihan panitia pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum juga dilampiri dengan surat kesehatan dari rumah sakit yang menyatakan sehat baik fisik maupun mental.

" KPU dirasa perlu melakukan itu agar penyelenggara pilkada di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita berharap tidak ada PPS yang jadi korban dalam penyelenggaraan pilkada, jika perlu nihil" harapnya.

Irwan Prayitno juga mengingatkan aparat keamanan dan masyarakat perlu ikut berperan aktif menjaga keamanan dan kenyaman hidup saat pesta demokrasi berlangsung.

" Saat pesta demokrasi berlangsung aparat keamanan dan masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. Kesadaran ini mesti ditumbuhkan dari masyarakat, karena menjaga keamanan dan Kesuksesan penyelenggaraan pilkada merupakan tugas bersama. Kita berharap tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada di Sumbar dapat mencapai 80 persen jika perlu lebih", himbaunya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Luar Biasa! Persatuan Sepakbola (PSP) Padang  U-15 Juara Nasional Piala Soeratin.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah kembali menerima penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan diberikan oleh SIWO Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas keberhasilan Wali Kota Mahyeldi membina olahraga di Kota Padang.

"Ya, Wali Kota Padang kita berikan penghargaan sebagai Walikota Peduli Olahraga. Penghargaan itu diberikan karena Wali Kota Padang sukses membawa PSP U-15 Juara Nasional Piala Soeratin," ungkap Suryansyah, Sekretaris SIWO PWI Pusat, Kamis, 5 Maret 2020.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut akan diserahkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada acara "Golden Award Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI 2020" pada Senin, 30 Maret 2020 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Kemenpora, Jakarta.

Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus didampingi oleh Ketua SIWO PWI Sumbar Faisal Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan ke SIWO PWI Pusat agar Wali Kota Padang H Mahyeldi untuk menerima penghargaan tersebut atas prestasi olahraga di tingkat nasional yang diraih PSP U-15 di Piala Soeratin.

"Baru di zaman Pak Wako Mahyeldi PSP U-15 berhasil meraih juara di tingkat nasional, yaitu Piala Soeratin pada 29 Februari 2020, kemaren. Ini menandakan keberhasilan Wako Mahyeldi dan Wawako Hendri Septa membina olaharga di Kota Padang dan Sumatera Barat," cakapnya.

Ketua SIWO PWI Sumbar Faisal Budiman mengatakan, keberhasilan pada Piala Soeratin tersebut sangat layak diapresiasi. Pasalnya, belum pernah dalam sejarah Piala Soeratin tersebut singgah di Kota Padang. Baru pada masa kepemjmpinan Mahyeldi, PSP U-15 berhasil memboyong Piala Soeratin ke Ranah Bingkuang.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setdako Padang Amrizal Rengganis mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah terkait penghargaan tersebut.

"Pak Wali menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh SIWO PWI Pusat. Ini adalah bentuk apresiasi atas keberhasilan Pak Wali dalam membina olahraga di daerah kita, disamping peran besar Pak Wawako Hendri Septa sebagai Ketua Umum PSP," cakapnya, didampingi Kepala Bagian Umum Setdako Padang Budi Payan.(rel)

Padang.Lintas Media News
Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Nasrul Abit saat membuka Rapat Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2019/2020, di Aula SMK Negeri 2 Padang, Kamis (5/3/2020).

UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri.

"Kita harus berikan pada anak didik yang berkualitas skill baik administrasi dan teknis, membina watak dan jiwa berstandar layak pakai," ujar Wagub Sumbar.

Wagub Nasrul Abit menyampaikan Sumbar sudah memiliki keunggulan kompetitif, dan kalau ingin berubah menjadi unggul yang kompetitif gali terus, sehingga meningkatkan daya saing tinggi. Wagub berharap SMK membentuk sumber daya manusia yang diingikan sesuai jamannya.

"Kita punya sumber daya manusia bagus, apalagi saat ini tamatan SMK di Sumbar ini sudah banyak bekerja di negara Jepang sesuai dengan keahliannya. Ini membuktikan mereka mungkin memiliki daya saing. Mari kita tingkatkan terus kualitas, agar SDM kita bisa bersaing di tingkat internasional," ajak Wagub.

Menurut Wagub, adanya kegiatan sertifikasi ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi, sekaligus menginginkan kualitas pendidikan sesuai standarisasi nasional.

"Kita harus membuat sebanyak mungkin lulusan berskill dari Sumbar. Kualitas para pendidik juga menentukan kualitas para lulusan SMK," ucap Nasrul Abit.

Wagub Sumbar tegaskan, UKK ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas XII SMK, melalui UKK peserta didik akan lebih siap dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, selain itu juga peserta didik mampu untuk menjadi seorang young entrepreneur di bidang keahliannya masing-masing. (rel)

Pariaman.Lintas Media News.
Sebentar lagi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, ada 13 Kabupaten dan Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020 tersebut Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar menggelar Dialog Politik Bersama Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Masyarakat Perempuan di Hotel Al-Madinah Syariah Kota Pariaman, Kamis (5/03/2020).

Dialog tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir dan diikuti pimpinan ormas dan tokoh masyarakat perempuan se Kota Pariaman.

Wagub Sumbar inginkan semua elemen masyarakat Sumbar harus menjadi pemilih yang rasional dan cerdas, karena pemilihan adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pemilu yang berintegritas.

Termasuk kaum perempuan harus mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu, pemilih benar-benar bisa menilai program yang realistis, mampu menolak politik uang serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu upaya secara terus menerus untuk melakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. Upaya tersebut tidak hanya melalui peran partai politik saja, tetapi juga melalui peran pimpinan ormas dan tokoh masyarakat khususnya kaum perempuan," kata Nasrul Abit.

Wagub Sumbar berharap masyarakat bisa memilih kepala daerah sesuai dengan hati nurani bukan hanya karena paksaan dan mampu menolak politik uang serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

"Carilah Pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, bisa mengangkat daerahnya lebih unggul dalam segala bidang untuk mensejahterakan masyarakatnya," jelasnya.

Persoalan beda pilihan adalah sebuah kewajaran dalam berdemokrasi dan harus saling menghargai satu sama lain, yang perlu diwaspadai yakni ketika perbedaan sudah menjadi senjata untuk saling memecah belah akan menimbulkan konflik struktural yang berkepanjangan.

"Siapapun yang akan menjadi pemimpin nantinya, masyarakat harus ikhlas dan mendukung semua program visi dan misinya," ucap Nasrul Abit.

Oleh karena itu, Wagub Nasrul Abit ajak masyarakat berkomitmen menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan.

"Semoga kegiatan ini dapat mengantarkan daerah kita kepada tatanan kehidupan yang ideal dan dinamis, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi terutama bagi pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Kab. Padang Pariaman," tutup Nasrul Abit. (rel)