Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok









Padang.Lintas Media News.

Wagub Sumbar Nasrul Abit harapkan.Sebagai Pengusaha,Anggota Bintang Sport Comunity (BSC) hendaknya dapat mengembangkan usahanya untuk kemajuan Sumbar dengan meningkatkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wagub mengatakan hal itu,saat melepas Ratusan komunitas BSC melakukan gerak jalan santai menelisuri jalanan Diponegoro dan sepanjang jalan pantai Padang,Dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT  ke-3 BSC di Museum Adityawarman Padang.Minggu Pagi (27/10) .

Pada kesempatan itu, Nasrul Abit yang didampingi oleh istri tercinta Ny. Wartawati Nasrul Abit menjelaskan.Jalan santai ini merupakan olahraga yang baik  untuk menjaga kebugaran tubuh kesehatan. Mari kita berolahraga dengan baik agar menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

"Dengan jalan sehat bisa memperkuat silaturahmi antar anggota BSC dengan berbagai kalangan masyarakat, saling kenal silaturrahmi  dan saling tukar informasi," ujar Nasrul Abit.

Dengan jarak tempuh lebih kurang 5 kilometer,kehadiran Wagub Sumbar beserta Istri, memberi semangat bagi peserta jalan sehat BSC bersama masyarakat.

"Inovasi dari kawan kawan BSC diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya perekonomian Sumbar sebagai startup di Indonesia lebih baik," ucapnya.

Sepanjang jalan, Wagub Nasrul Abit berbincang santai dengan siapa saja yang berbarengan sekaligus menyapa warga, sekaligus kampanyekan "Sumbar Bebas Penggunaan Plastik".

"Guna meningkatkan kesehatan dan menjaga lingkungan dihimbau masyarakat Sumbar meminimalisir penggunaan kantong plastik atau yang sejenisnya.  Karena hasil riset banyak kandungan didalamnya yang dapat memberi dampak tidak sehat bagi tubuh manusia, terutama untuk bungkus makanan", ujarnya.

Dari Pusat Penelitian Kimia (LIPI) yaitu Dr. Agus Haryono mengatakan bahwa setiap hari orang kerergantungan terhadap plastik semakin tinggi, namun bahaya yang timbulkannya kurang di sadari oleh masyarakat. Penggunaan bahan plastik dalam kehidupan sehari - hari tidak perlu di khawatirkan jika kita tau cara penggunannya. Plastik yang aman untuk di pakai pada suhu tertentu dan minyak/lemak untuk kemasan makanan adalah plastik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Namun, tidak semua produk kemasan plastic memenuhi standar SNI. Maka dari itu kita harus lebih teliti untuk memasukan makanan atau minuman panas kedalam plastik. Dampak plastik bagi kesehatan manusia memicu penyakit kanker, radang hati, dll.(rel)








Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melepas duta olahraga terbaik menuju medan laga Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) ke X tahun 2019 di Provinsi Bengkulu dengan memberangkatkan 169 atlet serta 42 pelatih yang terbagi pada 11 cabor. Sebanyak 7 bus dipersiapkan panitia Kontingen Porwil membawa mereka ke Bengkulu melalui jalan darat.

Acara pelepasan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur, Jumat (25/10/2019) dengan dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar Syaiful,  Sekretaris KONI Sumbar Irnaldi Samin, Kemenpora Sumbar, pimpinan KONI se Sumbar, para Pelatih dan atlet Sumbar.

Wagub Sumbar Nasrul Abit memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah terpilih mewakili Sumbar untuk mengikuti PORWIL ini.

"Saudara-saudara harus berbangga diri karena terpilih mewakili ajang olahraga regional, dengan terpilihnya saudara berarti anda adalah putra-putri terbaik di Sumbar," ucap Wagub Sumbar.

Ia mengingatkan agar para atlet dapat  memegang teguh sportifitas, kejujuran dan kemampuan sebagai peserta, sehingga dengan demikian setiap konsekuensi dari setiap perlombaan, baik menang atau kalah diperoleh dengan penuh kehormatan.

"Persiapkan diri dan mental jaga nama baik Sumbar dengan semangat juang yang pantang menyerah, karena itulah modal dasar bagi seorang pemenang," tuturnya.

Selanjutnya Wagub juga berharap para atlet Sumbar dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Sumbar, dengan mendapatkan mendali emas dipastikan Sumbar memiliki tiket menuju PON Papua nanti.

“Kami yakin para atlet Sumbar mampu memberikan yang terbaik, dengan perolehan mendali terbanyak, kita berharap target tiga besar, InsyaAllah tercapai," terannya.

Pada kesempatan sama, ketua KONI Sumbar juga membenarkan, bahwa saat ini atlet Sumbar dalam kondisi prima. "Secara kondisi anak-anak sudah siap 100 persen, tidak ada masalah  satupun. Jadi mohon doa restu masyarakat Sumbar, agar tim ini dapat lolos ke PON nanti, dan bisa mencapai target tiga besar di kejuaraan PORWIL ini," ujarnya.

Saiful juga menjelaskan, sudah ada dua cabor terlebih dahulu di berangkatkan yaitu cabang Atletik dan Sepakbola. Karena sepakbola lebih dahulu melakukan pertandingan pada 22 Oktober. Sedangkan untuk Atletik perlu pengenalan medan pertandingan.

Kemudian tahap kedua kontingen Sumbar juga diberangkatkan besar pada 29 Oktober mendatang, rencananya juga menggunakan bus, yaitu sebanyak 7 unit.(rel)







Solok.Lintas Media News.
Selamatkan Danau Singkarak dan populasi ikan Bili dari pencemaran melalui gerakan bersih-bersih berbasis nagari.Kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat gerakkan bersih-bersih danau Singkarak yang berkerjasama dengan kementerian lingkungan hidup, pemprov Sumbar dan pemkab Solok,  Jum'at (25/10/2019).

Banyak harapan yang akan dicapai, apabila danau terbebas dari pencemaran yang menurut Nasrul Abit,danau Singkarak ini merupakan danau terbesar kedua di Sumatera yang memiliki potensi dan nilai jual yang tinggi. Namun, saat ini banyak permasalahan yang terjadi, seperti kerusakan cachtment area, meningkatkan jumlah bagan, bahkan yang lebih parah lagi meningkatnya jumlah sampah di danau Singkarak.

"Permasalahan sampah akhir-akhir ini terus meningkat terutama sampah plastik, untuk itu perlu upaya penyelamatan danau untuk menjaga ekosistem danau Singkarak, apalagi mau menjadikan danau ini sebagai salah satu tujuan wisata Sumbar," ungkap Wagub Sumbar.

Nasrul Abit menyambut baik gerakkan ini dan minta masyarakat bisa menjaga danau Singkarak menjaga lingkungan dan ekosistem yang baik . Saat ini danau Singkarak sedang dalam proses penerapan menjadi kawasan strategi pariwisata provinsi dan juga dalam usulan menjadi kawasan Geopark Nasional, sehingga danau Singkarak akan semakin dikenal mancanegara.

"Saya meminta masyarakat bisa menjaga kelestarian dan kebersihan danau Singkarak, tegur orang yang buang sampah sembarangan, mari kita tanamkan kesadaran, budaya malu buang sampah ke Singkarak, malu tidak ambil sampah, malu tidak menegur orang yang buang sampah sembarangan," ajak Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit mengatakan, pada aksi bersih danau Singkarak ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian dan kebersihan danau Singkarak dari pencemaran sampah plastik dan limbah.

"Rasa perhatian dan peduli kita bersama dalam menjaga kelestarian dengan menjaga kebersihan lingkungan,  jangan buang sampah sembarangan. Target kita bersama Danau Singkarak bebas sampah rampung antara Tahun 2020 – 2022," tegas Wagub Sumbar.

Nasrul Abit  juga katakan, mari kita bangun kebanggaan masyarakat untuk antusias dan peduli bersama-sama bersinergi dalam menjaga danau Singkarak ini tetap lestari.
" Pemprov Sumbar mengapresiasi kepada Badan Pengelola Kawasan Danau Singkarak yang sudah menyenangkan dalam acara ini dalam mewujudkan gerakan bersih danau Singkarak untuk meningkatkan pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat" ujar Nasrul Abit.

Acara kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembesihan sampah-sampah yang berada di seputaran danau Singkarak yang langsung dipimpin oleh Wagub Sumbar Nasrul Abit dengan didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Ir. Siti Aisyah, M.Si dan Kasatpol PP Sumbar Dedy Diantolani, S.Sos, MM.
Juga turut hadir dalam aksi bersih-bersih tersebut perwakilan dari Dirjen Oerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Ketua Umum Dewan Pimpinan AMPIBHI, kepala OPD provinsi, Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Camat, Forkopimca, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, seluruh elemen masyarakat salingka danau Singkarak dan ratusan para siswa SMA/SMK Solok.(rel)





Padang,Lintas Media.
Peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaran Pendidikan, kembali disempurnakan.Muatan pada Perda yang disahkan pertengahan 2019 itu, akan ditambah. Dan dalam waktu dekat ini, Komsi V periode 2014-2019 akan membahasnya kembali.
Sekertaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sumatera Barat, Syahrul Furqon  menyampaikan hal itu pada awak media di ruangan komisi V DPRD Sumbar kemaren.
Syahrul mengatakan. Muatan Perda yang menjadi acuan kabupaten/kota dalam hal pendidikan, akan ditambahkan pasal bahwa anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA mesti khatam Alquran. Seperti diketuahui, kewenangan tingkat SLTA berada pada pemerintah provinsi.
Dengan adanya muatan yang dirobah, maka kabupaten/ kota harus mengikuti aturan berlaku, jika siswa sekolah menengah pertama (SMP) ingin melanjutkan pendidikan mesti khatam Alquran. Upaya ini, dilakukan untuk menguatkan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Khitabullah (ABS-SBK).
Dijelaskannya, secara substansi komisi tidak merobah muatan Perda, melainkan menyempurnakan. Pendidikan merupakan unsur strategis pembangunan daerah. Jika sumber daya manusia berkulitas, maka poros perekonomian terus berjalan dan kesejahteraan meningkat.
Perda Penyelenggaraan Pendidikan diusulkan untuk menindaklanjuti peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang mulai diberlakukan tahun 2017 lalu.Imbuh Syahrul.
Sementara, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Sitti Izati Azis menambahkan. Pada proses pembahasan yang dilakukan dewan periode lalu, banyak substansi diusulkan.  Diaantaranya, ketercukupan sarana prasarana (sarpas) pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kemampuan SDM pengajar.
Terkait ketercukupan sarana prasarana, Dinas Pendidikan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap persoalan ini.Tahun ini misalnya, sejumlah anggaran telah disiapkan untuk revitalisasi SMK/SMK di kabupaten/kota, dana tersebut diletakkan di Dinas Pendidikan Sumbar.
Berkaitan kurikulum pendidikan, menurut Sitti, ada keinginan sejumlah pihak agar muatan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah diimplementasikan dalam kurikulum.
“Filosofinya adalah tak ada jalan membumikan nilai-nilai adat dan syarak selain memasukkannya ke institusi pendidikan. Pada gilirannya, kita ingin terciptanya kesolehan sosial dari generasi penerus kita,” katanya. (Sri)






Padang.Lintas Media News.
Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan terakhir Tour De Singkarak (TDS) 2019 dilaksanakan di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Kamis (24/10/2019) yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dengan mengusung tema "Tour De Singkarak (TDS) 2019 Connecting Sumatera".

Sesuai dengan agenda TdS tahun 2019 kali ini, mengikutsertakan Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) merupakan sejarah baru untuk pelaksanaan TdS.

Dengan ikut sertanya Provinsi jambi sebagai tuan rumah, tentu saja menambah nilai positif bagi pengembangan pariwisata antar pulau di Sumatera. Bagi pembalap, juga tentu saja menjadi tantangan yang baru karena akan disuguhkan lintasan yang baru dan lebih menantang.

Diperkirakan sebanyak 120 riders dari 18 tim yang berasal dari 26 Negara ditambah satu tim continental yang menyatakan akan ikut bertarung menjadi yang tercepat di seluruh lintasan iven sport tourism Tour de Singkarak (TDS) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 - 10 November 2019 di ajang bertaraf internasional tersebut.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, berharap, dengan dilibatkannya Provinsi Jambi, maka target penambahan jumlah penonton tentunya bisa diperkirakan 1 juta lebih. Sebelumnya TDS 2018 berada di peringkat ke-5 penonton terbanyak even balap sepeda internasional dengan hitungan jumlah penonton setiap event sekitar 100 ribu orang.

"Tentunya kita berharap pada ajang TDS kali ini, kita bisa menduduki peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penonton terbanyak, di tahun yang lalu kita masih peringkat ke-5 setelah Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana, dan Santos Tour Down Under, mudah-mudahan hal ini tercapai," kata Nasrul Abit (24/10).

Dijelaskannya, dengan adanya penambahan rute pada etape 7 dan 8 Kabupaten Solok Selatan - Sungai Penuh - Kerinci - dan masuk ke Pesisir Selatan. Rute tersebut merupakan rute baru di TdS 2019, ditambah adanya rute Painan - Padang yang melalui Wisata Mandeh. Sudah jelas penonton pasti bertambah.

"Hadirnya UCI (Union Cycliste Internationale), kita harapkan TDS 2019 bisa menghantarkan TdS keperingkat ke-4 dunia," harapnya.

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan, perhelatan TDS tahun ini adalah tahun ke-11 yang pelaksanaannya akan ada 9 etape yang akan melintasi 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan 2 etape lainnya di Propinsi Jambi yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Ia meminta, agar semua pelaksanaan bisa berjalan lancar, jalan harus mulus, tidak ada lobang dan retak, jika ada lobang dan retak, bisa membahayakan peserta nantinya.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan survey ke lapangan, kita tidak ingin ada kendala dilapangan, kalau ada masalah harus segera dituntaskan," tegasnya.

Diakhir sambutanya Nasrul Abit minta kepada semua pihak terkait untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik. Keberadaan TDS merupakan event internasional yang mampu membawa Sumatera Barat diketahui banyak orang diseluruh dunia. Untuk memajukan Pariwisata Sumatera Barat, yang dari ketahun mampu mendongkrak kunjungan wisata ke Sumatera Barat.(rel)





Padang.Lintas Media.
Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit mengatakan.Peranan PKK dalam menjaga keutuhan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, PKK mesti berperan dalam hal ini membimbing keluarga dalam menjaga keutuhan keluarganya. Kedepan peran perempuan lebih ditingkatkan lagi dalam membangun karakter anak-anak di rumah dan di tengah masyarakat.

Nasrul Abit menyampaikan hal itu saat menghadiri pertemuan bulanan Ketua Tim Pengetak PKK, BKOW/GOW dan Dharmawanita Persatuan Kabupaten/Kota se Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (24/10/2019).

Dalam arahnya Wagub Nasrul Abit selaku pembina Tim Pengerak PKK, BKOW dan DWP meminta peranan PKK agar terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mensukseskan program pembangunan di Sumbar.

"Ada 10 program PKK membantu pemerintah di daerah. Oleh karena itu kita berharap agar PKK dapat membuat kegiatan yang lebih terarah dan menyentuh berbagai kepentingan keluarga dan masyarakat,” pesannya.

Pada pertemuan ini merupakan momentun yang tepat bagi PKK untuk membicarakan peran yang strategis sebagai mitra pemerintah, saat ini peran ini sangat dirasakan oleh masyarakat begitu juga pemerintah dalam kontribusi membangun masyarakat, untuk itu terus dan lanjutkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Jangan biarkan anak-anak kita selalu menggunakan HP, apalagi hingga kecanduan. Ini bisa membuat hubungan orang tua dengan anak akan terhambat. Kita contohkan, apabila anak lagi asik main HP, lalu orangtua memanggil pasti tidak akan didengarkan, kemudian orangtua mengambil HPnya, dipastikan anak tersebut pasti marah," ucap Wagub Sumbar.

Wagub berpesan ketahanan keluarga menjadi tugas bersama yang juga tertumpang kepada PKK. Bagaimana ketahanan keluarga bisa terjaga, menjadikan keluarga bisa mandiri dan memperhatikan pendidikan dan kesehatannya.

"Ini menjadi tugas kita  bersama dan besar harapan PKK dengan program Dasawisma dan 10 Program Pokok PKK bisa menjadi garda terdepan mensukseskannya bersama untuk pembangunan pemerintah," tuturnya

Wagub Nasrul juga ingatkan kader PKK bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi. “Kader PKK harus melek teknologi. Revolusi teknologi 4.0 bisa dimanfaatkan menunjang kegiatan PKK," tutupnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuarina, Ketua BKOW Sumbar Wati Nasrul Abit, Ketua DWP Sumbar Linda Alwis, Ibu-ibu Ketua PKK, BKOW/GOW dan DWP se Sumbar, Bundokanduang dan para Narasumber.
(rel)


Padang.Lintas Media.
Menyoroti kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun belakangan.Sehari setelah Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI untuk periode kedua, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kemaren.

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa tersebut berlangsung di tugu DPRD Sumbar ini mengangkat tema Rapor merah Jokowi. Mereka memilih narasi dimaksud, dimana mereka melihat capaian yang telah dilakukan belum maksimal.

Koordinator aksi Ismail Zainudin mengatakan, lima tahun Pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 belum memuaskan. Hal ini dilihat dari sejumlah indikator diantaranya persoalan Revisi UU KPK, koruptor, tindakan refresif terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa.

"Kami minta,penanganan Masalah Papua, masalah BPJS, Nawacita, BBM Naik, Masalah impor hingga hutang bahkan listrik",kata Ismail.

Menurut Ismail,digelarnya aksi unjuk rasa ini oleh Aliansi BEM Se Sumatera Barat,adalah dalam rangka memperingati 5 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK dan menyambut pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Mereka menilai bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak naik kelas karena masih memperoleh nilai merah di rapornya selama menjabat Presiden RI periode 2014-2019.(Sri)




Padang.Lintas Media.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima kedatangan puluhan karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT POS Indonesia Regional II Padang untuk menyampaikan aspirasinya.Rabu (23/10) di ruang khusus II DPRD Sumbar.

Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni mengatakan.Kedatangannya bersama kawan-kawan ke kantor DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.

Menurut Hendri,langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, yang berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.

“Kami menyuarakan aspirasi ini,dengan harapan agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan PT POS Indonesia,” kata Hendri.

Hendr menyampaikan,apabila tidak ada pembenahaan managemen perusahaan,maka perusahaan ini akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.

"Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama yakni perbaikan pengelolaan managemen perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.

Menurut Hendri, sebelum ini pihaknya telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden Jokowi. Namun, pihak Kementerian BUMN sampai saat ini belum juga  melakukan penggantian.

“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” tukuknya.

Beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawar dengan gaji yang rendah.Jelas Hendri.

“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang, karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.

“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” imbuhnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh karyawan PT.Pos Indonesia tersebut, anggota DPRD Sumbar Nurfirman Wansyah yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan.Aspirasi yang sudah disampaikan tersebut akan diperjuangkan.

Untuk itu,Nurfirman selaku anggota Dewan minta,apa yang menjadi tuntutan dalam aspirasi ini sebaiknya harus dibuat secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.

“ Jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” kata Nurfirman.

Anggota komisi II yang hadir pada kesempatan itu diantaranya adalah,
Drs.H.Nurfirman Wansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).Budiman St.Malano Garang S.Ag.MM dari Fraksi PKS, Hj.Yunisra Syahiran,Spd dari Fraksi Gerindra dan Tri Suryadi,SE.(Sri)







Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 direncanakan bisa selesai dalam minggu ini, selanjutnya minggu depan DPRD dan Pemprov akan masuk pada pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2020.

DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar tengah mendalami pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020.Jelas Supardi.

Untuk APBD Tahun 2020,menurut Supardi, komposisi dan peruntukkannya akan mengacu pada hal-hal prioritas yang tertuang dalam dalam RPJMD. Hal tadi karena, tahun depan merupakan tahun terakhir masa jabatan gubenur Irwan Prayitno (IP)- Nasrul Abit (NA), program-program kepala daerah yang telah dituangkan di RPJMD didorong untuk bisa tuntas.

" Apa-apa yang telah direncanakan di RPJMD DPRD menginginkan bisa tercapai dengan maksimal," tegas Supardi.

Pengganggaran kegiatan di APBD 2020 juga benar-benar diseleksi dan mengacu pada skala prioritas di RPJMD mengingat tahun depan itu kebutuhan anggaran terbilang tinggi, yakninya, selain untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, APBD juga akan tersedot untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah iven nasional, salah satunya adalah MTQ 2020 yang mana  Sumbar merupakan tuan rumah.Imbuhnya.

Tentang persoalan pendapatan di APBD 2020 mendapat perhatian di DPRD Sumbar yang menurut Supardi, DPRD mendorong pendapatan daerah di tahun depan bisa digenjot naik, baik itu dari pajak kendaraan, BUMD, dan dari sumber-sumber yang lainnya.

"Kita juga mendorong pendapatan bisa dinaikkan guna menutupi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi yang ada saat ini, DAU kita berkurang, sementara kebutuhan meningkat," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menuturkan, pengesahan ranperda APBD 2019 selambat-lambatnya harus dilakukan pada 30 November mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dia mengatakan kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat KUA-PPAS telah disepakati oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar periode sebelumnya.

Dilanjutkanya pembahasan APBD penting dilakukan demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar diantaranya penastani, pilkada serta MTQ. Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan biaya sebesar Rp 360 miliar.
 dan itu telah ditamapung dalam komposisi APBD 2020. (Sri)



Padang.Lintas Media.
Untuk mengefektifkan tugas pokok dan fungsinya.55 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengikuti masa orientasi gelombang pertama di Kementrian dalam negeri (Kemendagri) selama lima hari pasca ditetapkannya alat kelengkapan dewan(AKD).

Sekertaris dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis saat dihubungi awak media, Selasa (8/10)  mengatakan. Program pembekalan anggota dewan ini dilaksanakan,sebelum memasuki masa tugasnya,sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pelaksanan pelaksanaan orientasinini Raflis menyebutkan.Semua biaya ditanggung dan sektretariat memfasilitasi peserta dengan memberikan uang saku dan biaya perjalanan dinas.
Sebagai penyelenggara pemerintahan DPRD mesti mengetahui isu-isu terkini dalam menjalankan fungsi. Perkembangan sistem pemerintah semakin dinamis. Tidak mungkin apa yang telah dikerjakan dewan dahulu, menjadi pedoman untuk keseluruhan.Kata Sekwan.

Menurut Raflis,pengawasan DPRD akan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. DPRD memberikan rekomendasi terkait program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Melalui orientasi ini diharapkan, anggota DPRD semakin efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pengawasan. DPRD mengawal program pembangunan daerah agar sesuai dengan arah tujuan RPJMD," imbuh Raflis.

Raflis menyebutkan, tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan tugas anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024. Peningkatan kapasitas anggota DPRD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan wawasan dan pemahaman terhadap semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Melalui Bimtek ini, tentunya kita berharap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD akan semakin efektif, efisien dan akuntabel sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam mengawas pelaksanaan roda pemerintahan",ucap Raflis.

Raflis menjelaskan.Peserta dari kegiatan orientasi ini terdiri dari anggota dewan seluruh Indonesia, mereka mendapatkan pembekalan dalam rangka mengoptimalkan kinerjan dan masa orientasi untuk dewan DPRD Sumbar terbagi atas dua gelombang yang pertama, diberangkatkan 55 orang dan berikutnya 10 orang yang juga bergabung dengan dewan provinsi lain dari seluruh Indonesia.
Raflis menyebutkan,sosialisasi ragulasi baru merupakan tujuan utama pelaksanaan orientasi. Hal tersebut merupakan acuan untuk menjalankan fungsi dalam hal pengawasan, pembuatan peraturan daerah serta pembahasan anggaran.Disamponhnitu,DPRD juga memberikan rekomendasi terkait program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

"Melalui orientasi, anggota DPRD semakin efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pengawasan. DPRD mengawal program pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara, kepala sub bagian publikasi DPRD Sumbar, Lazuardi mengatakan.Jadwal pembukaan orientasi dilaksanakan hari ini, Selasa (8/10) pihaknya memfasilitasi keperluan dewan selama orientasi berlangsung. Ilmu yang didapatkan oleh dewan akan diaplikasikan dalam menjalankan tugas.(Sri)







Padang.Lintas Media.
Alhamdulliah Siang tadi Putri salah seorang koran kerusuhan Wamena sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis RS M Jamil, dengan kondisi seluruh bekas luka bakar sudah dioperasi dan saat ini dalam tahap pemulihan. Secara umum operasi berhasil dan untuk kulit sudah mulai mengalami penumbuhan sel kulit yang baru.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melalui Whatsaapnya,  melalui informasi Hilma Djalil Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov dan saat berita ini diturunkan Wagub Sumbar masih berada diluar daerah, Senin (21/10/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  Putri akan Konsultasi dengan tim medis M. Djamil Padang di jadwalkan pada hari Jum'at. 25 Oktober 2019 depan.

"Seluruh pembiayaan berobat buk Putri di RS  M. Djamil ditanggung oleh Pemprov Sumbar melalui rekening Sumbar Peduli Sesama. Ini bahagian dari rasa peduli kita bersama masyarakat Sumatera Barat dan perantau", ujar Nasrul Abit haru.

Nasrul Abit juga katakan, putri sebelum ke Padang ada berapa lama dirawat sebelumnya di RS di Sentani dan beberapa operasi dan pengobatan sudah pula dilakukan disana. Namun kondisi troma dan kegamang beliau belum dapat sembuh benar,  hingga keinginan pulang lebih baik agar dalam kondisi tenang bisa cepat menyembuhkannya.

" Selama di RS M Jamil sejak 10 s.d 21 Oktober 2019 Putri sudah dioperasi untuk mengangkat bekas luka bakarnya dan saat ini dalam tahap pemulihan.
Dan alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan tim medis M. Djamil Padang,  secara umum kondisi fisik dan mental Putri sudah sangat baik.Kehadiran dan pertemuan dengan keluarga tercintanya, sangat membantu proses pemulihan dari trauma akibat aksi kerusuhan Wamena", ungkap Nasrul Abit


Sementara itu ditempat terpisah Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov Sumbar, Hilma Djalil menambahkan, sewaktu ditanyakan Putri sudah tidak ingin kembali lagi ke Wamena dan akan menjalani kehidupan selanjutnya di kampung halamannya Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang  Kabupaten Pesisir Selatan

"Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Sumbar dan perantau serta para donatur , khususnya Wagub Sumbar Nasrul Abit, keluarga besar IKM Jayapura serta semua pihak yang sudah ikut membantu keluarga besar Putri dan warga Minang di Wamena", ungkapnya tulus

Hilma menceritakan, Putri merupakan salah satu korban aksi kerusuhan 23 September yg lolos dari maut. Pada aksi tersebut, suami dan anak putri satu-satunya ikut tewas. Putri sendiri mengalami tusukan panah sebanyak 4 tempat dan juga luka bakar di bagian punggung, tangan dan juga muka.

" Semoga lekas sembuh dan dapat beraktifitas kembali Putri. Berharap depan Putri dapat hidup lebih baik lagi bersama keluarga besar tercinta,  duka mu, duka kita bersama. Semoga Allah memberikan hidayah, berkah dan rahmat yang baik bagi kelanjutan hidup putri,  Aamiin ! ", doa Hilma berharap.(rel)







Padang.Lintas Media
Untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur perencana, salah satunya melalui Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Mencure Padang, Senin (21/10/2019).

Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., MSc dalam arahannya mengatakan. Implementasi jabatan fungsional perencana selama ini memperlihatkan perkembangan yang cukup mengembirakan.

“Namun demikian, tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaan JFP yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, agar kualitas perencana pembangunan untuk mendukung SDM unggul dan berdaya saing," ujar gubernur.

Permasalahan tersebut di antaranya tentang mekanisme kerja, sistem insentif dan karakter struktur organisasi unit kerja perencanaan yang cenderung struktural.

Permasalahan tersebut gubernur Sumbar mengharapkan, melalui Seminar Regional JFP Bappenas dapat menambah wawasan baik kepada fungsional perencana, terutama kepada Perangkat Daerah sehingga peran dari fungsional perencana mendapat tempat sesuai dengan tugas pokok perencana dan kedudukan fungsional perencana sesuai dengan yang menjadi pelaksanaan tugasnya yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi secara optimal.

"Untuk itu perlu menyediakan sumber daya manusia JFP lebih banyak lagi yang terkait dengan bidang-bidangnya, agar perkembangan pembangunan dapat lebih maju," kata Irwan.

"Pejabat fungsional perencana harus dapat merubah pola pikir (mindset) dari berpikir rutinitas menjadi berpikir out of the box, tidak lagi bermental dilayani tetapi harus melayani," imbuhnya.

Selanjutnya sebagai penutup gubernur Sumbar menyampaikan, melalui rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS), yang dilakukan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia, perlu memiliki background perencana di struktural dengan begitu terbentuk JFP profesional.

Dalam Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 ini dihadiri sebagai narasumber dari Bappenas, yakni Kepala Pusbindiklatren Bappenas Dr. Guspika, MBA,  Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Ir. Basah Hernowo, MA, Ketua Umum PPPI Suprayoga Hadi.

Selain itu juga hadir Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, SE, Ak, MM dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian serta diikuti sekitar 250 orang dari berbagai instansi pemprov Sumbar.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.